ALL CATEGORY
Era Purnama Sari Dianugerahi SK Trimurti Award 2021
Jakarta, FNN - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memberikan SK Trimurti Award 2021 kepada Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Era Purnama Sari. "Era Purnama Sari layak menerima penghargaan ini karena konsistensi, kegigihan, dan keberaniannya dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Tekanan dan intimidasi juga tak menyurutkannya, yang ia tunjukkan misalnya saat membela petani Jambi yang dikriminaliasi pada tahun 2019," kata Koordinator SK Trimurti Award 2021 Evi Mariani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu. Dewan Juri SK Trimurti Award 2021 menilai Era Purnama Sari memiliki reputasi yang baik, rekam jejak yang kuat dalam advokasi hak asasi manusia. Semangat dan keberaniannya, juga bisa dikategorikan lebih dari rata-rata. Saat mengadvokasi masyarakat, Era sedang menderita penyakit kanker yang tidak menyurutkan semangatnya untuk terlibat dalam sejumlah advokasi. Penghargaan itu diharapkan menginspirasi yang lain untuk memiliki semangat luar biasa dan tak kenal takut dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Era merupakan aktivis perempuan kelahiran 3 Mei 1987 memiliki rekam jejak panjang dalam advokasi isu hak asasi manusia (HAM). Penyakit yang diidapnya tidak menyurutkan semangatnya untuk terlibat dalam advokasi soal kebebasan berekspresi dan menyuarakan perlindungan perempuan melalui kampanye pengesahan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Pertimbangan tersebut membuat juri memilihnya sebagai pemenang penghargaan dari AJI yang dimaksudkan untuk mengenang legenda jurnalis dan aktivis perempuan SK Trimurti. Dewan Juri terdiri atas Abdul Manan sebagai Ketua Majelis Etik Nasional AJI Indonesia, Ni Nengah Budawati dari pendiri LBH Bali Women Crisis Centre, dan Siti Mazuma sebagai Direktur LBH Apik Jakarta. Penghargaan itu diberikan melalui proses yang panjang, mulai dari pencalonan yang disampaikan oleh anggota AJI dan publik sejak Juli lalu. Sampai akhir Juli, ada 21 nominasi yang masuk ke panitia. Panitia dan Dewan Juri kemudian melakukan pengecekan terhadap rekam jejak dan integritas calon yang diajukan, menguji karya atau tindakan yang dilakukan, serta menakar risiko yang dihadapi atas aktivitasnya tersebut. Akumulasi dari informasi itulah yang menjadi pertimbangan Dewan Juri dalam memilih pemenang penghargaan tersebut. SK Trimurti Award ini digagas AJI sejak 2008. Anugerah ini diberikan khusus kepada perempuan yang menunjukkan dedikasi perjuangannya terhadap isu hak asasi manusi, demokrasi, termasuk kebebasan berekspresi. Pemberian penghargaan ini merupakan bagian dari bentuk penghormatan terhadap perjuangan perempuan dan mendorong kesetaraan gender, termasuk di media. Anugerah ini sekaligus untuk mengenang pahlawan nasional perempuan yang juga jurnalis perempuan ternama, Soerastri Karma (SK) Trimurti. (mth)
Luhut Klaim Pemerintah Terus Tingkatkan Testing COVID-19
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim pemerintah terus meningkatkan testing dan tracing (pemeriksaan dan pelacakan) kasus COVID-19 di Jawa dan Bali. "Ke depannya tracing yang dilakukan oleh TNI dan Polri perlu tetap didorong, meski didahului dengan pencatatan manual dan paralel dengan perekrutan digital tracer untuk meng-input ke aplikasi SILACAK (Sistem Informasi Pelacakan)," kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu. Luhut saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Testing Tracing di 7 Wilayah Aglomerasi, Sabtu (7/8), menyebut data testing sejak 1 Agustus 2021 menunjukkan adanya peningkatan. Luhut menuturkan pemerintah bersama TNI, Polri dan lembaga lainnya akan terus berkoordinasi, memantau serta mengejar target tracing sebagai bentuk mitigasi terhadap penyebaran kasus COVID-19 di area Jawa dan Bali. "Tujuan dari testing (pemeriksaan) dan tracing (pelacakan) adalah untuk menemukan kasus-kasus baru secara cepat, sehingga bisa mencegah penularan dan mempercepat tindakan treatment (perawatan) untuk penyembuhan," tuturnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam kesempatan yang sama mengatakan berdasarkan hasil pemantauan di SILACAK dan TNI/Polri, jumlah akun terus bertambah, begitu pula tenaga pelacak (tracer). "Total akun SILACAK dari TNI Polri akhir-akhir ini kita pantau pertambahannya sudah cukup banyak. Pun, jumlah tracer aktif per provinsi sudah tinggi di daerah Jawa dan Bali," tambah Menkes Budi. Peningkatan jumlah pemeriksaan atau testing serta vaksinasi menjadi dua langkah intervensi untuk menekan angka kematian akibat COVID-19. Pemerintah juga menggencarkan testing dan tracing di kawasan perumahan padat penduduk di wilayah aglomerasi guna memutus penularan COVID-19 varian Delta. (mth)
Inspektorat: 49,1 Persen Kelebihan Bayar Gaji PNS Telah Dikembalikan
Jakarta, FNN - Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menyatakan, 49,1 persen kelebihan pembayaran gaji PNS di DKI Jakarta yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta telah dikembalikan. Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menyebutkan, kelebihan bayar yang mencapai Rp862,7 juta tersebut sudah dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp423.573.275. "Seluruh bukti pengembalian dana ke Kas Daerah juga telah dilaporkan kepada BPK RI. Pemprov DKI terus mengupayakan agar pengembalian pembayaran dapat segera dituntaskan," kata Syaefullah dalam keterangannya di Jakarta, Ahad. Terkait temuan BPK mengenai kelebihan pembayaran gaji pegawai dan BPK memberikan rekomendasi untuk perbaikan administratif dan tidak ada kerugian negara terkait temuan ini, Syaefullah mengatakan Pemprov DKI sudah menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait temuan ini. Yakni memperbaiki administratif dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian untuk memperkuat sistem administrasi data kepegawaian di DKI dan sebagai turunan dari Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 184 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian. "Dan tidak ada kerugian negara di temuan ini. Karena tidak terdapat peraturan perundangan yang dilanggar yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah dalam temuan administratif ini," kata Syaefuloh. Syaefuloh menyebutkan, BPK mencatat ada kelalaian administratif di antaranya adalah ada pegawai yang meninggal tetapi SKPD tidak segera melaporkan akta kematian ke BKD sehingga gaji tetap terbayarkan. Selain itu juga ada beberapa pegawai yang tugas belajar, namun terlambat melapor sehingga TKD masih dibayarkan dan mendapat tunjangan pendidikan. "Untuk kasus pegawai yang sudah meninggal, sudah dilakukan penyelesaian secara baik-baik dengan ahli waris, mereka mengembalikan kepada Pemprov DKI," katanya. Sedangkan yang tugas belajar juga sudah diminta untuk mengembalikan. "Kami akan terus koordinasikan agar kelebihan pembayaran tersebut dapat dikembalikan," katanya. Namun demikian, Inspektorat DKI Jakarta tidak menyinggung mengenai adanya pemberian gaji pada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin seperti yang terungkap dalam temuan BPK beberapa waktu lalu. Sebelumnya, BPK menemukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih membayar gaji dan tunjangan kinerja daerah pada pegawai mereka yang telah wafat atau pensiun pada tahun 2020 hingga jumlahnya mencapai Rp862,7 juta. Temuan itu disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2020 yang disahkan oleh Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo pada 28 Mei 2021. "Terdapat pembayaran gaji dan TKD kepada pegawai pensiun, pegawai pensiun atas permintaan sendiri, pegawai wafat, pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin senilai Rp862,7 juta," dikutip dari laporan BPK di Jakarta, Kamis (5/8). (mth)
KPK Jelaskan Soal Perjalanan Dinas Pegawai Dapat Ditanggung Panitia
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan soal perjalanan dinas pegawainya dapat ditanggung oleh panitia penyelenggara berdasarkan Peraturan Pimpinan KPK Nomor 6 Tahun 2021. Dengan beralihnya status kepegawaian KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) per 1 Juni 2021, kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Minggu, KPK perlu melakukan berbagai harmonisasi aturan yang berlaku secara umum di ASN, salah satunya terkait dengan perjalanan dinas. KPK pun menerbitkan Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 30 Juli 2021. "Dalam perpim (peraturan pimpinan) dimaksud, disebutkan antara lain perjalanan dinas dalam rangka untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara. Perlu kami sampaikan, bilamana pegawai KPK menjadi narasumber untuk menjalankan tugas-tugas KPK juga tidak diperkenankan menerima honor," kata Ali dalam keterangannya. Meski demikian, lanjut dia, dalam hal panitia penyelenggara tidak menanggung biayanya maka biaya perjalanan dinas tersebut dibebankan pada anggaran KPK dengan memperhatikan tidak adanya pembiayaan ganda. Hal tersebut sebagaimana isi Pasal 2A perpim tersebut. 1. Pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara. 2. Dalam hal panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menanggung biayanya maka biaya perjalanan dinas tersebut dibebankan pada anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi dan dengan memperhatikan tidak adanya pembiayaan ganda. Ali mengatakan sistem perjalanan dinas KPK kini bisa mengakomodasi adanya pembiayaan kegiatan bersama yang dibebankan antarlingkup ASN, yakni dengan kementerian maupun lembaga. "Dalam kegiatan bersama, KPK bisa menanggung biaya perjalanan dinas pihak terkait dan sebaliknya. Peraturan ini tidak berlaku untuk kerja sama dengan pihak swasta," ungkap Ali. Ia juga menegaskan bahwa biaya perjalanan dinas merupakan biaya operasional kegiatan bukan gratifikasi apalagi suap. "Sharing pembiayaan ini mendorong agar pelaksanaan program kegiatan tidak terkendala karena ketidaktersediaan anggaran pada salah satu pihak. Padahal, program tersebut sangat penting untuk tetap bisa dilakukan secara optimal. Penting juga dipastikan tidak adanya pembiayaan ganda dalam kegiatan bersama tersebut," tuturnya. Kendati demikian, kata Ali, untuk mengantisipasi timbulnya konflik kepentingan pada penanganan suatu perkara, kegiatan pada bidang penindakan tetap menggunakan anggaran KPK. Ia menyatakan bahwa pegawai KPK dalam pelaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada kode etik pegawai dengan pengawasan ketat oleh dewan pengawas dan inspektorat untuk menolak gratifikasi dan menghindari konflik kepentingan. "Kami mengajak masyarakat untuk turut mengawasi penggunaan anggaran negara agar terus taat terhadap aturan dan mengedepankan ketepatan sasaran serta manfaatnya," ujar Ali. (mth)
Tokyo Serahkan Bendera Olimpiade ke Paris
Jakarta, FNN - Olimpiade Tokyo 2020 berakhir pada Ahad, 8 Agustus 2021. Penutupan diikuti dengan acara serah terima bendera Olimpiade secara simbolis ke Paris selaku tuan rumah pesta olahraga empat tahunan tersebut pada 2024 mendatang. Bendera Olimpiade dikembalikan oleh Gubernur Tokyo Yuriko Koike selaku tuan rumah Olimpiade 2020 kepada Presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC) Thomas Bach. Selanjutnya bendera tersebut diserahkan kepada Wali Kota Paris Anne Hidalgo. Acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Prancis “La Marseillaise.” Sementara itu, di belahan benua lain, warga Prancis menyambut gembira penyerahan bendera tersebut sekaligus. Mereka merayakan status sebagai tuan rumah Olimpiade yang akan digelar tiga tahun mendatang di depan Menara Eiffel. Pada Juli 2017, Paris akhirnya memenangi status tuan rumah pesta olahraga empat tahunan setelah tiga kali gagal dalam pencalonan untuk Olimpiade 1992, 2008, dan 2012. Olimpiade 2024 sekaligus menandai ketiga kalinya kota mode itu menyelenggarakan Olimpiade. Hal itu bertepatan dengan 100 tahun setelah mereka terakhir kali menjadi tuan rumah pada 1924 silam. Sebagaimana dikutip dari Antara, Paris akan menjadi kota kedua yang menyelenggarakan Olimpiade Musim Panas untuk ketiga kalinya setelah London (1908, 1948, dan 2012). Olimpiade Paris yang dijadwalkan berlangsung mulai 26 Juli sampai 11 Agustus 2024 akan mempertandingkan 32 cabang olahraga yang mencakup 329 disiplin. Amerika Serikat keluar sebagai juara umum dalam 16 hari pelaksanaan Olimpiade Tokyo 2020. Negara tersebut berhasil meraih 39 medali emas, 41 perak dan 33 perunggu. Posisi kedua dipegang China dengan 38 emas, 32 perak dan 18 perunggu. Negeri Paman Sam itu melanjutkan dominasi mereka yang selalu menjadi juara umum Olimpiade dalam enam dari tujuh edisi terakhir sejak Atlanta 1992. Kecuali saat China menjadi raja di tanah sendiri dalam Beijing 2008. (MD).
Myanmar Dilanda Protes Terhadap Pemerintah Militer
Bangkok, FNN - Protes terhadap pemerintah militer Myanmar berlangsung di berbagai penjuru negeri pada Ahad, 8 Agustus 2021. Protes tersebut bertepatan dengan aksi memperingati penindasan berdarah atas pemberontakan terhadap junta militer pada 1988. Setidaknya enam protes terpisah didokumentasikan di laman Facebook penentang pemerintahan militer. Junta militer enam bulan lalu merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih dan menahan pemimpinnya, Aung San Suu Kyi, serta beberapa pejabat penting lainnya. Kudeta pada 1 Februari 2021 itu mengakhiri eksperimen singkat selama satu dekade dalam demokrasi di negara Asia Tenggara yang berpenduduk 53 juta jiwa tersebut. Perebutan kekuasaan tersebut sekaligus menghancurkan harapan, negara itu akan keluar dari kekuasaan militer selama lebih dari setengah abad. Pemerintah baru yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing, jenderal militer paling senior yang menjabat sebagai perdana menteri sementara pekan lalu, mengatakan, pihaknya bertindak sesuai dengan konstitusi untuk menyingkirkan pemerintahan Suu Kyi setelah memperdebatkan pemilihan yang dimenangkan partainya. Komisi pemilihan Myanmar mengatakan, pemiliu tersebut itu berjalan dengan adil. Banyak dari protes yang berlangsung pada Ahad (8/8/2021) mengacu pada pemberontakan demokrasi 8-8-88 pada 8 Agustus 1988, yang ditumpas oleh rezim militer saat itu. Para penentang militer mengatakan, sekitar 3.000 orang tewas selama tindakan keras itu. “Utang lama dari 88, kita harus mendapatkan semuanya dalam 21 ini," teriak pengunjuk rasa di Kota Wundwin, di wilayah Mandalay, yang direkam di video Facebook, sebagaimana dikutip dari Antara. Protes lain di kawasan Myaing menampilkan plakat bertuliskan, "Mari kita berjuang bersama menuju pembebasan masyarakat 8.8.88 yang belum selesai." Seorang juru bicara pemerintah militer tidak dapat dihubungi guna dimintai komentar soal protes tersebut. Pemberontakan 1988 merupakan tantangan terbesar bagi pemerintahan militer --yang telah berlangsung sejak 1962. Min Aung Hlaing pada Ahad merilis sebuah pernyataan yang memuji hari peringatan lain, yakni berdirinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) 54 tahun lalu. Pernyataan itu tidak menyebutkan utusan khusus untuk Myanmar yang ditunjuk oleh ASEAN dalam beberapa hari lalu. Utusan tersebut ditugaskan untuk mengakhiri kekerasan pascakudeta dan mendorong perwujudan pembicaraan antara militer dan lawan-lawannya. Pada Sabtu (7/8) sang utusan baru ASEAN, diplomat Brunei Erywan Yusof, mengatakan, ia harus diberikan akses penuh guna menemui semua pihak saat dia berkunjung ke Myanmar. Belum ada jadwal terkait perjalanan tersebut. (MD).
Wartawan Tempo Nurhadi Jadi Pemenang Udin Award 2021
Jakarta, FNN - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia kembali memberikan penghargaan Udin Award 2021 kepada wartawan Tempo Nurhadi. Koordinator Udin Award 2021 Musdalifah Fachri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (8/8/2021) menjelaskan, dewan juri berpendapat Nurhadi telah mengalami kekerasan fisik secara langsung dan kekerasan berlanjut karena aktivitas jurnalistiknya. "Kekerasan yang dialami Nurhadi terus berlanjut hingga sekarang karena hilangnya hak dia sebagai jurnalis untuk dapat beraktivitas menjalankan profesinya. Oleh karena itu, Nurhadi sampai saat ini masih berada dalam perlindungan LPSK," kata Musdalifah., sebagaimana dikutip dari Antara. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan untuk tetap melindungi Nurhadi karena tersangka pelaku kekerasan yang berasal dari kepolisian Surabaya belum juga ditahan. Nurhadi dinilai masih berada dalam ancaman kekerasan. Ia menegaskan, Udin Award sebagai upaya untuk mendorong kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Udin Award diambil dari nama panggilan wartawan harian Bernas Fuad Muhammad Syafruddin yang meninggal pada tanggal 16 Agustus 1996 di Yogyakarta. Udin dianiaya orang tidak dikenal karena pemberitaan yang ditulisnya pada tanggal 13 Agustus 1996. Tiga hari kemudian ia meninggal dunia. Sampai saat ini, kasusnya tidak tuntas diusut. Pembunuh Udin masih berkeliaran. Melalui Udin Award, AJI ingin memberikan penghargaan kepada jurnalis maupun kelompok jurnalis profesional. Selain itu, mereka yang memiliki dedikasi pada dunia jurnalistik, serta menjadi korban kekerasan, baik fisik atau psikis karena terkait langsung dengan aktivitas jurnalistiknya. Dewan juri menyatakan, Udin Award 2021 harus menjadi pengingat bahwa aparat penegak hukum sebagai kelompok yang memiliki otoritas masih menjadi bagian dari pelaku kekerasan terhadap jurnalis. "Penghargaan Udin Award 2021 harus menjadi pengingat bahwa penegakan hukum atas kasus kekerasan terhadap jurnalis masih kerap diintervensi sehingga seorang jurnalis yang menjadi korban justru mengalami kekerasan berlanjut," kata Latifah Anum Siregar, juri Udin Award 2021. Dewan juri berharap penghargaan Udin Award 2021 bagi Nurhadi harus mampu memaksa aparat penegak hukum supaya sungguh-sungguh memperhatikan masalah kekerasan terhadap jurnalis. Juga diharapkan serius menjalankan proses hukum terhadap para pelakunya, yang merupakan anggota kepolisian. "Kami harus terus berjuang untuk kemerdekaan pers serta memenuhi hak warga negara supaya mendapatkan informasi. Kami harus terus berjuang agar menghentikan kekerasan terhadap jurnalis, dan memperjuangkan keadilan bagi jurnalis yang menjadi korban kekerasan," kata perempuan aktivis pembela Hak Azasi Manuasia di Papua tersebut. Dua juri lainnya, Ade Wahyudin dan Aryo Wisanggeni menjelaskan, integritas dan profesionalitas kandidat menjadi kunci penilaian untuk penghargaan Udin Award 2021. Keduanya menilai, Nurhadi memenuhi semua kriteria ini. Sewaktu menerima kekerasan fisik, Nurhadi cukup kuat dan tidak mudah dinegosiasi dengan tawaran uang atau isu lain. Beberapa liputan investigasi yang dikerjakan Nurhadi memperlihatkan dirinya gigih untuk memperoleh informasi secara independen dan profesional. Selain itu, laporan investigasinya memiliki dampak yang kuat untuk publik. Pada tahun 2019, Nurhadi melakukan liputan investigasi terkait dengan pengelolaan limbah B3 di markas militer Surabaya. Dia mendapatkan ancaman kekerasan, tetapi tetap konsisten menjadi jurnalis profesional. Dewan juri menilai Nurhadi memiliki komitmen tinggi dalam bekerja secara profesional sehingga mampu menginspirasi publik guna mengawal pers yang bebas dan independen. Penghargaan Udin Award 2021 melalui proses sekitar 3 pekan, sejak 1 Juli sampai 23 Juli 2021. Panitia mengirimkan surat kepada lebih 30 AJI kota dan lembaga-lembaga mitra AJI supaya dapat mengirimkan usulan nama kandidat Udin Award 2021. Panitia menerima lima usulan nama kandidat penerima Udin Award 2021. Lima nominator tersebut diusulkan oleh 3 AJI kota, yaitu AJI Surabaya, AJI Balikpapan, dan AJI Medan. (MD).
PLN Jawa Barat Gandeng Pengembang Perumahan Sediakan Kompor Listrik
Bandung, FNN - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat (Jabar) melalui PLN UP3 Gunung Putri (GPI) berkolaborasi dengan pengembang perumahan Citra Sentul Raya menerapkan perumahan eco green living melalui penyediaan kompor listrik di setiap rumah. "Realisasi atas kolaborasi ini merupakan yang pertama di PLN UID Jawa Barat. Selain itu, kolaborasi tersebut juga dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional serta membangun energi bersih di Jawa Barat," kata Manager PLN UP3 GPI Dini Sulistyawati dalam siaran pers, Ahad, 08 Agustus 2021. Dini menjelaskan, sinergi tersebut selaras dengan program pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, yaitu konversi kompor gas ke kompor listrik. Menurut dia, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Sebab, mengubah penggunaan energi berbasis impor menjadi energi berbasis lokal. Apalagi, elpiji atau gas yang dikonsusi masyarakat sebagian besar masih impor, sementara listrik adalah energi berbasis lokal. "Salah satu langkah mempercepat pencapaian target penggunaan kompor listrik di sektor rumah tangga yaitu melalui konsep perumahan eco green living. Para penghuninya diajak hidup dengan memanfaatkan energi listrik sebagai penggerak kehidupan sehari-hari. Konsep tersebut sangat bermanfaat, dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat, asri, dan nyaman, serta hidup yang lebih produktif," katanya sebagaimana dikutip dari Antara. Dini menjelaskan, ada banyak keuntungan yang diperoleh dengan memakai kompor listrik. Kompor listrik memiliki keunggulan lebih aman karena tidak menggunakan gas dan tidak ada bara api. Selain itu, hemat karena biayanya 20 persen lebih murah, praktis karena pengguna dapat mengatur daya dan durasi memasak. Juga ramah lingkungan, karena tidak mengeluarkan emisi seperti kompor gas, serta sangat gaya. Sedangkan GM Cosntruction & Operational Citra Sentul Raya Gusti M Priyono menuturkan, perumahan dengan fasilitas kompor listrik dapat memberikan kenyamanan bagi penghuni dan terus berkolaborasi baik dengan PLN. (MD).
Indonesia Berada di Peringkat ke-55 Olimpiade Tokyo
Jakarta, FNN - Indonesia finis di peringkat ke-55 dengan perolehan lima medali, terdiri atas satu emas, satu perak dan tiga perunggu pada hari terakhir Olimpiade Tokyo 2020, Minggu, 8 Agustus 2021. Indonesia, yang sudah mengakhiri perjuangannya di Tokyo sejak 2 Agustus, berada di posisi kedua terbaik di antara negara-negara Asia Tenggara, di bawah Filipina yang berada di peringkat ke-50 dengan raihan satu emas, dua perak dan satu perunggu, demikian catatan resmi Olimpiade. Sementara itu, Thailand finis di urutan ke-59 dengan satu emas dan satu perunggu, disusul Malaysia di posisi ke-74 dengan satu perak dan satu perunggu. Merah Putih sempat berada di posisi ke-35, peringkat tertingginya di Tokyo, pada 2 Agustus berkat raihan emas Greysia Polii/Apriyani Rahayu dan satu perunggu dari Anthony Sinisuka Ginting pada cabang bulu tangkis. Namun posisi Indonesia merosot hingga ke urutan ke-55 karena sudah tidak bisa menambah medali mengingat tidak ada lagi atlet Tanah Air yang berlaga di Tokyo sejak 2 Agustus. Sementara itu, negara-negara lain menambah pundi-pundi medalinya hingga hari terakhir Olimpiade. Sebagaimana dikutip dari Antara, pada Olimpiade 2016 Rio, Indonesia mengirimkan 28 atlet yang bertanding pada tujuh cabang olahraga dan finis di peringkat ke-46 dengan raihan satu medali emas dari cabang bulu tangkis serta dua perak dari angkat besi. Kontingen Merah Putih sebelumnya diberi target oleh pemerintah bisa mengalami peningkatan peringkat dari posisi ke-46 di Rio 2016 menjadi posisi ke-40 di Olimpiade 2020 Tokyo. (MD).
F-PKS Kembali Potong Gaji Anggota Bantu Warga Terdampak Corona
Jakarta, FNN - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, fraksinya kembali menginstruksikan pemotongan gaji anggota legislatifnya mulai dari pusat hingga daerah untuk membantu rakyat terpapar dan terdampak Covid-19. "Pemotongan ini berlaku untuk gaji bulan Agustus 2021. Sejak pandemi Covid-19, sudah kesekian kalinya Fraksi PKS memotong gaji anggotanya. Kali ini akan digunakan untuk pengadaan bantuan sosial dan disalurkan kepada rakyat terpapar Covid-19, antara lain dalam bentuk penyediaan paket sembako dan makanan bagi pasien isolasi mandiri," kata Jazuli dalam keterangannya, di Jakarta, Ahad, 8 Agustus 2021. Dia menjelaskan, lonjakan kasus pada gelombang kedua pandemi benar-benar "memukul" rakyat. Banyak korban jiwa, anak-anak menjadi yatim-piatu, keluarga kehilangan kepala keluarga dan anggotanya. Kondisi itu, menurut dia, pada akhirnya masyarakat tidak punya banyak pilihan, kecuali mengetatkan kembali aktivitas yang tentunya berdampak secara sosial dan ekonomi. Menurut Jazuli, banyak keluhan dari rakyat yang disampaikan maupun disaksikan langsung para anggota legislatif PKS tentang sulitnya kondisi dalam mengakses layanan kesehatan maupun bantuan sosial untuk menopang penghidupan. "Fraksi PKS di DPR terus mendesak pemerintah agar menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama. Sistem dan layanan kesehatan harus ditingkatkan. Bantuan sosial untuk rakyat harus merata berdasarkan basis data yang valid dan akurat," ujarnya. Dia menjelaskan, Dewan Pimpinan Pusat {DPP} PKS telah menginstruksikan struktur dan kader PKS untuk menghimpun bantuan sosial lebih besar lagi. Sebab, kenyataannya banyak rakyat yang kesulitan ekonomi dan tidak dapat mengakses bansos sehingga membutuhkan uluran tangan langsung. "Atas dasar itu, Fraksi PKS kembali memotong gaji anggotanya dari pusat hingga daerah. Hal itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas sosial, empati, dan gotong royong agar dapat membantu rakyat lebih luas lagi," katanya. Selain itu, dia mengaku bersyukur banyak elemen masyarakat, relawan, dan organisasi sosial yang menunjukkan solidaritas sosial pada saat pandemi Covid-19. Misalnya, membantu ambulans, oksigen, alat pelindung diri (APD), menyediakan makanan bagi pasien isolasi mandiri (isoman), hingga mengadakan rumah sakit lapangan/darurat. Jazuli menilai solidaritas sosial, empati, kepedulian, dan gotong royong itu benar-benar dibutuhkan di masa pandemi. Sebab, hal itu adalah karakter dan jati diri bangsa Indonesia. (MD).
POPULER
