ALL CATEGORY
Melawan Covid19: Intimasi dan Nutrisi
Oleh Daniel Mohammad Rosyid VAKSINASI massal melawan flu Covid-19 saat ini semakin dipaksakan. Terakhir BIN dilibatkan dalam vaksinasi santri pesantren. Bahkan sertifikat vaksin kini dijadikan syarat mobilitas. Ada rencana untuk menjadikannya sebagai syarat administrasi untuk memperoleh pelayanan publik. Kebijakan penanganan covid yang terlambat dan inkonsisten sehingga tidak efektif justru dijadikan alasan bagi vaksinasi paksa massal ini. Langkah ini dipijakkan pada pendakian yang rapuh, dan inkonstitusional tapi sekaligus jahat. Ada 4 alasan mengapa vaksinasi tidak relevan dalam menghadapi Flu Covid-19. Pertama, covid-19 sebagai flu adalah self-limiting disease dan ditularkan lebih melalui droplet. Virus sulit menular di ruang terbuka, panas dan berkelembaban tinggi. Ada upaya sesat mengubah Covid-19 sebagai bukan flu, ditambah dengan narasi virus menular melalui aerosol dan OTG, sehingga pandemi Covid-19 ini menjadi semacam teror biologis. Padahal flu itu tidak ada obatnya; vaksin bukan obat flu. Perangkat paling ampuh melawan flu adalah imunitas tubuh baik yang bawaan ataupun yang diperoleh melalui gaya hidup sehat manusia sebagai makhluq multi-dimensi, bukan sekadar makhlus biokimia semacam binatang. Anak muda yang sehat yang terpapar Flu Covid-19 akan mengalami gejala flu biasa atau sedikit lebih berat namun akan sembuh dengan sendirinya dengan bantuan obat flu plus multivitamin terutama vitamin D. Flu Covid-19 memang bisa mematikan jika menyerang manusia dengan penyakit tak menular bawaan (comorbid) seperti jantung koroner, hipertensi, diabetes mellitus, atau kanker dan pasien yg mengalami malnutrisi. Malnutrisi ini memperparah comorbid yang sudah ada pada pasien terduga Covid-19. Apalagi lansia. Jika ditangani dengan benar, angka kesembuhan covid-19 sangat tinggi. Tidak mengherankan karena Covid-19 memang sesungguhnya hanya flu. Apapun varian dan mutasinya, Covid-19 tetap hanya flu. Kedua, vaksin-vaksin yang beredar saat ini hanya memperoleh otorisasi darurat. Efikasinya tidak meyakinkan. Keluhan ikutan pasca imunisasi cukup banyak, sebagian malah mematikan. Kedaruratan ini highly debatable dan berpotensi maladministrasi publik. Hemat saya, kedaruratan justru diakibatkan oleh pandemisasi flu Covid oleh WHO, serta hampir semua protokol "kesehatan" nya, terutama pembatasan mobilitas lokal. Semburan narasi bahwa penularan melalui kerumunan telah mengantar pada protokol 3M (menutup mulut dan hidung dengan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak). Padahal tertular flu bagi warga muda yang sehat malah lebih baik daripada vaksinasi dengan hasil imunitas yang masih meragukan. Dengan nutrisi yang sehat, natural herd immunity melawan flu lebih murah daripada vaksinasi dan tanpa menghancurkan ekonomi. Ditambah dengan isolasi baik di rumah ataupun di rumah sakit, sumber-sumber imunitas manusia sebagai makhluk multi-dimensi justru tergerus habis. Padahal imunitas dibangun sebagian besar justru melalui keakraban interaksi manusiawi, aktifitas fisik dan mental di ruang terbuka di bawah matahari, serta nutrisi seimbang. Mobilitas lokal, apalagi metabolik (berjalan dan bersepeda), seharusnya justru dipromosikan pada saat karantina wilayah diterapkan. Ekonomi lokal bisa tetap berputar. Kedaruratan yang menjadi alasan pemaksaan vaksinasi massal adalah hasil kebijakan yang keliru atau bahkan maladministrasi publik : kebijakan bukan untuk melayani publik, tapi melayani pihak tertentu seperti industri farmasi. Ketiga, pemerintah mestinya menjalankan amanah konstitusi dengan mengambil politik kesehatan yang melindungi segenap bangsa melalui kemandirian sektor kesehatan. Politik kesehatan kita seharusnya lebih preventif dan promotif. Sudah lama sistem kesehatan nasional kita bermasalah : kuratif, tidak efisien, tidak berkelanjutan, dan tidak mandiri karena banyak tergantung pada industri farmasi asing. Vaksinasi dengan vaksin buatan sendiri (bukan impor) akan lebih diterima. Comorbid dan malnutrisi yang menggerogoti kesehataan publik kurang memperoleh perhatian serius dan makin terbengkalai akibat pandemisasi Covid-19 ini. Keempat, politik kesehatan yang benar adalah yang menempatkan publik bukan sekedar pasien atau pesakitan, tapi juga produsen kesehatan sebagai public goods. Publik adalah manusia yang merdeka yang tidak saja memiliki tanggungjawab atas kesehatan tubuhnya sendiri tapi juga memiliki potensi untuk ikut menyediakan kesehatan. Vaksinasi paksa massal melawan flu Covid-19 tidak saja merampas kemerdekaan sipil warga negara yang bertanggungjawab, tapi sekaligus a waste of public money Imunitas nasional melawan flu covid-19 dapat dibangun dengan intimasi dan nutrisi massal.. Bukan dengan isolasi dan vaksinasi paksa massal. Penulis, Rosyid College of Arts Gunung Anyar.
Sejumlah Perusahaan Ungkap Pentingnya Transformasi Bisnis Era Disrupsi
Jakarta, FNN - Sejumlah perusahaan mengungkapkan pentingnya transformasi bisnis di era disrupsi, yang mengharuskan mereka bertransformasi agar bertahan di tengah ketidakpastian pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Hal itu dikemukan sejumlah pimpinan perusahaan dalam webinar dan virtual awarding "Indonesia Best Business Transformation" dengan tema "Rahasia Sukses Transformasi Bisnis di Era Disrupsi" yang diselenggarakan Majalah SWA di Jakarta, Rabu. "Triggernya adalah untuk sustainability. Setiap perusahaan pasti ingin sustain terus dan growing," kata Direkur PT Pyridam Farma Tbk Yenfrino Gunadi yang menjadi salah satu panelis pada webinar tersebut ketika ditanya apa yang mendasari perusahaannya melakukan transformasi bisnis. Tiga pembicara lainnya CEO PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk Tommy Wattimena, Direktur Utama PT Elnusa Petrofin Harus Syahrudin, dan Chief Digital Officer Allianz Life Indoesia Mike Sutton, juga mengungkapkan hal yang intinya senada bahwa transformasi adalah sebuah keharusan saat ini, baik dalam transformasi human capital hingga teknologi digital. CEO PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk Tommy Wattimena menceritakan Tahun 2021 perusahaan poultry yang dipimpinnya hampir bangkrut dengan kerugian ratusan miliar rupiah. Selain itu ada tantangan industrin yang tidak efisien, karena masalah pakan yang mahal, serta pencatatan data dan manajemen bisnis unggas di Indonesia yang buruk menyebabkan perbankan enggan masuk ke sektor tersebut. "Bahkan ke depan industri poultry nasional juga akan menghadapi tantangan masuknya ayam impor, terutama dari Brasil, sebagai konsekuensi dari hasil sidang WTO. Inilah faktor-faktor mendorong kami melakukan transformasi," ujarnya. Perusahaan-perusahaan terkemuka itu mengungkapkan strategi transformasi masing-masing. Namun, seperti yang dikemukakan Group Chief Editor SWA Kemal Effendi Gani bahwa dalam menjalankan transformasi bisnis tersebut berlaku "one size does not fit all". "Desain program transformasi suatu perusahaan tak bisa begitu saja diterapkan di perusahaan lain. Sebab, problem dan tantangan bisnis yang dihadapi masing-masing perusahaan berbeda, apalagi bila industrinya berbeda. Selain itu ukuran bisnis dan kompleksitas perusahaan tentu berbeda-beda," kata Kemal Gani yang juga Ketua Forum Pemred itu. Tahun ini SWA Group memberi penghargaan kepada 15 perusahaan partisipan dengan transformasi bisnis terbaik (best pratices) yang bisa menjadi referensi, di antaranya Sreeya Sewu, Pegadaian, Pupuk Indonesia, dan Sasa Inti. Kemal mengungkapkan ada beragam cara transformasi bisnis yang dilakukan perusahaan partisipan. Pertama, transformasi model bisnis dan portofolio bisnis, di mana perusahaan mentransformasi apa yang ditawarkannya, menentukan siapa pelanggannya, apa revenue stream-nya, dan apa saja jenis lini bisnisnya. Kedua, mentransformasi struktur organisasi sesuai kebutuhan pasar/pelanggan. Ketiga, transformasi proses bisnis dan operasional perusahaan, yang umumnya diarahkan untuk efisiensi proses bisnis yang biasanya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital. Keempat, transformasi SDM, terutama pola pikir (mindset) karyawan, serta penambahan skill baru (reskilling dan upskilling) agar sesuai dengan orientasi dan model bisnis baru perusahaan. "Dalam praktiknya, umumnya perusahaan melakukan beberapa macam jurus transformasi itu dalam program transformasi korporatnya. Tentu saja, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya," kata Kemal Gani. (mth)
Jasindo: Sosialisasi Program Asuransi Ternak di Aceh Terus Digenjot
Banda Aceh, FNN - PT Asuransi Jasindo Syariah Cabang Aceh menyatakan belum ada warga atau kelompok tani ternak di provinsi ujung barat Indonesia itu yang mengikuti program nasional terkait Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), dalam upaya mengansuransi hewan ternaknya. “Sampai sekarang di Aceh belum ada yang berminat. Kita sudah berupaya melakukan sosialisasi tentang asuransi ternak ini, mungkin masyarakat kita belum ada yang tertarik,” kata Kepala PT Asuransi Jasindo Syariah Cabang Aceh Suhad di Banda Aceh, Rabu. Ia menjelaskan secara nasional program AUTS sudah berlangsung sejak tahun 2016. Beberapa provinsi di luar Aceh, program tersebut sudah berjalan. Banyak masyarakat yang mengansuransi ternaknya, baik sapi maupun kambing. Menurut dia, sapi atau ternak yang diasuransikan bukan ternak liar atau yang berkeliaran tanpa kandang, melainkan ternak yang masuk dalam program penggemukan. Pada 2019, pihaknya bersama BNI Syariah serta Dinas Peternakan Aceh telah menandatangani nota kesepahaman kerjasama tentang program penggemukan sapi di Aceh, sehingga program AUTS tersebut dinilai patut dicoba di Tanah Rencong itu. Namun, baik secara perorangan lembaga atau asosiasi ternak sapi belum ada yang mengonfirmasi ke pihaknya atau mengajukan permohonan kerjasama terkait program asuransi ternak. “Sampai saat ini kami tidak mendapatkan permohonan asuransi itu, baik dari masyarakat setempat atau melalui perbankan,” katanya. Sapi yang didaftarkan dalam program AUTS itu harus diberikan tanda semacam chip guna mempermudah pendataan dan klaim asuransi. Kemudian juga harus memiliki kandang, sekaligus di bawah pengawasan dinas kesehatan hewan. Suhad menilai persyaratan itu yang menjadi dasar masyarakat Aceh belum berminat mengansuransikan ternaknya, mengingat ternak sapi di Aceh masih banyak yang liar, bukan sapi program penggemukan. “Di Aceh saya lihat belum ada kandang sapi penggemukan itu, kalau di luar Aceh ada, seperti di Bandung ada, dan beberapa daerah lain,” katanya.(mth)
Pemkot Makassar Jadikan RSUD Daya untuk Rumah Sakit COVID-19
Makassar, FNN - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daya Makassar sebagai rumah sakit untuk menangani pasien COVID-19 di tengah melonjaknya kasus virus Corona baru itu. Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di Makassar, Rabu, mengatakan, melonjaknya kasus harian COVID-19 selama beberapa pekan terakhir ini menjadi perhatian serius dirinya dalam mengendalikan laju penularannya tersebut. "Semua upaya akan kita tempuh dan sekarang RSUD Daya juga akan kita tingkatkan fasilitasnya," ujarnya. Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, salah satu upaya yang dilakukannya dalam mengatasi lonjakan kasus dengan menambah ketersediaan tempat tidur atau bed occupation rate (BOR) untuk perawatan pasien COVID-19. Dia menyatakan, ketersediaan tempat tidur menjadi hal penting yang harus dilakukan secara cepat karena data peningkatan kasus yang setiap harinya juga semakin tinggi. Selain ketersediaan tempat tidur, dirinya juga sudah memfungsikan KM Umsini sebagai tempat isolasi apung terpadu bagi warga yang suspek COVID-19, namun bergejala ringan. "Saya ingin meningkatkan kapasitas ketersediaan ruang tempat tidur BOR rumah sakit daya ini, untuk perawatan pasien covid, saya akan menambah sekitar 150 sampai 180-an tempat tidur," katanya. Walaupun demikian,kata Danny pihak rumah sakit tetap memaksimalkan perawatan bagi pasien biasa di rumah sakit tersebut. "Tetap, perawatan normal kita maksimalkan berjalan seperti biasa, tetapi khusus lantai tiga dan empat, kita gunakan sebagai tempat perawatan pasien COVID-19. Karena ruang covid yang berfungsi sekarang itu di lantai tiga dan empat yang selama ini memang digunakan merawat pasien Covid," terangnya. (mth)
Jakarta Siap Berkolaborasi dengan London Memperkuat Ketahanan Iklim
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kota London, Inggris, untuk memperkuat ketahanan iklim di kedua kota metropolitan itu. "Kami di Jakarta siap berkolaborasi dan bertukar pengalaman antar-dua kota sehingga upaya untuk membuat kedua kota lebih berketahanan iklim akan menjadi lebih kuat," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu. Gubernur DKI mengatakan Jakarta dan London memiliki semangat yang sama dalam menghadapi krisis iklim meski kedua kota besar itu bukan merupakan "sister city". Sebagai sesama anggota C40 Cities, Jakarta terus mengerjakan gerakan mengatasi krisis iklim dengan menjadi kota berketahanan dan nol emisi. Penanganan krisis iklim, kata dia, dikerjakan dengan semangat kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. "Terlebih di masa pandemi seperti ini, kami optimis Jakarta akan bangkit dan menjadi lebih tangguh dalam setiap situasi krisis," katanya. Adapun C40 Cities adalah jaringan kota-kota besar di seluruh dunia yang berkomitmen mengatasi perubahan iklim. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menambahkan Jakarta dan London memiliki karakteristik yang mirip. Keduanya merupakan sebuah wilayah metropolitan yang besar, hasil dari aglomerasi, tulang punggung perekonomian nasional dan diberikan posisi khusus sebagai ibu kota negara. Bukan hanya itu, kedua kota juga memiliki kesamaan diplomasi iklim di forum C40, sehingga ia siap berkolaborasi. Dalam bincang virtual bersama Wali Kota London Sadiq Khan, Selasa (3/8), Anies mengundang mitranya itu menjadi salah satu pembicara utama dalam "Jakarta Investment Forum" pada November 2021. "Ini merupakan salah satu komitmen Indonesia memperkuat kerja sama bilateral dengan Inggris, khususnya pada bidang perubahan iklim," katanya.(mth)
Peringati Ledakan Beirut, Paus Berjanji Kunjungi Lebanon
Vatican City, FNN - Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus mengungkapkan keinginannya yang "besar" untuk mengunjungi Lebanon. Dia mengatakan hal itu saat berbicara dalam audiensi umum pertamanya pada Rabu sejak menjalani operasi usus sebulan lalu dan pada peringatan setahun ledakan maut di Beirut. Paus berusia 84 tahun, yang tampak bugar dan mengimprovisasi sebagian dari isi pidatonya, juga mengharapkan keberhasilan bagi upaya Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengumpulkan lebih dari 350 juta dolar (hampir Rp5 triliun) bantuan bagi Lebanon. "Warga Lebanon yang terhormat, keinginan saya untuk datang mengunjungi kalian sangat besar. Dan saya tidak akan bosan berdoa untuk kalian agar Lebanon kembali menjadi pesan persaudaraan, pesan perdamaian bagi seluruh Timur Tengah," kata Paus Fransiskus. Fransiskus berbicara di aula pertemuan Vatikan. Dia mengatakan banyak orang di Lebanon, yang terperosok dalam depresi keuangan dan menghadapi krisis sosial terburuk dalam 30 tahun, telah kehilangan "bahkan ilusi untuk hidup". Para donor harus membantu Lebanon "di jalan kebangkitan", kata dia. Paus menyerukan "gerakan nyata, bukan hanya kata-kata" karena banyak yang kehilangan rumah dan pekerjaan karena lelah dan tertipu. Menteri luar negeri Vatikan, Uskup Agung Paul Gallagher, mengatakan bulan lalu kunjungan Paus Fransiskus bisa dilakukan akhir tahun ini atau awal tahun depan. Dia memberi indikasi bahwa Paus bisa pergi ke Lebanon bahkan jika di sana tak ada pemerintahan. Fransiskus menghabiskan 11 hari di Rumah Sakit Gemelli Roma setelah menjalani operasi pada 4 Juli lalu untuk mengangkat sebagian usus besarnya karena ia menderita gangguan stenosis divertikular yang parah, atau penyempitan usus besar. Vatikan akan melanjutkan rencana perjalanan Paus Fransiskus pada 12-15 September ke Slovakia dan ibu kota Hongaria, Budapest. (mth)
Ketua DPD RI Dorong Pemberian Insentif untuk Sopir Angkutan Umum
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap pemerintah memberikan perhatian untuk sopir angkutan umum di berbagai daerah yang terdampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). “PPKM yang membatasi mobilitas masyarakat, termasuk pengetatan perjalanan, berimbas serius terhadap penghasilan para sopir angkutan umum akibat sepinya penumpang,” kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Rabu. LaNyalla mengatakan, sejak awal pandemi Covid-19, sopir angkutan umum sudah merasakan dampak yang cukup sangat signifikan. Namun PPKM yang diterapkan sebulan terakhir, membuat kehidupan para sopir angkutan umum semakin berat. Hal ini yang dirasakan oleh para sopir di Surabaya dan Jakarta. Menurut dia, banyak sopir angkutan umum yang menjerit. Karena PPKM menyebabkan mereka kesulitan menghidupi keluarga. “Penghasilan sopir angkot sekarang bahkan tidak cukup untuk bayar setoran ke juragan angkot, akibat penghasilannya yang sangat kecil,” tutur Senator asal Jawa Timur itu. Para sopir angkot saat ini hanya bisa mengantongi uang Rp 30 ribu - Rp 50 ribu dalam sehari. Padahal, sebelumnya mereka bisa mendapatkan minimal Rp 150 ribu dalam sehari. “Hasil yang didapat sopir itu belum termasuk untuk membeli bensin, dan kebutuhan para sopir angkot saat bekerja. Belum lagi para sopir ini juga harus menghadapi resiko tinggi penularan Covid-19 karena harus berinteraksi dengan penumpang,” ujarnya. Untuk mengurangi kesulitan para sopir angkutan umum, LaNyalla berharap agar pemerintah kembali memberikan insentif seperti yang telah dilakukan di awal pandemi. Apalagi banyak sopir angkot yang mengaku belum mendapat bantuan sosial dari pemerintah karena sejumlah kendala. Ia menyampaikan, perlu ada program yang sama, apalagi PPKM lebih berat daripada PSBB karena adanya penutupan jalan dan mobilitas yang lebih ketat. Insentif ini sangat dibutuhkan para sopir angkutan umum, sama halnya dengan pelaku usaha mikro yang tahun ini kembali mendapatkan insentif dari pemerintah. “Di tahun 2020 ketika kita menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pemerintah memberikan insentif sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan kepada 197 ribu sopir angkutan umum, termasuk kernet dan sopir taksi dengan total mencapai Rp 360 miliar melalui Polri,” katanya. Tidak hanya angkutan kota yang terdampak. Akibat pandemi, tidak sedikit pengusaha bus pariwisata gulung tikar. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebagian besar pengusaha bus pariwisata menjual asetnya untuk bertahan hidup, sementara sopir dan kernetnya banyak yang beralih profesi menjadi kuli bangunan. Total sopir dan kernet bus pariwisata di DIY yang terimbas pandemi ada sebanyak 5.500 orang. “Pemerintah perlu mencari solusi terhadap nasib sopir dan kernet yang menjadi menganggur karena adanya kebijakan pengurangan mobilitas masyarakat,” pungkas LaNyalla. (mth)
Akademisi Uncen: Masyarakat Adat Adalah Mitra Strategis Pemerintah
Jakarta, FNN - Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Marinus Yaung menyatakan bahwa masyarakat adat adalah mitra strategis pemerintah dalam membuat kebijakan, khususnya terkait pembangunan. “Sebagai mitra strategis pemerintah, masyarakat adat dapat memastikan pembangunan sampai ke setiap pelosok negeri,” kata Marinus Yaung ketika dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta, Rabu. Menurut Marinus, masyarakat adat memiliki konsep-konsep dan kearifan-kearifan lokal yang dapat mereka kombinasikan dengan tujuan pemerintah untuk membangun suatu wilayah. Apabila pemerintah melakukan pembangunan yang sesuai dengan konsep dan kearifan lokal, maka akan terbangun keselarasan antara penduduk lokal dengan pemerintah pusat. “Masyarakat adat sebenarnya merupakan fondasi utama dari pembangunan bangsa Indonesia,” tutur pengamat sosial dan politik tersebut. Oleh karena itu, tutur Marinus, negara tidak boleh mengabaikan adat sebagai mitra dalam pembangunan. Tanpa melibatkan masyarakat adat, pemerintah akan kesulitan merumuskan kebijakan atau pembangunan yang dapat menyentuh akar pribadi masyarakat di lapangan. Marinus juga mengaitkan penjelasannya dengan perubahan kedua Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua yang akan diimplementasikan selama 20 tahun ke depan. Ia menyatakan harapan agar pemerintah turut melibatkan masyarakat adat Papua dalam pembentukan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BKP3). “Masyarakat adat Papua dapat memberi masukan berupa strategi terbaik untuk membangun Papua,” katanya. Ia yakin bahwa membuka dialog dengan masyarakat adat dapat membantu pemerintah untuk melakukan akselerasi pembangunan di wilayah-wilayah yang menjadi target untuk dikembangkan. Membuka ruang dialog kepada masyarakat adat juga dapat menciptakan keselarasan antara penduduk lokal dengan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. “Kendala yang dihadapi oleh UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, red) adalah kurangnya ruang dialog dengan masyarakat adat,” ucapnya. UP4B merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pada tahun 2011, era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan tujuan mengawal akselerasi pembangunan di Papua. Menurut Marinus, kurangnya ruang untuk melakukan dialog mengakibatkan kebijakan-kebijakan yang disusun oleh UP4B kurang efektif dan perlu peningkatan guna merangkul kepentingan-kepentingan penduduk lokal Papua. “Mari belajar dari masa lalu untuk menjadi lebih baik,” kata Marinus Yaung. (mth)
Kasad Lepas 100 Personel ke Amerika Serikat Latihan Garuda Airbone
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa melepas 100 personel TNI Angkatan Darat ke Fort Bragg, North Carolina, Amerika Serikat, untuk mengikuti latihan bersama Garuda Airborne. "Ini merupakan kebanggaan bagi kami. Rekan-rekan semua beruntung bisa berlatih di Fort Bragg, North California yang merupakan tempat Komando Spesial Operasi yang pusat keberadaannya pasukan elit Angkatan Darat Amerika Serikat," kata Kasad di Jakarta, Rabu. Latihan bersama Garuda Airborne akan melibatkan Divisi 82 Airborne United States Army. Kegiatan tersebut selama 18 hari sebelum melakukan penerjunan bersama di Baturaja, Sumatera Selatan. Jenderal TNI Andika Perkasa menekankan setiap personel yang terlibat dalam latihan bersama Garuda Airborne mengusung misi menjalin networking atau jaringan antarpersonel sebab hubungan pertemanan pasti bermanfaat dan membantu pada saat menghadapi suatu masalah. "Jadi, rekan-rekan ingat misi kalian adalah networking. Saya ingin nanti semuanya berbicara tidak hanya penerjemah saja," ujar Jenderal TNI Andika Perkasa. Di bawah kepemimpinan Jenderal TNI Andika Perkasa, TNI AD kerap melaksanakan latihan militer bersama antarnegara guna membangun hubungan militer. Sebagai contoh dengan Angkatan Darat Amerika Serikat, kegiatan tersebut bukan kali pertama digelar. "Terima kasih atas kesempatan yang diberikan US Army untuk pelaksanaan latihan bersama Garuda Airborne. Kegiatan ini merupakan hal yang penting, dan saya harap mendapatkan pengalaman baru antara satu sama lain," ujarnya. Sementara itu, Wakil Komandan (Wadan) Yonif Para Raider 305/Tengkorak Mayor Inf. Eko Damuna Prasetyo menyebutkan 100 personel TNI AD yang terlibat merupakan gabungan 89 perwira, bintara, dan tamtama dari satuan Kostrad. "Kemudian 11 orang dari perwakilan setiap kodam," ujarnya. (sws)
BPJS Ketenagakerjaan Salurkan APD ke RS Latumeten
Ambon, FNN - BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) kepada tenaga kesehatan di RS tingkat II dr J.A. Latumeten Ambon. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Maluku, Mangasa Laorensius Oloan, menyatakan, bantuan APD kepada tenaga kesehatan merupakan rangkaian promotif preventif di masa pandemi COVID-19. "Bantuan yang diberikan sebanyak 35 paket APD lengkap berupa baju hazmat, masker, pelindung wajah, sarung tangan, sepatu dan penutup kepala," katanya di Ambon, Rabu. Dikatakannya, bantuan tersebut terkait dengan kemitraan BPJS Ketenagakerjaan dengan RS tingkat II dr J.A. Latumeten Ambon. "Kemitraan yang dibangun terkait layanan kepesertaan, serta pelayanan pasien COVID-19. Kita berharap bantuan APD dapat membantu tenaga kesehatan dalam melayani pasien," katanya. Selain bantuan APD pihaknya juga memberikan bantuan berupa masker, vitamin, bantuan pangan sehat berupa paket sembako dan poster kesehatan kepada sejumlah perusahaan di Kota Ambon, Tual dan Masohi Bantuan katanya telah disalurkan ke sejumlah perusahaan yang telah mendaftarkan kepesertaan BPJAMSOSTEK serta tidak pernah mengajukan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja. Kepala seksi tata usaha dan urusan dalam RS tingkat II dr J.A. Latumeten Ambon, Mayor Hermawan menyampaikan terima kasih atas bantuan APD dari BPJS Ketenagakerjaan. RS tingkat II dr J.A. Latumeten katanya merupakan salah satu RS rujukan COVID-19 di kota Ambon, sehingga bantuan ini sangat diperlukan tenaga kesehatan karena setiap hari bergantian menangani pasien COVID-19. "Dalam satu hari tenaga kesehatan kami menggunakan 50 APD, karena dari penerimaan pasien, ruang isolasi penunjang laboratorium hingga radiologi menggunakan APD," katanya. (sws)
POPULER
