ALL CATEGORY
Pangkoopsau III Minta Maaf Kepada Masyarakat PapuaInsiden Merauke
Jakarta, FNN - Panglima Koopsau (Pangkoopsau) III Marsda TNI Bowo Budiarto menyampaikan permintaan maaf TNI Angkatan Udara (AU) kepada tokoh adat, tokoh agama, pemuda, tokoh masyarakat Papua dalam pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua, di Jayapura, Kamis. Pertemuan yang berlangsung di Lanud Silas Papare tersebut dalam rangka menindaklanjuti perintah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo terkait tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI AU Lanud Merauke terhadap warga sipil penyandang disabilitas yang viral di media sosial. "Panglima TNI sangat menyesali kejadian dua anggota Pomau Lanud JA Dimara yang bersikap dan bertindak berlebihan kepada seorang warga sipil penyandang disabilitas, dan ini merupakan kegagalan seorang komandan dalam membina anggotanya," kata Bowo, dikutip dari siapan pers Puspen Koopsau III. Bowo mengungkapkan, atas insiden tersebut, Panglima TNI telah memerintahkan untuk mencopot Komandan Lanud dan Komandan Satpomau Lanud JA Dimara. "Perintah ini sudah ditindaklanjuti oleh Kasau, dan besok saya akan berangkat ke Merauke untuk melantik pejabat baru, sekaligus akan mendalami dan mengevaluasi kejadian tersebut, agar tidak terulang lagi di kemudian hari," kata Bowo. Menurut Bowo, Kasau menyesali dan menegaskan bahwa tindakan ini merupakan sikap yang berlebihan dari seorang prajurit, dan ini merupakan tindakan di luar perintah kedinasan. "Untuk itu Kasau akan menindak secara tegas terhadap pelaku yang berbuat kesalahan, dan seperti diketahui bersama Kasau sudah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada saudara-saudara kita di Papua, khususnya warga di Merauke, serta kepada pihak korban dan keluarganya," ujar Bowo. Bowo juga menyampaikan permohonan maaf TNI AU kepada pejabat Pemerintah Provinsi Papua, pejabat forkopimda, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh saudara-saudara kami di wilayah Papua, atas kejadian yang menimpa warga di Merauke, yang dilakukan oleh anggota TNI AU Lanud JA Dimara. "Semua perintah Panglima TNI dan Kasau sudah kami tindaklanjuti, dan kami sangat berterima kasih kepada masyarakat dan korban tindak kekerasan serta keluarganya telah membukakan pintu maaf," ujar Bowo. Hadir dalam pertemuan tersebut, Danlanud Silas Papare Marsma TNI Budi Ahmadi, dilanjutkan sambutan Sekda Provinsi Papua Dance Yulian Flassy, Ketua FKPPI Papua, Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramanday, dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua George Alwi. Dalam pertemuan tersebut, Danlanud Silas Papare Marsma TNI Budi Ahmadi memaparkan kronologis kejadian yang dilakukan oleh dua oknum anggota Lanud JA Dimara terhadap seorang warga sipil di Merauke beberapa waktu lalu. Usai paparan dari masing-masing pejabat dan tokoh masyarakat Papua, agenda dilanjutkan dengan diskusi membahas tentang upaya-upaya penyelesaian secara damai di tingkat pimpinan daerah dan tokoh masyarakat, berlangsung di Gedung Megantara Lanud Silas Papare. Terdapat tiga poin dari hasil kesimpulan diskusi tersebut, yakni menuntut TNI AU memproses kejadian tersebut dengan tegas dan ini sudah ditindaklanjuti oleh Panglima TNI dan Kasau, Kedua, mengawal jalannya proses hukum dan melaksanakan interogasi yang akan dilakukan oleh Komnas HAM. Ketiga, mengapresiasi tindakan yang diambil Panglima TNI dan Kasau. (sws)
Jerman Wajibkan Bukti Kekebalan COVID atau Hasil Tes Negatif Saat Ketibaan
Berlin, 29/7 (ANTARA) - Semua pelancong yang tiba di Jerman diwajibkan untuk menunjukkan surat vaksinasi atau pernah terinfeksi COVID-19 sebelumnya sebagai bukti kekebalan terhadap virus tersebut, atau menunjukkan hasil tes negatif, mulai akhir pekan ini. Rencana tersebut dilaporkan oleh majalah Der Spiegel dengan mengutip sebuah dokumen kementerian kesehatan. Kebijakan itu mencerminkan kekhawatiran yang meningkat di kalangan pimpinan regional dan nasional Jerman bahwa peningkatan jumlah kasus di tujuan-tujuan wisata dapat mendorong terjadinya gelombang keempat penyebaran COVID-19, saat para warga Jerman kembali dari liburan. “Tingkat kejadian di Jerman saat ini terbilang lebih rendah dibandingkan negara lain,” demikian majalah tersebut dalam laporan tertanggal Rabu (28/7). “Peningkatan kegiatan perjalanan berisiko untuk mengubah tren itu." Jerman kini mewajibkan hasil tes negatif atau bukti kekebalan hanya dari mereka yang datang dari "daerah berisiko", "daerah dengan insiden tinggi" dan "daerah varian virus", yang di Eropa sekarang termasuk Inggris, Spanyol, dan Belanda. Aturan yang berlaku juga diterapkan secara berbeda di bandara dan penyeberangan jalan, dan para pemimpin daerah ingin membuatnya lebih konsisten. Jerman mencatat 3.142 infeksi baru pada hari Kamis, menurut badan pengendalian penyakit utamanya, Institut Robert Koch untuk Penyakit Menular. Rata-rata kasus baru harian di Inggris mencapai hampir 30.000. Setelah awal yang lambat, Jerman dengan cepat melaksanakan vaksinasi luas, dengan 61,3 persen dari populasi telah menerima setidaknya satu suntikan, dan secara dramatis mengurangi keparahan penyakit dan angka kematian. (sws)
Polres Bitung Tangkap Oknum PNS Pemalsu Hasil Swab PCR
Manado, FNN - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bitung menangkap seorang oknum PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diduga pelaku pembuatan surat keterangan hasil pemeriksaan swab polymerase chain reaction (PCR) COVID-19 palsu. Kapolres Bitung AKBP Indrapramana melalui konferensi pers, di Bitung, Kamis, mengatakan terungkapnya kasus yang cukup menghebohkan publik ini berawal pada Sabtu (24/7) malam, di Pelabuhan Bitung. Bermula dari laporan petugas di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bitung tentang adanya penggunaan surat hasil swab PCR palsu. Kemudian, pada Minggu (25/7), Tim Satreskrim Polres Bitung melakukan penyelidikan, dan mendapat informasi bahwa pengguna hasil swab PCR palsu itu berdomisili di Amurang, Minahasa Selatan. “Tim satreskrim kemudian ke Amurang dan menginterogasi pengguna hasil swab PCR palsu tersebut. Dan diperoleh info bahwa perantara pembuatan hasil swab PCR palsu beralamat di Mapanget, Manado,” katanya. Pada hari yang sama, tim mendatangi perantara tersebut, kemudian juga diinterogasi. Dia menyatakan, pembuat hasil swab PCR palsu tersebut adalah HES. "Tak mau kehilangan target utama, tim segera melacak keberadaan pelaku, dan akhirnya diamankan di wilayah Dimembe, Minahasa Utara," katanya pula. Kapolres mengatakan, pelaku mengaku membuat dan mencetak surat hasil swab PCR palsu menggunakan laptop dan printer miliknya. “Tim lalu menuju rumah pelaku dan mengamankan sejumlah barang bukti. Antara lain satu buah laptop, satu buah printer, satu buah flashdisk, dan satu hasil swab PCR palsu, serta satu asli,” katanya lagi. Modus yang dilakukan, pelaku menunggu siapa pun yang memerlukan ‘jasanya’ untuk membuat hasil swab PCR palsu. Pelaku telah memiliki format file hasil swab PCR yang tersimpan di laptop. “Jika ada yang memesan, pelaku lalu mengubah identitas yang ada dalam format tersebut dengan identitas pemesan atau pengguna, termasuk mengubah tanggal sesuai penggunaannya,” kata Kapolres. Untuk meyakinkan pemesan, pelaku juga selalu meminta KTP, hasil swab antigen serta Surat Keterangan Perjalanan dari desa/kelurahan. “Pelaku memasang tarif setiap pembuatan hasil swab PCR palsu ini dengan harga bervariasi, mulai dari Rp800 ribu hingga Rp1,5 juta. Dan pelaku mengaku telah membuat hasil swab PCR palsu ini kurang lebih lima kali,” katanya pula. Kapolres menambahkan, pelaku beserta barang bukti telah diamankan dan ditahan di Mapolres Bitung. “Pelaku dijerat Pasal 263 ayat (1) KUHP subpasal 268 ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun,” kata Kapolres. (sws)
Menteri Tjahjo: Inovasi Pelayanan Publik Harus Terus Bertransformasi
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan inovasi pelayanan publik harus terus bertransformasi seiring perubahan dan tantangan zaman. “Inovasi terutama dalam hal pelayanan publik harus terus bertransformasi dan terus dimodifikasi sesuai dengan perkembangan dan tantangan yang ada. Penyebaran inovasi melalui replikasi dan keberlanjutan harus menjadi perhatian dalam pengembangan inovasi pelayanan publik," kata Menteri Tjahjo pada acara penyampaian top inovasi pelayanan publik terpuji KIPP 2021 di Jakarta, Kamis. Ia mengatakan inovasi tidak hanya menuntut kebaruan tapi harus bisa direplikasi atau dimodifikasi sesuai kebutuhan serta karakteristik masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Terlebih, saat ini dunia dan Indonesia tengah menghadapi era adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi COVID-19. Sementara itu, sejak 2014, kompetisi inovasi pelayanan publik (KIPP) telah memicu pemerintah pusat, daerah, dan BUMN untuk dapat menciptakan inovasi. Ajang tahunan tersebut telah melahirkan ribuan inovasi yang telah menyejahterakan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karenanya, Kementerian PANRB berkomitmen melakukan percepatan dan upaya luar biasa agar menciptakan perubahan kepada tradisi, pola, serta cara baru terutama dalam meningkatkan inovasi di lingkup instansi pemerintah untuk mencapai visi reformasi birokrasi. Bagi Menteri Tjahjo, KIPP bukan sekadar kompetisi atau lomba tahunan untuk mencari pemenang. KIPP bertujuan membiasakan budaya berinovasi di kalangan birokrasi, menjaring inovasi pelayanan publik oleh instansi pemerintah, memberi apresiasi bagi penyelenggara yang berkinerja luar biasa dalam memberikan pelayanan. KIPP juga bertujuan memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan inovasi dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik. Menteri Tjahjo menegaskan, inovasi adalah energi untuk menciptakan perubahan. Inovasi adalah solusi untuk mengatasi permasalahan dan inovasi adalah modal untuk memenangkan persaingan. Dia meminta agar para inovator dan setiap instansi dapat saling melaksanakan studi tiru dan juga memanfaatkan satu data untuk dapat saling bersinergi demi terwujudnya percepatan pembangunan pelayanan publik yang terstandar. (sws)
Anggota DPR Ajak Elemen Bangsa Berempati Warga Terkena Dampak Pandemi
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengajak semua elemen bangsa untuk berempati kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 dan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan cara memberikan bantuan terhadap warga. Ia kembali menggugah empati dari para wakil rakyat di DPR RI hingga DPRD tingkat I dan II, para menteri, dan pejabat pemerintahan untuk menyisihkan 50 persen gajinya untuk membantu masyarakat. "Kita berempati, tetap berusaha berbagi dengan sesama, apalagi pada masa pademi ini masyarakat banyak yang terdampak. Walaupun sedikit, bisa terasa manis," kata Junimart dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Sebelumnya Junimart telah mewacanakan penyisihan 50 persen gaji tersebut untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19 dan PPKM dengan menyisihkan gaji selama 2 bulan dari gaji pada bulan Juli dan Agustus. Sebagai anak bangsa, kata dia, saat ini pantang hanya menuntut tanggung jawab pemerintah untuk menghadapi dan mengatasi pandemi COVID-19. "Ini tanggung jawab kita bersama, khususnya tanggung jawab para wakil rakyat dari tingkat pusat sampai daerah. Karena para wakil rakyat adalah personifikasi rakyat," ujarnya. Selain itu, Junimart menyampaikan apresiasi kepada tim sukarelawan Junimart Girsang Center (JGC) yang bergotong royong menyalurkan kembali bantuan berupa beras kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 dan PPKM di 10 kabupaten/kota. Ia menyebutka ke-10 kabupaten/kota tersebut, yakni Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kabupaten Tanah Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, dan Kota Tanjung Balai. "Untuk kegiatan kali ini dimulai sejak 26 Juli 2021, tim relawan Junimart Girsang Center menyalurkan kembali bantuan berupa beras kepada masyarakat di sepuluh kabupaten dan kota di Sumut," ujarnya. Kegiatan tersebut, kata Junimart, telah dilakukan secara berkala sejak Mei 2020 sebagai rasa tanggung jawab moral kemanusiaan dengan penyaluran dimulai dari pembagian beras, penyemprotan desinfektan massal, pembagian masker, pembersih tangan, dan sembako. (sws)
KPU Kudus Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih
Kudus, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, melakukan pemutakhiran data pemilih karena data kependudukan sangat dinamis sehingga pemutakhiran harus secara rutin. Menurut anggota KPU Kabupaten Kudus Ahmad Kholil, hasil pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan melalui rapat pleno pada hari ini (29/7) secara daring tercatat sebanyak 613.325 pemilih. Dari jumlah sebanyak itu, kata dia, terdiri atas 301.707 laki-laki dan 311.618 perempuan. Penetapan dalam pleno tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Surat Ketua KPU RI tanggal 21 April 2021 Nomor 366/2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021. Selain itu, kata dia, rapat pleno juga menetapkan perubahan daftar pemilih berkelanjutan periode Juli berupa 47 pemilih tidak memenuhi syarat, tambahan pemilih baru nihil, dan 82 pemilih yang mengalami perubahan/perbaikan data. Dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dia berharap data pemilih di daerah ini selalu diperbarui. Selain itu, lanjut dia, ketika dalam waktu dekat digelar pemilihan umum, data pemilihnya sudah siap. Dalam rangka menjaga data pemilih tetap update, pihaknya siap menerima masukan dari masyarakat ketika ada keluarganya yang pindah alamat atau meninggal dunia. (sws)
Kilang Minyak Sawit Terungkap Menerima Pasokan Minyak Sawit dari Perusahaan Nakal
Aceh, FNN - Investigasi lapangan RAN menemukan PT Rezeki Fajar Andalan sebagai pabrik baru yang terlibat dalam perusakan Kawasan Ekosistem Leuser. Laporan Leuser Watch terbaru dari Rainforest Action Network (RAN) mengungkap keterlibatan PT Rezeki Fajar Andalan (PT RFA) sebagai kilang minyak sawit baru yang menerima pasokan minyak sawit bermasalah dari PT Surya Panen Subur (SPS II) —perusahaan nakal yang terkenal karena membakar dan menghancurkan “Ibukota Orangutan Dunia” di Kawasan Ekosistem Leuser. Hasil investigasi menemukan truk pengangkut minyak sawit dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik SPS II Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya memasok minyak sawit ke PT. RFA yang berada di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada April 2021, selain itu ditemukan juga bukti pengiriman minyak sawit mentah dari PT. SPS II kepada PT. RFA pada bulan yang sama, padahal RAN selama bertahun-tahun telah mendokumentasikan PT. SPS II sebagai perusahaan nakal yang dikeluarkan dari rantai suplai minyak sawit dunia karena terus terlibat aktivitas deforestasi dan konflik lahan, bahkan perusahaan ini pernah dibawa ke pengadilan dan didenda karena terbukti melanggar hukum membakar hutan lahan gambut Tripa yang terletak di pantai barat Aceh. Merek besar seperti PepsiCo dan Nestlé menyikapi reputasi buruk PT. SPS II dengan memberlakukan kebijakan 'No Buy' (tidak membeli) dari perusahaan nakal ini. Bahkan perusahaan pedagang minyak sawit raksasa seperti Golden Agri Resources, Wilmar dan Musim Mas sudah memberlakukan larangan untuk memasok dari PT SPS II, meski hingga saat ini tidak ada satu pun dari perusahaan pemasok minyak sawit tersebut yang mampu membuktikan bahwa pelarangan tersebut telah ditegakkan sepenuhnya. “PT Rezeki Fajar Andalan kini menjadi salah satu perusahaan minyak sawit bermasalah yang patut disorot di Indonesia karena memasok minyak sawit dari PT SPS II —perusahaan yang telah terbukti melanggar hukum Indonesia dan kebijakan perusahaan manufaktur barang konsumsi di seluruh dunia.” ungkap Gemma Tillack, Direktur Kebijakan Hutan RAN. “Sedangkan PT SPS II akan tetap menjadi perusahaan paling kontroversial yang tidak patuh pada aturan hukum di Indonesia hingga mau memenuhi kewajibannya membayar denda atas kebakaran yang terjadi di lahan gambut Tripa dan ikut terlibat dengan itikad baik dalam proses resolusi konflik yang transparan, kredibel dan independen untuk menyelesaikan konflik dengan masyarakat lokal yang terkena dampak operasionalnya”, Gemma menambahkan. Laporan investigasi terbaru ini menunjukkan bahwa merek-merek besar mungkin sekali lagi mendapatkan pasokan dari perusahaan minyak sawit nakal seperti SPS II melalui pabrik minyak sawit baru yang terlibat dalam rantai pasokan minyak sawit di Sumatera. Ini jadi hal yang mendesak bagi merek-merek besar dunia seperti, Ferrero, Procter & Gamble, Mondelēz, PepsiCo, Mars, Nestlé dan Unilever untuk menempatkan PT Rezeki Fajar Andalan pada daftar 'Tidak Membeli' dan menuntut agar perusahaan menghentikan suplai dari PT SPS II serta mendorong perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam rantai pasoknya untuk mengadopsi Kebijakan Nol Deforestasi, Nol Pembangunan di Lahan Gambut dan Nol Eksploitasi (NDPE). Jika perusahaan-perusahaan ini gagal melakukannya, perusahaan tersebut harus diblokir secara permanen dari rantai pasok minyak sawit ke merek-merek besar dunia dan pasar global. (sws).
Roro Esti Tolak Anggota DPR Dapat Fasilitas Hotel untuk Isoman
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti menolak dengan tegas adanya kebijakan pemberian fasilitas hotel bintang tiga bagi anggota legislatif hingga staf yang tengah menjalani isolasi mandiri (isoman) COVID-19. "Banyak sekali lapisan masyarakat yang kini tidak mempunyai rumah layak huni dan tidak mempunyai rumah untuk isoman, sehingga alokasi anggaran untuk anggota dewan itu lebih tepat diarahkan untuk masyarakat yang lebih membutuhkan," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Menurut Roro Esti, alokasi anggaran tersebut lebih tepat dan jauh lebih bermanfaat untuk masyarakat yang memang membutuhkan di daerah pemilihan masing-masing Anggota DPR. Alumni Imperial College London ini mengatakan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 ini telah berdampak pada ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, lanjutnya, penerapan PPKM yang bertujuan menekan laju kasus COVID-19 di Tanah air, harus tetap menghitung dampaknya pada masyarakat. Saat ini, menurut Roro Esti, Indonesia sedang berada dalam situasi luar biasa yang membutuh langkah dan kebijakan yang juga luar biasa oleh semua pihak, termasuk parlemen. "Akan jauh lebih bijak dan dirasa tepat sasaran, apabila alokasi anggaran fasilitas hotel tersebut lebih berpihak pada program strategis dalam membantu masyarakat di seluruh Indonesia," ucap politisi milenial dari Partai Golkar tersebut. Roro Esti berharap kebijakan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI tersebut dikaji ulang dan anggarannya dialokasikan dengan lebih bijak untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Sebelumnya, Setjen DPR menyebutkan akan memberikan fasilitas hotel bintang tiga bagi anggota legislatif hingga staf yang tengah menjalani isolasi mandiri COVID. Dalam surat tertanggal 26 Juli 2021 yang diteken Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, disebutkan bahwa Setjen telah bekerja sama dengan beberapa hotel untuk menyediakan fasilitas isolasi dan karantina bagi anggota legislatif. (mth)
Ratusan Lulusan UPT BLK Lubuk Sikaping Sudah Bekerja di Luar Negeri
Lubuk Sikaping, FNN - Ratusan lulusan UPT BLK Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, sudah bekerja pada perusahaan swasta di empat negara dan target selanjutnya target selanjutnya ke negara Dubai. Kepala UPT BLK Lubuk Sikaping, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman, Haryadi di Lubuk Sikaping, Kamia menyebutkan empat negara itu yakni Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Jepang, sedangkan didalam negeri Batam, Kepulauan Riau, Kota Jakarta dan lainnya. Ia menjelaskan peserta yang bekerja di Negara Malaysia dan Brunei kebanyakan bagian menjahit, selanjutnya Negara Jepang bagian otomotif perbengkelan seperti di perusahan SHOGUMI CO.LTD. Sedangkan Kota Batam, PT Philips Indonesia dan lainnya. Seluruh peserta alumni yang bekerja di dalam negeri hingga luar negeri kebanyakan tamatan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan warga Kabupaten Pasaman. "Peserta yang telah bekerja di luar negeri ada tim yang menyeleksinya itupun secara ketat, tidak mudah karena sebelumnya kita juga di UPT BLK Lubuk Sikaping, mencari orang yang siap mengikuti pelatihan berbasis kompetensi, sebelum terjun ke dunia pekerjaan," tegasnya. Selain itu bagi masyarakat ingin mendaftar mengikuti pelatihan berbasis kompetensi di UPT BLK Lubuk Sikaping, silahkan saja gratis tanpa dipungut biaya harus melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan BLK. "Pada 2021 peserta yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi di UPT BLK Lubuk Sikaping sudah ada jumlah sebanyak 112 orang," katanya. Informasi selanjutnya nantinya kita beritahukan ke media sosial atau silahkan datang ke kantor sekretariat UPT BLK Lubuk Sikaping harus dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Masyarakat bisa melihat perkembangan informasi seperti pengumuman pembukaan pelatihan di media sosial seperti Facebook : Blk Lubuk Sikaping, Instagram : blk lubuk sikaping. Para peserta yang telah mengikuti pelatihan ada putus sekolah dari hanya tamat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), selanjutnya tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga ada tamatan S1. Adapun pelatihan berbasis kompetensi di UPT BLK Lubuk Sikaping antara lain, membuat roti, membuat kue, tata rias, pembuat pakaian, komputer, perbengkelan sepeda motor dan lainnya, waktu sampai selesai mengikuti pelatihan ada satu bulan hingga tiga bulan lamanya. "Nantinya para peserta akan membagikan baju seragam pelatihan hingga uang transportasi dan terpenting sekali ilmu pengetahuan," ujarnya. (mth)
KKP Tangkap 125 Kapal Ikan hingga Juli 2021
Jakarta, FNN - Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menangkap sekitar 125 kapal ikan hingga pekan terakhir Juli 2021, dan penangkapan terakhir adalah kapal ikan asing asal Malaysia di perairan RI. "Kami menangkap satu kapal ikan asing illegal fishing dengan nama PKFB 1603 yang mengoperasikan alat tangkap trawl di WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) 571 Selat Malaka," kata Plt. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Antam Novambar, dalam siaran pers di Jakarta, Kamis. Antam mengungkapkan penangkapan yang terjadi pada 28 Juli 2021 itu berjalan tidak mudah karena propeller atau baling-baling kapal pengawas sempat terlilit tali yang dilempar oleh para pencuri ikan tersebut. Ia menjelaskan bahwa operasi pengawasan yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan Hiu 12 yang dinakhodai oleh Novry Sangian mendeteksi keberadaan kapal tersebut pada Rabu (28/7) di sekitar landas kontinen Indonesia di Selat Malaka. Antam menjelaskan berbagai upaya dilakukan oleh kapal tersebut untuk lolos, namun karena kesigapan petugas, kapal tersebut berhasil ditangkap. “Kapal ini berusaha keras mengelabui dan meloloskan diri, namun tetap berhasil kami tangkap," ujar Antam. Antam menjelaskan bahwa saat ini kapal yang diawaki oleh empat warga negara Myanmar tersebut telah di ad hoc ke Satwas SDKP Langsa untuk menjalani proses pemeriksaan lanjutan. Antam memastikan bahwa proses hukum akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono menjelaskan bahwa pengejaran sempat terhambat karena propeller kapal pengawas terlilit tali yang dilempar para pencuri ikan tersebut, namun dengan sigap tali tersebut berhasil dilepas sehingga pengejaran dapat dilanjutkan. Selain itu, ujar dia, berdasarkan pemeriksaan awal yang dilakukan oleh awak kapal pengawas, tampak bahwa kapal tersebut berusaha untuk menghilangkan jejak dengan cara mematikan alat Global Positioning System (GPS) pada saat beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar posisi kapal tidak terekam di GPS yang akan digunakan untuk pembuktian. Selain itu, kapal tersebut juga tidak mengibarkan bendera kapal agar dikira sebagai kapal Indonesia. Namun demikian, ia memastikan bahwa aparat penegak hukum Indonesia telah dibekali dengan kemampuan pemeriksaan dan penyidikan yang baik, sehingga tidak menghalangi proses hukum yang berjalan. Dengan penangkapan kapal asing ilegal tersebut, KKP telah menangkap 125 kapal selama 2021, terdiri dari 81 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 44 kapal ikan asing yang mencuri ikan, terdiri dari 15 kapal berbendera Malaysia, 6 kapal berbendera Filipina dan 23 kapal berbendera Vietnam. (mth)
POPULER
