ALL CATEGORY
PWI Ajak Seluruh Wartawan Ikut Berperang Lawan COVID-19
Jakarta, FNN - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Atal S Depari, mengajak seluruh pekerja media di Indonesia untuk ikut berperang melawan Covid-19. "Saya mengajak para wartawan agar bersama seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama melawan Covid-19," kata dia dalam acara PWI Bermunajat Mengetuk Pintu Langit secara virtual, di Jakarta, Sabtu. Ia mengatakan perang melawan Covid-19 tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan seluruh elemen bangsa harus saling mendukung dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. "Perang melawan Covid-19 tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata, tenaga kesehatan atau aparat penegak hukum saja. Semua komponen bangsa harus hadir, saling mendukung dan saling mengingatkan agar perang ini bisa kita menangkan," jelasnya. Acara PWI Bermunajat Mengetuk Pintu Langit diselenggarakan untuk mengajak seluruh wartawan dari berbagai daerah berdoa kepada Tuhan YME karena semakin banyak masyarakat menjadi korban pandemi Covid-19. "Acara ini terselenggara karena kami menyadari betul pandemi Covid-19 yang telah berlangsung 19 bulan di 223 negara menyebabkan 191 juta orang terinfeksi dan 4,1 juta lebih meninggal dunia," katanya. Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, yang turut hadir secara virtual, juga mengajak seluruh pekerja media untuk terus optimistis agar Indonesia dapat kembali bangkit. "Saya juga ingin mengajak kita semua untuk selalu berdoa sembari tetap optimistis dan terus berikhtiar agar kondisi bangsa kita dapat segera membaik, pulih dan kembali bangkit," kata dia. Ia juga meminta seluruh pekerja pers untuk mendukung dan mengingatkan masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan guna menekan angka penularan kasus Covid-19. "Dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar, mari kita bergerak untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, mengubah kondisi Indonesia agar segera terlepas dari jerat pandemi Covid-19," ujar dia. (sws)
Golkar NTT Minta Maaf Soal Kadernya yang Berjoget Langgar Prokes
Kupang, FNN - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Nusa Tenggara Timur meminta maaf atas aksi beberapa anggota DPRD Malaka dari Fraksi Golkar yang berjoget tanpa menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. "Partai Golkar meminta maaf atas kejadian itu. Kita dan warga tentu tidak berharap di tengah pandemi COVID-19 wakil rakyat memperlihatkan aksi seperti itu. Atas keterlibatan beberapa anggota Fraksi Golkar dalam potongan video itu, Partai Golkar meminta maaf,” kata Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPD I Golkar NTT Frans Sarong kepada ANTARA ,di Kupang, Sabtu. Aksi itu terekam video dan disebarkan secara luas di media sosial. Selain media sosial, aksi wakil rakyat di tengah pandemi COVID-19 itu juga dipublikasikan di beberapa media mainstream (koran, online, dan televisi). Dalam video berdurasi 30 detik yang viral di media sosial itu terlihat tiga orang diduga anggota DPRD Malaka, dua orang perempuan dan satu orang laki-laki, sedang bergoyang-goyang seperti sedang berpesta menggunakan pakaian dinas Mereka berjoget tanpa menggunakan masker. Dalam video berdurasi 30 detik itu tampak pula seorang pria yang sedang bergoyang memegang gelas sambil bergoyang mengikuti irama lagu dengan organ tunggal. Frans mengatakan bahwa Wakil rakyat Malaka yang terlibat dalam aksi itu tidak hanya dari Fraksi Golkar, tetapi ada dari fraksi lain. Tak pelak aksi itu mendapat reaksi dan tanggapan minor dari publik. Partai Golkar, kata Frans Sarong, menegaskan dan meminta semua kader, terutama di lembaga legislatif dan eksekutif untuk selalu bersama dan bersatu dengan masyarakat NTT di tengah pandemi COVID-19. Golkar sendiri, ujar Frans, sejak pandemi COVID-19 sudah menunjukkan kepedulian, empati, simpati, dan solidaritas yang tinggi bersama masyarakat NTT untuk mencegah penyebaran virus itu. Kepdulian itu di antaranya membantu menyumbangkan APD untuk para tenaga kesehatan dan membagikan sembako untuk warga terpapar COVID-19. "Masyarakat NTT tentu tahu dan melihat seperti apa keberpihakan Golkar dengan masyarakat di tengah pandemi COVID-19,” tambah mantan wartawan Senior Kompas itu. Karena itu, kata Frans Sarong, Golkar sama sekali tidak bermaksud mencederai masyarakat NTT, terutama masyarakat Malaka melalui aksi beberapa anggota DPRD Malaka. Selain meminta maaf secara resmi, Frans Sarong memastikan bahwa Golkar akan meminta pertanggungjawaban beberapa kadernya di DPRD Malaka yang terlibat aksi kurang patut itu. “Kita akan meminta keterangan anggota Fraksi Golkar DPRD Malaka dan memberi sanksi sesuai aturan organisasi sebagaimana disampaikan pak Ans Takalapeta, Wakil Ketua Bidang Organisasi Golkar NTT, dan Mira Natalia Pellu, Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Golkar NTT,” kata Frans Sarong. (sws)
Komnas Perempuan: KUHP Belum Lindungi Wanita Korban Kekerasan Seksual
Jakarta, FNN - Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor berpendapat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan seksual. “Perumusannya tidak mampu memberikan perlindungan pada perempuan korban kekerasan seksual,” kata Maria Ulfah ketika dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta, Kamis (22/7). Menurut Maria, KUHP hanya mengenali istilah perkosaan, pencabulan, dan persetubuhan. Sedangkan, mengacu pada pengaduan korban kekerasan seksual kepada Komnas Perempuan, terdapat berbagai kekerasan seksual yang menurut Maria belum diatur di dalam KUHP dan kini menjadi isu di Indonesia. “Pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual merupakan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang belum dikenali oleh sistem hukum Indonesia,” ujar Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan. Dampak yang diakibatkan oleh ketidakmampuan KUHP dalam melindungi korban kekerasan seksual, menurut Maria, adalah sulitnya korban untuk mendapatkan akses untuk menuntut keadilan. “Di mana hak untuk keadilan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” kata Maria menegaskan. Untuk itu, menurut Maria, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh korban-korban kekerasan seksual perlu segera disahkan. Sebelumnya, RUU PKS telah diajukan oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2012 dan masih belum memperoleh persetujuan untuk disahkan oleh DPR. Hal ini diakibatkan oleh beberapa substansi yang membutuhkan peninjauan kembali. “Jika RUU PKS tidak segera disahkan, ini bisa menjadi indikator bahwa negara telah membiarkan kekerasan seksual untuk terjadi,” tutur Maria. Maria juga berpendapat bahwa penundaan pengesahan RUU PKS merupakan bentuk pembatasan akses menuju keadilan bagi korban, serta tidak adanya perlindungan dan keamanan terhadap perempuan, anak perempuan, maupun perempuan penyandang disabilitas. “Puluhan ribu korban kekerasan seksual menanti akses terhadap keadilan,” tutur Komisioner Komnas Perempuan menambahkan. (sws)
Bisnis Penjaminan Syariah Laju di Tengah Pandemi
Jakarta, FNN - Meski pandemi COVID-19 nyaris melumpuhkan seluruh sendi-sendi kehidupan termasuk perekonomian, namun faktanya bisnis penjaminan syariah justru bisa terus melaju. Ini menjadi bukti bahwa sejatinya sektor riil khususnya UMKM sangat memerlukan dukungan dan keberpihakan yang memudahkan usaha mereka agar kemudian mampu bangkit di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah pun sejak awal memberikan sinyal untuk membangkitkan kembali aktivitas ekonomi, salah satunya dengan mendorong penyaluran kredit. Tidak hanya dengan menggelontorkan penempatan uang negara, penjaminan kredit modal kerja pun diberikan agar pelaku usaha mampu bangkit kembali. Awalnya, sektor UMKM menjadi fokus pemerintah dalam memberikan penjaminan kredit modal kerja (KMK). Pada pertengahan tahun lalu, sektor korporasi padat karya juga mendapatkan fasilitas yang sama. Cakupan usaha menyebabkan kebutuhan dana tambahan dan bentuk penjaminan kredit yang diberikan untuk menggerakkan kembali usaha pada dua sektor tersebut jauh berbeda. Namun secara kinerja, perusahaan penjaminan kredit mengalami laju pertumbuhan yang baik meski perekonomian mengalami kelesuan dalam berbagai segi. Jika melihat kinerja keuangan salah satu perusahaan penjaminan PT Jamkrindo Syariah (JamSyar) pada tahun 2020 (audited oleh PwC) misalnya menunjukkan kinerja yang amat baik menunjukkan bahwa ada sektor yang sebenarnya sedang bertumbuh dan mampu menopang perekonomian. Anak perusahaan pelat merah itu nyatanya terbukti mampu mendongkrak pertumbuhan aset secara signifikan berdasarkan laporan keuangan 2020 yakni sejumlah Rp1,573 triliun atau bertumbuh sebesar 32,86 persen dari tahun 2019 sebesar Rp1,184 triliun. Selain itu, total laba yang berhasil dibukukan pada 2020 adalah sejumlah Rp45,14 miliar atau bertumbuh sebesar 162,36 persen apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp17,2 miliar. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa selain ada sektor-sektor yang mulai menggeliat untuk bangkit seiring dengan perusahaan yang berhasil mengembangkan bisnisnya secara berkelanjutan dengan hasil baik. Dari sisi bisnis penjaminan, Direktur Utama JamSyar Gatot Suprabowo mengatakan meskipun di tengah pandemi COVID-19 total volume penjaminan, yang dijamin oleh perusahaan selama 2020 adalah sejumlah Rp32,40 triliun atau tetap tumbuh sebesar 12,56 persen dari tahun 2019 sebesar Rp28,78 triliun. Selanjutnya IJK Cash Basis pada tahun 2020 adalah sejumlah Rp500,29 miliar atau tumbuh sebesar 50,92 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp331,50 miliar. Dan total jumlah terjamin selama kurun waktu 2020 adalah sebanyak 726.131 terjamin atau tumbuh sebesar 129,96 persen dari tahun 2019 sebanyak 315.761 terjamin. Selain dari sisi keuangan dan bisnis penjaminan, perusahaan ini juga dapat menjaga kualitas penjaminan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan indikator rasio klaim selama tahun 2020 sebesar 29,15 persen. Kinerja bisnis penjaminan yang baik itu pun pada tahun 2020 terus berlanjut hingga akhir semester I tahun 2021, dimana perusahaan dengan total aset yang berhasil dibukukan adalah sejumlah Rp1,77 triliun dan pencapaian laba sejumlah Rp57,49 miliar. Hingga akhir Semester I tahun 2021, selain sisi keuangan, pada sisi bisnis penjaminan meskipun di tengah pandemi COVID-19 hingga akhir semester I tahun 2021, perusahaan juga menunjukan pencapaian yang baik dengan membukukan pencapaian total volume penjaminan sejumlah Rp 21,70 triliun, pencapaian IJK Cash Basis berhasil dicapai Rp 393,90 miliar sedangkan pencapaian IJK Accrual tercatat sejumlah Rp 286,73 miliar. Dari indikator-indikator pencapaian selama kurun waktu Januari tahun 2021 hingga akhir semester I tahun 2021 tersebut, memberikan keyakinan dan rasa optimisme bahwa perekonomian di tanah air sebenarnya sedang mulai memulihkan diri dan bangkit. Pemulihan Ekonomi Kunci sukses bisnis penjaminan sebenarnya terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dan berinovasi. Perusahaan idealnya turut serta mendukung program pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Beberapa perusahaan penjaminan memang terlibat turut mendukung berbagai program Pemerintah dalam peningkatan perekonomian nasional dengan memberikan penjaminan kepada pelaku usaha yang terdampak pandemi melalui produk penjaminan pembiayaan modal kerja pemulihan ekonomi nasional (PEN). Umumnya mereka bekerja sama dengan mitra-mitra bank yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Peluang itu sejatinya makin besar mengingat tahun ini program PEN terus digulirkan bahkan misalnya Kementerian Koperasi dan UKM terus menyalurkan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahap dua yang hingga akhir Juli 2021 ditargetkan tersalur kepada 1,5 juta pelaku usaha mikro. Di samping tahun ini memang harus diakui bahwa bisnis penjaminan kredit secara umum semakin prospektif meski di tengah keseluan ekonomi karena pandemi. Faktanya tercatat outstanding penjaminan naik seiring dengan pertambahan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, nilai outstanding industri penjaminan meningkat 11,51 persen year on year (yoy) menjadi Rp261,85 triliun hingga Maret 2021. Nilai itu berhasil terkumpul dari 20 perusahaan penjaminan BUMN, daerah maupun swasta. Jika dirinci outstanding tersebut berasal dari dua penjaminan yakni usaha produktif Rp165,61 triliun dan nonproduktif Rp96,24 triliun. Dengan jumlah debitur terjamin menyentuh 16,27 juta orang. Semua berharap bisnis penjaminan bisa menjadi solusi bagi pelaku usaha untuk bangkit dan pulih kembali setelah usahanya terhantam badai pandemi COVID-19. (mth)
Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi
Kalimat ini disampaikan oleh Menkopolhukkam Prof Mahfud MD, dikompas Malam TV, 23 Juli 2021. Oleh Sugengwaras Bandung, FNN - Jika semua pejabat dan rakyat komitmen dan konsisten terhadap pernyataan ini, niscaya tidak ada masalah bagi bangsa Indonesia dalam menyikapi apapun bentuk dan jenis musibah yang dihadapi. Namun faktanya tidak semudah dan sesederhana ucapan itu, karena untuk menjamin keselamatan rakyat sama halnya telah merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi administrasi dan kegiatan di lapangan secara terukur, terkoordinasi, terpadu dan terkendali, sesuai prosedur yang ada dan luwes dalam menghadapi dinamika yang terjadi, untuk semua jajaran yang terlibat. Dengan kata lain, harus mempunyai prepare yang matang disertai moral yang baik, jujur, ikhlas dan semangat yang tinggi. Merunut kiprah Era Jokowi selama berkuasa, di samping ada hal hal yang bermanfaat untuk keselamatan rakyat, banyak kebijakan yang membuat malapetaka dan penderitaan rakyat. Sebagai contoh, telah direncanakan dan telah lahir beberapa UU atau peraturan perundang-undangan yang membuat miris terhadap keselamatan rakyat, seperti dibentuknya BPIP / HIP, UU Omnibus Law, Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan, sistim hutang piutang dengan Cina, pengaturan dan pengelolaan TKA, yang kesemuanya di luar nalar sehat di tengah tengah situasi dan kondisi seperti sekarang. Lebih konyol lagi, ketika UU dan peraturan perundang-undangannya dipaksakan, dipercepat, tidak bernaskah akademik dan main sembunyi-sembumyi dengan badan legislatif DPR, yang seakan membutakan dan mengabaikan suara rakyat. Bermula dari hutang dengan persyaratan yang berat, merambat ke kebohongan- kebohongan bertubi- tubi yang rentan dengan penyesatan, pengelabuhan, pengalihan isu dan pembenturan yang menjadikan seluruh aspek negara tidak kondusif. Lebih konyol lagi, ketika kebohongan ini ketahuan, muncul fitnah dan kebencian kepada pengkritis. Lebih menyedihkan lagi dalam upaya pembelaannya rezim membentuk buzzer dan influencer, yang semakin ngawur dan semakin membuat gaduh negeri ini. Lebih ngenes lagi ketika rezim memanfaatkan dan menyalahgunakan TNI POLRI sebagai alat gebuk, garda terdepan dan benteng terakhir untuk rezim, bukan untuk negara. Cara-cara inilah yang membuat tidak ada keseimbangan antara kehendak dan suara rakyat dengan kebijakan rezim yang diambil. Dengan kata lain, sering para pejabat negara seperti Mahfud MD ini, tidak konsisten dan tidak komitmen terhadap pernyataannya sendiri, yang dinilai tidak satunya kata dengan perbuatan. Seharusnya para stake holder paham dan sadar, bahwa dalam menuju dan mencapai terjaminnya keselamatan rakyat, dituntut adanya saling pengertian, saling mendukung imbal balik dan saling menjaga guna kelancaran jalanya roda pemerintahan yang kondusif seiring dengan semangat persatuan, dan semangat membangun dalam meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat berlandaskan Pancasila dan UUD ' 45, dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika Di sisi lain, hendaknya para stake holder paham dan sadar dalam upaya upaya keadilan dan penegakan hukum, untuk tidak bersandar ke masalah duniawi dan finansial belaka, karena pada akhirnya kita semua akan mati dengan tidak harus berurutan tua mudanya umur maupun kekayaan yang dimiliki Penghentian kasus penembakan dan terbunuhnya laskar FPI di Km 50 jalan tol Japek merupakan tindakan yang tidak mendidik bangsa ini sekaligus jauh dari hakekat keselamatan rakyat. Dan kita semua tidak boleh lupa, bahwa setiap perbuatan akan menanggung resiko baik cepat atau lambat, baik saat di dunia maupun setelah diakhirat kelak, naudzubillah mindzalik ! Penulis adalah Purnawirawan TNI AD.
Manila Banjir, Ribuan Warga Diungsikan
Manila, FNN - Otoritas Filipina memindahkan ribuan penduduk Manila dari sejumlah kawasan dataran rendah pada Sabtu ketika hujan muson deras yang diperparah oleh badai tropis membanjiri ibu kota itu dan provinsi sekitarnya. Badan bencana nasional mengatakan 14.023 orang, sebagian besar dari daerah-daerah pinggiran yang rawan banjir, mengungsi ke pusat-pusat evakuasi. "Kami meminta warga daerah terdampak untuk tetap waspada dan siaga, lakukan tindakan pencegahan, dan berkoordinasi dengan otoritas setempat," kata juru bicara kepresidenan Harry Roque dalam sebuah pernyataan. Cuaca ekstrim telah melanda sejumlah wilayah dunia dalam beberapa pekan terakhir, menyebabkan banjir di China, India, Eropa Barat dan gelombang panas di Amerika Utara, serta menimbulkan kekhawatiran baru tentang dampak perubahan iklim. Filipina, negara dengan 7.600 pulau di Asia Tenggara, mencatat sekitar 20 badai tropis tiap tahun, namun Samudera Pasifik yang lebih hangat membuat badai-badai itu lebih kuat dan menimbulkan hujan yang lebih deras, kata ahli meteorologi. Di beberapa tempat di wilayah ibu kota Filipina, kawasan urban bagi lebih dari 13 juta orang, genangan air setinggi pinggang memutus jalan bagi kendaraan ringan. Filipina juga tengah berjuang mengatasi salah satu wabah COVID-19 terburuk di Asia dan telah mengetatkan penguncian untuk mencegah penyebaran varian Delta yang lebih menular. Roque mengatakan kementerian pekerjaan umum sibuk membersihkan puing dan longsoran yang memenuhi jalan di beberapa provinsi. "Sejumlah rumah terendam sampai atap," kata Humerlito Dolor, gubernur Oriental Mindoro, provinsi di sebelah selatan Manila, kepada radio DZMM. (mth)
IDAI: Hindari Gawai Terlalu Dini Cegah Anak Telat Bicara
Jakarta, FNN - Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jakarta dokter spesialis anak Rini Sekartini menyarankan kepada orang tua agar tidak diberikan akses ponsel atau gadget kepada anak hingga mencapai usia 2 tahun untuk mencegah terjadinya telat bicara. Hal itu dikarenakan jika anak terlalu terpapar gadget apalagi tanpa pendampingan orang tua maka yang terjadi adalah mengganggu potensi anak untuk berbicara. “Anak tidak boleh sendirian (apalagi di usia dini) ditinggal hanya sama gadget. Bisa dibilang gadget itu jadi musuh utama karena banyak ditemukan anak dengan gadget rata- rata mengalami keterlambatan bicara. Jadi ini saya titip ke orang tua, sampai usia anak mencapai 2 tahun tidak perlu diberi gadget,” kata dokter Rini dalam webinar bertajuk “Optimalkan Tumbuh Kembang Anak Sejak Dini”, Sabtu. Ketika anak baru lahir hingga berusia dua tahun, buah hati tengah menjalani yang dinamakan masa keemasan untuk berkembang dan bertumbuh secara optimal. Mengacu pada Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, salah satu indikator anak yang bertumbuh dan berkembang dengan baik hingga menginjak usia 2 tahun adalah sudah mampu berbicara dengan lancar. Terkadang orang tua yang sibuk sering kali membiarkan buah hati menggunakan gadget agar anak tetap anteng atau pun tidak rewel namun rupanya dengan hal itu anak- anak malah menjadi tidak aktif dan berpotensi tidak berkembang sesuai dengan usianya. Dokter yang tergabung di divisi Tumbuh Kembang- Pediatri Sosial Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI- RSCM itu menyampaikan sering kali dalam prakteknya sebagai praktisi kesehatan anak, masalah telat bicara ditemukan pada anak- anak yang terpapar penggunaan gadget sejak dini. Oleh karena itu, untuk mencegah agar anak- anak di bawah usia 2 tahun tidak mengalami keterlambatan atau tidak lancaran pada saat berbicara disarankan agar anak tidak diberi akses menggunakan gadget terlebih dahulu. Hal lain yang perlu diperhatikan dari kondisi anak yang telat bicara atau tidak lancar berbicara adalah nutrisi. Disarankan agar anak dengan kondisi tidak lancar bicara untuk bisa mengonsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Jika mengalami gangguan artikulasi, artinya makanan yang diberikan harus bisa menstimulasi anak mengunyah sehingga kemampuan otot- otot mulutnya bisa mendorong buah hati berartikulasi dengan baik. Selain telat bicara, ada banyak faktor lain yang perlu diperhatikan oleh orang tua guna memastikan anaknya bertumbuh dengan maksimal. Orang tua wajib memantau pertumbuhan dan perkembangan anaknya itu setidaknya mengikuti panduan di Buku KIA. Jika ternyata orang tua menyadari bahwa anak tidak memenuhi beberapa faktor yang ada di Buku KIA, maka sebaiknya orang tua segera melakukan intervensi dengan berkonsultasi kepada dokter anak. Intervensi wajib dilakukan untuk bisa memperbaiki kondisi yang belum terpenuhi oleh anak berdasarkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. (mth)
Kejati Maluku Tutup Penyidikan Kasus Pengadaan Mobil Damkar
Ambon, FNN - Kejaksaan Tinggi Maluku menutup penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran pengadaan mobil pemadam kebakaran di Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2016 senilai Rp5,5 miliar. "Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, jaksa tidak menemukan adanya unsur kerugian keuangan negara dalam perkara ini," kata Aspidsus Kejati Maluku M. Rudy, di Ambon, Sabtu. Dengan demikian Kejati Maluku menutup kasus anggaran pengadaan satu unit mobil pemadam kebakaran itu, katanya. Pengadaan satu unit mobil damkar tipe 4 tersebut, kat dia, secara khusus ditempatkan di dalam kawasan Bandara Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya. Selain memeriksa sejumlah saksi, tim penyidik Kejati Maluku turun ke lapangan untuk melihat kondisi riil mobil pemadam kebakaran tersebut. Menurut dia, pengadaan barang berupa mobil pemadam kebakaran di lapangan memang ada dan spesifikasinya sesuai dengan kontrak yang dibuat. "Jaksa penyidik juga telah meminta keterangan secara resmi Odi Orno selaku mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Maluku Barat Daya," ujarnya. Odi Orno saat itu memenuhi panggilan jaksa untuk dimintai keterangan pada tanggal 29 Januari 2021 dan yang bersangkutan langsung berhadapan dengan jaksa penyidik. (mth)
PDM Coffee Tapanuli Selatan Ikuti Lelang Kopi di Singapura
Sipirok, FNN - PDM (Pesantren Darul Mursyid) Coffee, Tapanuli Selatan (Tapsel) , salah satu produsen Kopi Arabika Sumatera Utara, mengikuti event lelang kopi imternasional di Singapore, "Lelang kopi itu diadakan Singapore Coffe Asociation dalam rangka Singapore International Coffee Convention dan Specialty Coffee Auction 2021 di Midview City, Singapora baru-baru ini," kata Kepala Bagian Pengembangan Usaha PDM Coffee, Fahmul Hidayat Hasibuan, di Sipirok, Sabtu. Ia mengatakan, seluruh negara produsen kopi terbaik di seluruh dunia seperti Brazil, Vietnam, Kolombia, India, Peru, Ethiopia dan lainnya ikut dalam even bergensi tersebut. Mengikut even ini secara virtual terkecuali para buyer dunia yang terdaftar dan terigestrasi yang bisa hadir untuk tatap muka, disebabkan pandemi COVID-19. "Namun sisi lain sistem itu, kata dia, cukup fair dan akuntable. Produsen kopi hanya mengirimkan sampel (30 kg) untuk di uji sekaligus promosi penjualan kepada buyer yang hadir," katanya. PDM Coffe beralamat di Sidapdap Simanosor Julu, Kecamatan SD.Hole mewakili Produsen Kopi Arabika Sipirok Sumatera Utara - Indonesia dalam even ini masuk nominasi. Bahkan sampel Kopi Arabika Sipirok sebanyak 30 kilo yang dikirim habis terjual dengan harga U$5/kg atau setara Rp72 ribu per kilo. "Menarik bukan soal lakunya, sampel Kopi Arabika Sipirok yang kita kirimkan dan informasikan "cupping score" nilainya 80,58. Ternyata setelah cek laboratoriun mesin sensory oleh panitia nilainya menjadi lebih baik yaitu 82,05," ungkapnya. Tidak diduga, tambahnya, belum selesai acara, manajemen PDM Coffee langsung banjir menerima pesan WhatsApp dari buyer beberapa negara yang salah satunya buyer asal Belgia disusul Belanda dan Polandia yang mengaku tertarik Kopi Arabika Sipirok. "Soal tawaran harga tidak masalah. Hanya saja permintaan kontrak Kopi Arabika Sipirok yang harus ditandatangani cukup besar 100 ton per tahun, sementara produksi masih lebih kurang 5 ton per bulan," katanya. "Kewalahannya disitu, dengan berat hati memang kami harus terpaksa mencancel memutus sepihak diakibatkan keterbatasan kami sendiri. Kami tidak putus asa, ini merupakan satu proses yang harus dihargai," tambahnya. Menurut dia, lelang kopi internasional yang di helat negara Singapore ini cukup baik diikuti dalam upaya mengembangkan bisnis khusus komoditi Kopi Arabika Sipirok Sumut-Indonesia. "Ada 8 produsen Kopi Arabika yang ada di Indonesia yang mengikuti lelang kopi internasional di Singapore diantaranya produsen kopi dari Sulawesi, Jawa, Bali dan Aceh di samping Sumut," katanya. (mth)
Kadinkes Bintan Pusing Peti Jenazah Pasien COVID-19 Meningkat
Bintan, Kepri, FNN - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Gama AF Isnaeni, merasa pusing karena kebutuhan peti jenazah untuk pasien COVID-19 meningkat tajam. "Pusing, setiap hari harus siapkan beberapa peti mati untuk jasad pasien COVID-19. Harganya sangat tinggi," kata Gama di Bintan, Sabtu. Ia menjelaskan harga satu peti jenazah pasien COVID-19 di atas Rp5 juta. Peti mati itu harus disiapkan Dinkes Bintan. Sementara anggaran yang tersedia di Dinkes Bintan terbatas. "Pemusaran dan peti mati tanggung jawab kami. Kalau pemakaman tanggung jawab BPBD," ujarnya. Gama mengemukakan jumlah pasien COVID-19 yang meninggal dunia akibat COVID-19 drastis meningkat pada Juni-Juli 2021. Sejak pandemi COVID-19 sampai sekarang jumlah pasien COVID-19 di Bintan yang meninggal dunia mencapai 108 orang. Lebih dari 50 persen pasien COVID-19 meninggal dunia pada Juni 2021 sampai sekarang. "Semalam ada lima orang yang meninggal dunia akibat COVID-19 sehingga menjadi 108 orang," katanya. Jumlah pasien COVID-19 di Bintan bertambah 77 orang sehingga menjadi 4.388 orang. Jumlah pasien yang sembuh 44 orang sehingg menjadi 3.695 orang. Jumlah kasus aktif di Bintan mencapai 585 orang. "Bintan sejak dua bulan lalu ditetapkan sebagai zona merah," ujarnya. (mth)
POPULER
