ALL CATEGORY
Waduh BIN Door to Door
By M Rizal Fadillah Bandung, FNN - Bukan tidak mendukung optimalisasi seluruh elemen untuk sukses vaksinasi, akan tetapi menerjunkan anggota Badan Intelijen Negara untuk melakukan operasi "door to door" ke rumah warga untuk vaksinasi rasanya kurang pas. BIN bukan lembaga yang kurang kerjaan untuk berada di depan program vaksinasi. Presiden Jokowi yang telah memerintahkan penyebaran anggota BIN dari rumah ke rumah tersebut harus melakukan evaluasi kembali. "Out of the box" mungkin langkah ini. Akan tetapi BIN adalah badan intelijen bukan lembaga kemasyarakatan atau aparat yang biasa melakukan kegiatan terbuka untuk dikenal masyarakat. Bukan pula badan penanggulangan bencana. Sektor terdepan untuk kegiatan vaksinasi adalah Kemenkes bukan BIN. Kecuali jika dicurigai ada elemen masyarakat yang melakukan serangan teror senjata biologis, maka deteksi BIN mungkin tepat. Kekacauan penanganan pandemi Covid 19 di bawah pemerintahan Jokowi memang terbukti. Koordinator penanganan pandemi Jawa Bali adalah Menko Kemaritiman dan untuk luar Jawa Bali Menko Ekonomi. Mengapa bukan Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dimana Kemenkes berada di bawah koordinasinya ? Sejak awal dikeluarkan Perppu No 1 tahun 2020 tanda-tanda pengelolaan Covid 19 sudah terlihat bakal kacau. Ada nuansa legitimasi untuk segala hal. Terbukti korupsi besar dana bansos terjadi di Kemensos. Menteri pun menjadi pesakitan hukum. Lalu menggunakan alasan Covid untuk penguatan oligarkhi dan kriminalisasi. BIN yang melakukan "door to door" dalam kaitan vaksinasi tidak sesuai dengan Tupoksi BIN yang diatur dalam Perpres No 90 tahun 2012 tentang BIN. Fungsi utama BIN adalah penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan baik di dalam maupun luar negeri. Soal vaksinasi dapat dikerjakan dan oleh pegawai Kemenkes, Dinkes daerah, lembaga swadaya masyarakat, relawan masyarakat, atau organisasi lain yang relevan. Melibatkan BIN sama saja dengan melibatkan Densus 88 untuk vaksinasi. Belum lagi sebagaimana ulasan Majalah Forum Keadilan edisi Juli 2021 dalam konteks lain, akan adanya apa yang disinyalir dengan intelijen hitam. Nah betapa bahayanya jika ada operasi intelijen hitam dalam "door to door" vaksinasi ini. Lepas kendali resmi. Jika dibutuhkan bantuan BIN maka sifatnya tertutup dan bergerak sebagaimana lazimnya kegiatan intelijen. Ataukah ada anggapan kondisi negara ini sudah super darurat dimana instansi yang kompeten dianggap sudah tidak mampu lagi sehingga melakukan langkah luar biasa dengan menurunkan BIN ? Jika ini yang terjadi maka Presiden harus segera mengeluarkan Perppu untuk kemudian menjadi Undang-Undang melalui DPR. Sejak BIN dipimpin Budi Gunawan, maka ada hal yang perlu dievaluasi. BIN yang tertutup dibawa ke ruang terbuka. Secara psikologis tidak bagus melibatkan Intel mendatangi rumah ke rumah. Masyarakat tidak boleh ditakut-takuti. Intelijen adalah kegiatan yang lebih menekankan pada prinsip kerahasiaan, anonimitas, dan operasi klandestin. Bahwa benar Corona virus itu tidak kelihatan, namun penanggulangan bukan dengan operasi klandestin, kecuali jika kita yakin bahwa keberadaan Covid 19 adalah bagian dari serangan senjata biologis yang dikendalikan oleh negara asing yang melibatkan warga kita. BIN kompeten bergerak di depan. Betapa hebat sepenggal motto BIN yang menjadi pengingat untuk evaluasi atas kebijakan "door to door". "Berhasil tidak dipuji, gagal dicaci maki, hilang tak akan dicari, mati tak ada yang mengakui". *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Korlantas Ajak Masyarakat Batasi Pergerakan di 'Jalur Tikus'
Jakarta, FNN - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengajak peran serta masyarakat, komunitas dan tokoh masyarakat untuk mengurangi mobilitas, karena masih ditemukan pergerakan masyarakat terutama di wilayah pinggiran dengan menggunakan 'jalur tikus'. Hal ini disampaikan oleh Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Rudi Antariksawan dalam konferensi pers Pembatasan Aktivitas Masyarakat selama libur Idul Adha 1442 Hijriah bersama Satgas COVID-19 yang disiarkan secara virtual, Sabtu, 17 Juli 2021 malam. "Untuk jalur tol sudah terjadi penurunan pergerakan, namun juga yang masih agak lumayan itu di pinggiran (jalur tikus)," kata Rudi, sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Antara. Untuk itu, kata Rudi, perlu potensi-potensi masyarakat seperti RT, RW, tokoh masyarakat, hingga komunitas membantu untuk mengurangi pergerakan masyarakat di masa Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Masyarakat (PPKM) Darurat dengan melakukan penyekatan di jalur-jalur 'tikus'. "Oleh karenanya ini perlu potensi-potensi masyarakat ajak sama-sama RT, RW, tokoh masyarakat, potensi masyarakat, komunitas, benar-benar mengurangi pergerakan," pinta Rudi. Rudi menyebutkan, Korlantas telah menyiapkan langkah-langkah mendukung kebijakan PPKM Darurat guna menekan mobilitas masyarakat. Karena data menunjukkan mobilitas masyarakat berbanding lurus dengan peningkatan kasus aktif COVID-19. Sejak tanggal 3 Juli 2021, Korlantas telah melakukan penyekatan di sejumlah lokasi di wilayah Jawa hingga Bali. Hanya sektor esensial, kritikal dan pergerakan orang yang dikecualikan (orang sakit, ibu hamil, dan meninggal dunia) yang boleh melintas posko penyekatan dengan persyaratan yang telah diatur dalam Surat Edaran Satgas COVID-19 No. 15 Tahun 2021. Upaya tersebut mampu menurunkan mobilitas masyarakat terutama di jalur tol. Korlantas Polri mencatat data dari Jasamarga periode 3-16 Juli 2021, untuk kendaraan yang masuk ke Jakarta mengalami penurunan signifikan yakni sebesar 40 persen. Begitu juga sebaliknya, kendaraan keluar Jakarta, juga turun 40 persen. "Kalau di jalur tol kami laksanakan pemantauan, terus minta data ke Jasamarga, jalur tol sangat signifikan dari tanggal 3-16 Juli itu ada 1,9 juta kendaraan, lalu setelah dievaluasi 1,1 juta mengalami hampir 40 persen penurunan untuk yang masuk Jakarta. Yang keluar Jakarta juga alami penurunan signifikan sama hampir 40 persen," kata Rudi. Sementara itu, mengantisipasi libur Idul Adha 1442 Hijriah yang akan berlangsung di masa PPKM Darurat, kata Rudi, Korlantas menambah jumlah titik penyekatan menjadi 1.038 lokasi terdiri atas jalan tol, non tol dan pelabuhan, mulai dari Lampung-Jawa hingga Bali. Langkah ini dilakukan karena melihat potensi masyarakat ingin mudik dan silaturahami, sehingga perlu ditambah pos-pos penyekatan dua kali lipat, di jalur tol, non tol dan pelabuhan. Dengan demikian, masyarakat yang ingin melakukan perjalan non kepentingan bisa ditahan. "Korlantas telah mendirikan pos-pos penyekatan dengan pola ring satu, ring dua dan tiga, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten hingga kecamatan," katanya. Adapun penyekatan jelang Idul Adha, kata Rudi, ditambah pos penyekatan sehingga yang titik penyekatan yang digelar untuk antisipasi libur Idul Adha, sebanyak 1.038 pos penyekatan PPKM Darurat dari Lampung, Jawa dan Bali. "Sebanyak 1.038 posko penyekatan tersebar di jalan tol, non tol, dan pelabuhan," katanya. Rudi menyebutkan, untuk penyekatan-penyekatan di jalur tol sudah mulai sejak tanggal 16 Juli 2021 pukul 00.00 WIB secara serentak. Misalnya penyekatan kendaraan dari arah Jabodetabek menuju Jawa, dimulai dari KM 31. Dipastikan hanya sektor esensial, kritikal dan yang dikecualikan yang boleh melintas. Rudi menambahkan, penuntutan jalur tol ini sudah dipastikan oleh petugas hanya sektor-sektor kritkal, esensial yang dibolehkan, misalnya kendaraan logistik, tenaga kesehatan, kendaraan kesehatan, energi dan semuanya yang punay kepentingan masyarakat tetap bisa melintasi jalur yang disekat. "Sudah dilakukan penempelan stiker pada setiap moda logistik, sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan, untuk memastikan kendaraan kritikal, esensial bisa diperlancar," tutup Rudi. (MD).
Profil Atlet Olimpiade: Pelari Peraih Wildcard, Alvin Tehupeiory
Jakarta, FNN - Pelari asal Maluku Alvin Tehupeiory menjadi salah satu sprinter yang akan mewakili Indonesia dalam Olimpiade Tokyo setelah ia terpilih tampil melalui jalur wildcard. Alvin dipilih PB PASI untuk mendampingi Lalu Muhammad Zohri, yang telah lebih dulu dinyatakan lolos kualifikasi, untuk mengisi kuota universalitas Olimpiade Tokyo pada nomor 100 meter putri. Kuota universalitas atau juga bisa dibilang jalur bagi atlet yang tidak lolos kualifikasi merupakan salah satu sistem kualifikasi dari federasi olahraga internasional yang mengizinkan komite olimpiade nasional (NOC), yang gagal meloloskan atletnya ke salah satu cabang olahraga Olimpiade, mengajukan satu atlet putra atau putri peringkat tertinggi agar bisa berkesempatan tampil di Tokyo. PB PASI pada awalnya menyiapkan pelari gawang 100 meter putri Emilia Nova untuk mengisi kuota tersebut, mengingat ia lebih berpengalaman dalam pentas internasional, termasuk saat meraih perak Asian Games 2018 dan emas SEA Games 2019. Namun Emilia gagal berangkat ke Tokyo karena cedera punggung yang dideritanya sehingga dipilihlah Alvin untuk mengisi slot tersebut. Alvin dinilai layak mendapat kesempatan itu karena ia merupakan pemegang rekor nasional lari 200 meter dengan waktu 23,76 detik saat berlaga di Kejuaraan Nasional 2019 di Cibinong, Bogor. Dia mematahkan rekor Irene Truitje Joseph yang bertahan sejak 1999 dengan waktu 23,86 detik. Sebagaimana di kutip dari Kantor Berita Antara, pada kejuaraan nasional tersebut, Alvin yang juga merupakan anggota Korps Wanita Angkatan Darat itu meraih medali emas pada nomor 100 meter dengan waktu 11,64 detik, yang merupakan catatan terbaiknya saat ini. Catatan itu hanya terpaut 0,08 detik dari rekor nasional milik Irene Joseph (11,56 detik) yang telah bertahan selama 20 tahun. Sementara pada ajang internasional seperti SEA Games 2019 Filipina, pelari berusia 26 tahun itu belum mampu memberikan hasil terbaik pada lomba 100 meter. Di final, ia finis di posisi ketujuh dengan waktu 11,88 detik. Demikian pula di Asian Games 2018, ia gagal melaju ke babak berikutnya lomba 200 meter karena pada heat kelima, ia hanya menempati peringkat kelima dengan catatan waktu 24,35 detik. Alvin sebetulnya menggeluti beberapa nomor pertandingan atletik. Selain 100 meter, ia juga turun di 200 meter, 400 meter, dan lari gawang 400 meter. Alvin pernah mengawinkan gelar 200 meter dan lari gawang 400 meter pada ajang Jakarta Indonesian Championships 2018 lalu. Pelari kelahiran 5 April 1995 itu juga pernah meraih medali perunggu lari gawang 400 meter di ajang Asian U20 Championships di Taipei, Taiwan pada 2014 silam. Berkaca pada pengalamannya bertanding di kejuaraan internasional, sangat sulit bagi Alvin bisa bersaing dengan para pelari elite dunia di Olimpiade Tokyo. Pasalnya, Alvin akan bersaing dengan pelari-pelari langganan juara dunia yang didominasi pelari Jamaika dan Amerika Serikat, yang memiliki catatan waktu di bawah 11 detik. Sebut saja pelari asal Jamaika sekaligus peraih emas Olimpiade 2008 dan 2012 Shelly-Ann Fraser-Pryce dan Elaine Thompson-Herah yang masing-masing mencatatkan waktu terbaik 10,63 detik dan 10,71 detik. Selain itu, ada juga Shericka Jakson (10,77 detik), pelari AS Sha’Carri Richardson (10,72 detik), dan pelari Inggris Dina Asher-Smith (10,91 detik). Biodata singkat: Nama lengkap: Alvin Tehupeiory Tempat, tanggal lahir, Maluku, 5 April 1995 Daftar prestasi 2019, medali emas 200 meter Kejurnas di Cibinong, Bogor 2019, medali emas 100 meter Kejurnas di Cibinong, Bogor 2018, medali emas 200 meter Jakarta Indonesian Championships 2018, medali emas lari gawang 400 meter Jakarta Indonesia Championships 2014, medali perunggu Asian U20 lari gawang 400 meter. (MD).
Pemkot Denpasar Lewat Kelurahan Serahkan Bantuan Sembako Warga Isoman
Denpasar, FNN - Pemerintah Kota Denpasar melalui Kelurahan Sesetan, Bali melakukan penyaluran bantuan logistik paket sembako bagi warga terpapar positif COVID-19 yang saat ini melakukan isolasi mandiri (isoman). Lurah Sesetan, Bali, Ketut Sri Karyawati di Denpasar, Sabtu, mengatakan penyaluran sembako dilakukan bersama Babinsa, Babhinkamtibmas, satgas kelurahan, dan satgas banjar (dusun) setempat. "Ini salah satu upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam memenuhi kebutuhan pangan, khususnya kepada masyarakat sedang melakukan isolasi mandiri di rumah," ujarnya. Sri Karyawati lebih lanjut mengatakan penyerahan bantuan kali ini sebanyak 26 paket sembako kepada warga yang sedang melakukan isolasi mandiri. Adapun paket sembako yang diserahkan berupa kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, minyak goreng, gula, serta bahan-bahan lainnya. "Kami berharap sembako ini agar dapat meringankan beban ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan dapur serta bisa meringankan beban keluarga. Untuk sementara waktu kepada warga yang sedang isoman agar tidak keluar rumah atau pun kontak dengan warga lainnya, sehingga dapat mempercepat memutus penyebaran COVID-19," ucapnya. Ia berharap untuk ke depannya, seluruh masyarakat agar tidak lengah dan selalu waspada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga dapat mempercepat memutus rantai penyebaran virus corona di wilayah Kelurahan Sesetan dan di Kota Denpasar umumnya. "Kami berharap untuk warga yang berada di sekitar lingkungan Kelurahan Sesetan yang sedang melaksanakan isolasi mandiri agar saling membantu dan memotivasi masyarakat agar dapat segera pulih kembali," katanya. (sws)
Polda Jabar Imbau Masyarakat tak Unjuk Rasa Saat PPKM Darurat
Bandung, FNN - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aksi unjuk rasa di saat masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombes Pol Erdi A Chaniago mengatakan PPKM Darurat merupakan strategi pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 yang kini kian mengkhawatirkan di Tanah Air. "PPKM itu dipersiapkan sama pemerintah untuk menyelesaikan situasi pandemi ini," kata Erdi di Bandung, Jawa Barat, Sabtu. Menurut Erdi keputusan penerapan PPKM Darurat juga telah dipertimbangkan secara matang sesuai dengan kultur masyarakat di Indonesia. "Strategi terkait memutuskan mata rantai pandemi COVID-19 ini, itu kan sudah dengan pertimbangan matang sesuai dengan kultur dan keadaan masyarakat Indonesia," katanya. Adapun saat ini pemerintah menyatakan masa PPKM Darurat diperpanjang hingga akhir Juli 2021. Untuk itu, masyarakat diminta untuk menahan diri agar tidak meningkatkan mobilitas guna memutus rantai COVID-19. Di Bandung sendiri beredar poster di media sosial terkait rencana unjuk rasa terkait PPKM Darurat yang akan dilakukan pada 21-23 Juli 2021. Namun Erdi mengaku belum menerima rincian titik mana saja yang akan diadakan aksi unjuk rasa. Ia pun masih mengecek antisipasi yang akan disiapkan kepolisian. "Nanti saya cek dulu untuk renpamnya (rencana pengamanan)," kata Erdi. (sws)
TNI-PolriSalurkan 2.500 Ton Beras dan 70.000 Paket Sembako
Jakarta, FNN - TNI-Polri menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berupa 2.500 ton beras dan 70 ribu paket sembako sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam kunjungan kerja di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu, menyebutkan, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajaran TNI-Polri untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) PPKM Darurat kepada masyarakat yang terdampak di seluruh Indonesia. "Bansos yang akan disebar sebanyak 2.500 ton beras dan 70.000 paket sembako," kata Sigit dikutip dari keterangan tertulis Divisi Humas Polri. Sigit memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk segera melakukan penyaluran bansos ke titik-titik masyarakat yang perekonomiannya terdampak pandemi COVID-19. Selain itu, ia juga meminta agar anggota meminimalisir masalah dalam penyaluran bansos di lapangan. "Jadi saya tidak ingin ada informasi di lapangan yang sampaikan di satu wilayah masih terdapat masalah dengan bansos," kata Sigit. Sigit didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, melepas personel Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang mendistribusikan paket sembako dan beras kepada masyarakat di Jawa Timur. "Oleh karena itu hari ini menindaklanjuti perintah Presiden kami dari Polri, menurunkan bansos sebesar kurang lebih 2.500 ton beras dan 70.000 paket sembako. Ini merupakan bagian dari program Bapak Presiden untuk menurunkan bansos di seluruh wilayah yang terdampak," kata mantan Kapolda Banten itu. Selama periode 3-16 Juli 2021 Polda Jawa Timur telah menyalurkan 232 ton beras dari 1.298 ton stok beras yang dimiliki. Sigit pun menekankan, bantuan sosial tersebut harus segera terdistribusi secepatnya. Apabila nantinya stok sudah habis, aparat diminta untuk segera melapor dan berkoordinasi agar mendapatkan kiriman untuk penambahan stok. Percepatan pendistribusian bansos itu, kata Sigit, merupakan upaya pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat di tengah pemberlakuan PPKM Darurat. Karena kebijakan itu bertujuan untuk menyelamatkan warga yang terdampak akibat pandemi SARS-COV-2. "Tolong diguyur habiskan stok kalau kurang ajukan lagi nanti akan segera dikirim. Dan Ibu Mensos akan kirimkan ini merupakan bagian upaya pemerintah untuk atasi atau kurangi beban masyarakat yang terdampak," ucap Sigit. Sebagai informasi, Polri telah menyalurkan batuan sosial sebanyak 394.347 paket sembako, 30 ribu ton beras, 790.437 alat kesehatan dan mendirikan 13.119 dapur umum selama periode 2020. Hingga 2 Juli 2021, bantuan sosial yang disalurkan Polri sebanyak 750.780 paket sembako, 3.753 ton beras, 763.079 alkes/APD, dan mendirikan 143.467 dapur umum. Sedangkan, periode ketiga sampai dengan 16 Juli 2021, Polri telah mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 di 34 wilayah Polda sebanyak 250.797 paket sembako dan 1.418.805 kg atau 1.418 ton beras. Sementara itu, stok beras yang dimiliki Mabes Polri untuk distribusi bantuan sosial di skala nasional sebanyak 50.751,3 ton. Lalu, Polri juga sudah menyiapkan bantuan tambahan yang siap dikirim berupa 150.000 paket sembako di masa PPKM Darurat. (sws)
Panglima: Budayakan Bermasker dan Isolasi Mandiri untuk Lawan COVID-19
Jakarta, FNN - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mendorong masyarakat di Tanah Air membudayakan penggunaan masker dan menjalani isolasi mandiri sebagai upaya melawan pandemi COVID-19. "Mari kita jadikan menggunakan masker dan isolasi mandiri sebagai budaya untuk melawan musuh yang tidak kelihatan yaitu COVID-19," kata Panglima TNI Hadi Tjahjanto melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu. Hal tersebut disampaikan Panglima TNI saat meninjau posko PPKM darurat, peninjauan gudang obat dan pelepasan bantuan sembako bagi masyarakat terdampak PPKM darurat di Gedangan Sidoarjo, Jawa Timur. Saat tiba di lokasi, Panglima TNI dan rombongan menerima penjelasan terkait mekanisme penerimaan paket obat bagi yang melaksanakan isolasi mandiri oleh Kepala Puskesmas setempat. Kepada Kepala Puskesmas setempat, Panglima TNI menyampaikan penentuan atau peruntukan paket obat gratis dari pemerintah tersebut ditentukan oleh Kepala Puskesmas. "Ibu yang menentukan dengan melakukan triase mana yang ODG, OTG yang ringan atau berat," ujar dia. Personel Babinsa dan Bhabinkamtibmas bukan tenaga kesehatan sehingga Kepala Puskesmaslah yang menentukan termasuk nanti bila ada pasien baru terpapar COVID-19. Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menerima penjelasan dari Babinsa Peltu Ismail terkait keadaan warga di Desa Sawotratap, dimana kesembuhan warga setempat meningkat dari 81 orang yang melaksanakan isolasi mandiri, 45 orang dinyatakan sembuh. Saat berkunjung ke Kodim 0816/Sidoarjo, Panglima TNI dan rombongan juga menerima penjelasan dari Bintara penjaga gudang obat Serka Malik Ibrahim dan Serma Sanuri. "Jangan lupa catat obat masuk dan awasi obat keluar serta harus sesuai dengan permintaan," kata dia. Di akhir kunjungannya, Panglima TNI melaksanakan kegiatan pendistribusian 70.000 paket sembako dan obat-obatan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 dan kebijakan PPKM darurat. Dalam rangka perang melawan COVID-19, bangsa Indonesia menerapkan strategi ofensif dan defensif. Strategi ofensif yaitu menyerang musuh yang tidak kelihatan tersebut. Strategi itu adalah tugas tenaga kesehatan di antaranya testing (melakukan tes), tracing (pelacakan) dan treatment (penanganan). Sedangkan strategi defensif bisa dilaksanakan secara perorangan dan kelompok. Secara perorangan yakni dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dan juga vaksinasi. "Oleh sebab itu, apabila strategi defensif dan ofensif dilaksanakan bersama-sama dan secara semesta, Insya Allah kita bisa mengalahkan perang melawan COVID-19," ujarnya. (sws)
Pemerintah Sadari PPKM Darurat Berdampak pada Rakyat Kecil
Jakarta, FNN - Pemerintah menyadari penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berdampak pada pendapatan rakyat kecil. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Darurat, Luhut Pandjaitan mengatakan PPKM Darurat bukan pilihan mudah bagi pemerintah. "PPKM Darurat bukan pilihan mudah. Di satu sisi harus menghentikan penularan varian Delta. Di sisi lain dampak terhadap ekonomi rakyat kecil cukup besar," kata Luhut dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Sabtu. Dia mengatakan ekonomi rakyat kecil terdampak akibat penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Selain itu, mal dan pusat perbelanjaan juga harus ditutup, pabrik harus mengurangi jumlah karyawan yang masuk untuk memastikan protokol kesehatan dapat berjalan, serta restoran dan tempat makan hanya boleh melayani pesanan untuk dibawa pulang. "Tentu akan berpengaruh kepada omset usaha atau pendapatan harian pedagang kecil," ujar Luhut. Dia menegaskan bukan kebijakan mudah menyeimbangkan antara faktor kesehatan dan ekonomi, namun pemerintah memutuskan PPKM Darurat perlu diambil untuk menghentikan laju penularan virus COVID-19 varian Delta. Sebagai upaya meringankan beban rakyat yang terdampak, Presiden telah memerintahkan jajaran untuk memberikan tambahan bantuan sosial senilai Rp39,19 triliun untuk masyarakat. (sws)
Pemkot Medan Segera Salurkan Bantuan Warga Terdampak PPKM Darurat
Medan, FNN - Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, segera menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang terdampak selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. "Besok sudah kita bagikan," kata Wali Kota Medan Bobby Nasution usai memberikan bantuan kepada warga di Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Sabtu. Wali Kota menyebut bahwa bantuan yang akan diberikan pada tahap pertama itu berupa paket sembako yang berisikan beras, gula dan minyak goreng. "Ada 51.000 lebih paket sembako yang akan kami bagikan. Ini sudah kita tetapkan sembako yang isinya ada 20 kilogram beras, 2 kilogram gula dan 1 liter minyak goreng," ujarnya. Ia meminta seluruh kepala lingkungan di Kota Medan untuk teliti dalam mendata warga yang berhak mendapatkan bantuan PPKM Darurat. "Ini kepala lingkungannya sudah datang tapi belum tau mana yang jualan harian, mana yang pegawai, ojek daring. Ini kalau bisa didata jadi betul-betul bisa dilihat apakah ini sudah dapat bantuan dari APBN atau belum, karena bukan hanya dari APBD, dari APBN nanti akan keluar bantuan," ujarnya. (sws)
Ahli : Rendahnya Protokol Kesehatan Picu Lonjakan COVID-19 di Sumbar
Padang, FNN - Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Dr Andani Eka Putra menilai rendahnya penerapan protokol kesehatan membuat kasus baru COVID-19 di Sumatera Barat melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir. "Kondisi COVID-19 di Sumbar mengkhawatirkan, bahkan dalam 3 hari terakhir ini, angka kasus baru lebih dari 900 kasus per hari, ini disebabkan rendahnya penerapan protokol kesehatan," kata dia pada webinar yang dipantau di Padang, Sumbar, Sabtu. Ia menyampaikan hal itu pada webinar oleh PT Semen Padang dengan tema "Waspada COVID-19 Varian Baru" yang dibuka Direktur Utama PT Semen Padang Yosviandri dan dihadiri Direktur Keuangan Tubagus Muhammad Dharury, Direktur Operasi Asri Mukhtar, serta karyawan dan keluarga karyawan Semen Padang Group. Menurut Andani yang juga Kepala Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Kedokteran Universitas Andalas itu, semua pihak mestinya berkomitmen bersama-sama mengatasi pandemi ini. Selain protokol kesehatan, kata dia, rendahnya realisasi masyarakat yang divaksin juga menjadi penyebab tingginya kasus COVID-19. "Bahkan Sumbar merupakan daerah tiga terendah realisasi vaksin dosis pertama di Indonesia. Kemudian, tracing yang tidak berjalan optimal dan angka isolasi mandiri 70 persen, juga menjadi penyebab meningkatnya kasus baru," kata dia. Ia menilai semua pihak sepakat isolasi mandiri itu harus dikurangi. Untuk itu, ia berharap agar BUMN membuka fasilitas isolasi, supaya lebih aman dan tidak menular ke yang lain. "Sejauh ini, PT Semen Padang sudah memfasilitasi tempat isolasi dan saya mengapresiasinya," ujarnya. Pada sisi lain ia menerangkan COVID-19 sebenarnya tidak mematikan, berbeda dengan TBC yang angka kematiannya mencapai lima persen dan SARS serta MERS-Cov yang angka kematiannya mencapai 10 persen, sementara COVID-19 hanya dua persen. "Pertanyaannya, kenapa COVID-19 menjadi ribut? Karena penyebarannya yang cepat dan menjadi membahayakan, sehingga menyebabkan kematian. Untuk itu, mari putus penyebaran dengan protokol kesehatan, tracing, isolasi pasien dan sebagainya," katanya. Terkait perkembangan terbaru di Tanah Air, ia menyebutkan ada 761 sekuens varian yang menjadi perhatian, terdiri atas varian alpha, varian beta dan varian delta yang lebih infeksius. Ia menjelaskan bahwa varian delta paling banyak terdapat di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah, sedangkan untuk di Sumatera, ada sembilan varian yang menjadi perhatian, yaitu di Sumatera Selatan. Sementara Dirut PT Semen Padang Yosviandri menyampaikan webinar ini rutin dilakukan sebagai bagian dari upaya memutus rantai penularan COVID-19. Manajemen PT Semen Padang juga tidak akan bosan-bosannya dan terus berupaya agar semua keluarga besar Semen Padang Group tetap sehat dan terhindari dari COVID-19. "Saat ini pemerintah sudah bekerja sangat keras supaya kita masyarakat Indonesia ini mampu dengan benar menghadapi pandemi yang terjadi di seluruh dunia. Untuk itu melalui webinar ini, mari bantu diri kita, keluarga kita, saudara dan tetangga kita untuk menjaga diri," katanya. Terkait dengan adanya informasi yang simpang siur soal COVID-19, Yosviandri pada kesempatan itu meminta agar seluruh karyawan dan keluarga karyawan Semen Padang Group untuk tidak terpengaruh dengan informasi yang salah atau hoaks. "Jangan percaya kepada informasi yang salah. Serahkan pada ahlinya, serahkan kepada pemerintah. Kita hanya diminta untuk berikhtiar dan taat terhadap aturan yang telah ditetapkan pemerintah," ujarnya. (sws)
POPULER
