ALL CATEGORY
KPK Jelaskan Soal Perjalanan Dinas Pegawai Dapat Ditanggung Panitia
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan soal perjalanan dinas pegawainya dapat ditanggung oleh panitia penyelenggara berdasarkan Peraturan Pimpinan KPK Nomor 6 Tahun 2021. Dengan beralihnya status kepegawaian KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) per 1 Juni 2021, kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Minggu, KPK perlu melakukan berbagai harmonisasi aturan yang berlaku secara umum di ASN, salah satunya terkait dengan perjalanan dinas. KPK pun menerbitkan Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 30 Juli 2021. "Dalam perpim (peraturan pimpinan) dimaksud, disebutkan antara lain perjalanan dinas dalam rangka untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara. Perlu kami sampaikan, bilamana pegawai KPK menjadi narasumber untuk menjalankan tugas-tugas KPK juga tidak diperkenankan menerima honor," kata Ali dalam keterangannya. Meski demikian, lanjut dia, dalam hal panitia penyelenggara tidak menanggung biayanya maka biaya perjalanan dinas tersebut dibebankan pada anggaran KPK dengan memperhatikan tidak adanya pembiayaan ganda. Hal tersebut sebagaimana isi Pasal 2A perpim tersebut. 1. Pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara. 2. Dalam hal panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menanggung biayanya maka biaya perjalanan dinas tersebut dibebankan pada anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi dan dengan memperhatikan tidak adanya pembiayaan ganda. Ali mengatakan sistem perjalanan dinas KPK kini bisa mengakomodasi adanya pembiayaan kegiatan bersama yang dibebankan antarlingkup ASN, yakni dengan kementerian maupun lembaga. "Dalam kegiatan bersama, KPK bisa menanggung biaya perjalanan dinas pihak terkait dan sebaliknya. Peraturan ini tidak berlaku untuk kerja sama dengan pihak swasta," ungkap Ali. Ia juga menegaskan bahwa biaya perjalanan dinas merupakan biaya operasional kegiatan bukan gratifikasi apalagi suap. "Sharing pembiayaan ini mendorong agar pelaksanaan program kegiatan tidak terkendala karena ketidaktersediaan anggaran pada salah satu pihak. Padahal, program tersebut sangat penting untuk tetap bisa dilakukan secara optimal. Penting juga dipastikan tidak adanya pembiayaan ganda dalam kegiatan bersama tersebut," tuturnya. Kendati demikian, kata Ali, untuk mengantisipasi timbulnya konflik kepentingan pada penanganan suatu perkara, kegiatan pada bidang penindakan tetap menggunakan anggaran KPK. Ia menyatakan bahwa pegawai KPK dalam pelaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada kode etik pegawai dengan pengawasan ketat oleh dewan pengawas dan inspektorat untuk menolak gratifikasi dan menghindari konflik kepentingan. "Kami mengajak masyarakat untuk turut mengawasi penggunaan anggaran negara agar terus taat terhadap aturan dan mengedepankan ketepatan sasaran serta manfaatnya," ujar Ali. (mth)
Tokyo Serahkan Bendera Olimpiade ke Paris
Jakarta, FNN - Olimpiade Tokyo 2020 berakhir pada Ahad, 8 Agustus 2021. Penutupan diikuti dengan acara serah terima bendera Olimpiade secara simbolis ke Paris selaku tuan rumah pesta olahraga empat tahunan tersebut pada 2024 mendatang. Bendera Olimpiade dikembalikan oleh Gubernur Tokyo Yuriko Koike selaku tuan rumah Olimpiade 2020 kepada Presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC) Thomas Bach. Selanjutnya bendera tersebut diserahkan kepada Wali Kota Paris Anne Hidalgo. Acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Prancis “La Marseillaise.” Sementara itu, di belahan benua lain, warga Prancis menyambut gembira penyerahan bendera tersebut sekaligus. Mereka merayakan status sebagai tuan rumah Olimpiade yang akan digelar tiga tahun mendatang di depan Menara Eiffel. Pada Juli 2017, Paris akhirnya memenangi status tuan rumah pesta olahraga empat tahunan setelah tiga kali gagal dalam pencalonan untuk Olimpiade 1992, 2008, dan 2012. Olimpiade 2024 sekaligus menandai ketiga kalinya kota mode itu menyelenggarakan Olimpiade. Hal itu bertepatan dengan 100 tahun setelah mereka terakhir kali menjadi tuan rumah pada 1924 silam. Sebagaimana dikutip dari Antara, Paris akan menjadi kota kedua yang menyelenggarakan Olimpiade Musim Panas untuk ketiga kalinya setelah London (1908, 1948, dan 2012). Olimpiade Paris yang dijadwalkan berlangsung mulai 26 Juli sampai 11 Agustus 2024 akan mempertandingkan 32 cabang olahraga yang mencakup 329 disiplin. Amerika Serikat keluar sebagai juara umum dalam 16 hari pelaksanaan Olimpiade Tokyo 2020. Negara tersebut berhasil meraih 39 medali emas, 41 perak dan 33 perunggu. Posisi kedua dipegang China dengan 38 emas, 32 perak dan 18 perunggu. Negeri Paman Sam itu melanjutkan dominasi mereka yang selalu menjadi juara umum Olimpiade dalam enam dari tujuh edisi terakhir sejak Atlanta 1992. Kecuali saat China menjadi raja di tanah sendiri dalam Beijing 2008. (MD).
Myanmar Dilanda Protes Terhadap Pemerintah Militer
Bangkok, FNN - Protes terhadap pemerintah militer Myanmar berlangsung di berbagai penjuru negeri pada Ahad, 8 Agustus 2021. Protes tersebut bertepatan dengan aksi memperingati penindasan berdarah atas pemberontakan terhadap junta militer pada 1988. Setidaknya enam protes terpisah didokumentasikan di laman Facebook penentang pemerintahan militer. Junta militer enam bulan lalu merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih dan menahan pemimpinnya, Aung San Suu Kyi, serta beberapa pejabat penting lainnya. Kudeta pada 1 Februari 2021 itu mengakhiri eksperimen singkat selama satu dekade dalam demokrasi di negara Asia Tenggara yang berpenduduk 53 juta jiwa tersebut. Perebutan kekuasaan tersebut sekaligus menghancurkan harapan, negara itu akan keluar dari kekuasaan militer selama lebih dari setengah abad. Pemerintah baru yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing, jenderal militer paling senior yang menjabat sebagai perdana menteri sementara pekan lalu, mengatakan, pihaknya bertindak sesuai dengan konstitusi untuk menyingkirkan pemerintahan Suu Kyi setelah memperdebatkan pemilihan yang dimenangkan partainya. Komisi pemilihan Myanmar mengatakan, pemiliu tersebut itu berjalan dengan adil. Banyak dari protes yang berlangsung pada Ahad (8/8/2021) mengacu pada pemberontakan demokrasi 8-8-88 pada 8 Agustus 1988, yang ditumpas oleh rezim militer saat itu. Para penentang militer mengatakan, sekitar 3.000 orang tewas selama tindakan keras itu. “Utang lama dari 88, kita harus mendapatkan semuanya dalam 21 ini," teriak pengunjuk rasa di Kota Wundwin, di wilayah Mandalay, yang direkam di video Facebook, sebagaimana dikutip dari Antara. Protes lain di kawasan Myaing menampilkan plakat bertuliskan, "Mari kita berjuang bersama menuju pembebasan masyarakat 8.8.88 yang belum selesai." Seorang juru bicara pemerintah militer tidak dapat dihubungi guna dimintai komentar soal protes tersebut. Pemberontakan 1988 merupakan tantangan terbesar bagi pemerintahan militer --yang telah berlangsung sejak 1962. Min Aung Hlaing pada Ahad merilis sebuah pernyataan yang memuji hari peringatan lain, yakni berdirinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) 54 tahun lalu. Pernyataan itu tidak menyebutkan utusan khusus untuk Myanmar yang ditunjuk oleh ASEAN dalam beberapa hari lalu. Utusan tersebut ditugaskan untuk mengakhiri kekerasan pascakudeta dan mendorong perwujudan pembicaraan antara militer dan lawan-lawannya. Pada Sabtu (7/8) sang utusan baru ASEAN, diplomat Brunei Erywan Yusof, mengatakan, ia harus diberikan akses penuh guna menemui semua pihak saat dia berkunjung ke Myanmar. Belum ada jadwal terkait perjalanan tersebut. (MD).
Wartawan Tempo Nurhadi Jadi Pemenang Udin Award 2021
Jakarta, FNN - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia kembali memberikan penghargaan Udin Award 2021 kepada wartawan Tempo Nurhadi. Koordinator Udin Award 2021 Musdalifah Fachri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (8/8/2021) menjelaskan, dewan juri berpendapat Nurhadi telah mengalami kekerasan fisik secara langsung dan kekerasan berlanjut karena aktivitas jurnalistiknya. "Kekerasan yang dialami Nurhadi terus berlanjut hingga sekarang karena hilangnya hak dia sebagai jurnalis untuk dapat beraktivitas menjalankan profesinya. Oleh karena itu, Nurhadi sampai saat ini masih berada dalam perlindungan LPSK," kata Musdalifah., sebagaimana dikutip dari Antara. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan untuk tetap melindungi Nurhadi karena tersangka pelaku kekerasan yang berasal dari kepolisian Surabaya belum juga ditahan. Nurhadi dinilai masih berada dalam ancaman kekerasan. Ia menegaskan, Udin Award sebagai upaya untuk mendorong kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Udin Award diambil dari nama panggilan wartawan harian Bernas Fuad Muhammad Syafruddin yang meninggal pada tanggal 16 Agustus 1996 di Yogyakarta. Udin dianiaya orang tidak dikenal karena pemberitaan yang ditulisnya pada tanggal 13 Agustus 1996. Tiga hari kemudian ia meninggal dunia. Sampai saat ini, kasusnya tidak tuntas diusut. Pembunuh Udin masih berkeliaran. Melalui Udin Award, AJI ingin memberikan penghargaan kepada jurnalis maupun kelompok jurnalis profesional. Selain itu, mereka yang memiliki dedikasi pada dunia jurnalistik, serta menjadi korban kekerasan, baik fisik atau psikis karena terkait langsung dengan aktivitas jurnalistiknya. Dewan juri menyatakan, Udin Award 2021 harus menjadi pengingat bahwa aparat penegak hukum sebagai kelompok yang memiliki otoritas masih menjadi bagian dari pelaku kekerasan terhadap jurnalis. "Penghargaan Udin Award 2021 harus menjadi pengingat bahwa penegakan hukum atas kasus kekerasan terhadap jurnalis masih kerap diintervensi sehingga seorang jurnalis yang menjadi korban justru mengalami kekerasan berlanjut," kata Latifah Anum Siregar, juri Udin Award 2021. Dewan juri berharap penghargaan Udin Award 2021 bagi Nurhadi harus mampu memaksa aparat penegak hukum supaya sungguh-sungguh memperhatikan masalah kekerasan terhadap jurnalis. Juga diharapkan serius menjalankan proses hukum terhadap para pelakunya, yang merupakan anggota kepolisian. "Kami harus terus berjuang untuk kemerdekaan pers serta memenuhi hak warga negara supaya mendapatkan informasi. Kami harus terus berjuang agar menghentikan kekerasan terhadap jurnalis, dan memperjuangkan keadilan bagi jurnalis yang menjadi korban kekerasan," kata perempuan aktivis pembela Hak Azasi Manuasia di Papua tersebut. Dua juri lainnya, Ade Wahyudin dan Aryo Wisanggeni menjelaskan, integritas dan profesionalitas kandidat menjadi kunci penilaian untuk penghargaan Udin Award 2021. Keduanya menilai, Nurhadi memenuhi semua kriteria ini. Sewaktu menerima kekerasan fisik, Nurhadi cukup kuat dan tidak mudah dinegosiasi dengan tawaran uang atau isu lain. Beberapa liputan investigasi yang dikerjakan Nurhadi memperlihatkan dirinya gigih untuk memperoleh informasi secara independen dan profesional. Selain itu, laporan investigasinya memiliki dampak yang kuat untuk publik. Pada tahun 2019, Nurhadi melakukan liputan investigasi terkait dengan pengelolaan limbah B3 di markas militer Surabaya. Dia mendapatkan ancaman kekerasan, tetapi tetap konsisten menjadi jurnalis profesional. Dewan juri menilai Nurhadi memiliki komitmen tinggi dalam bekerja secara profesional sehingga mampu menginspirasi publik guna mengawal pers yang bebas dan independen. Penghargaan Udin Award 2021 melalui proses sekitar 3 pekan, sejak 1 Juli sampai 23 Juli 2021. Panitia mengirimkan surat kepada lebih 30 AJI kota dan lembaga-lembaga mitra AJI supaya dapat mengirimkan usulan nama kandidat Udin Award 2021. Panitia menerima lima usulan nama kandidat penerima Udin Award 2021. Lima nominator tersebut diusulkan oleh 3 AJI kota, yaitu AJI Surabaya, AJI Balikpapan, dan AJI Medan. (MD).
PLN Jawa Barat Gandeng Pengembang Perumahan Sediakan Kompor Listrik
Bandung, FNN - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat (Jabar) melalui PLN UP3 Gunung Putri (GPI) berkolaborasi dengan pengembang perumahan Citra Sentul Raya menerapkan perumahan eco green living melalui penyediaan kompor listrik di setiap rumah. "Realisasi atas kolaborasi ini merupakan yang pertama di PLN UID Jawa Barat. Selain itu, kolaborasi tersebut juga dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional serta membangun energi bersih di Jawa Barat," kata Manager PLN UP3 GPI Dini Sulistyawati dalam siaran pers, Ahad, 08 Agustus 2021. Dini menjelaskan, sinergi tersebut selaras dengan program pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, yaitu konversi kompor gas ke kompor listrik. Menurut dia, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Sebab, mengubah penggunaan energi berbasis impor menjadi energi berbasis lokal. Apalagi, elpiji atau gas yang dikonsusi masyarakat sebagian besar masih impor, sementara listrik adalah energi berbasis lokal. "Salah satu langkah mempercepat pencapaian target penggunaan kompor listrik di sektor rumah tangga yaitu melalui konsep perumahan eco green living. Para penghuninya diajak hidup dengan memanfaatkan energi listrik sebagai penggerak kehidupan sehari-hari. Konsep tersebut sangat bermanfaat, dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat, asri, dan nyaman, serta hidup yang lebih produktif," katanya sebagaimana dikutip dari Antara. Dini menjelaskan, ada banyak keuntungan yang diperoleh dengan memakai kompor listrik. Kompor listrik memiliki keunggulan lebih aman karena tidak menggunakan gas dan tidak ada bara api. Selain itu, hemat karena biayanya 20 persen lebih murah, praktis karena pengguna dapat mengatur daya dan durasi memasak. Juga ramah lingkungan, karena tidak mengeluarkan emisi seperti kompor gas, serta sangat gaya. Sedangkan GM Cosntruction & Operational Citra Sentul Raya Gusti M Priyono menuturkan, perumahan dengan fasilitas kompor listrik dapat memberikan kenyamanan bagi penghuni dan terus berkolaborasi baik dengan PLN. (MD).
Indonesia Berada di Peringkat ke-55 Olimpiade Tokyo
Jakarta, FNN - Indonesia finis di peringkat ke-55 dengan perolehan lima medali, terdiri atas satu emas, satu perak dan tiga perunggu pada hari terakhir Olimpiade Tokyo 2020, Minggu, 8 Agustus 2021. Indonesia, yang sudah mengakhiri perjuangannya di Tokyo sejak 2 Agustus, berada di posisi kedua terbaik di antara negara-negara Asia Tenggara, di bawah Filipina yang berada di peringkat ke-50 dengan raihan satu emas, dua perak dan satu perunggu, demikian catatan resmi Olimpiade. Sementara itu, Thailand finis di urutan ke-59 dengan satu emas dan satu perunggu, disusul Malaysia di posisi ke-74 dengan satu perak dan satu perunggu. Merah Putih sempat berada di posisi ke-35, peringkat tertingginya di Tokyo, pada 2 Agustus berkat raihan emas Greysia Polii/Apriyani Rahayu dan satu perunggu dari Anthony Sinisuka Ginting pada cabang bulu tangkis. Namun posisi Indonesia merosot hingga ke urutan ke-55 karena sudah tidak bisa menambah medali mengingat tidak ada lagi atlet Tanah Air yang berlaga di Tokyo sejak 2 Agustus. Sementara itu, negara-negara lain menambah pundi-pundi medalinya hingga hari terakhir Olimpiade. Sebagaimana dikutip dari Antara, pada Olimpiade 2016 Rio, Indonesia mengirimkan 28 atlet yang bertanding pada tujuh cabang olahraga dan finis di peringkat ke-46 dengan raihan satu medali emas dari cabang bulu tangkis serta dua perak dari angkat besi. Kontingen Merah Putih sebelumnya diberi target oleh pemerintah bisa mengalami peningkatan peringkat dari posisi ke-46 di Rio 2016 menjadi posisi ke-40 di Olimpiade 2020 Tokyo. (MD).
F-PKS Kembali Potong Gaji Anggota Bantu Warga Terdampak Corona
Jakarta, FNN - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, fraksinya kembali menginstruksikan pemotongan gaji anggota legislatifnya mulai dari pusat hingga daerah untuk membantu rakyat terpapar dan terdampak Covid-19. "Pemotongan ini berlaku untuk gaji bulan Agustus 2021. Sejak pandemi Covid-19, sudah kesekian kalinya Fraksi PKS memotong gaji anggotanya. Kali ini akan digunakan untuk pengadaan bantuan sosial dan disalurkan kepada rakyat terpapar Covid-19, antara lain dalam bentuk penyediaan paket sembako dan makanan bagi pasien isolasi mandiri," kata Jazuli dalam keterangannya, di Jakarta, Ahad, 8 Agustus 2021. Dia menjelaskan, lonjakan kasus pada gelombang kedua pandemi benar-benar "memukul" rakyat. Banyak korban jiwa, anak-anak menjadi yatim-piatu, keluarga kehilangan kepala keluarga dan anggotanya. Kondisi itu, menurut dia, pada akhirnya masyarakat tidak punya banyak pilihan, kecuali mengetatkan kembali aktivitas yang tentunya berdampak secara sosial dan ekonomi. Menurut Jazuli, banyak keluhan dari rakyat yang disampaikan maupun disaksikan langsung para anggota legislatif PKS tentang sulitnya kondisi dalam mengakses layanan kesehatan maupun bantuan sosial untuk menopang penghidupan. "Fraksi PKS di DPR terus mendesak pemerintah agar menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama. Sistem dan layanan kesehatan harus ditingkatkan. Bantuan sosial untuk rakyat harus merata berdasarkan basis data yang valid dan akurat," ujarnya. Dia menjelaskan, Dewan Pimpinan Pusat {DPP} PKS telah menginstruksikan struktur dan kader PKS untuk menghimpun bantuan sosial lebih besar lagi. Sebab, kenyataannya banyak rakyat yang kesulitan ekonomi dan tidak dapat mengakses bansos sehingga membutuhkan uluran tangan langsung. "Atas dasar itu, Fraksi PKS kembali memotong gaji anggotanya dari pusat hingga daerah. Hal itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas sosial, empati, dan gotong royong agar dapat membantu rakyat lebih luas lagi," katanya. Selain itu, dia mengaku bersyukur banyak elemen masyarakat, relawan, dan organisasi sosial yang menunjukkan solidaritas sosial pada saat pandemi Covid-19. Misalnya, membantu ambulans, oksigen, alat pelindung diri (APD), menyediakan makanan bagi pasien isolasi mandiri (isoman), hingga mengadakan rumah sakit lapangan/darurat. Jazuli menilai solidaritas sosial, empati, kepedulian, dan gotong royong itu benar-benar dibutuhkan di masa pandemi. Sebab, hal itu adalah karakter dan jati diri bangsa Indonesia. (MD).
Arab Saudi Terima Dua Juta Jamaah Umrah yang Sudah Divaksin
Kairo, FNN - Arab Saudi secara bertahap akan menerima permintaan jamaah dari luar negeri (LN) yang sudah divaksin untuk melakukan umrah mulai 9 Agustus. Menurut Antara, Ahad (8/8/2021). langkah itu diterapkan setelah Saudi sekitar satu setengah tahun tidak mengizinkan jamaah asing masuk ke wilayah kerajaan tersebut akibat pandemi Covid-19. Dengan peningkatan kapasitas dari 60.000 menjadi dua juta anggota jamaah per bulan, Mekkah dan Madinah akan mulai menyambut pengunjung luar negeri sambil tetap menerapkan langkah pencegahan Covid-19. Pejabat Kementerian Haji dan Umrah mengatakan, jamaah domestik dan luar negeri harus menyertakan sertifikat vaksinasi Ccived-19 resmi saat mengajukan permohonan untuk melakukan umrah. Jamaah penerima vaksin dari negara-negara yang dimasukkan Arab Saudi ke daftar larangan masuk harus dikarantina setibanya di bandara, menurut laporan tersebut. Umrah, yaitu ziarah ke dua situs paling suci umat Islam yang dilakukan sepanjang tahun, kembali dibuka pada Oktober tahun lalu bagi jamaah domestik. Kota Suci Mekkah dan Madinah untuk tahun kedua hanya mengizinkan orang-orang dari dalam negeri --dalam jumlah terbatas-- untuk mengikuti ibadah haji pada Juli. (MD)
Erick Tohir Menteri Payah
By M Rizal Fadillah RAMAI pemberitaan bahwa mantan terpidana kasus korupsi Emir Moeis ditetapkan oleh para pemegang saham menjadi Komisaris dari anak usaha BUMN PT Pupuk Iskandar Muda. Politisi PDIP ini diangkat pada bulan Februari 2021. Koruptor yang dijadikan Komisaris BUMN bukan saja tidak patut tapi juga melanggar asas good governance. Izedrik Emir Moeis dihukum 3 tahun penjara dan denda 150 Juta oleh PN Jakarta Pusat pada 14 April 2014 dalam kasus suap pemenangan tender PLTU Tarahan Lampung tahun 2004. Rekening Bank Century nya diisi dana USD 357 ribu hasil "hadiah" dari konsorsium Alstom Power Inc Amerika Serikat dan Marubeni Inc Jepang. Saat itu Emir menjadi Wakil Ketua Komisi Energi DPR. Pengangkatan mantan napi korupsi ini tentu bukan tanpa sepengetahuan Menteri BUMN sebab dalam Pasal 6 Permen BUMN No 04/MBU/2020 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN mengatur kemungkinan Tim Evaluasi menyampaikan hasil kepada Menteri BUMN. Untuk kesekian kalinya Menteri BUMN Erick Thohir menjadi sorotan atas pengangkatan Komisaris di lingkungan BUMN yang di bawah tanggungjawabnya. Sebelumnya adalah Abdi Negara Nurdin atau Abdee Slank yang diangkat menjadi Komisaris PT Telkom. Tim Sukses Jokowi yang pernah menjadi pemakai narkoba dan berfoto telanjang celana merosot menutup kemaluan ini diramaikan publik akan kepatutan dan kemampuannya. Lalu Ahok mantan Wakil Gubernurnya Jokowi di DKI, figur kontroversial yang mantan terpidana kasus penodaan Agama telah diangkat menjadi Komisaris Utama PT Pertamina. Demikian juga Erick Thohir menjadi "tertuduh" dari pelanggaran Peraturan Pemerintah No 68 tahun 2013 mengenai Statuta UI soal perangkapan jabatan Rektor UI Ari Kuncoro dengan Komisaris Bank BUMN. Semestinya Erick Thohir sebagai Menteri BUMN bertanggungjawab atas "kekacauan" pengangkatan Komisaris di berbagai BUMN ini. Asas kepantasan, kompetensi, dan integritas nampak diabaikan. Pertimbangan politik lebih dominan sejalan dengan politik bagi-bagi kekuasaan dan kekayaan Pak Jokowi. Mundur adalah pilihan terbaik untuk Erick Thohir. Namun sayangnya di negeri ini budaya malu dan salah sepertinya sudah tidak ada. Mundur menjadi tabu bahkan seperti sebuah dosa. Soal Emir Moeis yang kini mengemuka telah dikritisi MAKI yang meminta Erick untuk mencopot Emir. Namun semua tahu Erick Thohir butuh "petunjuk" Presiden dulu untuk ini. Tentu skeptis untuk terjadi pencopotan karena masalahnya Emir Moeis adalah kader PDIP yang menjadi bagian dari politik tawar menawar, tekan menekan serta sandera menyandera di lingkungan Istana. Suara publik akan menjadi angin lalu. KPK sudah meminta Emir Moeis untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Pejabat KPK menyatakan "Jabatan publik diisi oleh figur yang anti korupsi dan memiliki track record yang baik". Erick Thohir itu Menteri payah. Jokowi pun sebenarnya memang Presiden yang payah. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
DPR Minta Internal Kejaksaan Diperbaiki
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hinca Pandjaitan mendorong perbaikan di internal Kejaksaan RI agar lebih profesional dalam menyelesaikan perkara, khususnya setelah kasus pidana Pinangki Sirna Malasari atau Jaksa Pinangki. "Komisi III DPR RI mendorong perbaikan di tubuh Kejaksaan RI agar lebih profesional dalam menyelesaikan suatu perkara. Saat ada oknum dari Kejaksaan RI yang terbukti bersalah secara hukum, sudah menjadi kewajiban Kejaksaan RI untuk bertindak tegas," kata Hinca dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu. Hinca mengatakan pemecatan terhadap Pinangki terlambat karena kasus yang menimpa Pinangki saat dirinya menjabat sebagai jaksa telah divonis pada 14 Juni, sedangkan dia baru resmi dipecat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) pada 5 Agustus. "Meskipun dia dinyatakan dipecat, menurut hemat saya jelas keputusan ini terlambat," ucap-nya menegaskan. Argumentasi Kejaksaan RI memecat Pinangki menunggu status inkrah selama hampir dua bulan setelah vonis bersalah tersebut, menurut Hinca, sangat lamban. "Padahal jangka waktu untuk mengajukan kasasi hanya sebatas 14 hari. Maka secara normatif, seyogyanya keputusan pemecatan dengan tidak hormat tersebut sudah bisa dikeluarkan bulan Juli 2021," tutur-nya. Pemecatan Pinangki menimbulkan kesan tidak baik karena sebagian besar publik menganggap Kejaksaan baru memecat Pinangki setelah ada desakan keras dari masyarakat, katanya. "Peristiwa ini wajib dievaluasi. Bagaimana pun Kejaksaan RI adalah lembaga penegak hukum, sehingga mau tidak mau menjadi salah satu wajah penegakan hukum di Tanah Air," ujar Anggota Fraksi Demokrat tersebut. (sws)
POPULER
