ALL CATEGORY
Perkiraan Investasi di Jawa Barat Selatan Rp 7.9 Triliun
Bandung, FNN - Provinsi Jawa Barat (Jabar) tidak saja mengembangkan wilayah bagian Utara. Akan tetapi, juga Selatan sebagai prioritas pembangunan jangka menengah dan panjang, dengan total proyek investasi diperkirakan mencapai Rp 7,9 trillun. "Investasi menjadi salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi Jabar yang pada triwulan II 2021 mencapai 6,13 persen," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat pembukaan Infrastruktur Forum - Road to West Java Investment Summit 2021 yang diselenggarakan Bank Indonesia dan Universitas Padjadjaran di Kota Bandung, Sabtu, 14 Agustus 2021. Dia mengatakan, selama lima tahun terakhir investasi memberikan kontribusi rata- rata 24 persen pada pertumbuhan ekonomi total. Tercatat, pada semester I/2021 realisasi investasi di Jabar Rp 72,46 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp 57,89 triliun. Realisasi investasi tersebut merupakan yang terbesar secara nasional, meskipun di sisi lain masih terdapat potensi risiko ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Jabar Herawanto mengatakan Jabar menjadi bagian penting pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Jabar satu dari tiga provinsi paling kompetitif di Indonesia. Menurut dia setidaknya ada tigafaktor pendorong pada 2020, yaitu daya tarik investasi asing langsung (FDI), ketersediaan infrastruktur fisik, serta ketersediaan SDM melimpah. Infrastruktur transportasi seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandar udara Jabar juga sangat mendukung konektivitas wilayah yang memudahkan lalu lintas logistik barang. Konektivitas jadi salah satu pertimbangan investasi. "Kesiapan infrastruktur yang menghubungkan Jabar bagian Utara dan Selatan merupakan poin penting untuk menarik minat investor di tahun-tahun mendatang mengingat potensi yang ada di kedua wilayah tersebut," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara. Di bagian Selatan, ada potensi pariwisata sebagai sumber penghasil devisa yang tinggi. Kemudian potensi pertanian, kelautan, dan perikanan dapat membantu penyediaan pangan strategis untuk pengendalian inflasi. Menurutnya, pengembangannya perlu didukung oleh sarana infrastruktur seperti jalan tol Bandung — Tasikmalaya — Cilacap (Baticap), Jalur Tengah Selatan (TS), moda transportasi, pengairan dan irigasi, air minum dan sanitasi, pariwisata, serta kelautan dan perikanan yang memadai. Herawanto menyampaikan rekomendasi untuk mendukung pengembangan investasi di Jabar selatan yakni diversifikasi sumber pembiayaan, penguatan sinergi antarstakeholders, dan pengelolaan ekonomi kawasan konservasi berbasis teknologi. Acara Infrastruktur Forum menjadi awal dari rangkaian menuju West Java Investment Summit (WJIS) 2021 yang rencananya akan digelar 19 Agustus mendatang, dan puncak Oktober 2021. WJIS 2021 kembali akan hadir sebagai event bergengsi untuk memperkenalkan proyek investasi unggulan Jabar, mempertemukan dengan investor potensial, sekaligus sebagai event sinergi. WJIS diselenggarakan atas kolaborasi Bank Indonesia bersama dengan Pemda Provinsi Jabar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta seluruh stakeholders terkait. (MD).
Tiga Komoditas Unggulan Lampung Jadi Sasaran Ekspor
Bandarlampung, FNN - Kepala Balai Karantina Pertanian Lampung M Jumadh, mengatakan ada tiga komoditas unggulan di Lampung yang menjadi sasaran ekspor dalam gerakan "Merdeka Ekspor" menyambut HUT ke-76 Kemerdekaan RI. "Untuk Lampung yang kita ekspor pada 'Merdeka Ekspor', yakni komoditas unggulan seperti kopi, nanas, dan lada," kata Jumadh, di Bandarlampung, Sabtu. Namun begitu, ia mengatakan selama periode Agustus 2021 Provinsi Lampung tercatat telah mengekspor produk pertanian dari berbagai sub sektor seperti perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, dan jenis lainnya. "Dari berbagai ekspor komoditas pertanian di Lampung tersebut nilai ekspor pada Agustus ini mencapai Rp660,5 miliar," kata dia. Bahkan, lanjut dia, berdasarkan volume dan nilai yang dilaporkan Menteri Pertanian ke Presiden, nilai ekspor Lampung masuk urutan ke 4 dari 17 pintu pengeluaran ekspor. "Untuk sementara pangsa pasar ekspor komoditas Lampung sejauh ini yang terbesar berada di China dan Amerika," kata dia. Jumadh menjelaskan, berdasarkan data Indonesia Quarantine Full Automation System (IQFAST) pada tahun 2020 ekspor pertanian Provinsi Lampung mencapai Rp10,7 triliun, naik 20,6 persen dari periode sebelumnya yaitu Rp8,25 triliun. Sedangkan, pada semester pertama tahun 2021 ekspor pertanian Lampung telah mencapai Rp5,6 triliun atau naik sebesar 32,14 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, yang mencapai Rp3,8 triliun. "Peningkatan ekspor pertanian Lampung butuh usaha bersama. Bersinergi menjadi kunci utama membawa produk pertanian Lampung ke pasar Internasional," kata dia. (mth)
Menko Airlangga Pastikan Perlindungan Sosial Masyarakat Sudah Berjalan
Solo, FNN - Menko Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto memastikan perlindungan sosial kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19 sudah berjalan. "Bagaimana kesehatan bisa dijaga dan saat ini di Pulau Jawa (kasus COVID-19) sudah mulai landai," katanya usai melakukan pertemuan secara tertutup dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka di Loji Gandrung Solo, Sabtu. Selain itu, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga sudah mulai landai, di antaranya Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Selatan. "Kalau di Solo sudah landai dan harapannya ini terus dijaga," katanya. Pada kesempatan tersebut, Airlangga yang didampingi oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyalurkan bantuan kepada masyarakat setempat berupa ayam dan telur sebanyak 1 ton. "Silaturahmi ini untuk mengutarakan berbagai hal terkait dengan penanganan COVID-19 di Solo. Kami juga memberikan bantuan berupa konsentrator oksigen ada 100 unit, paket sembako ada 10.000 paket, telur ayam 500 kg, daging ayam beku 500 kg, dan 10.000 masker," katanya. Mengenai pertemuan tersebut, Gibran mengatakan ada beberapa hal yang dibicarakan pada pertemuan tersebut. "Ya, membicarakan tentang COVID-19, penyaluran bantuan," katanya. Untuk bantuan dari Menko Bidang Perekonomian tersebut, dikatakannya, akan segera diserahkan kepada warga yang tengah menjalani isolasi mandiri. "Nanti biar diatur Dinas Sosial, tidak boleh lama-lama karena ada ayam beku juga, jadi segera didistribusikan ke warga," katanya. (mth)
Penutupan Jalur Pendakian Gunung Gede-Pangrango Diperpanjang
Cianjur, FNN - Pengelola Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Cianjur, Jawa Barat, kembali memperpanjang penutupan jalur pendakian Gunung Gede-Pangrango mulai dari 10 hingga 20 Agustus 2021. Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) Wahyu Rudianto mengatakan, sehubungan dengan perpanjangan penutupan jalur pendakian, para pendaki yang sudah mendaftar untuk melakukan pendakian dalam periode itu bisa melakukan penjadwalan ulang atau meminta pengembalian uang pendaftaran. "Calon pendaki yang sudah mendaftar online serta sudah melakukan pembayaran dijadwal penutupan dapat melakukan penjadwalan ulang atau meminta uang kembali melalui telepon kantor khusus di nomor (0263 2950977," katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers TNGGP yang diterima di Cianjur, Sabtu. Sebagian pendaki asal Cianjur yang berencana melakukan pendakian di Gunung Gede mengobati kekecewaan mereka akibat perpanjangan penutupan jalur pendakian dengan mendirikan tenda di kawasan Gunung Putri. "Kita sudah menjadwal ulang untuk pendakian, namun untuk mengobati kecewa rindu muncak (naik gunung) kami nge-camp di Gunung Putri ini. Lumayan malam bisa melihat Kota Cipanas, paginya bisa melihat Gunung Gede, " kata pendaki asal Cianjur, Ridwan (18), yang diamini oleh teman-temannya. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango belum bisa memastikan kapan jalur pendakian Gunung Gede-Pangrango dibuka lagi. Sesuai instruksi dari pemerintah, pembukaan kembali jalur pendakian gunung harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi penularan COVID-19. (mth)
Penerapan PPKM Turunkan Tagihan Listrik PJU di Ngawi
Ngawi, FNN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi, Jawa Timur mencatat penerapan PPKM selama bulan Juli hingga Agustus 2021 secara signifikan telah menurunkan jumlah tagihan listrik untuk penerangan jalan umum (PJU) di wilayah setempat dibandingkan bulan sebelumnya seiring dengan kebijakan pemadaman lampu kota. Kepala Bidang PJU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Ngawi Widya Decky Hariyanto mengatakan selama bulan Juni 2021 sebelum masa PPKM, tercatat jumlah tagihan PJU di Ngawi mencapai Rp1,491 miliar. "Sedangkan selama bulan Juli hingga awal Agustus 2021 saat diberlakukan PPKM, baik PPKM darurat maupun Level 4, tercatat tagihan PJU mencapai Rp1,470 miliar atau menurun sekitar Rp20,8 juta," ujar Widya Decky Hariyanto di Ngawi, Sabtu. Menurut dia, penurunan tagihan tersebut disumbang dari adanya kebijakan pemadaman PJU di sejumlah titik di wilayah Ngawi setiap malam mulai pukul 20.00 WIB karena ketentuan PPKM, baik darurat maupun level 4. Adapun pemadaman PJU di sejumlah titik tersebut bertujuan untuk mengurangi kerumunan dan mobilitas warga saat PPKM berlangsung. Ia menjelaskan pemadaman PJU di wilayah pusat kota Ngawi dilakukan di sejumlah fasilitas umum. Seperti di kawasan Alun-Alun Ngawi dan beberapa jalan protokol. Selain itu, pemadaman juga dilakukan di tujuh titik kecamatan wilayah Kabupaten Ngawi mulai pukul 20.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB. Pihaknya berharap warga Ngawi mematuhi kebijakan pemerintah untuk membatasi mobilitas dengan tidak beraktivitas di luar rumah di saat lampu padam pada malam hari. Hal itu bertujuan untuk mencegah penularan COVID-19 di wilayah Ngawi yang masih berstatus PPKM level 4 dan zona merah. Tercatat, hingga Sabtu (14/8) ini, di wilayah Ngawi ada sebanyak 7.254 kasus konfirmasi positif COVID-19. Dari total tersebut, sebanyak 6.087 orang dilaporkan telah sembuh, 706 orang dinyatakan meninggal dunia, dan sebanyak 461 berada dalam perawatan. Tambahan kasus per Sabtu ini, konfirmasi baru 48 orang, sembuh 45 orang, dan meninggal dunia lima orang. (mth)
Tokoh Papua Minta Kemendagri Bantu Tuntaskan Dualisme Sekda Papua
Jakarta, FNN - Tokoh Perempuan Papua Sofia Maipauw meminta agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantu menuntaskan permasalahan dualisme jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua. “Menteri Dalam Negeri (Mendagri) harus turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan sekda. Siapa sekda yang sesungguhnya?” kata Sofia dalam seminar nasional bertajuk Papua Kini dan Nanti yang diselenggarakan secara daring, Sabtu. Bagi Sofia, kondisi ini menimbulkan kerancuan di tengah masyarakat Papua dan harus segera diselesaikan. Terlebih, posisi Wakil Gubernur (Wagub) Papua yang lowong sejak bulan Mei 2021 pascameninggalnya Klemen Tinal. Kejelasan posisi Sekda dan kondisi posisi Wagub Provinsi Papua, menurut Sofia, sangat dibutuhkan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk mengawal implementasi perubahan kedua Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus Papua. “Pokok-pokok pikiran yang harus kita tuangkan kedalam PP itu penting, tetapi Wagub dan Sekda masih tidak ada kejelasan,” tuturnya. Sofia mengatakan bahwa dirinya mendengar Provinsi Papua Barat telah siap mengirimkan RPP kepada pemerintah, dan ia berharap Provinsi Papua juga dapat melakukan hal serupa. “Oleh karena itu, posisi Wagub dan Sekda ini harus segera jelas, mengingat Rancangan Peraturan Pemerintah (terkait UU Otonomi Khusus Papua, red) harus segera kita usulkan ke Jakarta. Kita hanya mendapatkan waktu tiga bulan,” ucap Sofia menegaskan. Sebelumnya, pada bulan Maret 2021, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Dance Yulian Flassy menjadi Sekda Definitif Papua berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 159/TPA/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Hingga saat ini, Dance Yulian Flassy masih menjalani tugasnya sebagai Sekda Provinsi Papua, dan salah satunya adalah menghadiri pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua pada Kamis, 29 Juli 2021. Akan tetapi, di sisi lain, Ridwan Rumasukun telah melakukan serah terima tugas Sekda Provinsi Papua pada tanggal 14 Juli 2021 dan disaksikan secara langsung oleh Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe. Penyerahan tugas kepada Ridwan Rumasukun bertujuan untuk memperlancar persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan diselenggarakan di Papua. Tokoh Perempuan Papua ini berharap agar masyarakat Papua segera memperoleh kejelasan terkait kekosongan posisi Wagub dan solusi untuk dualisme Sekda. (mth)
Pemanjat Tiang Bendera Dapat Bingkisan Kemerdekaan dari Kapolda NTT
Kupang, FNN - Bocah pemanjat tiang Bendera Merah Putih pada saat upacara HUT ke-73 Republik Indonesia, Yohanes Gama Marchal Lau atau Joni, mendapatkan bingkisan kemerdekaan dari Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif dalam rangka menyambut HUT ke-76 RI tahun ini. Kapolres Belu AKBP Khairul Saleh kepada ANTARA di Kupang, Sabtu mengatakan bahwa bingkisan kemerdekaan dari Kapolda NTT itu dititipkan ke Polres Belu untuk diserahkan langsung ke Joni. "Berkat aksi heroiknya tersebut sehingga dalam rangka HUT RI ke-76 ini, bapak Kapolda NTT melalui kami, memberikan bingkisan sebagai bentuk apresiasi beliau untuk adik kita Joni," katanya. Khairul mengatakan bahwa pemberian bingkisan kemerdekaan ini merupakan bentuk apresiasi dari Kapolda NTT kepada Joni atas usahanya memanjat tiang bendera demi memperbaiki pengait yang bermasalah, yang pada akhirnya Bendera Merah Putih pun dapat berkibar gagah di perbatasan Indonesia-Timor Leste waktu itu. Kapolres Belu mengaku dirinya langsung mengunjungi sendiri kediaman dari Joni di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Rumah yang ditempati saat ini juga adalah rumah yang dibangun oleh pemerintah pusat menggunakan APBN sebagai penghargaan kepada si Joni. Kapolres Belu menyampaikan bahwa, kunjungan ini sebagai wujud kepedulian dan apresiasi kepada Joni atas aksinya memanjat tiang bendera yang talinya sempat putus, sehingga bendera merah putih bisa dikibarkan. Kedatangan Kapolres Belu dan jajaran ini pun untuk memastikan yang bersangkutan tetap semangat dalam menuntut ilmu untuk meraih cita-citanya yakni ingin menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). "Kita juga menyampaikan pesan dari Bapak Kapolda kepada adik Joni untuk tetap jaga kesehatan dan semangat dalam menuntut ilmu demi meraih cita-cita", kata Kapolres Belu. Sementara itu, Joni yang kini duduk di bangku kelas 10 di SMAN 1 Atambua, menyampaikan terima kasih kepada Kapolda NTT, atas kado atau bingkisan yang diberikan kepadanya. "Terima kasih kepada pak Kapolda NTT atas bingkisan Kemerdekaannya. Terima kasih juga buat pak Kapolres, atas kunjungan ini," ujar Joni. Ia menyampaikan bahwa cita-citanya hanya satu yakni ingin menjadi tentara. Oleh karena itu ia mengatakan bahwa dirinya akan belajar dengan rajin agar bisa mengapai cita-citanya. Joni sendiri sempat viral pada tahun 2018 lalu. Videonya saat memanjat tiang bendera menjadi perbincangan di seluruh media sosial dan medis-media mainstrem. Videonya itu membuat dirinya terkenal bahkan sampai sempat diundang ke Jakarta untuk menyaksikan secara langsung pertandingan demi pertandingan Asian Games 2018. Tak hanya itu, Joni bersama orang tuanya juga sempat diundang oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Negara untuk berbincang-bincang dengan orang nomor satu di Indonesia itu. (mth)
Ekspor Pertanian Sumbar Capai Rp383,8 Miliar
Padang, FNN - Di tengah pandemi COVID-19 Sumatera Barat mengekspor komoditas pertanian senilai Rp383,8 miliar pada periode 9-14 Agustus 2021 ke sejumlah negara di Asia, Eropa, Afrika dan Amerika Serikat melalui Pelabuhan Teluk Bayur Padang. "Ini bukti bahwa sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang tetap bisa bertahan dan mendukung perekonomian daerah di tengah pandemi," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Padang, Sabtu saat melepas ekspor produk itu secara langsung di Gubernuran Sumbar. Produk pertanian yang diekspor diantaranya kayu manis, sawit, karet, pinang, pala, gambir, biji kopi, petai cina, kecombrang, jengkol dan beberapa produk lain yang memiliki pasar cukup luas di beberapa negara. Ia menyampaikan potensi ekspor tersebut terus ditingkatkan salah satunya dengan memperkuat hilirisasi produk pertanian di daerah sehingga yang diekspor bukan lagi komoditas mentah. "Kayu manis misalnya, kebutuhan di negara tujuan itu adalah yang sudah diolah menjadi bubuk. Demikian juga dengan karet. Kalau kita bisa membawa investor untuk membangun pabrik di Sumbar, nilai produknya tentu akan lebih tinggi," katanya. Ke depan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akan ditugaskan untuk mulai mempersiapkan program untuk hilirisasi produk pertanian seiring dengan visi misi yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 yang juga fokus pada sektor pertanian. Lebih lanjut Mahyeldi mengatakan sejalan dengan upaya meningkatkan volume ekspor, harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan laut yang memadai. Pelabuhan Teluk Bayur cocok dengan deskripsi itu tetapi saat ini masih ada kendala yaitu ukuran crane yang kecil sehingga tidak bisa mengangkat kontainer besar. "Kita berharap Pelindo II bisa mencarikan solusi hal ini sehingga ekspor produk asal Sumbar bisa berjalan dengan baik," ujarnya. Pelepasan ekspor produk pertanian Sumbar itu merupakan rangkaian dari program Merdeka Ekspor berupa ekspor komoditas pertanian secara nasional yang dilepas secara langsung oleh Presiden Joko Widodo secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor. Presiden dalam kesempatan itu mengungkapkan ekspor komoditas pertanian secara serentak melalui 17 pintu ekspor di bandara dan pelabuhan laut di berbagai daerah adalah momentum penguatan ekspor pertanian Indonesia dan menandai kebangkitan ekonomi nasional di tengah pandemi. Ia berpesan agar gubernur, bupati dan wali kota terus menggali potensi ekspor di daerah masing-masing sekaligus memberikan penguatan kepada petani di tingkat bawah. Penguatan itu selain permodalan juga penguasaan teknologi dan mekanisasi. "Berikan akses permodalan dan penguasaan teknologi kepada mereka agar bisa mengembangkan kualitas produk menjadi lebih baik. Saya sudah sampaikan kepada direktur utama sejumlah perbankan di Indonesia untuk memberikan perhatian khusus bagi sektor pertanian ini," katanya. Sementara itu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan investasi dan ekspor merupakan faktor kunci untuk perkembangan ekonomi nasional terutama terkait pandemi. Kementerian Pertanian berupaya mendorong ekspor pertanian ke berbagai negara. Ekspor pertanian Januari-Juni 2021 mencapai Rp277,95 triliun atau naik 40,29 persen dari periode yang sama pada 2020. Ekspor secara nasional yang dilakukan itu sebanyak 627,4 juta ton dengan nilai Rp7,29 triliun meliputi produk perkebunan, tanaman pangan, horttikultura, peternakan, dan beberapa komoditas lain. Sementara negara tujuan utama diantaranya China, Amerika, India, Jepang, Korsel, Thailand, Malaysia, Inggris, Jerman, Rusia, UEA, Pakistan dan beberapa negara lain dengan total 61 negara. Di Sumbar, pelepasan ekspor komoditas pertanian itu diikuti oleh Kepala Badan Karantina Kelas I Pertanian Padang (BKP) Iswan, Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen, dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Sumbar, serta OPD di lingkup Pemprov Sumbar. (mth)
UMJ Luncurkan Beasiswa Peduli untuk Yatim Piatu
Ciputat, Tangsel, FNN - Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) meluncurkan Program Beasiswa Peduli yang diperuntukkan bagi 142 putera-puteri lulusan Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (MA/SMA/SMK) yang ditinggal wafat salah satu atau kedua orangtuanya akibat terpapar COVID-19. Komitmen UMJ melalui kebijakan Beasiswa Peduli itu disampaikan Rektor UMJ Dr Ma’mun Murod MSi pada prosesi wisuda yang dilakukan secara virtual di Auditorium UMJ, Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu. ''Ini bukan gagah-gagahan. Ini masalah kemanusiaan,” katanya, sambil menambahkan bahwa kebijakan pemberian beasiswa itu merupakan bentuk empati dengan semangat “Teologi Al-Ma’un” yang mengajarkan bahwa “tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah”. Menurut Rektor UMJ, program beasiswa yang diperuntukkan bagi 142 yatim piatu itu murni urusan empati dan peduli di era pandemi COVID-19 serta merupakan amal usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah selama ini sudah terbiasa memberi, berta’awun kepada sesama. Ia menjelaskan, sebelumnya kebijakan beasiswa yang diberikan oleh UMJ dalam merespons masa pandemi COVID-19 sudah diawali dengan kebijakan beasiswa dalam dua model, yaitu yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dan bagi keluarga besar Muhammadiyah. Beasiswa bagi masyakarat umum diberikan berupa potongan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di semester 1-3 sebesar 50 persen dan di semester 4-8 sebesar 30 persen. Di sisi lain, khusus untuk alumni SMA/MA/SMK Muhammadiyah, keluarga besar, dan putera/puteri kader Muhammadiyah diberikan beasiswa penuh berupa pembebasan pembayaran uang kuliah di semester 1-8. Sementara itu Wakil Rektor III UMJ Dr Misriandi MPd menjelaskan, penyebutan angka 142 penerima Beasiswa Peduli merupakan penggabungan angka 76 dan 66. Angka 76 merupakan usia Kemerdekaan Indonesia tahun 2021 ini dan angka 66 merupakan usia UMJ tahun ini. “Dengan semangat HUT RI ke-76 dan Milad UMJ ke-66, UMJ meluncurkan Program Beasiswa Peduli yang diperuntukkan bagi 142 putera-puteri lulusan MA/SMA/SMK yang berstatus yatim, piatu, atau yatim piatu,” ujar Misriandi saat menyampaikan keterangan di acara wisuda virtual tersebut. Wisuda daring UMJ pada 14 Agustus 2021 yang dilaksanakan untuk kedua kalinya selama pandemi COVID-19 itu meluluskan tiga sarjana Diploma 3, kemudian 1.397 wisudawan Program Sarjana S-1, 140 wisudawan Program Magister, lima wisudawan Program Doktor, dan 16 wisudawan Program Spesialis. Selain wisudawan reguler, UMJ juga meluluskan peserta wisuda tahfiz dari dua fakultas, yaitu Muhammad Ichsantansyah dan Haikhadia Gunawan dari Fakultas Agama Islam dan Mohammad Irfandri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). UMJ itu sendiri resmi didirikan pada 18 November 1955 dan menjadi Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) tertua di antara 176 PTM yang ada di seluruh Indonesia. Saat ini UMJ memiliki 10 fakultas dan 52 program studi, meliputi FISIP, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Keperawatan, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat. UMJ Juga memiliki Sekolah Pascasarjana yang memiliki sejumlah program magister, meliputi Magister Ilmu Hukum, Magister Studi Islam, Magister Manajemen, Magister Ilmu Administrasi, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Akuntansi, Magister Kesehatan Masyarakat, dan Magister Ilmu Keperawatan plus Program Doktor Ilmu Agama Islam. UMJ sampai sejauh ini telah menghantarkan lebih dari 35.000 lulusan yang kini tersebar di berbagai instansi pemerintah dan swasta. Saat ini UMJ dipimpin oleh Dr Ma’mun Murod MSi sebagai rektor termuda yang pernah menjabat sebagai pimpinan UMJ. (mth)
Warga Palangka Raya Diminta Maksimalkan Bank Sampah Digital
Palangka Raya, FNN -Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengajak warga di Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat memanfaatkan secara maksimal keberadaan bank sampah digital yang baru saja diresmikan. "Kami baru saja meresmikan operasional bank sampah digital. Manfaatkan keberadaannya untuk memaksimalkan pengelolaan sampah yang ada," kata Fairid di Palangka Raya, Sabtu. Selain itu pemanfaatan bank sampah digital juga memberikan nilai ekonomi karena sampah yang dihasilkan masyarakat ditukar atau dibeli pengelola bank sampah. "Jadi bank sampah digital ini menjadi upaya pemerintah dalam memadukan penanganan dan pengelolaan sampah, layanan digital dan upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi," katanya. Saat ini Pemerintah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah telah mengoperasionalkan 50 bank sampah digital yang mana nantinya akan ditunjuk satu pengelola menjadi bank sampah induk dan sisanya menjadi bank sampah pendukung. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya, Achmad Zaini mengatakan bank sampah digital tersebut merupakan salah satu inovasi pemerintah kota dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dia menerangkan masyarakat dapat mengakses layanan bank sampah digital mengunduh aplikasi "Mountrash" di google play store secara gratis yang selanjutnya melakukan pendaftaran peserta sesuai arahan di aplikasi tersebut. Melalui aplikasi tersebut masyarakat menjadi mudah menyetorkan sampahnya dan bisa diambil langsung ke rumah oleh petugas Bank Sampah. Salah satunya adalah dapat menambah penghasilan karena saat menukarkan sampah akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang dimiliki. Bank sampah digital yang juga bertujuan mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke Tempat Pemrosesan akhir (TPA). Terlebih lagi saat ini sekitar 100 ton sampah dihasilkan warga Palangka Raya setiap harinya. Dwi Setyani warga Palangka Raya mengatakan keberadaan bank sampah digital tersebut cukup membantu dia bersama keluarganya dalam penanganan dan pengelolaan sampah rumah tangga. "Ada sejumlah sampah yang jika kita pilah bernilai ekonomi. Memang nilainya tidak seberapa tapi dari penjualan ke bank sampah itu kita bisa membayar iuran sampah lingkungan setiap bulan," kata ibu dua anak itu. Dia pun berharap pemerintah terus meningkatkan layanan bank sampah digital tersebut. Terlebih lagi jika nilai ekonomi dari hasil penjualan sampah juga dapat ditingkatkan. (mth)
POPULER
