ALL CATEGORY
Analisa Kritis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal 2/2021
Oleh Fuad Bawazier KEMARIN, 5 Agustus 2021 Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk Kuartal (Q) 2 /2021 yakni April, Mei dan Juni 2021. Melengkapi komentar-komentar yang muncul dan menjawab banyak pertanyaan yang saya terima, rasanya perlu “diluruskan” agar tidak ada misleading terhadap data lengkap BPS itu. Dengan methode yang sama Year on Year (YoY) maka pertumbuhan ekonomi Kuartal 2/2021 Indonesia yang 7,07% itu sebenarnya terbilang rendah sebab negara partner utama dagang Indonesia pertumbuhannya sebagai berikut: Singapura 14,3%, Tiongkok 7,9%, USA 12,2%, Eropa 13,2%, dan Hongkong 7,5%. Hal tersebut terjadi karena tahun dasar pembandingnya adalah Kuartal 2/2020 yang memang amat rendah alias Kuartal yang paling jeblok. Sementara yang ditekankan Menko Petekonomian hanya negara-negara yang pertumbuhannya lebih rendah dari Indonesia yang umumnya Kuartal 2/2021 memang sedang diterpa pandemi dahsyat seperti India dan Jepang. Betul pertumbuhan dengan metode Q to Q untuk Q2/2021 Indonesia adalah 3,31. Tetapi bila kita melihat ke belakang, masih dengan metode Q to Q, kebanyakan pertumbuhan ekonomii Indonesia minus (negatif). Dan sesuai dengan kesepakatan internasional, apabila 2 kuartal berturut-turut minus, berarti ekonomi sedang resesi. Inilah datanya sejak ada Covid: Q4/2019................ -1,74 Q1/2020................ -2,41 Q2/2020................ -4,19 Q3/2020................ 5,05 Q4/2020................ -0,42 Q1/2021..................-0,92 Q2/2021.................. 3,31 Jadi lebih sering resesinya dan baru lepas Kuartal 2 ini yang positif. Tapi sudah dapat diduga bahwa Q3 tahun ini akan kembali minus lagi karena pandemi kembali menerpa dengan PPKM-nya. Jadi tampaknya akan kembali ke resesi lagi bila Q4 nya kembali minus. Intinya pertumbuhan Q2/2021 yang tinggi itu (7,07) adalah karena tahun pembandingnya (Q2/2020) yang memang rendah sekali. Kedua, alhamdulillah ada kenaikan harga komoditas ekspor yang signifikan seperti batubara dan minyak sawit, tapi itu faktor eksternal, di luar kendali kita. Jadi kesimpulannya, seperti dilaporkan BPS bhw tingginya pertumbuhan ekonomi Q2/2021 itu karena Low Base Effect, yaitu rendahnya Q2/2020 sebagai angka pembandingnya. Ingat kuartal 2/2020 kita sedang diterpa berat Pandemi. Makanya meski pertumbuhan Q2/2021 tampak “mengesankan” sebetulnya angka PDBnya sendiri hanya Rp2773 triliun alias masih di bawah angka PDB Q3/2019 (sebelum ada Pandemi) yang Rp2819 triliun. Alias ekonomi kita masih menciut, belum kembali ke angka yg semula (normal). Last but not least, khususnya bagi ekonom yang suka dengan analisa varian ataupun hipotesa yang lebih kritis, dan tetap dengan metode YoY, dapat diungkapkan sbb: PDB (riil) Q2/2019 Rp2735,4 triliun, bila diasumsikan keadaan normal yaitu pertumbuhan ekonomi 5%, maka PDB Q2/2020 seharusnya Rp2872,2 triliun alias masih lebih besar dari angka PDB Q2/2021 yang hanya Rp2773 triliun, yang berarti masih minus. Bila pertumbuhan Q2/2020 diasumsikan nol persen alias sama saja dengan Q2/2019 yaitu Rp2735,4 triliun, maka angka PDB Q2/2021 yg Rp2773 triliun itu hanya menunjukkan pertumbuhan 1,3%. Maka meski kita bersyukur dengan angka pertumbuhan resmi Q2/2021 yang 7,07% (YoY), tapi ekonomi kita sebetulnya masih jauh dari pulih. Kenapa? Karena PDB Q2/2021 masih di bawah PDB Q3/2019 yang Rp2819 triliun atau praktis masih sama dengan Q4/2019 yang Rp2770 triliun. Itulah sebabnya saya sebutkan bahwa pertumbuhan 7,07% itu masih relatif rendah sebab untuk mengejar ketinggalan selama ini kita harus tumbuh dengan 2 digit seperti Singapore, USA dan Uni Eropa. Artinya, kita masih harus kerja keras dan cerdas, bukan euphoria apalagi membusungkan dada. Penulis Menteri Keuangan era Presiden Habibie.
Perang Baliho Dimulai
By M Rizal Fadillah MULAI ramai kemunculan baliho para petinggi partai di berbagai daerah. Sekurangnya ada Puan Maharani (PDIP), Airlangga (Golkar), dan Muhaimin Iskandar (PKB). Tentu bukan asal pasang jika bukan tujuan sebagai sosialisasi Pilpres 2024. Bahasa kasarnya kampanye dini. Konten seruan "kamuflase" memang di sekitar pandemi covid 19. Dinilai kurang etis di masa prihatin menghadapi pandemi ini para selebriti politik sudah mulai "menebar pesona" untuk 2024. Anggapannya mungkin perlu "jualan diri" harus lebih dini. Tidak mampu dalam bentuk prestasi ya minimal baliho. Tak peduli bahwa hal itu bisa mengotori atau menambah sumpek kota. Puan Maharani yang terbanyak baliho. Untuk beberapa daerah mendapat dukungan pemerintah setempat. Walikota Gibran mengakui pemasangan baliho di kotanya atas perintah PDIP. Pengamat menduga jebloknya posisi Puan dalam beberapa survey harus di upgrade dan ditopang oleh sosialisasi baliho. Masyarakat ada yang mengenal ada yang tidak dengan figur yang ada dalam baliho tersebut. Bahkan di Blitar dan Surabaya beberapa baliho menjadi korban vandalisme yaitu dicoret-coret oleh masyarakat. Polisi terpaksa harus mengusut laporan perusakan baliho. Kepak Sayap Kebhinekaan yang tertulis dalam baliho berefek pada kepak sayap kekecewaan. Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto juga tampil dalam banyak baliho. ketua DPD Golkar Blora mengakui pemasangan baliho itu untuk sosialisasi Airlangga demi Pilpres 2024. Mottonya adalah Kerja Untuk Indonesia, motto yang jelas bernuansa kampanye. Mungkin selama ini dirasakan tidak bekerja atau kurang kerjaan. Massa kampanye masih jauh namun partai-partai besar justru mencuri start dengan memanfaatkan pandemi. Tipis antara sosialisasi dan kampanye sebagaimana sulit untuk membedakan ajakan dengan seruan. Sebenarnya masyarakat awam juga tahu bahwa yang dilakukan oleh Puan dan Airlangga melalui tampilan baliho adalah sebuah kampanye. Ditambah dengan baliho Cak Imin panggilan Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB maka fenomena baru telah muncul, yaitu kampanye terselubung untuk Pilpres 2024. Perang baliho dimulai. Ada tiga probabilitas dari fenomena munculnya baliho-baliho petinggi Partai ini, yaitu : Pertama, memang sosialisasi diri figur yang ingin menjadi kandidat Capres/Cawapres 2024. Start dini untuk mendongkrak kekurangan popularitas sebagaimana ditampilkan dalam survey-survey. Kedua, permainan partai politik untuk menghambat aspirasi liar yang menginginkan Jokowi menambah masa jabatan kepresidenannya. Munculnya figur dari partai-partai menutup dukungan atau perlawanan terhadap masa jabatan tiga periode. Ketiga, munculnya baliho figur untuk 2021 itu diskenariokan oleh Jokowi dan oligarkhinya sendiri. Dirigen dari baliho ini adalah Jokowi. Tujuannya untuk membangun citra bahwa kekuasaan aman hingga 2024. Antisipasi atas desakan yang menguat agar Jokowi meletakkan jabatan sebelum 2024. Perang baliho bisa meningkatkan jumlah figur yang muncul dan hal ini sangat tidak sehat. Di samping tidak empati pada penderitaan rakyat yang sedang sekarat menghadapi pandemi, juga bagian dari kapitalisasi politik. Mereka yang kuat kapital itulah yang terbanyak baliho. Ketidakadilan ini berbahaya dan merusak. Nah, sebelum menjamur dan tak terkendali sebaiknya dilarang saja pemasangan baliho bernuansa kampanye tersebut. Jangan bodohi rakyat dengan bahasa sosialisasi. Ingat dahulu baliho HRS yang dipasang di sekitar sekretariat saja sudah diobrak abrak abrik oleh tentara. Pangdam Jaya menjadi komandan operasi. Nah kini sebaiknya baliho politik yang tersebar dimana-mana itu dilarang atau dipaksa untuk diturunkan, jika bandel kirim saja pasukan TNI untuk menurunkannya. Jangan hanya berani kepada HRS. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Gejolak Panas Perebutan Kekuasaan 2024
Oleh Tarmidzi Yusuf PILPRESS masih lama. Tiga tahun lagi. Kampanye telah dimulai. Katanya pandemi. Menguatkan dugaan plandemi. Baliho bertebaran dimana-mana. Baliho Airlangga, Puan Maharani dan Cak Imin. Gencarnya baliho ketiga tokoh tersebut, tentu saja untuk mendongkrak elektabilitas. Maklum, elektabilitas 'nasakom', nasib satu koma. Tujuannya? Pertarungan mendapatkan kendaraan politik. Golkar dan PDIP bergejolak. Berpotensi terbelah. Golkar merah dan Golkar kuning. Golkar merah menguasai kepengurusan DPP. Motor kendalinya LBP. Jagonya, Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto. Golkar kuning menguasai mayoritas anggota parlemen dan jaringan se Indonesia. Tokoh sentralnya JK. Wakil Presiden 2004 dan 2014. Golkar kalau diibaratkan pesawat. LBP pegang kepala. Badan, sayap dan ekor dipegang JK. Siapa jago JK? Siapa lagi kalau bukan Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan. PDIP lebih seru lagi. Antara Ketua DPR Puan Maharani atau Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Puan Maharani puteri mahkota Megawati. Posisi yang diincar RI 2 mendampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ganjar Pranowo jagonya LBP, Jokowi dan taipan cukong. Posisi yang dibidik kursi yang bakal ditinggalkan Jokowi, RI 1. Pendamping Ganjar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Perang sekoci politik Golkar dan PDIP bakal seru. Bisa berdarah-darah berebut sekoci politik. Saatnya rakyat tidak percaya PSK, Pelacur Survei Komersial. Utak-atik hasil survei sesui order. Gilanya KPU, mengikuti hasil perhitungan quick count. Pertarungan politik telah dimulai. Saling kunci di RUU Pemilu. Kubu mana yang kuat. Tarik menarik presidential threshold dan pemilihan komisioner baru KPU dan Bawaslu. Diprediksi akan muncul tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Anies, Prabowo dan Ganjar akan muncul sebagai Calon Presiden. Sedangkan Calon Wakil Presiden kemungkinan besar AHY, Puan Maharani dan Airlangga. Itu kondisi normal. Bagaimana kalau kondisi tidak normal? Kabarnya isu Covid-19 belum akan berakhir hingga 2025. Gonta ganti varian. WHO dan pejabat tertentu sudah ngasih sinyal. Padahal, rakyat sudah 3 M (mual, muak dan muntah). Sampai kapan? Sampai tercapainya tujuan politik kelompok tertentu. Bisa damai. Bisa chaos. Ingat! TKA China komunis sudah disebar dimana-mana. Serem banget. Skenario peta koalisi bisa buyar jika kondisi darurat. Misalnya, terjadi prahara politik di PDIP dan Jokowi turun dan atau diturunkan sebelum 2024. Bisa jadi PDIP diam-diam bergerilya mendongkel kekuasaan Jokowi apabila PDIP dan Megawati terancam. Ingat, kasus lengsernya Gus Dur. Kita tahu, Jokowi sebagai representasi LBP dengan Megawati tidak akur-akur amat. Bagai api dalam sekam. Suatu saat akan konflik secara terbuka. Hanya tunggu waktu. Momentumnya? Jokowi dianggap gagal dalam menangani pandemi Covid-19. Secara politik Megawati di atas angin. Apalagi Ketua DPR Puan Maharani. Ketua MPR Bambang Soesatyo dari Golkar kuning. Jalan terbuka lebar untuk impeachment Jokowi. Tapi jangan lupa. Kabinet, TNI, Polri dan institusi negara strategis lainnya goyah. LBP makin terpojok. Jokowi siap-siap terpental dari istana. Siapa sangka, ditengah situasi tidak terkendali akibat perebutan kekuasaan. Muncul kejutan baru. Rakyat mengambil jalannya sendiri. Tahu sendiri. Rakyat sudah panas. Disiram sedikit langsung terbakar. Rakyat muak dengan kondisi hari ini. Demokrasi oligarki. Tiba-tiba rakyat menobatkan HRS sebagai tokoh pemersatu bangsa yang sedang tercabik-cabik. Tampil figur presiden yang mencintai dan dicintai rakyatnya. Diluar prediksi semua pihak. Soalnya, belum ada tokoh nasional yang bisa memobilisasi massa puluhan juta orang selain HRS. Ditambah rakyat sudah mual, muak dan muntah dengan kondisi negara hari ini. Bagaimana skenario HRS tampil? _Wallahua'lam._ Yang jelas, sejarah telah memberi banyak contoh tentang munculnya pemimpin yang terdzalimi oleh rezim dzalim. Wait and see. Penulis, Pegiat Dakwah dan Sosial.
LaNyalla Minta Pemprov Jatim Permudah Nelayan Kecil Akses BBM Subsidi
Surabaya, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempermudah nelayan kecil untuk mengakses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Subsidi sangat dibutuhkan, mengingat kondisi perekonomian nelayan sangat terpuruk oleh pandemi. Para nelayan tradisional merupakan kelompok masyarakat terdampak," ujar di sela reses di Surabaya, Jumat. Ia mendapat laporan bahwa para nelayan tradisional tidak bisa menerima subsidi BBM karena belum ada petunjuk teknis dari Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 36 Tahun 2017 yang menjadi dasar pemberian subsidi BBM nelayan. Senator asal Jawa Timur tersebut mengaku sangat menyayangkan karena juknis akan memudahkan Pemprov Jatim dan Pertamina membuat skema penyaluran subsidi. Selain soal juknis, katanya, akses BBM subsidi belum terlaksana karena rumitnya administrasi perikanan sehingga para nelayan kecil kesulitan melengkapi dokumen sebelum melaut. Padahal, kata dia, dokumen itu sebagai identitas nelayan dan menjadi syarat mendapatkan BBM bersubsidi, antara lain pas (izin) kapal, kartu Kusuka, kartu nelayan, BPKP (bukti pencatatan kapal perikanan), dan sebagainya. "Kami berharap Pemprov Jatim mencarikan solusi yang cepat dan tepat. Urusan administrasi jangan jadi beban mereka, mengingat mayoritas nelayan berpendidikan rendah," ucapnya. "Kita ingin birokrasi yang menghambat harus dipecahkan sehingga bisa mengakomodir kebutuhan para nelayan kecil," kata mantan Ketua Kadin Jatim itu menambahkan. LaNyalla menyarankan agar pengurusan dokumen dilakukan terpadu atau satu pintu karena berdasarkan keluhan para nelayan, semua dokumen dikeluarkan kantor yang terpisah. Seperti diketahui, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jawa Timur sempat mengadukan permasalahan sulitnya akses BBM bersubsidi bagi nelayan ini ke Ombudsman RI Wilayah Jawa Timur. KNTI menyuarakan keluhan nelayan kecil di lima kabupaten/kota yakni Surabaya, Gresik, Bangkalan, Sumenep dan Banyuwangi yang 85 persen-nya belum bisa memakai BBM bersubsidi. (mth)
Mahasiswa ITB STIKOM Bali Lolos Program PMM Kemendikbud Ristek
Denpasar, FNN - Sebanyak 20 mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) STIKOM Bali dinyatakan lolos dan berhak mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) 2021 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ke sejumlah perguruan tinggi di Pulau Jawa. "Dari 20 mahasiswa ITB STIKOM Bali tersebut, 18 orang mengikuti program PMM, sedangkan dua orang lagi mengambil program Studi Independen Bersertifikat," kata PIC PMM ITB STIKOM Bali Dr Evi Triandini di Denpasar, Jumat. Pada saat bersamaan, ITB STIKOM Bali juga menerima kedatangan 20 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi terkenal di Pulau Jawa dalam program yang sama, yang merupakan bagian dari program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Evi mengemukakan para mahasiswa peserta PMM akan mendapat beasiswa berupa uang kuliah tunggal sebesar Rp2.400.000, uang tiket pesawat PP dari Bali ke kampus tujuan, uang tes usap 2 kali, uang pemondokan Rp500.000/bulan, biaya hidup Rp700.000/bulan dan uang pulsa Rp800.000/semester. Selain itu, ITB STIKOM Bali juga akan memberikan insentif sebesar Rp1.600.000 untuk setiap mahasiswa sebagai biaya persiapan pemberangkatan. "Rencana awal, para mahasiswa ini akan terbang ke kampus tujuan untuk mengikuti kuliah tatap muka. Karena situasi pandemi COVID-19, sehingga Kemendikbud Ristek memutuskan pelaksanaannya sementara secara daring," ujarnya. Sebelumnya, tercatat 38 mahasiswa ITB STIKOM Bali mengajukan lamaran ke laman PPM untuk mengikuti program ini. Setelah melewati sejumlah tahapan seleksi dan survei kebinekaan, yang dinyatakan lolos sebanyak 20 orang. Mahasiswa ITB STIKOM Bali yang lolos program PMM, yakni Leonora Carolina Yunita Mau ke Universitas Jember, Rara Febyan Damayanti (Universitas Ibnu Khaldun Bogor), Alce Theresia Ndok (Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Jakarta), dan Waldetrudis Lista (Universitas Islam Malang). Kemudian I Kadek Wahyu Dwi Prastika (Universitas Muhammadiyah Jakarta), Ni Putu Ananda Vika Janika (Universitas Komputer Indonesia Bandung), Anak Agung Ayu Putri Wiratni (Universitas Muhammadiyah Magelang), Jeskyng Heal Lero Lasaro (Universitas Kristen Krida Wacana Jakarta) dan Michael Bryan Wonderson (Universitas Muhammadiyah Ponorogo). Sedangkan I Gusti Ngurah Astawa (Universitas Merdeka Malang), I Komang Tryana Artha Putra (Universitas Kristen Duta Wacana Jogjakarta), Ni Putu Adianita Tanti (Univeritas Katolik Widya Mandala Surabaya), Made Wiana Tameira (Univeritas Jenderal Soedirman Purwokerto) dan Komang Ariestini (Universitas Majalangka). I Kadek Seneng (Univeritas Muhammadiyah Gresik), Ni Luh Mas Elma Yuniawati ( Univeritas Brawijara Malang), Taysa Gracinia (Universitas Islam Balitar Blitar) dan Jonathan Kurniawan Sumarji (Universitas Langlang Buana Bandung). "Dua mahasiswa atas nama Wayan Agus Hery Setiawan dan Deni Alfian Bouk mengambil program studi independen di perusahaan selama satu semester," kata Evi. Sedangkan 20 mahasiswa dari luar Bali yang diterima ITB STIKOM Bali berasal dari Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Institut Pendidikan Indonesia Garut dan Institut Teknologi Indonesia Tangerang Selatan. Selanjutnya dari Institut Teknologi Nasional Bandung, Institut Teknologi Nasional Malang, Universitas Esa Unggul Jakarta, STIE BPD Jateng, STIE Surabaya, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor dan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Para mahasiswa tersebut akan mengikuti pertukaran mahasiswa selama satu semester dimulai semester ganjil tahun 2021/2022. Jumlah SKS yang bisa diambil selama semester oleh mahasiswa tersebut sebanyak 20 SKS, dengan rincian 10 SKS di kampus tujuan dan 10 SKS di ITB STIKOM Bali atau kampus mitra. "Saat ini mereka sedang menyusun rencana studi, baik di kampus ITB STIKOM Bali maupun di kampus tujuan," kata Evi. (mth)
Iuran Memberi Terang: Mengurai Nilai Kepahlawanan di Masa Pandemi
Jakarta, FNN - Pada peringatan Hari Pahlawan 60 tahun yang lalu, Ir Soekarno menyampaikan betapa pentingnya menghargai jasa para pahlawan sebagai salah satu ciri sebuah bangsa yang besar. Istilah pahlawan sering diartikan sebagai seseorang yang rela mengorbankan dirinya untuk membela kebenaran demi membantu orang lain. Pandemi Covid-19 sampai saat ini masih melanda negara kita, sehingga perlu adanya peningkatan kewaspadaan, kerja sama, serta tolong menolong dari seluruh lapisan masyarakat agar dampak yang ditimbulkan dapat teratasi. Selain menyerang dari sisi kesehatan, pandemi juga melumpuhkan sektor ekonomi masyarakat. Dari sisi kesejahteraan hidup, situasi sulit ini memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan utamanya masyarakat kecil. Melihat kondisi tersebut, tentu saja dibutuhkan sikap kepedulian terhadap sesama agar tidak terjadi kesenjangan dan ketimpangan antar masyarakat yang signifikan serta beban hidup yang semakin berat dirasakan. Rasa kepedulian ini dapat menjadi pemantik awal munculnya sikap-sikap kepahlawanan. Situasi Covid-19 membuka mata kita bahwa nilai-nilai kepahlawanan sangat dapat kita teladani dan aplikasikan. Beberapa nilai kepahlawanan itu diantaranya ikhlas, rela berkorban, membela keadilan dan kebenaran, keberanian, persatuan dalam perbedaan serta nasionalisme. Tenaga medis yang menjadi garda terdepan yang diberitakan banyak gugur dalam tugasnya membuktikan bahwa mereka telah menerapkan nilai-nilai kepahlawanan dengan memiliki jiwa pengorbanan yang begitu tinggi. Sama seperti saat para pahlawan kemerdekaan berjuang melawan penjajah, saat ini para pejuang di garda terdepan tersebut juga sedang berjibaku melawan kekangan pandemi Covid-19. Kehidupan bermasyarakat tidak lagi sama dikarenakan sebagian besar orang tidak dapat berkuasa atas dirinya sendiri seperti sebelumnya, sehingga perlu adanya percepatan untuk meraih kembali hal-hal tersebut. Kemerdekaan menjadi kunci agar setiap individu dapat melepaskan diri dari segala tekanan, sehingga dapat leluasa mengembangkan diri sendiri yang apabila dilakukan secara masif dapat berdampak pada pembangunan nasional. Ir Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 mengatakan bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas, yang bisa diartikan sebagai perpindahan dari alam penjajahan menuju alam merdeka, sehingga ketika sebuah kemerdekaan diraih, rakyat akan dapat merasakan kehidupan yang lebih baik. Merdeka dari pandemi saat ini menjadi cita-cita bersama. Sejarah mencatat bahwa setiap era memiliki pahlawannya masing-masing, mereka muncul melawan keadaan-keadaan sulit yang berbeda antar generasi satu dengan yang lain serta tentunya dengan cara perjuangannya masing-masing. Hal tersebut terus berlanjut hingga masa sekarang. Apabila pahlawan pada zaman penjajahan adalah para pejuang yang mengangkat senjata mengusir para penjajah, maka pahlawan saat adalah mereka yang berjuang untuk menyejahterakan masyarakat menepis kesulitan-kesulitan saudaranya dengan tidak mengenal kasta, agama, suku dan budaya. Situasi pandemi ini menggugah mereka yang mapan dari segi ekonomi untuk berbagi pada mereka yang terkena terpaan badai krisis yang belum diketahui kapan akan berhenti. Bahkan istilah pahlawan kemanusiaan juga disematkan pada mereka yang secara disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam kesehariannya. Gugurnya 545 dokter serta 445 perawat dalam tugas, menjadi bukti bahwa semangat kepahlawanan masih terus menyala. Ibu pertiwi masih terus melahirkan pejuang. Sementara rekan-rekan seperjuangan yang lain masih berusaha menahan rasa lelah dan rindu pada keluarga. Masih banyak sosok-sosok lain yang terus bekerja meski dalam sunyi. Guru yang terus mengajar dan mendidik tidak luput dari sematan pahlawan masa kini. Pandemi Covid-19 tidak menggoyahkan semangat dedikasinya dalam memberikan perhatian kepada murid-muridnya, kepedulian mereka tidak surut karena situasi yang serba membatasi. Meski mereka harus berjibaku dengan keadaan baru yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, mereka tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi generasi penerus bangsa. Waktu dan tenaga para pengajar ini tercurah lebih panjang dari biasanya, jam istirahatnya berkurang, bahkan mereka memakai waktu malamnya untuk belajar cara-cara baru dalam mengajar serta mempersiapkan bahan pembelajaran esok harinya. Kurir yang membantu distribusi bantuan sosial, alat kesehatan, dan kebutuhan pokok tidak jarang ditemui melepas penatnya di pinggir jalan, tidak jarang di tengah malamnya pun masih di jalan, sementara yang lainnya berusaha membatasi diri dari beraktivitas di luar. Penggali kubur yang tidak pernah disorot kamera siang malam menggali liang lahat serta membantu menguburkan jenazah korban Covid-19 dengan penuh kehati-hatian. Masih banyak lagi sosok-sosok yang jarang diberitakan namun besar perannya untuk membantu negeri hadapi pandemi. Sosok-sosok pahlawan masa kini begitu nyata adanya, begitu dekat di sekeliling kita. Nilai-nilai kepahlawanan bisa dimulai dari melakukan hal-hal kecil yang dapat membantu sesama, sekarang, dan dimulai dari diri sendiri. Kita juga bisa menjadi pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bagi orang-orang di sekitar. Mulai dari melaksanakan saran dan himbauan, menerapkan protokol kesehatan secara ketat, memberi dukungan bagi kerabat, memastikan agar mendapat pasokan makanan dan obat-obatan memadai, ikut penggalangan dana, serta tidak henti-hentinya mengirim doa. Seluruh lapisan masyarakat Indonesia tidak boleh lagi hanya terjebak pada aktivitas yang monoton, seperti yang sering Presiden Joko Widodo himbau. Pada situasi pandemi seperti sekarang ini setiap anggota masyarakat perlu melakukan hal-hal baru yang dapat dilakukan demi ikut iuran memberi terang bagi negerinya. Melalui kepemimpinan yang baik serta didukung persatuan dan kesatuan rakyat yang kokoh, kemerdekaan yang selalu diimpikan dapat diraih, proklamasi kemerdekaan dapat dikumandangkan, bendera merah putih dapat dikibarkan dengan gagah. Hari ini, kita bisa lepas dari keterjajahan atas pandemi Covid-19 apabila semua orang mau bersatu padu, bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, menyingkirkan kepentingan pribadi dan golongan, bekerja dan berkarya semata-mata demi cita-cita mulia bersama. Drs. Moh Hatta pernah mengatakan bahwa pahlawan yang setia itu berkorban, bukan untuk dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita. Hal ini menunjukkan bahwa di masa-masa gelap seperti sekarang ini perlu banyak lagi sosok-sosok pembawa cahaya. Di masa-masa sulit ini perlu lebih banyak lagi sosok-sosok pahlawan yang dengan sukarela menyingkirkan setiap kesedihan dan kepedihan, perlu lebih banyak persatuan dan gotong royong untuk membuat negeri ini kembali bangkit dan bersinar. Semua perlu iuran memberi terang. Semoga kita segera merdeka dari pandemi Covid-19. (mth)
Dinas Kesehatan Sebut Temuan BPK Hanya Soal Administrasi
Jakarta, FNN - Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI yang menyebutkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kelebihan bayar dalam pengadaan alat rapid test dan masker N95 hanya masalah administrasi. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti menyebut, tidak ditemukan kerugian negara dalam proses pengadaan pada tahun 2020 lalu, yang akhirnya jadi temuan BPK tersebut. "Itu kegiatan di tahun 2020 dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan tidak ditemukan kerugian negara. Jadi tidak ada kerugian negara, itu hanya masalah administrasi saja," kata Widyastuti di Jakarta, Jumat, 6 Agustus 2021. Terkait temuan BPK yang menyebutkan kelebihan bayar tersebut karena dalam proses pengadaan kedua Dinkes DKI memilih barang dengan kualitas sama namun harganya lebih mahal dibanding pengadaan sebelumnya, Widyastuti menyebut pengadaan itu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Widyastuti menjelaskan untuk masker N95, usai pengadaan pertama terdapat berbagai keluhan dari user atau pengguna peralatan yang diadakan tersebut. Terlebih saat awal pandemi disebutnya masker sulit didapatkan. "Nah tentu kami sesuai dengan spesifikasi yang diminta dengan masukan dari user," ucapnya sebagaimana dikutip dari Antara. Sementara untuk peralatan tes cepat Covid-19, Widyastuti menyebut pengadaan untuk menjamin DKI Jakarta dapat melakukan pemeriksaan pada warganya, mengingat saat itu juga belum ada pengadaan rutin. "Selain itu kondisi saat itu juga terjadi fluktuasi harga dan kami tidak pernah mengerti, karenanya kami meminta pendampingan oleh pemeriksa, inspektorat, kejaksaan untuk proses di DKI saat itu," ucap dia. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kelebihan bayar dengan nilai Rp 1,1 miliar untuk pengadaan alat rapid test Covid-19 pada 2020 lalu. Hal tersebut disampaikan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 yang disahkan oleh Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo pada 28 Mei 2021. Berdasarkan pemeriksaan BPK pada dokumen pertanggungjawaban pembayaran, ditemukan dua penyedia jasa pengadaan rapid test Covid-19 dengan merek serupa, dalam waktu yang berdekatan, namun memiliki harga yang berbeda. Selain itu, BPK juga menyebutkan ada kelebihan pembayaran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta atas masker respirator N95 di tahun 2020 hingga Rp 5,85 miliar dari pos belanja tak terduga (BTT) APBD DKI tahun 2020. Hal ini disampaikan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2020 yang disahkan Kepala BPK DKI Pemut Aryo Wibowo. Disebutkan juga, pembelian masker itu dilakukan pada dua perusahaan berbeda, yakni PT IDS dan PT ALK yang memiliki kisaran harga berbeda. "Permasalahan itu mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp 5,85 miliar," tulis Pemut dalam laporan yang dikutip di Jakarta, Kamis (5/8). (MD).
Kejaksaan Agung Pecat Pinangki Malasari tidak Dengan Hormat
Jakarta, FNN - Kejaksaan Agung RI resmi memecat atau memberhentikan tidak dengan hormat Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menerbitkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 185 Tahun 2021 tanggal 6 Agustus 2021. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat mengatakan, dengan terbitnya Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 185 Tahun 2021 tangga 6 Agustus 2021 maka surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 164 Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 202 tentang pemberhentian sementara Jaksa Pinangki dari jabatan PNS-nya dicabut. "Pada hari ini, Jumat tanggal 6 Agustus 2021 telah dikeluarkan keputusan Jaksa Agung RI nomor 185 tahun 2021 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan terhadap Pegawai Negeri Sipil atas nama doktor Pinangki Sirna Malasari," katanya. Leonard menjelaskan, keputusan Jaksa Agung tersebut dikeluarkan dengan beberapa pertimbangan. Yaitu, mempertimbangkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 10/Pidsus-TPK/2021/PT DKI tanggal 14 Juni 2021. Dalam putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas nama terpidana Pinangki Sirna Malasari. "Dalam putusan tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan," ujarnya. Keputusan Jaksa Agung itu juga mempertimbangkan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan atau yang biasa disebut sebagai Pidsus 38 Tanggal 2 Agustus 2020 tentang pelaksanaan putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pidsus-TPK/2021/PTDKI tanggal 14 Juni 2021. Kemudian mempertimbangkan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan itu menyebutkan, pemberhentian pegawai negeri sipil tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Jaksa Agung mengeluarkan keputusan yang isinya, mencabut surat keputusan Jaksa Agung nomor 164 Tahun 2020 Tanggal 12 Agustus 2020 tentang pemberhentian sementara dari jabatan pegawai negeri sipil atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari. Ia menyebutkan, dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 164 Tahun 2020 juga memberhentikan sementara gaji terhadap Pinangki dan selanjutnya juga memberi hak kepada Pinangki untuk memberikan uang rincian sementara sebesar 50 persen dari tunjangan yang didapat. "Kemudian, keputusan Jaksa Agung (Nomor 185 Tahun 2021) tersebut menetapkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari," tutur Leonard. Dalam konferensi pers tersebut, Leonard juga memastikan bahwa segala fasilitas negara yang melekat kepada Pinangki selama menjabat sebagai PSN eselon IV telah dicabut atau ditarik sejak Keputusan Jaksa Agung Nomor 164 Tahun 2020 dikeluarkan. (MD).
Lurah Ikuti Perintah Anies Tak Lagi Wajibkan Vaksin untuk Ambil Bansos
Jakarta, FNN - Lurah Utan Panjang, Kemayoran, Amadeo, segera mengikuti instruksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan tidak lagi mewajibkan warga memperlihatkan sertifikat vaksinasi untuk mengambil bantuan sosial. "Kalau memang ada arahan terbaru, kita ikuti sesuai arahan Gubernur. Kita mengikuti arahan pimpinan," kata Amadeo saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat. Kelurahan Utan Panjang sebelumnya memberlakukan kebijakan pengambilan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hanya untuk warga yang sudah divaksin. Menurut Amadeo, kebijakan itu sengaja diterapkan untuk meningkatkan minat vaksinasi terhadap warga di wilayahnya yang masih rendah. Pada pekan lalu, warga di Lurah Utan Panjang yang sudah divaksin baru mencapai sekitar 52 persen. Ia pun mengakui minat warga untuk menjalani vaksinasi menjadi tinggi akibat aturan tersebut. "Setelah syarat itu diterapkan memang banyak yang akhirnya (mau) vaksin," kata dia. Ada pun kewajiban sertifikat vaksin dalam pengambilan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Utan Panjang hanya berlangsung selama tiga hari, yakni pada 29--31 Juli 2021. Setelah itu, belum ada kegiatan pembagian bansos lagi yang dialokasikan dari pemerintah. Namun demikian Lurah memastikan tidak lagi mewajibkan warga yang sudah divaksin untuk bisa mengambil bansos. Dalam kesempatan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang pejabat maupun petugas di lapisan masyarakat mewajibkan vaksinasi sebagai syarat untuk pengambilan bantuan sosial. "Tidak boleh. Itu melanggar. Kalau dibagi kemudian dianjurkan vaksin, boleh. Tapi kalau dibagi dengan syarat sudah vaksin tidak boleh," kata Anies usai meninjau pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, Jumat. Anies menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) termasuk kegiatan bersifat kemanusiaan sehingga tidak boleh ada persyaratan khusus. Apalagi, bansos merupakan hak bagi warga yang terdampak PPKM Level 4 di Jawa dan Bali, khususnya di DKI Jakarta. (mth)
Kia-Hyundai Rangkul Perusahaan Kanada Produksi Hidrogen
Jakarta, FNN - Hyundai dan Kia telah meneken nota kesepahaman dengan Next Hydrogen, anak perusahaan Next Hydrogen Solutions Inc, untuk mengembangkan sistem elektrolisis air alkali untuk menghasilkan hidrogen hijau secara ekonomi dan lebih terjangkau. Proses untuk menghasilkan hidrogen bersih tergolong mahal dan memakan waktu. Karena alasan ini, Kia, Hyundai Motor, dan Next Hydrogen berupaya meningkatkan daya saing harga hidrogen bersih dengan mempertimbangkan iklim regional dan karakteristik lingkungan, kata Kia Motor Corporation dalam pernyataan resmi, dikutip Jumat. Di antara berbagai metode elektrolisis air, sistem elektrolisis air alkali dianggap sebagai salah satu cara yang paling teruji dan terbukti secara teknologi dengan rekam jejak penelitian dan pengembangan yang panjang. Selain itu, ia memiliki keuntungan karena dapat menghasilkan hidrogen skala besar dan menggunakan katalis yang relatif murah, sehingga membuat biaya fasilitas menjadi rendah. Tujuannya adalah untuk memajukan teknologi terkait sistem elektrolisis air alkali untuk mengurangi biaya pembangunan sistem dan pemeliharaan/pengoperasian sistem. Sistem elektrolisis air baru dikembangkan akan menggunakan teknologi komponen Kia dan Hyundai Motor yang terkait dengan elektroda, pelat bipolar, dan kolektor arus, dikombinasikan dengan teknologi desain Next Hydrogen. Kia dan Hyundai Motor juga akan mengawal uji ini. Uji coba direncanakan untuk tahun depan, dan perusahaan juga akan mengeksplorasi aplikasi teknologi potensial dan pengaturan komersial. "Kami senang dapat bermitra dengan Next Hydrogen yang berspesialisasi dalam teknologi elektrolisis air tercanggih. Kemitraan ini merupakan lompatan maju lainnya untuk bisnis hidrogen kami dan akan menjadi langkah pertama kami ke pasar elektrolisis air alkali," kata Jae-Hyuk Oh, Wakil Presiden dan Kepala Grup Pengembangan Bisnis Energi di Grup Hyundai Motor. "Teknologi desain tumpukan elektrolisis air yang inovatif dari Next Hydrogen adalah solusi ideal untuk memungkinkan produksi hidrogen hijau yang ekonomis,” kata Raveel Afzaal, Presiden dan CEO Next Hydrogen. Dipuji sebagai “bahan bakar masa depan” karena ramah lingkungan, hidrogen hijau memiliki potensi untuk merevolusi sektor industri dan transportasi dunia. Selain hidrogen hijau, apa yang disebut hidrogen "abu-abu" dibuat dengan bahan bakar fosil dan memancarkan CO2 ke udara saat mereka terbakar, sedangkan apa yang disebut hidrogen "biru" diproduksi dengan cara yang sama, tetapi teknologi penangkapan karbonnya mencegah CO2 dari dilepaskan ke udara dan sebagai gantinya menyimpan karbon dioksida jauh di bawah tanah. Karena biaya produksi yang tinggi, banyak perusahaan hidrogen di seluruh dunia sedang meneliti cara untuk memajukan teknologi elektrolisis air mereka untuk memproduksi hidrogen hijau secara lebih ekonomis. Tujuan bersama ini telah menyatukan Hyundai Motor Group dan Next Hydrogen untuk mengembangkan teknologi sebagai solusi yang lebih hemat biaya. Hyundai Motor Group, induk dari Kia dan Hyundai Motor, baru-baru ini memperkenalkan 'HTWO', merek baru yang mewakili sistem sel bahan bakar hidrogen yang terdepan di dunia. Grup meningkatkan upayanya untuk mengembangkan sistem sel bahan bakar hidrogen generasi berikutnya yang dapat diterapkan ke berbagai bentuk mobilitas seperti mobilitas udara perkotaan (UAM), mobil, kapal, dan kereta api, dan seterusnya. (mth)
POPULER
