ALL CATEGORY
BAZNAS Berikan Beasiswa Kepada 1.000 Mahasiswa
Jakarta, FNN - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI membuka pendaftaran program Beasiswa Cendekia BAZNAS Perguruan Tinggi Dalam Negeri (BCB PTDN) 2021 yang diperuntukkan bagi kalangan keluarga tidak mampu. "Pada 2021 ini, BAZNAS bekerja sama dengan 101 kampus mitra beasiswa di seluruh Indonesia. Beasiswa yang diberikan akan difokuskan pada pembinaan, subsidi UKT (Uang Kuliah Tunggal). Diharapkan bisa dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 1.000 mahasiswa di Indonesia," ujar Ketua BAZNAS Noor Achmad dalam konferensi pers yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021. Noor mengatakan BCB PTDN 2021 dibuka dengan tiga kategori beasiswa. Yaitu studentpreneur muda (fokus entrepreneur), aktivis muda (aktivitas di kelembagaan dan masyarakat), dan teladan muda (yang ditujukan jurusan profesi). Menurutnya, tujuan Beasiswa Cendekia BAZNAS yakni meningkatkan kecerdasan bangsa yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan berguna bagi masyarakat sekitar. Program itu sejalan dengan visi BAZNAS yakni menyejahterakan umat. Adapun sasaran beasiswa ini secara umum diprioritaskan untuk ashnaf fakir, miskin, atau fi sabilillah. “Dalam upaya memutus rantai kemiskinan, BAZNAS mengoptimalkan program pendidikan sebagai salah satu alat untuk memperbaiki kualitas ekonomi sekaligus pendidikan masyarakat yang tergolong miskin," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Sebagai lembaga yang mengelola dan memperluas jaringan informasi beasiswa, kata dia, BAZNAS membuka pendaftaran program beasiswa secara nasional melalui berbagai jaringan guna memajukan pendidikan dan mencerdaskan bangsa. Calon peserta bisa melakukan pendaftaran melalui laman beasiswa.baznas.go.id yang dibuka hingga 31 Agustus 2021. Setelah itu, BAZNAS akan melakukan seleksi ketat yang melibatkan tim seleksi dari pihak kemahasiswaan kampus agar penerima beasiswa tepat sasaran. Noor berharap di masa depan setiap penerima beasiswa memiliki kemandirian pendapatan dan kemandirian ekonomi melalui program usaha. "Tidak hanya itu, mahasiswa diharapkan membuka lapangan kerja baru sehingga mampu memberikan ruang untuk menurunkan tingkat pengangguran," ujarnya. Sementara itu, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdikbud RI Aris Junaidi mengapresiasi program yang secara rutin disalurkan oleh BAZNAS. Menurutnya, program inovatif dari BAZNAS ini sangat membantu para mahasiswa yang bertemu mentor-mentor, sehingga nanti lulusannya bisa terarah dan menjadi SDM yang unggul, sesuai dengan cita-cita Presiden RI Joko Widodo yang menginginkan SDM unggul, Indonesia maju. "Saya kira ekosistem perguruan tinggi harus mendorong semuanya dan memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa untuk terus berprestasi," kata Aris. Dia berharap beasiswa dapat membantu mahasiswa dhuafa terutama bagi yang memiliki semangat belajar tinggi tapi terhalang keterbatasan biaya. "Kami juga mendorong kampus Indonesia untuk men-support ini dan memfasilitasi bagi mahasiswa Indonesia. Terima kasih kepada BAZNAS yang sudah berupaya keras mendukung adanya beasiswa ini," katanya. (MD).
Menyoal Rencana Perubahn Permen ESDM PLTS Atap
Oleh Marwan Batubara, IRESS DALAM waktu dekat Kementrian ESDM akan menerbitkan aturan baru terkait pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Atap, sebagai revisi atas Permen ESDM No.49/2018. Menurut Dirjen EBTKE Dadan Kusdiana revisi dilakukan antara lain untuk menarik investasi PLTS, menggalakkan PLTS sebagai energi bersih yang semakin murah, menghemat tagihan listrik, dan mengejar target bauran EBT 23% pada 2025. Dikatakan, revisi Permen akan memberi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang besar, termasuk penyediaan lapangan kerja. Sejak kebijakan PLTS Atap diterbitkan pemerintah pada 2018 ada 350 pelanggan PLN yang mengoperasikan PLTS Atap di rumah dan kantor-kantor. Saat ini jumlah pelanggan PLTS atap telah mencapai 4.000 atau melonjak lebih dari 1.000% dibanding awal 2018, dengan total kapasitas sekitar 40 MW. Dari total potensi energi surya Indonesia sekitar 208 GW, menurut Dadan, potensi PLTS Atap mencapai 32 GW. Karena itu diharapkan kapasitas PLTS Atap dapat meningkat menjadi 2-3 GW dalam 3 tahun mendatang. Pemerintah menyatakan akan merevisi beberapa ketentuan Permen No.49/2018. Misalnya mengubah tarif ekspor-impor listrik net-metering menjadi 1:1, memperpanjang periode menihilkan kelebihan akumulasi selisih tagihan dari tiga bulan menjadi enam bulan, mewajibkan mekanisme pelayanan berbasis aplikasi, memperluas perizinan pemasangan PLTS Atap kepada pelanggan di wilayah usaha non-PLN, perizinan lebih singkat, serta membangun pusat pengaduan sistem PLTS Atap. IRESS mengapresiasi upaya pemerintah merevisi Permen No.49/2018 guna mencapai berbagai tujuan ideal energi nasional. Dengan demikian, masyarakat luas akan tertarik memasang PLTS Atap di rumah atau kantor masing-masing secara massif dan gotong-royong. Namun, berbagai target ideal tersebut harus dicapai dengan tetap memperhatikan aspek-aspek konstitusional, legal, keadilan, kebersamaan, keberlanjutan pelayanan publik dan berbagai kepentingan strategis nasional. Jika berbagai aspek strategis di atas belum terpenuhi secara harmonis dan seimbang, maka revisi Permen harus ditunda. Sejauh ini IRESS menilai rencana revisi Permen ESDM No.49/2018 lebih fokus pada pertimbangan aspek ekonomi dan bisnis. Ditengarai motif investasi, bisnis dan perburuan rente lebih mengemuka dibanding kepentingan keadilan, kebersamaan dan keberlanjutan pelayanan BUMN. Hal ini sangat jelas terlihat dari upaya Kementrian ESDM yang memaksakan skema tarif ekspor-impor listrik net-metering menjadi 1:1. Berbagai masukan dari PLN maupun sejumlah akademisi dan pakar sejauh ini cenderung tidak dipertimbangan pemerintah. Saat ini, ketentuan tarif net-metering dalam Permen ESDM No.49/2018 adalah 1:0,65. Artinya, jika saat konsumen mengkonsumsi atau mengimpor listrik dari PLN adalah X per kWh, maka pada saat konsumen mengekpor listrik dari storage di rumah ke jaringan PLN tarifnya adalah 0,65X. Tarif ekspor listrik konsumen ke PLN memang lebih rendah dibanding tarif impor konsumen dari PLN, karena PLN harus menyediaan berbagai sarana pelayanan. Sebenarnya tarif ekspor-impor 0,65:1 sesuai Permen No.49/2018 sudah cukup memadai dan menguntungkan konsumen, terutama life style sebagai pengguna energi bersih dapat diraih bersamaan dengan tagihan listrik yang lebih murah. Bahkan, kajian akademis terbaru oleh sejumlah pakar energi menyatakan bahwa tarif ekspor-impor listrik yang wajar dan adil adalah 0,56:1. Karena telah terlanjur membuat aturan tarif ekspor-impor 0,65:1, maka cukup layak jika pemerintah mempertahankan dan konsumen pun memaklumi. Pemerintah dan para promotor revisi Permen mengatakan jika tarif ekspor-impor menjadi 1:1, maka terjadi peningkatan keekonomian PLTS Atap dan waktu pengembalian investasi menjadi lebih singkat (dari 10 menjadi 8 tahun), sehingga penggunaan PLTS Atap akan tumbuh pesat dan target bauran EBT 23% dapat dicapai. Namun di sisi lain, perubahan tarif ekspor-impor dari 0,65:1 menjadi 1:1 akan merugikan konsumen dan BUMN seperti diuraikan berikut. Pertama, tarif ekspor-impor listrik yang berlaku saat ini dan belakangan dihitung ulang pakar-pakar energi, ditinjau dari berbagai aspek terkait, telah cukup layak dan adil. Untuk pelayanan listrik hingga sampai ke konsumen, PLN perlu membangun berbagai fasilitas, minimal berupa jaringan transmisi, distribusi, gardu dan storage. Jika tarif ekspor-impor dirubah menjadi 1:1, maka berbagai fasilitas PLN tidak pernah diperhitungkan sebagai faktor penting dalam proses ekspor-impor listrik antara konsumen PLTS Atap dengan PLN. Dalam hal ini pemilik PLTS Atap sangat diuntungkan dan PLN sebagai pihak yang dirugikan. Kedua, karena memiliki dana berinvestasi di PLTS Atap, para konsumen berkategori mampu dipersilakan untuk memanfaatkan sarana milik negara/BUMN “for free”, tidak peduli bahwa sarana tersebut yang harus dibangun menggunakan uang negara, subsidi energi dan pembayaran tagihan listrik oleh konsumen non PLTS Atap, terutama yang tidak mampu. Secara sangat mendasar, terjadi ketidakadilan sistemik, di mana konsumen tak mampu justru “dipaksa” mensubsidi konsumen “mampu” berdasar aturan legal yang diterbitkan negara. Ketiga, menerapkan tarif ekspot-impor 1:1 dapat dinilai sebagai upaya menggalakkan penggunaan EBT lebih dominan untuk tujuan bisnis dan investasi, dibanding untuk tujuan pencapaian energi bersih, penghematan atau life style. Mengingat PLTS Atap adalah produk mahal yang hanya mampu dibeli pelanggan kapasitas besar yang berpunya, maka skema tarif 1:1 akan membuat indeks Gini meningkat, yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap miskin. Keempat, tarif 1:1 akan mendorong masyarakat berpunya untuk berbisnis listrik dengan PLN. Hal ini memicu menjamurnya independent power producer (IPP) mikro yang berbisnis tanpa kaidah dan “term and condition” yang adil dan layak seperti berlaku untuk listrik IPP. Hal ini akan mengancam kelangsungan pelayanan listrik PLN yang berkelanjutan. Kelima, kewajiban PLN membeli listrik PLTS Atap memaksa negara membayar kompensasi berupa selisih biaya pokok penyediaan listrik (BPP) PLTS yang nilainya sekitar Rp 1400/kWh dangan BPP PLTU yang nilainya sekitar Rp 900/kWh. Hal ini jelas semakin memberatkan APBN. Meskipun disebut dana kompensasi, namun pada dasarnya dana tersebut merupakan subsidi energi. Ironisnya, subsidi tersebut malah dinikmati para “the haves” yang diberi kesempatan berbisnis melalui tarif ekspor-impor liberal 1:1, atas nama energi bersih dan target EBT 23%! Keenam, tarif liberal 1:1 seolah ingin segera diterapkan tanpa memperhitungkan kondisi supply-demand listrik PLN yang saat ini sangat berlebihan. Kondisi ini akan memperparah beban keuangan PLN yang sangat dirugikan oleh skema take or pay (TOP) listrik swasta/IPP dan oleh kesalahan pemerintah merencanakan proyek listrik 35.000 MW. Akibat asumsi pertumbuhan ekonomi (dan kebutuhan listrik) yang berlebihan, pembangkit-pembangkit yang dibangun IPP dapat di-rescheduled atau diundur. Namun sebagian besar sarana transmisi, distribusi dan gardu sebagai pendukung pembangkit IPP tersebut telah terlanjur dibangun PLN, yang menyebabkan naiknya beban biaya. Jika konsep ekspor-impor liberal 1:1 tetap dipaksakan, maka beban keuangan PLN semakin berat. Ketujuh, sejalan dengan butir keenam di atas, saat ini reserve margin atau cadangan pembangkitan daya listrik Jawa-Bali telah mencapai 60%-an, dan Sumatera mencapai 50%-an. Padahal reserve margin ideal yang efektif dan efisien berkisar 20%-30%. Dengan reserve margin yang sangat tinggi tersebut, maka beban biaya operasi PLN akan naik dan sudah sangat tidak efisien. Apalagi jika PLN harus menyerap “pasokan atau ekpor” listrik swasta yang ingin digalakkan melalui tarif liberal 1:1. Beban biaya yang naik berarti BPP/tarif listrik juga naik. Kedelapan, penyediaan PLTS hanya memanfaatkan porsi TKDN maksimum 40%. Sisanya komponen impor, terutama dari China. Jika penggunaan PLTS Atap digalakkan, sementara industri atau pabrik sel solar (photo voltaic, PV) domestik sebagai komponen utama PLTS tidak berkembang atau justru dihambat berkembang, maka yang terjadi adalah bocornya kompensasi atau subsidi APBN ke produsen solar PV di luar negeri. Selain itu, impor solar PV yang tinggi akan meningkatkan defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan (CAD) yang biasanya terjadi saat harga minyak dunia tinggi. Biasanya defisit tinggi karena impor bbm, minyak mentah dan LPG, tetapi akan diperparah oleh penghasil energi jenis lain: solar PV. Kesembilan, saat ini industri solar PV global sedang mengalami over supply, termasuk akibat pandemi Covid-19. Kita tidak ingin Indonesia menjadi tempat sampah kelebihan produk asing yang saat ini diobral, terutama melalui aturan tarif liberal 1:1, tanpa memperhatikan TKDN, pengembangan industri solar PV nasional, keberlanjutan pelayanan PLN dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tulisan ini tidak menolak seluruh ketentuan penting dalam rencana perubahan Permen ESDM No.49/2018. Cukup banyak hal baik yang memang mendesak untuk dirubah. Namun, khusus tarif ekspor-impor 1:1, dengan tegas IRESS menyatakan penolakan. IRESS juga mengajak publik menolak rencana perubahan tarif liberal pro industri asing dan pro pengusaha PLTS domestik, atas nama energi bersih, mitigasi perubahan iklim dan bauran EBT 23%. Pemerintah dapat mempertahankan tarif ekspor-impor yang berlaku saat ini, yakni 0.65:1. Perubahan Permen No.49/2018 dapat pula memuat ketentuan pembatasan kapasitas terpasang dan yang harus dibeli PLN adalah sesuai dengan kebutuhan sistem. Dalam kondisi reserve margin yang saat ini sangat berlebihan, pemerintah pun harus menunda terbit atau berlakunya regulasi baru. Ketentuan dan waktu terbit regulasi baru perlu pula diselaraskan dengan peta jalan industri PLTS domestik guna meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi, sekaligus untuk menjamin pemanfaatan APBN berputar optimal di dalam negeri.[] Penulis Direktur Eksekutif IRESS
Lima Tewas di Bandara Kabul, Tentara Amerika Tembakan Peluru ke Udara
Kabul, FNN - Sedikitnya lima orang tewas di bandara Kabul ketika ratusan orang berupaya secara paksa memasuki pesawat-pesawat yang akan meninggalkan ibu kota Afghanistan itu. Peristiwa tersebut disampaikan sejumlah saksi mata kepada Reuters, Senin, 16 Agustus 2021. Seorang saksi mata menyebutkan dirinya melihat jasad lima orang dibawa dengan sebuah kendaraan. Saksi lainnya mengatakan, tidak jelas apakah para korban itu tewas karena tembakan senjata atau akibat terinjak-injak. Pasukan Amerika Serikat, yang bertanggung tanggung jawab di bandara itu, sebelumnya melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan kerumunan orang. Para pejabat belum dapat dihubungi untuk dimintai komentar soal kematian orang-orang tersebut. Sementara itu, jalan-jalan di kota Kabul sepi pada Senin pagi, sehari setelah gerilyawan Taliban mengambil alih ibu kota Afghanistan itu tanpa pertempuran, namun bandara dipenuhi ratusan warga sipil yang berusaha melarikan diri. Foto-foto yang beredar di media sosial memperlihatkan ratusan orang bergegas dengan barang bawaan mereka menuju tempat aman di terminal bandara saat terdengar letusan senjata. "Kantor-kantor pemerintah kosong," kata warga Kabul. Distrik Wazir Akbar Khan yang banyak ditempati kedutaan tampak kosong ketika semua diplomat dan keluarga mereka diungsikan ke luar kota atau bandara menunggu penerbangan. Hanya ada sejumlah penjaga di pos-pos pemeriksaan yang biasanya dijaga ketat. Beberapa pengendara keluar dari mobil mereka untuk mengangkat portal penghalang di pos pemeriksaan sebelum melintas. "Rasanya aneh duduk di sini dan melihat jalan-jalan yang kosong. Tidak ada lagi konvoi diplomat dengan mobil-mobil besar yang dipasangi senjata," kata Gul Mohammed Hakim, seorang pembuat naan (roti) yang memiliki toko di kawasan itu. "Saya di sini membuat roti, tapi hanya mendapat uang sangat sedikit. Petugas keamanan adalah kawan-kawan saya, mereka telah pergi," latanya. Dia belum kedatangan pembeli. Akan tetapi, masih tetap memanaskan tandoor (oven dari tanah liat) sebagai antisipasi. "Perhatian pertama saya adalah menumbuhkan jenggot dan bagaimana menumbuhkannya dengan cepat," kata Hakim. "Saya juga bertanya kepada istri apa mereka punya cukup burka untuk dikenakan olehnya dan anak-anak perempuan saya, " katanya sebagaimana dikutip dari Antara. Selama Taliban berkuasa pada 1996-2001, penduduk laki-laki dilarang mencukur jenggot dan perempuan diharuskan memakai pakaian tertutup di tempat umum. Di jalan Chicken Street, Kabul, sejumlah toko karpet, kerajinan dan perhiasan, juga kafe-kafe kecil, ditutup pemiliknya. Sherzad Karim Stanekzai, pemilik toko karpet dan tekstil, mengatakan dia memutuskan untuk tidur di tokonya yang tutup untuk menjaga barang-barangnya. "Saya benar-benar terkejut. Masuknya Taliban membuat saya takut, tapi (Presiden Ashraf) Ghani pergi meninggalkan kami semua dalam situasi yang memburuk ini," kata dia. "Saya kehilangan tiga saudara dalam tujuh tahun selama perang ini, sekarang saya harus melindungi bisnis saya." Dia mengaku tidak tahu dari mana pelanggan nanti akan datang. "Saya tahu tak akan ada lagi warga asing, orang-orang internasional yang akan datang ke Kabul," katanya. Pemimpin Taliban mengatakan para pejuang mereka telah "diperintahkan untuk membiarkan warga setempat melanjutkan aktivitas sehari-hari dan tidak melakukan apapun yang membuat takut warga sipil." "Hidup normal akan terus berlangsung dengan cara yang lebih baik, itulah yang bisa saya katakan untuk saat ini," kata dia kepada Reuters lewat WhatsApp. (MD).
Dua Hari Lagi Tarif Tol Jakarta-Surabaya Naik 4,41 Persen
Surabaya, FNN - Tarif tol Jakarta-Surabaya atau sebaliknya untuk kendaraan golongan I naik atau mengalami penyesuaian sebesar 4,41 persen, yakni dari Rp 691.500 menjadi Rp 722.000. Kenaikan tarif tersebut terhitung mulai 19 Agustus 2021 pukul 00.00 WIB, karena adanya penyesuaian tarif di empat ruas Jalan Tol Trans Jawa. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Dwimawan Heru, Senin (16/8) mengatakan, tarif tol Jakarta-Surabaya itu merupakan kumulatif dari sejumlah transaksi di Gerbang Tol (GT) utama, contohnya dari Jakarta menuju Surabaya yaitu melalui GT Cikampek Utama, GT Palimanan Utama, GT Kalikangkung, dan GT Warugunung. Sementara, untuk empat ruas Jalan Tol Trans Jawa yang mengalami penyesuaian merupakan jalan tol yang dikelola Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang merupakan anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk serta Waskita Toll Road. Keempat ruas jalan tol itu masing-masing Jalan Tol Pemalang-Batang yang dikelola oleh PT Pemalang Batang Toll Road, Jalan Tol Batang-Semarang yang dikelola oleh PT Jasamarga Semarang Batang, Jalan Tol Solo-Ngawi oleh PT Jasamarga Solo Ngawi serta Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo oleh PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol. Ia mengatakan dasar penyesuaian tarif tol telah diatur Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. "Berdasarkan regulasi itu, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi," kata Heru, dalam siaran persnya yang diterima di Surabaya, Senin, 16 Agustus 2021. Ia mengatakan secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester I tahun 2021 yang meningkat 7,07 persen secara tahunan (year on year) sejalan dengan peran jalan tol dalam percepatan distribusi barang dan jasa. “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi ini tentunya menunjukkan masyarakat dan pelaku usaha kembali beraktivitas meski dengan pembatasan-pembatasan. Dengan adanya jalan tol, distribusi barang dan jasa dari para pelaku usaha dapat lebih cepat diterima, sehingga denyut ekonomi dapat berputar kembali dan perlahan berangsur normal kembali,” tuturnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Selain itu, penyesuaian tarif jalan tol juga dibutuhkan untuk memastikan iklim investasi jalan tol yang kondusif, menjaga kepercayaan investor dan pelaku pasar terhadap industri jalan tol yang prospektif di Indonesia, serta menjamin level of service pengelola jalan tol tetap sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol. Heru juga mencatat jumlah pengguna jalan dengan perjalanan menerus Jakarta-Surabaya sebesar 60 persen dibandingkan dengan komuter di masing-masing ruas jalan tol, sehingga diharapkan penyesuaian tarif sebesar 4,41 persen dapat disandingkan dengan benefit to cost yang didapatkan. "Ketika pengguna jalan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya sejauh 687 km akan membutuhkan waktu tempuh sekitar 8 jam lebih cepat jika dibandingkan melakukan perjalanan non tol selama 16 jam lebih. Selain itu, dapat pula dipertimbangkan efisiensi penggunaan BBM jika menggunakan jalan tol,” tutur Heru. (MD).
Pidato Kenegaraan atau Laporan Kegiatan Satgas?
LAZIMNYA sebuah pidato kenegaraan mustinya berisi review perjalanan bangsa sampai pada satu titik tertentu. Apalagi pidato disampaikan dalam ulang tahun kemerdekaan sebuah bangsa, seharusnya bisa memberikan gambaran yang lengkap tentang perjalanan bangsa. Tantangan, rintangan, dan peluang ke depan seharusnya juga menjadi catatan penting bagi seorang kepala negara. Situasi terkini juga harus menjadi konsentrasi untuk dicari solusinya. Pidato kenegaraan Presiden RI 16 Agustus 2021 sungguh tak berbobot. Hampir seluruh isi pidato bercerita tentang Pandemi Covid-19 dan penanganan yang penuh puja puji diri. Tak ada sedikit evaluasi diri, pengakuan tentang amburadulnya penanganan, jumlah yang positif dan yang meninggal dunia. Mahal sekali harga sebuah kejujuran. Pidato ini lebih terkesan laporan bulanan Ketua Satgas Covid-19 di sebuah desa. Pidato kenegaraan tak menyinggung soal kelaparan, kemiskinan, dan kriminalitas. Pidato kenegaraan jauh dari harapan masyarakat yang ingin tahu visi pertanian, industri, dan perdagangan. Para petani tak mendapatkan jawaban tentang mengapa pupuk selalu mahal, kekurangan air dan harga hasil panen yang anjlok. Para nelayan kecewa pidato kenegaraan tidak membahas sulitnya BBM dan maraknya pencurian ikan. Pidato juga enggan menyebut masalah ketidakadilan hukum, kriminalisasi ulama, dan banyaknya koruptor. Pidato kenegaraan juga malu mengakui bahwa negara ini menuju negara gagal karena utang luar negeri yang mengkhawatirkan. Selain itu, dalam naskah pidato kenegaraan ini juga masih ada beberapa salah tulis seperti "ketidak adilan" yang seharusnya ditulis "ketidakadilan", "pra kerja" seharusnya "prakerja", "mengkaji" seharusnya mengaji serta penulisan huruf kapital yang tidak konsisten. Saat membahas protokol kesehatan, naskah negara juga lupa mengingatkan 3M, padahal 3T dibahas. Kita tahu masyarakat lebih familiar pada 3M. Itu soal tata bahasa. Yang ini soal tata kedaulatan. Persoalan serius di Laut Cina Selatan juga tidak masuk radar istana untuk disampaikan dalam pidato kenegaraannya. Persoalan yang sangat serius bagi kedaulatan NKRI sama sekali tak diucapkan dalam pidato yang amat penting ini. Masyarakat ingin tahu strategi dan kebijakan negara dalam menghadapi perang dua kepentingan di depan mata yang mana wilayah NKRI akan menjadi arena pertempuran. Pidato kenegaraan juga tidak mampu memberikan gambaran, kapan situasi normal akan dimulai. Dengan dukungan anggaran yang besar, kecanggihan teknologi dan sumber daya manusia yang mumpuni mustinya pemerintah berani mengambil risiko bahwa pandemi bakal berkahir sebentar lagi. Pemerintah harus menyiapkan fasilitas dan perangkat untuk menjamin masyarakat. Dengan demikian masyarakat merasakan ada pemimpin, ada penanggungjawab, dan ada pelindung. Selama pandemi masyarakat bingung dan panik sendiri, ibarat anak ayam kehilangan induknya. Akan tetapi kepanikan itu mereda dengan sendirinya, bukan karena usaha pemerintah. Sebuah pidato kenegaraan yang baik adalah pidato yang disampaikan dengan gagah berani dan meyakinkan, baik isi maupun penampilannya. Jika tidak, maka masyarakat hanya tertarik melihat penampilannya saja - yang lucu.
Surat Terbuka Buat Menteri Setneg
Oleh: Uchok Sky Khadafi Pak Pratikno berapa sih Ngecat pesawat kepresidenan, Rp 2.1 miliar atau Rp 45 miliar? Kami dari CBA (Center For Budget Analysis) ingin bertanya kepada Menteri Setneg Pratikno. Berapa sih nominal angka Anggaran ngecat Pesawat kepresidenan atau pemeliharaan pesawat VVIP Kepresidenan Dari penelusuran dokumen RUP (Rencana Umum Pengadaan) Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2020, ada dua proyek untuk pemeliharaan pesawat VVIP kepresidenan sebesar Rp 45.7 miliar. Satu proyek dengan kode RUP 22432000 mempunyai anggaran sebesar Rp 25.7 miliar. Sedangkan dengan kode RUP 22433549 yang mempunyai nilai sebesar Rp 20 miliar. Kemudian dari proyek sebesar Rp 45.7 miliar ini, banyak publik tidak tahu. Yang diiketahui publik adalah anggaran ngecat pesawat kepresidenan sebesar Rp 2,1 miliar. Sedangkan dua proyek pesawat kepresidenan sebesar Rp 45,7 miliar seperti disembunyikan dalam labirin kantor setneg sendiri. Maka untuk itu, pihak setneg sebaiknya memberikan penjelasan secara detail kepada publik, untuk biaya apa saja anggaran sebesar Rp 45,7 miliar dikeluarkan. Apakah anggaran sebesar Rp 45,7 miliar sudah termasuk untuk ngecat pesawat kepresidenan sebesar Rp 2,1 miliar. Karena alokasi anggaran Rp 2,1 miliar tidak ada dalam dokumen RUP (Rencana Umum Pengadaan). Tetapi yang penting, pihak setneg harus menjelaskan anggaran sebesar Rp 45,7 miliar dipakai untuk apa saja. Misalnya, kalau ada kabel pesawat yang rusak, maka harus dijelaskan kabel merek apa atau perkakas seperti apa yang diperbaiki sehingga negara harus mengeluarkan anggaran yang begitu tinggi, sampai sebesar Rp 45,7 miliar. Selanjutnya, selain anggaran diatas, pihak setneg juga mengeluarkan anggaran lain untuk program pesawat kepresidenan. Yaitu ada proyek pemeliharaan Hanggar untuk pesawat kepresiden sebesar Rp 2,1 miliar. Padahal pada tahun 2020 proyek pemeliharaan Hanggar kepresidenan hanya sebesar Rp 1.1 miliar. Jadi Anggaran untuk proyek pemeliharaan Hanggar kepresidenan dari tahun 2020 ke 2021 seperti disulap membengkak sebesar Rp 1 miliar. Selain itu, sekretariat Negara juga harus menguras APBN untuk proyek - proyek pesawat kepresiden seperti pada tahun 2021 ada proyek CCTV untuk hanggar pesawat kepresiden sebesar Rp 148 juta. Dan pada tahun 2020, ada juga proyek proyek yang boros, dan tidak masuk akal untuk pesawat kepresidenan seperti pemeliharaan kebersihan pesawat kepresiden sebesar Rp 2,1 miliar, kemudian proyek pemeliharaan mekanikal, Elektrikal hanggar pesawat kepresidenan sebesar Rp 519 juta. Sehigga Proyek proyek seperti pemeliharaan pesawat kepresidenan ini, jadi tempat yang "basah" bagi orang orang setneg. Bagimana tidak basah, dua proyek saja seperti pemeliharaan pesawat VVIP kepresidenan sebesar Rp 45,7 miliar, dengan memakai metode pengadaannya hanya penunjukan langsung. Jadi enak dong perusahaan yang ditunjuk jadi pemenang. Pantesan mereka kelihatan lebih enak dan nikmat mengurus proyek pesawat kepresidenan daripada urusin covid 19. Jakarta, 10 Agustus 2021. Penulis adalah Direktur CBA (Center For Budget Analysis)
CORE: Pertumbuhan Ekonomi 2022 Tergantung Penanggulangan Pandemi
Jakarta, FNN - Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai pertumbuhan ekonomi pada 2022 akan sangat bergantung pada penanggulangan pandemi COVID-19 yang hingga kini masih belum bisa diprediksi kapan berakhir. "Kalau diproyeksikan pandemi sudah mereda, kita sudah bisa seperti normal lagi atau new normal. Seharusnya kita bisa lebih optimis bisa tumbuh di atas 6 persen. Low base effect masih ada dan perekonomian punya momentum untuk melompat, asal ada dorongan dari kebijakan fiskal dan moneter," ujar Piter saat dihubungi di Jakarta, Senin. Piter mengharapkan pemerintah bisa lebih optimistis, agresif, dan tidak ragu-ragu dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun depan. "Jangan ragu-ragu menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun depan yang tinggi. Yang tidak masalah akan tercapai atau tidak. Yang menentukan realistis atau tidak bukan berapa angka targetnya. Target pertumbuhan rendah karena memang tidak berusaha itu yang sangat disesalkan. Yang kita inginkan target pemerintahan yang tinggi dengan di-support rencana kerja yang sesuai. Jadi rencana kerjanya yang menentukan realistis atau tidak," kata Piter. Target pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna memberikan lapangan kerja yang cukup bagi angkatan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan yang sempat naik karena pandemi. "Syaratnya pandemi harus bisa ditanggulangi dan pemerintah tidak ragu-ragu mendorong ekonomi dengan kebijakan fiskal yang lebih ekspansif," ujar Piter. Dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2021 - 2022, Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5 - 5,5 persen pada 2022. Presiden menekankan perkiraan target pertumbuhan ekonomi sebesar tersebut juga memerhatikan kewaspadaan terhadap perkembangan pandemi COVID-19 yang masih sangat dinamis. Presiden Jokowi menekankan bahwa pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya, analisis ilmiah, dan pandangan ahli untuk mengendalikan pandemi COVID-19 di Indonesia agar pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga serta terus dipercepat dan diperkuat. Jokowi mengatakan tingkat pertumbuhan ekonomi ini juga menggambarkan proyeksi pemulihan yang cukup kuat, didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor sebagai dampak pelaksanaan reformasi struktural. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat ketidakpastian global dan domestik dapat menyumbang risiko bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Sementara itu, inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3 persen, menggambarkan kenaikan sisi permintaan, baik karena pemulihan ekonomi maupun perbaikan daya beli masyarakat Sedangkan rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.350 per dolar AS, dan suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82 persen yang disebutnya mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia dan pengaruh dinamika global. Selanjutnya harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 63 dolar AS per barel. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel dan 1.036.000 barel setara minyak per hari. (mth)
Binance Crypto Serahkan Dua Tangki Oksigen Cair untuk Indonesia
Jakarta, FNN - Sebagai bagian dari program "Crypto Against COVID" yang sedang berlangsung, Binance Charity mengirimkan dua tangki oksigen cair dengan total 40.000 liter (setara 5.000 silinder) kepada Indonesia yang akan diterima Kementerian Kesehatan RI. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerima vaksin sebagai bagian dari upaya COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access) yang salah satunya diinisiasi Binance Charity. Dalam kemitraan dengan UNICEF, Binance Charity telah menyumbangkan 1 juta dolar AS untuk mendukung upaya COVAX yang dipimpin oleh PBB. Pada akhir tahun 2021, tujuan dari upaya ini adalah untuk membantu mengirimkan vaksin yang bersumber dari COVAX ke lebih dari 250.000 orang di 11 negara, meliputi Indonesia, Ghana, Nigeria, Kenya, Uganda, Mesir, Filipina, Vietnam, Bangladesh, Ukraina, dan Brasil. Kepala Binance Charity, Helen Hai dalam siaran pers, Senin mengatakan, "Varian Delta telah membawa gelombang keruntuhan dan kehancuran baru yang tak ada hentinya ke banyak daerah, banyak di antaranya berharap yang terburuk telah berlalu." "Kami sangat sedih melihat orang-orang Indonesia mengalami bulan yang paling memukul sejauh ini. Kami mendukung mereka dan menawarkan dukungan kami dalam mengatasi ini. Hari-hari yang lebih cerah akan datang.” kata Kepala Binance Charity, Helen Hai dalam siaran pers, Senin. Binance Charity kemudian meluncurkan "Crypto Against COVID" pada Januari 2020, yang memberikan 5 juta dolar untuk penanganan COVID-19 di seluruh dunia, termasuk 2 juta APD (alat perlindungan diri) kepada 400 rumah sakit di 26 negara. Pada Mei, Binance Charity mengirim dua tangki oksigen cair ke India dan baru-baru ini ada sumbangan 100.000 masker dan 50 ventilator ICU (intensive care unit). Vietnam akan menerima instrumen PCR (Polymerase Chain Reaction) canggih, yang mampu memproses 400 tes COVID per hari. (mth)
VW Tiguan Allspace "Sport Edition" Masuk Indonesia, Harga Rp685 Juta
Jakarta, FNN - PT Garuda Mataram Motor (GMM) selaku pemegang merek Volkswagen di Indonesia memperkenalkan edisi khusus VW Tiguan Allspace: The Sport Edition. VW Tiguan Allspace: The Sport Edition ditawarkan seharga Rp685 Juta (on the road Jabodetabek) dan dijual eksklusif sejak awal Agustus di seluruh diler VW Indonesia. Setiap unit akan mendapatkan nomor edisi khusus yang menandai nilai khas mobil itu. "VW Tiguan Allspace memiliki keunggulan sesuai dengan kebutuhan konsumen keluarga Indonesia yang memang menyukai mobil dengan kepraktisan dan daya angkut hingga tujuh penumpang," kata Head of Marketing and Communications Volkswagen PT Garuda Mataram Motor, Rony Syarif dalam siaran pers, Selasa. "Kini, VW Tiguan Allspace sebagai sebuah SUV premium tak hanya menyuguhkan pilihan tersebut, namun juga memberikan opsi yang semakin eksklusif dengan kehadiran edisi spesial: The Sport Edition. Model ini ditawarkan secara terbatas, dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-76 tahun 2021 ini,” ujar dia. Terdapat perbedaan pada Sport Edition itu, antara lain bumper depan sporty, trim pintu dengan body colour, bumper belakang full body, diffuser hitam, spoiler atap hitam dan cover spion dengan body colour VW Tiguan Allspace merupakan generasi kedua VW Tiguan atau SUV Volkswagen Group pertama yang menggunakan platform MQB (modular transverse matrix). Bobotnya VW Tiguan Allspace dipangkas sekitar 50 kg dibandingkan model sebelumnya, namun dimensinya lebih besar dengan jarak sumbu roda bertambah 77 mm dibandingkan sebelumnya untuk memberi kelegaan pada penumpang di baris ketiga. Kapasitas bagasi dalam kondisi seluruh bangku ditegakkan sebesar 230 liter. Ketika saat bangku baris ketiga dilipat, kapasitasnya mencapai 700 liter, dan saat kedua baris bangku belakang terlipat, kapasitas terdongkrak menjadi 1.775 liter. VW Tiguan Allspace juga mengusung mesin 1.4 TSI yang mampu menghasilkan tenaga puncak 150 bhp dan torsi 250 Nm, dibantu transmisi otomatis 6-speed kopling ganda (DSG) plus triptonic. Mesin itu memberikan kemampuan akselerasi 0 – 100 km/jam dalam waktu 9,5 detik, dengan kecepatan puncak hingga 202 km/jam. (mth)
Baku Tembak di Gome, Seorang Prajurit Terluka
Jayapura, FNN - Dandrem 173/PVB Brigjen TNI Iwan Setiawan membenarkan telah terjadi baku tembak di Gome, Kabupaten Puncak, Papua, hingga seorang prajurit TNI terluka. "Memang benar pada hari Minggu (15/8) terjadi kontak senjata di Gome hingga menyebabkan seorang prajurit dari Yonif 715/Matuliato terluka tembak," kata Brigjen TNI Iwan Setiawan ketika dikonfirmasi ANTARA di Jayapura, Senin. Ia menyebutkan korban bernama Letda Inf. Rudi Sipayung mengalami luka tembak. Saat ini yang bersangkutan sudah dievakuasi ke Timika. Dari laporan yang diterimanya, terungkap baku tembak terjadi saat anggota sedang melaksanakan patroli. Kondisi prajurit yang terluka, kata Brigjen TNI Iwan Setiawan, stabil karena langsung ditangani dokter dan paramedis dari Yonif 715. Ketika ditanya kontak senjata dengan kelompok mana, Dandrem menduga kelompok Goliat Tabuni. "Wilayah Gome dikuasai kelompok Goliat Tabuni," kata Brigjen TNI Iwan Setiawan. (sws)
POPULER
