ALL CATEGORY
Jokowi Game Over?
by Tarmidzi Yusuf Bandung FNN - Seperti dalam tulisan penulis sebelumnya. Sejarah jatuhnya Presiden Indonesia tidak pernah berdiri sendiri. Keterlibatan asing aseng, oposisi dan pembusukan dari dalam internal rezim sendir sangat kuat, bahkan menjadi penentu utama kejatuhan suatu rezim. Kejatuhan Soekarno, Soeharto dan Abdurrahman Wahid adalah contohnya. BJ. Habibie dan Megawati, Presiden yang hanya di tengah jalan. Hanya melanjutkan sisa jabatan dari presiden sebelumnya, Soeharto dan Abdurrahman Wahid. Dari enam presiden, satu-satunya Presiden Indonesia yang selamat sampai akhir masa jabatan, hanyalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden keenam RI. Jokowi saat ini sedang menghadapi ujian besar. Pandemi Covid-19, korupsi besar-besaran, sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di ambang kebangkrutan dan hancur-hancuran. BUMN punya utang gila-gilaan, akibat dikelola denan cara yang tidak profesional. Semua itu buntut dari bagi-bagi kue kekuasaan kepada tim sukses. Jokowi dianggap gagal dalam menyelesaikan persoalan pandemi Covid-19. Publik mulai mencium aroma tak sedap. Bukan pandemic, tetapi plandemi. Gonta-ganti istilah penanganan Covid-19 tidak menyentuh substansi persoalan. Menjadi tertawaan dan cemoohan publik. Covid-19 makin menjadi-jadi. Parahnya lagi, kabinet Jokowi mulai pecah. Terjadi rivalitas yang sangat tajam antar kekuatan politik pendukung Jokowi. Contoh terbaru adalah, soal rangkap jabatan Ari Kuncoro yang melanggar Statuta Universitas Indonesia (UI). Setelah PP direvisi tentang bolehnya rangkap jabatan di statuta UI, tiba-tiba Ari Kuncoro mundur sebagai Wakil Komisaris Utama BRI. Kode pembusukan dari internal kabinet? Gonjang-ganjing memanasnya situasi politik nasional pasca PPKM darurat. Situasi ini kalau meminjam candaan ekonom senior Faisal Basri, PPKM rasa ayam geprek. PPKM level 3 dan 4. Tidak terlepas dari rivalitas internal kabinet Jokowi. Puan Maharani misalnya, mulai bersuara keras terhadap Presiden Jokowi. Pua memberi sinyal terkait posisi Kepala BIN mau diusik, dari Budi Gunawan, orang kepercayaan Ketua Umum PDIP Megawatti Soekarnoputri. Kabarnya Kepala BIN akan diberikan kepada Perwira TNI bintang empat atau bintang tiga. Begitu pula dengan perlawanan terhadap Luhut Binsar Panjaitan (LBP) oleh beberapa menteri dan kepala daerah mulai tampak. Kabarnya, terjadi rivalitas yang sengit dalam perebutan posisi Panglima TNI, Kepala BIN dan Menko Polhukam. Panglima TNI yang sekarang Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebentar lagi pensiun. Posisi Panglima TNI kabarnya diperebutkan oleh dua matra, Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Kabar yang terdengar di publik, Persiden Jokowi menjanjikan angin syurga kepada Kapala Staf Angkatan Darat dan Laut untuk menjabat Panglima TNI. Ini sama dengan TNI diadu domda. Kepala BIN, Budi Gunawan mulai digoyang. Konon, Andika Perkasa bakal diplot menjadi Kepala BIN menggantikan Budi Gunawan bila gagal menjadi Panglima TNI. Budi Gunawan digeser menjadi Menko Polhukam. Menariknya, PDIP menolak pergeseran posisi Budi Gunawan dari Kepala BIN. PDIP kabarnya meradang ingin tetap mempertahankan posisi Kepala BIN untuk Budi Gunawan. Serunya lagi, Panglima TNI yang sekarang, kabarnya sudah dikavling untuk menggantikan posisi Menko Polhukam yang akan ditinggalkan Mahfud MD. Rumor yang berkembang, Jokowi sendiri ingin Hadi Tjahjanto, Panglima TNI sekarang sebagai Menko Polhukam. Tak selesai disitu. Sekarang di internal kabinet Jokowi, berhembus kencang agar Jokowi mencopot LBP. LBP dianggal gagal sebagai Koordinator PPKM darurat. Suara-suara di luar pemerintahan pun santer terdengar, agar Jokowi berani mencopot LBP. Walaupun rasanya tidak mungkin Jokowi mencopot LBP. Jangan-jangan malah LBP yang mencopot Jokowi. Pecah kongsi kabinet Jokowi, kabarnya dimanfaatkan oleh salah satu faksi di kabinet Jokowi. Sehari setelah Idul Adha. Tiba-tiba ribuan massa turun ke jalan-jalan di kota Bandung. Anehnya, polisi tidak turun tangan membubarkan massa aksi. Kebanyakan dari komunitas ojek online. Isunya lagi, aksi massa serupa akan menjalar ke beberapa kota di Indonesia sebagai upaya menekan Jokowi. Tagar Jangan Tunggu 2024 trending topic di media sosial. Konflik kabinet Jokowi dan pengkondisian simpul-simpul massa, maupun komunitas masyarakat akan membuat Jokowi benar-benar game over. Tagar Jangan Tunggu 2024 yang sedang trending topic kemungkinan saja akan terbukti. Jokowi dijerumuskan oleh orang terdekatnya. Momen PPKM Darurat rasa ayam geprek. Pedasnya bisa membuat Jokowi su'ul khatimah sebagai orang nomor satu di Indonesia sebelum genap 7 tahun menjadi presiden. Pelan-pelan kan meledak sebelum 2024? Wallahua'lam bish-shawab. Penulis adalah Pegiat Da’wah dan Sosial.
Kabupaten Ogan Komering Ulu Terima 620 Vial Vaksin Sinovac
Baturaja, FNN - Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, menerima 620 vial vaksin COVID-19 jenis Sinovac yang didistribusikan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel untuk pelayanan publik dan masyarakat umum usia 18 tahun ke atas di wilayah itu. "Ratusan vial vaksin tiba di Kabupaten OKU pada Jumat (23/7) sore," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Ogan Komering Ulu (OKU), Andi Prapto di Baturaja, Sabtu. Dia menerangkan pendistribusian 620 vial atau 6.200 dosis vaksin Sinovac ke Kabupaten OKU mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian guna memastikan diterima dalam keadaan baik. Setibanya di Kabupaten OKU, kata dia, ribuan dosis vaksin tersebut langsung disimpan di gudang farmasi milik Dinas Kesehatan Kabupaten OKU yang terletak di Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Baturaja Barat. "Sebelum didistribusikan ke seluruh tempat pelayanan vaksinasi yang ada di Kabupaten OKU, vaksin disimpan dulu beberapa hari di gudang farmasi dengan suhu yang telah ditentukan oleh pihak logistik," kata dia. Selanjutnya vaksin akan segera didistribusikan ke 18 puskesmas dan tiga rumah sakit di Kabupaten OKU, termasuk beberapa titik lokasi tempat pelayanan vaksinasi dalam program serbuan vaksin yang digelar TNI/Polri. Dia menjelaskan ribuan dosis Sinovac tersebut diperuntukkan bagi pelayan publik dan masyarakat usia 18 tahun ke atas, termasuk lansia untuk vaksinasi tahap kedua. Sementara berdasarkan data per 23 Juli 2021 realisasi vaksinasi COVID-19 di Kabupaten OKU baru mencapai sekitar 15 persen atau sebanyak 46.369 warga sudah mendapat suntikan vaksin tahap pertama dari target 277.000 sasaran. Sedangkan, jumlah warga yang sudah mendapat vaksinasi tahap kedua tercatat baru sekitar 18.352 orang termasuk tenaga kesehatan dan pelayanan publik di Kabupaten OKU. "Sejauh ini animo masyarakat OKU untuk divaksin sangat tinggi, namun terkendala persediaan vaksin terbatas. Bahkan, beberapa puskesmas sempat menunda vaksinasi ratusan warga akibat stok vaksin habis," ujar Andi. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan diharapkan dapat memperlancar suplai vaksin ke tingkat kabupaten/kota sesuai kebutuhan agar pelaksanaan vaksinasi berjalan maksimal. (sws)
Pemkot Bogor Terima Bantuan Peti Jenazah
Bogor, Jabar, FNN - Pemerintah Kota Bogor melalui Posko Logistik Darurat Kota Bogor menerima bantuan peti jenazah untuk pemulasaraan dan pemakaman jenazah pasien COVID-19 yang meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumah masing. Bantuan peti jenazah itu diserahkan oleh pengusaha swasta yang berdomisili di Bubulak Bogor Barat dan diterima secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim di Bogor, Sabtu. Dedie A Rachim mengatakan, karena banyaknya pasien COVID-19 di rumah sakit dan pasien yang meninggal dunia juga meningkat, maka warga terpapar COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah dan meninggal dunia saat ini tidak ditangani oleh rumah sakit. Apalagi, pada dua pekan terakhir, warga Kota Bogor yang terpapar COVID-19 dan meninggal dunia, jumlahnya meningkat, baik pasien di rumah sakit, maupun warga yang menjalani isoman di rumah. "Jadi, kesiapan untuk pemulasaraan dan persiapan lain betul-betul kaget," katanya. Menurut Dedie, Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor kemudian mencari solusi guna mengatasi guna mengatasi persoalan, antara lain, membentuk Tim Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah COVID-19 yang bertugas memulasarakan dan memakamkan jenazah pasien COVID-19. Di sisi lain, mencari donatur untuk membantu kebutuhan logistik untuk keluarga warga isoman dan warga yang terdampak secara ekonomi. "Salah satunya adalah bantuan peti jezanah yang kami terima hari ini," katanya. Berdasarkan data yang dihimpun Posko Logistik Darurat, jumlah warga terpapar COVID-19 yang menjalani isoman dan meninggal dunia, sampai saat ini ada 96 orang. Jumlah warga yang menjalani isoman dan meninggal dunia telah dimulasaraan dan dimakankam oleh Tim Pemulasaraan. Sementara itu, Manager Operasional CV Karya Persada, Iwan Supeno, yang menyerahkan bantuan peti jenazah, mengatakan, bantuan peti jenazah ini merupakan bentuk kepedulian pihaknya untuk membantu penanganan COVID-19 di Kota Bogor. "Semoga bantuan ini dapat bermanfaat," katanya.(sws)
PWI Ajak Seluruh Wartawan Ikut Berperang Lawan COVID-19
Jakarta, FNN - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Atal S Depari, mengajak seluruh pekerja media di Indonesia untuk ikut berperang melawan Covid-19. "Saya mengajak para wartawan agar bersama seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama melawan Covid-19," kata dia dalam acara PWI Bermunajat Mengetuk Pintu Langit secara virtual, di Jakarta, Sabtu. Ia mengatakan perang melawan Covid-19 tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan seluruh elemen bangsa harus saling mendukung dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. "Perang melawan Covid-19 tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata, tenaga kesehatan atau aparat penegak hukum saja. Semua komponen bangsa harus hadir, saling mendukung dan saling mengingatkan agar perang ini bisa kita menangkan," jelasnya. Acara PWI Bermunajat Mengetuk Pintu Langit diselenggarakan untuk mengajak seluruh wartawan dari berbagai daerah berdoa kepada Tuhan YME karena semakin banyak masyarakat menjadi korban pandemi Covid-19. "Acara ini terselenggara karena kami menyadari betul pandemi Covid-19 yang telah berlangsung 19 bulan di 223 negara menyebabkan 191 juta orang terinfeksi dan 4,1 juta lebih meninggal dunia," katanya. Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, yang turut hadir secara virtual, juga mengajak seluruh pekerja media untuk terus optimistis agar Indonesia dapat kembali bangkit. "Saya juga ingin mengajak kita semua untuk selalu berdoa sembari tetap optimistis dan terus berikhtiar agar kondisi bangsa kita dapat segera membaik, pulih dan kembali bangkit," kata dia. Ia juga meminta seluruh pekerja pers untuk mendukung dan mengingatkan masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan guna menekan angka penularan kasus Covid-19. "Dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar, mari kita bergerak untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, mengubah kondisi Indonesia agar segera terlepas dari jerat pandemi Covid-19," ujar dia. (sws)
Golkar NTT Minta Maaf Soal Kadernya yang Berjoget Langgar Prokes
Kupang, FNN - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Nusa Tenggara Timur meminta maaf atas aksi beberapa anggota DPRD Malaka dari Fraksi Golkar yang berjoget tanpa menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. "Partai Golkar meminta maaf atas kejadian itu. Kita dan warga tentu tidak berharap di tengah pandemi COVID-19 wakil rakyat memperlihatkan aksi seperti itu. Atas keterlibatan beberapa anggota Fraksi Golkar dalam potongan video itu, Partai Golkar meminta maaf,” kata Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPD I Golkar NTT Frans Sarong kepada ANTARA ,di Kupang, Sabtu. Aksi itu terekam video dan disebarkan secara luas di media sosial. Selain media sosial, aksi wakil rakyat di tengah pandemi COVID-19 itu juga dipublikasikan di beberapa media mainstream (koran, online, dan televisi). Dalam video berdurasi 30 detik yang viral di media sosial itu terlihat tiga orang diduga anggota DPRD Malaka, dua orang perempuan dan satu orang laki-laki, sedang bergoyang-goyang seperti sedang berpesta menggunakan pakaian dinas Mereka berjoget tanpa menggunakan masker. Dalam video berdurasi 30 detik itu tampak pula seorang pria yang sedang bergoyang memegang gelas sambil bergoyang mengikuti irama lagu dengan organ tunggal. Frans mengatakan bahwa Wakil rakyat Malaka yang terlibat dalam aksi itu tidak hanya dari Fraksi Golkar, tetapi ada dari fraksi lain. Tak pelak aksi itu mendapat reaksi dan tanggapan minor dari publik. Partai Golkar, kata Frans Sarong, menegaskan dan meminta semua kader, terutama di lembaga legislatif dan eksekutif untuk selalu bersama dan bersatu dengan masyarakat NTT di tengah pandemi COVID-19. Golkar sendiri, ujar Frans, sejak pandemi COVID-19 sudah menunjukkan kepedulian, empati, simpati, dan solidaritas yang tinggi bersama masyarakat NTT untuk mencegah penyebaran virus itu. Kepdulian itu di antaranya membantu menyumbangkan APD untuk para tenaga kesehatan dan membagikan sembako untuk warga terpapar COVID-19. "Masyarakat NTT tentu tahu dan melihat seperti apa keberpihakan Golkar dengan masyarakat di tengah pandemi COVID-19,” tambah mantan wartawan Senior Kompas itu. Karena itu, kata Frans Sarong, Golkar sama sekali tidak bermaksud mencederai masyarakat NTT, terutama masyarakat Malaka melalui aksi beberapa anggota DPRD Malaka. Selain meminta maaf secara resmi, Frans Sarong memastikan bahwa Golkar akan meminta pertanggungjawaban beberapa kadernya di DPRD Malaka yang terlibat aksi kurang patut itu. “Kita akan meminta keterangan anggota Fraksi Golkar DPRD Malaka dan memberi sanksi sesuai aturan organisasi sebagaimana disampaikan pak Ans Takalapeta, Wakil Ketua Bidang Organisasi Golkar NTT, dan Mira Natalia Pellu, Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Golkar NTT,” kata Frans Sarong. (sws)
Komnas Perempuan: KUHP Belum Lindungi Wanita Korban Kekerasan Seksual
Jakarta, FNN - Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor berpendapat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan seksual. “Perumusannya tidak mampu memberikan perlindungan pada perempuan korban kekerasan seksual,” kata Maria Ulfah ketika dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta, Kamis (22/7). Menurut Maria, KUHP hanya mengenali istilah perkosaan, pencabulan, dan persetubuhan. Sedangkan, mengacu pada pengaduan korban kekerasan seksual kepada Komnas Perempuan, terdapat berbagai kekerasan seksual yang menurut Maria belum diatur di dalam KUHP dan kini menjadi isu di Indonesia. “Pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual merupakan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang belum dikenali oleh sistem hukum Indonesia,” ujar Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan. Dampak yang diakibatkan oleh ketidakmampuan KUHP dalam melindungi korban kekerasan seksual, menurut Maria, adalah sulitnya korban untuk mendapatkan akses untuk menuntut keadilan. “Di mana hak untuk keadilan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” kata Maria menegaskan. Untuk itu, menurut Maria, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh korban-korban kekerasan seksual perlu segera disahkan. Sebelumnya, RUU PKS telah diajukan oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2012 dan masih belum memperoleh persetujuan untuk disahkan oleh DPR. Hal ini diakibatkan oleh beberapa substansi yang membutuhkan peninjauan kembali. “Jika RUU PKS tidak segera disahkan, ini bisa menjadi indikator bahwa negara telah membiarkan kekerasan seksual untuk terjadi,” tutur Maria. Maria juga berpendapat bahwa penundaan pengesahan RUU PKS merupakan bentuk pembatasan akses menuju keadilan bagi korban, serta tidak adanya perlindungan dan keamanan terhadap perempuan, anak perempuan, maupun perempuan penyandang disabilitas. “Puluhan ribu korban kekerasan seksual menanti akses terhadap keadilan,” tutur Komisioner Komnas Perempuan menambahkan. (sws)
Bisnis Penjaminan Syariah Laju di Tengah Pandemi
Jakarta, FNN - Meski pandemi COVID-19 nyaris melumpuhkan seluruh sendi-sendi kehidupan termasuk perekonomian, namun faktanya bisnis penjaminan syariah justru bisa terus melaju. Ini menjadi bukti bahwa sejatinya sektor riil khususnya UMKM sangat memerlukan dukungan dan keberpihakan yang memudahkan usaha mereka agar kemudian mampu bangkit di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah pun sejak awal memberikan sinyal untuk membangkitkan kembali aktivitas ekonomi, salah satunya dengan mendorong penyaluran kredit. Tidak hanya dengan menggelontorkan penempatan uang negara, penjaminan kredit modal kerja pun diberikan agar pelaku usaha mampu bangkit kembali. Awalnya, sektor UMKM menjadi fokus pemerintah dalam memberikan penjaminan kredit modal kerja (KMK). Pada pertengahan tahun lalu, sektor korporasi padat karya juga mendapatkan fasilitas yang sama. Cakupan usaha menyebabkan kebutuhan dana tambahan dan bentuk penjaminan kredit yang diberikan untuk menggerakkan kembali usaha pada dua sektor tersebut jauh berbeda. Namun secara kinerja, perusahaan penjaminan kredit mengalami laju pertumbuhan yang baik meski perekonomian mengalami kelesuan dalam berbagai segi. Jika melihat kinerja keuangan salah satu perusahaan penjaminan PT Jamkrindo Syariah (JamSyar) pada tahun 2020 (audited oleh PwC) misalnya menunjukkan kinerja yang amat baik menunjukkan bahwa ada sektor yang sebenarnya sedang bertumbuh dan mampu menopang perekonomian. Anak perusahaan pelat merah itu nyatanya terbukti mampu mendongkrak pertumbuhan aset secara signifikan berdasarkan laporan keuangan 2020 yakni sejumlah Rp1,573 triliun atau bertumbuh sebesar 32,86 persen dari tahun 2019 sebesar Rp1,184 triliun. Selain itu, total laba yang berhasil dibukukan pada 2020 adalah sejumlah Rp45,14 miliar atau bertumbuh sebesar 162,36 persen apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp17,2 miliar. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa selain ada sektor-sektor yang mulai menggeliat untuk bangkit seiring dengan perusahaan yang berhasil mengembangkan bisnisnya secara berkelanjutan dengan hasil baik. Dari sisi bisnis penjaminan, Direktur Utama JamSyar Gatot Suprabowo mengatakan meskipun di tengah pandemi COVID-19 total volume penjaminan, yang dijamin oleh perusahaan selama 2020 adalah sejumlah Rp32,40 triliun atau tetap tumbuh sebesar 12,56 persen dari tahun 2019 sebesar Rp28,78 triliun. Selanjutnya IJK Cash Basis pada tahun 2020 adalah sejumlah Rp500,29 miliar atau tumbuh sebesar 50,92 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp331,50 miliar. Dan total jumlah terjamin selama kurun waktu 2020 adalah sebanyak 726.131 terjamin atau tumbuh sebesar 129,96 persen dari tahun 2019 sebanyak 315.761 terjamin. Selain dari sisi keuangan dan bisnis penjaminan, perusahaan ini juga dapat menjaga kualitas penjaminan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan indikator rasio klaim selama tahun 2020 sebesar 29,15 persen. Kinerja bisnis penjaminan yang baik itu pun pada tahun 2020 terus berlanjut hingga akhir semester I tahun 2021, dimana perusahaan dengan total aset yang berhasil dibukukan adalah sejumlah Rp1,77 triliun dan pencapaian laba sejumlah Rp57,49 miliar. Hingga akhir Semester I tahun 2021, selain sisi keuangan, pada sisi bisnis penjaminan meskipun di tengah pandemi COVID-19 hingga akhir semester I tahun 2021, perusahaan juga menunjukan pencapaian yang baik dengan membukukan pencapaian total volume penjaminan sejumlah Rp 21,70 triliun, pencapaian IJK Cash Basis berhasil dicapai Rp 393,90 miliar sedangkan pencapaian IJK Accrual tercatat sejumlah Rp 286,73 miliar. Dari indikator-indikator pencapaian selama kurun waktu Januari tahun 2021 hingga akhir semester I tahun 2021 tersebut, memberikan keyakinan dan rasa optimisme bahwa perekonomian di tanah air sebenarnya sedang mulai memulihkan diri dan bangkit. Pemulihan Ekonomi Kunci sukses bisnis penjaminan sebenarnya terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dan berinovasi. Perusahaan idealnya turut serta mendukung program pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Beberapa perusahaan penjaminan memang terlibat turut mendukung berbagai program Pemerintah dalam peningkatan perekonomian nasional dengan memberikan penjaminan kepada pelaku usaha yang terdampak pandemi melalui produk penjaminan pembiayaan modal kerja pemulihan ekonomi nasional (PEN). Umumnya mereka bekerja sama dengan mitra-mitra bank yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Peluang itu sejatinya makin besar mengingat tahun ini program PEN terus digulirkan bahkan misalnya Kementerian Koperasi dan UKM terus menyalurkan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahap dua yang hingga akhir Juli 2021 ditargetkan tersalur kepada 1,5 juta pelaku usaha mikro. Di samping tahun ini memang harus diakui bahwa bisnis penjaminan kredit secara umum semakin prospektif meski di tengah keseluan ekonomi karena pandemi. Faktanya tercatat outstanding penjaminan naik seiring dengan pertambahan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, nilai outstanding industri penjaminan meningkat 11,51 persen year on year (yoy) menjadi Rp261,85 triliun hingga Maret 2021. Nilai itu berhasil terkumpul dari 20 perusahaan penjaminan BUMN, daerah maupun swasta. Jika dirinci outstanding tersebut berasal dari dua penjaminan yakni usaha produktif Rp165,61 triliun dan nonproduktif Rp96,24 triliun. Dengan jumlah debitur terjamin menyentuh 16,27 juta orang. Semua berharap bisnis penjaminan bisa menjadi solusi bagi pelaku usaha untuk bangkit dan pulih kembali setelah usahanya terhantam badai pandemi COVID-19. (mth)
Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi
Kalimat ini disampaikan oleh Menkopolhukkam Prof Mahfud MD, dikompas Malam TV, 23 Juli 2021. Oleh Sugengwaras Bandung, FNN - Jika semua pejabat dan rakyat komitmen dan konsisten terhadap pernyataan ini, niscaya tidak ada masalah bagi bangsa Indonesia dalam menyikapi apapun bentuk dan jenis musibah yang dihadapi. Namun faktanya tidak semudah dan sesederhana ucapan itu, karena untuk menjamin keselamatan rakyat sama halnya telah merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi administrasi dan kegiatan di lapangan secara terukur, terkoordinasi, terpadu dan terkendali, sesuai prosedur yang ada dan luwes dalam menghadapi dinamika yang terjadi, untuk semua jajaran yang terlibat. Dengan kata lain, harus mempunyai prepare yang matang disertai moral yang baik, jujur, ikhlas dan semangat yang tinggi. Merunut kiprah Era Jokowi selama berkuasa, di samping ada hal hal yang bermanfaat untuk keselamatan rakyat, banyak kebijakan yang membuat malapetaka dan penderitaan rakyat. Sebagai contoh, telah direncanakan dan telah lahir beberapa UU atau peraturan perundang-undangan yang membuat miris terhadap keselamatan rakyat, seperti dibentuknya BPIP / HIP, UU Omnibus Law, Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan, sistim hutang piutang dengan Cina, pengaturan dan pengelolaan TKA, yang kesemuanya di luar nalar sehat di tengah tengah situasi dan kondisi seperti sekarang. Lebih konyol lagi, ketika UU dan peraturan perundang-undangannya dipaksakan, dipercepat, tidak bernaskah akademik dan main sembunyi-sembumyi dengan badan legislatif DPR, yang seakan membutakan dan mengabaikan suara rakyat. Bermula dari hutang dengan persyaratan yang berat, merambat ke kebohongan- kebohongan bertubi- tubi yang rentan dengan penyesatan, pengelabuhan, pengalihan isu dan pembenturan yang menjadikan seluruh aspek negara tidak kondusif. Lebih konyol lagi, ketika kebohongan ini ketahuan, muncul fitnah dan kebencian kepada pengkritis. Lebih menyedihkan lagi dalam upaya pembelaannya rezim membentuk buzzer dan influencer, yang semakin ngawur dan semakin membuat gaduh negeri ini. Lebih ngenes lagi ketika rezim memanfaatkan dan menyalahgunakan TNI POLRI sebagai alat gebuk, garda terdepan dan benteng terakhir untuk rezim, bukan untuk negara. Cara-cara inilah yang membuat tidak ada keseimbangan antara kehendak dan suara rakyat dengan kebijakan rezim yang diambil. Dengan kata lain, sering para pejabat negara seperti Mahfud MD ini, tidak konsisten dan tidak komitmen terhadap pernyataannya sendiri, yang dinilai tidak satunya kata dengan perbuatan. Seharusnya para stake holder paham dan sadar, bahwa dalam menuju dan mencapai terjaminnya keselamatan rakyat, dituntut adanya saling pengertian, saling mendukung imbal balik dan saling menjaga guna kelancaran jalanya roda pemerintahan yang kondusif seiring dengan semangat persatuan, dan semangat membangun dalam meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat berlandaskan Pancasila dan UUD ' 45, dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika Di sisi lain, hendaknya para stake holder paham dan sadar dalam upaya upaya keadilan dan penegakan hukum, untuk tidak bersandar ke masalah duniawi dan finansial belaka, karena pada akhirnya kita semua akan mati dengan tidak harus berurutan tua mudanya umur maupun kekayaan yang dimiliki Penghentian kasus penembakan dan terbunuhnya laskar FPI di Km 50 jalan tol Japek merupakan tindakan yang tidak mendidik bangsa ini sekaligus jauh dari hakekat keselamatan rakyat. Dan kita semua tidak boleh lupa, bahwa setiap perbuatan akan menanggung resiko baik cepat atau lambat, baik saat di dunia maupun setelah diakhirat kelak, naudzubillah mindzalik ! Penulis adalah Purnawirawan TNI AD.
Manila Banjir, Ribuan Warga Diungsikan
Manila, FNN - Otoritas Filipina memindahkan ribuan penduduk Manila dari sejumlah kawasan dataran rendah pada Sabtu ketika hujan muson deras yang diperparah oleh badai tropis membanjiri ibu kota itu dan provinsi sekitarnya. Badan bencana nasional mengatakan 14.023 orang, sebagian besar dari daerah-daerah pinggiran yang rawan banjir, mengungsi ke pusat-pusat evakuasi. "Kami meminta warga daerah terdampak untuk tetap waspada dan siaga, lakukan tindakan pencegahan, dan berkoordinasi dengan otoritas setempat," kata juru bicara kepresidenan Harry Roque dalam sebuah pernyataan. Cuaca ekstrim telah melanda sejumlah wilayah dunia dalam beberapa pekan terakhir, menyebabkan banjir di China, India, Eropa Barat dan gelombang panas di Amerika Utara, serta menimbulkan kekhawatiran baru tentang dampak perubahan iklim. Filipina, negara dengan 7.600 pulau di Asia Tenggara, mencatat sekitar 20 badai tropis tiap tahun, namun Samudera Pasifik yang lebih hangat membuat badai-badai itu lebih kuat dan menimbulkan hujan yang lebih deras, kata ahli meteorologi. Di beberapa tempat di wilayah ibu kota Filipina, kawasan urban bagi lebih dari 13 juta orang, genangan air setinggi pinggang memutus jalan bagi kendaraan ringan. Filipina juga tengah berjuang mengatasi salah satu wabah COVID-19 terburuk di Asia dan telah mengetatkan penguncian untuk mencegah penyebaran varian Delta yang lebih menular. Roque mengatakan kementerian pekerjaan umum sibuk membersihkan puing dan longsoran yang memenuhi jalan di beberapa provinsi. "Sejumlah rumah terendam sampai atap," kata Humerlito Dolor, gubernur Oriental Mindoro, provinsi di sebelah selatan Manila, kepada radio DZMM. (mth)
IDAI: Hindari Gawai Terlalu Dini Cegah Anak Telat Bicara
Jakarta, FNN - Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jakarta dokter spesialis anak Rini Sekartini menyarankan kepada orang tua agar tidak diberikan akses ponsel atau gadget kepada anak hingga mencapai usia 2 tahun untuk mencegah terjadinya telat bicara. Hal itu dikarenakan jika anak terlalu terpapar gadget apalagi tanpa pendampingan orang tua maka yang terjadi adalah mengganggu potensi anak untuk berbicara. “Anak tidak boleh sendirian (apalagi di usia dini) ditinggal hanya sama gadget. Bisa dibilang gadget itu jadi musuh utama karena banyak ditemukan anak dengan gadget rata- rata mengalami keterlambatan bicara. Jadi ini saya titip ke orang tua, sampai usia anak mencapai 2 tahun tidak perlu diberi gadget,” kata dokter Rini dalam webinar bertajuk “Optimalkan Tumbuh Kembang Anak Sejak Dini”, Sabtu. Ketika anak baru lahir hingga berusia dua tahun, buah hati tengah menjalani yang dinamakan masa keemasan untuk berkembang dan bertumbuh secara optimal. Mengacu pada Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, salah satu indikator anak yang bertumbuh dan berkembang dengan baik hingga menginjak usia 2 tahun adalah sudah mampu berbicara dengan lancar. Terkadang orang tua yang sibuk sering kali membiarkan buah hati menggunakan gadget agar anak tetap anteng atau pun tidak rewel namun rupanya dengan hal itu anak- anak malah menjadi tidak aktif dan berpotensi tidak berkembang sesuai dengan usianya. Dokter yang tergabung di divisi Tumbuh Kembang- Pediatri Sosial Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI- RSCM itu menyampaikan sering kali dalam prakteknya sebagai praktisi kesehatan anak, masalah telat bicara ditemukan pada anak- anak yang terpapar penggunaan gadget sejak dini. Oleh karena itu, untuk mencegah agar anak- anak di bawah usia 2 tahun tidak mengalami keterlambatan atau tidak lancaran pada saat berbicara disarankan agar anak tidak diberi akses menggunakan gadget terlebih dahulu. Hal lain yang perlu diperhatikan dari kondisi anak yang telat bicara atau tidak lancar berbicara adalah nutrisi. Disarankan agar anak dengan kondisi tidak lancar bicara untuk bisa mengonsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Jika mengalami gangguan artikulasi, artinya makanan yang diberikan harus bisa menstimulasi anak mengunyah sehingga kemampuan otot- otot mulutnya bisa mendorong buah hati berartikulasi dengan baik. Selain telat bicara, ada banyak faktor lain yang perlu diperhatikan oleh orang tua guna memastikan anaknya bertumbuh dengan maksimal. Orang tua wajib memantau pertumbuhan dan perkembangan anaknya itu setidaknya mengikuti panduan di Buku KIA. Jika ternyata orang tua menyadari bahwa anak tidak memenuhi beberapa faktor yang ada di Buku KIA, maka sebaiknya orang tua segera melakukan intervensi dengan berkonsultasi kepada dokter anak. Intervensi wajib dilakukan untuk bisa memperbaiki kondisi yang belum terpenuhi oleh anak berdasarkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. (mth)
POPULER
