ALL CATEGORY
Dua Jenazah Teroris Poso Dimakamkan di TPU Poboya
Jakarta, FNN - Sebanyak dua jenazah teroris Poso yang tewas dalam operasi penyergapan dimakamkan di tempat pemakaman umum Kelurahan (TPU) Poboya, Palu, sesuai dengan syariat Islam. Pemakaman ini dilakukan setelah Tim Disaster Victim Identivication (DVI) dan Tim Inavis Polda Sulawesi Tengah selesai melakukan autopsi dan pengambilan sampel sidik jari. "Setelah dilakukan autopsi dan pengambilan sampel sidik jari, kedua jenazah teroris Poso langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Kelurahan Poboya, Palu, sesuai syariat Islam," kata Wakasatgas Humas Operasi Madago Raya AKBP Bronto Budiyono dalam keterangan tertulis yang dikirim melalui pesan instan di Jakarta, Kamis. Bronto menyebutkan, kedua jenazah dimakamkan Rabu (14/7) malam pukul 21.00 WITA, menggunakan peti mati yang sudah disiapkan, dengan identitas sementara menggunakan nama Mr X, atau tanpa nama. Hal ini dikarenakan pihak kepolisian belum dapat memastikan identitas kedua terduga teroris kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso yang tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Operasi Madago Raya pada Minggu (11/07). Selain itu, evakuasi yang memakan waktu tiga hari, dua jenazah berhasil dievakuasi menggunakan Helikopter Super Puma milik TNI pada Rabu (14/7), ini menyebabkan kondisi jenazah rusak sehingga menyulitkan proses identifikasi. "Karena kondisi jenazah sudah membusuk sehingga diputuskan secepatnya untuk dimakamkan secara syariat Islam, kedua jenazah yang sementara ditetapkan sebagai Mr X," kata Bronto. Menurut Bronto, prosedur identifikasi baik oleh tim DVI dan Inavis Polda Sulteng sudah dilakukan, pihak Rumah Sakit Bhayangkara Palu tinggal melakukan pengambilan sampel DNA dari keluarga kedua jenazah. Untuk itu, lanjut Bronto, diharapkan kepada keluarga kedua jenazah untuk kooperatif mendukung identifikasi kedua jenazah tersebut agar segera diketahui identitasnya. "Apabila sampel DNA dari keluarga kedua jenazah sudah bisa diambil, maka hasilnya paling cepat enam hari akan dapat diketahui identitas kedua jenazah tersebut dan kepolisian sesegera mungkin akan menyampaikan informasi perkembangannya kepada masyarakat," ujar Bronto. Bronto yang juga organik Divisi Humas Polri di Bawah Kendali Operasi (BKO) kan untuk memperkuat Satgas Humas Operasi Madago Raya menyampaikan apresiasi dari Kapolda Sulteng kepada masyarakat di daerah operasi yang telah berperan aktif dan berani melawan radikalisme dan terorisme, khususnya kelompok MIT Poso yang sudah ditetapkan sebagai buronan atau masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Sulteng. Total ada sembilan dari 11 anggota MIT Poso berstatus DPO yang masih diburu oleh Satgas Operasi Madago Raya. Kontak senjata antara Satgas Madago Raya dengan DPO MIT Poso terjadi pada Minggu (11/7) sekitar pukul 03.30 WITA, mengakibatkan dua terduga teroris Poso tewas tertembak. Baku tembak ini bermula dari adanya informasi Satgas Intel tentang adanya penampakan lima orang yang diduga teroris Poso. Satgas Operasi Madago Raya lantas mengintensifkan pencarian dengan menelusuri jejak yang ada. Setelah memastikan itu adalah pelaku, tim langsung melakukan tindakan tegas terukur hingga dua terduga teroris Poso tewas. Tidak hanya itu, dari lokasi kejadian, Satgas Operasi Madago Raya juga mengamankan barang bukti berupa amunisi, bom lontong, kompas, dan bendera. (sws)
Panglima TNI Jelaskan Alur Peroleh Obat-Vitamin bagi Pasien Isoman
Jakarta, FNN - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan pembagian paket obat dan vitamin gratis untuk pasien isolasi mandiri (isoman) akan berbasis data sesuai triase atau identifikasi oleh aparatur desa, puskesmas atau bidan desa. “Sesuai prosedur karena kita melaksanakan isolasi mandiri berbasis desa. Puskesmas, atau bidan desa akan melakukan triase (identifikasi pasien berbasis risiko) apakah mereka OTG (tanpa gejala), ODG (dengan gejala) ringan, sedang atau berat sehingga data tersebut sudah dimiliki bidan desa atau puskesmas,” kata Hadi di Halaman Istana Merdeka seperti ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Jakarta, Kamis. Dengan begitu, kata Hadi, pasien isoman yang mendapat paket obat dan vitamin tersebut adalah yang sudah terdata di puskesmas atau bidan desa. "Untuk mendapatkan obat atau paket tersebut itu sudah terdata dengan baik oleh puskesmas atau bidan-bidan desa sehingga mereka berhak untuk mendapatkan paket obat tersebut," kata Hadi. Para petugas di puskesmas atau desa dan didampingi aparat Babinsa, yang akan membagikan obat atau vitamin tersebut kepada pasien isoman. Rujukan pasien yang mendapat paket obat dan vitamin itu adalah bersumber dari data puskesmas. Pembagian paket obat dan vitamin bagi pasien isoman ini, kata Hadi, akan diawasi oleh aparat kesehatan Kodam, Kodim, Koramil, dan Babinsa. Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan ada tiga jenis paket obat dan vitamin yang dibagikan untuk digunakan dalam masa waktu tujuh hari. Paket pertama, berisi vitamin untuk warga dengan hasil tes usap PCR Positif, namun tanpa gejala atau disebut Orang Tanpa Gejala (OTG). Paket kedua, berisi vitamin dan obat untuk warga dengan hasil tes usap PCR positif disertai keluhan panas dan kehilangan penciuman. Konsumsi paket ini membutuhkan konsultasi dan resep dokter. Sedangkan, paket ketiga berisi vitamin dan obat untuk warga yang mendapat tes usap PCR positif disertai keluhan panas dan batuk kering. Konsumsi paket ini juga membutuhkan konsultasi dan resep dari dokter. “Ketiga paket obat isoman ini tidak diperjualbelikan. Pasokannya disiapkan oleh Menteri BUMN yang diproduksi oleh BUMN Farmasi, dan kemudian distribusinya ini akan dikoordinasikan oleh Panglima TNI dan nanti tentu akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah sampai pemerintah desa, maupun melibatkan Puskemas, dan pengurus RT/RW," kata Presiden Jokowi. (sws)
Kematian Akibat COVID-19 di Kota Semarang Tembus 5 Ribu Orang
Semarang, FNN - Data dari laman siaga corona mencatat jumlah penderita terkonfirmasi COVID-19 di Kota Semarang, Jawa Tengah, yang meninggal dunia sudah menembus angka 5 ribu orang. Data laman https://siagacorona.semarangkota.go.id hingga Kamis pada pukul 12.00 WIB mencatat jumlah penderita yang meninggal dunia tepat mencapai 5 ribu orang. Dari jumlah tersebut, 3.421 orang tercatat sebagai warga Kota Semarang dan 1.579 orang lainnya berasal dari luar wilayah ini namun menjalani perawatan di berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Ibu Kota Jawa Tengah ini. Adapun jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 yang masih menjalani perawatan tercatat mencapai 2.196 orang. Dari jumlah itu, 1.606 orang di antaranya merupakan warga Kota Semarang. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sebelumnya menyatakan angka kasus COVID-19 di Ibu Kota Jawa Tengah ini masih relatif tinggi hingga sepekan pelaksanaan PPKM darurat. Meski demikian, kata dia, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kota dan para pemangku kepentingan terkait selama pelaksanaan PPKM darurat telah mampu menekan angka mobilitas masyarakat hingga 30 persen. "Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat sehingga upaya menekan angka mobilitas hingga 30 persen bisa tercapai," katanya. Ia menargetkan untuk dapat menekan angka mobilitas masyarakat hingga 50 persen untuk menekan penyebaran COVID-19. Upaya lain yang dilakukan, kata dia, yakni dengan menambah jumlah ruas jalan yang ditutup serta pemadaman lampu penerangan jalan umum sehingga aktivitas masyarakat bisa ditekan. (sws)
Menteri BUMN: Paket Obat Gratis agar Rakyat Tidak Kebingungan
Jakarta, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan pendistribusian obat dan vitamin gratis bagi pasien COVID-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri (isoman) adalah agar rakyat tidak merasa kebingungan. "Kami diberi tugas untuk memberikan suplai atau kepastian untuk pengadaan 300 ribu paket yang sekarang sudah dipromosikan, tentu hal ini menjaga negara hadir untuk rakyat, kita mau rakyat segera sembuh dari COVID-19, kita mau rakyat tidak kebingungan dengan adanya isu kekurangan obat," kata Erick Thohir di halaman Istana Merdeka Jakarta, Kamis. Erick Thohir menyampaikan tersebut dalam acara "Peluncuran Paket Obat Isoman Gratis untuk Rakyat" yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ada 300 ribu paket obat dan vitamin yang dibagikan kepada warga yang melakukan isoman di Pulau Jawa dan Bali. Pemerintah membagi menjadi tiga paket yaitu paket 1 berisi vitamin untuk warga dengan hasil PCR (polymerase chain reaction) positif tanpa gejala atau OTG; paket 2 berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif disertai keluhan panas dan kehilangan penciuman; dan paket 3 berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif disertai keluhan panas dan batuk kering. "Makanya kita penetrasi dengan obat gratis ini secara baik. Kami berharap semua, apalagi TNI sekarang turun, kita mengharap rakyat sabar, kita akan hadir di rumah masing-masing dengan cara-cara tepat dan sesuai standar yang sudah ada di Kementerian dan BPOM," ungkap Erick. Meski ada pembagian obat gratis, Erick mengatakan masyarakat yang ingin mencari obat tetap dapat mencarinya ke apotek. "Kami bersama Kemenkes sudah launching website di Kemenkes sehingga warga bisa lihat ketersediaan obat di apotek-apotek di bawah Kimia Farma atau kementerian BUMN," tambah Erick. Selain itu BUMN farmasi, menurut Erick, terus memproduksi obat sesuai standar yang ditentukan Kemenkes dan BPOM. "Apalagi kemenkes kemarin sudah mengatakan beberapa obat ini bisa diakses oleh publik, hal ini yang kita utamakan kesediaan obat untuk masyarakat yang didukung oleh banyak kementerian," kata Erick. Namun Erick menegaskan, ketersediaan obat bukan hanya tanggung jawab BUMN farmasi melainkan juga perusahaan farmasi swasta lainnya. "Kami memastikan obat-obat generik dengan harga yang sangat terjangkau jauh di bawah pasaran, tentu kami tidak ingin menyaingi pihak-pihak tertentu yang ingin melakukan perbaikan sistem untuk memastikan produksi obat ada," ungkap Erick. BUMN Farmasi, menurut Erick sudah memproduksi 4 jenis obat COVID-19 antara lain oseltamivir, paviravir, remdesivir dengan kuantitas yang besar. "Kami sekarang menjajaki obat-obat Tocilizumab yang sekarang memang menjadi salah satu obat yang dicari-cari dan kita bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan apakah ada akses supaya kita mendapat lisensi produksi obat yang dibutuhkan," jelas Erick. Berdasarkan data Satgas COVID-19 per 14 Juli 2021, total kasus COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 2.670.046 kasus dengan penambahan dalam 24 jam tercatat sebanyak 54.517 orang yang menjadi rekor kasus harian COVID-19 tertinggi di Indonesia sejak Maret 2020 lalu. Adapun kasus aktif tercatat sebanyak 443.473 orang. Pasien sembuh bertambah sebanyak 20.123 orang sehingga akumulasi total yang telah sembuh adalah 2.157.363 orang. Sedangkan mereka yang meninggal karena terpapar COVID-19 bertambah 869 orang sehingga total kematian akibat COVID-19 di Indonesia adalah 69.210. (sws)
DPR Gelar Paripurna Ambil Keputusan RUU Otsus Papua
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani akan memimpin Rapat Paripurna DPR pada Kamis (15/7) dengan salah satu agendanya pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Otsus Papua). "RUU Otsus Papua merupakan RUU yang sangat ditunggu-tunggu oleh saudara-saudara kita di tanah Papua," kata Puan Maharani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Puan juga direncanakan akan menyampaikan pidato penutupan Masa Persidangan V DPR RI Tahun Sidang 2020-2021. Dia mengatakan, selama Masa Persidangan V tersebut, DPR telah banyak melaksanakan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas konstitusional. "Selama masa persidangan ini telah banyak kegiatan untuk menjalankan tugas konstitusional DPR yang telah dilakukan, dan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pandemi COVID-19," ujarnya. Agenda lain rapat paripurna DPR tersebut adalah pertama, penyampaian RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 oleh Pemerintah. Kedua, laporan Komisi VII DPR RI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan atau "fit and proper test" terhadap Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan. Ketiga, persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Selain itu, ada penyampaian Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap sejumlah RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI, dan penetapan perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Rapat Paripurna DPR tersebut akan dimulai pukul 10.30 WIB dan akan dihadiri anggota DPR secara virtual serta fisik, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (sws)
Anggota DPR: Perpanjangan PPKM Dibarengi Pengawasan Ketat Pemerintah
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim menilai rencana pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat harus dibarengi dengan pengawasan ketat dan ketegasan pemberian sanksi kepada siapapun yang melanggarnya. "Karena tanpa pengawasan yang ketat, PPKM Darurat lebih banyak mendatangkan kerugian bagi masyarakat baik pada aspek kesehatan maupun ekonomi," kata Luqman Hakim di Jakarta, Kamis. Dia menilai apabila pemerintah ragu akan kemampuannya melakukan pengawasan maka sebaiknya PPKM Darurat di Jawa-Bali tidak perlu diperpanjang sehingga perlu mulai menyusun kebijakan alternatif lain pengendalian COVID-19. Luqman meminta pemerintah harus mengevaluasi secara jujur dan obyektif atas pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa-Bali yang telah berlangsung mulai 3 Juli. "Dari pengamatan lapangan yang saya lakukan 7-11 Juli dan 13 Juli, pelaksanaan PPKM Darurat di banyak tempat tidak berjalan optimal. Penyekatan transportasi publik hanya serius dilakukan hari Minggu, hari lainnya (Senin-Sabtu) terlihat lalu lintas bebas dimana-mana," ujarnya. Selain itu menurut dia, beberapa tempat perbelanjaan tetap buka seperti hari-hari biasa, meskipun bukan penyedia bahan makanan dan peralatan kesehatan Luqman juga melihat masih banyak orang makan di warung-warung makan, sehingga seolah-olah tidak ada pengawasan dari aparat pemerintah daerah setempat. "Saya melihat semua itu, tanggal 13 Juli di beberapa tempat yang masuk wilayah administrasi Kota Depok dan Kabupaten Bogor. Sebelunmya, pada tanggal 7-11 Juli, saya memantau beberapa daerah di Jawa Tengah, juga melihat hal serupa," katanya. Dia mengatakan memang terjadi penurunan mobilitas warga dalam kebijakan PPKM Darurat namun tidak sebanding dengan laju penularan COVID-19. Menurut dia, harus diakui pelaksanaan PPKM Darurat banyak kelemahan di lapangan dan tentu banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Politisi PKB itu menilai yang utama adalah tingginya kejenuhan masyarakat pada pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung 1,5 tahun; kedua, banyak pemerintah daerah yang kurang tegas dalam pelaksanaan dan pengawasan PPKM Darurat. "Ketiga, banyak daerah yang tidak memberi penjelasan clear mengenai bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi selama PPKM Darurat berlangsung," katanya. (sws)
Petugas Menjaga Titik Penyekatan di Lintas Bawah Mampang Prapatan
Jakarta, FNN - Petugas gabungan dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan dan Satpol PP DKI Jakarta menjaga titik penyekatan di jalan lintas bawah (underpass) Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, untuk mengendalikan mobilitas masyarakat. Pantauan ANTARA di Jalan Mampang Prapatan, petugas memasang barikade di depan terowongan menuju jalan lintas bawah arah Jalan Rasuna Said, Kuningan. Pengendara atau pekerja yang bukan termasuk sektor kritikal dan esensial diarahkan melewati Jalan Tendean. Sedangkan pekerja sektor kritikal dan esensial yang melengkapi diri dengan surat izin diperkenankan melewati lintas bawah. Jalur lintas bawah Mampang Prapatan hanya disekat satu jalur yakni Mampang Prapatan menuju Jalan Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan ( Jaksel). Sedangkan jalur sebaliknya di lintas bawah dari Jalan Rasuna Said menuju Mampang Prapatan masih dibuka. Selain itu, kendaraan bus TransJakarta dan ambulans diperbolehkan melintas di titik penyekatan lintas bawah Mampang Prapatan selama PPKM Darurat. Lintas bawah Mampang Prapatan merupakan salah satu titik penambahan penyekatan dari total 100 titik penyekatan yang berlaku pada Kamis ini. Polda Metro Jaya mencatat total jumlah personel yang bertugas dalam penyekatan di lintas bawah Mampang Prapatan mencapai 42 orang. Personel tersebut terdiri atas Satuan Lalu Lintas sebanyak 10 orang, Sabhara (6), Brimob (10), TNI (10) dan Pemda (6). (mth)
Kemenhub Luncurkan Aplikasi SIP-AJA untuk Mudahkan Kelengkapan Jalan
Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mempermudah penyelenggaraan perlengkapan jalan melalui sebuah aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Jalan atau yang dapat disebut SIP-AJA. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Lalu Lintas Jalan yang telah menyusun dan meluncurkan aplikasi SIP-AJA. Ia berharap melalui aplikasi ini inventarisasi dan identifikasi perlengkapan jalan khususnya di jalan nasional dapat terdata dengan rapi sehingga memudahkan proses pengadaan hingga pemeliharaan. "Di era digitalisasi 4.0 saat ini, memang sudah seharusnya kita memanfaatkan teknologi agar dapat bekerja lebih efektif, efisien, serta akuntabel. Nantinya aplikasi SIP-AJA akan mempermudah dalam aspek perencanaan, pengawasan, penyelenggaraan, dan pemantauan kinerja perlengkapan jalan di seluruh jalan nasional yang dilengkapi dengan visualisasi," kata Budi Setiyadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis. Budi mengatakan melalui keberadaan aplikasi mobile SIP-AJA dapat memudahkan Direktorat Lalu Lintas Jalan dalam menyusun kebijakan pengadaan perlengkapan jalan ke depan. "Dalam penyelenggaraan perlengkapan jalan nanti akan diambil kebijakan skema pembelian layanan atau buy the service, pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan berbasis per jenis perlengkapan jalan dan pengadaan yang dilakukan dengan e-katalog sektoral atau toko daring," ujarnya. Kebijakan tersebut diambil dengan tujuan agar risiko yang selama ini ditanggung pemerintah dapat dibagi ke pihak kedua atau ketiga. Di samping itu, agar layanan kinerja perlengkapan jalan lebih terjamin dan dapat lebih banyak melibatkan peran UMKM untuk ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan dan pengoperasiannya. "Adanya kebijakan buy the service juga dapat membuat aset yang dimiliki pemerintah lebih terproteksi serta kontrak layanan dapat berlangsung multiyears," tambah Dirjen Budi. Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Jalan Suharto, dalam laporannya juga mengatakan bahwa pihaknya masih mengalami kesulitan dalam hal pelaporan dan evaluasi perlengkapan jalan saat ini. Oleh karena itu, aplikasi SIP-AJA dapat bermanfaat sebagai alat bantu untuk memudahkan penyusunan kebijakan pengadaan perlengkapan jalan di masa yang akan datang. "Aplikasi ini merupakan pengganti dari Survei Investigasi Desain (SID) yang selama ini biasa kita lakukan 5 tahun sekali. Sedangkan, kebutuhan perlengkapan jalan bersifat dinamis, sangat tergantung pada kondisi lalu lintas dan perkembangan tata guna lahan," ungkap Suharto. Pada kesempatan yang sama, Plt. Kasubdit Perlengkapan Jalan, M Husein Saimima turut mengungkapkan bahwa aplikasi SIP-AJA merupakan sebuah solusi atas pemantauan kondisi dan kinerja perlengkapan jalan yang sebelumnya masih menggunakan cara konvensional. "Meskipun begitu, untuk saat ini SIP-AJA masih terbatas hanya dapat diunduh di Google Play untuk pengguna Android. Mudah-mudahan ke depan aplikasi ini bisa diunduh di iOs untuk pengguna Apple," kata Husein. Selanjutnya, Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perhubungan Harno Trimadi, menuturkan pengadaan perlengkapan jalan ke depan akan memanfaatkan e-katalog, khususnya untuk marka jalan. "Pengadaan marka jalan diproses lebih dulu dengan e-katalog karena umur ekonomisnya yang paling pendek yaitu 2 tahun dan kemudian akan hilang. Hal ini bertujuan agar pencatatan aset jadi lebih baik dan jelas nantinya," pungkas Harno. Turut hadir secara virtual dalam acara ini yaitu Plt. Kasubdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor, Dewanto Purnacandra dan seluruh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat se-Indonesia. (mth)
Arie Karimah: Suntikan Booster yang Kontra
Jakarta, FNN - Pemerintah berencana memberi suntikan booster (vansin ketiga) untuk tenaga kesehatan. Pro dan kontra mulai ada. Menurut Arie Karimah, Pharma-Excellent, Alumni ITB, Pro-kontra akan selalu ada. Regulator seperti FDA, CDC dan WHO tentu akan berpikir dengan kacamata yang berbeda dengan produsen vaksin, yang harus melakukan riset dan pengembangan, serta praktisi yang melihat realita di lapangan. Adanya ketidaksetujuan WHO, kata Arie Karimah seperti diungkap dalam akun Facebook-nya itu lebih karena, jika negara-negara maju memberikan suntikan 3 kali kepada warganya, maka akan berdampak pada negara-negara berkembang dan miskin. Di sana rakyatnya mungkin masih kesulitan mendapatkan suntikan pertama akan merasakan ketidakadilan. “Jatah itu bisa jadi sudah digunakan untuk menyuntikkan booster ke warga negara maju,” ungkapnya. WHO tentu juga menyinggung tentang belum cukupnya bukti ilmiah kebutuhan suntikan booster. Tapi WHO tidak berbicara tentang bagaimana jika kasus breakthrough infections yang cukup tinggi dan kematian nakes juga terus meningkat? “Sementara vaksin yang digunakan dalam program nasional memiliki efikasi hanya 51%,” lanjut Arie Karimah. Menurutnya, ketidaksetujuan FDA dan CDC lebih disebabkan, mereka meyakini dengan suntikan 2 kali vaksin berefikasi 95% sudah cukup melindungi warga mereka. Tapi, FDA dan CDC tidak menyinggung tentang tingginya kasus breakthrough infections dan kematian nakes pada program vaksinasi nasional dengan produk berefikasi 51%, yang tidak digunakan di negara mereka. (mth)
Menhan Perintahkan Ubah Fasilitas-Fasilitas Kemhan Menjadi Rumah Sakit Darurat
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto, Rabu (14/7), meninjau langsung kesiapan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan (Pusdiklat Jemenhan Badiklat Kemhan) dan Pusdiklat Bahasa (Pusbahasa) Badiklat Kemhan di Pondok Labu, Jakarta Selatan sebagai rumah sakit satelit bagi RS dr. Suyoto di Bintaro, Jakarta Selatan, yang selama ini telah melayani pasien Covid-19. Adanya ruangan tambahan yang berlokasi di Pusdiklat Jemenhan dan Pusbahasa Badiklat Kemhan ini sangat dibutuhkan karena saat ini pasien Covid-19 yang datang dan dirawat di RS dr. Suyoto dengan kondisi sedang sampai dengan berat jumlahnya meningkat tajam dan menyebabkan tak tertampungnya pasien. “Kami mengalihkan beberapa kegiatan pokok. Sarana-sarana yang ada terutama badan pendidikan latihan, sarana pendidikan kita sementara kita alihkan. Kita hentikan kursus-kursus. Siswa kita pulangkan, mereka laksanakan kursus virtual. Ruangan-ruangan kita ubah menjadi RS darurat,” kata Menhan Prabowo, Rabu. Gedung Pusdiklat Jemenhan dan Pusdiklat Bahasa memiliki daya tampung sebanyak 172 kamar dengan kapasitas 344 tempat tidur. Sebagai rumah sakit satelit, akan siapkan pula ruang ICU dan HCU dengan dua ventilator, dan akan dilengkapi dengan oksigen generator untuk mendukung kebutuhan oksigen pasien. Rumah sakit satelit ini juga akan dilengkapi dengan perangkat tenaga kesehatan yang dibutuhkan dari RS dr. Suyoto, termasuk diantaranya Dokter Umum, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Paru, serta Dokter Anestesi. RS satelit ini akan menampung pasien Covid-19 dengan status sedang. Selain meninjau kesiapan Pusdiklat Bahasa, Menhan menyatakan bahwa saat ini sedang disiapkan fasilitas tambahan di Badiklat Kemhan Salemba, Pusdiklat Bela Negara di Rumpin Bogor serta Mess Stand By Force di IPSC, Sentul, sehingga jumlah tempat tidur yang disiapkan oleh Kemhan untuk menghadapi lonjakan kasus Covid mencapai 1.650 tempat tidur di Jabodetabek. “Jadi kita berhasil dalam waktu dekat menambah tempat tidur kurang lebih 1.650. Dengan instalasi ICU, IGD, dukungan ventilator, oksigen, dan sebagainya,” ujar Menhan. Dalam kunjungannya, Menhan Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada tenaga kesehatan yang selama ini sudah bekerja, baik tenaga kesehatan organik RS Suyoto maupun komponen pendukung. “Saya lihat upaya keras staf Kemhan, para dokter, para tenaga kesehatan, para relawan juga banyak dari daerah-daerah sebagai komponen pendukung. Kita ada komponen pendukung kesehatan yang sudah bekerja lebih dari satu tahun di RS Suyoto sebagian kami pindahkan ke sini,” kata Menhan Prabowo. Sejak awal pandemi Covid-19, RS dr. Suyoto yang berada di bawah Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan di Bintaro Jakarta Selatan telah menjadi RS rujukan bagi pasien Covid-19, baik pegawai Kemhan, personel TNI dan keluarganya serta masyarakat umum, dengan persentase pasien masyarakat umum sekitar 80 persen. RS dr. Suyoto memiliki kapasitas sekitar 236 tempat tidur, namun saat ini dihadapkan kepada jumlah pasien khususnya pasien Covid-19 yang meningkat tajam, sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana serta tenaga medis yang memadai. Saat ini RS dr Suyoto telah menambah dua tenda di depan IGD Suyoto yang menampung 28 tempat tidur dan 40 tempat tidur lainnya di asrama dengan masing-masing dilengkapi fasilitas oksigen sentral. (mth)
POPULER
