ALL CATEGORY

Eksepsi KPU Kalsel: MK Tak Berwenang Periksa Gugatan Sengketa Pilgub

Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang memeriksa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur (sengketa Pilgub) Kalsel hasil pemungutan suara ulang (PSU). “Menurut kami mahkamah tidak berwenang memeriksa permohonan,” kata kuasa hukum KPU Kalsel Hifdzil Alim saat membacakan jawaban termohon dalam sidang sengketa Pilgub Kalsel di gedung MK Jakarta, Jumat. Hal itu berdasarkan Pasal 2 Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang menjelaskan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilu, serta dalil pemohon yakni kubu Denny Indrayana dan Difriadi dalam sidang pada Rabu (21/7). Mengacu pada dalil pemohon, Hifdzil mengatakan bahwa dalil-dalil itu lebih dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu, bukan perselisihan hasil pemilu. Menurut Hifdzil, perihal-perihal yang disampaikan pemohon, yakni politik uang, dugaan oknum birokrasi dan aparat desa di seluruh kecamatan yang menyelenggarakan PSU yang dimanfaatkan, hingga intimidasi serta premanisme masuk dalam kriteria Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Hifdzil juga menyebut pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena persentase selisih perolehan suara dinilai tidak memenuhi syarat. Selain itu, katanya, permohonan pasangan Denny Indrayana dan Difriadi tidak jelas karena persidangan seharusnya memeriksa hasil pemilu, bukan politik uang seperti yang telah didalilkan. MK hari ini menggelar sidang sengketa Pilgub Kalsel dengan agenda sidang yaitu jawaban pihak termohon, yakni KPU Kalsel, pihak terkait dan pihak pemberi keterangan yaitu Bawaslu serta pengesahan alat bukti para pihak. Sebelumnya, sidang pendahuluan sengketa Pilgub Kalsel telah digelar di MK pada Rabu (21/7) lalu. Selain menyampaikan dalil permohonan, kubu Denny Indrayana–Difriadi menyertakan 610 alat bukti berupa kesaksian, empat telepon seluler, rekaman suara serta dokumen-dokumen pendukung. (mth)

Kirab Obor Olimpiade Berakhir di Tokyo Sebelum Upacara Pembukaan

Jakarta, FNN - Kirab Obor Olimpiade Tokyo mengakhiri perjalanannya di ibu kota Jepang, Jumat, beberapa jam sebelum upacara pembukaan, setelah menghabiskan sebagian besar dari 15 hari putaran terakhir tanpa melewati jalan raya dan jauh dari publik karena lonjakan kasus COVID-19. Gubernur Tokyo Yuriko Koike menghadiri upacara skala kecil untuk menandai kedatangan api Olimpiade tersebut sebelum melakukan perjalanan ke Stadion Nasional di mana Olimpiade malam ini akan dinyatakan resmi dibuka, tanpa penonton dan dengan kehadiran tamu VIP yang terbatas. Api Olimpiade, yang dibawa oleh sekitar 10.000 orang secara nasional sejak kirab dimulai pada akhir Maret lalu, akan dinyalakan dalam sebuah tempat semacam kuali besar selama upacara pembukaan. "Kami ingin menegakkan tindakan anti-COVID-19 yang ketat dan menggelar pertandingan yang memungkinkan atlet dari seluruh dunia untuk menunjukkan prestasi atletik yang luar biasa," kata Koike dalam acara yang diadakan di depan gedung pemerintah metropolitan Tokyo, sekitar tiga kilometer dari stadion, seperti dikutip dari Kyodo, Jumat. Ketua Komite Olimpiade Jepang Yasuhiro Yamashita termasuk di antara pembawa obor di lokasi, dan aktor kabuki Nakamura Kankuro menjadi pembawa obor terakhir pada putaran terakhir. Meskipun kirab obor yang mengelilingi Jepang selama 121 hari itu bertujuan untuk membangun kegembiraan menjelang Olimpiade setelah penundaan satu tahun karena pandemi, estafet di 20 kota dari 47 prefektur Jepang tidak dilakukan di jalan umum. Kirab obor dimulai di prefektur timur laut Fukushima dan menampilkan pembawa obor berusia antara 12 hingga 109 tahun. Api Olimpiade dinyalakan di Yunani dalam sebuah acara pada Maret tahun lalu tanpa penonton, tetapi estafet Yunani dibatalkan setelah kekhawatiran akan virus corona. Api tiba di Jepang pada 20 Maret 2020, empat hari sebelum Olimpiade Tokyo diundur. (mth)

Satgas Pamtas Bantu Warga Padamkan Kebakaran Dua Warung di Sambas

Pontianak, FNN - Personel Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wanara Sakti di Pos Pamtas Temajuk, Jumat sekitar pukul 00.45 WIB membantu memadamkan kebakaran dua unit warung makan milik warga di Dusun Camar Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalbar. "Kebakaran dua unit warung makan itu sontak mengagetkan warga Camar Wulan dan tidak mau tinggal diam personel kami yang berada di wilayah itu langsung memberi pertolongan dengan ikut memadamkan api dan melakukan evakuasi," kata Dansatgas Pamtas RI-MLY Yonif Mekanis 643/Wns, Letkol (Inf) Hendro Wicaksono, dalam rilis tertulisnya yang diterima di Pontianak, Jumat. Dia mengatakan dua unit warung yang ludes terbakar itu milik Rasadi dan Basriah warga setempat. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut dan identifikasi sementara penyebab terjadi kebakarannya diduga akibat korsleting arus listrik. Atas kejadian itu, Dansatgas juga menyampaikan ucapan turut bersimpati atas musibah kebakaran tersebut. "Satgas pamtas Yonif Mekanis Mekanis 643/Wns akan selalu responsif mengerahkan personel untuk memberikan bantuan pasca terjadinya kebakaran dan siap membantu mendirikan ulang warung milik masyarakat tersebut," katanya. Ia menambahkan, kegiatan ini bertujuan untuk meringankan masyarakat perbatasan yang terkena musibah, Satgas Pamtas akan selalu hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat."Hal itu merupakan wujud kecintaan kami terhadap masyarakat, mengabdi tulus ikhlas kepada bumi pertiwi," ujarnya. Sementara itu, Danpos Temajuk Letda (Inf) Bayu menambahkan, kerugian yang dialami korban kebakaran, yaitu dua unit warung terbakar diperkirakan mencapai sekitar Rp200 juta. "Sesuai arahan Dansatgas, kami di Pos Temajuk siap membantu masyarakat yang terkena musibah kebakaran dari mulai evakuasi sampai dengan pendirian kembali warung tersebut," ujarnya. Rasadi pemilik warung mengucapkan banyak terima kasih kepada Satgas Pamtas yang bergerak cepat membantu memadamkan api dan proses evakuasi barang-barang miliknya. "Terima kasih bapak-bapak TNI yang telah membantu kami masyarakat yang mengalami musibah," katanya. (sws)

Mendagri Imbau Kepala Daerah Manfaatkan Keuangan Pemda untuk COVID-19

Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau seluruh kepala daerah untuk memanfaatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah (pemda) yang sudah ada untuk penanganan COVID-19, tanpa harus menunggu dari pemerintah pusat. "Kalau apa-apa menunggu dari pusat saya kira akan lambat karena pusat memikirkan semua daerah. Daerah juga memiliki kapasitas keuangan yang bisa dimanfaatkan," kata Mendagri dalam keterangan video yang diterima Jumat. Hal itu disampaikan Tito saat mendampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam rapat pengarahan penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Barat melalui konferensi video dari Jakarta, Kamis (22/7). Beban pandemi COVID-19 yang sedang dialami seluruh daerah di Indonesia dapat ditanggung bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Pemda Jawa Barat juga dapat menggunakan anggaran daerah untuk penguatan kapasitas kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19, kata Tito. "Anggaran, baik untuk penguatan kapasitas kesehatan kemudian termasuk obat-obatan, ini sebetulnya dapat digunakan anggaran-anggaran dari daerah juga. Jadi kita bagi beban, sharing burden," jelasnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi terkait penyerapan anggaran penanganan pandemi COVID-19. "Kemarin juga kami mendapat ‘surat cinta’ dari Pak Mendagri, sudah kami evaluasi, Pak Mendagri," kata Ridwan. Ridwan mengatakan pihaknya telah menyiapkan dana untuk kapasitas kesehatan di Jawa Barat. Namun, banyak rumah sakit yang terlambat mengajukan permintaan pembayaran pelayanan kesehatan. "Mayoritas itu karena rumah sakit-rumah sakitnya itu tidak mengajukan; (rumah sakit) telat, Pak. Sudah saya tegur juga," tambahnya. Lambannya pihak rumah sakit dan fasilitas kesehatan (faskes) yang mengajukan tagihan pembayaran untuk kasus COVID-19 tersebut menyebabkan penyerapan anggaran kesehatan Pemda Jabar belum mencapai target. "Jadi uang kita itu standby tapi kami tidak bisa mencairkan kalau rumah sakitnya tidak meminta. Sehingga yang tadinya target dari Kemendagri ke atas 50 persen, ini terpenuhi kurang lebih baru 34 persen," ujar Ridwan Kamil. Jawa Barat termasuk satu dari 19 gubernur yang mendapatkan surat teguran dari Mendagri karena pemda kurang cepat dalam menyerap anggaran terkait penanganan COVID-19. Selain Jabar, provinsi yang mendapat surat teguran Kemendagri ialah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua. (sws)

Gubernur Gorontalo dan Istrinya Umumkan Positif COVID-19

Gorontalo, FNN - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengumumkan dirinya bersama istri Idah Syahidah telah positif tertular Coronavirus disease 2019 atau COVID-19. "Karena ada informasi dokter saya, para ajudan dan orang-orang dekat saya terpapar corona, maka saya minta diswab PCR. Hasilnya pada tanggal 21 Juli, Rabu malam, sekitar pukul 19.30, saya bersama ibu dinyatakan positif," ucapnya yang disampaikan melalui siaran langsung pada akun Facebook Humas Pemprov Gorontalo dari kediaman pribadi gubernur di Kelurahan Moodu, Kota Gorontalo, Jumat. Begitu mengetahui hasil swab diri dan istrinya positif, gubernur langsung meminta tim dokter melakukan pemeriksaan kondisi fisik. Menurutnya, hasil pemeriksaan saturasi oksigen berada di angka 97 atau normal, termasuk dilakukan CT-scan paru-paru. Ia dan istrinya hanya diminta untuk isolasi mandiri sambil menunggu hasil uji PCR-nya negatif. "Malam itu saya sempat saya stres sehingga agak susah bernafas. Saya ingat pesan Gubernur Maluku dan mantan Danrem 133 untuk menggosok minyak kayu putih ke hidung. Rasanya cukup pedas, tapi cukup membantu," ujarnya. Rusli mengisi masa isolasi mandiri dengan berolahraga di rumah serta tetap memimpin rapat bersama para kepala dinas secara virtual. Sebelumnya, ada dua ajudan, satu personel humas, satu dokter pribadi dan sejumlah petugas rumah dinas gubernur yang terpapar COVID-19. Hingga kini, kata Rusli, semuanya dalam kondisi sehat atau tanpa gejala dan sedang mengikuti isolasi terpusat di fasilitas milik pemprov. (sws)

Anggota DPRD Apresiasi Gedung Sekolah Jadi Isolasi di Surabaya

Surabaya, FNN - Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i mengapresiasi rencana pemerintah kota setempat menjadikan gedung sekolah sebagai tempat isolasi bagi warga yang terpapar COVID-19. "Saya apresiasi rencana pemkot itu dengan catatan, memang tidak ada tempat lain yang memadai yang dekat dengan perkampungan," kata Imam Syafi'i di Surabaya, Jumat. Selain itu, lanjut dia, gedung sekolah tersebut juga dalam keadaan kosong, karena tidak dipakai untuk proses belajar mengajar secara tatap muka, karena saat ini masih daring. "Yang paling penting juga ada jaminan virusnya tidak menyebar ke warga yang tinggal di sekitar gedung sekolah yang dipakai sebagai tempat isolasi pasien COVID-19," ujarnya. Imam mengatakan, fakta menunjukkan penularan COVID-19 pada klaster rumah tangga di Surabaya masih tinggi, dan sampai saat ini belum bisa dikendalikan. Kalau hal itu dibiarkan, maka dikhawatirkan korban meninggal dunia akan semakin bertambah. "Di Surabaya banyak warga tinggal dikampung yang semakin berisiko untuk menjalani isolasi mandiri, karena banyak rumah yang berdempetan. Kamar tidak hanya dijadikan ruang tidur, melainkan bercampur dengan aktivitas lainnya," kata Imam. Politisi Partai Nasdem ini menambahkan, gedung sekolah merupakan tempat yang cukup representatif kalau difungsikan sebagai tempat isolasi. "Gedung sekolah ada ruang-ruang kelas yang terpisah," katanya. Namun Imam mengingatkan kepada Pemkot Surabaya untuk memastikan bahwa gedung sekolah dalam kondisi aman dan steril setelah tidak lagi difungsikan sebagai tempat isolasi. "Seperti disampaikan oleh para ahli, kalau virus corona tidak bisa bertahan lama ketika menempel pada benda mati. Karenanya harus disemprot disinfektan setelah selesai digunakan," katanya. Selain mencegah resiko penularan terhadap siswa sekolah, lanjut dia, upaya tersebut juga untuk menyakinkan wali murid soal keamanan kesehatan anaknya ketika bersekolah nantinya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan pihaknya telah mengambil sejumlah langkah demi memutus penyebaran wabah yang sedang mendunia tersebut, di antaranya menyiapkan tempat isolasi mandiri di berbagai tempat publik, salah satunya gedung sekolah. Menurut Eri, pemilihan lokasi sekolah itu penting dilakukan sebab bangunannya sudah menjadi per ruangan dan juga fasilitas toilet juga sudah tersedia. "Di setiap ruangannya juga sudah ada ventilasi maupun AC-nya," katanya. (sws)

CDC Dukung Manfaat Vaksin J&J di Tengah Laporan Gangguan Sistem Saraf

Washington, FNN - Meski gangguan sistem saraf langka muncul di sejumlah penerima vaksin COVID-19 Johnson & Johnson, manfaat vaksin lebih besar ketimbang risikonya, menurut panel penasihat Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AS (CDC), Kamis (22/7). Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) pekan lalu menambahkan peringatan lembar fakta untuk vaksin dosis tunggal J&J, yang menyebutkan bahwa data menunjukkan adanya peningkatan risiko sindrom Guillain-Barre (GBS) dalam enam pekan setelah vaksinasi. Panel penasihat CDC mengevaluasi manfaat dan risiko vaksin J&J setelah ada laporan awal soal GBS ini dari orang-orang yang telah menerima vaksin tersebut. Mengingat kemungkinan kaitan antara GBS dan vaksin, CDC akan kembali mempertimbangkan penggunaan vaksin J&J untuk mengatakan bahwa pasien dengan riwayat GBS terlebih dahulu harus melihat ketersediaan vaksin berbasis mRNA dari Pfizer-BioNTech dan Moderna, kata pejabat CDC. FDA mengutip 100 laporan awal GBS pada penerima vaksin J&J, termasuk 95 kasus serius yang mengharuskan penderita dirawat inap dan satu laporan kematian. Pihak J&J pada Kamis mengatakan bahwa manfaat yang diketahui dari vaksin buatannya lebih besar ketimbang potensi risiko yang diketahui. Anggota kelompok kerja Komite Penasihat untuk Praktik Imunisasi (ACIP) CDC menyatakan "dukungan kuat" untuk melanjutkan penggunaan vaksin J&J, kata Sarah Mbaeyi dari CDC saat pertemuan panel. CDC juga akan memperbarui sejumlah beberapa materi komunikasinya tentang vaksin tersebut, termasuk informasi untuk penyedia medis kepada pasien tentang keamanan vaksin dan pertanyaan yang kerap muncul, katanya. (sws)

Dinkes Akui Wali Kota Bandung Masuk RS Bukan Karena COVID-19

Bandung, FNN - Dinas Kesehatan Kota Bandung, Jawa Barat, mengaki bahwa Wali Kota Oded M Danial dirawat di rumah sakit (RS) setelah mengalami gangguan kesehatan, namun bukan karena terinfeksi COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung Ahyani Raksanagara di Bandung, Jumat menjelaskan bahwa Oded mengalami gejala asam lambung. "Bukan (COVID-19), sebetulnya awalnya medical check up, dan sekaligus diobservasi," katanya. Ahyani mengatakan, akhir-akhir ini Oded memang beberapa kali mengeluhkan asam lambung yang dialaminya tersebut. Bahkan, pada saat rapat Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bandung, kata dia, Oded mengeluh mengalami sakit. "Beberapa kali memimpin ratas (rapat terbatas), dia bilang tidak enak lambung, asam lambung," kata Ahyani. Oded dikabarkan dirawat sejak Rabu (21/7). Pada hari itu Oded diketahui batal menghadiri sejumlah kegiatan pimpinan. Oded terakhir muncul di hadapan publik pada Senin (19/7) pada saat kegiatan pertemuan dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi atas adanya PPKM Darurat. Setelah itu pada Selasa (20/7), Oded melakukan kegiatan Shalat Idul Adha di Rumah Dinas Wali Kota Bandung atau di pendopo di Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung. (sws)

Kemenkumham Sulsel Buka Konsultasi Layanan Perdata

Makassar, FNN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan membuka konsultasi layanan perdata yang difasilitasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto membuka langsung kegiatan tersebut yang digelar secara virtual, di Makassar, Kamis, mengatakan, layanan konsultasi perdata itu adalah bagian dari tugas dan fungsi Kemenkumham dalam memberikan pelayanan hukum. "Kami menjaring aspirasi penerima layanan perdata di wilayah Sulsel terutama para notaris," katanya. Kakanwil Harun mengapresiasi kinerja Direktorat Teknologi Informasi AHU dalam peningkatan kualitas layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Sulsel. Menurutnya, ada sembilan tugas dan fungsi AHU pada kantor wilayah yang akan didiskusikan, yakni layanan legalisasi, yayasan, perkumpulan, layanan kurator, wasiat/harta peninggalan, penerjemah tersumpah, layanan fidusia, dan badan hukum. Beberapa narasumber diantaranya, Direktur Teknologi Informasi Ditjen AHU Sri Yuliani yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Sulsel. Sri Yuliani didampingi oleh Kasubdit Badan Hukum Direktorat Perdata Laila Yunara. Peserta kegiatan berasal dari pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sulsel, anggota Majelis Pengawas wilayah notaris (MPWN) Sulsel, anggota Majelis Kehormatan Wilayah Notaris (MKNW) Sulsel, penyuluh hukum, dan jajaran bidang pelayanan hukum. Sri Yuliani mengawali diskusi terkait isu strategis pendirian Perseroan Perorangan dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Ia menjelaskan, bahwa kedua bentuk badan usaha ini tidak memerlukan akta notaris, cukup dengan pernyataan pemohon. Akan tetapi nantinya ketika usaha tersebut berkembang dan pendirinya lebih dari satu orang atau jumlah modal meningkat lebih dari Rp5 miliar akan tetap butuh peran notaris, mengubah dari bentuk perorangan dan menjadi persekutuan modal. Perseroan perorangan merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM yang ingin menjalankan usaha secara mandiri namun tetap berbadan hukum. Sedangkan Bumdes secara teknis diverifikasi oleh Kemendes dan Kemenkumham yang akan menerbitkan status badan hukumnya. Terkait Aplikasi AHU, Sri menjamin Pelayanan Terpadu AHU Online, telah memperoleh penghargaan dari Kemenpan RB kategori Unit Penyelenggara Pelayanan Peraih Kategori A. Sistem Informasi pada Ditjen AHU saat ini dalam upaya integrasi dengan sejumlah sistem data pada kementerian dan lembaga negara terkait. Seperti LKPP, Kementerian Desa, dan Kementerian Koperasi. Salah seorang penanggap, notaris Ria Trisnomurti menyambut baik kebijakan tersebut sebagai dukungan pada sektor UMKM. Senada dengan penanggap yang lain ia mengusulkan agar Kemenkumham gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait kebijakan tersebut. Menanggapi hal tersebut, Kasubdit Badan Hukum Laila Yunara berharap Penyuluh Hukum sebagai perpanjangan Ditjen AHU di wilayah dapat sebagai narasumber bagi masyarakat terkait kebijakan layanan perdata. Kepala Divisi Yankum, Anggoro Dasananto yang memandu acara menyampaikan kesiapan untuk menjadi narasumber di Sulsel terkait sosialisasi layanan perseroan perorangan dan Bumdes. (sws)

UI Dibungkam: Runtuh atau Bangkit

Oleh Ahmad Dayan Lubis Medan, FNN - Sejarah yang membentang panjang menunjukkan bahwa UI dan seluruh elemennya hingga hari ini memiliki kontribusi yang besar bagi bangsa ini. Sebagai salah satu kampus terkemuka di Indonesia, suaranya selalu mampu mewakili puluhan kampus lainnya di Indonesia. Pengaruh UI, Suara Kritis dan Pembungkaman Dari sisi gagasan-gagasannya, daya tekannya, dan bahkan kekuatan gelombang protesnya lebih kuat. Karena itu bagi penguasa mematikan atau membungkam UI menjadi sangat penting ketika ingin suara-suara kritis hilang. Ketika suara kritis hilang kekuatan oligarki dan kawan-kawannya semakin leluasa berbuat sesukanya. Apalagi jika sudah tidak ada kritik yang memiliki power di tengah dominannya relasi kuasa antara oligarki ekonomi dan oligarki politik. Sebagai seorang aktivis yang berasal dari UIN Jakarta saya melihat, merasakan dan mengakui power UI di hampir setiap episode gerakan. Misalnya ketika tahun 1997 hingga tahun 1998. Kampus kampus lain sudah bergerak berbulan-bulan dari kampus ke kampus tetapi ketika UI belum bergerak memang berbeda daya pengaruhnya. Tetapi ketika UI sudah bergerak pengaruhnya begitu terasa. Kendati pun gagasannya sama atau bahkan lebih brilliant akan berbeda jika itu muncul dari UI (sebenarnya ada juga beberapa kampus lain, tetapi konteks tulisan ini adalah UI, maka itu yang saya sebut). Itulah sebabnya, teman-teman yang mengerti peta gerakan dan jujur tak jarang merekamkan pikiran dan gagasannya ke UI, lalu suara itu datang dari the yellow jaket. Atau ada juga yang lebih lihai, biarkan UI ikut menyuarakan di babak akhir. Sebab anak UI, jika kemudian jadi tokoh biasanya memang karena kapasitasnya dan integritas, bukan karena mulutnya yang besar dan selalu menyebut nyebut dirinya aktivis. Lihat saja tokoh mahasiswa 98. Yang sibuk ngaku-ngaku dan minta diakui dengan mulut besarnya siapa? Padahal dia berkhianat kepada cita-cita reformasi. Mungkin ini ciri calon mahasiswa yang tersingkir dari testing masuk Perguruan tinggi ternama. Kembali ke UI, karena itu mematikan suara kritis dari UI itu semacam 'plandemi' yang sesungguhnya satu paket dengan mutilasi pilar reformasi. Asal tahu saja, ini pos-pos terakhir yang tersisa. Skenarionya. Naiklah jadi petinggi UI orang yang lemah tetapi kuat syarat akademiknya sehingga memenuhi syarat. Kemudian buat ia menjatuhkan dirinya sendiri karena kelemahannya. Lalu tsunami bullying meraksasa dan dia mundur. Anda tahu apa yang terjadi? Pilar-pilarnya rontok seketika. Memakai jaket kuning itu memalukan, aktivisnya bahkan tidak kritik petingginya tetapi yang lain. Pesannya, kritik mereka tentang the king of lip itu hanyalah banjir kecil yang coba menghantam tembok raksasa. Ya keok, airnya balik ke Depok. Suara itu tidak perlu didengar dan tidak berpengaruh. Anak UI yang kritis, malu, jaket kuning mulai pudar, akhirnya lemah dan pos-pos terakhir sudah di ambang sore yang gelap. Masukkan kepalanya ke dalam comberan, maka jasnya akan kotor dan bau sebagai tetesan dari air got. Baunya semakin menyengat ke segala penjuru. Bangkitlah UI Bersama Darah Juang Rakyat Maka, anak UI dan seluruh jiwa pejuang yang ada di dalamnya harus segera bangkit sebelum lonceng kematian benar benar berbunyi. Belum terlambat. Nama besarmu takkan bisa dengan mudah pudar. Sejarah tidak akan pernah mengingkari itu. Kamu kebanggaan rakyat Indonesia. Darahmu merah dengan jiwa pejuang. Kepadamu ratusan juta rakyat berharap dan masih percaya. Bangunlah jiwamu, majulah serentak, bangsa ini menantimu. Terhadap semua bully-an, anggaplah itu tamparan keras yang membangkitkan gairahmu. Tak perlu kau ingkari. Aku menanti gerakanmu yang spektakuler, cerdas, dan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Mereka bermain. Namun permainan mereka dibongkar, dipatahkan, dicuci. Horas laeku di UI. Izinkan aku sapa engkau lae, itu panggilan sayang kami yang di dalamnya tersimpan kepercayaan dan harapan. Jangan banyak kali lagi melamun, menyesal, apalagi air mata lemah. Bangun jiwamu. Kami pecinta merah putih bersamamu. Merah putih bendera kita, bintangnya jauh di atas malam hari. Tidak dekat. Bangkitlah jiwamu! Penulis, Pemerhati Kampus Perjuangan.