ALL CATEGORY
Ulama Lebak Desak Polisi Tangkap Muhamad Kace Murtadin
Lebak, FNN - Ulama kharismatik Kabupaten Lebak KH Hasan Basri mendesak polisi untuk menangkap Youtuber Muhammad Kece Murtadin yang diduga menistakan agama Islam dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. "Semua ulama Lebak menyesalkan beredarnya video Muhammad Kece melalui kanal Youtube telah menistakan agama Islam, padahal dia sebelumnya penganut Islam," kata KH Hasan Basri, Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Kabupaten Lebak, Banten, Minggu. Menurut dia, pernyataan Muhammad Kece tentu masuk kategori menistakan agama Islam, karena menuduh Nabi Muhammad SAW dikelilingi setan dan pendusta. Selain itu, juga menyatakan kitab kuning yang diajarkan di pondok pesantren menyesatkan dan menimbulkan radikalisme. Penyampaian Muhammad Kece itu tentu menyebarkan kebencian dan penghinaan terhadap agama Islam. "Kami berharap polisi segera menangkap Muhammad Kece, karena berpotensi menimbulkan perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa," katanya menegaskan. Menurut dia, selama ini, pondok pesantren salafi di Indonesia, termasuk di Banten yang mengaji kitab kuning tidak ditemukan kiai maupun santri terpapar radikalisme dan terorisme. Kebanyakan pesantren salafi itu dari kalangan warga Nahdlatul Ulama (NU) . Mereka kiai dan santri ponpes salafi sangat cinta Tanah Air sendiri, karena bagian dari pada keimanan. Semestinya, kata dia, Muhammad Kece menebar kebaikan dan saling menghormati dan menghargai di tengah perbedaan keyakinan itu dan tidak boleh menghina juga menistakan agama Islam. Sebab, prinsip agama Islam menjaga toleransi menjadikan kewajiban, seperti dalam Al Quran "Lakum dinukum waliyadin" artinya bagimu agamamu bagiku agamaku. "Kami mengecam tindakan dan pernyataan Muhammad Kece yang intoleransi, dan aparat kepolisian harus segera menangkapnya," kata Komisi Fatwa MUI Banten itu pula. Ia mengajak umat Islam tidak terpancing dengan pernyataan Youtuber Muhammad Kece yang menistakan agama Islam. Umat Islam wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di NKRI. Di samping itu, juga menjaga sikap toleransi dengan menghormati serta menghargai di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan adat. "Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi dengan perbedaan, keragaman itu untuk saling bersatu dan melindungi serta jangan terjadi perpecahan," katanya lagi. (sws)
Mantan Presiden Bolivia Jeanine Anez Lakukan Percobaan Bunuh Diri
La Paz, FNN - Mantan Presiden Bolivia Jeanine Anez melukai dirinya sendiri selagi di penjara dengan menyayat bagian lengan pada Sabtu (21/8), kata pengacara Norka Cuellar kepada media setempat. Polisi menganggap kejadian itu sebagai percobaan bunuh diri. "Ini teriakan minta tolong dari mantan presiden. Dia merasa sangat dilecehkan," kata pengacara kepada wartawan. "Dokter datang dan mendapatinya dengan beberapa luka sayatan. Di pergelangan kiri ada tiga luka, mereka lantas menjahit luka tersebut," kata Cuellar. Awal 2021 Anez ditahan atas tuduhan keterlibatannya dalam kudeta untuk menggulingkan penguasa lama, mantan Presiden Evo Morales, pada 2019. Anez membantah tudingan tersebut dan mengaku bahwa dirinya hanyalah korban kekejaman politik. Ia kini menghabiskan waktunya di balik jeruji besi sambil menunggu persidangan. Menteri Dalam Negeri Eduardo del Castillo pada Sabtu mengonfirmasi bahwa Anez berupaya melukai dirinya sendiri, namun kini kondisinya stabil. "Apa yang terjadi didefinisikan sebagai percobaan bunuh diri," kata kepala unit anti kejahatan khusus (FELCC) kepolisian nasional Douglas Uzquiano kepada stasiun TV lokal. Anez sempat dibawa dari penjara ke rumah sakit pada Rabu (18/8) --untuk ketiga kalinya selama dua pekan. Para dokter mengatakan ia menjalani pemeriksaan toraks dan mengidap hipertensi. (Sumber: Reuters)
MAKI Ajukan Praperadilan ke KPK Atas Kasus Djoko Tjandra
Jakarta, FNN - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan mengajukan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penghentian supervisi dan penyidikan orang yang dianggap sebagai "king maker" pada kasus Djoko Tjandra. "MAKI akan mengajukan gugatan praperadilan melawan KPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan fatwa oleh Pinangki Sirna Malasari dan kawan-kawan untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (22/8). Terkait dengan materi praperadilan, MAKI menyiapkan sejumlah poin, yakni pada 11 September 2020 MAKI mengirimkan surat elektronik kepada KPK Nomor: 192/MAKI/IX/2020 perihal penyampaian materi dugaan perkara tindak pidana korupsi Joko S. Tjandra dan Pinangki Sirna Malasari untuk digunakan bahan supervisi. Setelah itu, MAKI diundang oleh KPK pada 18 September 2020 untuk memperdalam informasi terkait dengan "king maker" dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan fatwa oleh Pinangki Sirna Malasari dan kawan-kawan. MAKI menerima surat balasan dari KPK pada 2 Oktober 2020 perihal tanggapan atas pengaduan masyarakat sebagai balasan atas penyampaian materi dari MAKI berdasarkan surat MAKI tertanggal 11 September. Surat KPK tersebut berisi pengaduan dari MAKI yang dijadikan bahan informasi untuk Kedeputian Bidang Penindakan KPK. Seterusnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus perkara terdakwa Pinangki Sirna Malasari dan terdakwa lainnya. Dalam pertimbangannya menyatakan keberadaan "king maker" sebagai aktor intelektual dari Pinangki Sirna Malasari untuk membebaskan Djoko Tjandra dari kasusnya. Namun, majelis hakim menyatakan tidak mampu menggali siapa "king maker" sehingga menjadi kewajiban KPK untuk menemukannya sebagai aktor intelektual dari Pinangki Sirna Malasari. "Pada 30 Juli 2020, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan telah menghentikan supervisi perkara tersebut," ujarnya. Tindakan KPK yang menghentikan supervisi atas kasus tersebut adalah bentuk penelantaran perkara yang mengakibatkan penanganan kasus menjadi terkendala untuk membongkar dan mencari "king maker". Hal itu, lanjut dia, adalah bentuk penghentian penyidikan perkara korupsi secara materi, diam-diam, menggantung dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Komnasham: Konflik Agraria Akibat Pembangunan Terus Berlanjut
Jakarta, FNN - Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sandrayati Moniaga mengatakan berdasarkan data, konflik agraria akibat pembangunan infrastruktur masih terus terjadi di Tanah Air. "Hal itu terus meluas dengan eskalasi yang semakin meningkat dan berimplikasi pada pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, maupun hak sipil dan politik," kata dia di Jakarta, Minggu (22/8). Sepanjang 2020, hak kesejahteraan adalah tipologi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat ke Komnas HAM yakni 1.025 kasus di mana di dalamnya termasuk konflik agraria. Sejumlah pelanggaran yang mengakibatkan konflik agraria tersebut, yakni pembangunan pelabuhan baru Makassar, pembangunan Sirkuit Moto GP di Mandalika Nusa Tenggara Barat, dan pengembangan kawasan wisata Danau Toba. Padahal, lanjut dia, Presiden Jokowi dalam pidato Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2020 telah memberikan jaminan bahwa pembangunan infrastruktur didedikasikan sebagai sarana pemenuhan HAM. Masih adanya konflik agraria akibat sejumlah pembangunan infrastruktur di Tanah Air, mendorong Komnas HAM mengingatkan bahwa Indonesia ikut serta dan mengakui Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi petani dan orang yang bekerja di pedesaan (UNDROP). Di dalam deklarasi tersebut terdapat sejumlah poin pokok, di antaranya mengakui hubungan dan interaksi antara petani dengan orang yang bekerja di pedesaan. Mereka terikat dengan tanah, air, dan alam karena sebagai mata pencaharian. Negara, sambung dia, harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan. Hal itu dengan mengambil langkah legislatif, administratif, dan langkah lainnya yang layak secara progresif guna mencapai perwujudan hak-hak yang ditetapkan dalam deklarasi tersebut. Hal yang tidak kalah penting, kata dia, dalam deklarasi tersebut menegaskan bahwa HAM sesuatu yang universal, tidak terpisahkan, saling terkait dan saling menguatkan. (sws)
PUPR Berdayakan 35.000 Orang Bangun Sanitasi Ponpes
Jakarta, FNN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR memberdayakan lebih dari 35.000 orang lewat program padat karya tunai (PKT) berupa pembangunan sanitasi pondok pesantren (ponpes). “Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa atau pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical dan social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Ia mengatakan program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Selain menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, bersih dan sehat, program penyediaan sarana dan prasarana sanitasi pondok pesantren/LPK ini juga bertujuan mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19, sehingga manfaatnya dapat langsung berkontribusi pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Kementerian PUPR pada 2021 memperluas penyaluran PKT melalui penyediaan sarana dan prasarana sanitasi di pondok pesantren/lembaga pendidikan keagamaan (LPK). Tercatat dalam sistem e-monitoring Kementerian PUPR per 21 Agustus 2021, telah tersalurkan dana Rp542,6 miliar atau 51,9 persen dari target Rp978,1 miliar. Anggaran yang terserap digunakan untuk upah tenaga kerja dan material, sehingga masih akan terus bertambah seiring waktu. Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi pondok pesantren/LPK pada 2021 ditargetkan sebanyak 6.000 unit yang tersebar di 4.825 lokasi di Indonesia. Saat ini sudah tersalurkan di 2.582 lokasi dengan menyerap 34.576 tenaga kerja dari rencana 35.944 tenaga kerja. Untuk progres fisik seluruhnya sudah mencapai 31,6 persen. Program ini meliputi pembangunan bangunan MCK yang terdiri dari bilik mandi dan kakus/toilet, tempat wudhu, tempat cuci tangan dan tempat cuci pakaian serta instalasi pengolahan air limbah domestik dengan alokasi anggaran setiap unit sekitar Rp200 juta. Di samping sanitasi pondok pesantren/LPK, terdapat enam kegiatan PKT lain yang dilaksanakan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya dengan total menyerap 268.859 tenaga kerja. Kegiatan tersebut meliputi kota tanpa kumuh (kotaku) sebanyak 124.140 tenaga kerja, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) menyerap 17.964 orang, tempat pengolahan sampah reduce reuse recycle (TPS3R) sebanyak 7.662 tenaga kerja, sanitasi perdesaan padat karya (sanimas) sebanyak 27.712 orang, SPAM perdesaan padat karya (pamsimas) sebanyak 34.823 orang, dan tambahan kegiatan kontraktual yang dilaksanakan dengan skema padat karya sebanyak 25.285 tenaga kerja. (sws)
Best Friend or Worst Enemy
By M Rizal Fadillah KEMENANGAN Taliban dan mengusir Amerika suatu hal yang besar. Joe Biden Presiden AS menyebut evakuasi tentara dan orang-orang sekutunya adalah misi terbesar dan tersulit. Peristiwa Vietnam terulang dengan lebih menyedihkan. Betapa dahsyat "blitzkrieg" pasukan Taliban memguasai Kabul. Tak ada pilihan selain cepat kabur. Uni Sovyet, Inggris, dan kini Amerika merasakan ketangguhan pejuang-pejuang Afghanistan yang anti imperialisme. Sulit menaklukan hingga tuntas atau selesai. Melelahkan dan membuat putus asa. Untuk menangkap dan membunuh dua tokoh Gulbuddin Hekmatyar (Mujahidin) dan Mullah Omar (Taliban) saja Amerika dan penguasa bonekanya tidak mampu. Pejuang Afghanistan adalah "the worst enemy". Agama Islam yang membentuk kepribadian dan kekuatan mentalnya di samping pantang menyerah juga memiliki kemampuan untuk menggalang solidaritas. Mujahidin tak dapat mengusir Sovyet tanpa solidaritas rakyat, begitu juga Taliban tidak bisa mengusir Amerika tanpa simpati rakyat. Diplomasi dunia dengan pola yang soft and smart mampu membangun kepercayaan dan harapan. Mereka adalah "the best friend". "Best friend or worst enemy" menjadi julukan para pejuang Afghanistan. Nah kini siapapun dapat melakukan pilihan salah satu di antara keduanya. Indonesia tidak terkecuali. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut "Afghan owned and Afghan led" untuk menunjukkan empati penyelesaian oleh bangsa Afghanistan sendiri. Indonesia sejak awal telah ikut berkontribusi dalam proses perdamaian sebagai "co-fasilitators" atau "like minded" di Afghanistan. Retno Hadir menyaksikan pertemuan perdamaian di Doha Februari 2020. Nah kini sikap Pemerintah dan para pendukung diuji konsistensinya dalam menempatkan Taliban sebagai best friend. Tetap mendorong perdamaian atau justru memojokkan dengan stigma negatif sebagai teroris atau kelompok radikal. Jika Pemerintah tetap konsisten degan prinsip mendorong perdamaian dan "Afghan owned and Afghan led" maka cegah stigma negatif. Para Islamophobia, buzzer bayaran, serta tokoh penghasut, termasuk tokoh agama, yang terus memprovokasi bahaya Taliban untuk Indonesia dengan mengaitkan terorisme, radikalisme, atau ekstrimisme haruslah dicegah dan ditindak. Karena hal ini justru kontra produktif dan hanya akan menciptakan keretakan di dalam negeri. Membangun konflik yang tidak perlu. Simpati pada keberhasilan Taliban bukan bagian dari terorisme. Jangan bodoh dan sempit dalam berpandangan. Semoga bangsa Indonesia menjadikan Afghanistan sebagai "best friend" dan tidak memusuhinya sebab mereka itu bukan kelompok dan bangsa kaleng-kaleng. Kita pun tidak mau tentunya dianggap sebagai bangsa kaleng kaleng oleh yang dapat menjadi "the worst enemy". *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Ketimbang Melakukan Amandemen, MPR Diminta Fokus Sosialisasi Empat Pilar
Jakarta, FNN - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta agar MPR RI fokus dalam mensosialisasikan 4 Pilar MPR RI. “Mestinya sosialisasi 4 Pilar (MPR RI, red) bisa dimaksimalkan, alih-alih melakukan amendemen,” kata Lucius Karus ketika menyampaikan paparan dalam diskusi publik bertajuk “Siapa Butuh Amendemen?” yang diselenggarakan secara daring, di Jakarta, Ahad, 22 Agustus 2021. Melakukan sosialisasi 4 Pilar merupakan bagian dari tugas dan kewenangan MPR RI, tutur Lucius. Khususnya, guna memperkuat penghayatan nilai-nilai kebangsaan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, termasuk jajaran pemerintah. Adapun pilar-pilar yang disosialisasikan adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Lucius juga mengatakan bahwa, saat ini, bangsa Indonesia tengah menunggu hasil dari sosialisasi 4 Pilar MPR RI berupa penurunan permasalahan kebangsaan. Namun, hasil tersebut masih belum terlihat. “Sejauh ini, permasalahan terkait kebangsaan justru semakin kuat,” ucap Lucius. Permasalahan kebangsaan, seperti politik identitas, politik uang, korupsi, dan lain sebagainya, diyakini diakibatkan oleh karakter kebangsaan yang mulai menipis. Oleh karena itu, Peneliti Formappi ini menekankan pentingnya MPR dalam mengarahkan perhatian pada keempat pilar tersebut. Di tengah pandemi COVID-19, bagi Lucius, yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah penguatan karakter kebangsaan, sehingga amendemen UUD 1945 dapat dilakukan pada periode selanjutnya atau ketika pandemi berakhir. “Jadi saya kira itu harus dimaksimalkan, ketimbang berencana melakukan amendemen,” tuturnya, senagaimana dikutip dari Antara. Bagi Lucius Karus, belum terdapat urgensi yang mengharuskan pemerintah untuk mengakomodir pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui amendemen UUD 1945. Justru, proses amendemen dapat memunculkan isu-isu serta instabilitas yang tidak diinginkan di negeri ini. “Di samping karena situasi (untuk amendemen, red) yang kurang memungkinkan karena pandemi, saya kira banyak hal lain yang bisa dilakukan oleh MPR,” kata Lucius. (MD).
Sahabat Ganjar Deklarasikan Ganjar Pranowo Maju Pada Pemilihan Presiden 2024
Jakarta, FNN - Kelompok relawan yang menamakan diri Sahabat Ganjar mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI-P, Ganjar Pranowo supaya maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Deklarasi secara serentak dilakukan di 34 provinsi se-Indonesia. "Kami menebarkan semangat yang selama ini digaungkan Ganjar di 51 kota pada 34 provinsi di Indonesia," kata Ketua Umum Sahabat Ganjar Lenny Handayani melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad, 22 Agustus 2021. Tujuan deklarasi serentak tersebut guna melakukan konsolidasi agar bisa bersinergi serta bergerak bersama sesuai visi dan misi Sahabat Ganjar yaitu mengusung Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024. "Sahabat Ganjar dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menyebarluaskan semangat kepemimpinan Ganjar ke masyarakat luas," ujar dia, sebagaimana dikutip dari Antara. Sebagai sosok yang dekat dengan berbagai elemen masyarakat termasuk anak muda, Ganjar merupakan pemimpin yang ramah, merakyat, dinamis dan mengedepankan dialog. "Sahabat Ganjar akan secara nyata mendukung Ganjar untuk maju," katanya . Deklarasi Sahabat Ganjar telah dilaksanakan di Yogyakarta pada 20 Juni 2021. Kemudian diperluas hingga 33 provinsi lainnya yang menyasar di 51 kota di Indonesia. Ia menyebutkan 51 kota tersebut di antaranya Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Kota Lampung, Serang, Kota Bogor, Kuningan, Sukabumi, Cianjur, Karawang, Bandung dan sejumlah kota lainnya. Deklarasi Sahabat Ganjar juga ditandai dengan pembagian paket sembako dan masker kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Deklarasi tersebut juga dikemas dengan cara-cara unik. Misalnya, di Cirebon relawan Sahabat Ganjar melakukan deklarasi di atas perahu nelayan. Di Kuningan, deklarasi menggunakan iring-iringan delman. Di Bojonegoro, Medan, Solo dengan iring-iringan becak. Di Bali, para Sahabat Ganjar memborong jajanan kaki lima. Kemudian, di Semarang kegiatan unik Sahabat Ganjar yakni melakukan aksi tanam pohon bakau. Sekilas tentang Sahabat Ganjar adalah kelompok relawan yang dibentuk pada 20 Juni 2021. Kelompok tersebut terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang hadir membantu menyosialisasikan semua informasi tentang Ganjar Pranowo. (MD).
Sebanyak 20 Orang Tewas Saat Evakuasi di Bandara Kabul
Kabul, FNN - Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO/North Atlantic Treaty Organization) mengatakan, sedikitnya 20 orang tewas di dalam dan sekitar bandara Kabul dalam seminggu terakhir. Peristiwa nahas tersebut terjadi selama upaya evakuasi,, setelah Taliban mengambil alih kendali ibu kota Afghanistan itu pekan lalu. "Krisis di luar bandara Kabul adalah keadaan yang disesalkan. Fokus kami adalah mengevakuasi semua warga negara asing sesegera mungkin," kata pejabat NATO yang tidak ingin disebutkan jati dirinya, kepada Reuters, Ahad, 22 Agustus 2021. Massa di bandara terus bertambah setiap hari sejak pekan lalu. Keadaan itu menghambat operasi yang sedang dijalankan Amerika Serikat dan negara-negara lainnya untuk mengevakuasi ribuan diplomat dan warga sipil mereka, juga warga Afghanistan dalam jumlah besar. "Pasukan kami sedang mempertahankan jarak yang ketat dari daerah-daerah di luar bandara Kabul untuk mencegah bentrokan dengan Taliban," kata pejabat NATO itu. Pengambilalihan kendali secara kilat oleh Taliban telah memicu kekhawatiran soal aksi pembalasan. Juga bahwa penafsiran hukum Islam yang keras kemungkinan akan diberlakukan lagi oleh kelompok Muslim Sunni itu. Seperti yang mereka lakukan ketika berada di kursi kekuasaan dua puluh tahun lalu. (MD).
Persija Dipastikan Berkantor di Jakarta International Stadion
Jakarta, FNN - Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta (Persija) dipastikan berkantor di Jakarta International Stadion (JIS), Jakarta Utara. Namun, stadion bertarap inernasional tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi Persija. Kepastian tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, di Jakarta Selatan. Ahad, 22 Agustus 2021. “Persija akan berkantor di situ (JIS). Tentu kita akan prioritaskan,” kata Riza. Stadion bertaraf internasional tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi Persija saja. Akan tetapi, juga bagi seluruh warga Jakarta untuk menjadikan stadion itu sebagai wadah mencetak atlet sepak bola nasional. Dia menuturkan, penandatanganan kontrak dengan PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) ditujukan mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan kawasan stadion tersebut di bidang olahraga khususnya sepak bola. “Stadion JIS diperuntukan untuk masyarakat Jakarta dan seluruh masyarakat Indonesia tentunya. Itu kan kerjasama pengelolaan dengan PSSI agar selalu bermanfaat bagi seluruh warga Jakarta dan Indonesia,” kata dia, sebagaimana dikutip dari Antara. Sebelumnya PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menandatangani perjanjian kerja sama dengan PSSI untuk mengoptimalkan pemanfaatan JIS. “Tujuannya untuk optimalisasi, utamanya bagaimana kami memajukan olah raga secara umum, khususnya sepak bola,” kata Direktur Utama Jakpro, Dwi Wahyu Daryoto di Jakarta Utara, Selasa (17/8). Perjanjian itu pun akan menjadi acuan utama pelaksanaan kegiatan dan pertandingan serta komersialisasi stadion dan kawasan di stadion tersebut. Tidak hanya itu, kesepakatan kedua belah pihak juga akan menjadi dasar pengembangan lapangan dan kawasan serta pengembangan sepak bola nasional dengan standar internasional. “Mudah-mudahan area tersebut bisa menumbuhkan bibit unggul sehingga muncul atlet, khususnya sepak bola di kanca regional dan internasional,” kata Dwi Wahyu. (MD).
POPULER
