ALL CATEGORY
Putra Nurdin Abdullah Dicecar Pembelian Jetski-Mesin Speedboat
Makassar, FNN - Sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi yang mendudukkan Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah menghadirkan salah seorang putranya, Fathul Fauzi Nurdin, untuk didengarkan keterangannya terkait pembelian dua unit Jetski dan mesin tempel kapal cepat (speedboat). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asri Irwan di Makassar, Kamis, mengatakan lima orang saksi dihadirkan untuk didengarkan keterangannya. Kelima saksi yang dihadirkan Wakil Ketua DPRD Makassar Eric Horas, Koordinator Teller Bank Mandiri Cabang Panakkukang Asriadi, Irham Samad dan Nurhidayah serta Fathul Fauzi Nurdin. Fathul Fauzi Nurdin menjawab pertanyaan JPU KPK terkait adanya pembelian dua unit jetski dan mesin tempel speedboat yang kemudian mendapatkan uang kembalian (cashback) sebesar Rp119 kita dari CV Jetski Safari Makassar. "Mengenai cashback itu, saya tidak tahu. Yang pasti cashback itu untuk dua unit jetski yang saya beli dan itu tidak ada kesepakatan apa-apa," ujarnya. Uang kembalian dari PT Jetski Makassar ditransfer oleh Irham Samad yang menjabat sebagai direktur pada CV Reso Utama. Irham Samad pun yang hadir dalam persidangan membenarkan adanya transaksi jual beli dua unit jetski itu sebesar Rp797 juta. "Kalau pembeliannya itu di akhir tahun 2020 pak dengan cara transfer dua kali. Pembelian pertama itu Rp349 juta dan kemudian pembelian berikutnya Rp448 juta," kata Irham Samad. Fathul mengungkapkan pembelian dua unit jetski itu untuk digunakan sebagai kendaraan operasional saat akan berkunjung ke pulau-pulau di Kota Makassar termasuk dengan mesin speedboat itu. "Akhir tahun 2020 itu saya diminta oleh ayahku agar dicarikan dua unit jetski kemudian saya hubungi pak Irham Samad selanjutnya terjadilah transaksi jual beli itu," terangnya. Ia mengaku jika uang sebesar Rp119 juta dan uang lainnya senilai Rp48 juta juga sudah disita oleh KPK sebagai barang bukti. Sebelumnya, Nurdin Abdullah didakwa telah menerima uang suap senilai 150.000 dolar Singapura (sekitar Rp1,596 miliar) dan Rp2,5 miliar dari terdakwa Agung Sucipto. Nurdin Abdullah selaku pejabat negara diduga menerima suap untuk memuluskan kontraktor Agung Sucipto dalam memenangkan proyek infrastruktur Jalan Palampang-Munte-Botolempangan poros Bulukumba-Sinjai, Sulawesi Selatan. (sws)
Luhut "Manipulasi" Indikator Kematian Covid!
Oleh: Mochamad Toha Data dari 510 Pemerintah Daerah menunjukkan, hingga 7 Agustus 2021, terdapat 124.790 warga meninggal dengan status positif Covid-19. Tapi jumlah kematian positif Covid-19 yang dipublikasikan pemerintah pusat pada tanggal yang sama hanya 105.598 orang. Artinya, Pemerintah Pusat memangkas 19.192 kematian karena positif Covid. LaporCovid menemukan ada lebih dari 19.000 kasus kematian akibat Covid-19 yang sudah dilaporkan oleh pemerintah kabupaten/kota namun tidak tercatat di data pemerintah pusat. “Artinya, antara data pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat, terdapat selisih 19.192 kematian,” ujar Analis Data LaporCovid-19, Said Fariz Hibban lewat keterangan tertulis, Rabu, 11 Agustus 2021. Menurutnya, bila dijabarkan 10 provinsi dengan selisih angka kematian positif terbesar, yakni Jawa Tengah (-9,662), Jawa Barat (-6,215), DI Jogjakarta (-889), Papua (-663), Kalimantan Barat (-643), Sumatera Utara (-616), Kalimantan Tengah (-301), Jawa Timur (-294), Banten (-140), dan Nusa Tenggara Barat (-112). Ditambah lagi, lanjut Said, data kematian yang selama ini dipublikasikan pemerintah belum mencakup kematian warga dengan status probable. Padahal, WHO merekomendasikan untuk menyertakan kasus probable sebagai kasus kematian akibat Covid-19. Berdasarkan data LaporCovid-19, akumulasi kematian probable di Indonesia setidaknya telah mencapai 26.326 jiwa. Jika kematian positif Covid-19 itu diakumulasikan dengan kematian probable, total kematian terkait pandemi di Indonesia telah mencapai 151.116 jiwa. Di sisi lain, ujar Said, jumlah kematian yang terjadi di luar rumah sakit belum tercatat secara baik dalam sistem pencatatan milik pemerintah. Padahal, berdasar data yang dikumpulkan tim LaporCovid-19, banyak warga yang meninggal saat menjalani isolasi mandiri di rumah atau tempat lain. Sejak awal Juni hingga 7 Agustus 2021, tim LaporCovid-19 mencatat sedikitnya 3.007 warga meninggal di luar rumah sakit. Jumlah kematian yang sesungguhnya bisa jadi jauh lebih banyak karena data itu baru berasal dari 108 kota/kabupaten di 25 provinsi. Saat ini, hanya satu provinsi, yakni DKI Jakarta, yang mempublikasikan data kematian warga ketika isolasi mandiri. Oleh karena itu, LaporCovid-19 mendesak pemerintah daerah lainnya untuk mempublikasikan data jumlah kematian warga saat isolasi mandiri. “Keterbukaan ini penting agar masyarakat makin memahami dampak pandemi Covid-19,” tutur Said. Menko Kemaritiman dan Investasi yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Luhut Binsar Panjaitan menghilangkan angka kematian dari indikator evaluasi Covid-19. Alasannya, sering terjadi kesalahan input data. Para epidiomolog menilai langkah ini berbahaya. Kuat dugaan dihapuskannya angka tersebut dengan maksud memoles angka agar tampak sukses menangani pandemi. Jangan sampai ada anggapan, penguasa biasa memang ngawur dan suka-suka. Juru Bicara Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, menjelaskan perihal tidak dimasukkannya angka kematian dalam asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dikeluarkannya indikator itu karena adanya input data yang belum diperbarui dan merupakan angka kematian dari akumulasi selama beberapa pekan sebelumnya. Pemerintah menemukan banyak angka kematian yang ditumpuk-tumpuk. Atau dicicil pelaporannya sehingga dilaporkan terlambat. Penghapusan indikator kematian ini menunjukkan, Pemerintah Pusat yang dikomandani Luhut Binsar Panjaitan tidak profesional dalam menjalankan tugas penanganan pandemi Covid-19. Manipulasi data dengan menghapus angka sebanyak 19.000 kasus kematian akibat Covid-19 yang sudah dilaporkan Pemda itu jelas mengindikasikan tidak adanya koordinasi antara Pusat dan Daerah. Pemerintah Pusat sesuai rencana, maunya tanggal itu angka kematian turun. Tapi, mungkin Luhut lupa tak perintahkan Daerah untuk ubah kembali ke angka riil kematian sebenarnya. Boleh jadi, angka kematian itu diperoleh bukan murni Covid, tapi komorbit juga. Begini, ketika Pemerintah akan memberlakukan PPKM Darurat, sebelumnya ada upaya untuk menambah angka kematian dengan mengikutkan pasien komorbit yang meninggal ini sebagai kematian akibat Covid-19. Makanya, angka kematian komorbit di daerah turun drastis, dan nyaris tidak ada sama sekali. Karena, angka ini dimasukkan sebagai angka kematian akibat Covid-19. Ini yang Pemerintah Daerah lakukan melalui Dinas Kesehatan. Sehingga, saat itu angka kematian akibat Covid-19 begitu tinggi, dan diberlakukanlah PPKM Darurat hingga PPKM Level-Levelan (2, 3, dan 4). Situasi mencekam! Ambulan hilir-mudik maraung-raung minta jalan. Malamnya, lampu PJU dipadamkan. Penyekatan terjadi di mana-mana di jalan-jalan protokol kota-kota besar seperti DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, dan lain-lain, termasuk penyekatan yang berlaku di perbatasan kota-kota besar tersebut. WHO pun menyorot penanganan Covid-19 di Indonesia. Pemerintah dinilai gagal menangani pandemi Covid-19. Laporan Mingguan Reuters, sejarah mencatat, pada 18 Juli adalah tanggal terburuk, dimana waktu itu tercatat 50.039 kasus baru dalam sehari. Arie Karimah, seorang Pharma-Excellent alumni ITB menyebut, dalam 7 hari terakhir, rata-rata penambahan kasus baru adalah 30.982 kasus setiap harinya. Atau: dari 10 ribu orang ada 8 yang terinfeksi. Total kasus: 3.749.446, kematian 112.198. Tampaknya, karena tidak mau dianggap gagal sebagai Komandan PPKM Level-Levelan itu, Luhut dan timnya berusaha menghapus indikator kematian akibat Covid-19. Maka, mereka memangkas 19.192 kasus kematian akibat Covid-19 yang dilaporkan 510 daerah. Indikator kematian akibat Covid-19 memang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Akan dibuat melesat naik atau menukik turun, tinggal mainkan data saja. Seperti yang terjadi saat akan diberlakukannya PPKM akhir Januari 2021 hingga PPKM Level-Levelan. Pasien meninggal karena ada penyakit bawaan alias comorbit pun dimasukkan sebagai pasien Covid-19. Apa yang terjadi kemudian? Pada pertengahan Juni 2021 lalu, ratusan makam di TPU Cikadut, Kota Bandung, Jawa Barat dibongkar setelah diketahui lebih dari 700 jenazah yang dimakamkan secara prosedur Covid-19, ternyata tidak terpapar Virus Corona. Atas permintaan keluarga, sebanyak 196 makam akhirnya dibongkar. Dari total tersebut, 71 jenazah diantaranya dipindah ke luar Kota Bandung. Sementara 125 lainnya dipindah ke pemakaman keluarga atau TPU di Kota Bandung. Sebelumnya, lebih dari 700 jenazah di TPU Cikadut dimakamkan sesuai prosedur Covid-19, karena saat meninggal, hasil swab PCR mereka belum keluar. Karena itu, pihak RS langsung memasukkan jenazah tersebut dalam kategori indikasi terpapar Covid-19. Dalih Luhut Jubir Menko Marves, Jodi Mahardi, telah memastikan pemerintah bukan hendak menghapus indikator kematian dalam asesmen level PPKM. Pemerintah hanya akan merapikan terlebih dahulu data-data angka kematian Covid-19 yang selama ini menyebabkan distorsi. “Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian,” ucap Jodi, Rabu (11/8/2021). Ia menyebut kesalahan data indikator kematian ini terjadi karena ada keterlambatan laporan lantaran data yang menumpuk dan dicicil. Sehingga, kata dia, kondisi ini bisa menyebabkan penilaian yang kurang akurat terhadap level PPKM di suatu daerah. “Jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah,” dalihnya. Selama lebih dari 21 hari lalu, banyak kasus aktif yang juga tidak ter-update. Ia menyebut akhirnya pemerintah mengambil langkah untuk menghilangkan dahulu indikator kemarian untuk dilakukan perbaikan sehingga data bisa akurat. “Sedang dilakukan clean up (perapian) data, diturunkan tim khusus untuk ini. Nanti akan di-include (dimasukkan) indikator kematian ini jika data sudah rapi,” jelas Dodi. Jodi memastikan untuk sementara pemerintah masih menggunakan lima indikator lain untuk asesmen, yakni BOR (tingkat pemanfaatan tempat tidur), kasus konfirmasi, perawatan di RS, pelacakan (tracing), pengetesan (testing), dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (9/8/2021) menyebut telah mengeluarkan indikator kematian dalam menilai level PPKM di berbagai daerah. Alasannya, indikator kematian dianggap menimbulkan distorsi dalam penilaian level PPKM karena banyak input data yang tidak update dari berbagai daerah. Penulis adalah Wartawan FNN.co.id
Indonesia Harus Siap Hadapi Corona Sebagai Endemi
Jakarta, FNN - Walikota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah mengatakan Indonesia harus bersiap menghadapi Covid-19 sebagai endemi. "Kita harus menyiapkan Bangsa Indonesia di mana pandemi Covid-19 ini sebentar lagi jadi endemi. Oleh karena itu, kerja sama harus lebih ditingkatkan," kata Arief dalam webinar acara pembukaan sentra vaksinasi "Bersama Bantu Indonesia Sehat" pada Kamis, 12 Agustus 2021. Oleh sebab itu, menurut dia, selain gerakan kolaborasi mendistribusikan vaksinasi bersama, dibutuhkan tindakan yang lebih nyata. "Selain vaksinasi, saya harap pihak perbankan juga bisa membantu masyarakat yang secara sosial juga ikut terdampak. Sekarang pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua sudah positif dua persen sehingga menimbulkan optimisme pemerintah daerah mendorong masyarakat untuk terus beraktivitas di tengah pandemi." katanya. Hari ini Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia mendukung inisiatif yang dilakukan oleh PT Bank Aladin Syariah Tbk. (Bank Aladin), PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (Alfamart), dan PT Media Dokter Investama (Halodoc) yang membuka sentra vaksinasi massal di area Kota Tangerang, Banten. "OJK bersama dengan Bank Indonesia saat ini tengah mendorong akselerasi penyaluran vaksin Covid-19 di seluruh Indonesia dengan target penyaluran sebesar 10 juta (anggota) masyarakat pada akhir bulan Desember 2021," kata Kepala OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten, Dhani Gunawan Idat. Program percepatan vaksinasi yang dikoordinir oleh OJK-BI bersama Industri Jasa Keuangan tersebut diharapkan mampu menciptakan kekebalan komunal (herd immunity) yang mendukung mobilitas masyarakat sehingga perekonomian dapat kembali bergerak. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Onny Widjanarko mengatakan, seluruh pihak perlu aktif dalam berkolaborasi untuk membantu usaha pemerintah menangani pandemi Covid-19. "Aksi kolektif dan kolaborasi pemerintah, industri, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka perluasan dan percepatan vaksinasi, diyakini turut membangun motivasi dan kepercayaan dunia usaha dan masyarakat untuk mempercepat mewujudkan terbentuknya ketahanan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional," kata Onny, sebagaimana dikutip dari Antara. Onny mengatakan, pihaknya akan terus mendukung dan mendorong program percepatan vaksinasi untuk mempercepat kekebalan tubuh masyarakat agar pemulihan ekonomi nasional dapat segera terwujud. "OJK dan BI akan terus bersama industri untuk mendorong dan mendukung kegiatan vaksinasi ini dapat diperluas dan semakin terjangkau masyarakat umum di manapun tempatnya," kata dia. Sentra vaksinasi hasil kolaborasi Bank Aladin, Alfamart dan Halodoc akan memberikan vaksin untuk 5.000 orang di area Tangerang. Lokasi dari sentra vaksinasi tersebut berada di Alfa Tower (Alam Sutera) dan Alfa DC (Balaraja). Dilakukan serentak pada 12-15 Agustus 2021 vaksin dosis pertama dan bulan September 2021 dosis kedua. Jumlah penerima vaksinasi di Tangerang kini mencapai 670.00. Angka itu menjadikannya yang tertinggi kedua di seluruh Jabodetabek dan pertama di Provinsi Banten. "Tetapi, itu bukan jaminan bahwa masyarakat akan aman dari pandemi Covid-19. Oleh karena itu, kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar seiring dengan pelaksanaan 3T (tracking, tracing dan testing)," kata Arief. (MD).
Menteri LHK Dorong Bank Sampah Jalankan Fungsi Edukasi
Jakarta, FNN - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengharapkan agar bank sampah dapat juga menjalankan peran melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah. "Apabila sebelumnya bank sampah hanya fokus pada kegiatan menabung sampah untuk mendapat nilai ekonomi saja, sekarang diharapkan bank sampah dapat menekankan fungsinya pada edukasi masyarakat," ujar Siti saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bank Sampah ke-6, dipantau virtual dari Jakarta, Kamis, 12 Agustus 2021. Menteri Siti mengharapkan, bank sampah dapat mendorong perubahan perilaku sambil tetap meningkatkan kegiatan produktif dalam prinsip-prinsip ekonomi sirkular. Dengan adanya aturan yang mendukung pemberdayaan bank sampah diharapkan pemerintah pusat dan daerah serta swasta dapat mengoptimalkan sumber pendanaan yang ada sebagai bentuk dukungan operasionalnya. Siti menegaskan, bank sampah tidak dapat berjuang sendiri dalam pelaksanaan fungsinya. Oleh karena itu, agenda kemitraan juga menjadi penting. Keberadaan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) diharapkan dapat menjadi salah satu sumbernya. Untuk itu, dia mengajak untuk mendorong pengembangan kapasitas elemen bangsa yang ada sekarang bagi kemajuan bank sampah agar bermanfaat bagi pelaku dan masyarakat sekitarnya. Hal itu penting mengingat peran bank sampah dalam pelaksanaan ekonomi sirkular dan perannya untuk mendukung industri daur ulang dan dunia usaha dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku di dalam negeri. Dikutip dari Antara, kini terdapat 11.566 unit bank sampah yang tersebar di 363 kabupaten/kota di Indonesia. Angka itu memperlihatkan penambahan sekitar 3.500 unit sejak 2016. "Pemerintah dan pemda dengan rambu-rambu governing prosedur yang tepat sebagai suatu negara dan dengan sistem pemerintahan yang ada harus mendukung dan memfasilitasi upaya kolaboratif ini antara bank sampah dan para pihak," demikian Siti.* (MD).
Tangkap dan Adili Luhut
Jika benar dan tidak ada rekayasa baik narasi, suara maupun gambar di video yang berdurasi 59, yang telah beredar di medsos, atas nama agama, bangsa dan negara, LBP harus ditangkap, diadili dan dipidanakan, karena esensi dari ucapan Luhut, benar benar telah membuat gaduh dan menyesatkan bangsa Indonesia terutama terhadap ajaran agama Islam. Oleh Sugengwaras NAMUN saya belum yakin apakah ini asli suara Luhut, yang murni dan utuh narasi keseluruhannya, karena bisa saja dalam situasi dan kondisi negara kita yang sedang sulit diterjemahkan ini, dijadikan peluang dan kesempatan dalam kesempitan untuk memperparah carut marutnya NKRI Demi Allah, ini sudah semakin keterlaluan, ketika sebelumnya Menag memgumumkan ditundanya libur Tahun Baru Islam yang dikenakan satu hari kemudian dengan alasan pembenaran. Bagi saya pribadi, ini Menag Koplak, yang tidak berpikir utuh tentang Islam, bahwa jatuhnya hari dan tanggal pasti ada relevansinya dengan acara acara spiritual ibadah keagamaan. Tampaknya Menag ini tidak paham dan tidak menghayati makna yang tersirat terkait keagamaan yang membimbing, membentuk dan menyiapkan akhlaq manusia yang beriman dan bertaqwa. Untuk LBP maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, anda sebagai non-muslim, anda tidak boleh gegabah, ngawur dan abai terhadap Alqur'an, hadist, itjma dan kias, yang merupakan sumber pedoman, tingkatan dan tahapan dalam mengambil solusi terkait implementasi ajaran islam. Saya sebagai umat Islam, masih menghormati dan memaklumi, karena anda non-muslim yang tidak memahami ajaran Islam secara utuh, namun hendaknya anda terlebih dulu dengan stakeholder keagamaan Islam untuk konsultasi dan koordinasi agar tidak membuat perbuatan tidak menyenangkan kepada umat Islam. Oleh karenanya, jika ternyata apa yang tersurat di video tersebut asli dan benar adanya, sebaiknya anda menyampaikan permohonan maaf kepada umat Islam atas kekhilafan tersebut. Sebaliknya kepada seluruh umat islam, saya mengimbau untuk peka dan peduli serta waspada terhadap perkembangan khususnya terkait aturan aturan untuk kegiatan keagamaan Islam yang terasa semakin ke depan semakin mencurigakan dan mengkhawatirkan, serta tidak mudah terjebak dan hanyut atas jebakan-jebakan yang menyesatkan yang berpotensi rentannya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebagai umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia, selayaknya kita meneladani kepada umat yang lain, bahwa Islam lRahmatan Lil Alamiin, yang bisa hidup harmonis dan saling menghormati terhadap sesama yang berbeda tanpa meninggalkan keyakinan sendiri. Juga umat Islam yang mayoritas ini, harus punya harga diri yang konsisten dan konsekuen, serta tidak tinggal diam, manakala ajaran islam disepelekan dan dihinakan. Juga kepada TNI POLRI, saya yakin dan mengingatkan, hendaknya TNI POLRI yang punya peran sangat strategis terhadap NKRI ini benar-benar konsisten dan konsekuen terhadap NKRI dan bukan mengabdi kepada segelintir pejabat atau penguasa saja. Semoga di bawah kepeloporan TNI POLRI, NKRI kondusif dan sejahtera. Penulis Purrnawirawan TNI AD
Taliban Bisa Rebut Kabul Dalam Waktu 90 Hari
Washington/Kabul, FNN - Milisi Taliban dapat merebut ibu kota Afghanistan, Kabul, dalam waktu 90 hari. Hal itu bisa terjadi setelah mereka bangkit kembali dan membuat lebih banyak kemajuan di seluruh negeri. Pejabat pertahanan AS, yang berbicara kepada Reuters dengan syarat anonim pada Rabu (11/8), mengatakan penilaian baru tentang berapa lama Kabul dapat bertahan adalah hasil dari kemajuan cepat Taliban setelah pasukan asing pimpinan AS pergi. "Tetapi itu bukan kesimpulan yang sudah pasti," tambah pejabat itu. Ia berpendapat, pasukan keamanan Afghanistan dapat membalikkan momentum dengan melakukan lebih banyak perlawanan. "Kelompok Taliban sekarang menguasai 65 persen wilayah Afghanistan. Mereka akan mengambil alih 11 ibu kota provinsi," kata seorang pejabat senior Uni Eropa, Selasa (10/8) sebagaimana dikutip dari Antara. Faizabad, di provinsi timur laut Badakhshan, pada Rabu menjadi ibu kota provinsi kedelapan yang direbut oleh Taliban. "Pertempuran sangat intens di kota Kandahar," kata seorang dokter yang berbasis di provinsi Kandahar selatan. Kandahar menerima sejumlah mayat pasukan Afghanistan dan beberapa Taliban yang terluka. "Semua pintu gerbang ke Kabul, terletak di lembah yang dikelilingi oleh pegunungan, dipenuhi warga sipil yang melarikan diri dari kekerasan", kata sumber keamanan negara Barat. Sulit untuk mengatakan apakah kelompok Taliban juga berhasil melewatinya. "Ketakutannya adalah pelaku bom bunuh diri memasuki markas diplomatik untuk menakut-nakuti, menyerang, dan memastikan semua orang pergi secepat mungkin," katanya. Taliban ingin mengalahkan pemerintah yang didukung AS dan menerapkan kembali hukum Islam yang ketat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price mengatakan, serangan itu bertentangan dengan semangat kesepakatan 2020. Taliban berkomitmen untuk melakukan pembicaraan tentang kesepakatan damai yang akan mengarah pada "gencatan senjata permanen dan komprehensif," kata Price pada Rabu. "Semua indikasi setidaknya menunjukkan Taliban malah mengejar kemenangan di medan perang. "Menyerang ibu kota provinsi dan menargetkan warga sipil tidak sesuai dengan semangat kesepakatan," katanya. PBB mengatakan, lebih dari 1.000 warga sipil tewas dalam sebulan terakhir. Sedangkan Komite Internasional Palang Merah mengatakan, sejak 1 Agustus sekitar 4.042 orang yang terluka telah dirawat di 15 fasilitas kesehatan. Taliban membantah menargetkan atau membunuh warga sipil dan menyerukan penyelidikan independen. Kelompok itu "tidak menargetkan warga sipil atau rumah mereka di wilayah mana pun. Melainkan operasi telah dilakukan dengan sangat presisi dan hati-hati," kata juru bicara Taliban Suhail Shaheen dalam sebuah pernyataan pada Rabu. Pembicaraan Damai Lepasnya Faizabad ke tangan Taliban merupakan kemunduran terbaru bagi pemerintahan Presiden Ashraf Ghani. Ia terbang ke Mazar-i-Sharif, mengumpulkan panglima perang guna mempertahankan kota terbesar di utara itu saat pasukan Taliban semakin mendekat. Selama bertahun-tahun Ghani mengesampingkan para panglima perang saat dia mencoba memproyeksikan otoritas pemerintah pusatnya atas provinsi-provinsi yang bandel. Presiden AS Joe Biden, pada Selasa. mengatakan, dia tidak menyesali keputusannya menarik mundur pasukan AS dari Afghanistan. Ia mendesak para pemimpin Afghanistan supaya memperjuangkan tanah air mereka. Washington telah menghabiskan lebih dari 1 triliun dolar AS selama 20 tahun dan kehilangan ribuan tentaranya. "Washington terus memberikan dukungan serangan udara, makanan, peralatan, dan gaji yang signifikan kepada pasukan Afghanistan," katanya. Afghanistan "perlu menentukan ... apakah mereka memiliki kemauan politik melawan. Apakah mereka memiliki kemampuan untuk bersatu," kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki. (MD).
Didakwa Terima Suap Wali Kota Cimahi Nonaktif Dituntut Tujuh Tahun Penjara
Bandung, FNN - Wali Kota Cimahi, Jawa Barat, nonaktif Ajay M Priyatna dituntut tujuh tahun penjara karena diduga menerima suap guna memuluskan izin proyek rumah sakit di kota tersebut. Tuntutan tujuh tahun penjara tersebut disampaikan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Nugraha, di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Kamis (12/8). Ajay dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi sesuai dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana dan Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. "Meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara dengan denda sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan," kata jaksa Budi Nugraha sebagaimana dikutip dari Antara. JPU KPK menyebutkan hal yang memberatkan hukuman karena Ajay tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas praktik korupsi selaku aparatur negara. Kemudian hal yang meringankan hukuman Ajay karena belum pernah terjerat hukum maupun dihukum dari perkara apa pun. Dalam dakwaan jaksa, Ajay diduga menerima sejumlah uang suap secara bertahap dari pemilik Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Bunda, Hutama Yonathan melalui sejumlah orang maupun pengusaha proyek. Pemberian itu dilakukan secara bertahap sejak Mei hingga November 2020. Ajay didakwa menerima uang suap sebesar Rp 1.661.250.000 guna memuluskan izin proyek RSU Kasih Bunda. KPK menyatakan perbuatan Ajay bertentangan dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ajay telah ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka sejak 28 November 2020. (MD).
Kementan Setujui Bawang Merah Sumbu Marapi Jadi Varietas Unggul Lokal
Batusangkar, FNN - Kementerian Pertanian (Kementan) menyetujui varietas bawang merah Sumbu Marapi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, menjadi varietas unggul lokal. "Dengan hadirnya varietas ini menjadi pilihan bagi masyarakat, tidak hanya warga Tanah Datar tetapi juga masyarakat di luar Tanah Datar untuk dikembangkan," kata Kepala Dinas Pertanian Tanah Datar Yulfiardi di Batusangkar, Kamis. Ia mengatakan varietas bawang merah Sumbu Marapi memperoleh tanda daftar varietas dari Kementan tidak terlepas dari kerja sama dan kerja keras semua pihak terutama tim peneliti. Ia mengucapkan terima kasih kepada jajaran dari Dinas Pertanian serta dukungan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Sumatera Barat "Setelah didaftarkan pada 21 Juni lalu akhirnya tanaman bawang merah varietas Sumbu Marapi dinyatakan sudah terdaftar sebagai varietas lokal pada 2 Agustus 2021 kemarin," katanya. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Tanah Datar Sri Mulyani mengatakan varietas bawang merah Sumbu Marapi memiliki keunggulan produktivitas yang lebih tinggi, di antaranya umbi dari bawang merah varietas Sumbu Marapi muncul ke permukaan tanah dan bertingkat-tingkat dengan diameter umbi 1,7 sampai 2,5 mm. Setiap rumpun dari bawang merah varietas Sumbu Marapu mencapai 15 sampai 25 umbi dengan berat per rumpun 130 sampai 180 gram dengan umur panen 73 sampai 75 hari setelah tanam. Dengan telah diterbitkannya tanda daftar dari Kementan maka Sumatera Barat memiliki dua pilihan varietas bawang bersertifikat yakni varietas SS Sakato dan varietas Sumbu Marapi. (mth)
KPK Panggil Tujuh Saksi Terkait Kasus Pajak
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, memanggil tujuh saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 di Direktorat Jenderal Pajak. Mereka dijadwalkan diperiksa untuk tersangka mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji (APA) dan kawan-kawan. Pemeriksaan digelar di Gedung KPK, Jakarta. "Hari ini, pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 di Direktorat Jenderal Pajak dengan tersangka APA dan kawan-kawan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Tujuh saksi, yakni empat pegawai negeri sipil (PNS) masing-masing Alfred Simanjuntak, Atik Djauhari, Muh Tunjung Nugroho, Wawan Ridwan, Ian Setya Mulyawan selaku mantan pegawai PT Jhonlin Baratama, pegawai Foresight Consulting Naufal Binnur, dan perwakilan staf keuangan Direktorat Jenderal Pajak. KPK pada 4 Mei 2021 telah menetapkan enam tersangka kasus tersebut. Sebagai penerima, yaitu Angin dan mantan Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani (DR). Sedangkan sebagai pemberi, yakni kuasa wajib pajak Veronika Lindawati (VL) serta tiga konsultan pajak masing-masing Ryan Ahmad Ronas (RAR), Aulia Imran Maghribi (AIM), dan Agus Susetyo (AS). Dalam konstruksi perkara, KPK menduga Angin dan Dadan menyetujui, memerintahkan, dan mengakomodir jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan dari wajib pajak atau pihak yang mewakili wajib pajak. Keduanya diduga menerima suap puluhan miliar terkait pemeriksaan pajak terhadap tiga wajib pajak, yaitu PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016, PT Bank PAN Indonesia Tbk untuk tahun pajak 2016, dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017. Ada pun rinciannya, yakni pada Januari-Februari 2018 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp15 miliar diserahkan oleh Ryan dan Aulia sebagai perwakilan PT Gunung Madu Plantations. Pertengahan tahun 2018 sebesar 500 ribu dolar Singapura yang diserahkan oleh Veronika sebagai perwakilan PT Bank PAN Indonesia Tbk dari total komitmen sebesar Rp25 miliar. Selanjutnya, dalam kurun waktu Juli-September 2019 sebesar total 3 juta dolar Singapura diserahkan oleh Agus sebagai perwakilan PT Jhonlin Baratama. Atas perbuatannya, Angin dan Dadan sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan empat tersangka lainnya sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (mth)
Ayo ke Pasar Rakyat Karena tidak Perlu Syarat Vaksin
Jakarta, FNN - Masyarakat yang ingin berbelanja ke pasar rakyat atau pasar tradisional tidak membutuhkan syarat vaksin dan swab Antigen dalam uji-coba pembukaan pusat perbelanjaan dan mal yang berlangsung mulai 10 sampai 16 Agustus 2021. Persyaratan vaksin dan swab Antigen hanya berlaku kepada pengunjung, pedagang dan para pegawai di pusat perbelanjaan dan mal. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (12/8). Syarat ke pasar tradisional cukup mematuhi protokel kesehatan (prokes). Syarat ini juga wajib bagi pengunjung, pedagang dan pegawai pusat perbelanjaan dan mal. "Implementasi protokol kesehatan tetap perlu dilakukan ketika masyarakat pergi ke pasar rakyat, kendati tidak membutuhkan syarat vaksin dan swab Antigen. Di pasar rakyat, syarat vaksinasi dan Antigen dimungkinkan untuk tidak diterapkan. Hal ini karena pasar rakyat adalah tempat menjual barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari," katanya sebagaimana dikutip dari Antara. Selain itu, situasi di pasar rakyat berbeda dengan pusat perbelanjaan dan mal. Bedanya, sebagian besar pasar rakyat berada di ruang terbuka dengan sistem sirkulasi udara alami yang risiko penularannya tidak setinggi area pusat perbelanjaan yang berada di ruang tertutup berpendingin udara. Namun, tegas Oke, para pengunjung dan penjual di pasar rakyat juga wajib menerapkan prokes lainnya seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer. “Hal ini bertujuan mencegah penularan dan menjaga kesehatan para pengunjung dan penjual. Kuncinya, penerapan prokes secara disiplin,” kata Oke. Meski demikian, lanjut Oke, pada beberapa fasilitas publik yang tertutup dan menggunakan pendingin udara (AC) juga diberlakukan persyaratan khusus. Di wilayah DKI Jakarta, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 966 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019, bagi para pengunjung beberapa fasilitas publik yang tertutup dan menggunakan pendingin udara juga harus menunjukkan bukti vaksin. Oke berharap setiap pihak yang terlibat dalam usaha di pusat perbelanjaan maupun pasar rakyat dapat terus menerapkan prokes dengan kesadaran yang tinggi. “Dengan penerapan prokes, diharapkan penularan Covid-19 dapat dicegah, ekonomi rakyat berjalan, dan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat terpenuhi,” kata Oke. Oke menyampaikan Kemendag akan melakukan evaluasi dari pelaksanaan uji coba tersebut. "Hasil evaluasi dari uji coba itu kemudian akan menjadi dasar mengambil kebijakan selanjutnya,” ujar Oke. (MD).
POPULER
