ALL CATEGORY
Ketua DPR: Anggaran Penanganan COVID-19 juga untuk Lindungi Anak
Jakarta FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah mempercepat realisasi belanja anggaran penanganan COVID-19, salah satunya untuk perlindungan anak-anak Indonesia yang terdampak pandemi. "Anak-anak adalah salah satu kelompok yang paling rentan dalam pandemi mulai dari mereka yang terinfeksi langsung, ditinggal wafat orang tua, sampai mereka yang belajarnya terganggu karena pandemi," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Hal itu dikatakannya terkait dengan peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli. Puan meminta pemerintah harus memberi perhatian khusus terhadap anak-anak melalui serapan anggaran yang dipergunakan untuk melindungi anak-anak Indonesia dari dampak COVID-19. Ia menilai perlindungan itu bisa dalam bentuk bantuan alat belajar daring, santunan, atau beasiswa bagi anak-anak yang ditinggal wafat orang tua mereka. "Terlebih jika orang tua mereka adalah salah satu tenaga kesehatan yang gugur karena berjuang di garda depan menghadapi pandemi ini," ujarnya. Menurut dia, anggaran negara penanganan COVID-19 memang penting untuk penanggulangan masalah kesehatan dan ekonomi rakyat terdampak pandemi. Namun, belanja untuk perlindungan anak juga hal yang tidak kalah penting. "Berbicara anak-anak Indonesia hari ini adalah bicara nasib bangsa ke depan. Kalau anak-anak Indonesia hari ini banyak yang putus sekolah dan depresi karena pandemi dan menjadi yatim piatu, bangsa ini yang akan menerima dampaknya 20 atau 30 tahun ke depan," katanya. Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu mengingatkan jangan sampai ada lost generation karena pendidikan anak-anak Indonesia saat ini terganggu akibat pendemi. Puan menjelaskan bahwa perlidungan terhadap anak-anak Indonesia juga selalu ditekankan Bung Karno di awal-awal berdirinya Republik, bahkan sang Proklamator sempat membuat puisi untuk anak-anak Indonesia. Ia lantas mengutip puisi "Aku Melihat Indonesia" karya Bung Karno, yaitu "Jikalau aku melihat matanya rakyat Indonesia di pinggir jalan. Apalagi sinar matanya anak-anak kecil Indonesia. Aku sebenarnya melihat wajah Indonesia".(sws)
MPR: Wujudkan Indonesia Emas Butuh Dukungan Lingkungan Kondusif
Jakarta FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan upaya mewujudkan visi Indonesia Emas membutuhkan dukungan kondisi lingkungan yang kondusif, seperti ketahanan nasional yang tangguh, stabilitas nasional yang terpelihara tanpa mereduksi nilai-nilai demokrasi. "Selain itu, juga perbaikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagai sistem penopang pembangunan nasional," kata Bambang Soesatyo saat membuka secara virtual Munas Ke-2 Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) di Jakarta, Jumat. Bamsoet mengatakan bahwa Munas Ke-2 MUKI bertema "Menyongsong Indonesia Emas" mengingatkan pada sebuah visi kebangsaan, "Indonesia Emas 2045". Menurut dia, dalam visi kebangsaan itu menggariskan empat poin penting, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. "Visi tersebut menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan, dan mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk meraih keberhasilan," ujarnya. Ia mengatakan bahwa visi Indonesia Emas hanya bisa diwujudkan melalui pembangunan, yaitu proses perubahan menuju perbaikan dan kemajuan. Menurut dia, sebagai sebuah pembangunan memerlukan input sumber daya yang memadai, kinerja yang efektif dan efisien, untuk mendapatkan hasil output yang berkualitas sehingga memberikan dampak yang optimal. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia mencapai 319 juta jiwa, sebanyak 70 persen di antaranya atau sebanyak 223 juta jiwa adalah kelompok usia produktif dalam jenjang usia antara 25 hingga 65 tahun. "Artinya, pada era Indonesia Emas, bangsa Indonesia masih akan menikmati periode puncak bonus demografi," katanya. Menurut dia, tidak semua negara sukses memanfaatkan fase bonus demografi sehingga Indonesia harus memanfaatkan bonus demokrafi tersebut sehingga menghasilkan generasi yang berhati Indonesia dan berjiwa Pancasila. Ia berpendapat bahwa karakteristik generasi emas itu juga tercermin dari subtema Munas Ke-2 MUKI, yaitu generasi yang mau berkomitmen dan berjuang bersama segenap komponen bangsa, untuk mewujudkan Indonesia unggul, dengan menjunjung tinggi sikap dan perilaku yang menegakkan kasih, kebenaran, keadilan, dan kesetaraan. Dalam penyelenggaraan Munas Ke-2 MUKI, kata dia, juga harus menyadari regenerasi kepengurusan adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan setiap organisasi, dan menjadi siklus periodik yang lazim sekaligus menjadi penanda bahwa roda organisasi bergerak dan berkembang secara sehat dan demokratis. Bamsoet juga mengapresiasi MUKI sebagai organisasi umat kristiani yang senantiasa mendorong terwujudnya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, dia juga menilai MUKI mengedepankan pendekatan dialog dan kerja sama atas dasar kasih, kebenaran, keadilan, dan kesetaraan, sebagaimana tercermin dalam visi organisasi. Hadir dalam acara tersebut, antara lain Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tumpak Haposan Simanjuntak, Ketua Dewan Penasehat MUKI Nurdin Tampubolon, Ketua Dewan Pengawas MUKI Laksma (Purn) Bonar Simangunsong, Ketua Umum MUKI Djasarmen Purba, dan Ketua Panitia Munas MUKI Sortaman Saragih. (sws)
MPR: Tegur Kepala Daerah Belum Realisasikan Dana Penanganan COVID-19
Jakarta FNN- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegur sejumlah kepala daerah yang belum merealisasikan anggaran untuk penanganan COVID-19. "Saya meminta Mendagri untuk memberikan klarifikasi mengenai kendala rendahnya penyerapan anggaran untuk penanganan COVID-19 di beberapa daerah dan menegur sejumlah kepala daerah yang belum merealisasikan anggaran penanganan COVID-19," kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Dia mengatakan, diharapkan dengan adanya teguran tersebut kepala daerah dapat segera merealisasikan anggarannya untuk penanganan COVID-19 di daerah masing-masing. Menurut dia, pemerintah daerah (pemda) khususnya di daerah yang masih rendah penyerapan anggarannya, untuk menyampaikan permasalahan yang menjadi kendala dalam merealisasikan anggaran penanganan COVID-19. "Pemerintah pusat juga harus berupaya memberikan solusi terbaik dari masalah yang dihadapi pemda tersebut. Karena masalah anggaran tersebut juga berimplikasi kepada insentif tenaga kesehatan yang berjuang di baris terdepan dalam penanganan COVID-19," ujarnya. Politisi Partai Golkar itu meminta pemerintah pusat bekerja sama dengan pemda untuk meningkatkan koordinasi dan bersinergi. Langkah perbaikan koordinasi tersebut menurut dia diharapkan dapat menghasilkan solusi dalam penanganan COVID-19 di tiap daerah. "Karena penanganan pandemi membutuhkan kerja keras dan kerja sama antara pusat dan daerah. Selain itu Kemenkeu untuk dapat mengevaluasi setiap penyerapan anggaran di masing-masing daerah, sehingga dapat terpantau penyerapan anggaran terutama untuk penanganan COVID-19 di seluruh daerah," katanya. Bamsoet juga meminta komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi anggaran penanganan COVID-19 dan secara cermat merumuskan semua kebutuhan dan menyusun anggaran agar seluruh program pemerintah dalam penanganan pandemi berjalan lancar sesuai target. (sws)
Eksepsi KPU Kalsel: MK Tak Berwenang Periksa Gugatan Sengketa Pilgub
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang memeriksa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur (sengketa Pilgub) Kalsel hasil pemungutan suara ulang (PSU). “Menurut kami mahkamah tidak berwenang memeriksa permohonan,” kata kuasa hukum KPU Kalsel Hifdzil Alim saat membacakan jawaban termohon dalam sidang sengketa Pilgub Kalsel di gedung MK Jakarta, Jumat. Hal itu berdasarkan Pasal 2 Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang menjelaskan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilu, serta dalil pemohon yakni kubu Denny Indrayana dan Difriadi dalam sidang pada Rabu (21/7). Mengacu pada dalil pemohon, Hifdzil mengatakan bahwa dalil-dalil itu lebih dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu, bukan perselisihan hasil pemilu. Menurut Hifdzil, perihal-perihal yang disampaikan pemohon, yakni politik uang, dugaan oknum birokrasi dan aparat desa di seluruh kecamatan yang menyelenggarakan PSU yang dimanfaatkan, hingga intimidasi serta premanisme masuk dalam kriteria Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Hifdzil juga menyebut pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena persentase selisih perolehan suara dinilai tidak memenuhi syarat. Selain itu, katanya, permohonan pasangan Denny Indrayana dan Difriadi tidak jelas karena persidangan seharusnya memeriksa hasil pemilu, bukan politik uang seperti yang telah didalilkan. MK hari ini menggelar sidang sengketa Pilgub Kalsel dengan agenda sidang yaitu jawaban pihak termohon, yakni KPU Kalsel, pihak terkait dan pihak pemberi keterangan yaitu Bawaslu serta pengesahan alat bukti para pihak. Sebelumnya, sidang pendahuluan sengketa Pilgub Kalsel telah digelar di MK pada Rabu (21/7) lalu. Selain menyampaikan dalil permohonan, kubu Denny Indrayana–Difriadi menyertakan 610 alat bukti berupa kesaksian, empat telepon seluler, rekaman suara serta dokumen-dokumen pendukung. (mth)
Kirab Obor Olimpiade Berakhir di Tokyo Sebelum Upacara Pembukaan
Jakarta, FNN - Kirab Obor Olimpiade Tokyo mengakhiri perjalanannya di ibu kota Jepang, Jumat, beberapa jam sebelum upacara pembukaan, setelah menghabiskan sebagian besar dari 15 hari putaran terakhir tanpa melewati jalan raya dan jauh dari publik karena lonjakan kasus COVID-19. Gubernur Tokyo Yuriko Koike menghadiri upacara skala kecil untuk menandai kedatangan api Olimpiade tersebut sebelum melakukan perjalanan ke Stadion Nasional di mana Olimpiade malam ini akan dinyatakan resmi dibuka, tanpa penonton dan dengan kehadiran tamu VIP yang terbatas. Api Olimpiade, yang dibawa oleh sekitar 10.000 orang secara nasional sejak kirab dimulai pada akhir Maret lalu, akan dinyalakan dalam sebuah tempat semacam kuali besar selama upacara pembukaan. "Kami ingin menegakkan tindakan anti-COVID-19 yang ketat dan menggelar pertandingan yang memungkinkan atlet dari seluruh dunia untuk menunjukkan prestasi atletik yang luar biasa," kata Koike dalam acara yang diadakan di depan gedung pemerintah metropolitan Tokyo, sekitar tiga kilometer dari stadion, seperti dikutip dari Kyodo, Jumat. Ketua Komite Olimpiade Jepang Yasuhiro Yamashita termasuk di antara pembawa obor di lokasi, dan aktor kabuki Nakamura Kankuro menjadi pembawa obor terakhir pada putaran terakhir. Meskipun kirab obor yang mengelilingi Jepang selama 121 hari itu bertujuan untuk membangun kegembiraan menjelang Olimpiade setelah penundaan satu tahun karena pandemi, estafet di 20 kota dari 47 prefektur Jepang tidak dilakukan di jalan umum. Kirab obor dimulai di prefektur timur laut Fukushima dan menampilkan pembawa obor berusia antara 12 hingga 109 tahun. Api Olimpiade dinyalakan di Yunani dalam sebuah acara pada Maret tahun lalu tanpa penonton, tetapi estafet Yunani dibatalkan setelah kekhawatiran akan virus corona. Api tiba di Jepang pada 20 Maret 2020, empat hari sebelum Olimpiade Tokyo diundur. (mth)
Satgas Pamtas Bantu Warga Padamkan Kebakaran Dua Warung di Sambas
Pontianak, FNN - Personel Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wanara Sakti di Pos Pamtas Temajuk, Jumat sekitar pukul 00.45 WIB membantu memadamkan kebakaran dua unit warung makan milik warga di Dusun Camar Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalbar. "Kebakaran dua unit warung makan itu sontak mengagetkan warga Camar Wulan dan tidak mau tinggal diam personel kami yang berada di wilayah itu langsung memberi pertolongan dengan ikut memadamkan api dan melakukan evakuasi," kata Dansatgas Pamtas RI-MLY Yonif Mekanis 643/Wns, Letkol (Inf) Hendro Wicaksono, dalam rilis tertulisnya yang diterima di Pontianak, Jumat. Dia mengatakan dua unit warung yang ludes terbakar itu milik Rasadi dan Basriah warga setempat. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut dan identifikasi sementara penyebab terjadi kebakarannya diduga akibat korsleting arus listrik. Atas kejadian itu, Dansatgas juga menyampaikan ucapan turut bersimpati atas musibah kebakaran tersebut. "Satgas pamtas Yonif Mekanis Mekanis 643/Wns akan selalu responsif mengerahkan personel untuk memberikan bantuan pasca terjadinya kebakaran dan siap membantu mendirikan ulang warung milik masyarakat tersebut," katanya. Ia menambahkan, kegiatan ini bertujuan untuk meringankan masyarakat perbatasan yang terkena musibah, Satgas Pamtas akan selalu hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat."Hal itu merupakan wujud kecintaan kami terhadap masyarakat, mengabdi tulus ikhlas kepada bumi pertiwi," ujarnya. Sementara itu, Danpos Temajuk Letda (Inf) Bayu menambahkan, kerugian yang dialami korban kebakaran, yaitu dua unit warung terbakar diperkirakan mencapai sekitar Rp200 juta. "Sesuai arahan Dansatgas, kami di Pos Temajuk siap membantu masyarakat yang terkena musibah kebakaran dari mulai evakuasi sampai dengan pendirian kembali warung tersebut," ujarnya. Rasadi pemilik warung mengucapkan banyak terima kasih kepada Satgas Pamtas yang bergerak cepat membantu memadamkan api dan proses evakuasi barang-barang miliknya. "Terima kasih bapak-bapak TNI yang telah membantu kami masyarakat yang mengalami musibah," katanya. (sws)
Mendagri Imbau Kepala Daerah Manfaatkan Keuangan Pemda untuk COVID-19
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau seluruh kepala daerah untuk memanfaatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah (pemda) yang sudah ada untuk penanganan COVID-19, tanpa harus menunggu dari pemerintah pusat. "Kalau apa-apa menunggu dari pusat saya kira akan lambat karena pusat memikirkan semua daerah. Daerah juga memiliki kapasitas keuangan yang bisa dimanfaatkan," kata Mendagri dalam keterangan video yang diterima Jumat. Hal itu disampaikan Tito saat mendampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam rapat pengarahan penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Barat melalui konferensi video dari Jakarta, Kamis (22/7). Beban pandemi COVID-19 yang sedang dialami seluruh daerah di Indonesia dapat ditanggung bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Pemda Jawa Barat juga dapat menggunakan anggaran daerah untuk penguatan kapasitas kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19, kata Tito. "Anggaran, baik untuk penguatan kapasitas kesehatan kemudian termasuk obat-obatan, ini sebetulnya dapat digunakan anggaran-anggaran dari daerah juga. Jadi kita bagi beban, sharing burden," jelasnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi terkait penyerapan anggaran penanganan pandemi COVID-19. "Kemarin juga kami mendapat ‘surat cinta’ dari Pak Mendagri, sudah kami evaluasi, Pak Mendagri," kata Ridwan. Ridwan mengatakan pihaknya telah menyiapkan dana untuk kapasitas kesehatan di Jawa Barat. Namun, banyak rumah sakit yang terlambat mengajukan permintaan pembayaran pelayanan kesehatan. "Mayoritas itu karena rumah sakit-rumah sakitnya itu tidak mengajukan; (rumah sakit) telat, Pak. Sudah saya tegur juga," tambahnya. Lambannya pihak rumah sakit dan fasilitas kesehatan (faskes) yang mengajukan tagihan pembayaran untuk kasus COVID-19 tersebut menyebabkan penyerapan anggaran kesehatan Pemda Jabar belum mencapai target. "Jadi uang kita itu standby tapi kami tidak bisa mencairkan kalau rumah sakitnya tidak meminta. Sehingga yang tadinya target dari Kemendagri ke atas 50 persen, ini terpenuhi kurang lebih baru 34 persen," ujar Ridwan Kamil. Jawa Barat termasuk satu dari 19 gubernur yang mendapatkan surat teguran dari Mendagri karena pemda kurang cepat dalam menyerap anggaran terkait penanganan COVID-19. Selain Jabar, provinsi yang mendapat surat teguran Kemendagri ialah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua. (sws)
Gubernur Gorontalo dan Istrinya Umumkan Positif COVID-19
Gorontalo, FNN - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengumumkan dirinya bersama istri Idah Syahidah telah positif tertular Coronavirus disease 2019 atau COVID-19. "Karena ada informasi dokter saya, para ajudan dan orang-orang dekat saya terpapar corona, maka saya minta diswab PCR. Hasilnya pada tanggal 21 Juli, Rabu malam, sekitar pukul 19.30, saya bersama ibu dinyatakan positif," ucapnya yang disampaikan melalui siaran langsung pada akun Facebook Humas Pemprov Gorontalo dari kediaman pribadi gubernur di Kelurahan Moodu, Kota Gorontalo, Jumat. Begitu mengetahui hasil swab diri dan istrinya positif, gubernur langsung meminta tim dokter melakukan pemeriksaan kondisi fisik. Menurutnya, hasil pemeriksaan saturasi oksigen berada di angka 97 atau normal, termasuk dilakukan CT-scan paru-paru. Ia dan istrinya hanya diminta untuk isolasi mandiri sambil menunggu hasil uji PCR-nya negatif. "Malam itu saya sempat saya stres sehingga agak susah bernafas. Saya ingat pesan Gubernur Maluku dan mantan Danrem 133 untuk menggosok minyak kayu putih ke hidung. Rasanya cukup pedas, tapi cukup membantu," ujarnya. Rusli mengisi masa isolasi mandiri dengan berolahraga di rumah serta tetap memimpin rapat bersama para kepala dinas secara virtual. Sebelumnya, ada dua ajudan, satu personel humas, satu dokter pribadi dan sejumlah petugas rumah dinas gubernur yang terpapar COVID-19. Hingga kini, kata Rusli, semuanya dalam kondisi sehat atau tanpa gejala dan sedang mengikuti isolasi terpusat di fasilitas milik pemprov. (sws)
Anggota DPRD Apresiasi Gedung Sekolah Jadi Isolasi di Surabaya
Surabaya, FNN - Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i mengapresiasi rencana pemerintah kota setempat menjadikan gedung sekolah sebagai tempat isolasi bagi warga yang terpapar COVID-19. "Saya apresiasi rencana pemkot itu dengan catatan, memang tidak ada tempat lain yang memadai yang dekat dengan perkampungan," kata Imam Syafi'i di Surabaya, Jumat. Selain itu, lanjut dia, gedung sekolah tersebut juga dalam keadaan kosong, karena tidak dipakai untuk proses belajar mengajar secara tatap muka, karena saat ini masih daring. "Yang paling penting juga ada jaminan virusnya tidak menyebar ke warga yang tinggal di sekitar gedung sekolah yang dipakai sebagai tempat isolasi pasien COVID-19," ujarnya. Imam mengatakan, fakta menunjukkan penularan COVID-19 pada klaster rumah tangga di Surabaya masih tinggi, dan sampai saat ini belum bisa dikendalikan. Kalau hal itu dibiarkan, maka dikhawatirkan korban meninggal dunia akan semakin bertambah. "Di Surabaya banyak warga tinggal dikampung yang semakin berisiko untuk menjalani isolasi mandiri, karena banyak rumah yang berdempetan. Kamar tidak hanya dijadikan ruang tidur, melainkan bercampur dengan aktivitas lainnya," kata Imam. Politisi Partai Nasdem ini menambahkan, gedung sekolah merupakan tempat yang cukup representatif kalau difungsikan sebagai tempat isolasi. "Gedung sekolah ada ruang-ruang kelas yang terpisah," katanya. Namun Imam mengingatkan kepada Pemkot Surabaya untuk memastikan bahwa gedung sekolah dalam kondisi aman dan steril setelah tidak lagi difungsikan sebagai tempat isolasi. "Seperti disampaikan oleh para ahli, kalau virus corona tidak bisa bertahan lama ketika menempel pada benda mati. Karenanya harus disemprot disinfektan setelah selesai digunakan," katanya. Selain mencegah resiko penularan terhadap siswa sekolah, lanjut dia, upaya tersebut juga untuk menyakinkan wali murid soal keamanan kesehatan anaknya ketika bersekolah nantinya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan pihaknya telah mengambil sejumlah langkah demi memutus penyebaran wabah yang sedang mendunia tersebut, di antaranya menyiapkan tempat isolasi mandiri di berbagai tempat publik, salah satunya gedung sekolah. Menurut Eri, pemilihan lokasi sekolah itu penting dilakukan sebab bangunannya sudah menjadi per ruangan dan juga fasilitas toilet juga sudah tersedia. "Di setiap ruangannya juga sudah ada ventilasi maupun AC-nya," katanya. (sws)
CDC Dukung Manfaat Vaksin J&J di Tengah Laporan Gangguan Sistem Saraf
Washington, FNN - Meski gangguan sistem saraf langka muncul di sejumlah penerima vaksin COVID-19 Johnson & Johnson, manfaat vaksin lebih besar ketimbang risikonya, menurut panel penasihat Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AS (CDC), Kamis (22/7). Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) pekan lalu menambahkan peringatan lembar fakta untuk vaksin dosis tunggal J&J, yang menyebutkan bahwa data menunjukkan adanya peningkatan risiko sindrom Guillain-Barre (GBS) dalam enam pekan setelah vaksinasi. Panel penasihat CDC mengevaluasi manfaat dan risiko vaksin J&J setelah ada laporan awal soal GBS ini dari orang-orang yang telah menerima vaksin tersebut. Mengingat kemungkinan kaitan antara GBS dan vaksin, CDC akan kembali mempertimbangkan penggunaan vaksin J&J untuk mengatakan bahwa pasien dengan riwayat GBS terlebih dahulu harus melihat ketersediaan vaksin berbasis mRNA dari Pfizer-BioNTech dan Moderna, kata pejabat CDC. FDA mengutip 100 laporan awal GBS pada penerima vaksin J&J, termasuk 95 kasus serius yang mengharuskan penderita dirawat inap dan satu laporan kematian. Pihak J&J pada Kamis mengatakan bahwa manfaat yang diketahui dari vaksin buatannya lebih besar ketimbang potensi risiko yang diketahui. Anggota kelompok kerja Komite Penasihat untuk Praktik Imunisasi (ACIP) CDC menyatakan "dukungan kuat" untuk melanjutkan penggunaan vaksin J&J, kata Sarah Mbaeyi dari CDC saat pertemuan panel. CDC juga akan memperbarui sejumlah beberapa materi komunikasinya tentang vaksin tersebut, termasuk informasi untuk penyedia medis kepada pasien tentang keamanan vaksin dan pertanyaan yang kerap muncul, katanya. (sws)
POPULER
