ALL CATEGORY
Dua Hari Lagi Tarif Tol Jakarta-Surabaya Naik 4,41 Persen
Surabaya, FNN - Tarif tol Jakarta-Surabaya atau sebaliknya untuk kendaraan golongan I naik atau mengalami penyesuaian sebesar 4,41 persen, yakni dari Rp 691.500 menjadi Rp 722.000. Kenaikan tarif tersebut terhitung mulai 19 Agustus 2021 pukul 00.00 WIB, karena adanya penyesuaian tarif di empat ruas Jalan Tol Trans Jawa. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Dwimawan Heru, Senin (16/8) mengatakan, tarif tol Jakarta-Surabaya itu merupakan kumulatif dari sejumlah transaksi di Gerbang Tol (GT) utama, contohnya dari Jakarta menuju Surabaya yaitu melalui GT Cikampek Utama, GT Palimanan Utama, GT Kalikangkung, dan GT Warugunung. Sementara, untuk empat ruas Jalan Tol Trans Jawa yang mengalami penyesuaian merupakan jalan tol yang dikelola Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang merupakan anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk serta Waskita Toll Road. Keempat ruas jalan tol itu masing-masing Jalan Tol Pemalang-Batang yang dikelola oleh PT Pemalang Batang Toll Road, Jalan Tol Batang-Semarang yang dikelola oleh PT Jasamarga Semarang Batang, Jalan Tol Solo-Ngawi oleh PT Jasamarga Solo Ngawi serta Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo oleh PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol. Ia mengatakan dasar penyesuaian tarif tol telah diatur Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. "Berdasarkan regulasi itu, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi," kata Heru, dalam siaran persnya yang diterima di Surabaya, Senin, 16 Agustus 2021. Ia mengatakan secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester I tahun 2021 yang meningkat 7,07 persen secara tahunan (year on year) sejalan dengan peran jalan tol dalam percepatan distribusi barang dan jasa. “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi ini tentunya menunjukkan masyarakat dan pelaku usaha kembali beraktivitas meski dengan pembatasan-pembatasan. Dengan adanya jalan tol, distribusi barang dan jasa dari para pelaku usaha dapat lebih cepat diterima, sehingga denyut ekonomi dapat berputar kembali dan perlahan berangsur normal kembali,” tuturnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Selain itu, penyesuaian tarif jalan tol juga dibutuhkan untuk memastikan iklim investasi jalan tol yang kondusif, menjaga kepercayaan investor dan pelaku pasar terhadap industri jalan tol yang prospektif di Indonesia, serta menjamin level of service pengelola jalan tol tetap sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol. Heru juga mencatat jumlah pengguna jalan dengan perjalanan menerus Jakarta-Surabaya sebesar 60 persen dibandingkan dengan komuter di masing-masing ruas jalan tol, sehingga diharapkan penyesuaian tarif sebesar 4,41 persen dapat disandingkan dengan benefit to cost yang didapatkan. "Ketika pengguna jalan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya sejauh 687 km akan membutuhkan waktu tempuh sekitar 8 jam lebih cepat jika dibandingkan melakukan perjalanan non tol selama 16 jam lebih. Selain itu, dapat pula dipertimbangkan efisiensi penggunaan BBM jika menggunakan jalan tol,” tutur Heru. (MD).
Pidato Kenegaraan atau Laporan Kegiatan Satgas?
LAZIMNYA sebuah pidato kenegaraan mustinya berisi review perjalanan bangsa sampai pada satu titik tertentu. Apalagi pidato disampaikan dalam ulang tahun kemerdekaan sebuah bangsa, seharusnya bisa memberikan gambaran yang lengkap tentang perjalanan bangsa. Tantangan, rintangan, dan peluang ke depan seharusnya juga menjadi catatan penting bagi seorang kepala negara. Situasi terkini juga harus menjadi konsentrasi untuk dicari solusinya. Pidato kenegaraan Presiden RI 16 Agustus 2021 sungguh tak berbobot. Hampir seluruh isi pidato bercerita tentang Pandemi Covid-19 dan penanganan yang penuh puja puji diri. Tak ada sedikit evaluasi diri, pengakuan tentang amburadulnya penanganan, jumlah yang positif dan yang meninggal dunia. Mahal sekali harga sebuah kejujuran. Pidato ini lebih terkesan laporan bulanan Ketua Satgas Covid-19 di sebuah desa. Pidato kenegaraan tak menyinggung soal kelaparan, kemiskinan, dan kriminalitas. Pidato kenegaraan jauh dari harapan masyarakat yang ingin tahu visi pertanian, industri, dan perdagangan. Para petani tak mendapatkan jawaban tentang mengapa pupuk selalu mahal, kekurangan air dan harga hasil panen yang anjlok. Para nelayan kecewa pidato kenegaraan tidak membahas sulitnya BBM dan maraknya pencurian ikan. Pidato juga enggan menyebut masalah ketidakadilan hukum, kriminalisasi ulama, dan banyaknya koruptor. Pidato kenegaraan juga malu mengakui bahwa negara ini menuju negara gagal karena utang luar negeri yang mengkhawatirkan. Selain itu, dalam naskah pidato kenegaraan ini juga masih ada beberapa salah tulis seperti "ketidak adilan" yang seharusnya ditulis "ketidakadilan", "pra kerja" seharusnya "prakerja", "mengkaji" seharusnya mengaji serta penulisan huruf kapital yang tidak konsisten. Saat membahas protokol kesehatan, naskah negara juga lupa mengingatkan 3M, padahal 3T dibahas. Kita tahu masyarakat lebih familiar pada 3M. Itu soal tata bahasa. Yang ini soal tata kedaulatan. Persoalan serius di Laut Cina Selatan juga tidak masuk radar istana untuk disampaikan dalam pidato kenegaraannya. Persoalan yang sangat serius bagi kedaulatan NKRI sama sekali tak diucapkan dalam pidato yang amat penting ini. Masyarakat ingin tahu strategi dan kebijakan negara dalam menghadapi perang dua kepentingan di depan mata yang mana wilayah NKRI akan menjadi arena pertempuran. Pidato kenegaraan juga tidak mampu memberikan gambaran, kapan situasi normal akan dimulai. Dengan dukungan anggaran yang besar, kecanggihan teknologi dan sumber daya manusia yang mumpuni mustinya pemerintah berani mengambil risiko bahwa pandemi bakal berkahir sebentar lagi. Pemerintah harus menyiapkan fasilitas dan perangkat untuk menjamin masyarakat. Dengan demikian masyarakat merasakan ada pemimpin, ada penanggungjawab, dan ada pelindung. Selama pandemi masyarakat bingung dan panik sendiri, ibarat anak ayam kehilangan induknya. Akan tetapi kepanikan itu mereda dengan sendirinya, bukan karena usaha pemerintah. Sebuah pidato kenegaraan yang baik adalah pidato yang disampaikan dengan gagah berani dan meyakinkan, baik isi maupun penampilannya. Jika tidak, maka masyarakat hanya tertarik melihat penampilannya saja - yang lucu.
Surat Terbuka Buat Menteri Setneg
Oleh: Uchok Sky Khadafi Pak Pratikno berapa sih Ngecat pesawat kepresidenan, Rp 2.1 miliar atau Rp 45 miliar? Kami dari CBA (Center For Budget Analysis) ingin bertanya kepada Menteri Setneg Pratikno. Berapa sih nominal angka Anggaran ngecat Pesawat kepresidenan atau pemeliharaan pesawat VVIP Kepresidenan Dari penelusuran dokumen RUP (Rencana Umum Pengadaan) Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2020, ada dua proyek untuk pemeliharaan pesawat VVIP kepresidenan sebesar Rp 45.7 miliar. Satu proyek dengan kode RUP 22432000 mempunyai anggaran sebesar Rp 25.7 miliar. Sedangkan dengan kode RUP 22433549 yang mempunyai nilai sebesar Rp 20 miliar. Kemudian dari proyek sebesar Rp 45.7 miliar ini, banyak publik tidak tahu. Yang diiketahui publik adalah anggaran ngecat pesawat kepresidenan sebesar Rp 2,1 miliar. Sedangkan dua proyek pesawat kepresidenan sebesar Rp 45,7 miliar seperti disembunyikan dalam labirin kantor setneg sendiri. Maka untuk itu, pihak setneg sebaiknya memberikan penjelasan secara detail kepada publik, untuk biaya apa saja anggaran sebesar Rp 45,7 miliar dikeluarkan. Apakah anggaran sebesar Rp 45,7 miliar sudah termasuk untuk ngecat pesawat kepresidenan sebesar Rp 2,1 miliar. Karena alokasi anggaran Rp 2,1 miliar tidak ada dalam dokumen RUP (Rencana Umum Pengadaan). Tetapi yang penting, pihak setneg harus menjelaskan anggaran sebesar Rp 45,7 miliar dipakai untuk apa saja. Misalnya, kalau ada kabel pesawat yang rusak, maka harus dijelaskan kabel merek apa atau perkakas seperti apa yang diperbaiki sehingga negara harus mengeluarkan anggaran yang begitu tinggi, sampai sebesar Rp 45,7 miliar. Selanjutnya, selain anggaran diatas, pihak setneg juga mengeluarkan anggaran lain untuk program pesawat kepresidenan. Yaitu ada proyek pemeliharaan Hanggar untuk pesawat kepresiden sebesar Rp 2,1 miliar. Padahal pada tahun 2020 proyek pemeliharaan Hanggar kepresidenan hanya sebesar Rp 1.1 miliar. Jadi Anggaran untuk proyek pemeliharaan Hanggar kepresidenan dari tahun 2020 ke 2021 seperti disulap membengkak sebesar Rp 1 miliar. Selain itu, sekretariat Negara juga harus menguras APBN untuk proyek - proyek pesawat kepresiden seperti pada tahun 2021 ada proyek CCTV untuk hanggar pesawat kepresiden sebesar Rp 148 juta. Dan pada tahun 2020, ada juga proyek proyek yang boros, dan tidak masuk akal untuk pesawat kepresidenan seperti pemeliharaan kebersihan pesawat kepresiden sebesar Rp 2,1 miliar, kemudian proyek pemeliharaan mekanikal, Elektrikal hanggar pesawat kepresidenan sebesar Rp 519 juta. Sehigga Proyek proyek seperti pemeliharaan pesawat kepresidenan ini, jadi tempat yang "basah" bagi orang orang setneg. Bagimana tidak basah, dua proyek saja seperti pemeliharaan pesawat VVIP kepresidenan sebesar Rp 45,7 miliar, dengan memakai metode pengadaannya hanya penunjukan langsung. Jadi enak dong perusahaan yang ditunjuk jadi pemenang. Pantesan mereka kelihatan lebih enak dan nikmat mengurus proyek pesawat kepresidenan daripada urusin covid 19. Jakarta, 10 Agustus 2021. Penulis adalah Direktur CBA (Center For Budget Analysis)
CORE: Pertumbuhan Ekonomi 2022 Tergantung Penanggulangan Pandemi
Jakarta, FNN - Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai pertumbuhan ekonomi pada 2022 akan sangat bergantung pada penanggulangan pandemi COVID-19 yang hingga kini masih belum bisa diprediksi kapan berakhir. "Kalau diproyeksikan pandemi sudah mereda, kita sudah bisa seperti normal lagi atau new normal. Seharusnya kita bisa lebih optimis bisa tumbuh di atas 6 persen. Low base effect masih ada dan perekonomian punya momentum untuk melompat, asal ada dorongan dari kebijakan fiskal dan moneter," ujar Piter saat dihubungi di Jakarta, Senin. Piter mengharapkan pemerintah bisa lebih optimistis, agresif, dan tidak ragu-ragu dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun depan. "Jangan ragu-ragu menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun depan yang tinggi. Yang tidak masalah akan tercapai atau tidak. Yang menentukan realistis atau tidak bukan berapa angka targetnya. Target pertumbuhan rendah karena memang tidak berusaha itu yang sangat disesalkan. Yang kita inginkan target pemerintahan yang tinggi dengan di-support rencana kerja yang sesuai. Jadi rencana kerjanya yang menentukan realistis atau tidak," kata Piter. Target pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna memberikan lapangan kerja yang cukup bagi angkatan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan yang sempat naik karena pandemi. "Syaratnya pandemi harus bisa ditanggulangi dan pemerintah tidak ragu-ragu mendorong ekonomi dengan kebijakan fiskal yang lebih ekspansif," ujar Piter. Dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2021 - 2022, Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5 - 5,5 persen pada 2022. Presiden menekankan perkiraan target pertumbuhan ekonomi sebesar tersebut juga memerhatikan kewaspadaan terhadap perkembangan pandemi COVID-19 yang masih sangat dinamis. Presiden Jokowi menekankan bahwa pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya, analisis ilmiah, dan pandangan ahli untuk mengendalikan pandemi COVID-19 di Indonesia agar pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga serta terus dipercepat dan diperkuat. Jokowi mengatakan tingkat pertumbuhan ekonomi ini juga menggambarkan proyeksi pemulihan yang cukup kuat, didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor sebagai dampak pelaksanaan reformasi struktural. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat ketidakpastian global dan domestik dapat menyumbang risiko bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Sementara itu, inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3 persen, menggambarkan kenaikan sisi permintaan, baik karena pemulihan ekonomi maupun perbaikan daya beli masyarakat Sedangkan rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.350 per dolar AS, dan suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82 persen yang disebutnya mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia dan pengaruh dinamika global. Selanjutnya harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 63 dolar AS per barel. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel dan 1.036.000 barel setara minyak per hari. (mth)
Binance Crypto Serahkan Dua Tangki Oksigen Cair untuk Indonesia
Jakarta, FNN - Sebagai bagian dari program "Crypto Against COVID" yang sedang berlangsung, Binance Charity mengirimkan dua tangki oksigen cair dengan total 40.000 liter (setara 5.000 silinder) kepada Indonesia yang akan diterima Kementerian Kesehatan RI. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerima vaksin sebagai bagian dari upaya COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access) yang salah satunya diinisiasi Binance Charity. Dalam kemitraan dengan UNICEF, Binance Charity telah menyumbangkan 1 juta dolar AS untuk mendukung upaya COVAX yang dipimpin oleh PBB. Pada akhir tahun 2021, tujuan dari upaya ini adalah untuk membantu mengirimkan vaksin yang bersumber dari COVAX ke lebih dari 250.000 orang di 11 negara, meliputi Indonesia, Ghana, Nigeria, Kenya, Uganda, Mesir, Filipina, Vietnam, Bangladesh, Ukraina, dan Brasil. Kepala Binance Charity, Helen Hai dalam siaran pers, Senin mengatakan, "Varian Delta telah membawa gelombang keruntuhan dan kehancuran baru yang tak ada hentinya ke banyak daerah, banyak di antaranya berharap yang terburuk telah berlalu." "Kami sangat sedih melihat orang-orang Indonesia mengalami bulan yang paling memukul sejauh ini. Kami mendukung mereka dan menawarkan dukungan kami dalam mengatasi ini. Hari-hari yang lebih cerah akan datang.” kata Kepala Binance Charity, Helen Hai dalam siaran pers, Senin. Binance Charity kemudian meluncurkan "Crypto Against COVID" pada Januari 2020, yang memberikan 5 juta dolar untuk penanganan COVID-19 di seluruh dunia, termasuk 2 juta APD (alat perlindungan diri) kepada 400 rumah sakit di 26 negara. Pada Mei, Binance Charity mengirim dua tangki oksigen cair ke India dan baru-baru ini ada sumbangan 100.000 masker dan 50 ventilator ICU (intensive care unit). Vietnam akan menerima instrumen PCR (Polymerase Chain Reaction) canggih, yang mampu memproses 400 tes COVID per hari. (mth)
VW Tiguan Allspace "Sport Edition" Masuk Indonesia, Harga Rp685 Juta
Jakarta, FNN - PT Garuda Mataram Motor (GMM) selaku pemegang merek Volkswagen di Indonesia memperkenalkan edisi khusus VW Tiguan Allspace: The Sport Edition. VW Tiguan Allspace: The Sport Edition ditawarkan seharga Rp685 Juta (on the road Jabodetabek) dan dijual eksklusif sejak awal Agustus di seluruh diler VW Indonesia. Setiap unit akan mendapatkan nomor edisi khusus yang menandai nilai khas mobil itu. "VW Tiguan Allspace memiliki keunggulan sesuai dengan kebutuhan konsumen keluarga Indonesia yang memang menyukai mobil dengan kepraktisan dan daya angkut hingga tujuh penumpang," kata Head of Marketing and Communications Volkswagen PT Garuda Mataram Motor, Rony Syarif dalam siaran pers, Selasa. "Kini, VW Tiguan Allspace sebagai sebuah SUV premium tak hanya menyuguhkan pilihan tersebut, namun juga memberikan opsi yang semakin eksklusif dengan kehadiran edisi spesial: The Sport Edition. Model ini ditawarkan secara terbatas, dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-76 tahun 2021 ini,” ujar dia. Terdapat perbedaan pada Sport Edition itu, antara lain bumper depan sporty, trim pintu dengan body colour, bumper belakang full body, diffuser hitam, spoiler atap hitam dan cover spion dengan body colour VW Tiguan Allspace merupakan generasi kedua VW Tiguan atau SUV Volkswagen Group pertama yang menggunakan platform MQB (modular transverse matrix). Bobotnya VW Tiguan Allspace dipangkas sekitar 50 kg dibandingkan model sebelumnya, namun dimensinya lebih besar dengan jarak sumbu roda bertambah 77 mm dibandingkan sebelumnya untuk memberi kelegaan pada penumpang di baris ketiga. Kapasitas bagasi dalam kondisi seluruh bangku ditegakkan sebesar 230 liter. Ketika saat bangku baris ketiga dilipat, kapasitasnya mencapai 700 liter, dan saat kedua baris bangku belakang terlipat, kapasitas terdongkrak menjadi 1.775 liter. VW Tiguan Allspace juga mengusung mesin 1.4 TSI yang mampu menghasilkan tenaga puncak 150 bhp dan torsi 250 Nm, dibantu transmisi otomatis 6-speed kopling ganda (DSG) plus triptonic. Mesin itu memberikan kemampuan akselerasi 0 – 100 km/jam dalam waktu 9,5 detik, dengan kecepatan puncak hingga 202 km/jam. (mth)
Baku Tembak di Gome, Seorang Prajurit Terluka
Jayapura, FNN - Dandrem 173/PVB Brigjen TNI Iwan Setiawan membenarkan telah terjadi baku tembak di Gome, Kabupaten Puncak, Papua, hingga seorang prajurit TNI terluka. "Memang benar pada hari Minggu (15/8) terjadi kontak senjata di Gome hingga menyebabkan seorang prajurit dari Yonif 715/Matuliato terluka tembak," kata Brigjen TNI Iwan Setiawan ketika dikonfirmasi ANTARA di Jayapura, Senin. Ia menyebutkan korban bernama Letda Inf. Rudi Sipayung mengalami luka tembak. Saat ini yang bersangkutan sudah dievakuasi ke Timika. Dari laporan yang diterimanya, terungkap baku tembak terjadi saat anggota sedang melaksanakan patroli. Kondisi prajurit yang terluka, kata Brigjen TNI Iwan Setiawan, stabil karena langsung ditangani dokter dan paramedis dari Yonif 715. Ketika ditanya kontak senjata dengan kelompok mana, Dandrem menduga kelompok Goliat Tabuni. "Wilayah Gome dikuasai kelompok Goliat Tabuni," kata Brigjen TNI Iwan Setiawan. (sws)
LaNyalla: DPD RI Dukung Adanya PPHN
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyallaMahmud Mattalitti menyatakan DPD RI mendukung adanya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam konstitusi Indonesia. LaNyalla saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2021 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa tatanan baru perlu dijawab dengan kesiapan bangsa secara fundamental. Dengan menentukan arah kemandirian dan kedaulatan bangsa, menurut dia, sebagai bagian kesiapan menyongsong perubahan global dan tata dunia baru. Apalagi, ada ancaman bencana di depan mata, yaitu perubahan iklim global. "Maka, sangat penting bagi kita sebagai bangsa yang besar dan tangguh memiliki arah kebijakan yang kita sepakati bersama, antara eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, DPD RI mendukung adanya Pokok-Pokok Haluan Negara dalam konstitusi kita," katanya. Melalui PPHN, menurut LaNyalla, bangsa harus mampu merumuskan kedaulatan energi, kemandirian pangan, ketahanan sektor kesehatan, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan bangsa yang besar ini, termasuk kesejahteraan dan kemakmuran daerah di seluruh Indonesia. "Kita harus memastikan energi baru terbarukan menjadi prioritas, termasuk keberanian kita sebagai bangsa besar untuk memanfaatkan nuklir sebagai pembangkit energi yang relatif lebih murah, kemandirian pangan mutlak harus menjadi solusi yang harus kita wujudkan dengan bonus iklim negara tropis," ucapnya. Begitu juga, kata dia, dengan sumber daya hutan, daratan, dan laut yang melimpah. Pasalnya, ancaman perang masa depan adalah perebutan sumber daya pangan dan air bersih. Oleh karena itu, negara harus memastikan industri-industri hulu yang dahulu dibangun pada era Orde Lama dan Orde Baru tidak boleh dibiarkan mati hanya karena sudah tidak efisien lagi dibanding impor. "Justru sebaliknya harus kita restorasi," kata LaNyalla. KIrisis global yang dipicu pandemi COVID-19, kata dia, juga melahirkan peluang-peluang baru. Imajinasi-imajinasi baru dan pemikiran-pemikiran baru untuk membangun kehidupan baru yang dibayangkan bisa menghindari terjadinya krisis serupa pada masa depan. Menurut dia, setiap krisis besar biasanya melahirkan revolusi pemikiran untuk menjawab perubahan. Bahkan, setiap negara yang memasuki transisi menuju era baru sering ditandai dengan perubahan konstitusi seperti dilakukan Indonesia pada tahun 1999 hingga 2002. Ketika Indonesia menuju sistem politik yang diharapkan lebih demokratis. Hari ini, kata LaNyalla, 19 tahun sejak amendemen konstitusi dilakukan oleh bangsa ini. "Sekarang kita pun menuju dan akan memasuki era baru pascapandemi COVID-19 yang diikuti dengan era disruptif di hampir semua lini," katanya. Oleh karena itu, dunia dengan tatanan baru perlu dijawab dengan kesiapan secara fundamental. (sws)
Kemenkumham Sulsel Bukukan PNBP Sebanyak Rp1,2 Miliar
Makassar, FNN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) mampu meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) hingga Juli 2021 sebanyak Rp1,2 miliar. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadiv Yankumham) Kanwil Kemenkumham Sulsel Anggoro Dasananto, di Makassar, Senin, mengatakan selama 2021 penerimaan negara bukan pajak dari layanan Kekayaan Intelektual (KI) Kanwil Kemenkumham Sulsel terkumpul sebesar Rp1,2 miliar. "Untuk periode yang sama di tahun lalu itu ada peningkatan, karena di tahun sebelumnya hanya Rp847 juta PNBP-nya, sekarang sudah meningkat dan semoga ke depannya meningkat terus," ujarnya. Menurut Anggoro, layanan KI yang banyak dilayani adalah pendaftaran merek, hak cipta, paten, desain industri, dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Pendaftarannya dapat dilakukan melalui Kanwil Sulsel, melalui Sentra KI maupun dalam jaringan (daring/online) langsung ke Ditjen Kekayaan Intelektual di Jakarta. Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto mengatakan peningkatan pendaftaran KI ini disebabkan adanya sinergitas dengan berbagai instasi daerah dan perguruan tinggi. "Saat ini telah dilakukan kerja sama dengan 11 pemda, 9 perguruan tinggi, dan 4 instansi lainnya," katanya. Harun menyatakan 11 pemda sudah bekerja sama dengan pihaknya, yakni Pemda Luwu Utara, Pangkep, Takalar, Enrekang, Pinrang, Luwu Timur, Sidrap, Wajo, Palopo, Sinjai, dan Bone. Selanjutnya, kata Harun masih ada 9 perguruan tinggi lainnya yang juga sudah kerja sama, yaitu Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, Universitas Muslim Indonesia (UMI), Universitas Indonesia Timur, (UIT) Universitas Fajar, Universitas Sawerigading, dan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia. Sedangkan 4 instansi lain yang sudah kerja sama adalah Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Dinas Perindustrian Sulsel, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan, dan Kanwil Bea Cukai Sulbagsel. Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel Mohammad Yani mengatakan bahwa karena pandemi COVID-19, pihaknya juga membuat inovasi layanan konsultasi online sehingga para pemohon KI tidak perlu datang ke kanwil. "Cukup dengan telepon, SMS atau dengan WA, kemudian akan dipandu oleh duta layanan kami," kata Yani. Ke depan, ujar Yani, pihaknya juga akan kerja sama dengan Pemkab Jeneponto dan Bantaeng terkait pengembngan potensi Kekayaan Intelektual Komunal dan Indikasi Geografis. (sws)
Ketua MPR Dukung Paket Kebijakan Pemerintah Atasi Pandemi COVID-19
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya upaya pemerintah melalui sejumlah paket kebijakan dalam mengatasi pandemi COVID-19 beserta dampaknya. "Kami sangat mendukung sepenuhnya paket kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19," kata Bambang Soesatyo saat membuka Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2021 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin. Menurut dia, realokasi APBN dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam bentuk program perlindungan sosial dengan beragam skema dan saluran, refocusing anggaran kesehatan, realokasi dukungan UMKM dan korporasi, bantuan langsung tunai dana desa, insentif usaha, serta potongan tarif listrik PLN adalah langkah kebijakan yang tepat untuk menangani dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19. Bamsoet sapaan Bambang Soesatyo mengatakan pandemi COVID-19 tidak hanya meruntuhkan sendi-sendi ekonomi, sosial dan budaya, tetapi secara nyata telah membuat masyarakat semua kehilangan sahabat, kerabat, anak, istri, suami, orangtua dan sanak-saudara yang meninggal dunia akibat COVID-19. Oleh karena itu, dia menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan disiplin protokol kesehatan, menjaga jarak, membatasi interaksi. "Serta melakukan vaksinasi untuk mencegah dan menurunkan tingkat persebaran, tingkat fatalitas dan kematian akibat COVID-19," tuturnya. Pandemi COVID-19, lanjut dia, memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. "Tidak hanya masalah kesehatan manusia dan kemanusiaan, tetapi lebih luas lagi terasa dampaknya dalam dinamika dan stabilitas kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, bahkan dalam bidang pertahanan dan keamanan negara," kata Bamsoet. Politisi Partai Golkar ini menilai masyarakat Indonesia merasakan dampaknya, baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan utamanya semakin melemahnya ketahanan ekonomi masyarakat akibat menurunnya pendapatan karena pemutusan hubungan kerja dan tidak adanya kesempatan kerja. Dampak lainnya adalah hilangnya kesempatan berusaha akibat terbatasnya aktifitas ekonomi masyarakat, modal dan investasi untuk menopang perekonomian masyarakat pengusaha kecil maupun menengah. "Pandemi COVID-19 juga memaksa kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, belajar dan bekerja dari rumah, menjaga jarak, dan membiasakan diri dengan cara cara baru menjaga kesehatan yang juga berdampak terhadap merenggangnya kohesi sosial kita," kata Bamsoet. (sws)
POPULER
