ALL CATEGORY
LaNyalla: DPD RI Dukung Adanya PPHN
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyallaMahmud Mattalitti menyatakan DPD RI mendukung adanya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam konstitusi Indonesia. LaNyalla saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2021 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa tatanan baru perlu dijawab dengan kesiapan bangsa secara fundamental. Dengan menentukan arah kemandirian dan kedaulatan bangsa, menurut dia, sebagai bagian kesiapan menyongsong perubahan global dan tata dunia baru. Apalagi, ada ancaman bencana di depan mata, yaitu perubahan iklim global. "Maka, sangat penting bagi kita sebagai bangsa yang besar dan tangguh memiliki arah kebijakan yang kita sepakati bersama, antara eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, DPD RI mendukung adanya Pokok-Pokok Haluan Negara dalam konstitusi kita," katanya. Melalui PPHN, menurut LaNyalla, bangsa harus mampu merumuskan kedaulatan energi, kemandirian pangan, ketahanan sektor kesehatan, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan bangsa yang besar ini, termasuk kesejahteraan dan kemakmuran daerah di seluruh Indonesia. "Kita harus memastikan energi baru terbarukan menjadi prioritas, termasuk keberanian kita sebagai bangsa besar untuk memanfaatkan nuklir sebagai pembangkit energi yang relatif lebih murah, kemandirian pangan mutlak harus menjadi solusi yang harus kita wujudkan dengan bonus iklim negara tropis," ucapnya. Begitu juga, kata dia, dengan sumber daya hutan, daratan, dan laut yang melimpah. Pasalnya, ancaman perang masa depan adalah perebutan sumber daya pangan dan air bersih. Oleh karena itu, negara harus memastikan industri-industri hulu yang dahulu dibangun pada era Orde Lama dan Orde Baru tidak boleh dibiarkan mati hanya karena sudah tidak efisien lagi dibanding impor. "Justru sebaliknya harus kita restorasi," kata LaNyalla. KIrisis global yang dipicu pandemi COVID-19, kata dia, juga melahirkan peluang-peluang baru. Imajinasi-imajinasi baru dan pemikiran-pemikiran baru untuk membangun kehidupan baru yang dibayangkan bisa menghindari terjadinya krisis serupa pada masa depan. Menurut dia, setiap krisis besar biasanya melahirkan revolusi pemikiran untuk menjawab perubahan. Bahkan, setiap negara yang memasuki transisi menuju era baru sering ditandai dengan perubahan konstitusi seperti dilakukan Indonesia pada tahun 1999 hingga 2002. Ketika Indonesia menuju sistem politik yang diharapkan lebih demokratis. Hari ini, kata LaNyalla, 19 tahun sejak amendemen konstitusi dilakukan oleh bangsa ini. "Sekarang kita pun menuju dan akan memasuki era baru pascapandemi COVID-19 yang diikuti dengan era disruptif di hampir semua lini," katanya. Oleh karena itu, dunia dengan tatanan baru perlu dijawab dengan kesiapan secara fundamental. (sws)
Kemenkumham Sulsel Bukukan PNBP Sebanyak Rp1,2 Miliar
Makassar, FNN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) mampu meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) hingga Juli 2021 sebanyak Rp1,2 miliar. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadiv Yankumham) Kanwil Kemenkumham Sulsel Anggoro Dasananto, di Makassar, Senin, mengatakan selama 2021 penerimaan negara bukan pajak dari layanan Kekayaan Intelektual (KI) Kanwil Kemenkumham Sulsel terkumpul sebesar Rp1,2 miliar. "Untuk periode yang sama di tahun lalu itu ada peningkatan, karena di tahun sebelumnya hanya Rp847 juta PNBP-nya, sekarang sudah meningkat dan semoga ke depannya meningkat terus," ujarnya. Menurut Anggoro, layanan KI yang banyak dilayani adalah pendaftaran merek, hak cipta, paten, desain industri, dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Pendaftarannya dapat dilakukan melalui Kanwil Sulsel, melalui Sentra KI maupun dalam jaringan (daring/online) langsung ke Ditjen Kekayaan Intelektual di Jakarta. Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto mengatakan peningkatan pendaftaran KI ini disebabkan adanya sinergitas dengan berbagai instasi daerah dan perguruan tinggi. "Saat ini telah dilakukan kerja sama dengan 11 pemda, 9 perguruan tinggi, dan 4 instansi lainnya," katanya. Harun menyatakan 11 pemda sudah bekerja sama dengan pihaknya, yakni Pemda Luwu Utara, Pangkep, Takalar, Enrekang, Pinrang, Luwu Timur, Sidrap, Wajo, Palopo, Sinjai, dan Bone. Selanjutnya, kata Harun masih ada 9 perguruan tinggi lainnya yang juga sudah kerja sama, yaitu Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, Universitas Muslim Indonesia (UMI), Universitas Indonesia Timur, (UIT) Universitas Fajar, Universitas Sawerigading, dan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia. Sedangkan 4 instansi lain yang sudah kerja sama adalah Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Dinas Perindustrian Sulsel, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan, dan Kanwil Bea Cukai Sulbagsel. Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel Mohammad Yani mengatakan bahwa karena pandemi COVID-19, pihaknya juga membuat inovasi layanan konsultasi online sehingga para pemohon KI tidak perlu datang ke kanwil. "Cukup dengan telepon, SMS atau dengan WA, kemudian akan dipandu oleh duta layanan kami," kata Yani. Ke depan, ujar Yani, pihaknya juga akan kerja sama dengan Pemkab Jeneponto dan Bantaeng terkait pengembngan potensi Kekayaan Intelektual Komunal dan Indikasi Geografis. (sws)
Ketua MPR Dukung Paket Kebijakan Pemerintah Atasi Pandemi COVID-19
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya upaya pemerintah melalui sejumlah paket kebijakan dalam mengatasi pandemi COVID-19 beserta dampaknya. "Kami sangat mendukung sepenuhnya paket kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19," kata Bambang Soesatyo saat membuka Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2021 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin. Menurut dia, realokasi APBN dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam bentuk program perlindungan sosial dengan beragam skema dan saluran, refocusing anggaran kesehatan, realokasi dukungan UMKM dan korporasi, bantuan langsung tunai dana desa, insentif usaha, serta potongan tarif listrik PLN adalah langkah kebijakan yang tepat untuk menangani dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19. Bamsoet sapaan Bambang Soesatyo mengatakan pandemi COVID-19 tidak hanya meruntuhkan sendi-sendi ekonomi, sosial dan budaya, tetapi secara nyata telah membuat masyarakat semua kehilangan sahabat, kerabat, anak, istri, suami, orangtua dan sanak-saudara yang meninggal dunia akibat COVID-19. Oleh karena itu, dia menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan disiplin protokol kesehatan, menjaga jarak, membatasi interaksi. "Serta melakukan vaksinasi untuk mencegah dan menurunkan tingkat persebaran, tingkat fatalitas dan kematian akibat COVID-19," tuturnya. Pandemi COVID-19, lanjut dia, memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. "Tidak hanya masalah kesehatan manusia dan kemanusiaan, tetapi lebih luas lagi terasa dampaknya dalam dinamika dan stabilitas kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, bahkan dalam bidang pertahanan dan keamanan negara," kata Bamsoet. Politisi Partai Golkar ini menilai masyarakat Indonesia merasakan dampaknya, baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan utamanya semakin melemahnya ketahanan ekonomi masyarakat akibat menurunnya pendapatan karena pemutusan hubungan kerja dan tidak adanya kesempatan kerja. Dampak lainnya adalah hilangnya kesempatan berusaha akibat terbatasnya aktifitas ekonomi masyarakat, modal dan investasi untuk menopang perekonomian masyarakat pengusaha kecil maupun menengah. "Pandemi COVID-19 juga memaksa kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, belajar dan bekerja dari rumah, menjaga jarak, dan membiasakan diri dengan cara cara baru menjaga kesehatan yang juga berdampak terhadap merenggangnya kohesi sosial kita," kata Bamsoet. (sws)
LaNyalla: Jangan Sekali-kali Tinggalkan Sejarah
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan kembali ucapan Presiden Soekarno agar jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. "Tidak mengherankan bila Presiden Soekarno mengingatkan kita semua, agar jangan sekali-kali meninggalkan sejarah," kata La Nyalla saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2021, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021. La Nyalla menegaskan, Indonesia merupakan negara besar, karena lahir dari kerajaan dan kesultanan Nusantara, yang telah memiliki peradaban yang unggul. Para raja dan sultan Nusantara, juga secara langsung turut membentuk lahirnya negara ini melalui dukungan mereka kepada para pendiri bangsa saat itu. "Dalam sejarah, bagaimana para sultan dan raja Nusantara memberikan sumbangan mereka kepada Indonesia di awal kemerdekaan. Salah satunya sumbangan uang 13 juta gulden dari Sultan Siak dan pesawat kepresidenan serta emas Monas dari tokoh dan rakyat Aceh," ujar La Nyalla. Selain itu, sumbangsih para tokoh pejuang kemerdekaan, yang terdiri dari tokoh pergerakan, militer, ulama dan agamawan, hingga kaum terdidik dan cendekiawan. "Mereka menyumbangkan pikiran jernih dalam Sidang BPUPKI dan PPKI dalam menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian menghasilkan karya agung bangsa ini, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945," kata La Nyalla. La Nyalla menegaskan, sejarah bangsa Indonesia tangguh, mewarisi negara besar. Sehingga, negara yang seharusnya mampu memakmurkan rakyatnya dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. La Nyalla mengajak semua peserta Sidang Tahunan MPR untuk memfokuskan pikiran dan hati sebagai negarawan sejati, untuk bersama melangkah mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Dalam sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR/DPD RI, dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka penyampaian RUU tentang APBN 2022, digelar secara luring dan daring. Dari daftar hadir terdapat sebanyak 311 dari 363 anggota legislatif yang menghadiri acara. (MD).
Jokowi Sebut Pandemi Seperti Api
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menyebutkan krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Karena demikian, jika memungkinkan harus dihindari tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa diambil sebagai pelajaran. “Api memang membakar, tetapi juga sekaligus menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi. Dia menyakitkan, tetapi sekaligus juga menguatkan," kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2021 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021. Jokowi mengatakan keinginan agar pandemi bisa menerangi semua untuk mawas diri, memperbaiki diri, dan menguatkan diri, dalam menghadapi tantangan masa depan. Pandemi itu seperti kawah candra dimuka yang menguji, yang mengajarkan, dan sekaligus mengasah. Pandemi dikatakan Presiden, memberikan beban yang berat kepada semua, beban yang penuh dengan risiko, dan memaksa semua untuk menghadapi dan mengelolanya. "Semua pilar kehidupan kita diuji, semua pilar kekuatan kita diasah. Ketabahan, kesabaran, ketahanan, kebersamaan, kepandaian, dan kecepatan kita, semuanya diuji dan sekaligus diasah," tutur Presiden. Ujian dan asahan menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Bukan hanya beban yang diberikan kepada semua, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri juga diajarkan kepada semua. "Tatkala ujian itu terasa semakin berat, asahannya juga semakin meningkat. Itulah proses menjadi bangsa yang tahan banting, yang kokoh, dan yang mampu memenangkan gelanggang pertandingan," ujar Jokowi. Dalam acara tersebut, okowi mengenakan baju adat Baduy. Hadir pada pidato kenegaraan tersebut Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor K.H. Ma’ruf Amin beserta Ibu Wury Estu Ma’ruf Amin; Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota MPR Republik Indonesia; Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota DPR Republik Indonesia; Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota DPD Republik Indonesia; dan Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara. Hadir pula sebagian secara virtual Presiden Republik Indonesia Kelima Megawati Soekarnoputri; Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dan Hamzah Haz; Muhammad Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla; Boediono beserta Ibu Herawati Boediono; serta istri Mantan Presiden Hajah Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Kemudian ada pula para Duta Besar Negara-Negara Sahabat dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional. Selain itu para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, dan Kapolri, serta para Ketua Umum Partai Politik. (MD).
Vaksinasi Ideologi Tingkatkan Ketahanan Rakyat
Jakarta, FNN - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mengatakan, dalam upaya memerangi pandemi Covid-19 beserta dampaknya tidak hanya dilakukan dengan meningkatkan ketahanan tubuh dengan vaksinasi. "Tetapi harus dibarengi dengan upaya melakukan vaksinasi ideologi untuk meningkatkan ketahanan ideologi masyarakat," kata Bambang Soesatyo saat membuka Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2021 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021. Menurut Bambang Soesatyo, pandemi Covid-19 tidak hanya memiliki dampak ekonomis yang nyata dengan meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, kesenjangan yang berpotensi menimbulkan permasalahan dalam bidang-bidang lainnya. Akan tetapi, yang juga patut diwaspadai adalah potensi bangkitnya nilai-nilai, paham individualisme, komunisme, intoleransi, separatisme, radikalisme, terorisme, dan etno nasionalisme di tengah ketidakpastian akibat pandemi covid-19. Dalam kerangka itu, lanjut dia, pimpinan dan seluruh anggota MPR RI, dengan segala keterbatasan yang ada, terus melakukan vaksinasi ideologi melalui sosialisasi Empat Pilar MPR. Empat pilar MPR itu, yaitu Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah tanah air. "Melalui vaksinasi ideologi, kami meyakini segala potensi ancaman dan gangguan yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa akan dapat dicegah dan ditangkal," papar politisi Partai Golkar iitu. Dikutip dari Antara, Bambang mengatakan, dengan badai Cvid-19, , justru akan semakin memperkuat ketahanan ideologi bangsa, sehingga pandemi corona tidak hanya menjadi tantangan. "Tetapi menjadi peluang untuk bangkit beradaptasi dengan tuntutan dinamika, situasi dan kondisi yang baru," tuturnya. (MD).
Bubarkan dan Usut Penyusup
By M Rizal Fadillah DALAM rangka memperingati Hari Santri Nasional 2021 BPIP mengadakan kompetisi penulisan dengan tema "Menghormat Bendera menurut Hukum Islam" dan "Menyanyikan Lagu kebangsaan Menurut Hukum Islam". Tema ini dinilai mengada ada karena di samping tidak penting juga tendensius yang secara tidak langsung menjadi bagian dari apa yang dikenal dengan Islamophobia. BPIP menjadi lembaga yang tidak simpatik. Tak jelas fungsi dan kerjanya. Ketua BPIP Prof Yudian Wahyudi untuk kesekian kali membuat masalah. Dari salam Pancasila, menghardik cadar, toleran atas sex di luar nikah, hingga berujung tekad untuk puasa bicara. Kini lembaganya buat heboh lagi dengan mengadakan kompetisi penulisan yang menyinggung hukum Islam. Seruan bubarkan BPIP menguat karena badan pemborosan uang negara ini samasekali tak berguna. Alih-alih membela Pancasila, nyatanya malah merusak implementasi Pancasila. Para personalnya sok pancasilais dengan memosisikan orang lain sebagai binaan. Padahal pemahaman internal BPIP soal Pancasila juga patut diragukan dan mungkin harus dikompetisikan dulu melalui karya tulis. Sepakat bahwa BPIP bubarkan saja. Tapi para penanggungjawab atau penyusup atas isu kontroversial keagamaan mesti diproses hukum agar tidak seenaknya atau gegabah mempermainkan perasaan masyarakat, khususnya umat Islam dengan memanfaatkan BPIP untuk menyudutkan. Dalang dan penyusup dalam BPIP harus segera diusut. Adakah kader Neo PKI di BPIP ? Indikasi keterlibatan dalam otak atik aspek keagamaan patut untuk dicurigai. Soal hormat bendera dan lagu kebangsaan yang dihubungkan dengan hukum Islam adalah jelas provokasi dan adu domba. Sejak RUU HIP yang berlanjut ke RUU BPIP bangsa ini telah dan terus dibuat gaduh. Ideologi Pancasila digoyang dengan kamuflase pembelaan dan atau pembinaan. Kasus ekspresi seni politk dalam bentuk mural akhir akhir ini diobrak abrik bahkan dikejar pelukis nya, sementara penyusup yang semestinya di usut di BPIP justru tidak dipermasalahkan. Berlindung di balik ideologi Pancasila untuk menggerus nilai-nilai Pancasila itu sendiri adalah perbuatan kriminal. Hal ini sangat berbahaya dan tidak boleh dibiarkan. Apalagi jika BPIP ternyata menjadi alat politik ideologis yang digenggam rezim dalam menempatkan Pancasila sebagai sarana penguatan kelompok mapan untuk melumpuhkan oposan. Bubarkan BPIP dan usut penyusup. *) Pemerhati Politik dan Kebangsan
Waspadai Tawaran Pinjaman Online Ilegal
Padang, FNN - Otoritas Jasa Keuangan kembali mengingatkan masyarakat supaya mewaspadai penawaran pinjaman online ilegal yang biasanya ditawarkan lewat pesan seluler atau media sosial. "Kalau ada yang mendapat tawaran pinjaman online melalui SMS atau whatsap, sebaiknya tidak usah direspon karena pihak pemberi pinjaman tidak boleh memberikan tanpa minta persetujuan masyarakat," kata Kepala Kantor OJK Sumbar, Yusri, di Padang, Ahad, 15 Agustus 2021. Menurutnya, kalau ada masyarakat yang mendapatkan penawaran tersebut silahkan melapor ke OJK. Sebagai tindak lanjut, jika pinjaman online itu tidak berizin maka situs dan webnya bisa ditutup oleh Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi. Setiap perusahaan yang menawarkan jasa pinjaman kepada masyarakat wajib memiliki pernyataan aplikasi pinjaman yang diberikan dokumentasinya oleh OJK. "Jadi hanya perusahaan pinjaman online yang mendapat izin dari OJK yang boleh memberikan pembiayaan kepada masyarakat dan sepanjang tidak terdaftar di OJK artinya mereka ilegal," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara. Di sisi lain, OJK terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak dengan pinjaman online ilegal yang bunganya mencekik dan berlipat-lipat. Sebelumnya Satgas Waspada Investasi (SWI) yang beranggotakan 13 kementerian dan lembaga sepakat memperkuat upaya penegakan hukum untuk memberantas pinjaman online atau pinjol ilegal di Tanah Air. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing dalam pernyataan di Jakarta mengatakan, para anggota SWI akan semakin memperketat ruang lingkup pelaku kejahatan pinjol ilegal dengan menggunakan kewenangan di masing-masing kementerian dan lembaga. Upaya itu juga akan diikuti dengan memperluas sosialisasi dan edukasi ke masyarakat mengenai bahaya pinjaman online ilegal melalui media massa dan sosial media serta komunikasi langsung kepada masyarakat. "SWI mendorong penegakan hukum kepada para pelaku pinjaman online ilegal ini, karena pemblokiran situs dan aplikasi tidak menimbulkan efek jera dari pelaku kejahatan ini. Pinjol ilegal ini persoalan bersama yang harus kita berantas bersama-sama untuk melindungi rakyat," ujar Tongam. Pada Juli ini, SWI kembali menemukan dan menutup 172 pinjaman online ilegal yang beredar secara digital melalui penawaran lewat SMS, aplikasi gawai, dan di internet. Penutupan dilakukan karena berpotensi merugikan masyarakat. Sebab, bunga dan tenggat pinjaman yang tidak transparan, serta ancaman dan intimidasi dalam penagihan. (MD)
Taliban Duduki Istana, Presiden Afghanistan Lari ke Tajikistan
Kabul, FNN - Hanya beberapa jam setelah memasuki kota Kabul, para pejuang Talibal berhasil menduduki Istana Kepresidenan. Sementara Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dilaporkan telah meninggalkan ibu kota negara tersebut menuju Tajikistan. Ghani meninggalkan negaranya saat Taliban memasuki Kabul pada Ahad, 15 Agustus 2021. Tidak ada perlawanan dari pasukan pemerintah ketika para pejuang Taliban mengepung Kabul dari berbagai penjuru, dan kemudian menguasainya. Jatuhnya Kabul kepada Taliban di luar perkiraan analisis dan intelijen Amerika Serikat dan negara-negara barat. Perkiraan sebelumnya, mereka akan menguasai Kabul dalam jangka 90 hari atau tiga bulan. Berdasarkan laporan berbagai media internasional, Senin, 16 Agustus 2021, di akun Telegram resminya, Taliban membagikan foto-foto interior istana yang kelihatan utuh. Tetapi keadaan di istana kosong dan ditinggalkan para pejabatnya. Sebuah video juga diposting di media sosial beberapa jam sebelumnya yang menunjukkan para pejuang Taliban tiba di Istana Kepresidenan di Kabul. Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid mengatakan sebelumnya pasukannya akan mulai memasuki wilayah kota di mana pejabat pemerintah dan pasukan keamanan telah meninggalkan pos mereka. "Pagi ini Imarah Islam (Taliban) mengeluarkan pernyataan bahwa pasukan kami berada di luar kota Kabul dan kami tidak ingin memasuki Kabul melalui cara militer," katanya. "Namun, sekarang kami mendapat laporan bahwa kantor polisi distrik dievakuasi, polisi telah meninggalkan pekerjaan mereka untuk memastikan keamanan, juga kementerian dikosongkan dan personel keamanan pemerintah Kabul telah melarikan diri," tambahnya. "Taliban telah memasuki istana presiden," kata seorang komandan senior Taliban. Sementara itu, tiga sumber senior Taliban mengatakan kepada AFP, gerilyawan telah menguasai istana presiden. "Para mujahidin telah memasuki istana presiden dan telah menguasainya," kata seorang komandan kedua. Dia menambahkan, sebuah pertemuan tentang keamanan di Ibu Kota sedang berlangsung di sana. Seorang pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri Afghanistan mengatakan Presiden Ghani sudah pergi ke Tajikistan. Ketika dimintai komentar, kantor kepresidenan mengatakan "tidak bisa mengatakan apa pun menyangkut pergerakan Ashraf Ghani atas alasan keamanan". Seorang pejabat tinggi kementerian luar negeri secara terpisah mengatakan, Ghani sudah meninggalkan Afghanistan. Ia mengaku tidak tahu pasti ke mana sang presiden pergi. Sementara itu, kepala lembaga perdamaian Afghanistan Abdullah tidak lagi menganggap Ghani sebagai presiden Afghanistan. Dalam pesan melalui video, Ahad , Abdullah menggambarkan Ghani sebagai mantan presiden. Beberapa jam setelah kelompok Taliban memasuki Kabul, Abdullah mengeluarkan pernyataan yang menyalahkan Ghani atas situasi yang berlangsung saat ini di Afghanistan. Perwakilan Taliban mengatakan, mereka sedang memeriksa keberadaan Presiden Ghani. Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, mengatakan kelompoknya bersiaga di daerah-daerah pinggir kota dan sedang berbicara dengan pemerintah Afghanistan --yang didukung negara-negara Barat-- untuk meminta pemerintah menyerah secara damai. "Para petempur Taliban sedang bersiaga di semua pintu masuk Kabul sampai peralihan kekuasaan secara damai dan memuaskan disetujui," katanya sebagaimana dikutip dari Antara. (MD)
Sandiaga Uno Berikan 1.000 Beasiswa Kepada Anak Pedagang Kecil
akarta, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan 1.000 beasiswa kepada anak-anak para pedagang kecil dengan tujuan memastikan para penerus bangsa bisa merdeka dalam menentukan cita-citanya. "Tadi dari hasil interaksi dengan para penerima beasiswa mulai dari Aceh sampai Papua dirasakan. Begitu beratnya keadaan ekonomi yang dipicu oleh pandemi. Banyak dari pedagang-pedagang kecil yang kehilangan mata pencahariannya," ujar Sandiaga Uno dalam keterangannya, Ahad, 15 Agustus 2021. Bertepatan dengan momentum perayaan HUT ke-76 RI, Sandi ingin memastikan anak-anak Indonesia dapat merdeka dalam menentukan cita-citanya. Terlebih, tema dalam perayaan HUT ke-76 RI kali ini adalah 'Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh'. "Oleh karena itu, di Hari Kemerdekaan ke 76, merdeka yang ingin kita kumandangkan adalah merdeka dalam menentukan cita-cita kita dan menggapainya," kata dia. Sandiaga juga berharap agar kegiatan semacam ini juga diikuti oleh para donatur lainnya. Sehingga, anak-anak Indonesia dapat menuntaskan cita-citanya tanpa perlu khawatir kekurangan biaya. "Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh diwujudkan dengan saling berbagi dan beasiswa ini adalah wujud nyata dari Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Merdeka," tuturnya sebagaimana dikutip dari Antara. Sandiaga juga menceritakan beberapa pelajar dan mahasiswa yang terhambat pendidikannya lantaran permasalahan ekonomi, salah satunya Aurora. "Adinda Aurora dari Pontianak yang harus mengubah cita-citanya menjadi dokter karena tidak memiliki biaya. Berkat beasiswa dari Kahmipreneur ini, alhamdulillah semangat lagi adik Aurora kita dan tetap sekarang ingin melanjutkan studinya untuk menjadi dokter," ucap Sandiaga. Pemberian beasiswa bekerja sama dengan Kahmipreneur tersebut dilakukan secara virtual dan diikuti para pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah. Pemberian beasiswa telah digelar sejak tahun lalu dan kali ini merupakan gelombang ketiga. Total kuota beasiswa yang diberikan yaitu sebanyak 1.000 pelajar yang sudah diseleksi dari 34 provinsi yang terdiri dari siswa SD, SMP, SMA, mahasiswa dan anak yatim karena terdampak pandemi Covid-19, dengan sasaran utamanya anak dari pedagang kecil. (MD).
POPULER
