ALL CATEGORY
BPKN Sebut Kerugian Konsumen pada 2021 Capai Rp1,06 Triliun
Jakarta, FNN - Komisioner Penelitian dan Pengembangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Anna Maria Tri Anggraini mengatakan total kerugian konsumen sejak Januari hingga 22 Juli 2021 mencapai Rp1,06 triliun. “Ini angka yang sangat fantastik yang perlu menjadi catatan bagi pemerintah terkait dengan kerugian yang dialami konsumen,” ujar Anna di Jakarta, Kamis. Ia menjelaskan kategori pengaduan paling tinggi terjadi pada jasa keuangan 2.050 kasus, diikuti jasa e-commerce 364 kasus, perumahan 145 kasus, jasa telekomunikasi 36 kasus dan jasa transportasi 20 kasus. Berdasarkan pengaduan itu, lanjut dia, sesuai peran dan fungsinya, maka BPKN memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan pelbagai persoalan terkait hak-hak konsumen. Namun, berdasarkan data BPKN yang dikeluarkan sejak tahun 2005 sampai Juni 2021, jumlah tanggapan atau rekomendasi BPKN yang ditindaklanjuti pelaku jasa masih minim. Menurut dia, dari sebanyak 207 rekomendasi BPKN, hanya 46 yang mendapatkan respon, sisanya sebanyak 161 belum ditanggapi oleh pemerintah. Anna juga memaparkan beberapa isu yang perlu dicermati untuk menyelesaikan berbagai masalah atas perlindungan konsumen yang masih muncul dan terus berulang. Pertama, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam penggunaan produk baik berupa barang maupun jasa. Oleh karena itu, pelaku usaha harus menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dari paparan virus COVID-19, serta memberikan kepastian akses informasi yang jelas dan lengkap untuk menghindari kasus insiden perlindungan konsumen. Selain itu, terdapat kepastian perlindungan terhadap data pribadi konsumen agar kepercayaan konsumen makin meningkat dan sering menggunakan jasa layanan publik. Kedua, konsumen memiliki hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tak diskriminatif sesuai dengan regulasi maupun peraturan perundangan yang berlaku. Untuk itu, konsumen berhak mendapatkan layanan secara baik dan tak diskriminatif sesuai UU tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) No 8 tahun 1999, hak terhadap aksesibilitas sesuai UU No 8 tahun 2016, serta hak pelayanan khusus konsumen rentan (disabilitas, orang tua, anak-anak, wanita hamil, dan lain-lain). Isu ketiga yang perlu diperhatikan adalah konsumen memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. "(Yaitu) terkait tanggung jawab sepanjang rantai nilai layanan publik apabila terjadi insiden, pihak mana saja yang bertanggung jawab? Apakah pemilik platform? Pelaku usaha? ataukah tanggung jawab masing-masing Kementerian/Lembaga sebagai regulator," katanya. (mth)
Kamboja Akan "Lockdown" Area Perbatasan dengan Thailand
Phnom Penh, FNN - Kamboja akan memberlakukan penguncian (lockdown) di delapan provinsi yang berbatasan dengan Thailand mulai tengah malam pada Kamis. Penguncian area perbatasan itu dilakukan dalam upaya untuk mencegah penyebaran virus corona varian Delta di negara Asia Tenggara itu. Perdana Menteri Hun Sen pada Rabu malam (28/7) menandatangani perintah untuk penguncian, yang melarang warga meninggalkan rumah mereka, berkumpul dalam kelompok dan melakukan bisnis, kecuali bagi mereka yang terlibat dalam pengoperasian maskapai penerbangan. "Penguncian sementara ... bertujuan untuk mencegah penularan berbasis komunitas dari varian baru COVID Delta," kata Hun Sen dalam perintah yang diunggah di Facebook. Pos-pos pemeriksaan perbatasan dengan Thailand juga akan ditutup kecuali untuk memungkinkan pengangkutan barang dan dalam keadaan darurat, kata Hun Sen. PM Kamboja itu juga menyebutkan bahwa penguncian tersebut akan berlangsung hingga 12 Agustus. Sejumlah provinsi di area perbatasan yang terkena dampak penguncian adalah Koh Kong, Pursat, Battambang, Pailin, Banteay Meanchey, Oddar Meanchey, Preah Vihear dan Siem Reap. Kamboja sebelumnya berhasil menahan sebagian besar penularan virus corona hampir sepanjang tahun lalu, tetapi wabah yang pertama kali terdeteksi pada akhir Februari telah meningkatkan total kasus COVID-19 di negara itu menjadi 75.152, dengan 1.339 kematian akibat infenksi virus corona. Negara tetangga Kamboja, Thailand, juga menghadapi suatu wabah yang parah yang didorong oleh virus corona varian Delta, yang pertama kali terdeteksi di India. Thailand telah berulang kali melaporkan jumlah rekor kasus harian COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir. (mth)
Internet Ubah Pola Operasional Perusahaan Migas
Jakarta, FNN - Tenaga Ahli SKK Migas Heri Margono mengatakan transformasi digital berbagai aspek operasional di lingkungan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi telah berlangsung sejak tahun 201, mengubah pola operasi perusahaan migas. “Digitalisasi proses di SKK Migas merupakan bagian dari implementasi rencana dan strategi Indonesia Oil and Gas (IOG) 4.0 untuk mewujudkan target jangka panjang 2030, yaitu produksi minyak 1 juta barel dan gas 12 BSCF," kata Heri Margono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Heri menambahkan berbagai kegiatan perizinan di SKK Migas kini telah dilakukan secara digital melalui kebijakan pelayanan satu pintu (ODS). Bahkan saat ini hampir seluruh operasional utama hulu migas telah terintegrasi dan terpantau melalui pusat operasi terintegrasi (IOC), seperti pengeboran, operasional produksi, monitoring pengapalan, monitoring lifting, hingga inventory. Sedangkan untuk proses pengadaan barang dan jasa juga telah dilakukan secara digital melalui centralized integrated vendor database (CVID). “Peran sumber daya manusia sangat besar dalam setiap proses dan setiap jenjang digitalisasi yang dilaksanakan oleh SKK Migas maupun kontraktor kontrak kerja sama (KKKS)," ujar Heri. Dia mengungkapkan hulu migas sebagai industri yang padat teknologi menjadi salah satu industri yang telah menerapkan konsep Industri 4.0 dalam setiap kegiatan operasional. “Targetnya produktivitas akan meningkat, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan daya saing industri hulu migas," pungkas Heri. CEO Nusantrics Sharlini Eriza Putri menegaskan meski teknologi memudahkan pekerjaan, namun teknologi bukan jawaban dan bisa menjadi simalakama karena ada berbagai macam teknologi, sehingga manusia harus bisa memilih yang terbaik. “Di hulu migas ada teknologi injeksi uap EOR dan lainnya, namun teknologi tersebut kemungkinan hanya bisa mengambil 30 persen dari potensi hulu migas. Mencari teknologi yang lain tentu harus dilakukan, termasuk teknologi yang berasal dari alam," tegas Sharlini. Lebih lanjut dia mengungkapkan pekerjaan hulu migas di luar negeri telah menggunakan bioteknologi memanfaatkan bakteri dan mikroorganisme untuk dapat mengangkat minyak di dalam tanah. Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Indonesia membutuhkan minyak dari 1,66 juta barel menjadi sebanyak 3,97 juta barel pada 2050. Sementara saat ini hanya 20 cekungan yang beroperasi dari total 128 cekungan yang ada di Indonesia. Bahkan, masih terdapat 68 cekungan yang belum dieksplorasi. Pemerintah berupaya meningkatkan produksi migas di dalam negeri melalui beberapa strategi, seperti menahan penurunan produksi dari lapangan yang sudah ada, akselerasi pengembangan lapangan, implementasi teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR), dan eksplorasi untuk menemukan lapangan migas baru. (mth)
Indonesia Sudah Lampu Kuning, Anis Matta: Kita Harus Hati-Hati Membaca Tanda-Tanda Ini
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, krisis akibat pandemi Covid-19 saat ini sudah memasuki rute ketiga, yakni tahapan krisis sosial. Jika pemerintah tidak tanggap, maka krisis sosial akan berlanjut menjadi krisis politik. "Tanda-tandanya menunjukkan bahwa kita ada di lampu kuning. Pandemi sudah menyebabkan krisis ekonomi, dan sekarang berlanjut pada krisis sosial. Kita harus berhati-hati membaca tanda-tanda ini, tanpa bermaksud saling menyalahkan, karena pada akhirnya merupakan tantangan bagi kita semuanya sebagai bangsa," kata Anis Matta saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talk 09 dengan tema 'Pandemi Berlanjut Akankah Memicu Krisis Sosial di Jakarta, Rabu (29/7/2021) petang. Dalam diskusi yang dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Sumber Daya Indonesia 2015-2016 Rizal Ramli, Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Menkes) Siti Nadia Tarmizi dan Clinical Epidemilog Ahlani Institute Tifauzia Tyassuma itu, Anis Matta mengingatkan, krisis ekonomi saat ini menyebabkan gelombang PHK besar-besaran dan angka kemiskinan naik 50 persen. Menurut Anis Matta, suasana jiwa masyarakat (public mood) saat ini diliputi kesedihan, ketakutan, kemarahan dan frustasi. Kondisi tersebut bisa saja berbuah pada ledakan sosial dan krisis politik, apabila tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah. Di samping itu, ternyata vaksinasi tidak mampu mencegah munculnya varian baru. Vaksin terlihat kalah kuat dari varian baru yang terus bermunculan, sehingga masih dibutuhkan beberapa kali vaksin lagi. "Ini menyangkut daya tahan fiskal dan kapasitas pemerintah. Pandemi menyedot anggaran sedemikian rupa, sementara pada waktu yang sama menutup sebagian besar sumber pendapatan pemerintah," ujarnya. Situasi saat ini, lanjut Anis Matta, tentu saja menjadi ujian dan tantangan yang sulit bagi pemerintah. Apalagi jika melihat tanda-tanda, krisis terlihat akan semakin membesar. "Pertanyaan yang sulit dijawab, berapa lama pemerintah bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Daya tahan fiskal pemerintah, apakah mampu mengatasi persoalan ini, karena krisis akan jauh lebih besar dari yang diperkirakan," katanya. Hal senada disampaikan Clinical Epidemilog Ahlina Institute Dr. Tifauzia Tyassuma mengatakan, bahwa situasi sekarang sudah memasuki krisis sosial dan di khawatirkan akan terjadi chaos (kerusuhan) di masyarakat. "Ini yang paling kita khawatirkan, kita mesti bersama-sama segera bahu-membahu untuk mencegah, jangan sampai krisis sosial ini menjadi chaos," kata Tifauzia. dr Tifa, sapaan akrab Tifauzia Tyassuma memprediksi pandemi tidak akan selesai pada 2022, karena virus Corona terus melakukan mutasi dan membentuk varian-varian baru, termasuk varian lokal Indonesia. "Siap-siap saja pandemi ini akan berjalan lama, sedikitnya butuh waktu antara 3-5 tahun lagi. Artinya ketika masih Pilpres, pandemi masih ada dengan asumsi terjadi mutasi-mutasi dan pemerintah belum ada solusi pengendalian sama sekali," katanya. Menko Maritim dan Sumber Daya Indonesia 2015-2016 Rizal Ramli menilai, pemerintah salah langkah dalam menerapkan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 selama ini. Sejak awal seharusnya pemerintah menerapkan lockdown lakukan lockdown agar Covid-19 tidak menyebar. Bukan sebaliknya, bongkar pasang istilah dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB Ketat, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), PPKM Mikro, PPKM Darurat, sampai terakhir PPKM Level 4. “Di seluruh dunia efektif mengendalikan pandemi ini sederhana kok lockdown. Iya kan nanti kalau udah berkurang ya nggak ada lockdown. Nanti kalau ada pandemi lagi ramai lagi atau virus baru lagi variasi baru ya lockdown lagi,” ujar Rizal Ramli. Apabila kebijakan lockdown diterapkan ketika itu, kata Rizal Ramli, cost (biaya) yang dikeluarkan pemerintah tidak akan sebesar sekarang mencapai Rp 1.035 triliun, tapi cukup merogoh kocek Rp 415 triliun dan Covid-19 bisa dikendalikan. "Lockdown hanya butuh Rp 415 triliun, itu buat kasih makan rakyat dan kasih obat-obatan gratis. Saya (merasa) aneh. Di seluruh dunia ada nggak sih, yang menyelesaikan kasus krisis tapi dengan ganti istilah doang? Mohon maaf kagak ada," tegas Rizal Ramli. Juru Bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, peningkatan kasus Covid-19 saat ini, karena ada mutasi baru varian Delta dari India, sehingga pemerintah perlu mengencangkan kembali pelaksanaan rem darurat melalui PPKM. "PPKM Darurat Level 4 hingga 1 itu sesuai dengan rekomendasi WHO. Upaya ini untuk menurunkan mobilitas, bukan menghentikan, karena mobilitas ini memfasilitasi varian virus menyebar ke seluruh daerah. Sehingga kasus di daerah secara cepat meningkat dalam jumlah besar," kata Siti Nadia. Pemerintah menilai penerapan PPKM Darurat berdasarkan level ini tidak mengganggu aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat, karena diterapkan di level RT/RW, desa/kelurahan atau kecamatan saja. "Di level yang paling terkecil sangat memungkinkan untuk melakukan mengawasi arus keluar masuk di wilayah tersebut," pungkas Juru Bicara Kemenkes ini. (sws)
Versi Webometrics: Universitan Indonesia Perguruan Tinggi Terbaik
Depok, FNN - Universitas Indonesia (UI) menempati peringkat pertama sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia, menjadi satu-satunya perguruan tinggi Indonesia yang masuk dalam top 10 perguruan tinggi terbaik di Asia Tenggara yaitu peringkat ke-9. "UI dinilai terbaik dalam hal keterbukaan akses publikasi ilmiah, sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat dunia melalui jaringan internet," kata Kepala Biro Humas dan KIP UI Dra Amelita Lusia, MSi CPR dalam keterangannya di Depok, sebagaimana dikutip dari Antara. UI juga berada di posisi 729 di dunia versi Webometrics Ranking of World Universities edisi Juli 2021. Ia mengatakan, pencapaian peringkat tersebut berdasarkan atas keberhasilan UI dalam memenuhi penilaian webometrics yang terdiri atas tiga indikator penilaian yang dipergunakan. Ketiga indikator tersebut, yaitu visibility impact atau web contents impact (dengan bobot 50 persen) merupakan jumlah jaringan eksternal (subnets) yang terhubung ke halaman web institusi (dinormalisasi dan kemudian dipilih nilai maksimum). Selanjutnya openness (dengan bobot 10 persen) merupakan jumlah kutipan dari 210 penulis teratas yang bersumber dari Google Scholar, dan excellence (dengan bobot 40 persen) merupakan jumlah artikel publikasi ilmiah karya sivitas akademika yang terindeks pada jurnal internasional bereputasi tinggi dengan sumber dari Scimago. Dari indikator tersebut, dalam hal visibility atau dampak dari konten-konten yang berada di website, UI meraih ranking 436 dunia. Kemudian pada indikator excellence yaitu jumlah artikel publikasi ilmiah yang terindeks pada Scimago, UI berada di peringkat 1.250. Pada indikator openness berupa jumlah kutipan dari peneliti terbaik, UI berada di peringkat 761 dunia. Webometrics merupakan sistem pemeringkatan yang dilakukan berbasis website terhadap perguruan tinggi se-dunia. Pada laman resminya, webometrics melansir bahwa kehadiran dan visibilitas web dapat dijadikan indikator kinerja global sebuah universitas. Indikator tersebut mempertimbangkan komitmen pengajaran, hasil penelitian, prestise internasional, hingga hubungan dengan masyarakat, termasuk sektor industri dan ekonomi, hingga universitas. Pemeringkatan Webometrics dilakukan oleh Cybermetric Lab yang merupakan kelompok penelitian milik Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), badan penelitian publik terbesar di Spanyol, terhadap lebih dari 31.000 Institusi Pendidikan Tinggi dari lebih 200 negara di dunia. Sejak tahun 2004, Ranking Web (atau Webometrics Ranking) diterbitkan dua kali setahun, dengan data yang dikumpulkan selama bulan Januari dan Juli. Sistem pemeringkatan Webometrics bertujuan untuk mempromosikan publikasi web, mendukung inisiatif Open Access, mendukung akses elektronik untuk publikasi ilmiah, dan materi akademik lainnya. Pengumuman Webometrics Ranking of World Universities dapat diakses pada laman: www.webometrics.info. (MD)
Puan Menantang Jokowi
By M Rizal Fadillah SETELAH Ketua DPR Puan Maharani keluar kandang dengan memasang baliho di mana-mana, kini agak mengejutkan kader PDIP ini mulai tajam mengkritik kinerja pemerintahan Jokowi, khususnya dalam penanganan pandemi covid 19. Pemerintah dianggap gagal untuk segera memulihkan kepercayaan masyarakat di tengah pandemi. Bagai banteng menyeruduk, Puan Maharani menyatakan "percuma ada berbagai kebijakan bahkan pembatasan mobilitas rakyat kalau program ini di lapangan dijalankan ala kadarnya apalagi terkait dengan perut rakyat". Cukup tajam kritiknya. Tembakan putri Megawati ini dikemukakan di tengah Jokowi yang nampak kebingungan menangani lonjakan angka keterpaparan covid 19. Pada waktu berbeda Puan juga menggebrak soal komunikasi publik. "Perbaiki komunikasi publik termasuk kejelasan siapa yang pegang komando dari krisis ini, terutama terkait dengan keputusan Pemerintah" padahal baru saja Jokowi menetapkan Luhut dan Airlangga sebagai "komandan" penanganan pandemi melalui PPKM. Puan bukan Puan pribadi, ia merepresentasi pimpinan PDIP. Masyarakat tahu bahwa PDIP adalah "The Rulling Party" sehingga kebijakan Pemerintah adakah produk, sepengetahuan atau sepersetujuan PDIP. Akan tetapi realitas politik berbeda di lapangan. Ada pasang naik dan surut hubungan intim politiknya. Jokowi memang bukan kader murni PDIP dan gemar berjalan sendiri di sawah, got, hutan, atau jalan tol. Kata Rocky Gerung kritik Puan pada Pemerintah Jokowi itu bagai jeruk makan jeruk. Tetapi sebenarnya bedanya ada juga Puan itu jeruk Bali sedangkan Jokowi jeruk Mandarin. Bisa saja saling memakan, meskipun Luhut sebagai marketing jeruk Mandarin pernah memusatkan penjualannya di Bali melalui program "Work From Bali". Ketika relawan Jokowi menggaungkan perpanjangan jabatan Presiden tiga periode, PDIP yang memiliki Puan Maharani sebagai kader jagoan untuk dimajukan Pilpres 2024 tentu meradang. Begitu juga ketika Jokowi bermain-main dengan Ganjar Pranowo, Puan menghajar Gubernur Jawa Tengah ini. Sebenarnya Puan atau PDIP gak akur akur banget dengan Jokowi. Pandemi covid 19 menjadi kendaraan politik untuk saling memperkuat posisi. PDIP sedang bermurung durja dipukul Jokowi saat ini ketika kadernya Juliari Batubara didera tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK 11 tahun. Sejak revisi undang-undang yang mengaturnya, KPK menjadi modal politik strategis bagi Jokowi. Ketua KPK Firli Bahuri dan Dewan Pengawas berada dalam genggamannya. PDIP pun babak belur ketika banyak kadernya yang terjaring korupsi oleh KPK. Kritik Puan tentu menjadi menarik karena dapat dibaca sebagai tantangan Puan kepada Jokowi. PDIP sedang pasang kuda kuda. Jika PDIP menarik dukungan "petugas partai yang durhaka" maka dipastikan Pemerintahan Jokowi bakal ambrol. Mungkin sebelum 2024. Netizen agak nakal mencoba menantang Puan untuk lebih bergerak maju dalam mengkritisi pemerintahan Jokowi. "Mbak Puan harus bisa 'come up' dengan berbagai 'lirik' dan 'rima' yang lebih menendang, tuh. Ditunggu ya 'diss track' lanjutannya". Bising juga irama musik hip hop di sekitar istana. Hip nya Puan hop nya Jokowi. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
BRI Life Beberkan Hasil Investigasi Dugaan Bocornya Data Nasabah
Jakarta, FNN - PT Asuransi BRI Life membeberkan hasil investigasi maraton terkait beredarnya informasi di media sosial mengenai dugaan adanya kebocoran data nasabah perseroan. Corporate Secretary BRI Life Ade Nasution dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (29/7/2021), mengatakan, berdasarkan hasil investigasi hingga Rabu (28/7) kemarin, ditemukan fakta-fakta salah satunya yaitu klaim jumlah kebocoran data yang tidak benar. Menurutnya, BRI Life telah bergerak cepat melakukan investigasi internal atas kejadian dimaksud dan ditemukan bukti bahwa pelaku kejahatan siber melakukan intrusi ke dalam sistem BRI Life Syariah yang merupakan stand alone system dan terpisah dari core system BRI Life. "Pada sistem tersebut terdapat tidak lebih dari 25 ribu pemegang polis syariah individu, dimana data tersebut tidak berkaitan dengan data BRI Life maupun BRI Group lainnya," ujar Ade sebagaimana dikutip dari Antara. Ade memastikan, data BRI dan BRI Group aman. Kejadian tersebut tidak memberikan dampak kepada data nasabah BRI maupun BRI Group lainnya. "Tidak ada lateral action terhadap portofolio yang lain, karena sistem tersebut stand alone," katanya. Selanjutnya, link awal di forum jual beli yang menawarkan data nasabah yang diduga bocor tersebut sudah tidak dapat ditemukan. "Saat ini link awal di forum jual beli yang sempat viral pada media sosial sudah tidak dapat ditemukan lagi," ujar Ade. BRI Life juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penegakan hukum atas dugaan bocornya data nasabah tersebut. Sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi nasabah, BRI Life telah melakukan respon terhadap insiden tersebut. Yaitu, melakukan tindakan cepat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. "Untuk kepentingan penegakan hukum, BRI Life berkoordinasi dengan Direktorat Cyber Crime Bareskrim Polri dan Badan Sandi dan Siber Negara," kata Ade. Ade menambahkan, BRI Life menjamin keamanan polis nasabah. Perseroan memastikan data pemegang polis tidak berubah dengan data awal yang ada di sistem. Selanjutnya, BRI Life akan berkoordinasi dengan pemegang polis syariah untuk memastikan layanan kepada pemegang polis tetap dapat dilakukan sesuai dengan manfaat polisnya. Apabila pemegang polis membutuhkan penjelasan lebih lanjut atau membutuhkan bantuan, dapat segera menghubungi layanan resmi BRI Life melalui Call Center di Nomor 1500087, WhatsApp Corporate 0811-935-0087 atau email cs@brilife.co.id. (MD)
Pertamina Bangun PLTS 1,34 Megawatt di Kilang Cilacap
Jakarta, FNN - PT Pertamina (Persero) membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 1,34 megawatt di Kilang Cilacap, Jawa Tengah sebagai komitmen perusahaan mendorong perluasan program energi baru terbarukan. Pjs SVP Corporate Communications & Investor Relations Pertamina Fajriyah Usman mengatakan keseluruhan nilai proyek pembangkit sebesar 1,3 juta dolar AS yang mencakup fasilitas pendukung di area rumah sakit Pertamina Cilacap, gelanggang olahraga, serta kawasan perumahan di Katilayu dan Gunung Simping. “Kapasitas pembangkit yang sedang dibangun itu akan mengurangi sekitar 13,5 persen energi dari penggunaan daya listrik eksisting bahan bakar fosil,” kata Fajriyah Usman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Fajriyah menjelaskan proyek itu telah menyerap tenaga kerja lokal sekitar 67 persen dari total kebutuhan dan secara kumulatif penyerapan TKDN pada proyek ini mencapai 46,1 persen, belum termasuk untuk pengadaan baterai atau sistem penyimpanan. Dia menambahkan pihaknya saat ini memprioritaskan implementasi energi baru terbarukan seluas-luasnya di wilayah kerja perseroan, termasuk Kilang Cilacap. Pertamina membuka peluang bagi masyarakat sekitar yang berminat untuk menggunakan PLTS di rumah mereka masing-masing melalui skema business to business. "Kami berharap kehadiran PLTS di Kilang Cilacap itu akan menambah kesadaran dan kepedulian masyarakat sekitar area kilang terhadap energi bersih," ujar Fajriah. Pertamina melalui anak usaha PT Pertamina New Renewable Energy (PNRE) telah menyelesaikan sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga surya, antara lain PLTS Badak berkapasitas empat megawatt dan fasilitas pembangkit di sejumlah SPBU Pertamina dengan total kapasitas 260 kilowatt. Sedangkan proyek pembangkit listrik tenaga surya lain yang sekarang sedang dibangun adalah PLTS Kilang Dumai berkapasitas dua megawatt dan PLTS KEK Sei Mangkei berkapasitas dua megawatt. Selain PLTS, Pertamina juga memiliki beberapa portofolio energi bersih, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dengan total kapasitas 672 megawatt, pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) berkapasitas dua megawatt di Sei Mangkei, dan PLTBg Pagar Merbau berkapasitas 2 x 1 megawatt. (mth)
BTN Salurkan KPR untuk 78.000 Unit Rumah hingga Semester I-2021
Jakarta, FNN - PT Bank Tabungan Negara (Persero) tercatat menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk 78.000 unit rumah selama semester I-2021. "Jumlah ini didominasi rumah bersubsidi yaitu 65.400 unit rumah, lalu sisanya non subsidi," kata Direktur Consumer and Commercial Landing BTN Hirwandi Gafar dalam paparan kinerja triwulan II-2021, di Jakarta, Rabu. Menurut dia, permintaan KPR pada awal pandemi yakni April 2020 memang sempat menurun drastis, tetapi setelah itu pada Juni-Desember 2020 pertumbuhan KPR terus naik. Selanjutnya, pertumbuhan KPR kian membaik pada Januari-Maret 2021, seiring dengan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah baru yang diberikan pemerintah mulai Maret 2021. "Bahkan pada periode tersebut, permintaan KPR lebih tinggi dari masa sebelum pandemi yakni di Januari-Maret 2020," ujarnya. Kendati demikian, Hirwandi belum mengetahui dampak dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 yang dimulai pada Juli 2021 kepada pertumbuhan KPR ke depannya. Meski begitu, permintaan KPR pada 2021 diperkirakan akan terus naik jika dibandingkan tahun 2020, mengingat pertumbuhan KPR, khususnya subsidi pada triwulan II-2021 melesat hingga 11,17 persen. Sementara itu, terkait rencana pembiayaan rumah subsidi yang bekerja sama dengan Tapera, Hirwandi menjelaskan bahwa hal tersebut masih dalam proses. "Pada tahap pertama ini kami menargetkan 11 ribu unit untuk itu," tutup Hirwandi. (mth)
Polisi Tegur 53.960 Pelanggar Prokes di Sumbar
Padang,, FNN - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat mencatat telah menegur 53.960 pelanggar protokol kesehatan (prokes) dalam sehari, pada Selasa (27/7). Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu di Padang, Rabu, mengatakan pelanggar ditegur karena tidak disiplin menerapkan aturan prokes dalam Operasi Yustisi yang dilakukan di 19 daerah di Sumatera Barat. Polres Bukittinggi menegur 46.668 orang yang diikuti Polresta Padang (1.145 orang), dan Polres Pesisir Selatan (1.024 orang) dalam sehari. "Kita mencoba persuasif melakukan pendekatan dan mengingatkan warga yang masih abai menerapkan protokol kesehatan. Selain penindakan kita selalu melakukan edukasi dan sosialisasi pentingnya protokol kesehatan dalam masa pandemi ini," kata dia. Sementara untuk teguran tertulis, lanjutnya Polda Sumbar, mencatat ada 1. 341 teguran yang diberikan kepada para pelanggar. Polres Bukittinggi yang terbanyak mengeluarkan teguran tertulis, yakni sebanyak 361 lembar diikuti Polres Dharmasraya (280 lembar), dan Polres Pesisir Selatan (236 lembar). "Bagi yang kena teguran jika mengulang kembali maka akan diberikan sanksi berupa denda sesuai Perda Nomor 6 2020 tentang Adapatasi Kebiasaan Baru," kata dia. Bahkan, petugas dapat mengenakan pelanggar protokol kesehatan ini dalam kategori pelanggaran pidana dengan menggunakan UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. "Sanksi pidana pada aturan tersebut tertuang dalam pasal 14 dan pelanggar diancam pidana kurungan satu tahun atau denda Rp1 juta ," kata dia. Ia mengatakan sudah ada empat pelanggar yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum, yakni empat pengelola kafe, restoran, dan tempat hiburan di Kota Padang. "Selain itu ada dua pengelola yang diproses Polresta Padang, satu tersangka di Polres Bukittinggi dan Padang Panjang," kata dia. (mth)
POPULER
