ALL CATEGORY
MK Kabulkan Pencabutan Uji Materi UU yang Diajukan Masyarakat Anti Korupsi
Jakarta, FNN - Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pencabutan uji materi Pasal 69 C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi (MAKI). "Mengabulkan penarikan kembali permohonan para pemohon," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan ketetapan perkara Nomor 25/PUU-XIX/2021 di Jakarta, Jumat, sebagaimana dikutip dari Antara. Kedua, menyatakan permohonan pemohon mengenai pengujian kata "dapat" dan frasa "ketentuan perundang-undangan" dalam Pasal 69 B Ayat (1), serta dalam Pasal 69 C UU No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali. Dalam sidang yang diselenggarakan secara virtual tersebut, majelis hakim juga menyatakan pemohon sekaligus Koordinator MAKI Boyamin bin Saiman dan Komaryono tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo. Memerintahkan Panitera MK untuk mencatat perihal pencabutan kembali permohonan pemohon dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan mengembalikan salinan berkas kepada pemohon. Sebelum pelaksanaan sidang pemeriksaan pendahuluan, yang semula diagendakan pada tanggal 21 Juni 2021, MK menerima surat dari pemohon perihal penarikan kembali pengujian UU dalam perkara yang diajukan. Guna meminta konfirmasi perihal pencabutan tersebut, sidang yang awalnya dijadwalkan pada 24 Juni batal karena adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Setelah itu, MK kembali menunda sidang pada tanggal 22 Juli 2021 karena perpanjangan PPKM. Pada sidang 22 Juli tersebut majelis hakim panel menerima konfirmasi dari pemohon yang membenarkan penarikan permohonan a quo. (MD).
Sabtu dan Ahad Buka, Kodim Jaksel Lakukan Vaksinasi Massal.
Jakarta, FNN - Komando Distrik Militer (Kodim) 0504 Jakarta Selatan mengadakan vaksinasi yang diperuntukkan bagi masyarakat. Vaksinasi massal yang sudah dimulai sejak Selasa (27 Juli 2021) sampai Senin (2 Agustus 2021) itu diperuntukkan bagi warga berusia 12 tahun ke atas. Pelaksanaan vaksin dilakukan di Aula Markas Kodim 0504, Jalan Cenderawasih Raya, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Masyarakat yang ingin divaksin cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memfotokopinya. Sedangkan yang belum memiliki KTP karena usia baru 12 tahun misalnya, cukup membawa Kartu Keluarga dan fotokopinya. Warga yang ingin divaksin juga bisa dari lintas daerah. Misalnya, dari Tangerang, Depok, Bogor dan bahkan daerah lainnya. Komandan Kodim (Dandim) 0504/JS Kolonel Inf Jamaluddin, mengatakan, vaksinasi massal jenis Sinovac tersebut menargetkan 500 orang per hari. Tenaga vaksinator berasal dari tim kesehatan Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya. "Vaksinasi sangat penting guna mencegah penyebaran Covid-19 yang sangat membahayakan. Saya berharap masyarakat yang belum mendapatkan vaksin segera mendatangi Makodim 0504/Jakarta Selatan atau sentra vaksin terdekat," ujar Jamaluddin dalam siaran pers yang diterima FNN.co.id, di Jakarta, Jumat (30/7/2021). "Masyarakat cukup datang ke Makodim 0504/Jakarta Selatan hanya dengan membawa KTP atau kartu keluarga (KK). Dengan syarat yang mudah itu, diharapkan masyarakat termotivasi untuk mengikuti vaksinasi," kata Dandim. "Silahkan masyarakat datang ke tempat kami cukup dengan membawa KTP atau KK. Kami siap melayani peserta vaksinasi sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan," ucapnya. Sedangkan Perwira Seksi (Pasi) Intel Kodim 0504, Mayor Zul Rambe menambahkan, kegiatan vaksin tetap dilakukan pada hari Sabtu dan Ahad. Justru pada hari libur diharapkan animo masyarakat tinggi. Sebab, pada saat hari kerja kenungkinan banyak yang tidak sempat, walaupun bekerjanya dari rumah. Kegiatan vaksin dimulai pukul 08.00 dan berakhir sampai nomor antrean habis. Lebih dari 500 orang pun tetap dilayani. Di tempat tersebut juga melayani vaksin tahap kedua. "Kalau ada yang mau vaksin tahap kedua dilayani," katanya. Sebelumnya, Kodim 0504/Jakarta Selatan melakukan vaksinasi Covid-19 khusus terhadap personel TNI, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan para keluarga prajurit yang bertugas di bawah Kodim tersebut. (SP).
Alumni UI Kembali Mendesak Pemerintah Memberhentikan Rektor UI Ari Kuncoro
Jakarta, FNN - Sejumlah alumni UI kembali menyatakan keprihatinan dan mengultimatum pemerintah agar Ari Kuncoro diberhentikan dari jabatan Rektor UI. Ini adalah pernyataan keprihatinan yang kedua kalinya. Tuntutan pemberhentian rektor inj dilandasi atas dasar rasa keprihatinan terhadap situasi UI saat ini yang telah memerosotkan wibawa dan marwah UI di masyarakat luas. Sebayak 672 alumni UI lintas jurusan dan angkatan mengemukakan dalam pernyataan pertama sebelum ini. Beberapa tokoh di antaranya Lukman Hakim, Dipo Alam, Peter Sumaryoto, dan Tubagus Haryono ikut menandatangani petisi keprihatinan ini. Dalam pernyataan sikap tertanggal 29 Juli 2021 yang diterima fnn.co.id mereka kembali meneguhkan dan menegaskan sikapnya sebagai berikut: Sebagai seorang guru besar sudah seharusnya Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D mengetahui bahwa di dalam statuta UI, merangkap jabatan adalah dilarang dilakukan Rektor UI. Karena itu keikutsertaan Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D yang saat itu sedang menjabat Komisaris Utama BNI dalam proses pencalonan diri pada pemilihan rektor periode 2019-2024 telah cacat sejak awal. Untuk jelasnya dapat dilihat dari kronologi berikut ini: Pertama, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 2 November 2017 menyetujui dan mengangkat Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen BNI. Jabatan ini dipegangnya hingga 20 Februari 2020. Kedua, ketika Majelis Wali Amanah (MWA) UI pada 25 September 2019 menetapkan Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D sebagai Rektor, lalu dilantik pada 4 Desember 2019, untuk masa jabatan 2019-2024, dia sedang menjabat sebagai Komisaris Utama BNI. Ketiga, kemudian oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BRI 18 Februari 2020 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D diangkat menjadi wakil komisaris utama BRI sampai mengundurkan diri pada 22 Juli 2021. Keempat, fakta ini menunjukkan bahwa Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D melanggar aturan larangan rangkap jabatan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu baik sebelum dan saat mendaftar sebagai calon Rektor maupun setelah diangkat sebagai Rektor. Jadi, jelaslah apa yang dilakukan Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D tidak mencerminkan akhlak dan perilaku, serta pekerti seorang guru besar yang memimpin sebuah lembaga bermotto “Veritas, Probitas, Iustitia”. Dengan demikian klaim bahwa terpilihnya dan ditetapkannya yang bersangkutan sebagai Rektor UI telah memenuhi segala prosedur dan ketentuan yang berlaku adalah terbukti tidak benar. Bahkan setelah menjabat sebagai Rektor, yang bersangkutan telah melakukan upaya perubahan statuta UI yang tidak bisa dipungkiri merupakan upaya menyelamatkan kedudukannya dalam rangkap jabatan itu. Upaya perubahan statuta yang dilakukan dalam jabatan rektornya itu, tidaklah mulus karena mengabaikan prosedur standar pembuatan statuta. Hal itu terlihat bahwa perubahan itu telah dilakukan secara terburu buru, melanggar prodesur dan menimbulkan statuta baru yang substansinya menjadi cacat baik formal maupun material. Bahwa dengan ini maka kami meminta agar Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D segera diberhentikan dari jabatannya sebagai Rektor UI periode 2019-2024, karena secara nyata telah tidak jujur, membiarkan dan membenarkan kesalahannya dengan sengaja mencalonkan diri, hingga ditetapkan sebagai Rektor UI periode 2019-2024. Demikian pernyataan ini kami buat sebagai ekspresi kepedulian dan kecintaan kepada almamater kami, Universitas Indonesia, serta rasa tanggung jawab kami yang tulus untuk kemajuan bangsa Indonesia. (sws).
Wapres Minta Bali Tingkatkan 3T untuk Turunkan Kasus COVID-19
Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin meminta Pemerintah Provinsi Bali meningkatkan pengetesan, pelacakan, dan perawatan atau testing, tracing, treatment (3T) untuk menekan angka kasus aktif COVID-19 di daerah tersebut. "Yang menjadi masalah, positivity rate di Bali masih sangat jauh di atas standar WHO (World Health Organisation), yaitu 5 persen, sementara positivity rate di Bali 38,3 persen, ini masih tinggi," kata Wapres saat memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Bali dalam video yang dibagikan Sekretaris Wakil Presiden, Jumat. Wapres meminta Pemprov Bali meningkatkan jumlah tes menjadi 15.000 per 1.000.000 penduduk karena angka positivity rate di Bali lebih dari 25 persen. "Jumlah testing di Bali sudah di atas standar WHO, yaitu 1.000 tes per 1.000.000 penduduk dalam satu minggu. Namun perlu dilihat kembali dan disesuaikan dengan inmendagri bahwa bila positivity rate-nya suatu daerah di atas 25 persen, jumlah tes perlu ditingkatkan menjadi 15.000 per 1.000.000 jiwa penduduk," kata Ma’ruf Amin menjelaskan. Selain itu, Wapres mengimbau Pemprov Bali memperbanyak tempat tidur perawatan dan lokasi isolasi di seluruh kabupaten dan kota karena angka kasus aktif COVID-19 di Bali terus meningkat. Bahkan, di Kabupaten Buleleng angka bed occupancy rate (BOR) mencapai 94 persen. "Angka BOR di semua kabupaten di Bali melebihi 70 persen, bahkan ada yang sampai 94 persen seperti di Buleleng," katanya. Terkait dengan ketersediaan ruang perawatan bagi pasien COVID-19 di Bali, Gubernur Bali Wayan Koster meminta Wapres untuk mempercepat penambahan tempat tidur agar BOR makin rendah. Wayan mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menambah tempat tidur di sejumlah rumah sakit di Bali. "Mohon Bapak Wapres kiranya dorong Bapak Menteri PUPR supaya melakukan percepatan penambahan tempat tidur di Provinsi Bali," kata Wayan. Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan bahwa BOR di Bali masuk kategori sedang karena kasus aktif mulai landai. Namun, kapasitas tempat tidur perawatan perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi adanya lonjakan angka kasus COVID-19. "Ada 2.312 kapasitas tempat tidur yang tersedia, untuk tempat tidur isolasi yang sudah terpakai 1.787, jadi kira-kira masih ada 600 tempat tidur lagi yang bisa dinaikkan kapasitasnya untuk mengisi kalau ada pasien yang ingin masuk di tempat isolasi," ujar Dante. (mth)
Gubernur BI Sampaikan Empat Tugas ISEI Dukung Pertumbuhan Ekonomi
Jakarta, FNN - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan empat program yang harus dipenuhi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dalam tiga tahun guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. “Dalam tiga tahun ke depan, masa-masa yang harus kita semakin memperkuat peran ISEI dalam berkontribusi terhadap perekonomian nasional dunia akademik dan pengabdian masyarakat kita,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam diskusi publik daring, Jumat. Perry Warjiyo mengatakan program pertama yang harus dipenuhi ISEI adalah memperkuat sinergi ISEI dalam memberikan dukungan untuk percepatan pemulihan ekonomi. Ia menyampaikan kontribusi ISEI dalam berbagai kebijakan di pusat dan daerah sangat diperlukan dalam pemulihan ekonomi, termasuk mendorong inklusifitas UMKM dan mendorong ekonomi daerah. Selain juga berkontribusi dalam mewujudkan stabilitas makro, struktural, dan moneter. “Nomor dua bagaimana ISEI bisa memberikan inovasi dan kontribusi untuk mempercepat implementasi dari kebijakan reformasi struktural supaya kita segera ke arah menuju Indonesia Maju,” ujar Perry Warjiyo yang juga Ketua Umum ISEI. Ia meminta ISEI merumuskan kebijakan-kebijakan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, investasi, kualitas SDM dan membuat efisiensi ekonomi agar Indonesia bisa kembali ke jalur pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi industri manufacturing berbasis sumber daya alam, menurutnya, perlu dilakukan karena bisa meningkatkan produktivitas dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus mengatasi kesenjangan antar daerah. “Sektor reformasi struktural lainnya adalah pariwisata dan keuangan digital yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tercepat supaya lintasan ekonomi kita lebih cepat dengan produktivitas sumber daya alam,” kata Perry Warjiyo. Program ISEI yang ketiga adalah berkontribusi untuk mendukung, mempercepat, dan membuat kesiapan digitalisasi di bidang ekonomi, keuangan, dan pendidikan. Sedangkan yang keempat, ISEI diminta untuk melakukan empowerment organisasi melalui berbagai upaya seperti sertifikasi dan workshop. “ISEI sudah kuat dengan 47 cabang, bagaimana dalam tiga tahun ke depan tidak hanya menambah cabang tetapi empowerment pengurus dan anggota isi pusat dan daerah,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo. (mth)
Takut Dicurangi, Bolsonaro Minta Pemilu 2022 Pakai Kertas
Brasilia, FNN - Presiden Jair Bolsonaro pada Kamis (29/7) meminta agar sistem pemungutan suara elektronik di Brazil diganti dengan kertas suara yang bisa dihitung untuk menghindari kecurangan pada pemilu tahun depan. "Saya menginginkan pemilihan tahun depan, tapi pemilihan yang bersih, demokratis, dan jujur," kata dia kepada para pendukungnya lewat siaran di media sosial. Bolsonaro menunjukkan serangkaian klip video internet tentang dugaan bukti kecurangan pemilihan yang menegaskan pendapatnya bahwa demokrasi Brazil terancam. Para pengkritik mengatakan bahwa Bolsonaro, seperti mantan Presiden AS Donald Trump, sedang menyebar keraguan pada pemilu demi memuluskan jalan baginya untuk meraih kemenangan lagi pada 2022. Dengan popularitas yang menurun setelah Brazil mengalami wabah COVID-19 paling mematikan kedua di dunia, jajak-jajak pendapat menempatkan dia di bawah mantan presiden dari sayap kiri Luiz Inacio Lula da Silva. Keduanya belum mengumumkan pencalonan diri secara resmi. Selama berbulan-bulan, Bolsonari bersikeras bahwa Brazil harus menerapkan pencoblosan kertas suara, meski amandemen konstitusi untuk mengubah sistem elektoral kurang mendapat respons dari Kongres. Otoritas elektoral TSE telah menyangkal tuduhan Bolsonaro yang tidak berdasar tentang adanya kecurangan dalam pemilihan 2014. Mereka mengatakan pemungutan suara elektronik bisa diaudit dengan baik. Bahkan Aecio Neves yang dikalahkan Dilma Rousseff, calon yang didukung oleh Lula, dalam pemilu 2014 yang ketat, mengatakan pemilihan itu berlangsung dengan baik. Meningkatnya klaim Bolsonaro tentang kecurangan pemilu muncul pada saat kritis, hanya beberapa hari setelah surat kabar memberi kejutan lewat pemberitaan. Harian Estado de S. Paulo melaporkan bahwa Menteri Pertahanan Walter Braga Netto, seorang mantan jenderal angkatan darat, mengancam pemilu 2022 tak akan digelar tanpa kertas suara. Ancaman itu disampaikan kepada Arthur Lira, ketua Majelis Rendah Kongres, lewat orang lain. Reuters tidak dapat memeriksa kebenaran laporan itu karena sumbernya anonim. Baik Lira maupun Braga Netto membantah laporan tersebut. (mth)
PDIB: ASN-Penyuluh Agama Perkuat Sosialisasi 5M Jangkau Masyarakat
Jakarta, FNN - Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) mengatakan pelibatan aktif aparatur sipil negara (ASN) dan penyuluh agama sebagai duta 5M akan memperkuat sosialisasi 5M atau protokol kesehatan untuk semakin menjangkau masyarakat luas di Tanah Air. "Semakin banyak yang terlibat secara aktif dalam melakukan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait COVID-19 dan tindakan pencegahannya seperti disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan gerakan 5M, maka sosialisasi akan semakin baik," kata Ketua Umum Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) dr James Allan Rarung saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat. 5M adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi dan menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Serta didukung dengan mengikuti program vaksinasi. Menurut James, pelibatan secara aktif puluhan ribu penyuluh agama dan jutaan ASN sebagai duta 5M atau protokol kesehatan perlu diberikan apresiasi yang tinggi. Tentu saja, pemahaman yang baik dan benar tentang seluk beluk protokol kesehatan adalah hal yang wajib dimiliki para duta 5M. "Kalau perlu diberikan pelatihan tambahan bagi yang belum memahami secara lengkap," ujarnya. James menuturkan yang terpenting dilakukan para duta 5M adalah secara aktif selalu memberikan contoh menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Duta 5M juga selalu mengajak individu-individu di dalam masyarakat yang belum menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar untuk menjalankannya sebagai pola hidup sehari-hari. "Apabila ada yang belum memiliki pemahaman tentang menjalankan protokol kesehatan, maka para duta ini tidak segan-segan untuk selalu memberikan sosialisasi dan promosi," ujar James. (mth)
Bali Klaim Vaksinasi COVID-19 Dosis Pertama Lampaui 100 Persen Target
Jakarta, FNN - Gubernur Bali Wayan Koster mengklaim suntikan vaksin COVID-19 dosis pertama telah mencapai 100 persen dari target sasaran penduduk yang divaksin. "Penduduk Bali itu mencapai 4,3 juta orang, sesuai target 70 persen yang divaksin tiga juta orang dan yang sudah divaksin suntik (dosis) pertama itu sudah melebihi tiga juta tepatnya 3.046.868 orang atau 101,7 persen," kata Wayan dalam keterangan video yang diterima, Jumat. Hal itu disampaikan Wayan Koster saat menyampaikan laporan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam rapat koordinasi penanganan COVID-19 dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 di Bali melaui konferensi video, Kamis (29/7). Wayan mengatakan target sasaran vaksinasi COVID-19 dosis pertama tersebut dapat terpenuhi karena sebagian penerimanya antara lain termasuk anak-anak berusia 12-17 tahun serta warga negara asing yang tinggal sementara atau menetap di Bali (ekspatriat). "Ini karena yang dimungkinkan yang divaksin itu adalah anak-anak usia 12-17 tahun. Kami juga melayani vaksinasi untuk warga luar Bali yang sedang berada di Bali, termasuk warga luar negeri yang memerlukan vaksin kami juga melayani," jelasnya. Untuk suntikan dosis kedua, Wayan mengatakan baru 807.838 orang di Bali yang mendapatkan vaksin COVID-19. Pemprov Bali akan mempercepat pelaksanaan vaksin dosis kedua tersebut. "Kami sudah melakukan vaksinasi untuk suntik (dosis) kedua sampai hari kemarin (Rabu, 28/7) itu sudah mencapai 807.838 orang atau hampir 27 persen. Kami sekarang melakukan percepatan vaksinasi tahap kedua ini," tambah Wayan. Wapres Ma’ruf mengapresiasi upaya penanangan COVID-19 di Bali, termasuk terkait pelaksanaan vaksinasi. Wapres meminta Pemprov Bali untuk terus meningkatkan penanganan COVID-19 di daerah tersebut, antara lain dengan meningkatkan pengetesan, mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan dan menyerap anggaran bantuan sosial (bansos) COVID-19 di daerah. "Secara umum langkah-langkah di Provinsi Bali sudah cukup bagus, baik di segi hulu, hilir dan juga penyerapan APBD, bansos dan juga BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro). Tetap kawal penyerapan anggaran kabupaten dan kota yang masih belum optimal," kata Wapres. (mth)
Penumpang Harian MRT Turun 80 Persen Selama Juli
Jakarta, FNN - Jumlah rata-rata penumpang Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta selama Juli 2021 turun 80 persen menjadi 4.450 penumpang per hari, seiring dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak 3 Juli 2021. Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) William Sabandar menjelaskan dibandingkan bulan sebelumnya, penumpang harian MRT menurun dari 22.686 orang per hari menjadi 4.450 orang per hari selama Juli. "Bisa kita lihat dari target kita di angka 40 ribu, jumlah penumpang Juli 4.450, jadi cuma 10 persen dari apa yang kita targetkan," kata William dalam webinar yang diselenggarakan MRT Jakarta secara virtual, di Jakarta, Jumat. William menjelaskan MRT melakukan pembatasan penumpang, menutup sementara tiga stasiun, menutup sejumlah akses masuk (entrance), memberlakukan kewajiban Surat Tanda Registrasi Pegawai (STRP) kepada pekerja sektor esensial dan mengubah jam operasional harian. Sejumlah upaya tersebut dilakukan dalam mendukung kebijakan pemerintah selama PPKM Darurat dan PPKM Level 4 dalam rangka memutus penyebaran dan menekan lonjakan kasus aktif COVID-19. Ada pun selama kewajiban STRP diberlakukan sejak 12 Juli 2021, jumlah penumpang harian MRT paling rendah yakni 491 orang. Jika dihitung selama PPKM Darurat dan PPKM Level 4 diberlakukan pada 3-28 Juli 2021, jumlah penumpang harian menjadi hanya 3.839 orang, dengan total 99.820 penumpang pada periode tersebut. "Begitu STRP dilakukan, jumlahnya lebih turun lagi. Kita lihat memang STRP berhasil menekan mobilitas dan berhasil menekan jumlah korban baik yang terpapar dan meninggal akibat lonjakan kasus COVID-19," kata William. Hingga kini, MRT Jakarta masih memberlakukan pembatasan jam operasional, yakni pukul 06.00 WIB sampai 20.30 WIB pada Senin-Jumat dan pukul 06.00-20.00 WIB pada akhir pekan dan hari libur. Jarak antar kereta (headway) pada hari kerja menjadi setiap 10 menit, sementara pada akhir pekan dan hari libur setiap 20 menit. MRT juga memberlakukan pembatasan jumlah pengguna sebanyak 65 orang per kereta. (mth)
Pemprov NTT Masih Larang Kapal Penumpang dari Luar Beroperasi
Kupang, FNN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) masih melarang sejumlah kapal penumpang dari luar beroperasi di provinsi itu guna mencegah penyebaran COVID-19. "Kapal pelayaran rakyat, yang masuk dari luar wilayah NTT ke dalam wilayah NTT tidak diperbolehkan atau dilarang masuk untuk saat ini," kata Kadis Perhubungan NTT Isyak Nusa di Kupang, Kamis. Hal ini disampaikan berkaitan dengan kembali diperpanjangnya pembatasan layanan angkutan udara, laut, dan penyeberangan, di wilayah NTT di tengah pandemi COVID-19. Ia mengatakan selama ini banyak kapal penumpang dari luar NTT berasal dari daerah zona merah COVID-19, sehingga pihaknya melakukan pelarangan. Namun pihaknya tetap memperbolehkan moda transportasi laut dan penyeberangan yang melayani pelaku perjalanan di dalam wilayah NTT . "Untuk pelayaran di wilayah NTT tetap beroperasi, tetapi wajib menunjukkan hasil tes Antigen bebas COVID, tetapi tidak perlu menunjukkan surat vaksin," katanya. Lebih lanjut, ia mengatakan angkutan laut yang boleh masuk ke wilayah NTT hanyalah kapal-kapal barang atau kargo yang membawa kebutuhan pokok dengan syarat kapal tersebut wajib menunjukkan surat atau kartu vaksin, kemudian juga hasil tes cepat Antigen. Selain itu juga para kru kapal saat tiba di Kupang wajib kembali menjalani tes cepat Antigen untuk mengetahui bahwa mereka benar-bersih dari virus tersebut. Aturan itu, tambah dia, akan berlaku hingga 8 Agustus 2021. Ia berharap semua operator kapal penumpang, kapal kargo, dan masyarakat, bisa mengikuti aturan itu demi kebaikan bersama. (mth)
POPULER
