ALL CATEGORY
Penasihat Suu Kyi Meninggal di Penjara
Nyan Win,(FNN) - Politisi Nyan Win, penasihat senior pemimpin Myanmar yang dikudeta, Aung San Suu Kyi, meninggal di rumah sakit pada Selasa, 20 Juli 2021 setelah terinfeksi Covid-19 di penjara. Nyan Win, 78 tahun, menjalani hukuman di penjara Insein, Yangon, setelah ditangkap oleh militer yang mengambil-alih kekuasaan pada 1 Februari. Dia dipindahkan ke rumah sakit pekan lalu, kata partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam sebuah pernyataan. Kabar meninggalnya Nyan Win itu juga disampaikan NLD "Kami berjanji terus memperjuangkan tugas kami yang belum selesai untuk mengakhiri kediktatoran di negara ini dan untuk membentuk Federal Democratic Union," kata NLD, seraya mengucapkan belasungkawa kepada keluarga pria yang pernah menjadi pengacara Suu Kyi dan juru bicara partai itu. Tim informasi dari Dewan Pemerintahan Negara yang dipimpin tentara mengatakan, penjara-penjara dilengkapi dengan fasilitas untuk merawat pasien Covid-19. Mereka juga mengatakan dalam pernyataan bahwa Nyan Win meninggal akibat penyakit diabetes dan hipertensi yang dideritanya. Menurut mereka, 375 narapidana telah tertular Covid-19, enam di antaranya meninggal dunia sebelum Nyan Win. Upaya Myanmar untuk mengendalikan wabah Covi-19 berubah menjadi kekacauan setelah militer merebut kekuasaan dari tangan pemerintah terpilih yang dipimpin Suu Kyi. Menurut data kementerian kesehatan yang dikendalikan junta, baru sekitar 1,6 juta dari 54 juta penduduk Myanmar yang telah divaksin. Global New Light of Myanmar melaporkan sekitar 750.000 dosis vaksin China akan tiba pada Kamis, 22 Juli2021. Beberapa hari kedepan, akan lebih banyak lagi vaksin menyusul masuk ke Myanmar. Diperkirakan, setengah dari populasi negara itu akan divaksin tahun 2021. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan dalam sebuah laporan pada Senin lalu, mereka sedang berupaya memerangi "lonjakan yang mengkhawatirkan" pada kasus Covid-19 dan berharap Myanmar akan mendapat cukup vaksin lewat fasilitas COVAX tahun ini bagi 20 persen penduduknya. Myanmar mencatat rekor 281 kematian akibat Covid-19 dan 5.189 kasus baru pada Senin, kata televisi pemerintah MRTV yang mengutip data kementerian kesehatan. Namun, layanan medis dan pemakaman mengatakan, angka kematian sebenarnya jauh lebih tinggi dibandingkan data yang dilaporkan junta. Tempat-tempat kremasi dikabarkan kewalahan. Menggambarkan luasnya sebaran virus, China pada Selasa melaporkan kasus harian pada Selasa menjadi yang tertinggi sejak Januari, sebagian besar berasal dari warga negara China yang kembali ke provinsi Yunnan dari Myanmar. Zaw Wai Soe, Menteri Kesehatan Pemerintah Nasional Bersatu (NUG), pemerintah bayangan yang dibentuk oleh para penentang junta militer, mengatakan, 400.000 jiwa rakyat Myanmar bisa kehilangan nyawa jika tidak ada tindakan segera untuk memperlambat penularan. Para pengecam junta juga mengatakan, banyak warga meninggal akibat pembatasan pasokan oksigen dengan alasan menghentikan penimbunan. Reuters tidak bisa menghubungi kementerian kesehatan atau juru bicara junta untuk meminta komentar tentang penanganan COVID-19. (MD).
Kapolda Jambi Berharap Tidak Ada Lagi Karhutla Tahun Ini
Jambi, FNN - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jambi Irjen Pol A Rachmad Wibowo berharap tidak ada titik api lagi atau kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jambi pada tahun ini. Hal ini diungkapkan Kapolda Jambi saat memimpin apel siaga Karhutla di Desa Betung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muarojambi, Rabu. Dalam kesempatan ini, Irjen Pol A Rachmad Wibowo mengucapkan terimakasih kepada para petugas gabungan yang telah bekerja tanpa mengenal lelah sehingga saat ini tidak terjadi karhutla di Kabupaten Muarojambi.. "Kita tahu bahwa di wilayah yang cukup berat degan kondusi yang serba minim, tetapi rekan rekan telah melaksanakan tugas dengan baik dan dedikasi yang sangat tinggi dalam mengantisipasi terjadinya karhutla," kata jenderal bintang dua tersebut. Selanjutnya Kapolda didampingi Kapolres Muarojambi, AKBP Yuyan Priatmaja dan rombongan meninjau lokasi yang rawan akan titik api yaitu di daerah Seponjen dan selama ini tim satgas fokus dikawasan Kumpeh yang pekerjaannya sudah hampir 100 persen siap menghadapi karhutla. "Kita akan berupaya dan bekerja keras dengan saling bekerja sama dengan unsur terkait dalam upaya penanganan Karhutla dan mudah mudahan tidak ada lagi titik api selama 2021 dan selanjutnya," kata Irjen Pol A Rachmad Wibowo. Untuk saat ini langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan dalam mengantisipasi karhutla yang sudah ada dimasyarakat akan dipertahankan dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya tetap lestari. Pada kesempatan itu, Kapolda juga menghimbau kepada seluruh warga Betung agar selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan berharap warga Desa Betung selalu sehat tidak ada yang sakit karena jauh dari kota dan yang menjadi khawatiran warga adalah ketika orang dari Kota datang ke desa ini, kita harus waspada setiap orang yang datang kesini, setiap gejala yang timbul agar segera dilaporkan kepada Kapolsek atau Kapolres untuk segera ditangani. Selanjutnya Kapolda memberikan bantuan sembako kepada masyarakat Desa Betung yang terdampak COVID-19, serta mengecek posko PPKM Desa Betung. Hadir dalam acara apel karhutla itu Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Bupati Muaro Jambi Hj Masnah Busro, Ketua DPRD Muaro Jambi, Kajari, Kapolres Muaro Jambi AKBP Yuyan Priatmaja, Dandim 0415 Jambi Kolonel J Hadiyanto, para OPD Lingkup Kabupaten Muarojambi, para Kades se-Kecamatan Kumpeh, anggota BPBD, dan Manggala Agni, serta masyarakat peduli api. (mth)
Keruntuhan Rezim Jokowi Mirip Soekarno?
by Tarmidzi Yusuf Bandung FNN - Ada kemiripan kemungkinan kejatuhan rezim Jokowi dengan kejatuhan Bapak Proklamator Indonesia, Ir. Soekarno. Kemesraan Soekarno, PKI dan NU ketika itu, terlembaga dalam satu koalisi politik. Nasionalis, Agama dan Komunis atau disingkat dengan NASAKOM. Kenyataan ini berbeda dengan kejatuhan Bapak Pembangunan Indonesia Soeharto. Presiden kedua Indonesia, Jenderal Besar Soeharto, disinyalir ada campur tangan asing dan aseng. Soeharto digoyang oleh jenderal merah binaan LB Moerdani, yang tak suka Soeharto yang mulai kehijau-hijauan. Dikenal dengan sebutan ijo royo-royo. Pak Harto sejak dekade 1990-an memang dekat dengan kalangan Islam. Pak Harto merestui berdirinya Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Harian Republika dan mendorong kiprah pengusaha muslim melalui Himpunana Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Langkah ini dilakukan setelah konglomerat China keturunan yang dibesarkan Presiden kedua itu, menolak permintaan Pak Harto untuk membantu usaha pribumi. Pak Harto juga merestui berdirinya bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat. Kabinet Pak Harto pun, disebut oleh mereka yang tak suka Pak Harto dengan kabinet ijo royo-royo. TNI dan POLRI pada era 1990-an, banyak dijabat jenderal yang dekat dengan kalangan Islam alias jenderal hijau. Episode kemungkinan keruntuhan rezim Jokowi mirip dengan keruntuhan Soekarno pada tahun 1966. Soekarno jatuh oleh gagalnya kudeta PKI yang kita kenal dengan pemberontakan G-30 S/PKI. Sementara, Jokowi kemungkinan jatuh, lebih kurang sama dengan Soekarno. Terpeleset oleh skenario politik sendiri. Senjata makan tuan. Kedekatan dengan negara China komunis, dikenal dengan poros baru Jakarta-Peking, akan menjadi bom waktu bagi Jokowi. Selain ada juga pembusukan dari dalam kabinet Jokowi. Diprediksi, bakal ada peristiwa besar mengawali kemungkinan kejatuhan Jokowi. Apalagi, Covid-19 yang dijadikan kendaraan politik, berpotensi memicu konflik nasional. PPKM darurat, katanya mau diumumkan senin sore kemarin. Diundur selasa atau bertepatan berakhirnya PPKM darurat hari ini. Sampai tulisan ini ditulis, belum ada pengumuman nasib PPKM darurat. Jika PPKM darurat lanjut, bisa memicu perlawanan rakyat. Pengusaha ngancam PHK besar-besaran. Pedagang dan rakyat kecil teriak lapar. PPKM darurat dituding sebagai upaya mempertahankan kekuasaan merah royo-royo. Pada masa Soekarno dulu, juga ada Poros Jakarta-Peking. Poros ini ditutup ketika Soeharto menjadi Presiden. Namun poros Jakarta-Peking ini hidup kembali di zaman Jokowi. Normalisasi hubungan RI dan RRC pada akhir 1980-an membawa petaka bagi Presiden kedua, Soeharto. Hanya berselang delapan tahun setelah normalisasi hubungan Indonesia-RRC, Soeharto berhenti sebagai Presiden. Pada masa Jokowi pula, posisi strategis baik militer, kepolisian maupun sipil banyak dipegang oleh orang-orang yang tidak suka dengan kemajuan Islam. Ummat Islam kembali terkucil dari kekuasaan. Adanya Covid-19, telah membuka tabir pemerintahan Jokowi yang sebenarnya. Tidak heran, bila selama ini rakyat hanya bisa menduga-duga, kalau petinggi rezim Jokowi banyak beraroma anti Islam alias “merah royo-royo”. Melalui PPKM darurat, tabir Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang non muslim, sering disebut-sebuat sebagai “The Real President” semakin menguatkan dugaan publik selama ini. Selama pelaksanaan PSBB, PPKM dan PPKM darurat, publik sering dipertontonkan oleh kerumunan Jokowi dan kerumunan vaksin. Kebijakan beberapa menteri bermuka dua. Contohnya paling kasat mata adalah kebijakan penutupan masjid untuk sholat berjamaah. Padahal, esensi PSBB atau PPKM itu pembatasan kegiatan di masjid. Bukan penutupan kegiatan masjid. Masjid ditutup, sehingga Shalat Idul Adha ditiadakan. Namun kerumunan vaksin dibiarkan. Masjid yang diuber-uber. Vaksin door to door. Publik juga dipertontonkan dengan omongan para menteri yang sering salah ucap. Bahkan sangat buruk dalam berkomunikasi dengan rakyat. Istana juga buruk dalam berkomunikasi. Masyarakat menduga ada matahari kembar di Istana. Misalnya, Menko LBP sebagai Menko yang rasa presiden ini, seringkali bertindak layaknya seorang presiden. Banyak di masyarakat yang menyebut, LBP yang sebagai The Real President. Sementara Menko PMK, Muhadjir Effendy keceplos atau sengaja dengan menyebut PPKM darurat sama dengan darurat militer. Muhajir kelihatannya Gerah dengan LBP, karena isunya bakal kena reshuffle atau cek gelombang darurat militer? Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian dan Menteri BUMN Erick Thohir diterpa isu tak sedap. Menjadi makelar vaksin di Indonesia. Ibaratnya, sambil menyelam minum air. Vaksin yang harusnya diberikan gratis kepada masyarakat, mau diuapayakn agar diterapkan vaksin berbayar. Setelah mendapat protes dari masyarakat, akhirnya vaksin berbayar ini ditiakan. Sedangkan Menko Polhukam, Mahfud MD, yang pernah menerima beasiswa Supersemar dari Presiden Soeharto, rehat sejenak dengan menonton sinetron. Mungkin Mahfud MD semakin tak nyaman, karena job desc-nya sebagai Menko Polhukam sering diserobot oleh LBP. Kabar yang beredar diantara tukang ojek, Mahfud MD siap-siap angkat cover dari kabinet. Covid-19 kemungkinan belum mau berakhir. Diperkirakan Covid-19 baru akan berakhir bila Jokowi sudah turun atau diturunkan sebelum 2024 tiba. Merah royo-royo sedang berakrobat politik. Salah akrobat, pasti tersungkur. Penulis adalah Pegiat Da’wah dan Sosial.
Pemerintah Perpanjangan PPKM Darurat
Jakarta, (FNN)- Presiden Joko Widodo mengumumkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga 25 Juli 2021. Keesokan harinya, 26 Juli 2021 akan dilakukan pembukaan secara bertahap. "Karena itu jika tren kasus terus mengalami penurunan, 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap," kata Presiden Jokowi dalam pernyataan yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa, 20 Juli 2021 malam. Pemerintah telah menerapkan PPKM darurat di provinsi-provinsi di Pulau Jawa-Bali serta 15 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021. "Penerapan PPKM darurat yang dimulai tanggal 3 Juli 2021 yang lalu adalah kebijakan yang tidak bisa kita hindari yang harus diambil pemerintah meskipun itu sangat-sangat berat," ujarnya. Menurut P Jokowi, PPKM darurat diterapkan untuk menurunkan penularan Covid-19. Selain itu, beertujuan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit. "Sehingga tidak menyebabkan lumpuhnya rumah sakit karena over kapasitas pasien Covid-19 serta layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya diharapkan tidak terganggu dan terancam nyawanya," ucapnya. Alhamdulillah, ungkap Presiden, setelah dilaksanakan PPKM darurat terlihat dari data, penambahan kasus dan kepenuhan tempat tidur rumah sakit mengalami penurunan. "Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan dan juga mendengar suara-suara masyarakat terdampak dari PPKM," ungkap Presiden. Bila kasus COVID-19 terus menurun maka pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 20.00 dengan kapasitas 50 persen. "Pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan buka sampai pukul 15.00 dengan kapasitas maksimal 50 persen tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang pengaturannya akan ditetapkan pemerintah daerah," tutur Presiden. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya yang sejenis, diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00. Pengaturannya, teknis-nya diatur oleh Pemerintah Daerah. Sementara warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan dengan ketat sampai dengan pukul 21.00. Maksimal waktu makan untuk setiap pengunjung 30 menit. Berdasarkan data Satgas Covid-19 per 20 Juli 2021, total kasus di Indonesia sudah mencapai 2.950.058 jiwa dengan penambahan dalam 24 jam tercatat sebanyak 38.325 orang. Adapun kasus aktif tercatat 550.192 orang. Pasien sembuh bertambah sebanyak 29.791 orang. Dengan demikian, akumulasi total yang telah sembuh 2.323.666 orang. Sedangkan mereka yang meninggal karena terpapar Covid-19 bertambah 1.280 orang sehingga total kematian akibat 76.200 jiwa. (MD).
Yang Terjadi Bukan Sense of Crisis, Tapi Crisis of Sense
By Asyari Usman Medan, FNN - Beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para menterinya memiliki “sense of crisis” (rasa krisis). Agar ada perasaan bahwa negara ini sedang dilanda krisis. Krisisnya tidak satu sisi saja, tapi multi-dimensi. Krisis Covid, krisis ekonomi, krisis sosial, bahkan krisis politik. Kalau Jokowi meminta, itu berarti para menteri sedang tidak bisa merasakan adanya krisis. Tentu sangat parah kalau Presiden sampai meminta para menterinya menunjukkan “sense of crisis” itu. Mengapa ini bisa terjadi? Ada banyak kemungkinan. Pertama, para menteri sudah kehilangan rasa. Pada masa pandemi ini, orang yang kehilangan rasa boleh jadi terpapar Covid-19. Tidak bekerja lagi indera perasa mereka. Artinya, selain kehilangan rasa pedas, rasa asin, rasa asam, dlsb, para menteri itu kehilangan “rasa krisis” itu. Kedua, para menteri kemungkinan memegang teguh arahan Jokowi tempohari. Yaitu, tidak ada misi menteri. Yang ada misi presiden. Dari sini, bisa saja para menteri menafsirkan bahwa tidak ada itu “sense of crisis” menteri. Yang ada “sense of crisis” presiden. Akibatnya, hanya Presiden Jokowi saja yang punya “rasa krisis” itu. Ketiga, ini yang sangat serius. Presiden Jokowi, para menteri, dan para pejabat sernior lainnya sebetulnya sama-sama tidak punya “sense of crisis”. Kalau rasa krisis itu ada di dalam diri mereka, tak mungkin negra ini menjadi amburadul. Andaikata Jokowi punya “sense of crisis”, seharunya sejak kasus positif Covid mencapai angka ratusan ribu (akhir Juli 2020), beliau langsung mengambil tindakan “lockdown” total di sejumlah wilayah yang tinggi tingkat penularannya. Memang langkah ini berkonsekuensi besar dalam hal biaya. Pemerintah harus menyediakan keperluan hidup rakyat. Tapi, kalau tindakan ini dilakukan selama satu-dua bulan setahun yang lalu, sangat mungkin tingkat penularan hari ini yang mencapai 2.8 juta orang, tidak sampai terjadi. Sayangnya, Jokowi selalu menolak “lockdown” dengan alasan biaya. Padahal, dana penanganan Covid yang mencapai lebih 1,000 triliun, banyak terbuang sia-sia. Dalam arti tidak langsung diarahkan ke tindakan yang efektivitasnya telah teruji di banyak negara. Menakjubkan sekali. Untuk melindungi nyawa rakyat, Jokowi tega hitung-hitungan soal dana. Padahal, begitu banyak uang negara yang dipergunakan untuk proyek-proyek yang tidak urgen. Banyak pula yang dikorupsi. Kembali ke “sense of crisis”. Jokowi kecewa ada sejumlah menteri yang melakukan perjalanan ke luar negeri di tengah keadaan yang mencekam di dalam negeri. Di tengah PPKM Darurat dengan tingkat kematian Covid yang sangat memprihatinkan, Menko Perekonomian Arilangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi, dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, melakukan perjalanan ke luar negeri. Akhirnya, Jokowi mengeluarkan larangan. Tidak boleh pergi ke luar negeri kecuali Menlu. Menteri-menteri yang lain harus lebih dulu meminta izin langsung ke Presiden. Luar biasa, memang. Sepenting apa urusan yang harus dikerjakan para menteri yang pergi ke luar negeri itu? Mungkin mereka punya alasan kuat. Namun, Pak Jokowi sudah benar merasa kecewa. Tapi, sebetulnya, para menteri Jokowi bukanlah kehilangan “sense of crisis”. Melainkan mereka semua sedang dilanda “crisis of sense” (krisis rasa). Krisis kehilangan rasa di kalangan para pejabat. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa sedih, hilang rasa senasib sepenanggungan, dan rasa-rasa lainnya. Krisis rasa (crisis of sense) itu tak terlepas dari kepemimpinan Jokowi. Dari Jokowi sendirilah tumbuh dan berkembang “crisis of sense” itu.[] Penulis, wartawan senior FNN.co.id
Pengurus Masjid At Tin Sembelih 24 Sapi
Jakarta, (FNN) - Pengurus Masjid At Tin Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur menyembelih 24 ekor sapi. Satu di antaranya berbobot 1,1 ton. Kemudian daging hewan kurban tersebut dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan pada perayaan Idul Adha 2021. "Kalau di sini yang dipotong sapinya 24 ekor, paling besar 1,1 ton," kata Pelaksana tugas (Plt) Kadis Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati, kepada Antara di Masjid At Tin TMII, Jakarta Timur, Selasa, 20 Juli 2021. Elly, sapaan akrab Suharini menjelaskan, pemeriksaan sebelum dan sesudah sapi disembelih juga menunjukkan, hewan kurban tersebut dalam keadaan sehat. "Kalau secara ante mortem-nya bisa dilihat dari matanya, hidungnya, gerakannya lincah, bulunya bersih dan tidak kusam. Post mortem-nya itu hatinya, itu tidak ditemui cacing hati. Kalaupun ada, itu biasanya tidak perlu dibuang semuanya, limfanya juga cukup padat," ujarnya. Dia juga mengapresiasi panitia kurban Masjid At Tin yang menyediakan meja khusus bagi petugas Dinas KPKP DKI Jakarta untuk melakukan pemeriksaan terhadap hati, paru, limfa dan jantung sapi. "Kemudian Yayasan At Tin juga menyediakan meja untuk pemeriksaan. Jadi, kawan-kawan saya tidak perlu jongkok-jongkok," ucapnya. Namun, dia juga memberikan masukan kepada panitia pelaksana kurban untuk menambah alat potong sehingga proses pemotongan bisa lebih cepat dan segera dibagikan kepada para warga yang berhak menerima zakat (mustahik). "Salah satu masukan yang saya berikan kalau bisa alat potongnya ditambah agar pemotongannya bisa lebih cepat dan lebih rapi. Hal itu karena yang dipotong selalu di atas 20 ekor," ujarnya. (MD).
Mendorong UMKM Naik Kelas dengan Pemanfaatan Aplikasi Digital
Jakarta, FNN - Sebuah riset menunjukkan di tengah pandemi ternyata hanya mereka yang telah “on boarding” ke dunia digital yang mampu bertahan bahkan meningkatkan skala usahanya. Solusi ini sejatinya merupakan salah satu cara bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar tetap mampu bertahan di masa pendemi. Tercatat sebagaimana riset Google, Temasek, Bain pada 2020, selama pandemi, ada 38 persen pengguna internet baru dengan rata-rata waktu online perharinya 4,3-4,7 jam/orang. Bahkan, World Bank menyebutkan, 80 persen UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan lebih baik. Oleh karena itu saat ini Pemerintah Indonesia terus mendorong UMKM Go-Digital dengan berbagai pendekatan, di antaranya melalui peningkatan literasi digital, kapasitas, dan kualitas usaha. Dengan begitu digitalisasi tidak hanya dalam memperluas pasar namun juga di dalam proses bisnisnya, melalui penguatan database (basis data tunggal), peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan kawasan/kluster terpadu UMKM. Selain itu juga melalui perluasan pasar digital melalui Kampanye BBI, on-boarding platform pengadaan barang dan jasa (LKPP, PaDI), Live Shopping, dan Sistem Informasi Ekspor UMKM. Hingga kini untuk onboarding UMKM, telah bertambah 5 juta UMKM atau total 13,7 juta UMKM sudah terhubung dengan ekosistem digital atau sekitar 21 persen total populasi UMKM. Para pelaku UMKM ini juga selalu didorong untuk memaksimalkan pemanfaatan aplikasi digital agar mampu mendongkrak pendapatan dan meningkatkan kelas bisnisnya. Direktorat Ekonomi Digital, Ditjen Aplikasi Informatika, Kemenkominfo misalnya berupaya memfasilitasi 26.000 UMKM di 10 Destinasi Wisata Prioritas Indonesia dengan dukungan pendampingan oleh fasilitator, Training Center, bantuan paket data, aplikasi aggregator marketplace, aplikasi kasir (POS - Point of Sales), dan aplikasi pembelajaran online selama enam bulan agar UMKM lebih piawai dalam berbisnis menggunakan platform digital. Pendampingan yang dilaksanakan di 10 destinasi wisata prioritas ini dimaksudkan untuk mencapai “active-selling” dari 26.000 UMKM kategori produsen sektor pengolahan. Dari “Active Selling” tersebut, UMKM diharapkan mampu menghidupkan toko online mereka yang ada di marketplace dengan mengunggah foto dan deskripsi produk, berinteraksi dengan calon konsumen, dan juga melakukan transaksi di marketplace. Target kegiatan ini merupakan kelanjutan dari target yang telah dicapai tahun sebelumnya, yakni on-boarding (memiliki atau membuka toko online) dari 20.000 UMKM di pasar-pasar tradisional di sepuluh kota yang telah ditentukan. Kegiatan ini sebelumnya pernah dilakukan tahun lalu yakni on-boarding yang menyasar pedagang-pedagang pasar tradisional. Tahun ini Pemerintah melakukan “active-selling” agar para pelaku UKM lebih gencar berdagang di pasar online dan dapat memaksimalkan aplikasi-aplikasi digital untuk meningkatkan akses pemasaran, permodalan, dan bisnis yang relatif lebih efektif dan efisien. Sub Koordinator Kajian dan Survei Dampak UMKM Kemenkominfo Puti Adella Elvina mengatakan, selama enam bulan, sebanyak 26.000 UMKM tersebut didampingi dalam proses “active-selling”, mendapatkan materi-materi pelatihan dengan topik Pemanfaatan Media Sosial, E-Commerce, Teknologi Keuangan, Aplikasi POS (Point of Sales), dan Teknologi 4.0. Harapannya agar UMKM mampu meningkatkan kapasitas penggunaan aplikasi digital dalam kegiatan usahanya. Selain itu 26.000 UMKM juga akan mendapatkan fasilitas aplikasi aggregator marketplace, untuk memudahkan proses monitoring terhadap aktivitas toko-toko online di beberapa marketplace. UMKM juga dipandu untuk menerapkan aplikasi POS (Point of Sales) agar proses transaksi mereka terbukukan dengan baik. Dua aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan secara gratis selama enam bulan bagi UMKM yang mengikuti kegiatan ini. Untuk mengakses platform digital tersebut UMKM dibekali dengan fasilitas paket data. Para fasilitator yang diterjunkan siap mendampingi para UMKM baik secara online maupun offline. Pendampingan secara offline dapat dilaksanakan di Training Center yang disediakan di setiap daerah lengkap dengan fasilitas wifi dan laptop. Namun, jika ada kendala untuk hadir ke Training Center, maka fasilitator akan datang ke lokasi usaha atau domisili dari para pelaku UMKM. Akses internet khusus di berbagai titik daerah juga disediakan bagi UMKM yang lokasi usahanya jauh dari Training Center. Siap Mendampingi Mendorong UMKM untuk menggunakan aplikasi digital bukan pekerjaan mudah, oleh karena itu disiagakan para fasilitator yang siap mendampingi pelaku UMKM go digital. Koordinator Adopsi Teknologi Digital UMKM Kemenkominfo Sumarno mengatakan para fasilitator yang telah mendapatkan training siap mendampingi UMKM baik online atau pun offline. Pendampingan bisa dilakukan di mana saja termasuk di Training Center atau di tempat usaha. Pendampingan dan fasilitas ini diberikan untuk 26.000 UMKM selama enam bulan. Ia berpendapat pemanfaatan teknologi dan aplikasi digital harus terus digaungkan agar para pelaku UMKM di berbagai industri, level, dan daerah, dapat merasakan manfaat teknologi digital untuk menunjang bisnis mereka. Program ini juga didukung oleh kegiatan publikasi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat melalui radio-radio lokal di sepuluh target wilayah yang menjangkau hingga ke pelosok daerah, yang mengajak para pelaku UMKM untuk memaksimalkan kesempatan untuk mengembangkan usahanya dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi digital. “Awareness” ini juga ditujukan kepada stakeholders terkait, agar dapat bersinergi dalam mendorong perkembangan UMKM di daerahnya. Bersamaan dengan pendampingan, pemerintah juga melaksanakan survei terhadap 37.000 UMKM khususnya produsen dan pengolahan di target lokasi yang sama secara online dan offline. Survei ini bertujuan untuk memperbaharui data terkait adopsi teknologi digital oleh UMKM, yang dapat digunakan sebagai dasar bagi pelaksanaan program berikutnya. Tercatat ada tiga agenda besar bagi UMKM di Tanah Air dari Direktorat Ekonomi Digital, Ditjen Aplikasi Informatika, Kemenkominfo yaitu “on-boarding”, “active-selling”, dan “scale-up”. Tiga agenda tersebut bertujuan agar para UMKM berkembang lebih besar dan menjadi yang terdepan dalam ekonomi kerakyatan. Melalui tiga langkah untuk UMKM Plt. Direktur Ekonomi Digital, Kemenkominfo, I Nyoman Adhiarna, mengharapkan para pelaku UMKM bisa segera naik kelas menjadi pebisnis besar. Dari yang semula menggunakan lapak biasa kemudian didorong untuk memiliki toko online (“on-boarding”). Lalu mereka difasilitasi agar meningkatkan aktivitas bisnis mereka di berbagai platform digital (“active-selling”). Dan ke depan mereka akan didampingi agar bisa melebarkan sayap dan mengembangkan bisnis dengan program “scale-up”. (mth)
Tindak Tegas Hoaks Penanganan Covid-19
Jakarta, (FNN) - Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk menindak tegas adanya informasi palsu atau hoaks yang mengganggu upaya pemerintah dalam penanganan Covud-19. "Jika pelanggaran person to person (orang per orang), terapkan restorative justice dan surat edaran Kapolri. Akan tetapi, jika mengganggu upaya pemerintah dalam penanganan Covid-19, tindak tegas," kata Agus dalam rapat virtual di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, Selasa, 20 Juli 2021. Agus menyebutkan, banyaknya berita bohong terkait dengan Covid-19 menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat sehingga upaya penanganan pandemi menjadi tidak optimal. "Jangan sampai masyarakat bingung dengan banyaknya berita bohong yang berkembang di tengah masyarakat," kata Agus sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Antara. Polri melakukan penindakan terhadap pelaku penyebaran berita bohong terkait dengan penanganan pandemi Covid-19. Salah satu yang ditindak dokter Lois Owien. Dokter Lois Owien dikenai Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan/atau Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan Undang Nomor 4 Tahun 1984 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Di sisi lain, Agus juga menyampaikan pesan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menekankan kepada seluruh anggota kepolisian untuk tidak bersifat arogan kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. "Jangan sampai tindakan yang kami lakukan sifatnya kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah. Mohon jajaran mengingatkan agar semua lini tidak bersifat arogan kepada masyarakat. Seperi contoh di Solo yang menggunakan bahasa daerah dan lebih persuasif," tutur Agus. Agus mengingatkan, terkait dengan protokol kesehatan, misalnya kepada pedagang yang menerapkan menjaga jarak maka hal tersebut masih diperbolehkan berjualan. Kecuali sudah melanggar jam operasional yang ditentukan pada masa PPKM darurat. Ia meminta jajarannya melakukan pengecekan setiap hari terkait dengan distribusi dan ketersediaan obat-obatan maupun oksigen di wilayahnya masing-masing. "Kapolri mengingatkan bahwa Polri siap membantu pelaksanaan distribusi bantuan sosial kepada setiap daerah yang paling terdampak," kata Agus.(MD).
Tiga Roket Jatuh di Dekat Istana Presiden
Kabul, {FNN) - Roket yang menghantam ibu kota Afghanistan pada Selasa jatuh di dekat istana presiden pada saat pelaksanaan shalat Idul Adha. Menurut laporan media dan pejabat setempat, belum diketahui dalang di balik serangan tersebut. "Tiga roket mendarat di depan istana presiden," kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri Mirwais Stanekzai. Belum ada laporan mengenai korban luka dalam peristiwa tersebut. Tayangan televisi memperlihatkan serangan roket mengganggu pelaksanaan salat Ied di kompleks istana yang dihadiri Presiden Ashraf Ghani. Meski demikian, shalat tetap berjalan dengan khusuk di tengah suara ledakan. Sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Antara, Presiden Ghani kemudian menyampaikan pidato dari luar podium, menurut siaran media setempat. Keamanan di Afghanistan semakin memburuk. Sbagian besar didorong oleh pertempuran di provinsi-provinsi ketika pasukan asing mundur dan kelompok Taliban meluncurkan serangan besar-besaran, merebut wilayah dan menyeberangi perbatasan. Berbeda dari beberapa tahun sebelumnya, Taliban tidak menyatakan gencatan senjata selama libur lebaran tahun ini. Pada Senin 15 misi diplomatik dan perwakilan NATO di Kabul meminta Taliban agar menghentikan serangan. Permintaan itu dikeluarkan beberapa jam setelah kelompok tersebut dan pemerintah Afghanistan gagal mencapai gencatan senjata dalam pembicaraan di Doha. {MD}.
PPKM Lanjut atau Jokowi Turun
By M Rizal Fadillah Bandung, FNN - PPKM Darurat berakhir hari ini dan sampai saat ini belum ada keputusan apa-apa. Sebelumnya telah muncul rencana perpanjangan hingga akhir Juli atau lebih sebagaimana dikemukakan Menko PMK Muhajir dan Menkeu Sri Mulyani. PPKM Darurat tidak menunjukkan hasil signifikan bahkan pembatasan paksa Pemerintah ini telah membawa penderitaan rakyat. Mahasiswa di beberapa daerah mulai meneriakkan kata lawan untuk perpanjangan PPKM. Agenda aksi mulai terlihat di media sosial. Aksi perlawanan ini adalah akibat tertekannya rakyat menghadapi pembatasan gerak. Sekat sana sekat sini, usaha kecil dilumpuhkan, lapak diobrak-abrik, serta kebijakan ketat di daerah yang tak jelas protokolnya. Bagusnya beberapa pendukung Presiden telah ikut teriak pula agar Jokowi tidak melakukan perpanjangan PPKM. Denny Siregar dan Ade Armando di antaranya. Entah sebagai proposal, kesadaran baru, atau karena ikut terobrak-abrik lapaknya akibat PPKM. Nyatanya penderitaan itu kini terasa menyeluruh. Luhut sang jagoan juga mencoba meminta maaf pada rakyat atas ketidakmampuan mengatasi pandemi. Jokowi kumat lagi penyakitnya dalam situasi darurat masih sempat melakukan akting pencitraan blusukan malam-malam bagi-bagi obat dan sembako. Mengagetkan pula ternyata Jokowi terang-terangan mencanangkan Herd Immunity. Pola penanganan dengan cara membiarkan masyarakat saling menularkan demi imunitas. Sungguh semakin kacau pola penanganan pandemi di bawah komando "panglima tertinggi" Jokowi ini. Semua coba-coba. PSBB, New Normal, PPKM Darurat, lalu apa lagi ? Perpanjangan PPKM atau ciptakan istilah baru SDSB, PPKI, PSSI, atau Warkop. Entahlah. Usul saja nih bagaimana jika sekarang penanggulangan pandemi kita coba dengan cara Jokowi turun. Negara tanpa Jokowi. Siapa tahu Coronavirus ikut pergi dan lari tunggang langgang. Herd immunity yang dicanangkan Jokowi sangat berbahaya. Dilarang WHO yang menurut pejabat WHO Dr. Mike Ryan manusia bukan kumpulan hewan ternak. Penularan tanpa kendali bisa terjadi untuk menciptakan tumbal yang meninggal bergelimpangan. Atau tumbal memang telah menjadi hal yang biasa sebagaimana pembantaian enam laskar FPI, pembunuhan sembilan pedemo Mei 2019, dan tewasnya 700 petugas KPPS ? Keadaan tidak boleh terus berada dalam ketidakpastian. DPR, DPD, dan MPR harus segera ambil tindakan dengan langkah-langkah politik yang penting dan berguna. Jangan diam seribu bahasa di tengah penderitaan rakyat yang semakin berat. Situasi telah sangat darurat. Indonesia terancam oleh kekuatan raksasa yang ingin segera menenggelamkan dan menghancurkan. Jahatnya, para penghianat di lingkaran elit kekuasaan sedang menari-nari mengikuti irama genjer-genjer. Bagai bersiap-siap untuk melakukan pembunuhan masal rakyat secara perlahan-lahan. PPKM Darurat bukan solusi tetapi hukuman mati. Karenanya wajar jika berlaku ultimatum PPKM lanjut atau Jokowi turun. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan Bandung, 20 Juli 2021
POPULER
