ALL CATEGORY
KPSI Dorong Kriteria Penerima BSU Diperluas
Jakarta, FNN - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan apresiasinya atas Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang akan diberikan pemerintah kepada pekerja terdampak COVID-19 dan mendorong cakupan kriterianya diperluas untuk menjangkau lebih banyak orang. "Kita setuju bantuan subsidi upah, tapi kriterianya harus diperbaiki. Kriteria tentang penerima BSU itu harus diperbaiki," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers terkait kondisi pekerja saat PPKM, dipantau dari Jakarta, Senin. Sebelumnya pemerintah mengumumkan akan memberikan subsidi upah kepada pekerja terdampak COVID-19 dengan kriteria pekerja calon penerima BSU berada di Zona PPKM Level 4, peserta yang membayar iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp3,5 juta sesuai upah terakhir yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan masuk dalam sektor terdampak PPKM, seperti industri barang konsumsi, transportasi, perdagangan, dan jasa. Masing-masing pekerja yang memenuhi syarat itu akan mendapatkan bantuan Rp1 juta untuk dua bulan atau Rp500.000 per bulan, yang langsung diberikan sekaligus melalui transfer bank. Pemerintah memperkirakan terdapat sekitar 8 juta orang penerima BSU 2021, menggunakan data dari BPJS Ketenagakerjaan. Namun, Said mengatakan bahwa beberapa daerah yang menjalankan PPKM Level 4 memiliki upah minimum di atas Rp3,5 juta dengan banyak pekerjanya juga terdampak pandemi, baik mengalami pemotongan upah atau dirumahkan. Karena itu, dia mendorong agar penyaluran itu lebih tepat sasaran, menyasar pekerja yang dirumahkan dan mengalami pengurangan gaji hingga berada di bawah Rp3,5 juta meski upah sebelum dipotong berada di atas angka tersebut. Dia juga mendorong agar penyaluran dapat dilakukan dengan cepat mengingat PPKM Level 4 akan berlangsung sampai dengan 4 Agustus 2021, jika tidak diperpanjang kembali. (mth)
Pemprov Jatim Buka Depo Isi Ulang Oksigen Gratis di Malang
Malang, FNN - Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka depo pengisian oksigen di halaman Kantor Badan Koordinasi Wilayah Pemerintah dan Pembangunan (Bakorwil) III Malang, Kota Malang dan digratiskan bagi warga yang membutuhkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Kota Malang, Senin mengatakan bahwa depo pengisian oksigen gratis tersebut bisa dimanfaatkan oleh pasien positif COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri maupun isolasi terpusat. "Untuk pasien yang melakukan isolasi terpusat, belum tentu mereka punya silinder atau tabung oksigen. Pada dasarnya, kami punya stok dan mencukupi. Hanya model distribusinya yang harus kita siapkan," katanya. Khofifah menjelaskan, stok oksigen untuk memenuhi kebutuhan para pasien terkonfirmasi positif COVID-19, kini dalam keadaan aman. Namun, ia mengakui bahwa untuk memenuhi kebutuhan pasien, harus saling proaktif. Menurutnya, untuk kedepannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berencana menambah depo pengisian oksigen gratis di wilayah lain. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan suplai bagi masyarakat yang membutuhkan. "Kami masih memiliki stok yang cukup besar untuk didistribusikan secara gratis kepada masyarakat. Untuk di tempat lain, selama ada operatornya, kami akan menyiapkan tempat isi ulang gratis di banyak tempat lagi," ujarnya. Khofifah menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berencana mendatangkan Iso Tank ke depo pengisian oksigen gratis di Malang. Iso Tank merupakan kontainer berbentuk tangki yang memiliki ukuran tertentu dan dipergunakan untuk memuat kargo cair dan gas. "Jadi, jika ada iso tank 20 ton, yang diisi bukan hanya yang satu meter kubik saja, tapi, enam meter kubik juga bisa. Ada tiga iso tank yang akan didatangkan," katanya. Dengan adanya iso tank tersebut, lanjutnya, juga diharapkan bisa membantu rumah sakit yang ada di wilayah Malang Raya yang membutuhkan pasokan oksigen. Kebutuhan oksigen untuk rumah sakit, mayoritas menggunakan tabung ukuran besar. "Untuk silinder enam meter kubik, ini untuk layanan rumah sakit, silahkan. Saya rasa kami juga bisa tempatkan di sini untuk (iso tank) 20 ton," kata Khofifah. Khofifah meminta pemerintah daerah di wilayah Jawa Timur untuk terus meningkatkan koordinasi dengan rumah sakit guna pemenuhan kebutuhan oksigen. Hal tersebut dikarenakan armada yang dimiliki rumah sakit terbatas. "Jadi jangan menunggu oksigen habis baru berkomunikasi, hari ini harus sama-sama proaktif. Saya rasa, ini bagian dari yang bisa kita lakukan, bagaimana memberikan layanan terbaik bagi warga," katanya. Depo pengisian oksigen gratis di Bakorwil III Malang dibuka sejak pukul 09.00 hingga 21.30 WIB. Kapasitas oksigen yang disediakan per hari sebanyak 500 meter kubik untuk warga Malang Raya yakni Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu yang membutuhkan. Untuk mendapat layanan isi ulang oksigen gratis tersebut, pendaftaran dibuka secara daring melalui infocovid19.jatimprov.go.id. Syarat yang harus dipenuhi adalah membawa hasil positif tes usap antigen atau PCR terbaru dan membawa tabung oksigen berukuran satu meter kubik. Tercatat, di Provinsi Jawa Timur, secara keseluruhan ada 277.104 kasus konfirmasi positif COVID-19. Dari total tersebut, sebanyak 205.238 orang dilaporkan telah sembuh, 18.513 dinyatakan meninggal dunia, dan sisanya berada dalam perawatan. (mth)
Korsel Mulai Vaksinasi Kelompok Usia 55-59 Tahun
Seoul, FNN - Korea Selatan memulai vaksinasi COVID-19 bagi kelompok usia 55-59 tahun pada Senin untuk mempercepat laju kampanye vaksinasi saat negara tersebut memerangi gelombang keempat infeksi. Peluncuran vaksinasi COVID-19 untuk warga berusia di atas 50 tahun terhenti selama sepekan bulan ini setelah rekor tinggi kasus baru memicu serbuan vaksinasi, menghabiskan persediaan yang ada dan merusak situs reservasi resmi. Sekitar 6,17 juta orang atau 84 persen dari warga berusia 50-an, telah mendaftar vaksinasi pekan lalu. Otoritas beralih dari vaksin COVID-19 Moderna ke Pfizer/BioNTech untuk sejumlah orang di kelompok tersebut lantaran fluktuasi jadwal pengiriman. Otoritas mendapat kritik karena krisis pasokan dan perubahan di menit-menit terakhir yang memperpanjang sementara jeda pemberian dosis Pfizer menjadi 4 pekan dan bukan 3 pekan untuk menyesuaikan dengan Moderna. Korea Selatan memprioritaskan vaksinasi COVID-19 bagi kaum lansia, kelompok rentan dan petugas kesehatan garda terdepan. Otoritas telah memvaksin 33 persen dari 52 juta penduduk dengan setidaknya satu dosis, sedangkan 13 persen penduduk telah mendapatkan vaksin lengkap. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Korea (KDCA) melaporkan 1.318 kasus baru pada Minggu (25/7), sehingga totalnya menjadi 190.166 kasus dengan 2.077 kematian. Pelacakan dan pengujian massal membantu Korsel mencatat tingkat kematian COVID-19 yang lebih rendah dibanding negara berkembang lainnya sejauh ini tanpa penguncian total. Namun, gelombang baru pandemi pada Minggu mendorong pemerintah untuk memperketat aturan jarak fisik di sebagian besar wilayah guna menekan penyebaran virus selama liburan musim panas. (mth)
Bank Nagari Luncurkan Program Anti Rentenir "Marandang"
Padang, FNN - Bank BPD Sumatera Barat atau Bank Nagari meluncurkan Program Melawan Rentenir di Ranah Minang (Marandang) dengan Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR). "Rentenir ini kadang-kadang menjadi beban bagi usaha super mikro karena bunganya yang mencekik. Ini yang coba diantisipasi Bank Nagari dengan terobosan Program Marandang ini," kata Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi saat peluncuran di Padang, Senin. Menurut Gubernur, masyarakat yang terjerat praktik rente hanya akan jadi pencari uang bagi rentenir karena bunganya yang tinggi sehingga lama kelamaan akan makin terjerat. Dengan hadirnya Program Marandang akan memudahkan dan memberikan keleluasaan dan menguntungkan masyarakat ekonomi lemah yang memiliki usaha. "Dalam masa pandemi COVID-19 memang perlu terobosan yang dilakukan untuk bisa membantu usaha mikro kecil agar bisa bertahan bahkan kalau memungkinkan terus berkembang," ujarnya. Ia menyebut pemerintah daerah (pemda) juga akan berupaya memberikan keringanan lebih di antaranya dengan "membeli" bunga bank dari pinjaman usaha super mikro. "Dalam pertemuan dengan bupati/wali kota ada yang berinisiatif akan membeli bunga pinjaman di bank sehingga pinjaman di masyarakat akan lebih rendah bunganya," ujar Gubernur Mahyeldi. Ia berharap dengan program Bank Nagari dan bantuan pemerintah tersebut kesejahteraan masyarakat akan bisa tingkatkan. Dirut Bank Nagari M Irsyad mengatakan Program KUR Super Mikro yaitu Marandang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu perekonomian usaha mikro dalam masa sulit akibat pandemi. "Kita mendorong perekonomian, mendorong usaha mikro dengan program ini," katanya. Program itu tidak perlu agunan, cukup usaha yang layak. Lama usaha juga bisa kurang dari enam bulan. "Bunganya hanya 6 persen setahun. Bahkan sampai akhir tahun 2021 pemerintah memberikan subsidi bunga 3 persen sehingga masyarakat hanya perlu membayar bunga 3 persen," katanya. Ia melanjutkan karena tujuannya melawan keberadaan rentenir, maka harus bisa menciptakan proses kredit pembiayaan cepat dan syarat yang mudah. Bank Nagari telah didukung aplikasi untuk memberikan segala kemudahan itu dengan proses pencairan cukup cepat 2-3 hari. Kepala OJK Perwakilan Sumbar Yusri mengapresiasi program dari Bank Nagari tersebut dan berharap itu bisa menjadi solusi bagi usaha mikro di Sumbar. Ia menyebut persoalan bagi masyarakat yang berusaha di sektor mikro bukan suku bunga tetapi ketersediaan akses ke lembaga pembiayaan formal dan proses yang cepat disamping syarat yang mudah. "Kalau rentenir, kapanpun orang mau, hari itu bisa langsung cair. Ini tantangan bagi perbankan untuk bisa melakukan hal yang sama," katanya. Ia berharap program itu tidak hanya dilakukan oleh Bank Nagari tetapi juga bisa dilakukan perbankan lain. (mth)
Pengunjung Pasar Tanah Abang Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin
Jakarta, FNN - Pengunjung Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat wajib menunjukkan kartu vaksin Covid-19. Aturan tersebut diberlakukan, saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Ibu Kota masih diterapkan, dan pasar tekstil terbesar di kawasan Asia itu mulai dibuka. "Wajib menunjukkan kartu vaksin Covid-19, minimal satu kali dosis. Berlaku di seluruh pasar," kata Pengelola Pasar Tanah Abang Heri Supriyatna saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Senin, 26 Juli 2021. Heri menjelaskan, kewajiban menunjukkan kartu vaksin baik pedagang maupun pengunjung berlaku di seluruh kawasan Pasar Tanah Abang, yakni Blok A, B, F dan G. Kewajiban menunjukkan kartu vaksin ini dalam rangka mencegah potensi bertambahnya kasus aktif Covid-19 dengan gejala berat. Selain itu, aturan ini juga untuk menggerakkan masyarakat dalam percepatan program vaksinasi nasional. Berdasarkan catatan pengelola, saat ini sudah lebih dari 21.000 pedagang, karyawan toko, karyawan pengelola Blok A , B, F dan Blok G Tanah Abang yang sudah divaksin. Dalam penyesuaian PPKM Level 4, Pasar Tanah Abang beroperasi mulai pukul 07.00 hingga 15.00 WIB. Sesuai dengan ketentuan pemerintah, kapasitas pengunjung juga dibatasi maksimal 50 persen. Operasional pasar rakyat, termasuk Pasar Tanah Abang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24/2021 tentang PPKM Level 4 dan Level 3 Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali. Dalam aturan tersebut, disebutkan, pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen dan jam operasi sampai pukul 15.00 waktu setempat. (MD).
Mendagri Harap Kepala Daerah Segera Menindaklanjuti Instruksinya
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap kepala daerah segera menindaklanjuti Instruksinya terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). "Kita berharap dengan adanya Instruksi Mendagri yang substansinya dibuat tim bersama, kepala daerah dapat segera melakukan langkah lanjutan," ujar Mendagri dalam keterangan pers virtual di Kantor Presiden, Jakarta, Senin. Tito mengatakan dirinya telah mengeluarkan tiga instruksi, yakni Nomor 24/2021, 25/2021, dan 26/2021 yang mengatur tentang Perpanjangan PPKM Tanggal 26 Juli-2 Agustus 2021. Instruksi Mendagri Nomor 24/2021 mengatur tentang PPKM Level 4 dan 3 di wilayah Jawa dan Bali. Instruksi Mendagri Nomor 25/2021 mengatur tentang Pemberlakuan PPKM Level 4 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Instruksi Mendagri Nomor 26/2021 mengatur tentang Penerapan PPKM Level 3, 2, dan 1. Tito berharap kepala daerah bisa menindaklanjuti instruksi tersebut dimulai dengan melakukan rapat koordinasi dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) hingga mengeluarkan produk kebijakan melalui surat edaran atau instruksi gubernur/bupati/wali kota. "Kalau bisa kebijakannya lebih spesifik sesuai karakteristik daerah masing-masing, tetapi tidak melampaui Instruksi Mendagri yang berlaku nasional," kata Tito. Menurut Tito, rakor Forkopimda perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi antara provinsi dan kabupaten/kota. Namun dia berharap koordinasi tidak hanya dilakukan kepala daerah dengan unsur pemerintah melainkan juga dengan organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang bisa menjadi mitra. Dia menekankan upaya persuasif dan sosialisasi harus selalu dikedepankan dalam mendisiplinkan masyarakat. Sementara langkah penegakan hukum harus menjadi jalan terakhir. "Kita tahu masyarakat sedang mengalami tekanan karena krisis kesehatan dan ekonomi, tetapi kita perlu mendisiplinkan masyarakat. Oleh karena itu mohon kerja sama semua pihak, termasuk tokoh masyarakat agar kebijakan betul-betul efektif," ujarnya. (mth)
Pengusaha Kaya Siap Jadi Perdana Menteri Lebanon
Beirut, FNN - Pengusaha kaya Lebanon dan mantan perdana menteri Najib Mikati siap ditunjuk lagi sebagai perdana menteri pada Senin, 26 Juli 2021. Ia terpilih kembali setelah memenangkan dukungan dari sebagian besar partai untuk membentuk pemerintahan baru yang sedang menghadapi krisis keuangan, Ahad kemarin, sekelompok mantan perdana menteri muslim Sunni mengatakan, mereka mendukung pemilihan Mikati, yang pernah memegang jabatan perdana menteri dua kali, dalam rangka membantu mengakhiri kebuntuan politik di Lebanon. Di antara pendukung Mikati adalah politisi veteran Saad al-Hariri, yang meninggalkan bisnisnya untuk membentuk pemerintahan baru Ahad lalu setelah hampir 10 bulan gagal menyepakati susunan kabinet dengan Presiden Michel Aoun. Langkah Hariri menandai puncak konflik selama berbulan-bulan tentang posisi di kabinet antara dirinya dan Aoun, kepala negara Kristen Maronit yang bersekutu dengan kelompok muslim Syiah bersenjata yang didukung Iran, Hizbullah. Seorang sumber politik senior mengatakan kepada Reuters bahwa sebagian besar blok (semacam komisi) parlemen utama negara itu sepakat untuk menunjuk Mikati. Tidak seperti banyak pemimpin Lebanon, dia tidak berasal dari salah satu dinasti politik. Akan tetapi, merupakan seorang pengusaha paling sukses di negara itu. Hizbullah dan sekutunya, gerakan Amal Syiah yang dipimpin oleh ketua parlemen Nabih Berri, diperkirakan akan menunjuk Mikati, tambah sumber itu. Aoun diperkirakan menunjuk Mikati setelah dia melakukan konsultasi dengan blok-blok parlemen pada Senin. Presiden diharuskan untuk mengajukan calon dengan tingkat dukungan terbesar di antara anggota parlemen. Setelah ditetapkan, proses sulit untuk membentuk pemerintahan baru yang menjamin kesepakatan di antara kelompok politik Lebanon yang terpecah-pecah akan dimulai. Lebanon telah dijalankan oleh pemerintah sementara selama hampir satu tahu. Nilai mata uangnya runtuh, lapangan kerja menghilang dan bank membekukan rekening. Keruntuhan ekonomi merupakan krisis terburuk Lebanon sejak perang saudara 1975-90. Dalam sistem politik Lebanon, jabatan perdana menteri harus dipegang oleh seorang muslim Sunni, sedangkan kepresidenan dipegang oleh seorang kristiani Maronit. Negara-negara Barat telah memberi tekanan pada politisi Lebanon supaya membentuk pemerintahan yang dapat mereformasi kondisi yang sudah rusak. Mereka juga mengancam dengan sanksi dan mengatakan dukungan keuangan tidak akan mengalir sebelum reformasi dimulai. (MD).
Erick Thohir: Bank BUMN Jadi Kontributor Terbesar Penyaluran KUR
Jakarta, FNN - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengungkapkan bahwa bank-bank BUMN menjadi penyalur terbesar kredit usaha rakyat (KUR). "Dari kuota KUR 2021 dari Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yang targetnya Rp253 triliun, kami memang menjadi kontributor terbesar yaitu 92 persen lebih," kata Erick Thohir dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin, seusai menghadiri rapat terbatas mengenai Pinjaman Kredit Usaha Rakyat Pertanian yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Penyaluran KUR selama Januari sampai 25 Juni secara keseluruhan meningkat Rp143,14 triliun atau 56,58 persen dari target Rp253 triliun pada 2021. "Ini sesuai dengan penugasan yang kami terima. Bank BRI, Mandiri, BNI mendukung program KUR ini terutama di pertanian kami sudah siapkan 8 klaster yaitu klaster padi, jagung, sawit, tebu, jeruk, tanaman hias, kopi, dan klaster porang sehingga nanti bisa bersinergi dengan program-program yang ada di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan," ungkap Erick. Erick juga menyebutkan bank BUMN sudah memberikan pinjaman kepada 6.150 penggilingan padi (rice mill). "Dari total pinjaman ke 6.150 'rice mill' nilainya Rp2,7 triliun, kami tentu terbuka dan bisa mengembangkan juga siap mendampingi, seperti yang kami sudah lakukan di 'rice mill unit' di Ciamis dan Kebumen di mana hal itu menjadi kerja sama yang baik antara gapoktan (gabungan kelompok tani) dan Kementerian BUMN," jelas Erick. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Jokowi memberi arahan agar dilakukan korporatisasi pertanian atau melalui koperasi. "Sebagai contoh untuk pengembangan 'rice milling unit' yang investasi Rp5 miliar bisa dilakukan dengan skema KUR di mana tingkat suku bunganya rendah 3 persen untuk 5-7 tahun bisa diperuntukkan kepada kelompok petani misalnya 10 petani berkumpul maka dari 10 KUR bisa mencapai Rp5 miliar, itu sebagai contoh," kata Airlangga. Presiden Jokowi, menurut Airlangga, juga meminta pengucuran KUR dipermudah dan tidak ada regulasi yang menghambat. "Kami sampaikan khusus untuk sektor pertanian secara umum perkebunan kelapa sawit relatif mendapat sekitar Rp9,5 triliun, padi Rp7,8 triliun, tanaman lainnya Rp5,5 triliun, hortikultura sebesar Rp5,2 triliun, budi daya sapi Rp3,9 triliun, budi daya domba dan kambing Rp3,5 triliun, pertanian palawija Rp2,7 triliun, mix farming Rp2,6 triliun, pembibitan Rp1,1 triliun jadi secara keseluruhan KUR pangan Rp26,8 triliun, KUR hortikultura Rp7,84 triliun, perkebunan Rp20,3 triliun dan peternakan Rp15,1 triliun," ungkap Airlangga. (mth)
KPK Panggil Bupati Bandung Barat Nonaktif
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, 26 Juli 2021 memanggil Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna (AUM). Pemanggilan terkait dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Bandung Barat Tahun 2020. Aa Umbara dipanggil sebagai saksi untuk tersangka M Totoh Gunawan (MTG) selaku pemilik PT Jagat Dirgantara (JDG) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL). "Hari ini (Senin) pemeriksaan saksi MTG tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 atas nama Aa Umbara Sutisna/Bupati Bandung Barat periode 2018-2023," kata Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, di Jakarta, Senin, 26 Juli 2021. Pemeriksaan Aa Umbara, kata Ali, dilakukan di Gedung KPK, Jakarta. Aa Umbara juga salah satu tersangka kasus tersebut, Akan tetapi, tim penyidik memanggilnya sebagai saksi. Selain pemeriksaan Aa Umbara, KPK pada hari Senin juga memanggil M Totoh dalam kapasitas sebagai tersangka. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK, Jakarta. Selain Aa Umbara dan M Totoh, KPK menetapkan Andri Wibawa (AW) dari swasta/anak Aa Umbara sebagai tersangka. Dalam konstruksi perkara disebut pada Maret 2020 karena adanya pandemi Covid-19, Pemkab Bandung Barat menganggarkan sejumlah dana untuk penanggulangan pandemi Covid-19 dengan melakukan "refocusing" anggaran APBD Tahun 2020 pada Belanja Tidak Terduga (BTT). Dengan menggunakan bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri (JCM) dan CV Satria Jakatamilung (SJ), Andri mendapatkan paket pekerjaan dengan total nilai Rp 36 miliar untuk pengadaan paket bahan pangan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial (Bansos JPS). Sedangkan M Totoh dengan menggunakan PT JDG dan CV SSGCL mendapakan paket pekerjaan senilai Rp 15,8 miliar untuk pengadaan bahan pangan Bansos JPS dan Bantuan Sosial terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (Bansos PSBB). Dari kegiatan pengadaan tersebut, Aa Umbara diduga telah menerima uang sejumlah sekitar Rp 1 miliar. Sumbernya disisihkan oleh M Totoh dari nilai harga per paket sembako yang ditempelkan stiker bergambar Aa Umbara untuk dibagikan pada masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan M. Toto diduga telah menerima sekitar Rp 2 miliar dan Andri diduga menerima keuntungan sekitar Rp 2,7 miliar. Selain itu, Aa Umbara diduga menerima gratifikasi dari berbagai dinas di Pemkab Bandung Barat dan para pihak swasta yang mengerjakan berbagai proyek di Kabupaten Bandung Barat sejumlah sekitar Rp 1 miliar dan fakta ini masih terus akan didalami oleh tim penyidik KPK. (MD).
Wagub DKI: 90 Persen Bantuan Sosial Tunai Telah Tersalurkan
Jakarta, FNN - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi warga DKI Jakarta telah mencapai 90 persen yang dicairkan melalui Bank DKI Jakarta. "Bantuan sosial tunai sudah mencapai lebih dari 90 persen. Kemarin saya tinjau di beberapa lokasi, Alhamdulillah sudah dilaksanakan, yang kami bagikan melalui ATM Bank DKI," kata Riza saat meninjau vaksinasi di kampus Universitas Nasional, Jakarta Selatan, Senin. Riza berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi terutama pada pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa ke depan seluruh bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menggunakan Bank DKI sebagai penyalur utama. "Diharapkan juga ke depan seluruh bantuan dari Jakarta melalui APBD lebih dari 1 juta dapat disalurkan melalui ATM bank DKi. Ini baik sekali sehingga tidak terjadi kerumunan," ujar Riza. Riza meminta agar bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial tidak lagi disalurkan melalui PT. Pos Indonesia melainkan lewat transfer Bank. "Mudah-mudahan dukungan bantuan dari PT. Pos dan Kemensos kedepan bisa dilakukan melaluai ATM agar tidak menimbulkan kerumunan," tutur pria biasa disapa Ariza tersebut. Sebelumnya, BST sudah mulai disalurkan kepada 1.007.378 kepala keluarga (dari APBD) dan sekitar 837 ribu kepala keluarga (dari APBN) yang terkena dampak pandemi COVID-19 sejak 19 Juli 2021. (mth)
POPULER
