ALL CATEGORY
Pimpinan DPD Minta Presiden Panggil Siti Fadilah Supari ke Istana, Libatkan Tangani Pandemi
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin mengapresiasi langkah pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Namun, Sultan menilai pemerintah butuh dukungan, sekaligus melibatkan banyak pihak berkompeten, untuk menghadapi pandemi dan menentukan langkah serta skema kebijakan yang akan diambil. "Kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini berakhir." "Maka kita butuh kesiapan dalam menghadapi, bagaimanapun situasinya ke depan." "Baik dalam penanganan maupun pencegahan terhadap setiap kemungkinan terburuk yang akan terjadi." "Dan harus melibatkan orang-orang khusus yang memiliki rekam jejak dalam menghadapi pandemi," kata Sultan melalui keterangan tertulis, Rabu (21/7/2021). Menurutnya, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, adalah salah satu orang yang tepat untuk dilibatkan pemerintah dalam memberikan wawasan, pertimbangan, bahkan susunan strategi kebijakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, untuk melawan Covid-19. "Saya meminta kepada Bapak Presiden RI untuk memanggil Ibu Siti Fadilah Supari ke Istana." "Dan sekaligus pemerintah dapat memberikan ruang keterlibatan secara formal (kewenangan khusus) dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia," ucapnya. Sebab, menurut senator muda asal Bengkulu tersebut, dalam menghadapi pandemi sekarang, kita butuh sosok yang memiliki pengalaman nyata. Sultan mengatakan, presiden dan seluruh jajaran sudah berusaha maksimal melakukan yang terbaik untuk rakyat dalam menghadapi pandemi ini, tapi situasi sekarang memang darurat. "Ibarat sebuah perang, menurut saya presiden perlu banyak masukan, nasihat, dan pertimbangan sebagai penguatan keyakinan dalam mengambil setiap keputusan." "Presiden perlu kekuatan penuh dalam berperang melawan pandemi Covid-19 ini." "Saat yang tepat presiden melibatkan sebanyak mungkin orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya." "Bukan hanya dr Siti Fadila Supari, tapi sosok seperti dokter Terawan dan tentu masih banyak ahli-ahli berpengalaman lain," papar Sultan. Selain pernah menjabat Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari juga menjadi staf pengajar kardiologi di Universitas Indonesia. Siti merupakan ahli jantung di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita selama 25 tahun. Pada 2007, dia menulis buku berjudul Saatnya Dunia Berubah! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung konspirasi Amerika Serikat dan organisasi WHO dalam mengembangkan senjata biologis dengan menggunakan virus flu burung. Buku ini menuai protes dari petinggi WHO dan Amerika Serikat. Pada 1987, Siti menerima The Best Investigator Award Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Best Young Investigator Award dalam Kongres Kardiologi di Manila, Filipina (1988). Dia menerima The Best Investigator Award Konferensi Ilmiah tentang Omega 3 di Texas Amerika Serikat (1994) dan Anthony Mason Award dari Universitas South Wales (1997). Dia juga menerima beberapa penghargaan dari Amerika dan Australia. "Kebijakan ke depan tidak boleh bersifat trial dan error, ketika hadir masalah kita kalang kabut dalam menghadapinya." "Jadi segera harus dirumuskan dengan pendekatan yang berasal dari kacamata ilmu pengetahuan, dengan melibatkan orang yang berpengalaman secara komprehensif dalam dunia epidemiologi." "Dan beliau memiliki semuanya untuk berperan besar membantu pemerintah menanggulangi Covid-19." "Ibu Siti adalah aset bangsa ini, apalagi dalam menghadapi pandemi." "Beliau adalah seorang ilmuwan dan kaya pengalaman di birokrasi sebagai menteri di pemerintahan." "Selain itu, beliau telah menerbitkan 150 karya ilmiah yang dipublish dalam jurnal nasional maupun internasional," papar Sultan. Siti Fadilah Supari adalah aktor utama yang berperan dalam mengatasi dua pandemi flu yang pernah melanda Indonesia. "Kita menginginkan kebijakan ke depan dapat menyeimbangkan tantangan." "Di mana satu sisi tetap mengedepankan upaya ketahanan ekonomi nasional tetap berjalan, tapi tanpa meninggalkan penyediaan public health services di tengah wabah." "Dan saya harap presiden, pemerintah dapat mewujudkannya, dengan melibatkan sosok-sosok berpengalaman seperti dr Siti Fadilah Supari dan yang lain," harap Sultan. (ant)
Rektor UI Mundur Dari Dewan Komisaris BRI
Jakarta, (FNN) - Setelah menuai protes dan polemik, Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro akhirnya mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI). Surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) -- sebagai pemegang saham mayoritas bank plat merah tersebut -- dilayangkannya pada Rabu, 21 Juli 2021. "Kementerian BUMN RI telah menerima surat pengunduran diri Sdr. Ari Kuncoro dari jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan per tanggal 21 Juli 2021," demikian keterbukaan informasi yang diterima di Jakarta, Kamis, 22 Juli 2021. Sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Antara, Perseroan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Dalam keterangan resmi yang diterima, Perseroan akan berkomitmen untuk terus menerapkan praktik tata kelola perusahaan (GCG) yang baik dari seluruh lapisan, baik top level management dalam hal ini Dewan Komisaris dan Direksi, hingga jajaran pekerja di seluruh unit kerja. Komitmen tersebut dijalankan pada setiap kegiatan usaha Perseroan, yang merupakan perwujudan dari visi dan misi Perseroan, corporate values, dan strategi kebijakan dalam keberlanjutan Perseroan. Sebagaimana diketahui, jabatan Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama BRI menjadi sorotan setelah Rektorat UI memanggil sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI yang menerbitkan poster sindiran di media sosial. Rangkap jabatan Ari Kuncoro tersebut melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI. Namanya kembali menjadi perbincangan warganet setelah pemerintah merevisi PP 68/2013 tentang Statuta UI. Revisi tersebut termuat dalam PP Nomor 75 tahun 2021, dimana rangkap jabatan di BUMN atau BUMD, hanya dilarang untuk jabatan direksi. (MD)
Warga Mojokerto Bisa Akses Isi Ulang Oksigen Gratis Pemprov Jatim di Sidoarjo
Sidoarjo, FNN - Layanan isi ulang tabung oksigen gratis di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur, resmi beroperasi. Setiap hari, sebanyak 500 meter kubik oksigen disediakan secara cuma-Cuma untuk masyarakat yang menjalani isolasi mandiri karena positif COVID-19. Stasiun pengisian oksigen gratis di UPT Bapenda Jatim, Jalan Pahlawan Sidoarjo diresmikan pada Senin (19/7/2021). Peresmian in dihadiri jajaran Forkopimda Jatim yakni Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Suharyanto, Panglima Komando Armada II (Pangkormada II) Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto, dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta. “Isi ulang artinya mereka ke tempat ini harus membawa tabung. Sehari masing-masing boleh sampai dua kali,” kata Gubernur Khofifah saat meresmikan stasiun isi ulang oksigen di Sidoarjo, Senin (19/7/2021). Khofifah menegaskan, stasiun pengisian oksigen ini tidak hanya diperuntukan bagi warga Sidoarjo. Dia mengatakan, seluruh warga sampai pinggiran wilayah Kabupaten Mojokerto juga bisa megakses layanan gratis ini. “Ini adalah untuk layanan warga kita yang sedang isoman,” ucap Khofifah didampingi Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya. Selain itu, untuk ambulans yang sedang membawa pasien dan membutuhkan isi ulang oksigen juga diperkenankan mengisi secara gratis. Khofifah menyebutkan, setiap hari stasiun pengisian menyediakan 500 meter kubik oksigen atau 500 tabung isi 1 meter kubik. “Kita punya stok insyaallah sangat cukup, artinya jikalau permintaan banyak dan melebihi dari 500 meter kubik atau 500 silinder, maka dimungkinkan untuk bisa ditambah suplainya,” papar Khofifah. Mantan Menteri Sosial ini mengimbau kepada seluruh masyarakat yang belum vaksinasi, untuk segera melakukan vaksinasi. Proses penggunaan oksigen ini sudah hilirnya. Hulunya adalah bagaimana kita menjaga protokol kesehatan dengan baik. “Bagaimana kita mengikuti program dengan cepat, kita gerakkan masyarakat supaya bisa menyegerakan ikut vaksinasi dan bagi mereka yang terkonfirmasi, maka hari ini kita sudah menyiapkan layanan isi ulang oksigen secara gratis,” pungkas Gubernur Jatim. (mth)
Rezimku Sayang, Rezimku Malang
Penanganan Covid -19 adalah ujian bagi rezim Jokowi, yang akan menerima pengakuan dan sertifikat dari negara. Oleh Sugengwaras Bandung, FNN - Negara bukan hanya terdiri dari pemerintah saja, melainkan negara dalam makna yang sebenarnya yang terdiri dari pemerintah, rakyat, wilayah dan hukum atau pengakuan dari negara lain Dari kaca mata pemerintah penilaian ini sudah jelas, karena kesekian kalinya LBP yang diakui dan dipercaya oleh Presiden Jokowi, yang juga dijuluki menteri segala urusan itu, kembali ditugasi sebagai koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), guna mengurangi resiko kematian akibat Covid - 19. Layaknya konseptor ahli strategi, LBP telah merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi PPKM yang pada kesimpulanya "terkendali" dan "berhasil" menurunkan angka kematian akibat Covid, apalagi ditambahi bumbu permohonan maaf dari LBP kepada masyarakat Indonesia atas ucapannya "Datang aja kesini bagi yang bilang tidak terkendali, biar kutunjukkan MUKANYA..." Keberhasilan ini ditandai dengan pengesahan oleh sang presiden yang menambah perpanjangan waktu PPKM hingga 25 Juli mendatang. Berbeda dengan kaca mata dari masyarakat yang merasakan dan menilai kegagalan PPKM, dengan wujud penolakan dan perlawanan di beberapa daerah, akibat praktek-praktek kekerasan dan tekanan dari petugas PPKM di satu sisi, dan pengabaian serta kebebasan atau kelonggaran TKA Cina yang masuk ke Indonesia pada saat pelaksanaan PPKM di sisi lain. Tindakan ini dianggap pemikiran bukan akal sehat karena justru lebih mengutamakan kepentingan orang asing dibanding kepentingan rakyat sendiri. Rakyat juga menilai, bahwa pemerintah hanya mampu membatasi kegiatan masyarakat, tapi tidak mampu mengatasi kesulitan dan penderitaan rakyat, meskipun belakangan ada kucuran bansos dari pemerintah yang dirasa terlambat, yang berkesimpulan PPKM tidak efektif. Dari kacamata asing, juga menilai kurang efektifnya PPKM ini, yang ditandai dengan adanya penarikan beberapa warganya yang dievakuasi ke negaranya. Dari kaca mata wilayah juga menilai, kenapa pandemi Covid -19 yang telah menjamah seantero dunia termasuk Nusantara ini, tidak dilaksanakan secara serentak bersamaan, yang hanya diargumentasi pembenaran dari pemerintah sendiri. Alhasil kalkulasi dari semua penilaian ditengarai dengan ketidakpuasan masyarakat atau dengan kata lain PPKM gagal, tidak perlu dilanjutkan! Maka hendaknya, ini menjadi introspeksi bagi rezim ini agar ke depan penanganan terhadap Covid -19 dilakukan dengan tepat guna dan daya guna optimal, tidak mubazir dan bermanfaat untuk semuanya. Penulis, Purnawirawan TNI AD.
Sahroni Dukung Kemenkumham Perluas Pembatasan WNA Masuk Indonesia
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung kebijakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly resmi memperluas pembatasan terhadap orang asing yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut tertuang dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). "Memang sudah saatnya ada kebijakan seperti yang dikeluarkan Kemenkumham, karena beberapa kasus di Indonesia diakibatkan longgarnya pengawasan terhadap WNA yang masuk. Saya apresiasi kebijakan Menkumham yang mengedepankan keselamatan dan keamanan kita semua," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Dia berharap, kebijakan itu bisa ditegakkan dengan adil dan tidak "pandang bulu". Dia juga meminta agar aturannya dibuat jelas dan disosialisasikan dengan baik sehingga tidak menyebabkan kebingungan di kalangan industri. "Tentunya saya harapkan agar aturan ini berlaku dengan tanpa pandang bulu, bagi TKA dari perusahaan kecil maupun besar seperti tambang. Selain itu, peraturannya juga harus jelas dan disampaikan dengan baik kepada para pemain industri, sehingga tidak menciptakan kebingungan dan kerancuan di masyarakat," ujarnya. Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly mengeluarkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Aturan tersebut resmi memperluas pembatasan terhadap orang asing yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Dalam peraturan yang resmi berlaku sejak 21 Juli 2021 ini, pekerja asing yang sebelumnya datang ke Indonesia sebagai bagian dari proyek strategis nasional tak lagi bisa masuk ke Tanah Air. "Dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021, orang asing yang boleh memasuki wilayah Indonesia hanya pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas, pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas, pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkut-nya," papar Yasonna dalam keterangannya, Rabu (21/7). Karena itu menurut dia, tenaga kerja asing yang sebelumnya datang sebagai bagian dari proyek strategis nasional atau dengan alasan penyatuan keluarga, saat ini tidak bisa lagi masuk ke Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Yasonna menegaskan bahwa perluasan pembatasan orang asing yang masuk ke Indonesia itu dilakukan dalam rangka menekan penyebaran COVID-19. Permenkumham ini sekaligus menggantikan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Di sisi lain, Yasonna juga menyebutkan, orang asing yang tergolong pengecualian dalam Permenkumham tersebut, juga membutuhkan rekomendasi kementerian/lembaga terkait untuk bisa masuk ke Indonesia. (mth)
KPK Panggil Enam Saksi Kasus Barang Darurat COVID-19 Bandung Barat
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil enam saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020. Mereka dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna (AUM) dan kawan-kawan. "Kamis, bertempat di Kantor Pemkab Bandung Barat, tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi-saksi untuk tersangka AUM dan kawan-kawan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Enam saksi, yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Riki Riadi, karyawan honorer Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat Ajeng Dahlia, Kabag Pengadaan Barang Jasa Pemkab Bandung Barat Anni Roslianti. Selanjutnya, Direktur Utama PT Jagat Dirgantara Asep Cahyadinata, Swasta/ Direktur CV Satria Jakatamilung Asep Saepudin, dan Kasi Pemeliharaan Jalan dan Pembatan PUPR Kabupaten Bandung Barat Chandra Kusuma Wijaya. Selain pemeriksaan saksi, KPK pada Kamis ini juga memanggil tersangka kasus tersebut, yakni M Totoh Gunawan (MTG) selaku pemilik PT Jagat Dirgantara (JDG) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL). Pemeriksaan digelar di Gedung KPK, Jakarta. Selain Aa Umbara dan M Totoh, KPK juga telah menetapkan Andri Wibawa (AW) dari pihak swasta/anak Aa Umbara sebagai tersangka. Dalam konstruksi perkara disebut pada Maret 2020 karena adanya pandemi COVID-19, Pemkab Bandung Barat menganggarkan sejumlah dana untuk penanggulangan pandemi COVID-19 dengan melakukan "refocusing" anggaran APBD Tahun 2020 pada Belanja Tidak Terduga (BTT). Dengan menggunakan bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri (JCM) dan CV Satria Jakatamilung (SJ), Andri mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp36 miliar untuk pengadaan paket bahan pangan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial (Bansos JPS). Sedangkan M Totoh dengan menggunakan PT JDG dan CV SSGCL mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp15,8 miliar untuk pengadaan bahan pangan Bansos JPS dan Bantuan Sosial terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (Bansos PSBB). Dari kegiatan pengadaan tersebut, Aa Umbara diduga telah menerima uang sejumlah sekitar Rp1 miliar yang sumbernya disisihkan oleh M Totoh dari nilai harga per paket sembako yang ditempelkan stiker bergambar Aa Umbara untuk dibagikan pada masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Sementara M Totoh diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2 miliar dan Andri juga diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2,7 miliar. Selain itu, Aa Umbara juga diduga menerima gratifikasi dari berbagai dinas di Pemkab Bandung Barat dan para pihak swasta yang mengerjakan berbagai proyek di Kabupaten Bandung Barat sejumlah sekitar Rp1 miliar dan fakta ini masih terus akan didalami oleh tim penyidik KPK. (mth)
China Tolak Rencana WHO Lakukan Penyelidikan Kedua Asal Virus Corona
Beijing, (FNN) - Republik Rakyat China menolak rencana Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk melakukan tahap kedua penyelidikan tentang asal usul virus corona. Penyeledikan mencakup hipotesis bahwa virus itu kemungkinan lolos dari laboratorium China. Penolakan tersebut disampaian seorang pejabat tinggi Beijing, Kamis, 22 Juli 2021. "Kami berharap WHO secara serius meninjau pertimbangan dan saran yang dibuat oleh para ahli China dan benar-benar memperlakukan penelusuran asal virus penyebab Covid-19 sebagai masalah ilmiah, dan menyingkirkan campur tangan politik," kata wakil menteri Komisi Kesehatan Nasional (NHC) China, Zeng Yixin, kepada wartawan. Sebelumnya, WHO menyerukan pentingnya transparansi dari pihak berwenang China dengan mengusulkan studi fase kedua tentang asal-usul virus corona di China, termasuk audit laboratorium dan pasar di kota Wuhan. Zeng tidak terkejut ketika pertama kali membaca rencana WHO itu karena mencantumkan hipotesis bahwa pelanggaran protokol laboratorium di China telah menyebabkan kebocoran virus selama penelitian. "Kami berharap WHO secara serius meninjau pertimbangan dan saran yang dibuat oleh para ahli China. Kami meminta agar benar-benar memperlakukan penelusuran asal virus penyebab Covid-19 sebagai masalah ilmiah, dan menyingkirkan campur tangan politik," ujar Zeng. "China menentang politisasi penelitian ini," katanya. Asal usul virus corona baru masih diperdebatkan di antara para ahli. Kasus pertama yang diketahui muncul di kota Wuhan di China tengah pada Desember 2019. Virus itu diyakini telah menular ke manusia dari hewan yang dijual untuk makanan di suatu pasar di kota tersebut. Pada Mei yang lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memerintahkan para bawahannya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tentang sumber yang mengatakan bahwa badan-badan intelijen AS sedang mencari tahu teori-teori yang berpotensi, termasuk kemungkinan sebuah kecelakaan (kebocoran) laboratorium di China. Zeng, bersama dengan para pejabat lain dan pakar China pada konferensi pers, mendesak WHO untuk memperluas upaya penelusuran asal virus corona baru ke negara lain di luar China. "Kami percaya kebocoran laboratorium sangat tidak mungkin. OLeh karena itu, tidak perlu menginvestasikan lebih banyak energi dan upaya dalam hal ini," kata Liang Wannian, pemimpin tim China untuk tim ahli gabungan WHO. Liang mengatakan, hipotesis kebocoran laboratorium tidak dapat diabaikan sepenuhnya. Akan tetapi, ia menyarankan, jika diperlukan bukti, negara-negara lain pun dapat melihat kemungkinan kebocoran dari laboratorium mereka. (MD).
Siaran TV Digital Untungkan Masyarakat
Jakarta, FNN - Migrasi siaran televisi teresterial dari analog ke digital akan bermanfaat bagi masyarakat antara lain berupa kualitas siaran dan internet cepat. "Migrasi dari siaran televisi analog ke digital ini adalah suatu keniscayaan," kata Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ahmad M. Ramli, dalam webinar Sosialisasi TV Digital 2021, Kamis. Indonesia termasuk terlambat melakukan penghentian siaran analog, analog switch off (ASO) karena terganjal regulasi. Landasan hukum yang kuat untuk ASO baru ada ketika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan, yang mengamanatkan ASO akan selesai paling lambat 2 November 2022. Setelah beralih ke siaran televisi teresterial digital, Kominfo menegaskan siaran televisi yang sampai ke masyarakat akan lebih baik kualitasnya, dari segi gambar maupun suara. Penghentian siaran analog juga akan berdampak ke ketersediaan internet kecepatan tinggi di dalam negeri. Selama ini, spektrum frekuensi radio 700MHz, yang sangat cocok untuk telekomunikasi, sepenuhnya dihabiskan oleh siaran televisi teresterial analog. "Siaran analog ini boros," kata Ramli. Ketika siaran analog sudah beralih ke digital, akan ada dividen digital sebesar 112MHz yang bisa dialokasikan untuk kepentingan lain. Pemerintah berencana menggunakan digital dividen hasil ASO ini untuk menyediakan layanan internet kecepatan tinggi. Internet kecepatan tinggi juga disokong oleh pembangunan infrastruktur telekomunikasi terutama di daerah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T. "Ditambah dividen digital, ini akan sangat membantu dan masyarakat akan dapat internet yang lebih baik lagi," kata Ramli. Peralihan siaran televisi dari analog ke digital juga akan menimbulkan konsekuensi bagi masyarakat, yaitu perangkat televisi yang bisa menangkap siaran digital. Jika tidak ada, masyarakat perlu menambahkan alat set top box. Pemerintah berencana memberikan subsidi set top box bagi masyarakat miskin, diperkirakan akan dibutuhkan 6,5 hingga 7 juta unit set top box untuk keluarga miskin di Indonesia. Penyediaan set top box ini merupakan komitmen lembaga penyiaran sebagai penyelenggara multipleksing dan pemerintah melalui TVRI. (mth)
Gubernur: Cakupan Vaksinasi COVID-19 Jawa Timur Tertinggi se-Indonesia
Surabaya, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa cakupan program vaksinasi COVID-19 di Jawa Timur paling tinggi jika dibandingkan dengan cakupan vaksinasi provinsi-provinsi lain di Indonesia. "Kemarin dari rakor bersama Pak Wapres, hanya untuk Jatim kita melaporkan bahwa capaian vaksinasi mulai Januari 2021 selalu capaian dosis tertinggi, baik dosis pertama maupun kedua," katanya saat meninjau pelayanan vaksinasi bagi pelajar di SMAN 6 Surabaya pada Kamis pagi. Menurut data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, jumlah warga yang sudah mendapat suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 di Jawa Timur sebanyak 7.058.237 orang, lebih banyak dibandingkan di DKI Jakarta (6.693.688 orang), Jawa Barat (5.134.735 orang), Jawa Tengah (4.523.284 orang), dan Bali (2.946.919 orang). Warga yang sudah mendapat dua suntikan vaksin atau sudah selesai menjalani vaksinasi di Jawa Timur tercatat sebanyak 2.694.731 orang, lebih banyak dibandingkan di Jawa Barat (2.315.419 orang), Jawa Tengah (2.311.019 orang), DKI Jakarta (2.041.918 orang), dan Bali (783.613 orang). Gubernur Jawa Timur optimistis dengan cakupan vaksinasi yang sudah dicapai Jawa Timur bisa mewujudkan kekebalan komunal terhadap COVID-19 pada Agustus 2021. Mantan Menteri Sosial itu mengimbau warganya segera menjalani vaksinasi dan memastikan anggota keluarga mendapat suntikan vaksin. "Pastikan bahwa kita dan keluarga sudah tervaksin," katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi mengatakan bahwa 82 persen guru dan tenaga kependidikan sudah mendapat suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 dan 72 persen guru dan tenaga kependidikan sudah mendapat suntikan dua dosis vaksin atau sudah selesai menjalani vaksinasi. "Vaksinasi kepada guru dan tenaga pendidikan akan dilakukan hingga 100 persen," kata dia. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada pelajar, ia mengatakan sudah dilakukan di Surabaya, Tuban, dan Jombang, dan akan terus ditingkatkan cakupannya. "Beberapa hari lalu vaksinasi dilaksanakan di SMAN 5 Surabaya, saat ini SMAN 6 Surabaya, dan besok SMA Trimurti Surabaya. Harapannya adalah saat pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan semua warga sekolah sudah divaksin," kata Mantan Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur tersebut. (mth)
Konsultan: Insentif PPN Stimulus Penjualan Rumah Tapak di Triwulan II
Jakarta, FNN - Konsultan properti Jones Lang LaSalle (JLL) menilai insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sektor properti, khususnya rumah tapak menstimulus penjualan rumah tapak pada triwulan II tahun ini. Head of Research JLL Yunus Karim mengatakan kalau melihat semester I tahun pajak rumah atau insentif yang diberikan oleh pemerintah cukup menstimulus penjualan rumah tapak. "Karena memang pembeli dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan pada masa-masa biasa," kata Yunus dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis. Dia juga menambahkan para pengembang yang memiliki rumah ready stock atau rumah yang sudah jadi, serta rumah yang akan jadi dalam waktu dekat, tentunya terdampak oleh stimulus tersebut berupa peningkatan penjualan. Head of Advisory JLL Vivin Harsanto menambahkan rumah tapak masih menjadi salah satu segmen yang bertahan di tengah pandemi. Minat pasar terlihat masih cukup tinggi merespons peluncuran produk baru oleh pengembang. "Permintaan yang didominasi oleh pengguna akhir dan keterjangkauan harga menjadi salah satu faktor yang membuat sektor ini tetap memiliki performa yang baik. Selain itu, insentif PPN, relaksasi Loan to Value (LTV), disertai dengan promosi dari pengembang dan penawaran cara pembayaran yang variatif juga menunjang keberhasilan penjualan rumah tapak,” katanya. JLL mencatat pada semester I tahun 2021 hampir 80 persen yang terjual memiliki harga di bawah Rp1,3 miliar. Di samping itu beberapa pengembang perumahan diperkirakan akan meluncurkan produk-produk rumah tapak baru sebagai dampak dari perluasan township atau kompleks perumahan serta melakukan joint venture terkait pembangunan rumah tapak di wilayah seperti Tangerang, Bogor, dan Bekasi, pada akhir tahun ini. Sebelumnya Pemerintah telah membebaskan PPN untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) yang dibanderol berkisar Rp300 juta hingga Rp2 miliar. Langkah pemerintah menanggung PPN tersebut berlaku untuk rumah yang sudah jadi dan penyerahannya di rentang Maret-Agustus 2021. Aturan itu tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK/010/2021 yang diterbitkan Maret 2021. Kemudian pemerintah melalui Kementerian Keuangan akhirnya memperpanjang sejumlah insentif perpajakan hingga Desember 2021 untuk mendorong pemulihan ekonomi domestik. Salah satu insentif pajak tersebut adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) properti yang diperpanjang hingga akhir tahun ini. Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21 Tahun 2021, PPN yang ditanggung pemerintah hanya berlaku sampai bulan Agustus 2021. Pemerintah memberikan insentif berupa PPN untuk rumah dengan harga rumah maksimal Rp2 miliar. Sementara secara spesifik, insentif yang masuk ke dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 yaitu rumah dengan tipe rumah tapak atau rumah susun. Pemerintah juga memberikan pengurangan PPN sebesar 50 persen untuk tipe rumah tersebut dengan rentang harga jual dari Rp2 miliar hingga Rp5 miliar. Insentif tersebut berlaku untuk maksimal satu unit rumah tapak atau rumah susun untuk satu orang, dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu satu tahun. (mth)
POPULER
