ALL CATEGORY
KPK Eksekusi Terpidana Korupsi Proyek Jembatan Bangkinang ke Lapas
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi I Ketut Suarbawa ke Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. I Ketut Suarbawa adalah mantan Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya atau Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya. Ia merupakan terpidana perkara korupsi proyek pekerjaan pembangunan Jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang multiyears pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemkab Kampar, Riau, pada tahun anggaran 2015—2016. Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwsa jaksa eksekusi Leo Sukoto Manalu pada hari Rabu (28/7) telah melaksanakan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 09/Pid.Sus-TPK/2021/PN.PBR tanggal 8 Juli 2021 atas nama terpidana I Ketut Suarbawa. "Dengan cara memasukkannya ke Lapas Kelas II A Cibinong untuk menjalani pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," katanya menjelaskan. Selain itu, I Ketut Suarbawa juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp100 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan bahwa I Ketut Suarbawa bersama-sama dengan Adnan selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pembangunan Jembatan Waterfront City Dinas Marga dan Pengairan Kampar terbukti bersalah dalam perkara korupsi proyek pekerjaan pembangunan jembatan tersebut. Majelis hakim juga menjatuhi vonis terhadap Adnan dengan pidana penjara selama 4 tahun. Sebelumnya, pada tanggal 14 Maret 2019, KPK telah mengumumkan keduanya sebagai tersangka. Diketahui bahwa Pemkab Kampar mencanangkan beberapa proyek strategis, di antaranya pembangunan Jembatan Bangkinang atau yang kemudian disebut dengan Jembatan Waterfront City. Selanjutnya, ditandatangani kontrak pembangunan Jembatan Waterfront City pada tahun anggaran 2013 dengan nilai Rp15.198.470.500,00 dengan ruang lingkup pekerjaan fondasi jembatan dan masa pelaksanaan sampai 20 Desember 2014. Setelah kontrak tersebut, Adnan meminta pembuatan engineer's estimate pembangunan Jembatan Waterfront City pada tahun anggaran 2014 kepada konsultan, kemudian I Ketut Suarbawa meminta kenaikan harga satuan untuk beberapa pekerjaan. KPK menduga kerja sama antara Adnan dan I Ketut Suarbawa terkait dengan penetapan harga perkiraan sendiri ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya sampai pelaksanaan pembangunan Jembatan Waterfront City secara tahun jamak yang dibiayai APBD 2015, APBD Perubahan Tahun 2015, dan APBD 2016. Atas perbuatan ini, Adnan diduga menerima uang kurang lebih sebesar Rp1 miliar atau 1 persen dari nilai nilai kontrak. Diduga terjadi kolusi dan pengaturan tender yang melanggar hukum yang dilakukan oleh para tersangka. Diduga dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar Rp50 miliar dari nilai proyek pembangunan Jembatan Waterfront City secara tahun jamak pada tahun anggaran 2015 dan 2016 dengan total Rp117,68 miliar.
"Garuda Shield" Antisipasi "Dragon Shield"
By M Rizal Fadillah LATIHAN Bersama besar-besaran Tentara Amerika dengan TNI AD dengan sandi "Garuda Shield" akan dilaksanakan tanggal 1-14 Agustus 2021 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Tak bisa dipungkiri Latihan Bersama saat ini berkaitan dengan ketegangan global antara Amerika dengan China. Khususnya klaim China soal Laut China Selatan. Publik dalam negeri memandang Latihan Bersama ini ada hubungannya dengan menguatnya cengkeraman RRC atas negara Indonesia baik program jalan sutera OBOR maupun dominasi ekonomi termasuk TKA asal China yang membanjir. TNI AD bermanuver di tengah hangatnya kondisi politik global dan nasional tersebut. Secara formal "Garuda Shield" sebagaimana penjelasan KSAD Jenderal Andika adalah kerjasama rutin tahunan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan personal TNI AD, namun sebagaimana penegasan pihak US Army kerjasama ini memberi bobot khusus pada tekad AS untuk mendukung kepentingan keamanan teman dan sekutu di kawasan. Commanding General of USARPAC General Charles A Flyn menyatakan "program ini seperti latihan multinasional Pasifik menjelajah ke wilayah negara lain". Tampaknya Latihan bersama "Garuda Shield" kali ini agak istimewa bahkan menjadi Latihan Bersama terbesar dalam sejarah. Sejumlah 2.282 personal tentara Angkatan Darat AS akan terlibat. Peningkatan ketegangan global yang berimbas pada ketegangan nasional berefek politik. Pemerintahan Jokowi yang terlalu dekat dengan RRC tentu menjadi kurang nyaman. Lalu, demi kebijakan politik luar negeri yang "bebas aktif" mungkinkah setelah ini akan diadakan Latihan Bersama "Garuda Shield" lain dengan Tentara China yang bisa saja bersandi "Dragon Shield" ? Jawabannya adalah sulit dan kemungkinan kecil untuk terjadi, dengan alasan : Pertama, Tentara China tidak terbiasa "bersekutu" apalagi melalui Latihan Bersama. Hegemoninya senantiasa mengandalkan kekuatan sendiri. Berbeda dengan politik militer AS yang gemar keroyokan sejak dulu, karenanya sebutan populer untuk ini adalah tentara sekutu (allied army). Kedua, hegemoni China selalu berbasis ekonomi, sehingga unjuk kekuatan militer bersama dengan negara "sahabat" akan berpengaruh pada stabilitas penguasaan ekonomi dan bisnis. Menekankan pada kerjasama politik dan militer menakutkan pelaku bisnis China. Ketiga, rakyat Indonesia tidak mudah menerima kehadiran Tentara China walau sekedar Latihan Bersama. Di samping trauma pada sejarah pemberontakan PKI yang dikendalikan RRC, juga masyarakat beragama khususnya umat Islam akan bereaksi keras menentang Latihan Bersama yang dipandang bagian dari penguatan penyebaran ideologi Komunis. Musuh agama. Latihan Bersama US Army dengan TNI AD saat ini strategis dan dapat mempengaruhi istana. Mengevalusi persahabatan erat dengan RRC atau menyerah. Garuda Shield Agustus adalah todongan senjata ke arah Istana. Berlebihankah? Mungkin iya mungkin tidak--Maybe yes maybe no. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Polres Jember Selidiki Perusakan Ambulans Jenazah Pasien COVID-19
Jember, Jawa Timur, FNN - Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Jember menyelidiki perusakan ambulans yang membawa jenazah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19, setelah dilakukan pengambilan paksa jenazah tersebut, di Desa Pace, Kabupaten Jember, Jawa Timur. "Kami sudah memanggil sejumlah saksi, dan masih melakukan pendalaman untuk mencari petunjuk dan bukti lain terkait kasus itu," kata Kasat Reskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Arya Wiguna, di Jember, Kamis. Warga mengadang ambulans RS Bina Sehat yang membawa jenazah pasien COVID-19 dan mengambil paksa jenazah tersebut untuk dibuka peti jenazahnya, kemudian sejumlah warga merusak kaca mobil ambulans tersebut, di Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jumat (23/7) malam. "Penyidik akan menyelidiki semuanya peristiwa yang terjadi di Desa Pace, baik kasus perusakan mobil ambulans maupun kasus protokol kesehatannya," ujarnya pula. Sebanyak 13 saksi sudah dimintai keterangan terkait peristiwa pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 hingga perusakan mobil ambulans milik RS Bina Sehat yang terjadi di Desa Pace, namun aparat kepolisian belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Salah seorang tokoh masyarakat KH Farid Mujib mengatakan, dirinya bersama delapan orang lainnya diperiksa sebagai saksi dalam peristiwa tersebut dan semua yang diperiksa wajib menjalani tes usap antigen. "Polisi memanggil sebanyak 10 saksi yang dimintai keterangan, namun satu orang dipulangkan karena terkonfirmasi positif COVID-19," katanya pula. Sebelum menjalani penyidikan di Mapolres Jember, sebanyak 10 saksi yang dipanggil Polres Jember menjalani tes usap antigen terlebih dahulu di Puskesmas Sumbersari, dan hasilnya satu orang terkonfirmasi positif. Ia menjelaskan, warga mengambil paksa peti jenazah dan membawanya ke rumah duka, karena ingin dimakamkan secara normal, namun ada pihak yang tidak bertanggung jawab menyampaikan bahwa ada organ tubuh jenazah yang hilang. "Warga semakin tidak terkendali, sehingga saya memastikan dengan melihat tubuh jenazah dan tidak ada yang hilang organ tubuhnya. Saya mencoba menenangkan massa," katanya pula. Pihak keluarga menolak untuk dimakamkan secara protokol kesehatan COVID-19, sehingga jenazah tersebut dimandikan kembali karena ada bercak darah di bagian wajahnya dan dimakamkan secara biasa. (sws)
Alumni Akpol 1991 Bagikan Seribu Paket Sembako Kepada Kades di NTB
Mataram, FNN - Alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 membagikan sembako kepada lurah, kepala desa, bhabinkamtibmas, babinpotdirga, babinpotmar serta babinsa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal SIK MH menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan masing-masing di tribun Lapangan Bhara Daksa Polda NTB, Kota Mataram, Kamis (29/7). Kapolda NTB menyatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mendarmabaktikan pengabdian alumni Akpol 91 dengan cara melakukan berbagai kegiatan sosial, seperti vaksinasi massal dan pemberian sembako kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan memberikan penghargaan bagi yang berjasa. "Kita semua menyadari bahwa pandemi COVID-19 serta pelaksanaan PPKM Level 4 sangat berpengaruh pada tatanan perekonomian di Mataram. Oleh karena itu, alumni Akpol angkatan 91 Batalion Bhara Daksa berinisiatif untuk melaksanakan baksos dengan membagikan sembako kepada para babinsa, babinpotmar, babindirga, dan bhabinkamtibmas serta lurah maupun kepala desa," katanya seusai membuka acara apel pemberian bantuan. Menurutnya, penanganan COVID-19 melalui PPKM di NTB serta keberhasilan penanganan COVID-19 melalui program Kampung Sehat 1 dan 2 juga tidak lepas dari tugas dan tanggung jawab dari lurah, kepala desa, bhabinkamtibmas, babinsa, babinpotdirga, babinpotmar, camat, kapolsek, danramil, dan stakeholder yang lain, sehingga penanganan COVID-19 di NTB dapat terlaksana dengan baik. "Saya selaku Kapolda NTB memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dedikasinya selama bertugas dengan tidak mengenal risiko akan tertular Virus Corona. Yang ada dalam bertugas hanya harapan agar pandemi COVID-19 segera berakhir di negara kita ini," ujar Iqbal. Sembako tersebut berupa beras, gula pasir, minyak goreng, minuman, kecap, sarden, masker dan hand sanitizer. "Pemberian sembako ini sebagai tanda respek, terima kasih dan hormat kami para alumni Akpol 91 kepada para lurah, kepala desa, bhabinkamtibmas, babinsa, babinpotdirga, babinpotmar, camat, kapolsek, danramil se-Provinsi NTB atas dedikasinya yang tak kenal lelah, menjaga, mengimbau masyarakat sehingga COVID-19 dapat terkendali dengan baik di NTB," katanya pula. Selain memberikan bantuan sosial, Kapolda NTB juga menyempatkan diri untuk menyapa dan berkomunikasi dengan para babinsa, bhabinkamtibmas, lurah dan kepala desa melalui zoom meeting yang disaksikan Gubernur NTB, Danrem 162/WB, Wakapolda NTB, Irwasda, PJU Polda NTB, Wali Kota Mataram, Bupati Lobar, Danlanud ZAM, Danlanal Mataram, Dandim 1606, dan perwakilan babinsa, bhabinkamtibmas, babinpotdirga, babinpotmar yang hadir di tribun Lapangan Bhara Daksa. Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah memberikan apresiasi kepada Kapolda NTB beserta jajarannya dan alumni Akpol 91 atas pemberian bantuan sosial (bansos) tersebut. "Kami memberikan apresiasi kepada Polda NTB yang telah memberikan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan maupun berjasa seperti yang halnya yang dibagikan hari ini. Satu apresiasi yang kadangkala lupa diberikan, padahal sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu memberikan kebaikan kepada kita semua," kata Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB itu pula. (sws)
Pasien Rawat Inap RSDC Wisma Atlet Hari Ini Berkurang 167 Orang
Jakarta, FNN - Jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Khusus COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta per Kamis, berkurang 167 orang, apabila dibandingkan dengan angka pada satu hari sebelumnya, Rabu (28/7), kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I Kolonel Marinir Aris Mudian. "Pasien rawat inap terkonfirmasi positif (COVID-19) di Tower 4, 5, 6 dan 7 sebanyak 3.068 orang, sementara jumlah semula (satu hari sebelumnya) 3.235 orang. Ada pengurangan jumlah pasien rawat inap sebanyak 167 orang," kata Aris menerangkan perkembangan situasi di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Kamis. Ia juga menyampaikan terhitung sejak 23 Maret 2020 sampai dengan 29 Juli 2021, atau dalam periode lebih dari satu tahun, jumlah pasien yang dirujuk ke RS Darurat Wisma Atlet mencapai 122.286 orang. Dari jumlah itu, 117.713 pasien COVID-19 telah dinyatakan sembuh dan keluar dari rumah sakit, sementara 965 pasien dirujuk ke rumah sakit lain. Sejauh ini, Kepala Penerangan Kogabwilhan I TNI mencatat jumlah pasien meninggal di RS Darurat Wisma Atlet per 29 Juli 2021 sebanyak 540 orang. Dalam kesempatan yang sama, Aris juga menyampaikan perkembangan situasi di RSDC Rumah Susun Nagrak, yang menjadi tempat isolasi mandiri pasien COVID-19 tanpa gejala. Per 29 Juli 2021, jumlah pasien yang dirawat di RSDC Rusun Nagrak sebanyak 152 orang, sementara pada Rabu ada 170 orang. Artinya, ada pengurangan 18 pasien dalam waktu 24 jam terakhir. Sejak 28 Juni sampai dengan 29 Juli, total ada 9.069 orang yang menjalani isolasi di RSDC Rusun Nagrak. Dari angka itu, 8.460 orang telah menyelesaikan masa isolasi dan 43 orang lainnya dirujuk ke RS lain. Situasi terbaru di RSDC Rusun Pasar Rumput, per Kamis, ada 365 pasien rawat inap COVID-19, sementara pada satu hari sebelumnya ada 277 pasien. Artinya, ada penambahan 88 orang dalam 24 jam terakhir. Sejak 18 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2021, ada 403 orang yang menjalani isolasi di RSDC Rusun Pasar Rumput. Dari jumlah itu, 33 di antaranya telah menyelesaikan masa isolasi, dan satu orang dirujuk ke RS lain. Sedangkan di Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, per Kamis, ada 328 orang yang menjalani rawat inap. "Pasien rawat inap ada 328 orang, di antaranya 255 orang pria dan 73 perempuan. 328 pasien itu seluruhnya terkonfirmasi positif COVID-19," ujar Aris sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya. Kepala Penerangan Kogabwilhan I TNI itu mencatat ada pengurangan jumlah pasien rawat inap di RSKI Pulau Galang dalam waktu 24 jam terakhir sebanyak tiga orang. "Pasien rawat inap per 29 Juli 2021 sebanyak 328 orang, semula (satu hari sebelumnya) 331 orang. Ada pengurangan jumlah pasien rawat inap sebanyak tiga orang," kata dia menegaskan. Terhitung sejak 12 April 2020 sampai dengan 29 Juli 2021, RSKI Pulau Galang telah menerima total 15.176 pasien. Dari jumlah itu, 7.509 pasien telah dinyatakan sembuh, 42 pasien dirujuk ke rumah sakit lain, dan 7.297 pasien suspek telah selesai menjalani perawatan, kata Kolonel Marinir Aris Mudian, Kamis. Sejauh ini, RSKI Pulau Galang belum melaporkan adanya korban jiwa akibat COVID-19 sejak rumah sakit itu beroperasi selama lebih dari satu tahun. (sws)
Otoritas Sydney Minta Bantuan Militer Terapkan Pembatasan Pergerakan
Sydney, FNN - Kota terbesar di Australia, Sydney, melaporkan peningkatan kasus COVID-19 harian tertinggi pada Kamis dan mengeluarkan peringatan bahwa penyebaran virus itu masih dapat memburuk lagi. Angka dan peringatan tersebut datang saat otoritas meminta bantuan angkatan militer untuk menegakkan pemberlakuan karantina terhadap enam juta penduduk, yang akan memasuki pekan keenam. Australia telah kesulitan untuk menahan penyebaran varian Delta yang sangat mudah menular di dalam dan di sekitar kota Sydney dalam beberapa pekan terakhir, yang mengancam ekonomi negara tersebut, senilai dua triliun dolar Australia, untuk terdorong ke dalam resesi kedua dalam beberapa tahun. Meski penguncian diperpanjang di Sydney, yang merupakan ibu kota negara bagian, New South Wales mencatat 239 kasus dari transmisi lokal dalam 24 jam terakhir. angka tersebut merupakan kenaikan harian terbesar sejak pandemi dimulai. “Kami hanya dapat berasumsi bahwa segala sesuatunya cenderung menjadi lebih buruk sebelum menjadi lebih baik, mengingat jumlah orang yang dapat menularkan virus di komunitas,” kata pimpinan New South Wales Gladys Berejiklian kepada wartawan di Sydney. Berejiklian mengatakan bahwa satu orang lagi telah meninggal dunia akibat COVID-19, sehingga total kematian dari penyebaran terbaru mencapai 13 dan penghitungan kematian nasional mencapai 921. Dengan sedikitnya pertanda bahwa pembatasan baru-baru ini mengurangi jumlah kasus, Berejiklian mengatakan bahwa pembatasan terbaru akan diberlakukan di wilayah barat daya dan barat Sydney, di mana sebagian besar kasus COVID-19 ditemukan. Dengan pembatasan yang lebih ketat yang akan dimulai pada hari Jumat, Polisi New South Wales mengatakan telah meminta 300 personel militer untuk membantu menegakkan perintah penguncian. “Dengan peningkatan aktivitas penegakan selama minggu mendatang, saya sekarang telah membuat permintaan resmi kepada perdana menteri untuk personel (Angkatan Pertahanan Australia) untuk membantu operasi itu,” kata Komisaris Polisi New South Wales Mick Fuller dalam sebuah pernyataan melalui email. Pada hari Rabu, Berejiiklian memperpanjang penguncian di Sydney untuk satu bulan lagi, namun mengizinkan sebagian proyek konstruksi untuk dilanjutkan selama pekerja tidak melakukan kontak dengan penduduk. Pembatasan tersebut diperkirakan akan dapat memakan banyak korban dari segi ekonomi, dengan New South Wales yang berkontribusi terhadap sepertiga ekonomi Australia. Meski demikian, Berejiklian mengatakan pembatasan perlu tetap dilakukan karena terlalu sedikit orang di Sydney yang telah divaksin, di tengah persediaan vaksin Pfizer yang terbatas. Semua orang dewasa di Sydney kini telah didesak untuk mencari vaksin AstraZeneca. Tetapi dengan alasan pembekuan darah yang langka, banyak yang enggan dan lebih memilih menunggu beberapa bulan ketika Australia diperkirakan akan menerima pasokan vaksin tambahan buatan Pfizer. Hanya sekitar 17 persen warga di atas 16 tahun yang telah divaksinasi lengkap di New South Wales. Sejauh ini, lebih 2.800 kasus telah terdeteksi, dengan 182 orang dirawat di rumah sakit, sementara 54 berada dalam perawatan intensif dan 22 di antaranya membutuhkan ventilasi. (sws)
Bima Arya: Perlu Kolaborasi Bantu Warga Terdampak Pandemi COVID-19
Bogor, FNN - Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor Bima Arya mengatakan dalam kondisi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan saat ini dibutuhkan kontribusi dan peran aktif dari semua pihak untuk berkolaborasi membantu meringankan beban warga terpapar dan terdampak. Bima Arya di Kota Bogor, Kamis, mengatakan hal itu menyikapi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan dan belum diketahui akan berakhir kapan. Bima Arya mengajak warga Kota Bogor dan semua pihak, untuk bersama-sama berikhtiar melakukan apa yang dapat dilakukan untuk meringankan beban warga terpapar COVID-19 dan terdampak ekonomi akibat pandemi. Menurut Bima Arya, untuk penanganan COVID-19 di Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor menyiapkan anggaran melalui APBD Kota Bogor, tapi tidak bisa maksimal, sehingga diperlukan kolaborasi dengan semua pihak. Wali Kota Bogor itu menyatakan banyak warga yang dari hari ke hari bekerja keras untuk menyambung hidupnya, di antaranya buruh harian lepas, karyawan yang dirumahkan dan lainnya. "Mereka ini harus kita bantu," katanya. Bima Arya yang menggagas dibukanya Posko Logistik Darurat, pada pelaksanaan PPKM Darurat, mulai 3 Juli lalu, menghimpun bantuan logistik dan lainnya, dari berbagai pihak, baik dari Kota Bogor maupun dari luar Kota Bogor. Bima Arya menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada semua donator yang telah mendonasikan bantuannya kepada Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor. Misalnya, pada Rabu (28/7), ada bantuan paket sembako dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) cabang Kota Bogor, dari enam BUMN, dari kelompok Vespa Ulin, dari Yayasan Karuna Mitta Wijaya, dan lainnya. Menurut Bima Arya, bantuan yang disampaikan adalah ikhtiar bersama untuk membantu warga yang sedang menjalani isoman dan warga terdampak ekonomi. "Kami mengajak semua pihak untuk dapat melakukan, apa yang bisa dilakukan untuk membantu warga terpapar dan terdampak," katanya. Bima Arya juga menyatakan, menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada donatur yang memberikan bantuan. "Bantuan ini tidak hanya menambah logistik, tapi juga menambah motivasi bagi kami untuk menyalurkan kepada warga yang betul-betul membutuhkan," katanya. (sws)
Pangkoopsau III Minta Maaf Kepada Masyarakat PapuaInsiden Merauke
Jakarta, FNN - Panglima Koopsau (Pangkoopsau) III Marsda TNI Bowo Budiarto menyampaikan permintaan maaf TNI Angkatan Udara (AU) kepada tokoh adat, tokoh agama, pemuda, tokoh masyarakat Papua dalam pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua, di Jayapura, Kamis. Pertemuan yang berlangsung di Lanud Silas Papare tersebut dalam rangka menindaklanjuti perintah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo terkait tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI AU Lanud Merauke terhadap warga sipil penyandang disabilitas yang viral di media sosial. "Panglima TNI sangat menyesali kejadian dua anggota Pomau Lanud JA Dimara yang bersikap dan bertindak berlebihan kepada seorang warga sipil penyandang disabilitas, dan ini merupakan kegagalan seorang komandan dalam membina anggotanya," kata Bowo, dikutip dari siapan pers Puspen Koopsau III. Bowo mengungkapkan, atas insiden tersebut, Panglima TNI telah memerintahkan untuk mencopot Komandan Lanud dan Komandan Satpomau Lanud JA Dimara. "Perintah ini sudah ditindaklanjuti oleh Kasau, dan besok saya akan berangkat ke Merauke untuk melantik pejabat baru, sekaligus akan mendalami dan mengevaluasi kejadian tersebut, agar tidak terulang lagi di kemudian hari," kata Bowo. Menurut Bowo, Kasau menyesali dan menegaskan bahwa tindakan ini merupakan sikap yang berlebihan dari seorang prajurit, dan ini merupakan tindakan di luar perintah kedinasan. "Untuk itu Kasau akan menindak secara tegas terhadap pelaku yang berbuat kesalahan, dan seperti diketahui bersama Kasau sudah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada saudara-saudara kita di Papua, khususnya warga di Merauke, serta kepada pihak korban dan keluarganya," ujar Bowo. Bowo juga menyampaikan permohonan maaf TNI AU kepada pejabat Pemerintah Provinsi Papua, pejabat forkopimda, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh saudara-saudara kami di wilayah Papua, atas kejadian yang menimpa warga di Merauke, yang dilakukan oleh anggota TNI AU Lanud JA Dimara. "Semua perintah Panglima TNI dan Kasau sudah kami tindaklanjuti, dan kami sangat berterima kasih kepada masyarakat dan korban tindak kekerasan serta keluarganya telah membukakan pintu maaf," ujar Bowo. Hadir dalam pertemuan tersebut, Danlanud Silas Papare Marsma TNI Budi Ahmadi, dilanjutkan sambutan Sekda Provinsi Papua Dance Yulian Flassy, Ketua FKPPI Papua, Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramanday, dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua George Alwi. Dalam pertemuan tersebut, Danlanud Silas Papare Marsma TNI Budi Ahmadi memaparkan kronologis kejadian yang dilakukan oleh dua oknum anggota Lanud JA Dimara terhadap seorang warga sipil di Merauke beberapa waktu lalu. Usai paparan dari masing-masing pejabat dan tokoh masyarakat Papua, agenda dilanjutkan dengan diskusi membahas tentang upaya-upaya penyelesaian secara damai di tingkat pimpinan daerah dan tokoh masyarakat, berlangsung di Gedung Megantara Lanud Silas Papare. Terdapat tiga poin dari hasil kesimpulan diskusi tersebut, yakni menuntut TNI AU memproses kejadian tersebut dengan tegas dan ini sudah ditindaklanjuti oleh Panglima TNI dan Kasau, Kedua, mengawal jalannya proses hukum dan melaksanakan interogasi yang akan dilakukan oleh Komnas HAM. Ketiga, mengapresiasi tindakan yang diambil Panglima TNI dan Kasau. (sws)
Jerman Wajibkan Bukti Kekebalan COVID atau Hasil Tes Negatif Saat Ketibaan
Berlin, 29/7 (ANTARA) - Semua pelancong yang tiba di Jerman diwajibkan untuk menunjukkan surat vaksinasi atau pernah terinfeksi COVID-19 sebelumnya sebagai bukti kekebalan terhadap virus tersebut, atau menunjukkan hasil tes negatif, mulai akhir pekan ini. Rencana tersebut dilaporkan oleh majalah Der Spiegel dengan mengutip sebuah dokumen kementerian kesehatan. Kebijakan itu mencerminkan kekhawatiran yang meningkat di kalangan pimpinan regional dan nasional Jerman bahwa peningkatan jumlah kasus di tujuan-tujuan wisata dapat mendorong terjadinya gelombang keempat penyebaran COVID-19, saat para warga Jerman kembali dari liburan. “Tingkat kejadian di Jerman saat ini terbilang lebih rendah dibandingkan negara lain,” demikian majalah tersebut dalam laporan tertanggal Rabu (28/7). “Peningkatan kegiatan perjalanan berisiko untuk mengubah tren itu." Jerman kini mewajibkan hasil tes negatif atau bukti kekebalan hanya dari mereka yang datang dari "daerah berisiko", "daerah dengan insiden tinggi" dan "daerah varian virus", yang di Eropa sekarang termasuk Inggris, Spanyol, dan Belanda. Aturan yang berlaku juga diterapkan secara berbeda di bandara dan penyeberangan jalan, dan para pemimpin daerah ingin membuatnya lebih konsisten. Jerman mencatat 3.142 infeksi baru pada hari Kamis, menurut badan pengendalian penyakit utamanya, Institut Robert Koch untuk Penyakit Menular. Rata-rata kasus baru harian di Inggris mencapai hampir 30.000. Setelah awal yang lambat, Jerman dengan cepat melaksanakan vaksinasi luas, dengan 61,3 persen dari populasi telah menerima setidaknya satu suntikan, dan secara dramatis mengurangi keparahan penyakit dan angka kematian. (sws)
Polres Bitung Tangkap Oknum PNS Pemalsu Hasil Swab PCR
Manado, FNN - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bitung menangkap seorang oknum PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diduga pelaku pembuatan surat keterangan hasil pemeriksaan swab polymerase chain reaction (PCR) COVID-19 palsu. Kapolres Bitung AKBP Indrapramana melalui konferensi pers, di Bitung, Kamis, mengatakan terungkapnya kasus yang cukup menghebohkan publik ini berawal pada Sabtu (24/7) malam, di Pelabuhan Bitung. Bermula dari laporan petugas di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bitung tentang adanya penggunaan surat hasil swab PCR palsu. Kemudian, pada Minggu (25/7), Tim Satreskrim Polres Bitung melakukan penyelidikan, dan mendapat informasi bahwa pengguna hasil swab PCR palsu itu berdomisili di Amurang, Minahasa Selatan. “Tim satreskrim kemudian ke Amurang dan menginterogasi pengguna hasil swab PCR palsu tersebut. Dan diperoleh info bahwa perantara pembuatan hasil swab PCR palsu beralamat di Mapanget, Manado,” katanya. Pada hari yang sama, tim mendatangi perantara tersebut, kemudian juga diinterogasi. Dia menyatakan, pembuat hasil swab PCR palsu tersebut adalah HES. "Tak mau kehilangan target utama, tim segera melacak keberadaan pelaku, dan akhirnya diamankan di wilayah Dimembe, Minahasa Utara," katanya pula. Kapolres mengatakan, pelaku mengaku membuat dan mencetak surat hasil swab PCR palsu menggunakan laptop dan printer miliknya. “Tim lalu menuju rumah pelaku dan mengamankan sejumlah barang bukti. Antara lain satu buah laptop, satu buah printer, satu buah flashdisk, dan satu hasil swab PCR palsu, serta satu asli,” katanya lagi. Modus yang dilakukan, pelaku menunggu siapa pun yang memerlukan ‘jasanya’ untuk membuat hasil swab PCR palsu. Pelaku telah memiliki format file hasil swab PCR yang tersimpan di laptop. “Jika ada yang memesan, pelaku lalu mengubah identitas yang ada dalam format tersebut dengan identitas pemesan atau pengguna, termasuk mengubah tanggal sesuai penggunaannya,” kata Kapolres. Untuk meyakinkan pemesan, pelaku juga selalu meminta KTP, hasil swab antigen serta Surat Keterangan Perjalanan dari desa/kelurahan. “Pelaku memasang tarif setiap pembuatan hasil swab PCR palsu ini dengan harga bervariasi, mulai dari Rp800 ribu hingga Rp1,5 juta. Dan pelaku mengaku telah membuat hasil swab PCR palsu ini kurang lebih lima kali,” katanya pula. Kapolres menambahkan, pelaku beserta barang bukti telah diamankan dan ditahan di Mapolres Bitung. “Pelaku dijerat Pasal 263 ayat (1) KUHP subpasal 268 ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun,” kata Kapolres. (sws)
POPULER
