ALL CATEGORY
Syarat Perjalanan Transportasi Mulai 3-9 Agustus 2021 Tidak Berubah
Jakarta, FNN - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan aturan tentang syarat perjalanan transportasi di wilayah dengan PPKM level 1-4 yang dimulai pada 3-9 Agustus 2021 sesuai Instruksi Mendagri Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 2021 tidak berubah. Aturan mengenai syarat perjalanan transportasi masih merujuk pada Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19 yang terbit pada 26 Juli 2021. “Syarat perjalanan transportasi sesuai SE Satgas bertujuan tetap membatasi aktivitas masyarakat untuk menekan laju peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangan tertulis, Selasa. Adita mengatakan, menindaklanjuti terbitnya SE Satgas No.16 Tahun 2021, Kemenhub telah menerbitkan 4 (empat) Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat (SE 56 Tahun 2021) Udara (SE 57 Tahun 2021), Perkeretaapian (SE 58 Tahun 2021) dan Laut (SE 59 Tahun 2021) pada masa pandemi Covid-19. “Keempat SE Kemenhub masih berlaku hingga 9 Agustus 2021,” kata Adita. Adapun secara umum ketentuan yang diatur dalam SE Satgas No.16 Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan 4 (empat) SE Kemenhub, yakni sebagai berikut : 1. Pembagian wilayah disesuaikan dengan Instruksi Mendagri No 24,25 dan 26 tahun 2021 dimana terdapat kategori PPKM berdasarkan Level 1,2,3 dan 4. 2. Perjalanan orang dalam negeri antar kota / jarak jauh harus memenuhi syarat berupa : Untuk kategori PPKM Level 4 dan 3 : a) Untuk moda transportasi udara wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif tes RT- PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan; b) Untuk moda transportasi laut, darat (menggunakan kendaraan pribadi atau umum), penyeberangan dan kereta api antarkota wajib menunjukan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan; Untuk kategori PPKM Level 2 dan 1 : a) Untuk moda transportasi udara wajib menunjukan hasil negatif RT-PCR atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan; b) Untuk moda transportasi laut, darat (menggunakan kendaraan pribadi atau umum), penyeberangan dan kereta api antarkota wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. 3. Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan membawa hasil negatif RT PCR atau rapid antigen namun diwajibkan untuk menunjukkan STRP atau surat keterangan perjalanan lainnya. 4. Ketentuan menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dikecualikan bagi pelaku perjalanan kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya. 5. Pelaku perjalanan orang dengan usia dibawah 12 tahun dibatasi untuk sementara. “Selain berisi ketentuan mengenai syarat perjalanan transportasi baik itu jarak jauh/antarkota maupun di kawasan aglomerasi, keempat SE Kemenhub tersebut juga mengatur pembatasan kapasitas penumpang, dan pemberlakuan jam operasional, proses pengembalian (refund) tiket, dan pengawasan serta pengendalian di lapangan,” terang Adita. Terkait dengan pengaturan pembatasan kapasitas di daerah kategori level 4, untuk moda transportasi darat, bagi kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor perseorangan berupa mobil penumpang maksimal kapasitas 50 persen dari jumlah kapasitas tempat duduk. Sementara di daerah di luar kategori level 4, maksimal kapasitas adalah 70 persen dari jumlah kapasitas tempat duduk. Sedangkan untuk angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50 persen dari jumlah kapasitas angkut penumpang kapal. Pada moda transportasi udara, untuk pesawat udara kategori jet transport narrow body dan wide body yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dan pengaturan kursi penumpang berdasarkan karakteristik penumpang, maksimal 70 persen kapasitas angkut. Untuk moda transportasi perkeretaapian, pengaturan kapasitas angkut penumpang (load factor) untuk kereta api antarkota maksimum 70 persen, dan pengaturan kapasitas angkut penumpang (load factor) untuk perjalanan rutin atau komuter dalam wilayah atau kawasan aglomerasi maksimum 32 persen untuk Kereta Rel Listrik (KRL) dan maksimum 50 persen untuk Kereta Api Lokal Perkotaan. Terakhir, untuk moda transportasi laut, pemenuhan pembatasan kapasitas penumpang paling banyak kapasitas 50 persen dari kapasitas total di kapal, pada wilayah kategori level 4. Sebelumnya, pada Senin kemarin (2/8), Presiden RI Joko Widodo telah mengumumkan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten, kota tertentu dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah. (mth)
Korea Selatan Deteksi Dua Kasus Pertama COVID Varian Delta Plus
Seoul, FNN - Korea Selatan telah mendeteksi dua kasus pertama COVID-19 varian baru Delta Plus, kata Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KDCA) pada Selasa. Korsel sedang berjuang menahan gelombang keempat infeksi virus corona secara nasional. Varian Delta Plus adalah subgaris keturunan dari varian Delta yang pertama kali diidentifikasi di India, dan telah memperoleh mutasi protein lonjakan yang disebut K417N, yang juga ditemukan dalam varian Beta yang pertama kali diidentifikasi di Afrika Selatan. Laporan kasus COVID varian Delta Plus sejauh ini sedikit, dan beberapa negara, termasuk Inggris, Portugal dan India, telah melaporkan beberapa kasus varian tersebut. "Kasus pertama (di Korea Selatan) diidentifikasi pada seorang pria berusia 40-an yang tidak memiliki catatan perjalanan baru-baru ini," kata KDCA kepada Reuters melalui pesan teks. Hasil tes pada orang-orang yang pernah melakukan kontak dengan pria tersebut menunjukkan bahwa salah satu anggota keluarganya dinyatakan positif, namun KDCA tidak mengonfirmasi bahwa pasien tersebut terinfeksi Delta Plus. "Kasus kedua ditemukan pada pelancong luar negeri," kata KDCA. Otoritas kesehatan mengatakan beberapa vaksin utama berfungsi melawan varian Delta, yang sangat menular dan telah menjadi dominan di banyak negara. Namun, otoritas kesehatan Korsel juga telah mengutarakan kekhawatiran bahwa galur-galur baru bisa kebal terhadap beberapa vaksin. Beberapa ilmuwan mengatakan varian Delta Plus mungkin lebih menular. Beberapa penelitian sedang berlangsung di India dan secara global untuk menguji efektivitas vaksin terhadap varian tersebut. Korea Selatan melaporkan 1.202 kasus tambahan COVID-19 pada Senin (2/8) sehingga total kasus menjadi 202.203, dengan 2.104 korban jiwa. Negara itu pada Selasa menyatakan telah memberi setidaknya satu dosis vaksin pada 20 juta orang, atau 39 persen dari populasinya, sementara 14,1 persen dari populasi telah divaksin sepenuhnya. Korea Selatan menginginkan setidaknya 36 juta orang pada September sudah diimunisasi. (mth)
Kominfo Siapkan Distribusi Set Top Box
Jakarta, FNN - Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini masih mempersiapkan koordinasi dan mekanisme distribusi set top box menjelang siaran televisi teresterial digital di sejumlah wilayah di Indonesia. "Persiapan, mekanisme dan koordinasi distribusi set top box dengan pihak terkait masih terus dimatangkan," kata Direktur Pengembangan Pitalebar, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kominfo, Marvels Situmorang, kepada ANTARA, Selasa. Menurut Marvels, rencana distribusi set top box ini mungkin akan terpengaruh dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM tingkat 4, yang diperpanjang hingga 9 Agustus nanti. Set top box merupakan perangkat yang dipasang di televisi analog agar bisa menangkap siaran televisi digital. Perangkat ini bisa dipasang jika masyarakat belum memiliki televisi yang bisa menangkap siaran digital. Menurut kementerian, terdapat tiga cara distribusi set top box yaitu disalurkan di lokasi tertentu sesuai kesepakatan (misalnya di Kantor Pos), diantar langsung ke rumah penerima bantuan dan oleh penyelenggara multipleksing di luar cara-cara tersebut. Set top box subsidi akan diberikan kepada rumah tangga miskin yang memiliki televisi. Subsidi tersebut akan diberikan kepada rumah tangga miskin yang tercantum, termasuk, namun, tidak terbatas pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Perangkat set top box subsidi berasal dari komitmen penyelenggara multipleksing siaran televisi teresterial digital, sesuai dengan wilayah siaran, dan pemerintah jika jumlah set top box tersebut tidak mencukupi. Perangkat ini akan didistribusikan secara bertahap, sesuai dengan tahapan analog switch off di Indonesia. ASO tahap I akan berlangsung paling lambat hingga 17 Agustus nanti, yaitu untuk wilayah siaran Aceh 1, Kepulauan Riau 1, Banten 1, Kalimantan Timur 1, Kalimantan Utara 1 dan Kalimantaran Utara 3. Setelah 17 Agustus, wilayah-wilayah tersebut hanya akan menerima siaran televisi teresterial digital. Untuk wilayah ASO tahap I, terdapat 90.695 jiwa penerima bantuan dengan rincian wilayah siaran Aceh 1 17.046, Banten 1 14.544, Kalimantan Timur 1 29.368, Kalimantan Utara 1 6.818, Kalimantan Utara 3 4.646 dan Kepulauan Riau 1 18.273. Pemerintah menaksir ada sekitar 27 juta jiwa keluarga miskin, dengan penghitungan satu keluarga memiliki empat orang anggota, maka diperlukan 6,5 hingga 7 juta unit set top box untuk subsidi. Sementara bagi masyarakat yang memiliki daya beli, dianjurkan membeli set top box yang mengantongi sertifikasi dari Kominfo. (mth)
Vaksin Nusantara Bisa Mempersatukan Tentara
DI era Joko Widodo sebagai presiden, hampir semua kelompok masyarakat pecah. Ormas, komunitas, organisasi keagamaan, organisasi profesi, ikatan alumni, polisi, dan tentara, terbelah. Semua pecah, minimal jadi dua. Pecahan ini mengkristal menjadi kekuatan yang solid pada masing-masing kelompok. Saat Pilpres 2019, ada kelompok cebong sebagai pendukung Jokowi- Maruf dan kelompok kampret yang menjadi pendukung Prabowo-Sandi. Pasca Pilpres petinggi cebong dan petinggi kampret sudah bersekutu, menyatu dalam kedudukan empuk. Persekutuan ini tidak serta- merta meredakan perselisihan. Mereka mencari musuh baru agar ada lawan berkelahi, meski hanya di media sosial (medsos), juga agar ada pekerjaan. Mereka ciptakan musuh baru itu bernama Kadrun atau kadal gurun. Siapa pun yang mengkritisi menyatunya cebong dan kampret, langsung dilabeli Kadrun. Kelak, tidak hanya mengkritisi persetubuhan cebong-kampret yang dihardik, orang yang tak pernah terlibat politik pun mereka musuhi. Siapa pun yang berani mengkritik penguasa, cap Kadrun langsung disematkan pada orang itu. Tidak peduli ia guru, dosen, pemikir, pengusaha, ulama, kiai kampung, habib, ajengan, marbot masjid maupun bilal. Lengkap dengan sumpah serapah ala buzzer. Pengkadrunan terhadap yang berbeda oleh aliansi cebong-kampret tidak membuat para Kadrun berkecil hati. Jumlah Kadrun justru semakin banyak. Simpati dan dukungan terhadap pihak yang dicap Kadrun terus mengalir. Apalah artinya istilah. Sebab, para Kadrun inilah sesungguhnya para pecinta NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) penjaga Pancasila, dan penjunjung tinggi akidah. Perpecahan di tubuh TNI (Tentara Nasional Indonesia) tidak kalah mengerikan. Tidak peduli jenderal, kapten maupun kopral. Siapa pun yang berani mengkritisi rezim langsung dicap Kadrun, dimusuhi, bahkan dipenjarakan. Mereka seakan tidak kenal balas budi, etika, adat, dan adab. Orang senasionalis Gatot Nurmantyo pun bisa mereka musuhi. Orang seloyal Kivlan Zen pun bisa mereka jebloskan ke penjara. Banyak TNI aktif maupun purnawirawan dicap Kadrun karena keberpihakannya pada perjuangan Islam dan keutuhan NKRI. Ada Ruslan Buton, Sugengwaras, Mayor Muhammad Saleh, dan banyak lagi. Di kalangan militer, tampaknya berlaku kembali cap TNI Hijau dan TNI Merah jaman dulu. Kini TNI Merah adalah mereka yang sedang merapat ke kekuasaan, sedangkan TNI Hijau adalah mereka yang tersingkir atau disingkirkan karena ketahuan bersimpati pada Kadrun. Tampaknya, perpecahan TNI bakal berakhir di ujung tamatnya rezim sekarang. Pengakuan secara tegas Kepala KSP (Kepala Staf Presiden) Jenderal Purnawirawan Moeldoko yang memilih vaksin Nusantara adalah sinyalemen kuat bahwa TNI akan solid kembali. Semua pimpinan TNI aktif maupun para purnawairan lebih memilih vaksin Nusantara ketimbang vaksin impor. Meski keberadaan vaksin tersebut dipersulit oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), tetapi demi NKRI, TNI siap mendukung total. TNI ingin menunjukkan bahwa bangsa ini mampu berdikari dan tidak tersandera kepentingan asing. Aneh jika vaksin harus impor sementara anak bangsa bisa memproduksi sendiri. Lebih terang lagi, Moeldoko sebelumnya divaksin selain vaksin Nusantara sesuai dengan arahan Jokowi. Tetapi, kini ia memilih vaksin Nusantara made in Terawan Agus Putranto, menteri kesehatan yang dipecat Jokowi. Terawan juga adalah seorang dokter, purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal atau bintang tiga. TNI harus sadar lebih cepat membaca nasib bangsa ke depan. Jika salah langkah, bahayanya lebih mengerikan.TNI sebaiknya mulai berkampanye ke seluruh penjuru negeri bahwa vaksin Nusantara buatan dalam negeri jauh lebih manjur, aman, halal, dan efektif ketimbang vaksin impor yang selalu menimbulkan keraguan. Vaksin Nusantara diambil dari darah orang yang mau disuntik lalu dimasukkan kembali ke tubuh yang bersangkutan. TNI sadar bahwa dengan kesolidan yang nyata, maka NKRI berdaulat, aman, dan terkendali. TNI cepatlah baris bersama rakyat menuntaskan rezim ini. Jangan hanya di belakang rakyat. Rakyat sudah tidak tahan negara dikelola dengan serampangan, teknik adu- domba, penuh intrik, dan permusuhan. Rakyat sudah muak dengan pencitraan, kemunafikan, kebohongan atau hoaks. Rakyat butuh sejahtera secara nyata, bukan kata- kata.Rakyat butuh pemimpin yang tegas, cerdas, dan berkarakter. TNI bisa mengingatkan presiden agar tidak bermain-main dengan kedaulatan, kesehatan masyarakat, dan masa depan ekonomi. Segeralah bertindak, rakyat solid bersama TNI.
Jumlah Pedonor Darah di PMI Jakarta Timur Mulai Stabil
Jakarta, FNN - Jumlah pedonor darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Timur mulai stabil seiring dengan penyesuaian dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Koordinator Unit Donor Darah (UDD) PMI Jakarta Timur dr. Fara mengatakan, saat ini jumlah pedonor darah mencapai hingga 20 orang per hari. "Untuk jumlah pedonor di PMI Jakarta Timur sekarang per harinya bisa mencapai 8-20 orang. Kalau sebelum PPKM jumlah pendonor mencapai 15-25 per hari," kata Fara di Jakarta, Selasa. Fara mengatakan, jumlah pedonor darah sempat mengalami penurunan selama masa PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021. Penurunan jumlah pedonor itu, kata Fara, karena kegiatan donor terkendala pembatasan kegiatan publik sehingga warga yang ingin datang langsung mendonorkan darah pun berkurang. "Penurunan jumlah pedonor terjadi saat PPKM Darurat, sekarang (PPKM Level 4) jumlah pedonor sudah stabil," ujar Fara. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya juga telah mengimbau masyarakat untuk melakukan kegiatan donor darah di wilayahnya masing-masing untuk mencukupi kebutuhan stok darah PMI DKI. Riza mengatakan jumlah pedonor di PMI DKI Jakarta belakangan ini anjlok menjadi kurang dari 100 per hari, sementara banyak warga dengan berbagai kebutuhan medis membutuhkan donor. (mth)
Pertamina Duduki Peringkat 287 Perusahan Papan Atas Dunia
Jakarta, FNN - PT Pertamina (Persero) tahun ini kembali mencatatkan namanya sebagai satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar 500 perusahaan papan atas dunia atau Furtune Global 500. Dalam daftar itu, Pertamina menduduki peringkat 287 mengungguli beberapa perusahaan terkenal lainnya, seperti Repsol, Tesla, Danone, dan Coca-Cola. "Ini merupakan pengakuan dunia internasional bahwa Pertamina sejajar dengan world class company lainnya," kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Nicke mengungkapkan pihaknya mengalami triple shock yang menyebabkan pendapatan menurun signifikan akibat dampak pandemi COVID-19. Namun, inovasi dan terobosan bisnis yang dilakukan di seluruh lini bisnis serta transformasi organisasi membuat Pertamina mampu meningkatkan pendapatan hingga mencapai 41,47 miliar dolar AS dan mencetak laba 1,05 miliar dolar AS pada tahun lalu. Melalui pencapaian kinerja operasional dan keuangan tersebut, total pendapatan pemerintah tahun lalu yang dikontribusi dari Pertamina hampir mencapai Rp200 triliun. Pendapatan itu berupa setoran pajak, deviden, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 126,7 triliun serta penerimaan negara dari minyak mentah dan kondensat bagian negara (MMKBN) dari blok-blok migas Pertamina sebesar Rp73,1 triliun. Sebagai BUMN, Pertamina konsisten memastikan penyediaan energi untuk negeri melalui berbagai program, di antaranya bahan bakar minyak satu harga, konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas untuk nelayan dan petani, pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi, serta infrastruktur hilir lainnya. "Kami optimis akan terus tumbuh dan terus memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat dan negara,” ujar Nicke. Pemeringkatan Fortune Global 500 merupakan ajang tahunan yang dilakukan majalah Fortune sejak tahun 1955. Tolak ukur utamanya adalah besaran pendapatan termasuk pendapatan anak perusahaan. Indikator lain adalah penyertaan modal pemegang saham, kapitalisasi pasar, keuntungan, jumlah karyawan, dan sejak 1990 indikator negara asal perusahaan juga dipertimbangkan dalam Fortune Global 500. Di sektor energi, beberapa nama perusahaan migas internasional juga tercatat masuk dalam pemeringkatan Fortune Global 500 tahun 2021, di antaranya BP posisi 18, Royal Dutch Shell posisi 19, Exxon Mobile posisi 23, Chevron posisi 75, Petronas posisi 277, Pertamina posisi 287, dan Repsol posisi 381. Selain itu, beberapa industri terkenal lain di luar sektor migas yang juga masuk dalam peringkat Fortune Global 500 adalah Coca-Cola yang berada pada posisi 370, Tesla posisi 392, dan Danone posisi 454. (mth)
Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tepat Perpanjang PPKM
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menilai kebijakan pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 sangat tepat untuk meminimalkan potensi penyebaran pandemi COVID-19. "Pembatasan aktivitas masyarakat melalui perpanjangan PPKM ini sudah tepat untuk memotong rantai penyebaran pandemi COVID-19. Namun pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan tersebut ditindaklanjuti sampai pada level terbawah secara tegas dan tetap humanis," kata Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Dia mengatakan Partai Demokrat sejak awal mendorong pemerintah mengambil kebijakan pembatasan secara tegas dan berani melakukan karantina di wilayah zona merah. Syarief menjelaskan partainya sejak awal mendesak pemerintah melarang warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia dan akhirnya benar-benar dilarang pemerintah. Dia berharap program vaksinasi dapat segera menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena merupakan salah satu usaha untuk memutus penyebaran COVID-19 dan membentuk kekebalan kelompok atau "herd immunity". "Pemerintah harus terus mengoptimalkan vaksinasi sehingga mencapai target 70 persen dan terbentuk kekebalan kolektif, baik lokal maupun nasional," ujarnya. Dia mendukung Presiden Jokowi untuk memimpin langsung percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) pada masa pandemi COVID-19 dan pemerintah harus segera menyalurkannya kepada masyarakat yang terdampak. Syarief menilai langkah tersebut harus dilakukan agar PPKM dapat berjalan optimal sehingga kebutuhan sehari-hari masyarakat dapat terpenuhi. Selain itu, menurut dia, pemerintah harus segera mengoptimalkan bantuan ultra mikro dan UMKM agar dapat tetap tumbuh di tengah pandemi COVID-19. (mth)
Nilai Ekspor Karet Sumut Semester I Capai 838,692 Juta Dolar AS
Medan, FNN - Nilai ekspor karet dan barang dari karet Sumatera Utara pada semester i 2021 mencapai 838,692 juta dolar AS didorong naiknya volume dan harga ekspor komoditas itu. .. "Pada semester I 2020, nilai ekspor karet dan barang dari karet Sumut masih 484,696 juta dolar AS, sementara periode sama 2021 sudah mencapai 838,692 juta dolar AS atau naik 73,03 persen," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Syech Suhaimi di Medan, Selasa. Berdasarkan data, kata dia, kenaikan nilai ekspor karet dan barang dari karet Sumut itu didorong meningkatnya volume penjualan mau pun harga ekspor. Meningkatnya nilai ekspor karet dan barang dari karet Sumut itu, membuat kontribusi komoditas tersebut dalam total nilai devisa Sumut selama semester I 2021 juga semakin besar atau 15,58 persen. Total nilai ekspor Sumut pada semester I 2021 sudah mencapai 5,383 miliar dolar AS Syech Suhaimi mengakui, karet dan barang dari karet, setiap tahunnya menempati posisi kedua terbesar setelah golongan barang lemak dan.minyak hewan/nabati dalam menyumbang nilai ekspor Sumut. Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumut, Edy Irwansyah, mengakui, volume ekspor karet Sumut pada semester I 2021 naik 9,9 persen dibandingkan. periode sama 2020 atau menjadi 187.277 ton didorong banyak permintaan. Pada semester I 2020, volume ekspor karet Sumut masih sebesar 170.425 ton dan periode sama 2021 menjadi 187.277 ton. Menurut dia, peningkatan ekspor di semester 1 2021 terjadi karena membaiknya permintaan dari negara konsumen khususnya asal Jepang, Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok dan India. (mth)
BNPB Lakukan Pendampingan-Pemantauan Posko PPKM Jabodetabek
Jakarta, FNN - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan penguatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Tangerang Selatan (Jabodetabek - Tangsel), melalui posko-posko di kelurahan. "Hal tersebut guna memperkuat peran posko di lapangan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia," ujar Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa. BNPB yang diwakili Direktorat Dukungan Sumber Daya Darurat (DSDD) meninjau wilayah Jabodetabek – Tangsel pada Senin (19/7) hingga Kamis (22/7). Penguatan dilakukan dengan melakukan koordinasi dan pendampingan kepada posko PPKM. Koordinasi dilakukan terkait kebutuhan posko untuk penanganan darurat COVID-19. "Selain itu, tim BNPB juga melakukan pemantauan pelaksanaan PPKM di tingkat kelurahan. Dari hasil pemantauan di lapangan, tim mencatat posko PPKM yang berada di tingkat kelurahan berperan aktif sesuai dengan peraturan daerah masing-masing," ujar Abdul. Unsur pentahelix berperan aktif dalam penguatan posko PPKM, salah satunya dalam hal pemberdayaan relawan. Berbagai kalangan dikerahkan untuk ditempatkan sebagai relawan pada posko-posko tersebut. Di Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan misalnya, relawan posko berasal dari swadaya masyarakat, tokoh agama, dan dokter dari warga setempat. Begitu pula di Kelurahan Ciracas dan Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di Kota Tangerang Selatan, Satuan Tugas (Satgas) dan relawan aktif menindak para pelanggar PPKM Darurat. Adapun penindakan tersebut dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Walikota Tangerang Selatan Nomor.443/2584/Huk tentang Perpanjangan PPKM Level 4. Edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat juga gencar dilakukan. Di Kabupaten Bogor, edukasi dilakukan mulai dari terjun langsung ke lapangan hingga melalui laman media sosial. Hal tersebut dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan. Sementara itu, tim juga mencatat beberapa hal yang kerap menjadi kendala di lapangan. Seperti di sebagian wilayah DKI Jakarta dan Kota Depok, pasokan oksigen masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan warga, yang menyebabkan warga kesulitan untuk mendapatkan oksigen. Selain itu, posko PPKM di Kelurahan Ciracas dan Kelurahan Lubang Buaya melaporkan adanya petugas dan nakes yang ikut terpapar COVID-19. Hal ini menyebabkan kurangnya SDM sehingga menghambat penanganan COVID-19 di wilayahnya. "Menurut data yang dikeluarkan BNPB per Senin (2/8), kenaikan kasus harian di DKI Jakarta dan Banten mencapai 1000 kasus. Sementara di jawa Barat kasus harian bertambah sebanyak 2341 kasus," uiar Abdul memaparkan. Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta juga masuk ke dalam urutan lima besar kematian harian tertinggi di Indonesia. Pendampingan dan pemantauan posko PPKM ini diharapkan dapat mengurangi angka tersebut. Koordinasi bersama pihak-pihak di tingkat kelurahan juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. (sws)
2.376 Pasien COVID Dirawat di RS Wisma Atlet Kemayoran
Jakarta, FNN - Sebanyak 2.376 pasien terkonfirmasi positif virus Korona (Covid-19) masih dirawat di RS Darurat Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta, hingga Selasa (3/8). "Pasien berkurang 98 orang," kata kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I TNI, Kolonel Marinir Aris Mudian, di Jakarta, Selasa. Ia menjelaskan jumlah pasien dalam perawatan pada Senin (2/8) sebanyak 2.474 orang. Pasien yang sehat telah kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Ia menjelaskan para pasien Covid-19 itu dirawat di Menara 4, 5, 6, dan 7. Para pasien itu dirawat dengan gejala ringan. Kapasitas RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet di Kemayoran mampu menampung 7.937 pasien. Sehingga, tersisa saat ini sebanyak 5.561 tempat tidur yang kosong. Untuk rekapitulasi pasien sejak 23 Maret 2020 hingga 3 Agustus 2021, sebanyak 123.325 orang pasien terdaftar, 120.949 orang pasien telah keluar dengan rincian 119.419 dinyatakan sembuh, 969 dirujuk ke RS lain dan 561 orang meninggal dunia. Sementara itu, di RS Darurat Wisma Atlet di Pademangan terdapat pasien rawat inap sebanyak 5.218 orang hingga Selasa. Angka itu berkurang 264 orang dibandingkan Senin (2/8) sebanyak 5.482 orang. Para pasien itu dirawat di Menara 8, 9, dan 10. Untuk RS Darurat Covid-19 di Rusun Nagrak, Jakarta Utara, pasien rawat inap sebanyak 59 orang hingga Selasa. Angka itu bertambah 2 orang dibandingkan Senin (2/8) sebanyak 57 orang. Para pasien itu dirawat di Menara 1, 2, dan 3. Untuk RS Darurat Covid-19 di Rusun Pasar Rumput, pasien rawat inap sebanyak 453 orang hingga Selasa. Angka itu berkurang 13 orang dibandingkan Senin (2/8) sebanyak 466 orang. (sws)
POPULER
