ALL CATEGORY
PPKM Eceran
By M Rizal Fadillah Bandung, FNN -Telah diputuskan bahwa PPKM level 4 akan diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 yang menurut Presiden atas pertimbangan faktor kesehatan, ekonomi, dan dinamika sosial. Sebelumnya PPKM level 4 ini adalah perpanjangan dari PPKM Darurat yang bermula 3 hingga 20 Juli dan diperpanjang hingga 26 Juli 2021 dengan nama PPKM level 4. Tanpa kejelasan detail pertimbangan dan alasan klasifikasi tingkatan, Presiden telah menetapkan dan memperpanjang PPKM. PPKM ini adalah program pembatasan yang dinilai tidak matang dan terkesan cicilan atau eceran. Dasar hukum penetapannya sangat kabur. Pertama, Undang-Undang tidak mengenal nomenklatur PPKM Darurat atau PPKM Level 4. Akibatnya adalah bahwa konsekuensi dari pelanggarannya tidak memiliki landasan hukum yang kuat baik sanksi administrasi ataupun pidana. Sederhananya kebijakan ini ilegal. Kedua, PPKM Darurat ternyata hanya berdasar hukum pada Instruksi Mendagri No 15 tahun 2021 dan PPKM level 4 Instruksi Mendagri No. 22 tahun 2021. Semestinya jika merupakan implementasi dari Undang-Undang haruslah dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Ruang lingkup PPKM ternyata memiliki spektrum yang luas dan bersifat lintas Kementrian. Ketiga, PPKM eceran seperti ini menciptakan kondisi ketidakpastian tentang kewajiban Pemerintah. Berbeda dengan Karantina Wilayah yang jelas, baik dasar hukum maupun konsekuensi kewajiban Pemerintahnya. PPKM Darurat atau PPKM Level 4 dapat menciptakan iklim otoritarian. Pemaksaan kepada rakyat tanpa dibarengi pemenuhan hak-hak rakyat yang berimbang atau memadai. PPKM level 4 dinyatakan telah diperpanjang oleh Presiden dengan pernyataan lisan atau pidato sampai 2 Agustus 2021. Pertanyaannya akan diperpanjang lagikah setelah itu ? atau akan dimainkan level-levelnya menjadi naik ke level 5 atau turun ke level 3 atau kembali menjadi darurat ? Tidak jelas. Yang jelas adalah bahwa rakyat tetap dibuat tergantung atau tercekik. Terjepit dalam dua pilihan yang sulit yaitu mati oleh penyakit atau mati karena perut melilit karena tak punya duit. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Perbankan Sudah Menyalurkan Rp 1.150 Triliun Kredit UMKM
Jakarta, FNN - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebutkan sektor perbankan telah menyalurkan kredit sebesar Rp1.150 triliun kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "UMKM adalah salah satu pilar untuk mendorong perekonomian Indonesia, termasuk di dalam pemulihan ekonomi dari Covid 19," ujar Perry dalam diskusi daring di Jakarta, Minggu, 24 Juli 2021. Ia menjelaskan, jumlah kredit yang disalurkan perbankan kepada UMKM tersebut kurang lebih merupakan 20,5 persen dari keseluruhan kredit perbankan, maka dari itu UMKM berhasil menjadi salah satu penyokong perbankan untuk menyalurkan pembiayaan. "Tentu saja jumlah ini masih perlu kita tingkatkan lebih lanjut," kata dia. Perry mengatakan, UMKM memegang peran penting dalam perekonomian domestik, dengan share terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 57,1 persen atau sekitar Rp7.304 triliun. Jumlah UMKM saat ini tercatat 65,5 juta dan berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 120 juta atau 96,6 persen. Ia melanjutkan, produksi UMKM selama ini juga berhasil menyumbang kinerja ekspor non migas dengan pangsa 15,7 persen atau kurang lebih sekitar 339,2 miliar dolar AS per tahunnya. Oleh karena itu, potensi UMKM dalam mengungkit perekonomian harus terus ditingkatkan, terutama melalui digitalisasi yang masif mengingat COVID-19 menyebabkan pembatasan mobilisasi. (MD).
Sebanyak 436 Balita di Pekanbaru Alami Stunting
Kota Pekanbaru, FNN - Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencatat ada 436 anak usia di bawah lima tahun (balita) mengalami stunting berasal dari 15 kelurahan. "Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita yang diakibatkan kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang terjadi terutama pada periode Seribu Hari Kehidupan (HPK) yaitu pada masa janin dan anak usia dua tahun," kata Plt Kepala Dinkes Pekanbaru dr Arnaldo Eka Putra dalam keterangannya di Pekanbaru, Minggu. Di Pekanbaru terdapat 83 kelurahan dan 15 kelurahan yang menjadi prioritas lokus stunting. Jumlah balita yang mengalami stunting 436 orang dengan prevalensi 5,43 persen. Disebutkan indikator penentuan dalam lokus stunting yaitu dari kelurahan dengan prevalensi tertinggi dan cakupan layanan yang rendah dan Dinkes Pekanbaru menetapkan 15 kelurahan yang menjadi prioritas lokus stunting pada 2021. Kelurahan yang menjadi perhatian dalam penanganan stunting antara lain, Suka Mulya, Melebung, Tanjung Rhu, Bencah Lesung, Pesisir, Rejosari, Rumbai Bukit, Tuah Negeri, Bambu Kuning, Sialang Sakti, Tirta Siak, Tebing Tinggi Okura, Air Dingin, Limbungan Baru, dan Lebah Sari. Sebelumnya Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bangda Kemendagri) Budiono Subambang menyampaikan, peran pemerintah provinsi dan kota sangat penting dalam penurunan angka stunting. "Karena pembahasan terkait stunting adalah komitmen kesepakatan rencana kegiatan dari OPD terkait, cegah stunting itu penting untuk Kota Pekanbaru," katanya. *mth)
Memburu Keringat Rakyat
Ternyata, AJI MUMPUNG lebih lezat dari pada AJINOMOTO Oleh Sugengwaras Bandung, FNN - Mumpung aku masih berkuasa, mumpung aku masih bisa ngatur, mumpung aku banyak punya jabatan rangkap, mumpung masih bisa memanfaatkan, menyelingkuhkan dan menyeret TNI POLRI, mumpung rakyat lagi parno, mumpung belum dilengserkan. Soal hutang negara menggunung, soal orang asing aseng membanjir, soal pengelolaan obyek-obyek strategis dan sumber daya alam nyaris diserahkan kepada orang asing, soal impor mendominasi ekspor, soal jadi negara konsumsi dan bukan negara produksi, soal rakyat cemas harap, resah gelisah, soal masa depan Indonesia suram. Semua bukan urusan saya. Soal pandemi...saya sudah berupaya mulai kebijakan PSPB, New Normal, PPKM Darurat, PPKM Level 4, kerenkan. iIu urusan Pak LBP. Toh anakku, menantuku sudah berhasil jadi wali kota, itu baru sekarang, belum lagi nanti. Soal aku dibilang boneka, yang penting dalam kekuasaanku aku bisa membubarkan FPI. Hebatkan? Bahkan aku bisa resmikan FBI (Forum Bhayangkara Indonesia ) yang anggotanya nyaris mata sipit semua, seragamnya mirip seragam POLRI yang baru, tapi nggak usah khawatir. nggak ada hubungannya dengan 5000 pucuk senjata yang diisukan masuk illegal ke Indonesia beberapa tahun yang lalu.. Aku bukan boneka dan aku bukan sampah. Percayalah, soal hutang menggunung, bayar bunga, gali terowongan tutup jurang, kan wilayah NKRI masih luas. Melalui pajak dan regulasi-regulasi lain aku masih bisa., Memburu Keringat Rakyat. Tunggu tanggal mainnya....Belgedest....!!! Penulis adalah Alumni AKABRI 1973, Purn TNI AD, Mantan Dir Dik Jar SESKO TNI, Ketua DPD APIB Jabar, Pembina KAMI Jabar, Panglima TRITURA, Pemerhati Pertahanan dan Keamanan NKRI )
Demonstran Hong Kong, Aktivis atau Separatis?
Hong Kong, FNN - Tiga hakim Hong Kong akan memutuskan pada Selasa (27/7) apakah slogan protes "Bebaskan Hong Kong. Revolusi Zaman Kita" tergolong seruan untuk memisahkan diri dari China. Mereka akan menjatuhkan vonis terhadap seorang pria yang ditangkap dalam aksi demonstrasi tahun lalu. Putusan bersejarah itu akan membawa dampak jangka panjang tentang bagaimana undang-undang keamanan nasional, yang diberlakukan China di Hong Kong setahun lalu untuk mencegah pemisahan, terorisme, subversi, dan kolusi dengan kekuatan asing, mengubah tradisi hukum publik, kata para pengamat. Sejumlah aktivis mengatakan putusan yang melarang slogan tersebut akan makin membatasi kebebasan berbicara. Slogan itu diteriakkan oleh demonstran dalam aksi-aksi protes pro-demokrasi, diunggah ke internet, ditempelkan pada dinding, dan dicetak pada media lain seperti pamflet, buku, stiker, kaos, dan gelas kopi. Selama sidang yang berlangsung 15 hari terhadap pramusaji 24 tahun bernama Tong Ying-kit itu, pengadilan mendengarkan kesaksian tentang bagaimana terdakwa mengendarai motor sambil membawa bendera hitam berisi slogan tersebut ke arah polisi anti huru-hara di Hong Kong pada 1 Juli tahun lalu. Tong adalah orang pertama yang dituntut berdasarkan undang-undang keamanan nasional itu. Jaksa kepala Anthony Chau berpendapat dalam sidang bahwa tindakan Tong merupakan sebuah aksi terorisme dan terdakwa berusaha menghasut orang untuk memisahkan diri. Dua pelanggaran berat itu bisa membuatnya dihukum penjara selama beberapa tahun atau maksimal seumur hidup jika terbukti bersalah, menurut undang-undang keamanan nasional. Tong mengaku tak bersalah atas tuntutan terorisme, hasutan untuk melakukan pemisahan, dan aksi mengendara berbahaya yang menyebabkan cedera parah. Chau tidak berkomentar saat dimintai komentarnya, begitu pula pengacara terdakwa, Clive Grossman. Dasar persidangan adalah argumen penuntut bahwa slogan tersebut "berkonotasi pada kemerdekaan Hong Kong", sebuah sikap yang tidak diterima oleh China, yang menganggap pusat keuangan dan bekas jajahan Inggris itu sebagai bagian "tak terpisahkan" dari teritorinya. Selama gelombang protes yang dimulai pada 2019 dan melumpuhkan kota, jutaan warga turun ke jalan untuk menentang tindakan keras para petinggi Partai Komunis China terhadap kebebasan warga Hong Kong yang dilindungi konstitusi. Slogan tersebut ada di mana-mana. Ketika Hong Kong dikembalikan oleh Inggris kepada China pada 1997, pemimpin Partai Komunis China berjanji untuk mengizinkan Hong Kong memberlakukan sistem peradilannya sendiri dan mempertahankan otonomi dan kebebasannya sebagai bagian dari perjanjian dengan Inggris. Para pengkritik mengatakan kebebasan tersebut telah diinjak-injak, sebuah pernyataan yang ditolak pihak berwenang di Beijing dan Hong Kong. Aktivis atau Separatis? Dalam persidangan, arti slogan tersebut diperdebatkan sengit. Sejumlah referensi disampaikan sebagai acuan, termasuk tentang kekaisaran China, Marxisme-Leninisme, penyair kuno China Li Bai, Malcolm X, kaum barbar Mongolia, dan mantan pemimpin nasionalis China, Chiang Kai-shek. Penuntut mengatakan slogan tersebut diciptakan pada 2016 oleh aktivis Edward Leung, seorang advokat terkenal untuk kemerdekaan Hong Kong. Leung, yang tengah menjalani hukuman enam tahun penjara dalam kasus kerusuhan, tidak dapat dimintai komentarnya, begitu pula dua pengacara yang pernah membelanya. Seorang saksi ahli dari pihak penuntut, profesor sejarah Lau Chi-pang, mengatakan bahwa bagian pertama dari slogan berbahasa China itu --diterjemahkan sebagai "bebaskan" atau "rebut kembali"-- telah digunakan dalam sejarah China sejak dinasti Qin sampai dinasti Qing. Dia juga mengatakan bahwa arti slogan itu "tidak berubah selama ribuan tahun", yaitu untuk memulihkan teritori yang hilang atau untuk mengusir musuh. Lau mengatakan dalam sidang bahwa kata-kata dalam slogan hanya punya satu arti, yang terkait dengan "pemisahan Wilayah Administratif Khusus Hong Kong dari Republik Rakyat China". Lau juga merujuk pada unjuk rasa 21 Juli 2019 ketika para demonstran yang meneriakkan slogan itu merusak lambang negara di depan Kantor Penghubung di Hong Kong. Tindakan tersebut dan pemakaian slogan pada hari itu "bertujuan menolak pemerintah Republik Rakyat China," kata penuntut. Tong menolak menjadi saksi. Tim pembelanya memanggil dua pendidik, profesor ilmu politik Eliza Lee dan profesor dan pakar komunikasi politik Francis Lee. Keduanya tidak memiliki hubungan saudara. Dalam laporan berisi ratusan wawancara dengan para pengunjuk rasa di lokasi dan lewat telepon, juga hasil analisis statistika pada lebih dari 25 juta unggahan daring, Francis Lee mengatakan "tidak ada keterkaitan substansial" atau korelasi antara slogan tersebut dan kemerdekaan seperti yang dikatakan Lau. "Slogan itu dipahami banyak orang dengan banyak cara berbeda," kata Francis Lee. Eliza Lee mengatakan dalam sidang bahwa slogan tersebut berarti "bersatulah orang-orang dari berbagai usia yang mencintai kebebasan". Namun, dia menerima bahwa slogan itu bisa mempunyai konotasi pro-kemerdekaan bagi beberapa orang. Eliza Lee tidak merespons ketika dimintai komentarnya, sementara Francis Lee menolak berkomentar. Penuntut Chau berusaha membandingkan Edward Leung dengan pemimpin hak-hak sipil AS Malcolm X. Dia bertanya pada Eliza Lee mana di antara keduanya yang dianggap sebagai separatis. "Berapa banyak yang kita perlukan untuk menggali sejarah segregasi rasial yang rumit agar bisa memahami ini," jawab Lee sebelum dipotong oleh hakim Anthea Pang. "Apakah Malcolm X merupakan atau bisa dianggap sebagai seorang pengusung pemisahan atau separatis adalah pertanyaan yang sangat jauh dari pembicaraan dalam sidang ini." Dalam pidato penutupnya pada Selasa, Grossman mengatakan bahwa para pengunjuk rasa di seluruh dunia sering membawa poster tanpa menghadapi tuntutan hukum, dan bahwa Tong seharusnya dibebaskan jika arti slogan tersebut bersifat terbuka. Grossman mengatakan Lau memiliki "pandangan sejarah yang kaku, mekanis, dan tak bisa dipertahankan" yang tidak memperhatikan retorika, dan arti dari slogan tersebut tidak bisa dijelaskan sesuai kemauan Lau. Pang mengatakan bahwa dalam membuat putusan, sidang akan mempertimbangkan apakah "efek alamiah dan masuk akal" dari slogan itu bisa menghasut orang lain untuk menuntut pemisahan, selain mempertimbangkan niat dari perbuatan Tong. (mth)
Panglima TNI Berharap Setiap Daerah Memiliki Fasilitas Isolasi Secara Terpusat
Jakarta, FNN - Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berharap setiap daerah memiliki fasilitas isolasi secara terpusat (isoter) yang dapat digunakan para suspek dan pasien COVID-19 tanpa gejala dan gejala ringan. Keberadaan tempat isolasi terpusat di tiap daerah penting demi mengurangi beban rumah sakit yang saat ini telah cukup banyak menampung pasien COVID-19. “Isolasi terpusat ini bertujuan menampung pasien COVID-19 dan memberikan pelayanan terbaik seperti adanya tenaga kesehatan, adanya fasilitas dan dilengkapi dengan obat-obatan termasuk di dalamnya tabung oksigen,” kata Hadi Tjahjanto saat meninjau pelaksanaan isolasi terpusat di Bantul, Yogyakarta, Sabtu, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis-nya. Jika ada lonjakan kasus, maka tiap daerah siap menampung mereka di tempat-tempat isolasi terpusat itu, kata Panglima. Langkah tersebut merupakan salah satu cara memutus rantai penularan COVID-19 dan menekan laju penyebaran penyakit. Dalam keterangan yang sama, Panglima TNI juga menyebut tempat-tempat isolasi itu juga dapat memberi pelayanan kesehatan bagi pasien COVID-19, antara lain memberi obat bagi mereka yang membutuhkan. "Selain untuk melayani pasien, isolasi terpusat ini juga dapat memberikan obat untuk masyarakat yang sedang melaksanakan isolasi,” ucap dia menegaskan. Di samping sarana isolasi terpusat, Panglima menyebut vaksinasi dan kegiatan pelacakan (tracing) secara aktif juga dapat membantu menurunkan jumlah penderita COVID-19. Terkait itu, TNI dan Polri akan mendukung kegiatan vaksinasi dan pelacakan suspek dan pasien positif COVID-19 di daerah-daerah, tutur Panglima TNI. Oleh karena itu, Panglima TNI datang langsung ke sarana isolasi terpusat di Rumah Sakit Lapangan Khusus COVID-19 Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta, untuk memeriksa pelaksanaan tracing di tempat itu. "Kedatangan saya ke Bantul adalah untuk mengecek secara langsung apakah di setiap puskesmas sudah ada tenaga tracing untuk menerima informasi, notifikasi, dari Dinas Kesehatan ke puskesmas," ujat Panglima. Panglima meninjau pelaksanaan isolasi terpusat dan layanan kesehatan di RS lapangan di Bantul bersama Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, Kabaharkam Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto, dan Panglima Kogabwilhan II Marsdya TNI Imran Baidirus. (sws)
Golkar Bagikan Ratusan Sembako kepada Petugas Makam TPU Surabaya
Surabaya, FNN - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Jawa Timur dan DPD II Partai Golkar Kota Surabaya membagikan ratusan bingkisan sembako kepada para petugas pemakaman di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Keputih Surabaya. "Bingkisan ini sebagai tanda cinta atau bentuk simpati kepada para petugas pemakaman di sini," kata Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Jatim Muhammad Sarmuji saat menyerahkan bingkisan sembako kepada perwakilan petugas pemakaman di TPU Keputih Surabaya, Minggu. Kedatangan Sarmuji bersama Ketua DPD II Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fatoni dan sejumlah pengurus DPD disambut oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya Anna Fajriatin. Kepala DKRTH juga sempat mengajak keliling para pengurus Golkar ke TPU Keputih mulai dari melihat langsung pemakaman jenazah COVID-19 dan krematorium. Menurut Sarmuji, bingkisan sembako ini mewakili Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto kepada petugas penanganan COVID-19 paling akhir, yakni penggali kubur untuk jenazah COVID-19. Sarmuji mengatakan bahwa sempat terjadi kenaikan jumlah warga yang meninggal akibat terpapar COVID-19 dalam sebulan terakhir ini. Namun, dalam sepekan ini sudah mulai terjadi penurunan. "Mudah-mudahan makin lama makin menurun. Semoga tidak ada lagi yang dimakamkan di TPU Keputih secara protokol kesehatan," ujarnya. Ia juga memberikan apresiasi kepada Kepala DKRTH Surabaya yang berjuang keras bersama jajarannya dalam melayani masyarakat, khususnya pemakaman jenazah COVID-19. Hal ini tentunya banyak rintangan selama mereka menjalankan tugas. "Mungkin waktu untuk bersantai-santai pada saat ini tidak ada karena banyak yang harus diurus di TPU Keputih. Semoga diberikan kesehatan dalam mengemban tugas ini," katanya. Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni menambahkan bahwa pihaknya memberi bantuan ini sudah beberapa kali sejak pandemi melanda Indonesia, Maret 2020. "Jadi, bantuan ini sudah beberapa kalinya. Semoga pandemi ini bisa cepat berakhir sehingga kehidupan normal bisa berjalan kembali," ujarnya. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DKRTH Surabaya Anna Fajriatin menyampaikan terima kasih kepada Golkar Jatim dan Surabaya yang sudah memberikan bantuan sembako kepada para petugas pemakaman di TPU Keputih. Pada kesempatan itu, Anna mengungkapkan dalam sehari petugas pernah memakamkan 197 jenazah COVID-19 di TPU Surabaya. "Alhamdulilah, saat ini sudah mulai menurun, kemarin sehari 97 jenazah. Semoga semua menjadi normal kembali," katanya. (mth)
Presiden Kolombia Benarkan Covid Varian Delta di Negaranya
Bogota, FNN - Presiden Kolombia Ivan Duque pada Sabtu (24/7) membenarkan kemunculan varian COVID-19 Delta di negaranya saat ini. "Institut Kesehatan Nasional telah mengidentifikasi keberadaan varian Delta di negara kami pada satu kasus yang diperiksa di Kota Cali dan sudah ditangani dengan semua protokol medis," ucapnya. Presiden meminta warga agar memperoleh vaksinasi COVID-19 secepat mungkin, menambahkan bahwa varian Delta saat ini dilaporkan di 105 negara di seluruh dunia dan terbukti memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi. Direktur Institut Kesehatan Nasional Martha Lucia Ospina mengatakan bahwa pasien yang terpapar telah ditempatkan di ruang isolasi setibanya dari Amerika Serikat. Menurut Kementerian Kesehatan, Kolombia mencatatkan 4.705.734 kasus dan 118.188 korban meninggal karena COVID-19. Sementara itu, lebih dari 11 juta orang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 lengkap. Sumber: Xinhua
RS Covid Wisma Haji Terima Bantuan Makan dan Alkes
Jakarta, FNN - - Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Haji Pondok Gede Jakarta Timur menerima 45.402 produk makanan dan minuman bergizi serta bantuan alat medis seperti oxygen concentrator, Alat Pelindung Diri (APD) masker dan hazmat dari salah satu perusahaan swasta yang bergerak di sektor produk makanan dan minuman untuk membantu meringankan beban penanganan pandemi akibat virus SARS-CoV-2 itu. Bantuan itu merupakan bentuk kolaborasi yang memang menjadi kunci dalam penanganan virus asal Wuhan itu. “Kami mengapresiasi dukungan kepada RDSC Wisma Haji Pondok Gede beserta tenaga kesehatan yang turut serta dalam menjalankan tugasnya di tengah pandemi ini. Upaya gotong royong ini akan membantu kami dalam penanganan pandemi COVID-19,” kata Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan Kementerian Kesehatan dokter Andi Saguni dalam keterangannya ditulis, Minggu. RSD COVID-19 Wisma Haji merupakan salah satu rumah sakit darurat yang digagas oleh Pemerintah di awal Juli 2021 untuk membantu penanganan lonjakan kasus yang terjadi beberapa waktu belakangan ini akibat masuknya varian baru yaitu varian Delta. Tempat itu berdasarkan data Kementerian Kesehatan memiliki kapasitas 900 kamar dan pembuatannya dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selain itu ada 950 tempat tidur tambahan bersama 50 kamar tambahan untuk memastikan RDSC Wisma Haji bisa menangani lebih banyak pasien COVID-19 dengan optimal. Untuk Instalasi Gawat Darurat (IGD), pengerjaannya menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan diletakan di luar gedung RSD. Sementara untuk tenaga kesehatan yang bekerja di RSDC Wisma Haji Pondok Gede berasal dari zona hijau seperti Kalimantan dan Sumatera, mereka difasilitasi tempat tinggal di Asrama Haji sehingga bisa meminimalisir potensi penyebaran COVID-19 di antara para tenaga kesehatan atau pun anggota keluarganya. Ada pun tenaga medis yang bertugas di RSDC Wisma Haji Pondok Gede Jakarta Timur berjumlah 350 orang dengan 78 tenaga medis spesialis. RSDC Wisma Haji Pondok Gede hanya menerima rujukan resmi dari puskesmas dan rumah sakit untuk pasien bergejala ringan hingga sedang. Sementara untuk pasien bergejala berat hingga kritis belum bisa ditangani di lokasi ini karena belum adanya fasilitas yang memadai. Hingga Juli 2021 tercatat di Indonesia ada sebanyak 389 ribu tempat tidur yang ada di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia, 30 persennya diminta untuk dialokasikan sebagai tempat penanganan COVID-19 atau berkisar 130 ribu tempat tidur. Sementara itu, dari pihak swasta yang membantu RSDC Pondok Gede berharap bantuan itu bisa meringankan beban tenaga kesehatan dan juga fasilitas kesehatan di tengah perang melawan virus tak kasat mata itu. “Kami sadar bahwa pandemik COVID-19 di Indonesia hanya bisa diatasi dengan kerjasama seluruh anggota masyarakat serta pemerintah, oleh karena itu Nestlé Indonesia ikut hadir untuk bekerja sama dan memberikan bantuan kepada RSDC Wisma Haji Pondok Gede dengan harapan dapat ikut meringankan beban tenaga dan fasilitas kesehatan serta masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 secara bergotong royong,”kata Direktur Corporate Affairs PT Nestle Indonesia Debora R. Tjandrakusuma. (sws)
ReforMiner: Tekan Impor Migas dengan Pemanfaatan Panas Bumi
Jakarta, FNN - Lembaga riset ekonomi bidang tambang dan energi ReforMiner Institut merilis studi terbaru tentang pemanfaatan panas bumi yang dapat menghemat devisa impor migas. "Pemanfaatan tenaga listrik panas bumi (PLTP) yang digunakan untuk mensubstitusi tenaga listrik dari BBM (PLTD) dapat menghemat kebutuhan devisa impor migas dalam jumlah yang cukup signifikan," kata Direktur Eksekutif ReforMiner Institut Komaidi Notonegoro dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, neraca impor migas meningkat sebanyak 239,38 persen secara year on year (yoy) pada Juni 2021. Kondisi itu menyebabkan peningkatan kebutuhan devisa impor migas untuk bahan bakar PLTD. Kajian terbaru ReforMiner menjelaskan peningkatan kebutuhan devisa impor migas, akibat kenaikan harga minyak mentah dunia, berpotensi memberikan dampak negatif bagi perekonomian nasional. Aspek moneter dari impor migas berpotensi menyebabkan defisit neraca dagang dan depresiasi nilai tukar rupiah, sedangkan untuk fiskal berpotensi menambah kebutuhan anggaran subsidi di APBN. Sementara bagi sektor riil berpotensi menurunkan daya saing barang dan jasa yang diproduksi. "Pemanfaatan panas bumi dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi kebutuhan devisa impor migas," ujar Komaidi. Dalam kajian terbaru itu disebut bahwa kebutuhan untuk membangkitkan satu megawatt PLTD memerlukan sekitar 47,30 barel BBM per hari, sehingga Indonesia memerlukan sekitar 93,34 juta barel BBM per tahun. Jika PLN mensubstitusi produksi listrik dari PLTD menggunakan pembangkit berbasis panas bumi, maka negara akan menghemat devisa impor migas lebih dari 1,67 miliar dolar AS per tahun. Pembangkit bertenaga panas bumi mampu menghasilkan listrik sekitar tujuh kali lebih besar dibandingkan pembangkit bertenaga diesel. Faktor kapasitas PLTP sekitar 70-76 persen menduduki posisi tertinggi kedua setelah pembangkit listrik tenaga nuklir yang memiliki kapasitas antara 87,94 persen. "Selain dapat mengurangi kebutuhan devisa impor migas, pemanfaatan dan pengusahaan panas bumi juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara bukan pajak (PNBP) di APBN," pungkas Komaidi. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) komponen PNBP panas bumi yang disetorkan kepada negara meliputi pendapatan pengusahaan panas bumi, pendapatan iuran tetap eksplorasi, pendapatan iuran tetap operasi, dan pendapatan iuran produksi atau royalti. Saat ini pengusahaan panas bumi merupakan satu-satunya pengusahaan di sub-sektor energi baru terbarukan yang telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Selain memberikan kontribusi bagi keuangan pemerintah pusat, pengusahaan panas bumi juga memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah. Kontribusi sub-sektor panas bumi terhadap keuangan daerah melalui transfer dana bagi hasil sumber daya alam panas bumi dan bonus produksi panas bumi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014, bonus produksi panas bumi diberikan kepada wilayah administratif di mana panas bumi tersebut diusahakan yang dilakukan sejak unit pertama PLTP beroperasi secara komersial. "Bonus produksi panas bumi ditetapkan sebesar 0,5 persen untuk perjanjian jual beli listrik dan satu persen untuk perjanjian jual beli uap," pungkas Komaidi. (mth)
POPULER
