ALL CATEGORY
Calon Panglima TNI Jangan Hasil Lobi-Lobi Politik
Jakarta, FNN - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari mengatakan calon pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto jangan hasil lobi-lobi politik. Feri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (29/7/2021) menjelaskan Panglima TNI harus dipilih berdasarkan profesionalitas, kepemimpinan, integritas dan loyalitas terhadap Presiden. Ia menegaskan, Panglima TNI yang akan datang tidak boleh ada dualisme loyalitas seperti kepada presiden dan parpol atau broker pelobi-nya. "Panglima TNI harus loyal hanya kepada presiden. Lebih tepatnya, Panglima TNI harus loyal kepada negara, bangsa dan konstitusi," ucap dia menegaskan. Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas itu menjelaskan, Panglima TNI harus seorang figur yang apolitis. Oleh karena itu, tidak boleh berkaitan dengan kepentingan politik kubu mana pun. Sehingga Panglima TNI yang dipilih tidak ikut politik praktis dan patuh pada konstitusi serta HAM. Panglima TNI harus loyal dan patuh pada presiden karena presiden adalah Panglima Tertinggi TNI. Komunikasi politik yang dibangun dengan presiden pun harus baik dan langsung, tidak melewati orang lain. Sehingga dapat menerjemahkan semua perintah arahan presiden secara komprehensif. Sementara itu, pegiat Hak Asasi Manusia (HAM), Ahmad Fanani Rosyidi, menambahkan pergantian Panglima TNI harus mempertimbangkan keseimbangan antar-matra sesuai yang berlaku dalam UU TNI Nomor 34 tahun 2004. Oleh karena itu, jika melenceng dari UU tersebut maka akan merusak tatanan atau kultur yang sudah ada di organisasi TNI. Apalagi, jika dalam pergantian Panglima TNI mempertimbangkan alasan politik atau kekuasaan semata. "Jika hal itu yang terjadi maka akan merusak profesionalitas dan keseimbangan di tubuh TNI," ujar Ahmad seperti dikutip dari Antara. Mantan peneliti bidang HAM Setara Institute ini menegaskan, Pasal 14 ayat 4 UU TNI menjelaskan, Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat kepala staf angkatan. Selain itu merujuk prinsip yang diatur pada Pasal 4 ayat 2 UU TNI bahwa tiap-tiap angkatan mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat. "Tetapi pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden dan juga produk politik di forum DPR. Namun demikian, pergantian Panglima TNI harus proporsional dan taat kontitusi sesuai UU TNI Nomor 34 tahun 2004, khususnya pada pasal 4 ayat 2 menyangkut prinsip kedudukan tiap-tiap angkatan yang sama dan sederajat agar tidak ada dominasi," tutur Ahmad. Terkait upaya dan antisipasi agar Panglima TNI ke depan tidak dimanfaatkan untuk agenda 2024, mantan peneliti bidang HAM di ELSAM ini meminta agar Presiden Jokowi segera menyodorkan nama calon Panglima TNI ke DPR sesuai dengan waktunya. Sehingga DPR bisa menentukan dan mengusulkan siapa yang bisa menjadi Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. "Walaupun penentuan Panglima TNI hak prerogatif presiden, tetapi harus sesuai konstitusi sehingga tidak ada dominasi matra untuk menjadi Panglima TNI," ujarnya. Oleh karena itu, sambung Fanani, saat ini Jokowi diuji untuk memilih siapa yang bakal menjadi Panglima TNI. Pilihan Jokowi juga harus menghindari polemik. Karena jika yang dipilihnya keluar dari konstitusi maka akan menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, dipastikan Jokowi akan taat UU dan kultur TNI dalam menentukan Panglima TNI. Saat ini ada dua nama Jenderal yang mencuat kuat dan digadang-gadang akan menggantikan posisi sebagai Panglima TNI. Kedua sosok yang namanya kerap santer dibicarakan adalah KSAL Laksamana Yudo Margono dan KSAD Jenderal Andika Perkasa. (MD).
Kantor PDI Perjuangan di Lenteng Agung Jadi Sekolah Partai
Jakarta, FNN - Kantor PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dialihfungsikan menjadi gedung Sekolah Partai bagi para kader partai berlambang banteng hitam moncong putih itu. "Di sini nanti akan menjadi salah satu pusat pendidikan dan pelatihan tingkat pusat untuk para kader dan anggota partai. Para calon pemimpin dan pelayan masyarakat akan dididik dan dilatih sesuai dengan ideologi partai," kata Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam siaran persnya, di Jakarta, Kamis. Menurut dia, pendidikan dan pelatihan itu adalah krusial karena seperti pesan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Sekolah Partai adalah bagian dari sistem kaderisasi yang dibangun oleh partai demi menghasilkan calon pemimpin yang berproses dari bawah, dan mengabdi pada bangsa dan negara Indonesia. "Di Sekolah Partai ini calon pengurus Partai, calon anggota legislatif, dan calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah digemleng agar memiliki kesadaran ideologis berdasarkan Pancasila, dapat mengambil inti sari sejarah kemerdekaan bangsa, dan memiliki spirit untuk membawa kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia," kata Kristiyanto. Secara khusus, lanjut dia, Megawati juga menginstruksikan agar dalam kurikulum Sekolah Partai juga diberi pemahaman tentang geopolitik dan bagaimana kepemimpinan Indonesia di dunia internasional. Selain itu, Sekolah Partai juga melekat dengan disiplin. Disiplin ideologi, teori, organisasi, dan disiplin di dalam menjadikan rakyat sebagai sumber energi perjuangan partai. "Kader partai yang dididik dan terlatih di Sekolah Partai wajib memahami hakekat politik untuk turun ke bawah dan berpihak pada wong cilik," kata dia. Adapun sekolah partai ini terdiri dari sebuah aula besar, tiga ruang kelas pendukung, tempat tidur dengan kapasitas 200 orang, ruang makan dan ruang medis, kantin Mustika Rasa, serta ruang khusus bernama Soekarno Corner. "Kantin Mustika Rasa terinspirasi dari buku resep asli kuliner Indonesia, satu-satunya yang dibuat di era Bung Karno. Sedang Soekarno Corner adalah perpustakaan yang menggambarkan keseluruhan sejarah perjuangan Bung Karno, dan bagaimana partai menaruh perhatian yang begitu besar terhadap pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi demi memajukan bangsa," ujar dia. Sebuah lukisan khusus besar akan juga dipajang di salah satu bagian dari Sekolah Partai ini, isinya gambar para pemuka agama serta kepercayaan di Indonesia. Ini sebagai sebuah gambaran Indonesia yang beragam dan multikultur. Inilah kekayaan Indonesia yang harus terus kita jaga. Dia menambahkan, rencananya gedung Sekolah Partai ini akan diresmikan pada 22 Agustus 2021, yang ini terinspirasi dari peristiwa ketika sidang Komite Nasional Indonesia Pusat pada 22 Agustus 1945, dimana beberapa keputusan bersejarah tentang pembentukan Badan Keamanan Rakyat, dan Partai Nasional Indonesia. "PDI Perjuangan meyakini hanya dengan pendidikan politik dan kaderisasi berbagai upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan kader partai dapat dilakukan. Sekolah Partai yang berjalan secara berjenjang, sistemik, dan visioner bagi perjalanan bangsa dan negara ke depan adalah jawaban PDI Perjuangan guna memerbaiki seluruh kehidupan politik di Tanah Air," kata dia. (mth)
BI Ungkap Sektor yang Siap Mendukung Pertumbuhan Kredit pada 2021
Jakarta, FNN - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti membeberkan terdapat beberapa sektor yang sudah berhasil maupun siap untuk mendukung pertumbuhan kredit pada 2021. "Kami coba membedah sektor mana saja dan kami lihat seberapa siap perbankan menyalurkan kredit ke sektor-sektor ini," kata Destry dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis. Ia menyebutkan, sektor yang dimaksud yakni industri makanan, minuman, dan tembakau, tanaman perkebunan, industri kimia, industri elektronik, radio, televisi, dan peralatan komunikasi, tanaman pangan, perdagangan eceran, industri, karet, serta perdagangan impor. Menurut dia, industri makanan, minuman, dan tembakau, tanaman perkebunan, serta industri kimia, merupakan sektor yang memiliki daya tahan cukup tinggi atau resilient di tengah COVID-19, sehingga sejak 2020 sektor-sektor tersebut sudah berhasil mendorong pertumbuhan kredit. Sementara itu, industri elektronik, radio, televisi, dan peralatan komunikasi, serta tanaman pangan merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi atau growth driver, sehingga kedua sektor tersebut sangat menjanjikan ke depannya untuk mendukung kredit perbankan. "Apalagi di era normal baru yang kita hadapi sekarang ini, maka telekomunikasi atau dunia yang berbasis digital itu merupakan sesuatu yang sangat menjanjikan ke depan, karena inilah pola kehidupan kita kedepannya," ungkap Destry. Sedangkan, ia menilai, perdagangan eceran, industri, karet, serta perdagangan impor merupakan slow sectors atau sektor yang sudah mau bertumbuh, tetapi membutuhkan dorongan ataupun kebijakan untuk siap mendukung penyaluran kredit. Sementara itu, terdapat beberapa sektor yang sudah siap namun belum mampu mendukung pertumbuhan kredit, yaitu industri barang galian bukan logam, industri barang dari logam, industri kayu dan furnitur, industri kertas, serta industri otomotif dan alat angkut lainnya. (mth)
Bank Dunia: Indonesia Perlu Tingkatkan Konektivitas Digital
Jakarta, FNN - Ekonom Senior Bank Dunia Sailesh Tiwari merekomendasikan Indonesia untuk meningkatkan konektivitas digital dan akses universal terutama kepada separuh populasi yang belum terpapar teknologi digital untuk menekan tingkat ketimpangan. Menurut dia, ketiadaan akses digital yang memadai bisa menciptakan ketimpangan daerah, apalagi hanya 30 persen dari warga dewasa di kawasan pedesaan Indonesia yang terkoneksi dengan internet. "Ukuran penduduk yang besar ini menciptakan ketimpangan antar daerah, dimana hanya sepertiga populasi dewasa di Papua yang sudah terkoneksi ke internet dibandingkan 50 persen lebih di Jawa dan Bali," kata Tiwari dalam paparan virtual World Bank Indonesia Digital Report di Jakarta, Kamis. Ia memastikan layanan internet di rumah sangat penting untuk belajar maupun bekerja, terutama di tengah pandemi COVID-19, tetapi populasi yang terkoneksi dengan high broadband atau internet dengan kecepatan tinggi masih sangat minim. Selain itu, menurut data Bank Dunia, sebanyak 40 persen rumah tangga mengungkapkan bahwa biaya pendaftaran untuk broadband masih sangat mahal. "Ini isu paling penting. Di tingkat global, Indonesia berada pada posisi 131 terkait biaya langganan internet, yang artinya biaya masih menjadi masalah besar bagi masyarakat Indonesia dan memengaruhi struktur broadband di Indonesia," katanya. Untuk itu, sebagai upaya meningkatkan konektivitas digital, Tiwari membuat tiga rekomendasi utama. Pertama, pemerintah perlu mengalokasikan sistem untuk mobile broadband yang lebih baik. "Maksud di sini bagaimana melaksanakan switch offer analog yang memiliki karakteristik penyebarluasan sesuai dengan konektivitas di pedesaan, dan high frequency band untuk menghilangkan hambatan jaringan," katanya. Kedua, pemerintah Indonesia perlu memperkuat jaringan infrastruktur aktif dan pasif, meski akan memengaruhi biaya investasi bagi para penyedia jasa layanan internet. Ketiga, Indonesia harus mempertimbangkan menerapkan unified sistem dengan pembuat regulasi yang akan memudahkan penyedia layanan internet. (mth)
KPK: Tuntutan 11 Tahun Penjara Juliari Sesuai Fakta Persidangan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tuntutan 11 tahun penjara terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan bukan karena desakan pihak manapun. "Dalam menuntut terdakwa, tentu berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan perkara dimaksud bukan karena pengaruh adanya opini, keinginan maupun desakan pihak manapun," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Ali mengatakan pertimbangan alasan memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa Juliari juga menjadi dasar dalam menuntut baik pidana penjara, uang pengganti maupun denda, dan pencabutan hak politik. "Perlu kami tegaskan kembali, dalam perkara ini terdakwa dituntut terkait pasal suap, bukan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Penerapan pasal tentu karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan," ucap Ali. Adapun bunyi Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, yakni dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Sebagai pemberatan tuntutan, kata dia, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK juga menuntut uang pengganti yang dapat diganti hukuman penjara jika tidak dibayarkan. "Perlu juga kami sampaikan, sekalipun dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi, uang pengganti dibebankan kepada terdakwa dalam perkara yang berhubungan dengan penerapan Pasal 2 atau 3 UU Tipikor, yaitu yang berhubungan dengan kerugian negara," katanya. Namun, ia mengatakan JPU tentu juga memiliki dasar hukum kuat dalam menuntut uang pengganti terhadap terdakwa Juliari tersebut dan berharap Majelis Hakim akan mengabulkan seluruh tuntutan tim JPU. Sebelumnya, Juliari dituntut 11 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain pidana badan, Juliari juga dituntut untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp14.597.450.000,00 subsider 2 tahun penjara dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak Juliari selesai menjalani pidana pokoknya. Juliari dinilai JPU KPK terbukti menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Tuntutan tersebut berdasarkan dakwaan pertama, yaitu Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (mth)
Penuhi Kebutuhan RSUD Nunukan Rencanakan Pasok Oksigen dari Malaysia
Nunukan, FNN - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) terpaksa merencanakan memasok kebutuhan oksigen dari Tawau, Malaysia, karena jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit tersebut terus meningkat. Kepala Bidang Pelayanan RSUD Nunukan dr Ketut Karyawan di Nunukan, Kamis, membenarkan rencana mendatangkan kekurangan oksigen tersebut dari Malaysia. Ia memprediksi pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit itu akan terus meningkat, sehingga solusi tepat dengan memasok oksigen dari negeri jiran. Saat ini, kata Ketut, jumlah pasien yang dirawat di RSUD Nunukan sebanyak 23 orang. Sementara ketersediaan oksigen semakin menipis. Ketut mengungkapkan kebutuhan oksigen untuk pasien COVID-19 yang diupayakan dari Kota Tarakan hanya diperoleh 20 tabung saja. Oleh karena itu, lanjutnya, perlu ada antisipasi lebih dini jika kasus COVID-19 meningkat, yakni dengan memasok oksigen sebanyak 100 tabung dari Malaysia. "Kita sudah komunikasikan dengan salah seorang pengusaha di Tawau (Malaysia) soal rencana mendatangkan oksigen itu," ujarnya melalui sambungan telepon seluler. Ia membeberkan bahwa oksigen yang akan didatangkan dari negara tetangga itu sedang dilengkapi dokumennya sebelum dibawa ke Kabupaten Nunukan. (mth)
KPK Panggil Petinggi Sarana Jaya Kasus Korupsi Pengadaan Tanah
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Senior Manajer Perumda Pembangunan Sarana Jaya Harbandiyono dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Harbandiyono diagendakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YRC) dan kawan-kawan. "Hari ini pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta pada tahun 2019 untuk tersangka YRC dan kawan-kawan atas nama Harbandiyono," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Pemeriksaan Harbandiyono digelar di Gedung KPK, Jakarta. Selain itu, Ali juga menginformasikan pada hari Rabu (28/7) KPK memeriksa tiga tersangka kasus tersebut, yaitu Yoory Corneles, Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian (TA), dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene (AR). "Masing-masing diperiksa dalam kapasitas untuk saling menjadi saksi, tim penyidik mengonfirmasi terkait dengan dugaan nilai harga negosiasi dan realisasi pembayaran dari pihak Perumda Sarana Jaya kepada PT AP (Adonara Propertindo)," ucap Ali. Selain tiga orang itu, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar (RHI) dan satu tersangka korporasi PT Adonara Propertindo. KPK menduga ada kerugian keuangan negara setidak-tidaknya Rp152,5 miliar. Awalnya, Sarana Jaya yang bergerak di bidang properti tanah dan bangunan mencari tanah di Jakarta yang akan dijadikan unit bisnis ataupun bank tanah. Pada tanggal 4 Maret 2019 Anja bersama-sama Tommy dan Rudy menawarkan tanah di Munjul seluas lebih kurang 4,2 hektare kepada pihak Sarana Jaya. Akan tetapi, saat itu kepemilikan tanah tersebut masih sepenuhnya milik Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus. Anja dan Tommy lalu bertemu dengan Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus di Yogyakarta, kemudian disepakati ada pembelian tanah di Munjul dan disepakati harga tanah adalah Rp2,5 juta per meter sehingga total harga tersebut Rp104,8 miliar. Pembelian tanah pada tanggal 25 Maret 2019 langsung perikatan jual beli sekaligus pembayaran uang muka oleh Anja dan Tommy dengan jumlah sekitar Rp5 miliar melalui rekening bank atas nama Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus. Pelaksanaan serah terima sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan tanah girik dari pihak Kogregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus melalui notaris yang ditunjuk oleh Anja. Anja, Tommy, dan Rudy lantas menawarkan tanah kepada pihak Sarana Jaya dengan harga Rp7,5 juta per meter dengan total Rp315 miliar. Diduga terjadi negosiasi fiktif dengan kesepakatan harga Rp5,2 juta per meter dengan total Rp217 miliar. Maka, pada tanggal 8 April 2019 dilakukan penandatanganan pengikatan akta perjanjian jual beli di hadapan notaris di Kantor Sarana Jaya antara pihak pembeli (Yoory) dan pihak penjual (Anja), kemudian dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar Rp108,9 miliar ke rekening bank milik Anja pada Bank DKI. Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh Sarana Jaya kepada Anja sekitar sejumlah Rp43,5 miliar. (MD).
BPKN Sebut Kerugian Konsumen pada 2021 Capai Rp1,06 Triliun
Jakarta, FNN - Komisioner Penelitian dan Pengembangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Anna Maria Tri Anggraini mengatakan total kerugian konsumen sejak Januari hingga 22 Juli 2021 mencapai Rp1,06 triliun. “Ini angka yang sangat fantastik yang perlu menjadi catatan bagi pemerintah terkait dengan kerugian yang dialami konsumen,” ujar Anna di Jakarta, Kamis. Ia menjelaskan kategori pengaduan paling tinggi terjadi pada jasa keuangan 2.050 kasus, diikuti jasa e-commerce 364 kasus, perumahan 145 kasus, jasa telekomunikasi 36 kasus dan jasa transportasi 20 kasus. Berdasarkan pengaduan itu, lanjut dia, sesuai peran dan fungsinya, maka BPKN memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan pelbagai persoalan terkait hak-hak konsumen. Namun, berdasarkan data BPKN yang dikeluarkan sejak tahun 2005 sampai Juni 2021, jumlah tanggapan atau rekomendasi BPKN yang ditindaklanjuti pelaku jasa masih minim. Menurut dia, dari sebanyak 207 rekomendasi BPKN, hanya 46 yang mendapatkan respon, sisanya sebanyak 161 belum ditanggapi oleh pemerintah. Anna juga memaparkan beberapa isu yang perlu dicermati untuk menyelesaikan berbagai masalah atas perlindungan konsumen yang masih muncul dan terus berulang. Pertama, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam penggunaan produk baik berupa barang maupun jasa. Oleh karena itu, pelaku usaha harus menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dari paparan virus COVID-19, serta memberikan kepastian akses informasi yang jelas dan lengkap untuk menghindari kasus insiden perlindungan konsumen. Selain itu, terdapat kepastian perlindungan terhadap data pribadi konsumen agar kepercayaan konsumen makin meningkat dan sering menggunakan jasa layanan publik. Kedua, konsumen memiliki hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tak diskriminatif sesuai dengan regulasi maupun peraturan perundangan yang berlaku. Untuk itu, konsumen berhak mendapatkan layanan secara baik dan tak diskriminatif sesuai UU tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) No 8 tahun 1999, hak terhadap aksesibilitas sesuai UU No 8 tahun 2016, serta hak pelayanan khusus konsumen rentan (disabilitas, orang tua, anak-anak, wanita hamil, dan lain-lain). Isu ketiga yang perlu diperhatikan adalah konsumen memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. "(Yaitu) terkait tanggung jawab sepanjang rantai nilai layanan publik apabila terjadi insiden, pihak mana saja yang bertanggung jawab? Apakah pemilik platform? Pelaku usaha? ataukah tanggung jawab masing-masing Kementerian/Lembaga sebagai regulator," katanya. (mth)
Kamboja Akan "Lockdown" Area Perbatasan dengan Thailand
Phnom Penh, FNN - Kamboja akan memberlakukan penguncian (lockdown) di delapan provinsi yang berbatasan dengan Thailand mulai tengah malam pada Kamis. Penguncian area perbatasan itu dilakukan dalam upaya untuk mencegah penyebaran virus corona varian Delta di negara Asia Tenggara itu. Perdana Menteri Hun Sen pada Rabu malam (28/7) menandatangani perintah untuk penguncian, yang melarang warga meninggalkan rumah mereka, berkumpul dalam kelompok dan melakukan bisnis, kecuali bagi mereka yang terlibat dalam pengoperasian maskapai penerbangan. "Penguncian sementara ... bertujuan untuk mencegah penularan berbasis komunitas dari varian baru COVID Delta," kata Hun Sen dalam perintah yang diunggah di Facebook. Pos-pos pemeriksaan perbatasan dengan Thailand juga akan ditutup kecuali untuk memungkinkan pengangkutan barang dan dalam keadaan darurat, kata Hun Sen. PM Kamboja itu juga menyebutkan bahwa penguncian tersebut akan berlangsung hingga 12 Agustus. Sejumlah provinsi di area perbatasan yang terkena dampak penguncian adalah Koh Kong, Pursat, Battambang, Pailin, Banteay Meanchey, Oddar Meanchey, Preah Vihear dan Siem Reap. Kamboja sebelumnya berhasil menahan sebagian besar penularan virus corona hampir sepanjang tahun lalu, tetapi wabah yang pertama kali terdeteksi pada akhir Februari telah meningkatkan total kasus COVID-19 di negara itu menjadi 75.152, dengan 1.339 kematian akibat infenksi virus corona. Negara tetangga Kamboja, Thailand, juga menghadapi suatu wabah yang parah yang didorong oleh virus corona varian Delta, yang pertama kali terdeteksi di India. Thailand telah berulang kali melaporkan jumlah rekor kasus harian COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir. (mth)
Internet Ubah Pola Operasional Perusahaan Migas
Jakarta, FNN - Tenaga Ahli SKK Migas Heri Margono mengatakan transformasi digital berbagai aspek operasional di lingkungan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi telah berlangsung sejak tahun 201, mengubah pola operasi perusahaan migas. “Digitalisasi proses di SKK Migas merupakan bagian dari implementasi rencana dan strategi Indonesia Oil and Gas (IOG) 4.0 untuk mewujudkan target jangka panjang 2030, yaitu produksi minyak 1 juta barel dan gas 12 BSCF," kata Heri Margono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Heri menambahkan berbagai kegiatan perizinan di SKK Migas kini telah dilakukan secara digital melalui kebijakan pelayanan satu pintu (ODS). Bahkan saat ini hampir seluruh operasional utama hulu migas telah terintegrasi dan terpantau melalui pusat operasi terintegrasi (IOC), seperti pengeboran, operasional produksi, monitoring pengapalan, monitoring lifting, hingga inventory. Sedangkan untuk proses pengadaan barang dan jasa juga telah dilakukan secara digital melalui centralized integrated vendor database (CVID). “Peran sumber daya manusia sangat besar dalam setiap proses dan setiap jenjang digitalisasi yang dilaksanakan oleh SKK Migas maupun kontraktor kontrak kerja sama (KKKS)," ujar Heri. Dia mengungkapkan hulu migas sebagai industri yang padat teknologi menjadi salah satu industri yang telah menerapkan konsep Industri 4.0 dalam setiap kegiatan operasional. “Targetnya produktivitas akan meningkat, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan daya saing industri hulu migas," pungkas Heri. CEO Nusantrics Sharlini Eriza Putri menegaskan meski teknologi memudahkan pekerjaan, namun teknologi bukan jawaban dan bisa menjadi simalakama karena ada berbagai macam teknologi, sehingga manusia harus bisa memilih yang terbaik. “Di hulu migas ada teknologi injeksi uap EOR dan lainnya, namun teknologi tersebut kemungkinan hanya bisa mengambil 30 persen dari potensi hulu migas. Mencari teknologi yang lain tentu harus dilakukan, termasuk teknologi yang berasal dari alam," tegas Sharlini. Lebih lanjut dia mengungkapkan pekerjaan hulu migas di luar negeri telah menggunakan bioteknologi memanfaatkan bakteri dan mikroorganisme untuk dapat mengangkat minyak di dalam tanah. Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Indonesia membutuhkan minyak dari 1,66 juta barel menjadi sebanyak 3,97 juta barel pada 2050. Sementara saat ini hanya 20 cekungan yang beroperasi dari total 128 cekungan yang ada di Indonesia. Bahkan, masih terdapat 68 cekungan yang belum dieksplorasi. Pemerintah berupaya meningkatkan produksi migas di dalam negeri melalui beberapa strategi, seperti menahan penurunan produksi dari lapangan yang sudah ada, akselerasi pengembangan lapangan, implementasi teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR), dan eksplorasi untuk menemukan lapangan migas baru. (mth)
POPULER
