ALL CATEGORY
KPK Panggil Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik Saksi Kasus Tanah di Munjul
Jakarta, FNN - KPK, Selasa, memanggil tiga saksi, termasuk Wakil Ketua DPRD DKI Jaya, M Taufik, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Ketiganya diagendakan diperiksa untuk tersangka mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan, dan kawan-kawan. "Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta tahun 2019 untuk tersangka YRC dan kawan-kawan," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Dua saksi lain yaitu Pelaksana Harian Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah periode 2019, Riyadi, dan Kasubbid Pelaporan Arus Kas Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jaya, Sudrajat Kuswata. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK, Jakarta. Selain Pinontoan, KPK juga menetapkan empat tersangka lain yaitu Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwenas, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar, dan satu tersangka korporasi PT Adonara Propertindo. KPK menduga ada kerugian keuangan negara setidak-tidaknya Rp152,5 miliar. Awalnya, Sarana Jaya yang bergerak di bidang properti tanah dan bangunan mencari tanah di Jakarta yang akan dijadikan unit bisnis ataupun bank tanah. Pada 4 Maret 2019, Runtuwenas bersama-sama Adrian dan Iskandar menawarkan tanah di Munjul seluas lebih kurang 4,2 Hektare kepada Sarana Jaya. Akan tetapi, saat itu kepemilikan tanah tersebut masih sepenuhnya milik Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus. Mereka berdua lalu bertemu dengan Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus di Yogyakarta, kemudian disepakati ada pembelian tanah di Munjul dan disepakati harga tanah adalah Rp2,5 juta per meter sehingga total harga itu Rp104,8 miliar. Pembelian tanah pada 25 Maret 2019 langsung perikatan jual beli sekaligus pembayaran uang muka oleh Runtuwenas dan Adrian dengan jumlah sekitar Rp5 miliar melalui rekening bank atas nama Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus. Pelaksanaan serah terima Sertifikat Hak Guna Bangunan dan tanah girik dari pihak Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus melalui notaris yang ditunjuk Runtuwenas. Runtuwenas, Adrian, dan Iskandar lantas menawarkan tanah kepada pihak Sarana Jaya dengan harga Rp7,5 juta per meter dengan total Rp315 miliar. Diduga terjadi negosiasi fiktif dengan kesepakatan harga Rp5,2 juta per meter dengan total Rp217 miliar. Maka, pada 8 April 2019 dilakukan penandatanganan pengikatan akta perjanjian jual beli di hadapan notaris di Kantor Sarana Jaya antara pihak pembeli (Pinontoan) dan pihak penjual (Runtuwenas) dan dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar Rp108,9 miliar ke rekening bank milik Runtuwenas pada Bank DKI. Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Pinontoan dilakukan pembayaran oleh Sarana Jaya kepada Runtuwenas sekitar sejumlah Rp43,5 miliar. (sws)
Gubernur NTT Perintahkan Pembatasan Pelayanan Transportasi
Kupang, FNN - Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat memerintahkan agar dilakukan pembatasan pelayanan transportasi udara dan laut dalam penerapan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 untuk penanganan penyebaran COVID-19 di provinsi itu. Hal tersebut disampaikan melalui surat Instruksi Gubernur NTT tentang pelayanan angkutan transportasi bagi pelaku perjalanan di masa penerapan perpanjangan PPKM level V yang diterbitkan pada 9 Agustus 2021 yang diterima di Kupang, Selasa. "Melakukan pembatasan pelayanan angkutan udara, laut, dan penyeberangan yang diberlakukan terhitung mulai 9-16 Agustus 2021," demikian surat Instruksi Gubernur NTT yang ditujukan kepada sejumlah pihak yaitu Wali Kota Kupang, para bupati se-NTT, operator angkutan udara, operator angkutan laut, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang, dan Direktur Utama PT Flobamor. Ia mengatakan operator angkutan udara agar memberlakukan syarat perjalanan udara bagi penumpang dari luar NTT dengan wajib menunjukkan minimal surat vaksinasi COVID-19 pertama, surat hasil negatif tes rapid antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1x24 jam sebelum keberangkatan dan mengisi e-HAC Indonesia. Sedangkan bagi pelaku perjalanan ke luar wilayah NTT mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku di daerah tujuan. Ia mengatakan syarat pelaku perjalanan udara di dalam wilayah NTT tidak harus menunjukkan surat vaksin pertama tetapi wajib menunjukkan surat hasil negatif tes rapid antigen dan mengisi e-HAC Indonesia. Gubernur Viktor juga memerintahkan agar operator angkutan laut melarang perjalanan penumpang dengan kapal laut dari luar masuk ke wilayah NTT melalui semua pelabuhan penyeberangan kecuali Pelabuhan Tenau Kupang. Sedangkan moda transportasi laut dan penyeberangan yang melayani pelaku perjalanan di dalam wilayah NTT beroperasi seperti biasa dengan ketentuan penumpang tidak harus menunjukkan surat vaksin pertama tetapi wajib membawa surat hasil negatif tes rapid antigen dan mengisi e-HAC Indonesia. Operator angkutan laut, kata dia, agar mengijinkan angkutan laut yang masuk dari luar NTT hanya untuk mengangkut barang dan logistik dengan ketentuan semua awak kapal wajib menunjukkan minimal surat vaksin pertama dan hasil negatif tes rapid antigen. Sedangkan keberangkatan kapal laut yang akan keluar wilayah NTT mengikuti ketentuan yang berlaku di pelabuhan tujuan, katanya. (sws)
Vertikal Rescue Indonesia Kolaborasi Dengan TNI Bangun Jembatan
Jakarta, FNN - Komunitas Vertikal Rescue Indonesia berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat (AD) membangun jembatan gantung di Kecamatan Gunung Kaler, Tangerang, Banten melalui program 1.000 jembatan gantung. "Sebelum ada jembatan gantung, hasil panen masyarakat diangkut menggunakan perahu yang ditarik menggunakan tali," kata Komandan Kodim (Dandim) 0602/Serang Kolonel Inf. Soehardono melalui kanal YouTube TNI AD yang dipantau di Jakarta, Selasa. Jika musim hujan atau banjir, aliran Sungai Cidurian yang memisahkan Kabupaten Serang dengan Kabupaten Tangerang tidak bisa dilalui warga menggunakan perahu karena sangat berisiko. Tidak hanya mobilitas warga, berbagai bahan kebutuhan pokok masyarakat juga akan terkendala atau terhenti bila air Sungai Cidurian meluap. Masalahnya, sungai tersebut merupakan akses utama warga dari maupun ke Kabupaten Tangerang, Banten. Jika jembatan gantung tersebut selesai dibangun, menurut Dandim Soehardono, berbagai hasil bumi dari Desa Carenang menuju Gunung Kaler akan lebih mudah diangkut menggunakan sepeda motor. "Ini akan menghemat waktu, biaya, dan mobilitas bisa berjalan baik. Itulah yang betul-betul dinikmati oleh rakyat," katanya. Senada dengan itu, Komandan Vertikal Rescue Indonesia Tedi Ixdiana mengatakan bahwa jembatan gantung yang dibangun di atas aliran Sungai Cidurian merupakan jembatan yang ke-126 dibangun oleh komunitas tersebut. "Dalam 4 tahun hingga 5 tahun terakhir ini, kami sudah membangun 128 jembatan," kata Tedi. Dari evaluasi tim di lapangan, ke depan harus ada percepatan pembangunan jembatan mengingat kebutuhan masyarakat di daerah terpencil dan rawan terdampak bencana alam cukup tinggi. Untuk mempercepatnya, Vertikal Rescue Indonesia memperluas dan memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat serta pelatihan cara pembuatan jembatan tanpa menggunakan beton dengan biaya terjangkau. Tedi mengaku gembira melihat warga yang antusias dan senang dengan adanya jembatan gantung tersebut. Bahkan, bagi komunitas tersebut, luapan kegembiraan masyarakat setempat adalah bayaran termahal. "Kelelahan kami berhari-hari terbayar setelah melihat mereka bersujud," ujarnya. (sws)
Ketua MPR: Tahun Baru Islam Momentum Evaluasi Diri
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah, sepatutnya dijadikan momentum melakukan muhasabah, evaluasi dan introspeksi diri. "Tujuannya untuk terwujudnya kejernihan hati dan pikiran, serta mengevaluasi apa yang telah dilakukan agar ke depan dapat melakukan perbaikan dalam segala hal," kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Hal itu dikatakan Bamsoet dalam acara "Refleksi Akhir Tahun Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 H" yang diselenggarakan secara virtual oleh TV NU, di Jakarta, Senin (9/8) malam. Dia mengatakan evaluasi diri tersebut diperlukan karena tahun 1442 Hijriah masih menyisakan keprihatinan mendalam, karena dunia belum dapat melewati masa-masa sulit di tengah pandemi COVID-19. Bamsoet juga mengapresiasi langkah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang turut membantu menyosialisasikan program vaksinasi COVID-19. "PBNU juga aktif membangun sinergi dengan berbagai entitas kelembagaan, termasuk dengan TNI dan Polri, dalam berbagai program vaksinasi massal, sebagai wujud pengabdian kepada bangsa dan negara," ujarnya. Dia menjelaskan, pandemi COVID-19 yang dirasakan hampir seluruh negara dunia, dampaknya lebih buruk dibandingkan resesi global pada tahun 1930-an yang berdampak pada 83,8 persen negara di dunia. Menurut dia, hingga 8 Agustus, tercatat sudah lebih dari 203 juta kasus positif di seluruh dunia, menyebabkan lebih dari 4 juta penduduk dunia meninggal. "Islam mengajarkan tidak boleh berputus asa dalam menyikapi berbagai musibah, selalu ada kemudahan setelah datang kesulitan. Allah tidak akan membebani hamba diluar batas kemampuannya, namun juga tidak boleh lupa, bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu mau berikhtiar untuk mengubahnya," katanya. Dia juga menyampaikan rasa bangga, di masa pandemi COVID-19, soliditas kebangsaan justru tetap kuat misalnya berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyebutkan meskipun dalam masa krisis akibat pandemi COVID 19, terjadi peningkatan jumlah Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang diterima BAZNAS sebesar 30 persen pada tahun 2020. Menurut dia, berdasarkan data World Giving Index menyebutkan masyarakat Indonesia sebagai yang paling dermawan di dunia selama pandemi, juga mengkonfirmasi bahwa zakat merupakan salah satu pendorong kedermawanan masyarakat. "Bagi kaum muslimin, ada tanggung jawab menghadirkan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin. Sebagaimana pesan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang dirilis kembali oleh Komisi Hukum PBB, yang menyatakan bahwa 'mereka yang bukan saudara seagama, adalah saudara dalam kemanusiaan'. Menjadi sebuah pesan humanis yang menjadi salah satu dasar hukum positif universal," katanya. Dalam kesempatan tersebut, dia menjelaskan setelah sembilan bulan perekonomian nasional terpukul dampak pandemi COVID-19, pada akhirnya Indonesia dapat melepaskan diri dari resesi yaitu pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2021 tumbuh positif pada level 7,07 persen. Menurut dia, untuk menjaga pertumbuhan perekonomian tetap berada di jalur positif, semua pihak harus mengupayakan agar tidak terjadi lagi lonjakan kasus COVID-19. "Ada peran serta dari setiap diri kita untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu dengan berdisiplin mematuhi protokol kesehatan, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan melakukan vaksinasi secara sukarela," ujarnya. (sws)
Menteri Kominfo Lantik Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate resmi melantik Usman Kansong sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) di Jakarta, Selasa. “Mari kita bekerja sama untuk mampu melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh bangsa, negara, bapak presiden, dan oleh kementerian ini ke pundak Pak Usman Kansong sebagai Direktur Jenderal IKP yang baru,” kata Johnny G. Plate dalam pidatonya. Ia menambahkan bahwa tugas terdekat yang harus dilakukan oleh Dirjen IKP adalah komunikasi publik yang akurat dan tepat, sesuai dengan segmentasi komunikasi untuk membantu Indonesia dalam menangani, mengendalikan, dan menuntaskan pandemi COVID-19 di Indonesia. Jabatan Dirjen IKP memegang peran sentral dalam upaya negara untuk berperang melawan pandemi COVID-19. Tiga peran sentral yang diemban oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik adalah memastikan masyarakat untuk melaksanakan 3M dengan ketat, melakukan 3T dengan efektif, dan mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19. 3M merupakan upaya pencegahan penularan COVID-19 dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Komunikasi publik yang akurat, menurut Johnny, dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menggunakan masker menjadi 95 persen di bulan September. Sebelumnya, pada bulan Juli, angka kedisiplinan masyarakat dalam menggunakan masker sebesar 85 persen. “Komunikasi publik memiliki peran yang sangat sentral untuk meningkatkan (kedisiplinan) menjadi 95 persen,” tutur Johnny menegaskan. Di sisi lain, penerapan 3M didukung oleh praktik 3T yang bertujuan untuk memutus rantai COVID-19. Adapun yang dimaksud dengan praktik 3T yakni, Testing, Tracing, dan Treatment atau Tes, Telusur, dan Tindak Lanjut. Oleh karena itu, selain meningkatkan kedisiplinan dalam menggunakan masker, komunikasi publik yang tepat dapat memberi pengertian kepada masyarakat mengenai tugas, tantangan, serta hambatan yang dialami oleh pemerintah. Komunikasi tersebut bertujuan mengajak masyarakat mendukung kelancaran dalam pelaksanaan 3T. “Agar sinergi penanganan 3T kita lebih efektif dan optimal,” ucapnya. Peran lain yang diemban oleh Dirjen IKP adalah mengajak masyarakat untuk turut berperan secara aktif dan masif dalam mengikuti dan melaksanakan vaksinasi COVID-19. "Saya percaya Pak Usman pasti mampu melaksanakannya," kata Johnny G. Plate. Usman Kansong sebelumnya berkarir sebagai wartawan di Harian Republika, Metro TV, dan Media Indonesia. (sws)
Kenapa Connie Uring-uringan
By M Rizal Fadillah CONNIE Rahakundini Bakrie, pengamat militer dan pertahanan, mempertanyakan dan cenderung menyalahkan Latihan Bersama TNI AD dengan US Army tanggal 1-14 Agustus ini. Menurutnya Latihan Bersama ini tidak perlu mengingat Indonesia negara Non Blok. Pandangan ini dibantah banyak pihak di antaranya politisi PDIP Mayjen TNI Purn TB Hasanuddin, SE MM. Menurutnya Latihan ini sah sah saja karena hanya menyangkut taktik dan teknis bukan pakta pertahanan. Connie malah meminta KASAD Jenderal Andika bahwa setelah ini TNI AD segera melakukan latihan bersama dengan RRC dan Rusia dengan sandi Garuda Dragon Shield dan Garuda Bear Shield. Connie tak perlu uring-uringan dengan Latihan Bersama ini, karena Latihan Bersama ini bukan hal baru melainkan yang ke lima belas. Artinya rutin saja. Ketika ia mempertanyakan mengapa tidak dibuka oleh Panglima TNI Hadi Cahyono ? jawabannya mudah, Bu ini Latihan bersama TNI AD bukan semua Angkatan. Justru Connie ngawur mengusulkan segera diadakan Latihan Bersama dengan China dan Rusia di masa tegang seperti ini. Sama saja mau menghancurkan Indonesia, membawa konflik ke negara kita sendiri. Lagi pula rakyat Indonesia masih mengalami trauma dengan pengkhianatan kaum Komunis yang didukung oleh Rusia (Uni Sovyet dulu) saat PKI dipimpin Musso dan didukung oleh RRC saat PKI diketuai oleh DN Aidit. Kini pun RRC tidak disukai rakyat Indonesia karena hegemoni bahkan kolonialisasi ekonomi. Connie mempersoalkan mafia alutsista di bawah Menhan Prabowo padahal mafia itu telah merajalela jauh sebelum Prabowo menjadi Menteri. Konon Prabowo mencoba untuk membongkarnya. Orangpun wajar menjadi bertanya Connie ini pro mafia yang mana ? Yang jelas Connie itu pro Israel. Mantan istri Letjen Purn Djaja Suparman ini pernah menjadi Senior Research Fellow di Insitute of National Security Studies (INSS) Tel Aviv Israel. Pernah tinggal di Israel. Mendapat pengawalan 24 Jam dari Israel Defence Force (IDF). Ia menyatakan terharu dan bangga kepada Israel. Connie menganjurkan Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel "Sudah saatnya Indonesia bertindak konkrit bisa lebih memahami Israel dengan membuka hubungan diplomatik sehingga ada diskusi lebih lanjut", ungkapnya. Connie lupa bahwa Israel itu negara penjajah, pencaplok tanah Palestina, dan biadab membombardir penduduk Palestina. Israel menduduki juga Masjid Al Aqsha. Israel seharusnya bukan saja tidak diakui tapi juga mesti diusir ke luar sebagaimana asal mula mereka yang tak punya tanah. Memihak Israel adalah bertentangan dengan prinsip negara Indonesia yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan kedaulatan suatu bangsa. Palestina harus didukung untuk merdeka, bukan pro dan menjadi pelayan kaum zionis Israel. Connie membanggakan kerukunan di Israel. Ia gembira dapat ikut ritual jalan salib dalam Gereja Katolik di Israel, bahkan ikut memanggul salib melewati rute yang sudah ditentukan. Connie sendiri mengakui bahwa dirinya muslim. Uring-uringan Connie tentang Latihan Bersama Garuda Shield TNI AD dengan US Army ini cukup aneh dan menimbulkan pertanyaan untuk kepentingan siapakah sebenarnya suara Connie Rahakundini Bakrie ini digaungkan ? Lanjut terus Latihan Bersama Garuda Shield. Biarlah anjing menggonggong kafilah berlalu. Yang jelas China pasti gerah dengan Latihan Bersama terbesar dalam sejarah TNI AD dan US Army ini. Bagi bangsa dan negara Indonesia RRC bukan sahabat yang baik. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Rezim Ini Tak Lulus Belajar Berhitung
KETIKA bayi beranjak ke masa kanak-kanak, pelajaran pertama yang diberikan oleh orangtuanya adalah berhitung. Ia akan diajari mengenal jumlah anggota tubuh dan menghitung satu sampai seratus. Jika lancar, selanjutnya ia akan belajar penambahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian. Jika salah hitung ia akan dibetulkan oleh orang tuanya. Mengapa berhitung penting, sebab sejak kecil anak sudah harus diajarkan berpikir logis, matematis, dan sistematis. Pendidikan pemula ini sangat baik untuk membentuk karakter, moralitas, dan cara berpikir konstruktif. Jika hari ini ada sebuah rezim gagal dalam hitung- menghitung, maka patut dipertanyakan apakah rezim ini kekanak-kanakan. Betapa tidak heran, bantuan sosial bagi penerima dampak Covid19 yang seharusnya beres, malah menimbulkan kegaduhan. Ada saja masalah yang muncul: ada yang tidak terima sama sekali, ada yang tanpa hak menerima, ada yang menerima dobel dan ada yang baru menerima satu kali. Padahal, pandemi sudah berjalan 1,5 tahun. Anggarannya pun dipersiapkan dengan matang, lengkap dengan regulasinya. Jumlahnya mencapai Rp750 triliun. Unik memang, dana besar, tetapi hasilnya tidak maksimal. Padahal perangkat negara sudah dikerahkan. Ada BPS, Dinas Kependudukan, Bupati, Camat dan Lurah, tetapi persoalan data tidak pernah klop. Jadi apa sesungguhnya yang didata selama ini? Amburadulnya data kependudukan sesungguhnya terjadi sejak Pemilu 2014. Mulai dari data hilang, data dobel, dan data orang meninggal terjadi saat sebelum Pemilu. Bahkan hingga usai Pemilu pun datanya masih simpang siur. Tak pernah akurat. Aneh, hal yang sama terjadi pada Pemilu 2019. Kisruh data terjadi sepanjang waktu. Hasil Pemilu pun tak ada yang sinkron antara KPU, data, partai, lembaga survei, data kecamatan, dan Babinsa. Semuanya berselisih. Butuh nalar dan niat tulus dari rezim saat ini. Kalau rezim bisa mengendalikan anggota DPR RI untuk tidak kritis, untuk diam saja, untuk pura pura tidak melihat kesengsaraan rakyat, kenapa rezim tidak bisa memaksimalkan Bupati dan Walikota seluruh Indonesia untuk bergerak cepat. Jumlah anggota dewan yang 560 hampir sana dengan jumlah bupati/walikota seluruh Indonesia yang sekitar 513. Ini lebih simpel, cepat, dan akurat. Bupati bisa mengerahkan aparat di bawahnya untuk bergerak. Kisruh bansos ini mustinya bisa menyadarkan rezim untuk lebih cerdas mengelola negara. Idealnya bantuan bukan diberikan pada saat bencana semata. Agar bantuan tidak membebani negara, mustinya berupa kebijkan publik sesuai perintah undang-undang. Rezim jangan ugal-ugalan mencabuti subsidi. Subsidi BBM, listrik, dan pangan seharusnya diberikan secaa tulus. Sehingga jika ada bencana rakyat kecil masih bisa bertahan, listrik terjangkau, beras terbeli. Yang terjadi justru semua subsidi dipangkas atau tepatnya dihapus. Atas nama pemerataan tapi yang terjadi justru kesengsaraan berkepanjangan. Tugas negara adalah memakmurkan rakyatnya dengan memberikan kemudahan mencari nafkah, mendapatkan pekerjaan dan perlindungan hukum. Hari ini, di tengah wabah koroma masyarakat hidup seakan tanpa pemimpin. Bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Mereka cari nafkah, sakit, dirawat, bahkan mati di rumah sendiri-sendiri. Fasilitas kesehatan dan tenaga medis sudah tak mampu menangani. Ada 50 ribu orang terpapar dan 2000 orang meninggal dunia setiap hari. Ada yang usul data bansos ini mustinya bisa memakai data BLT sehingga tidak perlu lagi membuat data baru. Akan tetapi data BLT yang sudah berjalan tahunan pun sama amburadulnya. Data BLT ternyata lebih memiriskan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut realisasi BLT Desa masih rendah. Penyerapan anggaran baru sekitar 8,2 persen. Capaian ini sangat jauh dari total anggaran yang disediakan. Jumlah desa yang baru menyerap di bawah 15 persen, ada 163 daerah yang realisasinya hanya 983 miliar padahal anggarannya 11,51 triliun. Jadi not even 1 triliun realisasinya hanya 8,2 persen," kata Sri Mulyani. Ini artinya masih banyak orang yang tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah Satu-satunya menteri yang lihai mengjitung data hanyalah bekas Menteri Sosial Juliari Batubara. Ia lancar dan cepat sekali menghitung jumlah penerima bansos. Sayang, kiprahnya ternyata dilandasi oleh semangat nyolong. Ia memungut Rp10 ribu dari setiap bansos yang diberikan. Konon aslinya Rp 42 ribu yang ditilep. Maklum ada jatah buat sang Madame. Jejak Juliari kemudian diikuti oleh para pengambil kebijakan di daerah- daerah. Memanfaatkan lemahnya pendataan, Bupati Bandung Barat, Bupati Karawang, Malang, Tangerang, dan terjadi hampir di seluruh wilayah NKRI mengikuti langkah Juliari. Mereka rajin mengolah data untuk dikorupsi demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Persoalannya bukan pada data, tetapi moralitas, profesionalitas, dan konsistensi. Jika mau, pemerintah bisa menerapkan pendataan dari bawah yakni RT RW karena mereka yang paling tahu kondisi masyarakat secara nyata. Jika masih mengacu pada data BPS, Dinas Kependudukan, dan lembaga dari pusat lainnya, niscaya persoalan data tidak akan beres. Tampaknya rezim justru menikmati amburadulnya data karena banyak celah bisa dimainkan.
Harga Minyak Turun 2,6 Persen Per Barel.
New York, FNN - Harga minyak turun pada hari Senin karena para pedagang khawatir tentang prospek permintaan di tengah kebangkitan infeksi Covid-19. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September kehilangan 1,8 dolar AS, atau 2,6 persen, menjadi 66,48 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange. Dikutip dari Antara, Selasa, 10 Agustus 2021, minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober turun 1,66 dolar AS atau 2,3 persen menjadi ditutup pada 69,04 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange. "Kemerosotan harga berlanjut hari ini di tengah meningkatnya lagi kekhawatiran tentang permintaan," kata Carsten Fritsch, analis energi di Commerzbank Research, dalam sebuah catatan pada hari Senin. Penguatan dolar AS juga menekan harga minyak. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,16 persen menjadi 92,9410 pada akhir perdagangan Senin, menyusul lonjakan 5,8 persen di hari sebelumnya. Secara historis, harga minyak berbanding terbalik dengan nilai dolar AS. Untuk pekan yang berakhir Jumat, patokan minyak mentah AS turun 7,7 persen. Sedangkan Brent turun 6,2 persen, berdasarkan kontrak bulan berikutnya. (MD).
Pengamat: Kepri Butuh Kapal Penangkap Ikan Kapasitas Besar
Tanjungpinang, FNN - Pengamat ekonomi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Dodi Dermawan berpendapat nelayan tradisional membutuhkan kapal ikan dengan kapasitas besar agar mampu menangkap ikan di perairan bergelombang tinggi dan berarus kuat. "Kebanyakan kapal-kapal yang digunakan nelayan tradisional di Kepri berukuran kecil, dengan kapasitas kecil sehingga tidak mampu mengarungi lautan dengan gelombang yang tinggi dan berarus kencang," kata Dodi Dermawan di Tanjungpinang, Senin. Menurut dia, kelangkaan ikan di wilayah yang memiliki luas lautan mencapai 96 persen dibanding daratan 4 persen, seharusnya tidak terjadi. Apalagi potensi ikan di Kepri, terutama di Natuna dan Anambas sangat besar sehingga seharusnya mampu memenuhi kebutuhan pasar. Dodi mengemukakan kelangkaan ikan di Tanjungpinang, ibu kota Kepulauan Riau, yang terjadi sekarang, kerap terjadi setiap tahun, terutama saat musim angin utara dan angin selatan. Sedangkan di perairan Natuna dan Kepulauan Anambas, lanjutnya, nelayan tradisional tidak mungkin dapat melaut bila musim angin selatan dan angin utara, karena angin kencang dan arus kuat di bawah laut. Kondisi ini semestinya tidak terjadi bila nelayan melaut dengan menggunakan kapal besar. "Pengadaan kapal dengan kapasitas besar, yang mampu mengarungi lautan dengan gelombang tinggi, angin kencang dan arus kuat, perlu disediakan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas nelayan sehingga mampu menyediakan kebutuhan ikan, yang menjadi makanan pokok masyarakat Kepri," ujarnya. Dodi mengatakan harga ikan mempengaruhi inflasi di wilayah itu. Bila ikan langka, maka harga ikan juga naik sehingga harga barang kebutuhan lainnya pun ikut naik. "Saya pikir sudah saat kelompok nelayan di Kepri diberikan bantuan kapal berukuran besar, mungkin dengan teknologi yang memadai sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat," ucapnya. Sebelumnya, Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang Agung Dhamar Syakti mengatakan sektor perikanan tangkap dan budi daya ikan. Hasil tangkapan ikan di wilayah Indonesia I yakni Kepri baru mencapai 400-500 ribu ton dari 1,1 juta ton potensi ikan. Artinya, masih ada sekitar 600-700 ribu ton ikan yang masih berpeluang ditangkap, dan dijual. Untuk membangun industri perikanan tersebut dibutuhkan investasi dan pengadaan kapal ikan berskala besar. Terkait keramba ikan, menurut dia, Kepri memiliki sekitar 400 ribu hektare lahan. Saat ini, baru digarap 60 ribu hektare. "Masih banyak tempat untuk budi daya ikan, udang, kepiting dan lainnya. Untuk meningkatkan pendapatan di sektor ini dibutuhkan investasi, regulasi dan teknologi," katanya. Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Bintan Buyung Adly, mengatakan, nelayan tradisional tidak dapat berlayar ke perairan Natuna, Kepulauan Anambas dan Kalimantan sejak dua pekan lalu lantaran angin kencang. Kapasitas kapal-kapal yang digunakan nelayan tradisional maksimal hanya 5 GT sehingga hanya mampu mengarungi perairan di sekitar Bintan. Hasil melaut pun relatif sedikit sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar di Tanjungpinang. "Yang bisa melaut ke Natuna, Anambas, Kalimantan dan perairan lainnya yang banyak ikan itu hanya kapal besar. Bintan ada sejumlah pengusaha yang memiliki kapal besar, namun kualitas ikan yang didapat itu untuk kebutuhan pasar internasional dengan harga yang tinggi," katanya. (mth)
Ketua Apeksi Ingatkan Potensi Gejolak Sosial di Masyarakat Bawah
Bogor, FNN - Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya mengingatkan semua pemerintah kota mengantisipasi potensi gejolak sosial di masyarakat bawah yang terdampak --secara ekonomi-- pembatasan aktivitas warga karena pandemi COVID-19. "Harus hati-hati dan juga fokus membangun harmoni di masyarakat bawah. Jangan hanya fokus pada protokol kesehatan, tapi mengabaikan aspek sosial ekonominya. Ini harus menjadi perhatian bersama," katanya saat memimpin rapat Dewan Pengurus Apeksi secara virtual dari Balai Kota Bogor, Senin. Menurut dia, masyarakat bawah yang kehilangan pekerjaan, tidak bisa bekerja, atau penghasilannya menurun drastis, harus mendapat perhatian dan diberikan bantuan. Ia juga mengingatkan pemerintah kota di seluruh Indonesia untuk memperhatikan dampak psikologis pada anak-anak terdampak COVID-19. "Pada prinsipnya, saya mengimbau seluruh pemerintah kota, untuk memberikan perhatian pada aspek psikologis anak-anak tersebut," katanya. Dia mengatakan pandemi COVID-19 membuat ada keluarga yang ayah atau ibunya meninggal dunia, bahkan ada ayah dan ibunya meninggal dunia, meninggalkan anak-anaknya. "Anak-anak yang masih membutuhkan biaya dan perhatian itu, kehilangan orang tuanya yang menjadi tulang punggung keluarga. Tentunya, secara psikologis juga mengalami guncangan," kata Bima Arya yang juga Wali Kota Bogor itu. Di Kota Bogor, katanya, pemerintah kota mendata anak-anak yang kehilangan orang tua seperti itu dan memberikan bantuan. Sekitar 300 anak yatim dan piatu di daerah itu. Mereka terguncang bukan saja secara dampak ekonomi tetapi juga psikis dan sosial. "Kondisi seperti ini sering luput dari perhatian," katanya. Perhatian dalam bentuk bantuan paket sembako, menurut dia, belum cukup untuk membantu anak-anak tersebut, karena kebutuhan mereka berupa pendidikan, kesehatan, bimbingan dan konseling, sehingga diperlukan gerakan yang sistematis. Ia juga mengatakan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor membuka Posko Logistik Darurat, sejak diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 3 Juli lalu. Melalui Posko Logistik Darurat tersebut, satgas menggalang bantuan dari para donator, baik lembaga pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, komunitas, maupun perorangan. Bantuan dari donatur, antara lain paket sembako, bahan makanan, obat-obatan, masker, dan peti jenazah. Berbagai bantuan itu kemudian didistribusikan kepada warga yang membutuhkan, yakni warga terpapar dan terdampak COVID-19. Dia juga mengaku menggalang bantuan dari aparatur sipil negara (ASN) di Kota Bogor untuk menyisihkan sebagian gajinya, membantu pelaku usaha mikro dan warga terdampak. "Saya mengusulkan, dana yang digalang oleh ASN Kota Bogor juga disisihkan untuk membantu anak-anak yatim piatu," katanya. (mth)
POPULER
