ALL CATEGORY
Purwakarta Akan Laksanakan Sekolah Tatap Muka Secara Bertahap
Purwakarta, FNN - Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, secara bertahap akan melaksanakan sekolah tatap muka menyusul terus menurunnya kasus COVID-19 di daerah tersebut. Bupati setempat Anne Ratna Mustika, di Purwakarta, Rabu mengatakan saat ini daerahnya sudah ke luar dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan berlanjut ke PPKM Level 3. "Di masa PPKM Lever 3 ini, pembatasan aktivitas masyarakat menjadi lebih longgar," katanya dalam siaran pers yang diterima di Purwakarta. Menurut dia, berlakunya PPKM Level 3 ini akan ditindaklanjuti dengan mengkaji berbagai relaksasi. Misalnya di bidang pendidikan, itu terkait dengan pembukaan sekolah tatap muka. Ia mengatakan, sekolah tatap muka akan dilakukan secara bertahap, karena hingga kini belum semua pelajar di Purwakarta mendapatkan vaksinasi Covid-19. Relaksasi dalam PPKM Level 3 ini juga akan menyasar kegiatan masyarakat di rumah makan, sekarang sudah dapat makan di tempat atau dine in selama 30 menit bagi rumah makan yang mempunyai akses outdoor. Begitu juga untuk tempat ibadah, sudah bisa dibuka dengan kapasitas 50 persen. "Jadi mulai hari ini Masjid Agung Purwakarta sudah akan membuka untuk jamaah yang shalat, tetapi memang hanya kapasitas 50 persen dengan Prokes yang sangat ketat," kata bupati. Anne menyampaikan kalau saat ini Purwakarta sudah masuk zona oranye COVID-19 dengan berhasil menaikkan indeks dari 161 menjadi 208. Disampaikan pula, angka kematian COVID-19 di Purwakarta turun yang mana terkoreksi menjadi 3,3 persen dari sebelumnya 4 persen. Kemudian keterisian bed rumah sakit atau BOR di Purwakarta juga turun drastis menjadi 43 persen. Meski begitu, di masa PPKM Level 3 ini Pemkab Purwakarta terus memantau mobilitas masyarakat. Terkait dengan penutupan jalan, itu tergantung pada situasi dan tingkat mobilitas. (KR-MAK) (sws)
Kabupaten Manggarai Barat Butuh Tambahan Pasokan Vaksin COVID-19
Labuan Bajo, FNN - Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur membutuhkan tambahan pasokan vaksin COVID-19 secepatnya karena stok vaksin yang tersedia semakin menipis. Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Barat Paul Mami dalam keterangan persnya di Labuan Bajo, Rabu, mengatakan bahwa stok vaksin COVID-19 yang ada tinggal vaksin buatan Moderna untuk penyuntikan dosis ketiga vaksin bagi tenaga kesehatan dan vaksin untuk penyuntikan dosis kedua bagi warga yang sudah dapat suntikan dosis pertama. Menurut dia, stok vaksin COVID-19 cepat menipis karena dalam tiga bulan belakangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat gencar melakukan vaksinasi pada warga, pelaku pariwisata, pegawai, dan guru di 12 kecamatan. Paulus menjelaskan bahwa jumlah warga Manggarai Barat yang sudah dapat suntikan vaksin COVID-19 dosis pertama sekitar 47 ribu orang dan warga yang sudah mendapat dua kali suntikan vaksin atau sudah selesai menjalani vaksinasi sekitar 33 ribu orang. Sasaran vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Manggarai Barat, menurut dia, total sebanyak 250 ribu orang. Sementara itu, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengatakan bahwa pemerintah kabupaten harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mendapat tambahan pasokan vaksin COVID-19. "Sesuai komitmen pemerintah pusat, termasuk provinsi, bahwa Manggarai Barat adalah daerah super prioritas, maka ini menjadi perhatian khusus," katanya. (sws)
BMKG: Waspadai Hujan Disertai Angin Kencang di Sumatera Utara
Medan, FNN - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di Sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Rabu. Prakirawan BBMKG Wilayah I Medan, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya mengatakan, waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang. Kondisi tersebut dapat terjadi di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, Kepulauan Nias, Tapanuli Tengah, Langkat, Deli Serdang, Medan, Simalungun, Humbang Hasundutan dan sekitarnya," katanya. Secara umum kondisi cuaca siang hari berawan dan Berpotensi Hujan Ringan hingga Sedang di Wilayah Kep Nias, Tapanuli Tengah, Sibolga, Pakpak Bharat, Mandailing Natal, Langkat, Deli Serdang, Medan, Humbang Hasundutan, Asahan dan sekitanya Sore-malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Kepulauan Nias, Tapanuli Tengah, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Samosir, Simalungun, Medan, Langkat, Deli Serdang, Toba, Binjai, Serdang Bedagai, dan sekitarnya . Dini hari berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Langkat, Medan dan sekitarnya.Suhu udara 24.0-33.0 derajat Celcius, kelembapan udara 60-99 persen angin berhembus dari Tenggara-Barat Laut dengan kecepatan 10 – 30 km/jam. (mth)
Lecehkan 11 Perempuan, Gubernur New York Andrew Cuomo Mundur
New York, FNN - Gubernur New York Andrew Cuomo pada Selasa (10/8) menyatakan mundur setelah hasil penyelidikan menyatakan bahwa ia pernah melakukan pelecehan seksual terhadap 11 perempuan. Cuomo mundur di tengah peningkatan tekanan hukum yang ia hadapi. Selain itu juga tuntutan dari Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, agar ia mundur dari jabatannya. Tokoh Demokrat yang sejak 2011 menjabat gubernur negara bagian terpadat keempat di AS tersebut menyatakan mundur satu pekan setelah Jaksa Agung New York, Letitia James mengumumkan hasil penyelidikan soal Cuomo. Menurut investigasi independen yang dijalankan selama lima bulan, Cuomo telah melanggar hukum federal dan negara bagian. Dikutip dari Antara, Rabu (11/8), saat menyampaikan pidato selama 20 menit di televisi, Cuomo (63 tahun) mengatakan pengunduran dirinya akan berlaku dalam 14 hari. Walaupun mundur sebagai gubernur, Cuomo berkeras ia tidak melakukan kesalahan. Namun, katanya, ia menerima kenyataan "bertanggung jawab penuh" atas tindakan yang tidak tepat ketika ingin menunjukkan dirinya adalah orang yang hangat dan humoris. Ia menyimpulkan, melawan tuduhan sambil tetap menjalankan jabatannya akan melumpuhkan pemerintahan negara bagian. Selain itu, juga menimbulkan kerugian jutaan dolar bagi para pembayar pajak saat pandemi virus corona masih menjadi ancaman utama. "Saya berpikir, mengingat situasi seperti itu, yang terbaik bisa saya lakukan saat ini adalah menyingkir dan biarkan pemerintahan menjalankan tugasnya -- dan dengan demikian itulah yang akan saya lakukan," ujar Cuomo. Dengan mengundurkan diri, Cuomo terhindar dari kemungkinan dipecat melalui prosedur pemakzulan di badan legislatif negara bagian. Cuomo tampaknya sangat mungkin dimakzulkan karena begitu banyak anggota badan legislatif --yang dikendalikan Demokrat-- itu sudah mulai meninggalkannya. Menurut laporan penyelidikan setebal 168 halaman, Cuomo pernah meraba-raba, mencium, atau mengeluarkan komentar-komentar yang "mengarah" terhadap sejumlah perempuan. Di antara perempuan yang dilaporkan pernah mengalami tindakan Cuomo tersebut adalah para pegawai dan mantan pegawai -- salah satu di antaranya merupakan anggota kepolisian negara bagian. Laporan itu juga menyebut, Cuomo pernah melawan tuduhan dari sedikitnya satu perempuan bahwa ia melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan tersebut. Pengunduran diri Cuomo menjadi puncak kejatuhan salah satu politisi terkemuka di AS itu. Dengan perkembangan terkini, karier politik yang telah sekian lama dijalani Cuomo tergelincir. Ia pernah terlihat mengincar kemungkinan bertarung dalam pemilihan presiden. Cuomo adalah politisi terbaru New York yang terpaksa mundur dari jabatan saat diduga terlibat skandal. Tahun 2008, Gubenur New York, Eliot Spitzer mengundurkan diri karena melindungi para pekerja seks. Gubernur yang menggantikan Spitzer, David Paterson, pada 2010 batal ikut kampanye untuk terpilih lagi. Ia saat itu menghadapi tuduhan mengancam saksi serta melakukan beberapa pelanggaran lain. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS, Anthony Weiner pada 2011 mundur dalam skandal pengiriman pesan singkat berbau seksual. Pada 2018, Jaksa Agung New York, Eric Schnedierman mengundurkan diri setelah empat perempuan menuduh dia melakukan pelecehan. Cuomo juga menjadi pria sangat berpengaruh berikutnya yang dalam beberapa tahun belakangan ini jatuh dari kekuasaan setelah kemunculan #MeToo, gerakan masyarakat untuk menentang pelecehan dan kekerasan seksual. #MeToo telah mengguncang dunia politik, Hollywood, bisnis, dan perusahaan. Mantan ajudan Cuomo, Lindsay Boylan, merupakan perempuan pertama yang secara terbuka melemparkan tuduhan terhadap Cuomo pada Desember tahun lalu. Saat itu, Boylan mengatakan di Twitter bahwa Cuomo masih saja bersikap "kasar" dengan melakukan serangan terhadap korban-korbannya. "Harapan saya adalah perempuan-perempuan lainnya akan lebih aman untuk melaporkan pelecehan dan kekerasan seksual yang mereka alami," tulisnya. Cuomo telah berbulan-bulan menyangkal tuduhan pelecehan seksual. Ia kembali mengeluarkan bantahan setelah laporan investigasi tersebut dikeluarkan. Namun, dukungan politik terhadapnya runtuh setelah hasil penyelidikan itu muncul ke ruang publik. Beberapa jam kemudian, Joe Biden, kawan lamanya, mengatakan menurutnya Cuomo harus mundur. "Saya menghormati keputusan gubernur," kata Biden kepada para wartawan, Selasa, di Gedung Putih. Cuomo sudah tiga kali terpilih menjadi gubernur --masing-masing masa jabatan berlangsung empat tahun, demikian pula dengan ayahnya, Mario Cuomo. Sama seperti ayahnya, Andrew Cuomo tidak pernah mencalonkan diri sebagai presiden meski spekulasi beredar, ia kemungkinan punya ambisi seperti itu. Cuomo pada awal masa pandemi Covid-19 tahun lalu menuai pujian --dianggap sebagai seorang pemimpin nasional-- setelah ia menggelar konferensi pers setiap hari ketika negara bagian yang ia pimpin menjadi pusat krisis kesehatan publik di Amerika Serikat. (MD).
Mendes PDTT: Pembangunan Desa Masih Terfokus pada Infrastruktur
Jakarta, FNN - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa pembangunan desa masih terfokus pada pembangunan infrastruktur desa. Fokus pada pembangunan infrastruktur mengakibatkan upaya pemberdayaan masyarakat adat belum terwujud secara maksimal, ujar Gus Menteri, sapaan akrab dari Abdul Halim Iskandar, ketika dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta, Rabu. Sebagai upaya agar pemberdayaan masyarakat adat di desa administrasi (non desa adat) dapat terwujud, maka secara khusus dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah dibuka peluang pendayagunaan sumber daya pembangunan desa untuk pemberdayaan masyarakat adat. “Caranya adalah menambah tujuan SDGs (Sustainable Development Goals, Red),” kata Gus Menteri. Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan program yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk diimplementasikan di seluruh negara anggota PBB demi mencapai kesejahteraan bersama yang berkelanjutan. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berlaku secara global, terdapat 17 tujuan yang saling berkaitan dan menjadi acuan bagi Pemerintah untuk membuat kebijakan. Sedangkan, dalam rangka memberdayakan masyarakat adat, Kementerian Desa menambahkan satu tujuan lagi. “SDGs Desa ke-18 adalah Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif,” ujarnya pula. Sedangkan, 17 tujuan lainnya diadaptasi dari 17 tujuan global, Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi, Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, dan Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan. Selanjutnya, terdapat Desa Tanpa Kesenjangan, Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman, Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan, Desa Tanggap Perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat, Desa Damai Berkeadilan, dan Kemitraan untuk Pembangunan Desa. Adapun dasar pemikiran dari SDGs Desa ke-18 adalah untuk menghargai keberadaan bangsa Indonesia yang sangat beragam dalam agama, budaya, bahasa, adat istiadat, dan lain-lain. Dasar pemikiran lainnya adalah untuk menampung kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan desa yang produktif agar bertahan, bahkan berkembang. Gus Menteri mengatakan bahwa upaya pencapaian SDGs Desa ke-18 saat ini sedang difasilitasi ke desa-desa oleh Kementerian Desa PDTT. Hal ini menunjukkan komitmen kementerian dalam mengutamakan pemberdayaan masyarakat adat dalam Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. “Semoga dengan kebijakan ini, masyarakat adat yang ada di desa-desa di Indonesia dapat memperoleh kesejahteraan hidup yang lebih baik,” kata Gus Menteri menyampaikan harapannya. (mth)
Mendes PDTT: Pembangunan Desa Masih Terfokus Pada Infrastruktur
Jakarta, FNN - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa pembangunan desa masih terfokus pada pembangunan infrastruktur desa. Fokus pada pembangunan infrastruktur mengakibatkan upaya pemberdayaan masyarakat adat belum terwujud secara maksimal, ujar Gus Menteri, sapaan akrab dari Abdul Halim Iskandar, ketika dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta, Rabu. Sebagai upaya agar pemberdayaan masyarakat adat di desa administrasi (non desa adat) dapat terwujud, maka secara khusus dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah dibuka peluang pendayagunaan sumber daya pembangunan desa untuk pemberdayaan masyarakat adat. “Caranya adalah menambah tujuan SDGs (Sustainable Development Goals, Red),” kata Gus Menteri. Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan program yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk diimplementasikan di seluruh negara anggota PBB demi mencapai kesejahteraan bersama yang berkelanjutan. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berlaku secara global, terdapat 17 tujuan yang saling berkaitan dan menjadi acuan bagi Pemerintah untuk membuat kebijakan. Sedangkan, dalam rangka memberdayakan masyarakat adat, Kementerian Desa menambahkan satu tujuan lagi. “SDGs Desa ke-18 adalah Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif,” ujarnya pula. Sedangkan, 17 tujuan lainnya diadaptasi dari 17 tujuan global, Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi, Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, dan Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan. Selanjutnya, terdapat Desa Tanpa Kesenjangan, Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman, Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan, Desa Tanggap Perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat, Desa Damai Berkeadilan, dan Kemitraan untuk Pembangunan Desa. Adapun dasar pemikiran dari SDGs Desa ke-18 adalah untuk menghargai keberadaan bangsa Indonesia yang sangat beragam dalam agama, budaya, bahasa, adat istiadat, dan lain-lain. Dasar pemikiran lainnya adalah untuk menampung kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan desa yang produktif agar bertahan, bahkan berkembang. Gus Menteri mengatakan bahwa upaya pencapaian SDGs Desa ke-18 saat ini sedang difasilitasi ke desa-desa oleh Kementerian Desa PDTT. Hal ini menunjukkan komitmen kementerian dalam mengutamakan pemberdayaan masyarakat adat dalam Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. “Semoga dengan kebijakan ini, masyarakat adat yang ada di desa-desa di Indonesia dapat memperoleh kesejahteraan hidup yang lebih baik,” kata Gus Menteri menyampaikan harapannya. (sws)
Presiden Apresiasi Pameran Foto Bulan Kemerdekaan HUT Ke-76 RI
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi pelaksanaan Pameran Foto Bulan Kemerdekaan HUT ke-76 RI, yang diselenggarakan oleh Pewarta Foto Istana Kepresidenan dan Pewarta Foto Indonesia di Jakarta. "Presiden kemarin bertemu mas Randi (Ketua Pelaksana pameran), beliau mengapresiasi," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin saat menghadiri pembukaan pameran tersebut di Mall Central Park, Jakarta, Rabu, sebagaimana disaksikan secara virtual. Bey menyampaikan, pameran yang menampilkan ratusan karya foto pewarta Indonesia tersebut turut menyampaikan secara nyata bukti kerja pemerintah khususnya dalam penanganan pandemi COVID-19. "Jadi beliau (Presiden) sangat mengapresiasi. Sebaiknya diadakan setiap tahun," ujar Bey. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono juga mengapresiasi penyelenggaraan pameran foto tersebut. Heru berharap pameran foto dapat diselenggarakan lebih besar dengan peserta yang lebih banyak di tahun berikutnya. "Hari ini tanggal 11 Agustus 2021 saya Heru Budi Hartono Kepala Sekretariat Presiden, menyatakan per hari ini pameran foto di Central Park dibuka, dan bisa dinikmati. Selamat menikmati," ujar Heru. Pameran Foto Bulan Kemerdekaan HUT ke-76 RI diselenggarakan di Mall Central Park, Jakarta, dan dapat dinikmati baik secara langsung di lokasi maupun secara virtual melalui website www.indonesiamembangun.id. Pameran akan berlangsung mulai tanggal 11-22 Agustus 2021. (mth)
Pansus DPRA Temukan Jembatan Rp12 Miliar Dikerjakan Tak Profesional
Banda Aceh, FNN - Tim Panitia Khusus (Pansus) DPR Aceh (DPRA) menemukan adanya jembatan yang dibangun dengan anggaran Rp12 miliar dikerjakan tidak profesional di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), baru selesai dibangun sudah dalam kondisi retak-retak. "Abutment (kepala jembatan, Red) dalam kondisi retak-retak, dan oprit yang turun, kondisi ini tentu sangat kami sayangkan, anggaran sebesar itu dikerjakan dengan tidak profesional," kata Ketua Pansus LHP BPK Dapil 9 DPRA Irpannusir, di Banda Aceh, Selasa. Menurut Irpannusir, terkait rusaknya jembatan yang dibangun dengan dana APBA 2020 itu, diminta kepada rekanan untuk segera memperbaikinya. Namun, bukan hanya menempelkan semen untuk menutupi keretakan, atau sekadar menimbun bagian oprit yang sudah mulai turun. "Kami khawatir kalau tidak diperbaiki, jika diterjang air besar bisa saja jembatan akan ambruk, apalagi beberapa bulan ke depan diperkirakan intensitas hujan akan meningkat, secara otomatis debit air sungai juga pasti deras. Ini sangat tidak kita diharapkan," ujarnya. Selain itu, Irpannusir mengatakan, pansus juga menemukan tiga alat praktik siswa di salah satu SMK (sekolah menengah kejuruan) di Kecamatan Susoh, Abdya yang tidak berfungsi. Padahal, menurut Irpannusir lagi, pihak sekolah sudah menyampaikan kepada rekanan pengadaan agar segera memperbaiki, tetapi tidak diindahkan. Karena itu, pihaknya meminta segera diperbaiki mengingat para siswa sudah mulai belajar secara tatap muka. "Jika tidak segera diperbaiki tentu kami minta Inspektorat mengaudit pekerjaan pengadaan tersebut," katanya pula. Irpannusir menuturkan pula bahwa Pansus DPRA juga menemukan hal positif, seperti penyaluran bibit padi dan pupuk secara tepat sasaran, sehingga masyarakat tani di wilayah Desa Pawoh Kecamatan Susoh Abdya merasa terbantu. "Warga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi atas bantuan tersebut, sekaligus berharap agar setiap tahunnya memberikan bantuan bibit dan pupuk untuk petani," demikian Irpannusir. (sws)
Pemerintah Berlakukan Aturan Baru Perihal Transportasi Udara Dalam Negeri
Jakarta, FNN - Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mulai memberlakukan aturan baru mengenai perjalanan orang lewat jalur udara di dalam negeri pada masa pandemi COVID-19 yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2021. Surat Edaran Satuan Tugas Nomor 17 Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19 diberlakukan mulai Rabu, 11 Agustus 2021, sampai waktu yang belum ditentukan dan akan dievaluasi sesuai perkembangan keadaan. Surat Edaran antara lain menyebutkan bahwa pelaku perjalanan pengguna sarana transportasi udara yang datang ke wilayah Jawa-Bali atau berangkat dari wilayah Jawa-Bali atau daerah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 harus membawa kartu vaksinasi minimum dosis pertama dan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan. Orang yang melakukan perjalanan antar-kota atau kabupaten di dalam wilayah Jawa-Bali harus membawa kartu vaksinasi COVID-19 dosis lengkap dan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil maksimal 2X24 jam atau kartu vaksinasi dosis pertama dan hasil tes antigen yang sampelnya diambil maksimal 1X24 jam sebelum berangkat. Pengguna moda transportasi laut, darat, dan sarana angkutan yang lain dari dan ke Jawa-Bali serta daerah PPKM Level 3 dan 4 wajib menunjukkan kartu vaksinasi dosis satu dan hasil tes RT-PCR (maksimal 2x24 jam) atau tes antigen (maksimal 1x24 jam). Dalam perjalanan menggunakan sarana transportasi udara di wilayah kabupaten atau kota tujuan dan keberangkatan di wilayah selain Jawa Bali yang termasuk daerah PPKM Level 1 dan 2, pelaku perjalanan wajib menunjukkan kartu vaksinasi minimum dosis pertama serta hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil maksimal 2x24 jam sebelum berangkat atau tes antigen yang sampelnya diambil maksimal 1x24 jam sebelum berangkat. Menurut Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19, anak-anak berusia di bawah 12 tahun untuk sementara tidak boleh melakukan perjalanan di dalam negeri antar-batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota. “Surat edaran ini selaras dengan dengan ketentuan tentang perpanjangan PPKM yang mulai berlaku hari ini. Para pelaku perjalanan mesti diatur agar mobilitas yang terjadi tidak menjadi sumber penularan baru COVID-19 ,” kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyatakan, Kementerian Perhubungan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 hingga 32 Tahun 2021 dan Surat Edaran Satuan Tugas Nomor 17 dan 18 tahun 2021 dengan menerbitkan surat edaran mengenai pelayanan transportasi udara. Kementerian Perhubungan menerbitkan Surat Edaran Nomor 62 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19 dan Surat Edaran Nomor 63 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan internasional dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19. “Sama dengan SE Satgas, SE Kemenhub ini berlaku mulai 11 Agustus 2021. Sementara untuk transportasi darat, laut, dan kereta api masih tetap menggunakan Surat Edaran yang berlaku saat ini karena tidak ada perubahan dalam syarat perjalanan,” tutur Adita. (mth)
Anggota DPR: Masyarakat Jangan Lengah Meski Kasus COVID-19 Turun
Jakarta, FNN - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengimbau masyarakat agar tidak lengah walaupun kasus COVID-19 mulai menurun dan juga penyesuaian kebijakan PPKM. Nurhadi dalam keterangan pers diterima di Jakarta Rabu, menyebutkan pemerintah telah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis level 4, 3, dan 2 di Jawa dan Bali mulai tanggal 10 sampai dengan 16 Agustus 2021. Kemudian, pemerintah memberikan kelonggaran sejumlah sektor di wilayah PPKM level 4 pada Jawa-Bali, di antaranya pembukaan mal atau pusat perbelanjaan, tempat ibadah, hingga sektor esensial basis ekspor. "Pelonggaran itu hendaknya tidak membuat kita lengah, tapi sebaiknya semakin meningkatkan kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan dan berbagai kebijakan yang diatur selama PPKM," kata Nurhadi. Dia mengatakan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan tentu membutuhkan panutan dan teladan dari para tokoh. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan politisi seharusnya menjadi panutan masyarakat dalam pelaksanaan sejumlah kebijakan pengendalian COVID-19 di tanah air. Para tokoh agama dan politisi, lanjut Nurhadi, bukan justru memberi contoh melanggar kebijakan yang berdampak akan menghambat upaya-upaya pengendalian COVID-19 di negeri ini. "Selama pelaksanaan PPKM secara kuantitatif angka positif memang mengalami penurunan. Namun, kita jangan lantas merasa bebas," ujarnya. Menurut dia setidaknya PPKM ini membuka kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan. Di sisi lain, kata dia, pemerintah bisa fokus melakukan langkah kuratif terhadap pasien positif COVID-19, baik yang isolasi mandiri maupun yang dirawat di rumah sakit. Dia menilai langkah pemerintah itu berdampak baik terhadap peningkatan pasien yang sembuh dan keterisian rumah sakit (BOR/bed occupancy rate) menjadi lebih longgar. Dia juga mendorong agar testing dan tracing harus konsisten dalam jumlahnya. Diketahui, pemerintah melakukan uji coba pembukaan secara bertahap untuk mal atau pusat perbelanjaan di wilayah dengan level 4 dengan memperhatikan implementasi protokol kesehatan. Uji coba pembukaan pusat perbelanjaan atau mal dilakukan. Untuk beberapa kota di level 4 seperti di kota Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang dengan pelaksanaan pembukaan pusat perbelanjaan atau mal dengan kapasitas 25 persen selama seminggu ke depan, dengan protokol kesehatan yang ketat. Masyarakat yang sudah divaksinasi dapat masuk ke mal dan harus menggunakan aplikasi peduli lindungi, anak umur di bawah 12 tahun dan kelompok usia di atas 70 tahun dilarang masuk ke dalam mal atau pusat perbelanjaan. Namun, apabila terjadi lonjakan kasus yang tidak diinginkan di zona tersebut maka pemerintah akan kembali menerapkan opsi pengetatan. (sws)
POPULER
