ALL CATEGORY
Varian Delta Mendominasi Dunia
Washington, FNN - Varian COVID-19 Delta kini mendominasi dunia, dibarengi dengan lonjakan kematian di seluruh Amerika Serikat, yang semuanya hampir berasal dari kalangan orang yang tidak divaksin, kata pejabat AS pada Jumat (16/7). Direktur Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AS (CDC) Rochelle Walensky saat acara jumpa pers mengungkapkan bahwa kasus COVID-19 di AS meningkat 70 persen selama sepekan sebelumnya dan kematian naik 26 persen. Wabah terjadi di sebagian wilayah dengan tingkat vaksinasi yang rendah, kata CDC. Berdasarkan data CDC, jumlah rata-rata sepekan terkait infeksi harian kini lebih dari 26.000 kasus, jauh lebih tinggi dari sekitar 11.000 kasus pada Juni. "Ini menjadi pandemi bagi mereka yang tidak divaksin," katanya sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Antara. Ia menambahkan bahwa 97 persen orang yang masuk rumah sakit karena COVID-19 adalah mereka yang belum divaksin. Walensky mengatakan bahwa semakin banyak daerah di seluruh AS kini menunjukkan risiko transmisi COVID-19 yang tinggi. Perkembangan itu memutarbalikkan penurunan risiko transmisi dalam beberapa bulan terakhir. Sekitar satu dari lima kasus baru terjadi di Florida, menurut koordinator tanggap COVID-19 Gedung Putih Jeff Zients. Varian Delta, yang secara signifikan sangat menular dibandingkan COVID-19 versi asli, telah terdeteksi di sekitar 100 negara secara global dan kini menjadi varian dominan di seluruh dunia, kata pakar penyakit menular AS Anthony Fauci. "Kita sedang berhadapan dengan varian COVID-19 yang mengerikan," kata Fauci selama pembicaraan melalui telepon. Walensky mendesak warga Amerika yang belum divaksin agar menerima suntikan COVID-19. Ia juga mengeklaim bahwa vaksin buatan Pfizer dan Moderna terbukti sangat ampuh melawan varian Delta. Menurut Walensky, masyarakat harus menerima dosis kedua vaksin, bahkan jika mereka telah melewati batas waktu penerimaan. Sekitar lima juta orang di AS telah mendapatkan vaksinasi dalam 10 hari terakhir, kata Zients, termasuk banyak di negara bagian yang sejauh ini memiliki tingkat vaksinasi yang rendah. Ia menambahkan bahwa AS memiliki vaksin yang cukup untuk dijadikan dosis penguat, namun otoritas masih berupaya menentukan apakah dosis ketiga tersebut memang diperlukan. (MD).
Wakil Ketua MPR: Beri Perhatian Lebih pada Tenaga Kesehatan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengatakan pemerintah harus memberikan perhatian lebih kepada tenaga kesehatan dan tenaga medis yang memiliki beban kerja berat dan penuh risiko tinggi. "Para tenaga medis dan kesehatan bekerja mempertaruhkan jiwa mereka untuk menangani COVID-19. Pemerintah harus memberikan perhatian penuh," kata Syarief Hasan melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, 17 Juli 2021. Lebih miris lagi, kata dia, gaji tenaga kesehatan tergolong kecil dibandingkan beban kerjanya yang berat dalam menangani pasien-pasien COVID-19. "Mereka bekerja keras. Bahkan, beberapa relawan tenaga kesehatan mendapatkan gaji yang sangat kecil," ujar dia. Harusnya, insentif yang dijanjikan pemerintah segera disalurkan secara cepat dan merata. Pemerintah telah menjanjikan insentif Rp 5 juta sampai Rp 15 juta per bulan dan hal itu harus dibayarkan. "Insentif pada bulan November yang lalu baru cair bulan ini di beberapa wilayah," katanya. Sementara itu, pemerintah dalam laporan APBN 2020 menyampaikan anggaran kesehatan sudah tersedia dari hasil utang surat berharga negara. Seharusnya, penyaluran anggaran kebutuhan tenaga kesehatan mendapat prioritas utama. Ia khawatir jika banyak tenaga kesehatan yang mengundurkan diri, penanganan pasien COVID-19 dapat dipastikan makin sulit, dan 100.000 per hari korban tertular akan menjadi nyata. Kini dalam sehari, kata dia, sudah mencapai 57.756 kasus per hari dan membutuhkan tenaga kesehatan. Belum lagi korban yang sedang dirawat dan sebagainya. "Kalau tidak ada perbaikan yang komprehensif, rakyat dan bangsa akan makin terpuruk," katanya lagi. Ia menegaskan bahwa Pemerintah tidak perlu malu atau sensitif menerima masukan dari semua pihak. Semua elemen bangsa, lanjut dia, harus bersatu menghadapi pandemi COVID-19 agar bisa bangkit menata ekonomi yang lebih baik. (MD).
LIPI: Lonjakan Kasus COVID-19 di Indonesia Didominasi Varian Delta
Jakarta, FNN - Ketua Tim Pengurutan Genom Menyeluruh (Whole Genom Sequencing/WGS) SARS-CoV-2 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sugiyono Saputra mengatakan kemungkinan besar lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia disebabkan oleh varian delta. "Jika dilihat dari data GISAID yaitu data genom SARS-CoV-2 yang berhasil di-sequencing dan diidentifikasi selama tiga pekan terakhir, lebih dari 95 persen merupakan varian delta dan sisanya adalah varian alfa dan varian lokal Indonesia," kata Sugiyono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 17 Juli 2021.Sugiyono menuturkan, dari penelitian yang dilakukan di laboratorium Bio Safety Level (BSL) 3 LIPI, dengan melakukan pengambilan sampel selama delapan hari terhitung dari tanggal 10-18 Juni 2021, ditemukan hampir 100 persen adalah varian delta. "Berdasarkan data yang ada, terbukti bahwa lonjakan kasus yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh paparan virus SARS-CoV-2 varian delta," ujar Sugiyono. Sejak beberapa pekan belakangan, kasus COVID-19 di Indonesia mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Bahkan, pada rentang waktu 2-15 Juli 2021 tercatat penambahan total kasus positif COVID-19 mencapai 523.695 kasus. Pada 11 Juli 2021, Indonesia tercatat sebagai negara dengan kasus kematian tertinggi di dunia, yaitu mencapai 1.007 orang dalam satu hari. Merebaknya kasus COVID-19 di Indonesia ditengarai oleh varian baru dari virus SARS-CoV-2 varian delta yang diketahui pertama kali ditemukan di India. Menurut Sugiyono, faktor utama yang menyebabkan varian delta begitu berbahaya dan penyebarannya sangat masif adalah karena karakteristik dari varian delta memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi dibanding varian lain. "Material genetik yang ditemukan pada varian delta mempunyai karakter yang bisa menurunkan efektifitas dari vaksinasi dan terapi obat yang saat ini dilakukan," ujarnya. Sugiyono menuturkan, berdasarkan data yang diperoleh dari Inggris, varian delta sangat berkorelasi dengan peningkatan jumlah huni rumah sakit. Itu berarti varian tersebut mempunyai efek terhadap keparahan kondisi pasien COVID-19. Menurut dia, kasus COVID-19 di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh varian delta. Berdasarkan riset yang dilakukan, juga ditemukan varian baru asal Indonesia, yaitu varian B.1.466. Sugiyono menuturkan, sebelum varian delta masuk ke Indonesia, varian baru asal Indonesia mendominasi kasus COVID-19 di Indonesia. Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan Indonesia agar varian lokal terus dimonitor, karena secara genetik varian itu mampu meningkatkan transmisi atau penularan di masyarakat. Selain itu, varian tersebut juga dapat menyebabkan penurunan efektifitas vaksin dan terapi obat. "Akan tetapi, sampai saat ini, bukti ilmiah terkait efek secara epidemiologi atau bukti ilmiah yang menunjukkan langsung efek dari mutasi yang terjadi belum ada. Varian lokal saat ini kasusnya tidak banyak dan sampai saat ini varian delta lebih berbahaya," ujar Sugiyono. Sejak penelitian COVID-19 dilakukan di Indonesia, selama lebih dari satu tahun telah ditemukan lebih dari 10 varian COVID-19. Namun, varian yang menjadi perhatian adalah varian delta, alfa, dan varian of interest, yaitu gama. "Walaupun dunia saat ini telah dihebohkan oleh varian baru COVID-19, yaitu varian gama dan lamda, varian ini belum kami temukan di Indonesia sesuai data dari GISAID," tutur Sugiyono. (MD).
Ekonom Beberkan Dampak ke Ekonomi Jika PPKM Darurat Berlanjut
Jakarta, FNN - Senior Vice President Economist Bank Permata Josua Pardede memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 dapat menurun sebesar 0,5-0,8 persen persen dari asumsi dasar (baseline) jika pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat diperpanjang hingga akhir Juli 2021 dari periode awal 3-20 Juli 2021. "Apabila PPKM darurat diputuskan untuk diperpanjang hingga akhir Juli dari jadwal awal hingga 20 Juli, maka diharapkan kasus COVID-19 akan lebih terkelola dan penurunan kasus akan lebih signifikan. Meskipun demikian, dampak dari perpanjangan PPKM darurat hingga akhir Juli itu akan mendorong penurunan pertumbuhan PDB tahun 2021 sebesar 0,5-0,8 persen dari proyeksi baseline," kata Josua kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu, 17 Juli 2021. Josua mengatakan, keputusan pemerintah memperpanjang atau tidak kebijakan PPKM darurat akan sangat tergantung dengan perkembangan kasus harian COVID-19 selama periode 3-20 Juli 2021. Bahkan, tidak menutup kemungkinan, pemerintah memiliki rencana untuk kembali memperpanjang PPKM darurat untuk periode yang lebih lama lagi setelah akhir Juli 2021, jika penularan kasus COVID-19 terus memburuk. "Jika penanganan COVID-19 belum cukup optimal hingga akhir Juli, maka PPKM darurat berpotensi untuk diperpanjang lebih lama lagi sehingga akan berdampak pada perlambatan ekonomi yang lebih signifikan lagi pada tahun 2021 ini," ujar dia. Ketika PPKM darurat diterapkan pada 3-20 Juli 2021, Josua menuturkan, kebijakan tersebut telah membatasi laju dari pemulihan ekonomi. Dia memproyeksikan dampak dari PPKM darurat periode 3-20 Juli 2021 akan mendorong penurunan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2021 sebesar 0,2-0,4 persen dari proyeksi dasar. Adapun, sektor-sektor yang sangat terdampak dari kebijakan tersebut antara lain adalah pariwisata, ritel, hingga transportasi udara. Namun demikian, dampak PPKM darurat terhadap perekonomian tidak lebih dalam jika dibandingkan dengan dampak PSBB tahun 2020, karena beberapa sektor esensial yang diperbolahkan untuk beroperasi dengan protokol kesehatan. Selain itu, akselerasi program vaksinasi dan penguatan kapasitas pengujian, pelacakan dan perawatan diharapkan akan membantu untuk melandaikan kasus harian, serta menekan kasus aktif COVID-19. "Apabila pemerintah dapat melandaikan kasus harian COVID-19 nasional sesuai dengan jadwal awal yakni 3-20 Juli, maka pemulihan ekonomi diperkirakan akan lebih cepat terealisasi," katanya. Josua mengharapkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi dampak dari PPKM darurat dapat membatasi dampak pembatasan sosial terhadap konsumsi masyarakat. Upaya pemerintah tersebut di antaranya yaitu pergersan (refocusing) anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN), perpanjangan penyaluran bantuan sosial tunai (BST), perpanjangan stimulus listrik, percepatan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), serta percepatan penyaluran bantuan program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako. "Di sisi lain, meskipun insentif usaha merupakan salah satu bagian yang dikurangi proporsinya untuk kesehatan dan bantuan sosial, pemerintah perlu mengakselerasi penyerapan dari insentif usaha di kuartal III 2021, agar pelaku usaha tidak terdampak lebih jauh dan untuk menghindari PHK yang signifikan. Program percepatan ini dapat menjadi alternatif dalam mendukung pelaku usaha pada PPKM darurat," ujar Josua. {MD}.
Jokowi, Belajarlah dari Pak Harto
Rezim Jokowi, harus mau belajar dari pengalaman Pak Harto! Bandung, FNN - Menengok kronologis, jelang tragedi dan reformasi 1998, tentang pengkianatan Cina yang link up dengan pengkianat hitam, seharusnya tidak boleh dilupakan apalagi diulang. Dua puluh tahun, Pak Harto membesarkan pengusaha-pengusaha Cina dengan segala kemudahan, keistimewaan, dan bantuan dari pemerintah RI hingga menjadi besar ( konglomerasi). Pak Harto baru tersadar setelah ditolak mentah-mentah oleh konglo Cina (100 pengusaha Cina yang tergabung dalam Prasetya Mulya), ketika Pak Harto meminta agar konglo Cina menyisihkan 1 -- 2,5 % dari laba bersih, untuk dana pembinaan pribumi, terutama UMKM. Komunitas bisnis Cina yang semula dianggap sebagai mitra dan bagian integral bangsa Indonesia untuk memajukan ekonomi Indonesia, ternyata musuh dan tetap menjadi bangsa asing yang tidak peduli dengan bangsa Indonesia. Pak Harto meskipun menyesal atas pengkianatan Cina, namun cepat mengambil keputusan penentu, yaitu mendorong lahirnya HIPMI sebagai wadah kader pengusaha pribumi dengan Abdul Latif sebagai Ketua Umum, menyusul pengusaha pribumi lain seperti Siswono, Arifin Panigoro, Aburizal Bakri, Fahmi Idris dan Fadel Muhamad. Di sisi lain, konspirasi dari tokoh-tokoh Cina, Centre for Strategic and International Studies (CSIS ) dan Jendral Merah, justru menyeret Pak Harto untuk memusuhi umat islam, dan berakhir mundurnya Pak Harto. Dari pelajaran di atas, seharusnya pemerintah Jokowi mempertimbangkan kerja sama dengan Cina dan menghutang ke Cina yang tidak bisa diharapkan pengertiannya terhadap bangsa Indonesia. Seharusnya presiden lebih mengutamakan dan memberdayakan pribumi, bukan justru lebih mengutamakan TKA Cina. Juga dalam hal kriminalisasi terhadap ulama dan umat Islam, harus diambil pelajaran berharga dari Pak Harto, agar bisa menjadi andalan, kepercayaan rakyat bukan dituntut mundur. Meskipun demikian, kita tidak bisa terlalu cepat mengatakan tidak belajar dari Pak Harto, bisa jadi memang disengaja dan dibuat seperti ini Walahu Alam ! Sugengwaras, Purnawirawan TNI AD.
Anis Matta: Aksi Kekerasan Aparat Harus Dihentikan, Bisa Memicu Krisis Politik
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menyatakan prihatin, kecewa dan sedih menyaksikan berbagai tindakan kekerasan kepada warga di beberapa daerah yang dilakukan oleh aparat dalam penegakan aturan disiplin kepada publik di tengah pandemi Covid-19. Tindakan disipilin tersebut dalam rangka menegakkan aturan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) guna menurunkan lonjakan penyebaran kasus Corona di tanah air . "Apapun alasannya tindakan kekerasan seperti itu tidak akan berujung dengan hasil yang baik. Warga kita sekarang ini, sedang menghadapi tekanan hidup yang berat," kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (17/7/2021). Menurut Anis Matta, masyarakat saat ini sedang menghadapi tekanan hidup yang sangat berat. Tindakan kekerasan tersebut, akan menciptakan suasana jiwa yang sangat buruk yang akan menambah kesedihan kecemasan, ketakutan dan Frustrasi. "Ini semua bisa berkembang menjadi kemarahan dan akhirnya menjadi ledakan sosial yang tidak terkendali dan sangat mungkin juga bahkan berkembang menjadi krisis politik," katanya. Hal ini tentu saja tidak diinginkan semua pihak akan terjadi peristiwa tersebut. Sebab, pandemi Covid-19 sekarang telah berkembang menjadi krisis ekonomi hingga menjadi krisis berlarut. "Tentu saja Ini memberikan beban yang berat bagi pemerintah dan apalagi bagi rakyat kita secara keseluruhan. Jangan sampai hal ini ditambah dengan kemarahan rakyat, yang bisa berujung pada ledakan sosial dan krisis politik," katanya. Agama Islam, lanjut Anis Matta, telah mengajarkan bahwa pentingnya kelembutan dalam menyelesaikan segala urusan, daripada menonjolkan kekerasan karena akan menyebabkan kerusakan. Sehingga semua pihak perlu mencari ilham dalam mengatasi masalah pandemi Covid-19 ini. Sebab, pandemi Covid-19 tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh belahan dunia. "Kelembutan akan membuat tujuan kita tercapai, sedangkan kekerasan akan membuat tujuan kita tidak tercapai. Dengan kelembutan, kita akan mendapatkan pahala, sementara kekerasan akan membuat kita berdosa," katanya. Karena itu, Ketua Umum Partai Gelora ini berharap agar aparat mengedepankan akhlak dan kelembutan dalam menegakkan aturan disipilin PPKM Darurat, serta meninggalkan tindakan kekerasan. "Tidak ada di antara kita yang bisa memprediksi, memperkirakan kemana krisis ini mengarah dan kapan akan berakhir. Semua dilanda ketakutan, kemarahan dan frustasi. Khususnya kepada para aparat, berlaku santulah dan lembut kepada rakyat yang sedang menghadapi tekanan hidup yang sangat berat," tegas Anis Matta. Seperti diketahui, penolakan dan kericuhan yang melibatkan aparat dan warga masih kerap terjadi sebagai buntut dari penegakan disiplin PPKM Darurat, yang akan berakhir pada Selasa (20/7/2021). Di Jawa Timur, Sabtu (10/7/2021), puluhan warga menyerang petugas yang melakukan patroli protokol kesehatan di Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Peristiwa berawal saat petugas menemukan satu warung yang masih buka melebihi ketentuan jam malam. Alhasil petugas memberikan sanksi penyitaan KTP dan tabung LPG 3 kilogram di warung tersebut. Warga sekitar pun langsung bereaksi. Mereka menolak dengan meneriaki petugas dengan kata-kata kasar. Mereka bahkan melempar dan menyerang mobil operasional petugas. Kericuhan selama penertiban PPKM Darurat bahkan terjadi sejak berlaku 3 Juli 2021. Sejumlah pedagang di Pasar Klitikan, Notoharjo, Solo sempat mengintimidasi petugas Satpol PP yang melakukan penertiban PPKM Darurat pada Minggu (4/7/2021). Namun, para pedagang menolak kegiatan jual-belinya karena dinilai melanggar aturan dan terlibat cekcok dengan petugas Di hari pertama bahkan penolakan penertiban itu terlihat di beberapa titik penyekatan PPKM Darurat. Misalnya, di pertigaan Lampiri, Kalimalang, Jakarta Timur. Titik yang menjadi perbatasan antara Bekasi ke Jakarta itu dipadati pemotor yang menolak disekat oleh petugas. Mereka berdebat dengan aparat yang berjaga dan membuat kemacetan yang sangat panjang. (sws)
Saatnya Mengevaluasi Presiden
Oleh: Tamsil Linrung *) Jakarta, FNN - Dalam perjalanan sejarah pergolakan negeri, gerakan mahasiswa yang bersifat masif-politis terbukti menjadi katalisator bagi sejumlah momentum perubahan. Tradisi kritis intelektual muda ini harusnya dirawat, bukan dikerdilkan, apalagi dibunuh. Mereka masa depan kita. Kini, mahasiswa kembali menunjukkan jati dirinya. Momentum perubahan mereka tabuh, melalui satire pemberian gelar The King of Lip Service dari BEM Universitas Indonesia kepada Presiden Joko Widodo. Reaksinya mengundang aksi mahasiswa yang lebih meluas. Ketika Rektor UI memanggil, dosen Ade Armando mencela, dan para pendengung menyudutkan mahasiswa UI dengan bunyi-bunyian khilafah. Mahasiswa di berbagai belahan negeri justru menyatakan dukungannya kepada BEM UI. Presiden mencoba mendinginkan situasi. Jokowi bilang, kritik itu bagian dari kebebasan berekspresi sehingga tidak perlu dihalangi. Namun, lagi-lagi pernyataan ini seolah bagian dari lip service. Dewan Penasihat Kaukus untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Herlambang P. Wiratraman menilai represi terhadap mahasiswa justru semakin ofensif di periode kedua Jokowi. Itu pula sebabnya mahasiswa menanggapi dingin pernyataan Jokowi. The King of Pura-pura, begitu BEM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menanggapi pernyataan presiden. Jauh sebelumnya, Aliansi Mahasiswa UGM telah menggelari presiden dengan juara ketidak sesuaian antara kata dan perbuatan. Dibuai Optimisme The King of Lip Service. April 2020 lalu, dalam pengantar rapat terbatas mitigasi dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Presiden Jokowi berkata, "Saya meyakini ini (Covid-19) hanya sampai akhir tahun (2020). Tahun depan booming di pariwisata." Media lalu gegap gempita. CNBCIndonesia misalnya, menulis judul "Jokowi yakin corona kelar di akhir 2020: semua akan liburan!" Jelang pergantian tahun, nyatanya Corona tidak kelar. Ketimbang liburan, masyarakat lebih fokus bertahan hidup. Tapi tidak pernah ada klarifikasi istana tentang pernyataan presiden yang terbukti keliru itu. Sebaliknya, yang muncul malah sebuah pernyataan baru. "Memasuki 2021, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Bangkit Dari Pandemi Covid-19," tulis kompas.com. Bangkitkah kita? Tidak. Di 2021 yang bangkit justru Covid-19. Pagebluk semakin menjadi, jumlah penderita dan orang meninggal memecahkan rekor. Pertengahan 2021 justru menjadi masa paling ganas Covid-19. Lagi-lagi, istana tidak mengklarifikasi pernyataan presiden yang terbukti tidak terbukti itu. Dan seperti yang sudah-sudah, yang muncul justru sebuah pernyataan baru. "Jokowi yakin PPKM darurat bisa pulihkan pandemi Covid-19 dengan cepat," tulis Kompas.com. Kita lelah menanti, kapan ucapan Jokowi terbukti. Barangkali ada betulnya aliansi mahasiswa UGM ketika menggelari Jokowi juara ketidaksesuaian antara kata dan perbuatan. Memang nyeleneh dan satir. Tapi juga tidak asal bunyi. Saking seringnya pernyataan presiden meleset, di media sosial, acapkali muncul guyonan tersendiri menyikapi fenomena itu. Cara terjitu memprediksi kondisi negara: dengarkan apa yang dikatakan Jokowi, lalu lihat sebaliknya, begitu mojok.co berseloroh, menyikapi cuitan-cuitan netizen. Sebagai pemimpin, membangun optimisme warga negara memang penting. Tetapi, optimisme itu harus terukur. Optimisme yang berlebihan bisa sangat berbahaya karena menggerus sikap hati-hati. Optimisme yang dibangun secara berlebihan jangan-jangan membuai dan menghanyutkan kita sehingga luput waspada atas lonjakan kasus Covid-19 varian delta di India. Kini, bangsa kita terimbas Covid-19 varian delta yang membabi-buta. Akibatnya, pemerintah memberlakukan PPKM Darurat. Presiden meminta semua warga negara berdisiplin mematuhi pengaturan PPKM Darurat demi keselamatan bersama. Namun, baru beberapa hari PPKM Darurat diberlakukan, sebanyak 20 TKA China masuk melalui bandara Sultan Hasanudi Makassar. Ekonom senior Faisal Basri bahkan mengatakan, sebanyak 1.015 orang masuk melalui Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, selama Mei 2021. Jadi, siapa sebenarnya yang tidak disiplin? Sepanjang pemerintah tak bisa disiplin menaati ucapannya sendiri, sepanjang itu kita sulit melepaskan diri dari siksa pagebluk. Telah tujuh bulan berlalu sejak presiden menyatakan Tahun 2021 momentum kebangkitan negeri. Tetapi dalam tujuh bulan pula kita tidak merasakan denyut ke arah itu. Saatnya Mengevaluasi Pernyataan seorang presiden seharusnya bukan narasi ecek-ecek. Tidak sedikit tim yang berada di balik argumentasi seorang presiden. Untuk satu kalimat saja, tentu dipersiapkan dengan matang karena pengaruhnya bisa berdampak jauh. Sekadar lip service tidak boleh terjadi. Tahun 2021 yang disebut presiden sebagai momentum kebangkitan, justru menjadi tahun yang menggelisahkan. Pandemi memuncak, rumah sakit sesak, pasien mengantre, dan tak sedikit yang berpulang karena keterbatasan layanan rumah sakit. Sudah terlalu banyak kesalahan target yang kita biarkan. Ini baru berbicara pandemi, belum ekonomi yang tempo hari dijanjikan meroket, dan lain-lain. Kini, saatnya mengevaluasi. Apakah pandemi ini memuncak karena daya gedor covid-19 yang demikian dahsyat, atau sebagian dipicu oleh kesalahan manajemen penanggulangan wabah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang juga Koordinator PPKM Mikro Darurat Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers pada 1 Juli 2021 mengatakan pemerintah (yang disebutnya sebagai kami) tidak memprediksi akan ada lonjakan setelah Juni 2021. Padahal, menurut Pandu Riono, setelah mendengarkan masukan tim pandemi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, akhir Mei 2021 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera mengusulkan kepada pemerintah agar melakukan pengetatan di Jawa dan Bali. Namun, usulan Anies ditolak. Pandu menduga kemungkinan pemerintah memprioritaskan aspek ekonomi ketimbang penanganan pandemi. Di suatu pagi saya dihubungi mas Hocin sekretaris Gubernur Anies Baswedan. Dia menyampaikan kiranya abang berkenan mas Anies mau sarapan di rumah abang, kalau bisa sambil mengajak beberapa teman. Dengan senang hati saya menyanggupi sambil menghubungi beberapa teman untuk berdiskusi... mungkin curhat-curhatan. Hadir bang Abdullah Hehamahua, Azis Kahar, Tony Rasyid, Ubedillah Badrun, Muzakkir Jabir dan kalau tidak salah hadir juga almarhum Arief Munandar dan beberapa kawan lain, persisnya saya tidak ingat. Ketika itu kami semua terkesan dengan penjelasan mas Anies yang begitu runtut dan sangat sistematis bagaimana dengan biaya minimalis bisa menyelesaikan masalah Covid-19 ini andaikan usulan lockdown tidak dipolitisir pemerintah pusat. Sejak itulah kami berkesimpulan bahwa pemerintah bukan saja tidak cakap tapi abai dalam menjalankan amanah untuk menyelesaikan persoalan bangsa secara sungguh-sungguh. Sejak awal pandemi bermula, memang tarik menarik antara problem ekonomi dan kesehatan menjadi masalah tersendiri. Berbagai istilah bermunculan guna menghindari konsekuensi UU Kekarantinaan Kesehatan. Yang berlaku kini adalah PPKM Mikro Darurat. Sebelumnya PPKM Mikro, dan sebelumnya lagi PPKM I (11-25 Januari 2021), PPKM II (26 Januari-8 Februari 2021) dan PPKM III (9-22 Februari 2021). Itu baru istilah yang lahir pada 2021. Belum menengok tahun sebelumnya. Tapi, apapun istilahnya, poinnya adalah pemerintah wajib melindungi dan menjaga seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi. Tidak boleh ada satu pun anak negeri yang berpulang begitu saja tanpa pelayanan maksimal dari negara. Kalau amanat ini tak lagi bisa diemban, maka sebaiknya Presiden Joko Widodo mengundurkan diri, sebagaimana tuntutan banyak pihak hari-hari belakangan. *) Penulis Adalah Anggota DPD RI
Malaysia Prediksi Kasus Harian COVID-19 Mencapai Puncaknya 24.000 Per Hari pada September 2021
Kuala Lumpur, FNN - Kementrian Kesehatan Malaysia (KKM) memprediksi jumlah kasus harian COVID-19 di negara tersebut akan mencapai puncaknya pada pertengahan September dengan 24.000 kasus positif sehari. Dirjen Kesehatan KKM, Dr Noor Hisham Abdullah dalam keterangannya kepada media di Putrajaya, Jumat, mengatakan berdasarkan proyeksi kadar infeksi (RT) pada saat itu adalah 1.2. "Efektivitas vaksin berada pada 75 persen sekiranya kapasitas pemberian dos kedua adalah 100,000 per hari dan 80 persen penduduk telah divaksinasi," katanya. Dia mengatakan kasus harian positif COVID-19 diprediksi menurun di bawah 1.000 kasus setiap hari pada Oktober. Hisham mengatakan berdasarkan prediksi yang dibentangkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) kasus harian akan terus meningkat hingga 17.000 per hari pada pertengahan Agustus. Dia mengatakan bila pihaknya bisa melaksanakan vaksinasi 150.000 dos per hari untuk dos kedua dengan 80 persen efektivitas vaksinasi pada Oktober kasus harian positif COVID-19 akan turun di bawah 1.000. Peningkatan kasus positif COVID-19 dilaporkan selama tiga hari berturut-turut sejak Selasa dengan kasus tertinggi 13.215 dilaporkan pada Kamis. Dari jumlah tersebut sebanyak 12.684 kasus yang dideteksi adalah pasien COVID-19 kategori satu dan dua manakala 531 adalah kategori tiga hingga lima. Sementara itu jumlah kasus harian baru pada Jumat (16/7) menurun menjadi 12.541 dengan jumlah kasus tertinggi tetap berada di Negeri Selangor sebanyak 5.512 kasus. (sws)
Korsel Minta Indonesia Evaluasi Larangan Masuk WNA
Jakarta, FNN - Kedutaan Besar Republik Korea untuk Indonesia meminta kerja sama pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan larangan masuk warga negara asing (WNA), terutama warga Korea Selatan ke Indonesia yang diberlakukan di tengah lonjakan kasus COVID-19 di Tanah Air. "Kedutaan Besar Republik Korea untuk Indonesia terus meminta kerja sama pemerintah Indonesia agar kebijakan terkait dapat dibenahi sehingga warga dan pengusaha Korea yang berkeinginan masuk ke Indonesia dapat masuk ke Indonesia dengan menaati protokol kesehatan," menurut keterangan yang diperoleh dari rilis pers Kedubes Korea, Jakarta, Jumat. Kedubes Korea menyatakan bahwa pemerintah Korea Selatan secara aktif memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia dalam menekan penyebaran COVID-19. Sejauh ini, pemerintah Korea Selatan juga belum mempertimbangkan langkah untuk mengevakuasi warga Korea dari Indonesia. Perusahaan-perusahaan Korea Selatan tetap menjalankan investasi di Indonesia sesuai dengan rencana yang ada untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Dalam hal investasi, Korea Selatan bahkan menduduki peringkat kelima terbesar dalam investasi langsung terhadap Indonesia pada 2020. Terlebih lagi, pada kuartal pertama 2021, Korea Selatan berada di posisi ketiga terbesar investor asing di Indonesia. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang hidup dan mencari nafkah di Indonesia, komunitas warga Korea juga turut berupaya untuk mengatasi COVID-19 bersama dengan masyarakat Indonesia. Namun demikian, warga Korea Selatan khususnya para pemegang KITAS/KITAP yang pulang ke Korea untuk sementara beberapa waktu lalu belum dapat kembali ke Indonesia karena kebijakan larangan masuk WNA yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia beberapa waktu terakhir. Sebagai imbasnya, kegiatan berinvestasi dan berbisnis mereka di Indonesia menjadi terhambat. Oleh karena itu, pemerintah Korea Selatan meminta kerja sama pemerintah Indonesia agar kebijakan tersebut dapat dibenahi sehingga mereka dapat melanjutkan kegiatan investasi di Indonesia dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan kebijakan lain yang ditetapkan untuk menekan laju penyebaran COVID-19. (sws)
DKI Siapkan 26 Ribu Isolasi Baru
Jakarta, FNN - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan pengadaan fasilitas pada 184 tempat isolasi baru dengan kapasitas total hingga lebih dari 26 ribu orang merupakan hasil dari kolaborasi berbagai pihak. Dia mencontohkan kolaborasi tersebut seperti yang dilakukan di Rumah Susun Pasar Rumput berkolaborasi dengan Kementerian PUPR, Wisma Haji dengan pihak Kementerian Agama, serta tempat lainnya yang diadakan oleh Pemprov DKI dengan pihak swasta. "Kita berkolaborasi, tempatnya, AC-nya, termasuk tempat tidur, kita bersinergi positif , pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, juga masyarakat kita bergotong-royong dalam menghadapi wabah virus ini, saling melengkapi, saling membantu, saling tolong menolong," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Jumat malam. Riza melanjutkan pembiayaan operasional juga akan dibagi berdasarkan lokasi tempat isolasi tersebut, seperti di Rusun Nagrak dibiayai Pemprov DKI Jakarta, kemudian Rusun Pasar Rumput bantuan dari Kementerian PUPR. "Tergantung isolasinya di mana. Jadi gotong-royong semua berkolaborasi. Ini saatnya kita berbuat, saatnya kita berbagai satu sama lain, justru kita sekarang berbuat, jangan begitu ada keluarga meninggal baru sadar perlu membantu orang lain, justru sekarang sebelum kita dibantu orang lain, saatnya kita membantu orang lain," tutur Riza. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meningkatkan kapasitas jumlah dan lokasi isolasi COVID-19 di Jakarta hingga total seluruhnya bisa menampung hingga 26.134 orang tersebar pada 184 lokasi isolasi. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 891 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Isolasi dan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Lokasi Isolasi dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Berdasarkan dokumen yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, Kepgub Nomor 891 Tahun 2021 itu ditandatangani Anies selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta pada 8 Juli 2021 dengan tujuan menetapkan lokasi isolasi dan SOP-nya sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanggulangan COVID-19. "Menetapkan lokasi isolasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan isolasi dalam rangka penanganan COVID-19," tulis Anies dalam putusan tersebut. Berdasarkan Lampiran Kepgub Nomor 675 Tahun 2021, tercantum ada 184 lokasi isolasi dalam rangka penanganan COVID-19 dengan total kapasitas mencapai 26.134 yang terdiri dari Rumah Susun, Masjid, GOR, sekolah, RPTRA, hingga rumah dinas pejabat lurah atau camat. (sws)
POPULER
