ALL CATEGORY
Anis Matta: Masalah COVID-19 Saat Ini Memiliki Dimensi Geopolitik yang Sangat Tinggi
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan masalah COVID-19 saat ini memiliki dimensi geopolitik yang sangat tinggi karena kemungkinan terburuknya digunakan sebagai senjata biologi dalam konflik tersebut. "Kemungkinan yang buruk, yaitu COVID-19 ini juga digunakan menjadi senjata dalam konflik geopolitik," kata Anis Matta dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. Anis Matta mengatakan COVID-19 ini datangnya dari China dan Indonesia juga menggunakan vaksin dari negara tersebut. Menurut dia, makna geopolitiknya adalah Indonesia sebagai korban dan pada waktu yang sama juga menjadi konsumen. Anis mengajak publik untuk mulai menyadari adanya perlombaan luar biasa dari empat kekuatan utama dunia, yaitu Amerika Serikat (AS), Eropa, Rusia, China dalam memproduksi vaksin. "Kita juga lihat di sini ada 'racing' atau perlombaan dari paling tidak empat kekuatan dunia yaitu, Amerika Serikat, Eropa, Rusia dan China dalam produksi vaksin," ujarnya. Namun, dia mengaku belum mengetahui apakah industri vaksin itu akan menjadi salah satu "leading" industri di masa yang akan datang. Karena itu, menurut dia, tidak begitu mengherankan apabila saat ini terjadi disinformasi luar biasa mengenai informasi COVID-19 yaitu informasi saintifik telah bercampur dengan informasi hoaks yang begitu cepat menyebar di masyarakat. "Misalnya tentang keburukan dan kelebihan dari tiap vaksin yang digunakan, karena ada instrumen pertarungan kepentingan global," katanya. (ant)
Peneliti: Peraturan Turunan UU Otsus Harus Perkuat Peran Gubernur
Jakarta, FNN - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cahyo Pamungkas mengatakan peraturan turunan UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus memperkuat peran dan kewenangan gubernur untuk memaksimalkan penerapan regulasi tersebut. “Pemerintah harus membuat peraturan pemerintah (PP) yang memperkuat kewenangan gubernur untuk menjalankan kekhususan UU Otsus Papua,” kata Cahyo di Jakarta, Jumat. Menurut Cahyo, Pemerintah bisa memberikan kewenangan yang besar pada gubernur untuk menyediakan fasilitas pelayanan publik hingga kewenangan mendirikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pemerintah juga bisa memberikan kewenangan kepada gubernur berkaitan dengan hal-hal konkret lain yang mendukung pembangunan Papua, seperti membuat sekolah khusus pendidikan guru dan pelayanan kesehatan bergerak. Cahyo menambahkan, isu lain yang tak kalah penting adalah mengenai hak asasi manusia (HAM) yang selama ini menjadi isu krusial dalam dinamika sosial politik di Papua. Menurut dia, Pemerintah bisa memberi kewenangan dan kekuasaan kepada gubernur untuk menyelesaikan persoalan HAM, misalnya dengan cara membentuk Komnas HAM di Papua atau gubernur punya kewenangan untuk mendorong pengadilan HAM ataupun rekonsiliasi. Selain itu, menurut Cahyo, peran gubernur juga penting diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan UU Otsus Papua sesuai dengan aspirasi orang asli Papua, begitu juga keterkaitan lanjutan dengan bupati dan wali kota. Ia berpandangan hubungan yang saling bersinergi dengan baik di antara para pemangku kebijakan di Papua juga sangat dibutuhkan nantinya. “Intinya perlu ada koordinasi, kerja sama, dan sinergi di antara seluruh pemerintah daerah yang ada di Papua, bukan saling berkontestasi sendiri,” ujar Cahyo. (mth)
Masyarakat Walaik Jayapura Dambakan Listrik-Jalan Aspal
Wamena, FNN - Masyarakat Distrik Walaik Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua mendambakan tersedianya tenaga listrik PLN dan akses jalan yang layak atau jalan beraspal. Wakil Bupati Jayawijaya Marthin Yogobi di Walaik, Kabupaten Jayawijaya, Jumat, mengatakan aspirasi perbaikan jalan dan penyediaan listrik akan menjadi perhatian pemerintah karena masyarakat membutuhkan. "Perbaikan jalan penghubung, listrik, itu yang paling banyak mereka sampaikan. Bukan hanya di Walaik saja tetapi hampir semua distrik menyampaikan hal yang sama," katanya. Ia mengatakan aspirasi masyarakat ini akan dijawab secara bertahap sebab pemerintah tidak hanya melayani masyarakat satu distrik tertentu saja. "Kita di Jayawijaya ada 40 distrik dan semua perlu pelayanan pembangunan jadi tidak bisa pembangunan dilakukan dalam satu tahun," katanya. Dalam kunjungan itu juga masyarakat mengharapkan pemerintah memberikan dukungan peralatan pertanian dan bantuan ternak babi untuk mendukung perekonomian mereka. "Menyangkut kebun dan ternak itu kami menyanggupi untuk memberikan bantuan alat kerja, supaya mereka bisa tingkatkan kerja kebun di kampung supaya mereka tetap fokus dengan apa yang mereka miliki di kampung," katanya. Berdasarkan pantauan, seluruh perumahan warga di sekitaran pusat distrik belum menikmati listrik PLN layaknya di perkotaan. Selain itu, sekitar satu kilometer lebih jalan yang menghubungkan pusat distrik dengan jalan utama memang sangat tidak layak sehingga membutuhkan perbaikan dan perawatan. Selain berada di lereng bukit yang curam, ruas jalan ini tidak pernah diaspal dan hanya ditimbun dengan bebatuan besar sehingga perlu perhatian pemerintah. (mth)
PMD: 19 Desa Ajukan Pencairan Dana Desa Tahap II
Rejang Lebong, FNN - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu menyebutkan sebanyak 19 dari 122 desa yang ada di daerah itu telah mengajukan pencairan dana desa (DD) tahap II sebesar 40 persen. Sekretaris Dinas PMD Rejang Lebong Desma Heryana saat dihubungi di Rejang Lebong, Jumat, mengatakan jumlah desa yang mengajukan permintaan pencairan dana desa tahap II ini masih sedikit karena masing-masing desa masih melengkapi persyaratan berupa laporan tahapan penyaluran sebelumnya. "Sudah ada 19 desa yang mengajukan permintaan pencairan dana desa tahap II sebesar 40 persen, dalam minggu ini diperkirakan dananya sudah ditransfer ke rekening kas desa atau RKD masing-masing," kata dia. Dia mengatakan, pada pengurusan pencairan DD tahap II ini berdasarkan pedoman penyaluran dana desa 2021 masing-masing desa harus melampirkan dokumen persyaratan seperti laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran DD tahun anggaran (TA) 2020. Selanjutnya, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I yang meliputi rata-rata realisasi penyerapan minimal 50 persen, rata-rata capaian keluaran minimal 35 persen. Kemudian, Perdes penetapan keluarga penerima manfaat (KPM) BLT desa 2021, berita acara (BA) konfirmasi dan rekonsiliasi sisa dana desa 2015-2019 di Pemda-KPPN. Serta surat pengantar dan daftar rincian desa yang dimintakan penyalurannya dari aplikasi OMSPAN. Persyaratan lainnya ialah peraturan kepala desa (Perkades) mengenai tidak terdapat calon KPM BLT desa yang memenuhi kriteria dan atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya, apabila tidak melaksanakan BLT 2020 selama 9 bulan. Dia mengimbau 108 desa lainnya yang belum mengajukan pencarian DD agar segera mengajukannya sehingga bisa cepat dicairkan untuk keperluan penanganan COVID-19 terutama penyaluran BLT dan kegiatan pembangunan lainnya. Sebelumnya pemerintah pusat mengucurkan dana desa untuk wilayah itu mencapai Rp114 miliar, di mana penerima tertinggi ialah Desa Lubuk Mumpo di Kecamatan Kota Padang sebesar Rp1.561.354.000 dan penerima DD terendah ialah Desa Kayu Manis Kecamatan Sindang Kelingi dengan besaran Rp663.809.000. Selain menerima DD yang bersumber dari APBN kedua desa ini juga menerima Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Rejang Lebong 2021, untuk Desa Lubuk Mumpo sebesar Rp759.160.000, dan Desa Kayu Manis sebesar Rp364.793.900. (mth)
Kejati Bengkulu Geledah Kantor Dinas Perkebunan Bengkulu Utara
Bengkulu, FNN - Tim penyidik pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menggeledah kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi replanting atau peremajaan kelapa sawit di daerah ini tahun 2019-2020. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bengkulu Pandoe Pramoe Kartika, di Bengkulu, Jumat, mengatakan penyidik menyita ratusan dokumen yang berkaitan dengan program replanting yang menelan biaya hingga Rp150 miliar dalam 12 koper. "Benar bahwa penyidik telah meningkatkan status kasus dugaan korupsi replanting kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2019-2020 ke tahap penyidikan, dan kemarin kami sudah lakukan penggeledahan," kata Pandoe. Pandoe menyebut penggeledahan yang dilakukan itu dilakukan untuk melengkapi bukti dari alat bukti yang sudah dimiliki. Kemudian dokumen yang disita itu akan diperiksa dan diteliti oleh tim penyidik. Pandoe mengatakan pihaknya telah mengantongi bukti permulaan yang kuat dugaan terjadinya korupsi dalam program peremajaan sawit yang menelan biaya Rp150 miliar tersebut. Pandoe memastikan penyidik juga akan kembali melakukan penggeledahan ke sejumlah tempat lainnya yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi program peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara. "Syukur para pihak ini kooperatif dan mau membantu penyidik mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan. Kami ingin memastikan di situasi pandemi ini penegakan hukum tetap berjalan baik," ujarnya menegaskan. Sebelumnya, pada tahap penyelidikan, tim penyidik sudah meminta keterangan dari puluhan kelompok tani penerima program replanting sawit tahun 2019-2020 dan juga keterangan dari beberapa pejabat Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara. Hasil pemeriksaan itu diketahui jika masing-masing kelompok tani menerima bantuan peremajaan kelapa sawit sebesar Rp25 juta per hektare, sehingga jumlah dana yang diterima masing-masing kelompok tani berbeda beda tergantung luas lahan yang disetujui oleh Dirjen Perkebunan RI. Bibit sawit untuk program replanting yang dibagikan ke kelompok tani tersebut, dibeli dari sejumlah perusahaan sawit di Provinsi Bengkulu dan mereka nantinya juga akan kembali diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik. (sws)
Korlantas Polri Lakukan Penyekatan di 1.038 Titik jelang Idul Adha
Jakarta, FNN- Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri melakukan penyekatan di 1.038 titik jalur jalan wilayah Lampung, Jawa, dan Bali menjelang perayaan Idul Adha 1442 H, pada 20 Juli 2021. “Mulai tanggal 16 Juli 2021, kami mulai melakukan penyekatan, salah satunya di jalur tol di Kilometer 31 Cikarang yang mengarah keluar Jakarta serta Bali hingga Lampung," kata Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Polisi Rudi Antariksa dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat. Menurut Rudi, penyekatan perlu dilakukan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Selain itu, pihaknya memperkirakan bahwa akan ada lonjakan mobilitas di masyarakat pada tanggal tersebut. “Untuk mengantisipasi perjalanan masyarakat yang kita prediksi akan memanfaatkan waktu libur Idul Adha,” ujar Rudi Rudi menyatakan sejak tanggal 3 Juli 2021, pihaknya melakukan penyekatan dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Kendati demikian terdapat dua sektor yang dikecualikan dalam hal ini. “Kita ketahui bersama bahwa ini situasinya dalam PPKM darurat dimulai tanggal 3 Juli 2021 sehingga mobilitas masyarakat tidak boleh dilakukan kecuali di dua sektor, yakni kritikal dan esensial,” jelas Rudi. Rudi mengimbau masyarakat yang tidak memiliki syarat perjalanan untuk mengurungkan niatnya karena nanti pengendara tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan. “Apabila pelaku perjalanan yang tidak bisa menunjukkan syarat perjalanan seperti rapid tes antigen atau PCR dan tanda sudah vaksin atau sertifikat vaksin dan STRP maka yang bersangkutan akan kita putar balikkan,” kata Rudi. Rudi memastikan pihaknya akan tetap mengatur arus lalu lintas agar tidak menghambat kedua sektor yang masih tetap berjalan. Seperti diketahui, menjelang Idul Adha 1442 H/2021, Polri akan melakukan penyekatan sebanyak 1.038 titik, yaitu di Lampung, Jawa, dan Bali. Titik penyekatan berlangsung mulai 16-22 Juli 2021, berada di jalan tol, non-tol, dan pelabuhan. (sws)
Sahroni: Polri-TNI Awasi Ketat Distribusi 300 Ribu Paket Obat COVID-19
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri-TNI ikut mengawasi secara ketat proses distribusi 300 ribut paket obat COVID-19 dan vitamin yang diinisiasi Presiden Joko Widodo sebagai upaya menekan laju penularan virus corona. "Jumlah paket obat yang dibagikan cukup banyak, tahap pertama mencapai 300.000 paket obat. Karena itu saya minta kepolisian bersama TNI agar mengawasi dengan ketat paket obat tersebut," kata Sahroni di Jakarta, Jumat. Dia meminta pembagian obat-obatan tersebut tetap diawasi dengan ketat dan dipastikan distribusinya berjalan dengan baik. Selain itu Sahroni meminta proses administrasi dipermudah sehingga bisa sampai pada warga yang benar-benar membutuhkan. "Proses distribusi paket obat COVID-19 itu harus diperhatikan dengan baik dan alurnya harus dipermudah atau dipersingkat agar sampai kepada para pasien positif tepat waktu," ujarnya. Sahroni mengapresiasi pemerintah yang telah meluncurkan 300 ribu paket obat COVID-19 dan vitamin secara gratis kepada penderita COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman). Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan suatu langkah positif pemerintah karena banyak warga yang terpaksa menjalani isoman karena tidak terlayani di rumah sakit. "Ini langkah yang positif karena kita tahu bahwa makin banyak warga yang meninggal saat isoman. Jadi pembagian obat-obatan ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi warga yang tidak tertangani rumah sakit," katanya. Politisi Partai NasDem itu berharap program tersebut bisa mengurangi jumlah kematian warga ketika sedang menjani isoman akibat terpapar COVID-19. Menurut dia, fenomena warga yang meninggal saat isoman sangat menyedihkan karena belum maksimalnya intervensi medis yang didapatkan para korban. “Kalau sampai meninggal ketika isoman, itu berarti mereka belum sempat mendapat perawatan medis di rumah sakit, dan ini yang sangat disayangkan. Karena itu semoga obat-obatan ini bisa menjadi solusi," ujarnya. (sws)
Kejari Manggarai Barat Sita Rp1,2 Miliar Dugaan Korupsi Aset Pemda
Kupang, FNN - Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai Barat menyita uang sebesar Rp1,2 miliar terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan aset milik Pemkab Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo seluas 3,3 hektare. Kepala Kejari Manggarai Barat Bambang Dwi Murcolono, saat dihubungi dari Kupang, Jumat, mengatakan bahwa sejumlah uang itu disita dari para saksi dalam kasus itu. 'Sejumlah uang ini kami sita dari saksi dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan aset milik Pemkab Manggarai Barat tahun 2012 itu," katanya pula. Bambang mengatakan bahwa ada 40 orang saksi yang diperiksa dari dugaan kasus korupsi itu, namun uang senilai Rp1,2 miliar itu tidak semuanya disita dari 40 saksi tersebut. Ia menambahkan dalam kasus ini juga, pihak kejari masih terus melakukan penyelidikan, sehingga khusus untuk tersangka belum bisa ditetapkan oleh pihak penyidik Kejari Manggarai Barat. Namun, ujar dia lagi, dalam waktu tidak lama lagi, pihaknya akan segera menyampaikan atau mengumumkan ke publik soal siapa saja tersangka dari dugaan kasus korupsi lahan di Manggarai Barat itu. "Siapa-siapa saja yang jadi tersangka, kami masih dalam tahapan penyelidikan, mungkin dalam waktu dekat ini akan segera kami sampaikan ke publik agar masyarakat bisa tahu," ujarnya lagi. Dalam kasus ini, sudah beberapa orang saksi yang diperiksa, mulai dari salah seorang anggota DPRD Manggarai Barat serta sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Manggarai Barat. (sws)
Kasad: Perwira Tinggi yang Terima Kenaikan Pangkat Bekerja Profesional
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa mengharapkan sebanyak 17 perwira tinggi yang mendapatkan kenaikan pangkat dan jabatan baru di satuan TNI Angkatan Darat bisa bekerja secara profesional. "Termasuk menyukseskan visi dan misi TNI Angkatan Darat dan menjadikan TNI AD lebih baik lagi," kata Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa dalam siaran TNI AD diterima di Jakarta, Jumat. Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa memimpin upacara korps kenaikan pangkat 17 perwira tinggi di Markas Besar Angkatan Darat. Dari 17 Pati yang naik pangkat tersebut, Mayjen TNI Budi Pramono menjadi salah satu perwira tinggi yang mendapat kepercayaan dinaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi dan mengemban tugas baru sebagai Perwira Staf Ahli Tingkat III Bidang Sosial Budaya, Hukum, HAM, dan Narkoba pada Panglima TNI. Lulusan Akademi Militer 1988 itu memiliki latar belakang karir militer intelijen cukup banyak. Mayjen TNI Budi Pramono pernah bertugas di Atase Pertahanan Negara Iran selama 3 tahun. Pada awal kepemimpinannya, ia akan menekankan tentang pentingnya hak asasi manusia pada era globalisasi seperti sekarang. Kemudian, Mayjen TNI Budi Pramono mengingatkan prajurit agar selalu teguh terhadap tiga pilar penting dalam mengemban tugas sebagai prajurit TNI AD. “TNI Angkatan Darat bagi saya benar-benar menjadikan disiplin adalah napas kita, dan kesetiaan adalah kebanggaan, dan yang paling terakhir kehormatan adalah segala-galanya, maka kalau 3 pilar ini kita tanamkan di dada, hati sanubari kita sebagai prajurit, saya yakin dan percaya, 'together we can',” katanya. (sws)
Pengamat Apresiasi Alih Fungsi Fasilitas Kemhan Jadi RS COVID-19
Jakarta, FNN - Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengapresiasi langkah Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang mengalihfungsikan fasilitasnya menjadi rumah sakit darurat penanganan COVID-19. "Sejak awal pandemi saya sebenarnya sudah menyarankan mobilisasi sumber daya maupun sarana prasarana nasional sebagai solusi dan antisipasi kebutuhan dalam keadaan darurat," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Saat ini, menurut dia, persoalan yang dihadapi dalam penanganan COVID-19 tidak sekadar infrastruktur, tetapi juga tenaga kesehatan. "Ini yang perlu solusi lain, seperti mobilisasi sumber daya manusia supaya tenaga kesehatan benar-benar fokus pada penanganan pasien, tidak lagi direpotkan oleh persoalan administratif dan lain-lain," ujar Khairul Fahmi. Kemhan, lanjut dia, dapat melakukannya dengan memobilisasi komponen pendukung pertahanan nasional. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Nasional (UU PSDN). Senada dengan itu, Peneliti Senior Marapi Consulting and Advisory Beni Sukadis mendukung penuh langkah Prabowo yang memutuskan mengubah lokasi-lokasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kemhan menjadi rumah sakit darurat pasien COVID-19. Pembukaan rumah sakit darurat bisa membantu kekurangan tempat tidur atau fasilitas kesehatan yang mengalami tekanan akibat melonjaknya penderita COVID-19. Selain menambah fasilitas kesehatan darurat, Kemhan perlu memastikan tenaga kesehatan. Saat ini, sejumlah fasilitas Kemhan dialihfungsikan menjadi RS darurat COVID-19 yaitu Gedung Pusdiklat Manajemen Pertahanan (Jemenhan) dan Pusdiklat Bahasa di Pondok Labu Jakarta Selatan. Ada pun Badiklat Kemhan Salemba Jakarta Pusat, Pusdiklat Bela Negara di Rumpin Bogor dan mess stand by force di IPSC Sentul Bogor akan dijadikan lokasi RS darurat. Dengan demikian ada total 1.650 tempat tidur tambahan bagi pasien COVID-19 se-Jabodetabek. Fasilitas tambahan ini dapat dimanfaatkan untuk merawat pasien COVID-19 bergejala sedang dan dilengkapi tenaga kesehatan seperti dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis paru, dan dokter anestesi. Untuk tenaga kesehatan tambahan, Kemhan telah mengerahkan komponen pendukung yang telah memiliki keahlian yakni dokter umum, perawat, apoteker, pranata laboratorium, radiografer, dan lain-lain. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa para komponen pendukung kesehatan tersebut sudah bekerja di fasilitas kesehatan yang ada lebih dari satu tahun. (sws)
POPULER
