ALL CATEGORY
Kajari Tunjuk Dua Jaksa Tangani Perkara Pengeroyokan Nakes Lampung
Bandarlampung, FNN - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bandarlampung, Abdullah Noer Deni mengatakan telah menunjuk dua orang jaksa untuk menangani perkara pengeroyokan seorang tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di Puskesmas Kedaton, Bandarlampung. "Kita sudah menunjuk dua orang jaksa untuk tangani perkara itu," katanya di Bandarlampung, Kamis. Dia mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja profesional dalam menangani perkara tersebut. Jaksa yang ditunjuk akan menangani perkara sesuai kewenangan yang ada di berkas. "Kita sesuai dengan kewenangan yang ada di berkas saja," kata dia. Sebelumnya Polresta Bandarlampung telah menetapkan tiga tersangka pelaku pengeroyokan tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas Kedaton, Kota Bandarlampung, yang terjadi pada Minggu (4/7). "Kami sudah gelar perkara dan menetapkan tiga tersangka pelaku penganiayaan seorang nakes di Puskesmas Kedaton, yakni inisial A, NV, dan DD," kata Kepala Satreskrim Polresta Bandarlampung Kompol Resky Maulana, di Bandarlampung, Sabtu (1/08). Ia menjelaskan hal itu setelah gelar perkara yang dilakukan penyidik Polresta Bandarlampung dan berdasarkan alat bukti yang didapatkan seperti video viral di media sosial (medsos) dan barang bukti lainnya, yakni kacamata dan batu yang tertinggal di lokasi. Semua mengarah kepada tiga pelaku tersebut. "Barang bukti ini menjadi petunjuk yang sangat mengarah, dimana saat itu ketiganya berada di lokasi kejadian. Untuk barang bukti batu ini, dalam video ditunjukkan ada seseorang yang hendak mengambil sesuatu, ternyata dia mengambil batu," ujarnya. Dia mengatakan dalam penganiayaan nakes tersebut, tiga pelaku memiliki peran masing-masing, A dan NV melakukan pemukulan kepada korban, sedangkan D memegangi nakes tersebut. Kompol Resky menegaskan bahwa ketiga tersangka akan dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang Penganiayaan dengan ancaman tujuh tahun pidana penjara. "Sekarang masih kami proses lebih lebih lanjut dan meminta keterangan dari ketiganya," ucap dia. Sebelumnya diberitakan seorang nakes di Bandarlampung dianiaya sejumlah orang saat sedang piket pada Minggu (4/7). Kejadian bermula ketika pelaku ingin meminjam tabung oksigen di Puskesmas Kedaton dengan alasan orang tua sakit di rumah, namun tidak diperbolehkan nakes karena mereka tidak membawa pasien ke faskes itu. (mth)
Shrimp Estate Pertama di Indonesia Akan Dibangun di Kebumen Jateng
Jakarta, FNN - Kementerian Kelautan dan Perikanan menggandeng Pemerintah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, untuk bekerja sama mengembangkan shrimp estate atau kawasan budi daya udang terintegrasi yang pertama di Indonesia, yang berlokasi di Kebumen. "Saya meyakini jika model ini berhasil maka dapat dikembangkan di wilayah lain menggunakan model yang sama dengan pengembangan potensi budi daya di masing-masing wilayah," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut di Jakarta, Kamis. Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu dengan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto dan disaksikan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Perjanjian kerja sama antara KKP dan Kabupaten Kebumen terkait pengembangan shrimp estate ini merupakan implementasi dari salah satu program prioritas KKP, yakni pengembangan perikanan budi daya untuk meningkatkan ekspor didukung riset kelautan dan perikanan, yang sejalan dengan target peningkatan nilai ekspor udang nasional sebesar 250 persen pada 2024. Menurut Trenggono, dengan satu bentuk model shrimp estate ini, ke depan pembangunan kawasan budi daya udang dapat dikelola secara modern dan baik, lalu ada standar kualitas seperti instalasi, kualitas air, kualitas kawasan pesisirnya, serta di depan lokasi shrimp estate harus penuh dengan hutan mangrove agar tidak terjadi abrasi. "Harus jadi inspirasi bahwa pembangunan bisa dihasilkan dari kolaborasi pemerintah pusat dan daerah seperti ini. Terlebih di pesisir nantinya kita bisa menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat pesisir," kata Menteri Kelautan dan Perikanan. Ia mengemukakan Kabupaten Kebumen memiliki potensi untuk pengembangan budi daya udang vaname melalui skema kawasan budi daya tambak udang terintegrasi. Harapannya melalui kerja sama ini, Kabupaten Kebumen menjadi pelopor budi daya udang yang modern di Indonesia dengan hasil produktivitas dan kualitas yang tinggi. Shrimp estate sendiri merupakan skema budi daya udang berskala besar di mana proses hulu hingga hilir berada dalam satu kawasan. Proses produksinya didukung oleh teknologi agar hasil panen lebih optimal, mencegah penyakit, serta lebih ramah lingkungan yang sesuai dengan konsep budi daya terintegrasi yakni dengan pendekatan konsep hulu-hilir, korporasi perikanan budi daya berbasis kawasan dan zero waste. Setelah penandatanganan perjanjian kerja sama pengembangan shrimp estate di Kebumen ini, ground breaking atau pencanangan tiang pertama kawasan tersebut rencananya dilakukan pada Desember 2021. "Ini menjadi suatu kebanggaan bagi Kabupaten Kebumen. Kami akan berkomitmen dalam pembangunan shrimp estate ini sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat," kata Bupati Kebumen Arif Sugiyanto. Indonesia selama kurun waktu 2015-2020 berkontribusi terhadap pemenuhan pasar udang dunia sebesar 6,9 persen. (mth)
CDC AS Sarankan Ibu Hamil Divaksin COVID-19
Washington, FNN - Ibu hamil sebaiknya disuntik vaksin COVID-19, kata Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AS (CDC), Rabu (11/8), mengutip analisis baru yang menunjukkan tidak ada peningkatan risiko keguguran. CDC mengklaim tidak menemukan adanya risiko pada ibu hamil dalam analisis itu, juga analisis sebelumnya. Mereka mengatakan tingkat keguguran setelah vaksinasi sama dengan yang diprediksikan. Ibu hamil dapat menerima satu dari tiga vaksin COVID-19 yang mengantongi izin darurat, yakni Pfizer, Moderna atau Johnson & Johnson. CDC sebelumnya tidak menyarankan para ibu hamil disuntik vaksin dan mengatakan bahwa mereka harus berkonsultasi tenaga medis sebelum menjalani vaksinasi. Sascha Ellington, ketua tim Siaga dan Tanggap Darurat di Divisi Kesehatan Reproduktif CDC, mengatakan bahwa tingkat vaksinasi pada ibu hamil rendah, hanya 23 persen dari mereka yang sudah menerima minimal satu dosis vaksin. "Kami ingin meningkatkan itu," kata Ellington, seraya menambahkan bahwa CDC sedang menyusun strategi agar dokter kandungan dan ginekolog menjadi penyedia vaksin. "Kami ingin perempuan terlindungi. Kami tidak melihat sinyal keamanan apa pun sehingga khasiat vaksin benar-benar lebih besar ketimbang potensi atau risiko yang tidak diketahui." Kehamilan meningkatkan risiko sakit parah akibat COVID-19, kata CDC, dan penyakit itu selama kehamilan meningkatkan risiko kelahiran prematur pada bayi. CDC kini merekomendasikan semua orang berusia 12 tahun ke atas agar divaksin COVID-19, termasuk ibu hamil, ibu menyusui dan calon ibu hamil. "Kami menyadari adanya mitos terkait kesuburan yang beredar. Mitos tidak berdasarkan pada bukti apa pun. Tidak ada sains yang mendukung itu," kata Ellington. "Kami harap (pedoman) ini membantu." Pedoman baru itu dirilis ketika kasus dan pasien rawat inap di seluruh negeri melonjak dalam sebulan terakhir. Sejumlah rumah sakit di Arkansas, Florida, Louisiana dan Mississippi kehabisan tempat tidur dan wabah merembet dari episenturm di AS selatan ke negara bagian Oregon dan Washington. (mth)
Menteri Teten Ajak Bergandengan Tangan Dukung Kemajuan UMKM
Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan tidak ada bentuk selebrasi peringatan Hari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Nasional tahun 2021 daripada komitmen untuk saling bergandengan tangan. “(Kita harus) beruntun, berurun rembuk, berurun daya, berkonsolidasi untuk berjuang beriringan demi pahlawan ekonomi bangsa, para UMKM,” ujar MenkopUKM Teten Masduki dalam pertemuan puncak peringatan Hari UMKM Nasional secara daring, Jakarta, Kamis. Dalam peringatan Hari UMKM Nasional tahun 2021, Teten Masduki juga menyampaikan kondisi dan posisi UMKM sebagai navigasi untuk melangkah bersama memperkuat serta memajukan sektor tersebut. Dia menyatakan 99 persen pelaku UMKM masih didominasi oleh usaha mikro dan berusaha dalam skala kecil serta informal. Per 30 Juni 2021, baru 2,6 juta UMKM yang terdata di Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan online terpadu untuk mempermudah kegiatan berusaha. Sementara itu per 5 Mei 2021 porsi kredit UMKM masih Rp1.000 triliun atau 20 persen dari total kredit keseluruhan pelaku usaha, termasuk usaha besar, senilai Rp5.576 triliun. Selanjutnya baru 22,7 persen UMKM yang hadir dalam ekosistem digital atau sekitar 14,6 juta pelaku usaha. Meski angka pertumbuhan ekonomi kuartal II mencapai 7,07 persen yoy, ungkap Teten, adanya penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di kuartal II dan III akan menghadirkan tantangan bagi aktivitas usaha. “Di sinilah tema tantangan pandemi dan strategi transformasi UMKM masa depan menjadi tak hanya relevan, namun sangat krusial bagi UMKM saat ini,” kata Teten Masduki. Lebih lanjut Teten menerangkan upaya pemerintah untuk meredam tantangan pandemi, di antaranya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 yang 21 persen atau Rp161,2 triliun anggarannya dialokasikan untuk UMKM. Selain itu ada Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk 12,8 juta usaha mikro dan tambahan subsidi bunga KUR 3 persen dengan anggaran sebesar Rp3,45 triliun. "Seiring daya upaya dan kerja bersama dalam terus memitigasi dampak pandemi bagi UMKM, saya berharap kesempatan ini pula dapat kita manfaatkan untuk mempersiapkan kebangkitan UMKM Indonesia untuk meraja dan mengangkasa kembali. Sembari (pula) beradaptasi di tengah disrupsi pandemi mempersiapkan transformasi UMKM masa depan,” kata Teten Masduki. (mth)
Wapres: Digitalisasi UMKM Strategis untuk Pemulihan Ekonomi
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan sistem digital bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi strategis untuk dikembangkan oleh pelaku usaha untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan tetap bertahan di masa disrupsi pandemi COVID-19. "Pada era disrupsi ini, digitalisasi semakin relevan dan strategis bagi UMKM untuk tetap bertahan dan berperan sebagai penggerak utama pemulihan ekonomi," kata Wapres pada peringatan Hari UMKM Nasional Tahun 2021 secara daring, Kamis. Digitalisasi terhadap kegiatan UMKM juga harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha dan dukungan kebijakan akses pasar bagi produk-produk domestik, kata Wapres. Bencana kesehatan pandemi COVID-19, yang ikut berdampak di sektor ekonomi, juga memberikan efek positif bagi pengembangan UMKM. "Pandemi memang telah menghantam sebagian besar bisnis UMKM. Namun pandemi juga membawa dampak positif, salah satunya mempercepat digitalisasi UMKM," tambahnya. Oleh karena itu, Wapres mengajak seluruh pelaku UMKM dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan komitmen bersama dalam melakukan pembinaan dan pendampingan guna mendorong produktivitas UMKM. "Dengan demikian UMKM mampu meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas produknya serta mendukung fasilitas kemudahan pembiayaan dan kolaborasi dengan usaha besar," jelas Wapres. Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop dan UKM) Teten Masduki mengatakan pelaku usaha yang hadir dalam ekosistem digital masih rendah, yakni hanya sebesar 22,7 persen atau setara dengan 14,6 juta pelaku usaha. "Baru 22,7 persen UMKM yang hadir dalam ekosistem digital atau 14,6 juta pelaku usaha," kata Teten. Oleh karena itu, Teten berharap berbagai program bantuan dari Pemerintah dapat memperbaiki ekosistem UMKM untuk semakin berkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. "Upaya Pemerintah untuk meredam pandemi dihadirkan melalui beberapa langkah, seperti total anggaran PEN 2021 sebanyak 21 persen atau Rp161,2 triliun dialokasikan untuk dukungan UMKM," ujar Teten. Teten juga berharap momen peringatan Hari UMKM Nasional Tahun 2021 dapat menjadi kesempatan untuk membangkitkan kembali upaya transformasi UMKM untuk masa mendatang. "Saya berharap kesempatan ini dapat kita manfaatkan untuk mempersiapkan kebangkitan UMKM Indonesia untuk merajai dan mengangkasa kembali sembari beradaptasi di tengah disrupsi pandemi," ujarnya. (mth)
Menteri LHK: Bank Sampah Berperan Penting Membangun Bangsa
Jakarta, FNN - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan bahwa bank sampah memiliki peran penting dalam membangun bangsa dan memberikan dampak nyata di tingkat akar rumput. "Disadari atau tidak, bank sampah berperan penting dalam membangun bangsa ini, di antaranya melalui, pertama, kegiatan bersama di tengah masyarakat dalam menumbuhkan dan melembagakan gaya hidup bersih," ujar Menteri LHK, ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Bank Sampah 2021, yang dipantau virtual di Jakarta, Kamis. Siti juga menegaskan bahwa bank sampah dapat menjadi wahana pendidikan masyarakat dengan pengembangan inisiatif dan inovasi di masyarakat. Di situ juga terdapat kesempatan memberdayakan masyarakat untuk bisa menjadi produktif. Bank sampah, katanya, juga merupakan ruang aktualisasi masyarakat dan kehidupan bermasyarakat, berpermerintahan dan bernegera. Namun, tidak hanya sekadar tempat berkumpul dan bekerja sama, tetapi juga merupakan nilai dalam pengelolaan sampah. Selain itu, menurut Siti, bank sampah di Indonesia juga memiliki nilai gotong royong dan kebersamaan. Dia menjelaskan bahwa bank sampah berperan sebagai organisasi dan tempat aktivitas serta sebagai kegiatan produktif anggota masyarakat yang terus berkembang dan berpartisipasi dalam program negara mengurangi dan mengelola sampah sesuai target nasional dan daerah. "Untuk saat ini dibarengi atau bersamaan dengan berkembangnya konsep sirkular ekonomi," ujar Siti. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sampai saat ini terdapat 11.566 unit bank sampah yang berada di 363 kabupaten/kota di Indonesia. Angka itu menujukan penambahan sekitar 3.500 unit sejak 2016. (mth)
Kemendag Wajibkan Pengunjung Mal Wajib Vaksin
Jakarta, FNN - Kementerian Perdagangan menegaskan syarat wajib vaksin dan penerapan protokol kesehatan bagi pengunjung serta pegawai dan pedagang di pusat perbelanjaan dan mal dalam masa uji coba pembukaan pusat perbelanjaan dan mal yang berlangsung pada 10 Agustus-16 Agustus 2021. “Kementerian Perdagangan telah menetapkan syarat wajib vaksin bagi para pengunjung dan pegawai serta pedagang yang terlibat dalam operasional pusat perbelanjaan dan mal. Vaksinasi syarat wajib yang harus dipenuhi dengan data yang terintegrasi dalam aplikasi PeduliLindungi,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan di Jakarta, Kamis. Upaya itu dilakukan untuk menyelamatkan pelaku usaha perdagangan di pusat perbelanjaan dan mal agar bisa kembali berjualan dan tetap bisa mengendalikan penyebaran COVID-19. Bagi yang belum mendapatkan vaksinasi karena alasan kesehatan, lanjutnya, pengunjung dapat menunjukkan hasil negatif tes swab antigen atau PCR. “Pengunjung mal yang belum atau tidak bisa mendapatkan vaksinasi karena alasan kesehatan atau penyintas COVID-19 wajib menunjukkan surat keterangan dari dokter atas kondisi tersebut, bukti tes antigen hasil negatif (maks 1x24 jam) atau tes PCR hasil negatif (maks 2x24 jam) beserta KTP. Hasil tes antigen atau PCR juga harus dilengkapi dengan kode quick response (QR) untuk mempermudah pengecekan,” ungkap Oke. Jadi, kata Oke, syarat wajib vaksin tidak dapat digantikan oleh hasil negatif tes swab antigen atau PCR. Hasil negatif antigen atau PCR hanya diperuntukkan bagi pengunjung yang belum bisa melakukan vaksin karena alasan kesehatan. Menurut dia, semua syarat ini diwajibkan semata- mata untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Selain itu, Oke menekankan kembali agar pengunjung mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. "Aplikasi PeduliLindungi ini akan membantu proses pemantauan pergerakan pengunjung dan karyawan di pusat perbelanjaan,” katanya. Uji coba pembukaan pusat perbelanjaan dan mal dilakukan pemerintah bekerja sama dengan Asosiasi Pengelola Pusat Berlanjaan Indonesia (APPBI). Uji coba ini diterapkan di 138 pusat perbelanjaan dan mal di empat kota di Indonesia, yaitu DKI Jakarta sebanyak 85 mal, Bandung 23 mal, Semarang 6 mal, dan Surabaya 24 mal. “Perlu ditekankan bahwa uji coba ini juga ditujukan untuk membangun budaya baru/new normal di tengah pandemi COVID-19. Budaya baru inilah yang harus terus diedukasi ke masyarakat, karena kita belum tahu kapan selesainya pandemi,” ujarnya. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) Alphonzus Widaja menegaskan, selain persyaratan wajib vaksin, pengunjung pusat perbelanjaan dan mal juga tetap harus melaksanakan protokol kesehatan dasar yang telah diterapkan sebelumnya selama masa pandemi, yaitu bersuhu badan di bawah 37 derajat, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. “Bagi pengunjung mal yang sudah divaksin tetapi tidak lolos pemeriksaan dan tidak mematuhi protokol kesehatan dasar tetap tidak akan diperbolehkan masuk ke dalam mal. Ini tentunya untuk meminimalisasi penularan,” kata Alphonzus Selain itu, lanjut Alphonzus, penggunaan aplikasi PeduliLindungi saat ini juga dalam tahap adaptasi, baik bagi para pengelola pusat perbelanjaan dan mal maupun masyarakat. “Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kesehatan untuk menyempurnakan sistem aplikasi ini sehingga penerapannya di lapangan dapat berjalan semakin lancar,” katanya. Alphonzus berharap, kebijakan uji coba pembukaan ini dapat menghidupkan kembali sektor usaha mikro dan nonformal di sekitar pusat perbelanjaan dan mal. Selama masa uji coba, pusat perbelanjaan dan mal diizinkan beroperasi pukul 10.00—20.00 WIB dengan kapasitas maksimal 25 persen. Anak-anak di bawah usia 12 tahun dan orang tua di atas 70 tahun tidak diperbolehkan masuk. Tempat hiburan seperti bioskop, tempat bermain anak, dan tempat hiburan lainnya juga masih ditutup. (mth)
Jokowi Sematkan Bintang Tanda Jasa Kepada 325 Tenaga Kesehatan yang Gugur Tangani Corona
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo memberikan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adipradana kepada mantan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI sekaligus bekas anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Artidjo Alkostar. Bersamaan dengan itu, juga disematkan tanda jasa kepada 325 tenaga kesehatan (nakes) yang gugur saat menangani Covid -19. Masing-masing,, 258 nakes menerima penghargaan. Rinciannya, 105 orang berprofesi sebagai dokter dan 153 orang perawat serta tenaga kesehatan lainnya. Sedangkan 67 nakes gugur mendapatkan Bintang Jasa Nararya. Masing-masing sembilan orang dokter dan 58 perawat serta tenaga kesehatan lainnya. Upacara penyerahan gelar tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis. Pemberian penghargaan tersebut juga dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama diberikan secara simbolik kepada almarhum dr Adnan Ibrahim. Ia dokter pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Kota Makassar, Sulawesi Selatan Sedangkan kepada tenaga perawat diberikan kepada almarhumah Ngadiah, perawat pada RSUP dr Mohammad Hoesin, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Penyerahan secara simbolik kepada seluruh nakes tersebut diwaliki oleh keluarga. "Menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra, Bintang Budaya Parama Dharma, dan Bintang Jasa kepada mereka yang nama, jabatan dan profesinya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya sesuai ketentuan syarat khusus dalam rangka memperoleh tanda kehormatan Bintang Mahaputra, Bintang Budaya Parama Dharma, dan Bintang Jasa sebagaimana diatur dalam undang-undang," kata Sekretaris Militer Presiden Marsekal Madya TNI M Tonny Harjono di Istana Negara Jakarta, Kamis, 12 Agustus 2021. Penganugerahan tersebut diberikan kepada perwakilan keluarga maupun secara langsung kepada masing-masing penerima bintang jasa oleh Presiden Jokowi. Acara penyerahan disaksikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju. Tanda kehormatan tersebut diberikan kepada para mantan pejabat negara, pengusaha, ilmuwan, warga negara asing (WNA). Juga disematkan kepada para tenaga kesehatan yang gugur saat menangani COVID -19 berdasarkan Keputusan Presiden No 76, 77, 78/TK/TH Tahun 2021 tertanggal 4 Agustus 2021. Almarhum Soehendro yang diwakili keluarga mewakili tenaga kesehatan yang gugur dalam penanganan Covid-19. Para tenaga kesehatan tersebut diberikan Bintang Jasa Nararya. Total ada 355 penerima bintang jasa yang dihadiri oleh 13 perwakilan penerima tanda kehormatan. Berikut daftar penerima tanda kehormatan tersebut. Tanda kehormantan Bintang Mahaputera Adipradana 1. Almarhum Artidjo Alkostar, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI periode 2009-2018 2. Almarhum I Gede Ardika, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata periode 2000-2004 Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama 1. Antonius sujata, Ketua Komisi Ombudsman RI 2000-2011 Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Nararya 1. Jacobus Busono, pendiri, pemilik, dan Chairman Pura Group 2. Maradaman Harahap, Anggota Komisi Yudisial periode 2015-2020 Tanda Kehormatan Bintang Budaya Prama Dharma 1. Almarhum Raden Tumenggung Kusumokesowo Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama 1. Almarhum Rusdi Sufi, akademisi dan pemelihara warisan sejarah dan budaya Aceh 2. Goldammer Johann Georg Andreas, ilmuwan berkebangsaan Jerman, Direktur Global Fire Monitoring Center (GFMC) 3. Ishadi Sutopo Kartosaputro, Komisaris Transmedia 4. Eurico Guterres, Ketua Umum Uni Timor Aswa'in (UNTAS) dan Ketua Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur Tanda Kehormatan Bintang Jasa Pratama 1. Almarhum dr Adnan Ibrahim, dokter pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Kota Makassar, Sulawesi Selatan 2. Almarhumah Ngadiah, perawat pada RSUP dr Mohammad Hoesin Kota Palembang, Sumatera Selatan Mewakili para tenaga kesehatan yang gugur dalam menangani COVID-19 mewakili 256 penerima lainnya Tanda Kehormatan Bintang Jasa Nararya 1. Almarhum Soehendro, Kepala Bidang Surveilance Epidemiologi Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit Kota Surabaya, Jawa Timur Pemberian tanda kehormatan itu dilakukan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan berdasarkan Pasal 28 UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. (MD).
Erick Thohir Apresiasi Produksi Oksigen Medis oleh PLN
Jakarta, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir apresiasi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) atas upaya memproduksi oksigen medis untuk membantu penanganan COVID-19 di Tanah Air. "Saya mengapresiasi upaya PLN dalam memproduksi oksigen medis murni untuk membantu penanganan COVID-19. PLN telah membuat terobosan dari oksigen yang sebelumnya dibuang, lalu diproses sebanyak lima kali secara bertahap, kemudian menjadi oksigen medis murni yang memenuhi ketentuan Kemenkes," kata Menteri BUMN Erick Thohir pada pelunduran Produksi Oksigen PLN Peduli yang digelar secara hibrid, Kamis. Erick Thohir mengatakan Kementerian BUMN juga memberikan apresiasi pada rencana PLN untuk menambah kapasitas produksi oksigen medis murni mencapai dua ton per hari, dari 19 pembangkit di regional Jawa, Madura, dan Bali. Adapun saat ini produksi oksigen medis murni dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTGU) Muara Karang, Jakarta, yang dikelola oleh unit pembangkitan milik PJB itu sebesar 900 m3 per bulan. Erick Thohir mengatakan Indonesia sebagai bangsa besar harus bangkit dari pandemi COVID-19 melalui inovasi dan kolaborasi dengan semua pihak. "Melalui terobosan inovasi dan kolaborasi dengan banyak kementerian, kita terus bergotong royong mengatasi pandemi ini. Kita harus memastikan bahwa kita hadir untuk melayani rakyat Indonesia," ujar Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam kesempatan tersebut Menteri Erick Thohir didampingi Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dan Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi menyerahkan oksigen medis murni secara simbolis kepada Direktur RSUD Pasar Minggu dan RS Islam Jakarta Cempaka Putih. (mth)
KPK Panggil Tiga Saksi Terkait Kasus Pengadaan Tanah Munjul DKI
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, memanggil tiga saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Ketiganya dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar (RHI) dan kawan-kawan. "Hari ini, pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta Tahun 2019 dengan tersangka RHI dan kawan-kawan," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis. Mereka yang dipanggil, yaitu Rafli Akbar Rafsabjani selaku Staf Penilai di KJPP Wahyono Adi dan Rekan serta dua saksi dari pihak swasta Minan dan Parid Ridwan. "Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK Jalan Kuningan Persada Kaveling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan," ujar Ali. Selain Rudy, KPK juga telah menetapkan empat tersangka lainnya, yakni mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YRC), Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian (TA), Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene (AR), dan satu tersangka korporasi PT Adonara Propertindo (AP). Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Rudy meminta Anja dan Tommy melakukan pendekatan pada Yayasan Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus dengan kesepakatan penawaran tanah ke Sarana Jaya. Anja bersama Tommy menemui Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus dan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah Pondok Ranggon seluas 41.921 m2 dengan harga Rp2,5 juta/m2, dan saat itu juga langsung disetujui Rudy dengan membayarkan uang muka pertama sebesar Rp5 miliar kepada Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus. Selanjutnya, Yoory memerintahkan stafnya untuk menyiapkan pembayaran 50 persen pembelian tanah Munjul sebesar Rp108,99 miliar, padahal belum dilakukan negosiasi harga antara Yoory dengan Anja yang mengaku sebagai pemilik tanah. Penandatanganan PPJB dilakukan di Kantor Sarana Jaya antara Yoory dengan Anja, dan di hari yang sama, Sarana Jaya mentransfer 50 persen pembayaran pembelian ke rekening Anja sebesar Rp108,99 miliar. Selanjutnya, dengan menggunakan rekening perusahaan PT Adonara Propertindo, Rudy dan Anja kembali menyetujui dan memerintahkan Tommy mengirimkan dana sebesar Rp5 miliar sebagai uang muka tahap II kepada Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus. Setelah ditandatangani PPJB dan dilakukan pembayaran sebesar Rp108,9 miliar, Sarana Jaya baru melakukan kajian usulan pembelian tanah di Munjul dengan lebih dari 70 persen tanah tersebut masih berada di zona hijau untuk ruang terbuka hijau (RTH) yang tidak bisa digunakan untuk proyek hunian atau apartemen. Meskipun lahan tersebut tidak bisa diubah zonasinya ke zona kuning, pihak Sarana Jaya tetap melakukan pembayaran sebesar Rp43,59 miliar kepada Anja di rekening Bank DKI atas nama Anja, sehingga total yang telah dibayarkan sebesar Rp152,5 miliar. Atas pembayaran oleh Sarana Jaya tersebut, Rudy meminta Anja dan Tommy untuk mengalirkan dana yang di antaranya digunakan untuk pembayaran BPHTB Pengadaan Tanah Pulogebang pada Sarana Jaya. Kemudian, dimasukkan ke rekening perusahaan lain milik tersangka Rudy dan penggunaan untuk beberapa keperluan pribadi Rudy dan Anja. Atas perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp152,5 miliar. (mth)
POPULER
