ALL CATEGORY
Mensos: Fitur "Usul" dan "Sanggah" Dorong Ketepatan Penyaluran Bansos
Jakarta, FNN - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan fitur "usul" dan "sanggah" di aplikasi Cek Bansos, mendorong ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) di masyarakat. Aktivasi dua fitur tersebut, menurut Risma, juga sebagai terobosan dari permasalahan data selama ini, yakni adanya orang yang berhak mendapatkan bantuan, tapi tidak dapat (exclusion error), dan ada yang tidak berhak, tapi mendapatkan bantuan (inclusion error). “Ini juga merupakan upaya untuk terus mendorong ketepatan penyaluran bantuan sosial,” kata Risma dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat. Risma mengatakan apabila terdapat perbedaan data yang disampaikan masyarakat dengan pemerintah daerah, maka akan diberlakukan mekanisme quality assurance yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi. “Kalau ada dispute (perselisihan) nanti akan dilakukan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi,” katanya. Menurut Risma, dalam UU No. 13/2011 warga tidak mampu berhak mengusulkan diri untuk mendapatkan bantuan. Dua fitur tersebut sebagai implementasi dari ketentuan dalam undang-undang yang memberikan kesempatan untuk mendapatkan bantuan sosial sejauh memang memenuhi ketentuan. Sebagai mandat dari undang-undang, maka partisipasi masyarakat adalah pilihan yang harus diambil dalam penyaluran bansos. Selain itu, juga karena besarnya data yang harus dikelola dan peran strategis data itu sendiri yang menjadi rujukan dari berbagai program dukungan untuk masyarakat kurang mampu. Risma memberikan perhatian serius terhadap aspek akuntabilitas penyaluran bansos. Dalam beberapa kali kunjungan ke daerah, Risma blusukan ke rumah warga. Kepada penerima bantuan, Risma mengecek langsung kesesuaian antara komoditas yang sudah diterima dengan indeks bantuan. Catatan dari kunjungan lapangan menjadi bahan evaluasi. Kini Kementerian Sosial terus mematangkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran bansos, termasuk di dalamnya dengan melibatkan penggunaan teknologi digital. Risma menyatakan langkah tersebut untuk memberikan transparansi, khususnya kepada masyarakat yang merasa berhak mendapatkan bantuan namun tidak mendapatkan dengan mengakses fitur “usul”, atau memberikan informasi bila mengetahui seseorang tidak layak namun mendapatkan bansos dengan mengakses fitur “sanggah”. Terbukanya akses masyarakat, dinilai Risma membawa dampak positif. Dengan dibukanya partisipasi masyarakat, maka proses pembaruan data juga semakin cepat. “Pemutakhiran data yang merupakan tugas pemerintah, makin terbantu dengan partisipasi masyarakat. Jadi jangan ada pandangan kewenangan pemerintah daerah ditiadakan,” kata dia. Sementara Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyatakan langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan akses masyarakat terhadap perbaikan data kemiskinan melalui fitur “usul-sanggah” pada situs Cek Bansos, sejalan dengan langkah KPK. Kebijakan tersebut, katanya, memberikan penguatan pada aspek pencegahan terhadap kerugian negara dengan melibatkan masyarakat. KPK, menurut dia, telah mengaktifkan aplikasi Jaga Bansos sebagai sarana masyarakat bila menemukan masalah dengan penyaluran bansos. “Adanya (fitur) “usul-sanggah” (pada situs Cek Bansos) ini yang kami harapkan. Kalau kami, kan ada di hilir dengan menyiapkan aplikasi Jaga Bansos,” kata Pahala. (mth)
CISSReC Sebut e-Voting Pemilu 2024 Sangat Memungkinkan
Semarang, FNN - Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Doktor Pratama Persadha menyatakan pemberian suara secara elektronik (e-Voting) pada Pemilihan Umum 2024 sangat memungkinkan guna mengantisipasi pandemi COVID-19 yang belum pasti kapan berakhirnya. "Apalagi, sudah ada data kependudukan yang dimanfaatkan secara digital oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri," kata Pratama Persadha menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Jumat. Pratama yang pernah sebagai Ketua Tim Lembaga Sandi Negara (sekarang BSSN) Pengamanan Teknologi Informasi KPU pada Pemilu 2014 mengemukakan hal itu ketika merespons wacana pengunduran waktu pemilu dari 2024 menjadi 2027. Akan tetapi, lanjut pakar keamanan siber ini, praktik e-Voting ini memerlukan proses, misalnya berawal di kota-kota besar yang infrastrukturnya sudah mapan. Pratama memandang perlu memilih model e-Voting apakah langsung dari smartphone atau harus lewat tempat pemungutan suara (TPS) khusus. Hal ini mengingat di Amerika Serikat, misalnya, masih menyediakan tempat khusus untuk e-Voting. Sementara itu, di Estonia, pemilu elektronik disebut sebagai i-Voting, terdiri atas voting lewat mesin elektronik khusus yang disiapkan pemerintah; kedua, voting secara remote lewat internet dengan personal computer (PC) serta smarphone. Jika melihat sejarah e-Voting, kata Pratama, awalnya dibuat untuk percepat penghitungan suara. Dalam hal ini, pemilih melakukan pilihan di TPS khusus dengan alat pilih dan hitung elektronik sehingga hasil pemilu bisa diketahui langsung pada hari yang sama atau sehari setelahnya. Dengan adanya pandemi, kata dia, kebutuhan e-Voting telah bergeser ke voting secara remote lewat internet, yakni bisa dengan PC maupun smartphone pemilih. Hal ini yang lebih rumit dan membutuhkan pengamanan sistem yang lebih maju (advance). "Apakah dalam jangka waktu 3 tahun ke depan bangsa ini mampu menyiapkan infrastruktur terkait dengan e-Voting?" tanya ANTARA, Pratama lantas menjawab bahwa hal itu tergantung pada model e-Voting seperti apa dan sejauh mana kota yang akan uji coba yang sudah siap secara infrastruktur. "Prinsipnya bisa. Hanya secara regulasi di DPR ini yang akan memakan waktu lama. Soal teknis teknologinya, sebenarnya tidak menghabiskan banyak waktu," katanya. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), kata dia, sudah memiliki teknologi e-Voting. Bahkan, pada tahun 2019 sudah diimplementasikan di 981 pemilihan kepala desa di Tanah Air. Namun, sistem yang dikembangkan BPPT adalah e-Voting di lokasi TPS, yang secara fungsi menghilangkan surat suara dan mempercepat hitungan karena tidak ada hitung manual. Model ini, menurut Pratama, nantinya bisa dilengkapi dengan teknologi voting via internet. (mth)
Penerbitan SBSN Capai Rp1.835 Triliun sampai Agustus 2021
Jakarta, FNN - Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai Rp1.0835 triliun dengan outstanding saat ini mencapai Rp1.096 triliun sampai dengan 5 Agustus 2021, “(Nilai itu didapat) baik melalui metode penerbitan dengan cara lelang, book building,dan private placement,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Iyan Rubiyanto dalam penerbitan SR015 secara daring di Jakarta, Jumat. Pemerintah mulai menerbitkan SBSN tahun 2008 sebagai sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tidak hanya menjadi sumber dana, menurut Iyan, penerbitan SBSN juga wujud dukungan pemerintah pada perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dan pasar global. Salah satu produk SBSN, sukuk ritel mulai diterbitkan satu tahun kemudian pada 2009. Sepanjang 2009 sampai Maret 2021, pemerintah telah menerbitkan SR001 sampai SR014 dengan total akumulasi dana mencapai Rp221,31 triliun. “Sebagai produksi investasi, sukuk ritel memiliki banyak keunggulan antara lain aman karena dijamin oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN dan Undang-Undang tentang APBN,” imbuhnya. Sejak 2018, pemesanan dan pembelian sukuk ritel bisa dilakukan secara online melalui media distribusi sehingga masyarakat yang berminat bisa membeli kapanpun dan dimanapun selama masa penawaran. Pembelian pemesanan sukuk ritel, menurut Iyan, juga menguntungkan karena imbalan relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata deposito bank. Di samping itu, sukuk ritel juga dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. “Hasil penjualan akan digunakan untuk pembiayaan APBN termasuk pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan,” imbuhnya. (mth)
Mantan Peneliti: Tempatkan Sains-Teknologi pada Posisi Strategis
Jakarta, FNN - Mantan peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jan Sopaheluwakan mengatakan perlu ada nasionalisme dalam menempatkan sains dan teknologi pada posisi strategis. "Ada nuansa nasionalisme bagaimana menempatkan sains dan teknologi itu pada posisi yang strategis," kata Jan Sopaheluwakan yang merupakan Deputi Bidang Jasa Ilmiah LIPI pada 2006-2011 dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat. Menurut dia, lanskap ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) di Indonesia harus semakin jelas ke depan dan bukan dihela oleh kepentingan politik yang transaksional sehingga arah kebijakan Iptek tidak menjadi pragmatis dan tidak sinkron. Dia menuturkan harus dihindari potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berlevel kementerian dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang hanya berbentuk badan karena antara ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan inovasi saling berkaitan, tetapi berbeda satu sama lain. Pada kesempatan itu, Forum Komunikasi Profesor Riset Kementerian Pertanian menawarkan dua opsi integrasi kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) di Kementerian Pertanian ke BRIN, yakni soft integration dan integrasi parsial. Pada opsi soft integration, Ketua Forum Komunikasi Profesor Riset Kementerian Pertanian Tahlim Sudaryanto menuturkan kelembagaan tetap melekat di kementerian, tetapi program dan anggaran dikoordinasikan oleh BRIN. Pada opsi itu, keterkaitan riset dengan kebijakan/program kementerian masih terjaga, tidak menimbulkan gejolak dalam masa transisi. BRIN, kata dia, memang tidak memiliki kekuasaan penuh dalam koordinasi apabila opsi tersebut dipilih. Namun, Tahlim menuturkan opsi itu bisa menguatkan skema Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024. Pada opsi integrasi parsial, lanjut Tahlim, sebagian unit kerja litbang bertransformasi menjadi lembaga nonpenelitian dan pengembangan, dan sebagian berintegrasi dengan BRIN. Jika opsi itu dipilih, Tahlim menggarisbawahi perlunya pengunduran integrasi sepenuhnya ke BRIN dengan tidak dipatok hingga akhir 2022. Selain itu, jabatan fungsional peneliti masih dimungkinkan pada lembaga baru yang dibentuk Kementerian Pertanian. Selain itu, sebagian besar jabatan fungsional peneliti bisa berintegrasi dengan BRIN secara penuh. Tahlim mengatakan hasil kajian dua opsi integrasi itu telah disampaikan di berbagai forum, bukan hanya di internal Kementerian Pertanian, tapi juga di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Sekretariat Negara. Integrasi penelitian dan pengembangan di kementerian/lembaga (K/L) menjadi salah satu yang didorong pemerintah. Melalui surat 22 Juli 2021, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo meminta pejabat pembina kepegawaian di 48 K/L untuk memastikan pengalihan peneliti di penelitian dan pengembangan ke BRIN tuntas 31 Desember 2022. Tersedia tiga opsi integrasi, yakni integrasi total, integrasi parsial atau konversi ke nomenklatur, tugas, dan fungsi berbeda. BRIN akan menerima program, sumber daya manusia riset dan aset lain. Untuk menjamin karier, BRIN dan K/L akan memetakan dan menentukan pejabat fungsional peneliti yang dialihkan atau tidak dialihkan. Bagi yang tidak dialihkan ke BRIN, pejabat fungsional bisa beralih ke jabatan fungsional di K/L. Sementara itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko sebelumnya mengatakan pihaknya terus berupaya mewujudkan ekosistem riset dan inovasi Indonesia yang kuat. "Kita perlu membangun ekosistem riset dan inovasi yang kuat serta mewujudkan kolaborasi solid antara para pemangku kepentingan yang didukung oleh kebijakan-kebijakan terkait," kata Handoko di Jakarta, Selasa (10/8). Ekosistem riset dan inovasi yang kuat dan kolaborasi solid diperlukan untuk mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki Indonesia agar bisa menjadi negara yang maju. Handoko mengatakan Indonesia semakin dekat dengan cita-cita menjadi negara maju dengan lahirnya Undang Undang No 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menjadi kunci dan fondasi yang kokoh untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi di Tanah Air. (mth)
Menduga Tangis Mega
By M Rizal Fadillah ANEH Ketum PDIP Megawati tiba tiba memuji Jokowi soal perhatian pada rakyat hingga kurus katanya. Ia pun mengecam mereka yang menjuluki kodok kepada Jokowi. Bergetar bermimik menangis. “Saya suka menangis” katanya. Terkesan pasang badan untuk Jokowi. Manuver politik apakah ini ? Wajar jika kemudian memunculkan banyak dugaan bahwa itu sebagai tangis derita, tangis bahagia, atau tangis buaya. Jika ini adalah tangis derita berarti Mega sedang tertekan. Lebay Ketua Partai Politik terbesar di negara Indonesia begitu memelas kepada petugas partai yang dikesankan bawahan. Ada tekanan besar yang dirasakan. Apakah ancaman Jokowi akan berkoalisi dengan Golkar atau all out untuk Ganjar ? Puan akan dibuat nyungsep. Tentu bukan telunjuk Jokowi sendiri yang mengancam tetapi bersama Luhut dan Republik Rakyat China. Untuk tangis bahagia adalah deal politik bahwa Jokowi dan oligarkhinya telah siap untuk menaikkan Puan ke singgasana tertinggi pada Pilpres 2024 atau 2027 yang artinya PDIP sepakat perpanjangan Jokowi hingga 2027. Menunggangi pandemi. Bahagia karena Puan bebas memilih pasangan yang syukur-syukur Gibran atau kroni pilihan Jokowi. Bahagia juga mungkin Juliari kader PDIP akan dihukum ringan. Nah air mata buaya adalah kepura-puraan “pukul anak sindir menantu”. Sebutan “kurus” dan “kodok” meski dengan narasi pembelaan tetapi bermakna sindiran sangat dalam. Memikirkan rakyat sebenarnya adalah menjadi pikiran rakyat. Rakyat yang bingung kepada Presiden yang selalu memikirkan kodok dan kecebong di kolam Istana. Kecebong yang pernah dimangsa biawak dan esok akan dimakan buaya. Setelah makan maka keluarlah air mata buaya itu. Cerita tangisan dalam sambutan peletakan batu pertama Pembangunan Perlindungan Kawasan Suci Pura Besakih di Bali itu viral di media. Memang aneh jika Puteri Proklamator Soekarno yang gagah dan biasa galak harus sedemikian cengeng dan terkesan pasang badan untuk petugas partainya yang kurus dan menurutnya sering dihina sebagai kodok tersebut. Politik adalah bidang yang kaya dengan segala kemungkinan. Aristoteles menyebut manusia adalah “zoon politicon” hewan yang berpolitik. Karenanya tak aneh jika kekuasaan dapat mengubah manusia untuk berperilaku seperti hewan apakah macan yang menakutkan, kancil yang menipu, bunglon yang bermimikri, kodok yang melompat, atau buaya yang berpura-pura mengeluarkan air mata. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan .
Belajar Logika Terbalik dari Ngabalin
Oleh Ady Amar JABATANNYA sebagai tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP), dimana Pak Moeldoko sebagai Kepala KSP nya. Namanya Ali Mochtar Ngabalin. Selalu menyerang balik siapa saja yang mengkritik sang Bos, Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kadang serangan baliknya lebih dahsyat dari kritikan pengamat atau mereka yang tidak sependapat dengan kebijakan penguasa. Tidak jelas benar apakah Ngabalin itu memang jubir resmi istana, tapi setidaknya orang mengenalnya sebagai jubir yang muncul jika Presiden Jokowi menurutnya dalam "bahaya". Dan ia muncul seolah petugas pemadam kebakaran. Tampaknya ia menikmati benar perannya. Ngabalin lalu menjadi langganan televisi berita, khususnya dalam tema dialog. Sepertinya senang mengundangnya, karena dialog akan seru jika ia tampil. Ngabalin memang selalu tampil all out. Menjadi hal biasa jika ia bicara tidak mau berhenti, tidak memberi kesempatan lawan dialognya untuk memberi penjelasan. Ngabalin terus memotong pembicaraan, ia tampil memonopoli pembicaraan. Moderator tampak sulit mencegah-menghentikan kebiasaan Ngabalin menyalak pembicaraan lawan debatnya. Dengan ciri khasnya mata melotot-lotot dan acap telunjuknya yang diarahkan pada lawan debatnya, menjadi kebiasaannya, sepertinya sudah jadi trade mark nya. Intonasi bicaranya keras meninggi, seperti tampak mau berantem. Tampilan Ngabalin memang menyebalkan buat yang tidak suka perdebatan model tidak biasa itu. Tapi bagi yang suka, menganggapnya itu entertaint yang malah buat ketawa. Menganggapnya seru, dan bisa menampakkan sisi lain dari seseorang yang membela sang Boss dengan lagak berlebihan. Televisi berita asyik menghadirkan dialog model demikian. Rasanya tidak bosan-bosan mengundang Ngabalin sebagai narsum, seperti wakil istana tidak ada yang lain selainnya. Mengundangnya itu tentu punya alasan tersendiri, dan itu pastinya menguntungkan. Konon acara dialog jika mengundang Ngabalin, lumayan tinggi ratingnya. Itu setidaknya alasan televisi mengundangnya, semata karena menguntungkan. Faktor menguntungkan itu yang menjadikan media televisi abai melihat aspek lainnya yang tidak kalah penting, informasi edukatif. Tampaknya aspek keuntungan selalu menang dan jadi pertimbangan utama. Bagi kalangan belum "cukup umur" sebaiknya hindari menyaksikan dialog model menyalak ala Ngabalin. Dialog dengan tidak memberi kesempatan lawan bicara dalam berargumen, itu bukan budaya baik. Tidak patut dicontoh, bisa jadi akan mengganggu perkembangan mental anak yang baru akan menginjak dewasa. Takutnya anak-anak tadi menganggap, bahwa dialog menang-menangan dengan tidak menghargai lawan bicara itu hal lumrah. Pernyataan Kontroversial Andalannya Ali Mochtar Ngabalin, jika ia aktor sinetron/film, mungkin peran antagonis menjadi peran yang pas untuknya. Ia mampu memerankan peran yang menyebabkan orang lain terkaget-kaget dan "mual". Dan itu lewat pernyataannya. Ia acap memakai diksi dan narasi yang umum tidak biasa lakukan. Misal, menjuluki Pak Busro Muqodas, dengan otak sungsang. Sebelumnya, Pak Amien Rais disebutnya, mulut Amien Rais tak sematang usianya, artinya seseorang yang sudah lamban berpikirnya. Ia tidak segan mengatakan narasi menyerangnya, itu pada tokoh-tokoh senior dan "lurus" dikarenakan kritiknya pada sang Bos. Saat ramai muncul komen berkenaan mural seseorang yang mirip Presiden Jokowi, yang matanya ditutup tulisan 404: Not Found, di Batuceper, Tangerang. Maka, seperti biasanya, Ngabalin menyerang mereka yang menganggap mural bagian dari ekspresi yang tidak patut dibungkam, itu dengan manusia "kelas kambing". "Hanya warga negara kelas kambing yang tidak punya peradaban, menghina kepala negara #JokowiAdalahKita," komennya. Bahkan tidak cukup sampai disitu saja, tapi ia perlu tambahkan bahwa manusia "kelas kambing" itu dengan sebutan kelompok kadal kadrun. Dengan menyebut demikian, seolah mau menegaskan, bahwa ia sebenarnya ada di kubu cebong. Tampaknya Ngabalin akan terus gunakan diksi dan narasi tidak biasa, dan ia memang menikmatinya. Kita seolah diminta untuk memaklumi, bahwa ia sedang bekerja, sedang menjalankan tugasnya sebagai "penjaga" sang Bos. Maka apa saja ia akan lakukan. Itu pilihan yang pastilah sudah dihitung cermat seorang Ngabalin. Tentu peran yang dimainkannya, pastilah peran yang dapat restu penuh istana. Jika istana jengah dengan sikapnya, pastilah diksi dan narasi yang dipakai Ngabalin tidak demikian. Atau setidaknya sikapnya terkoreksi menjadi lebih lembut. Maka, memang cuma istana yang mampu melembut dan kasarkan sikapnya. Menarik ungkapan pegiat dakwah, yang hampir tidak pernah berkomentar masalah politik, lalu lewat Twitternya, ia harus berkomentar. Ia adalah Ustadz Salim A. Fillah. Meski tidak menyebut nama Ali Mochtar Ngabalin, ia hanya menulis satu paragraf singkat, "Kambing tidak menjilat dan tidak menggonggong". Lalu netizen ramai-ramai menimpali, dan salah satunya, "Yang kebiasaan menjilat dan menggonggong... binatang itu namanya anjing (asu, kirik)". Logika kita mesti terbalik, setidaknya diajak Ngabalin untuk terbalik, bahwa binatang anjing derajat atau kelasnya lebih tinggi ketimbang kambing. Memangnya situ pernah makan daging anjing, ya?! (*) *) Kolumnis
Anggota DPR RI Termuda Percha Leanpuri Meninggal Dunia
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI Komisi IX fraksi Nasdem Percha Leanpuri yang juga anak Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengalami kondisi yang tak stabil usai melahirkan, sebelum diumumkan meninggal dunia Kamis (19/8). Mendiang diketahui sempat terpapar Covid-19 dan dirawat hingga pulih serta dinyatakan negatif sebelum melahirkan anak kembar di RSUP Dr Mohammad Hosein Palembang. Namun setelah melahirkan secara operasi caesar, kondisi Percha tak menentu. "Setelah melahirkan kondisinya naik-turun, kadang stabil kadang tidak stabil. Sempat kritis beberapa hari hingga akhirnya Allah berkehendak lain," ujar Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, Akhmad Najib, dikutip CNN Indonesia, Kamis (19/8). Wakil Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI Charles Meikyansah menyampaikan Percha Leanpuri menginggal dalam usia 35 tahun sekitar pukul 17.45 WIB di Sumatera Selatan, 10 hari pasca-melahirkan anak kembar. "Almarhumah meninggal dunia 10 hari setelah melahirkan dua anak kembarnya. Dari informasi yang kami terima, beliau menjalani operasi caesar pada 9 Agustus lalu," ungkap Charles dalam keterangannya, Kamis (19/8/2021) malam. Kabag Humas Pemprov Sumsel Septriandi Setia Permana, sempat mengabarkan kondisi Percha sempat membaik. Hj Percha Leanpuri, B.Bus.,MBA, lahir di Belitang, OKU Timur pada 24 Juni 1986. Percha adalah Anggota DPR RI termuda dari Fraksi Partai Nasdem Dapil Sumatera Selatan II. Ia pula merupakan Duta Literasi Sumatera Selatan sejak 2018 lalu. Almarhumah adalah lulusan Victoria University dan University Of Ballarat Malaysia. Dia dikenal berprestasi termasuk di bidang seni dan modeling. Almarhumah pernah menjadi The best catwalk supermodel YAPMI Sumsel di 2001 dan pernah mewakili Indonesia sebagai penari di Floriade 2001, Amsterdam, Belanda. Pada 2009-2014 lalu, Percha tercatat sebagai Anggota DPD RI. Suaminya bernama Syamsudin Isaac Suryamanggala. Sebelum meninggal ia baru saja melahirkan anak kembar pada 9 Agustus 2021 melalui operasi caesar. Dikutip dari Tribunnews.com, arti nama Percha Leanpuri dari sang ayah Herman Deru. Percha Leanpuri adalah beberapa akronim. "Itu kan artinya Percha (Percampuran), sedangkan Leanpuri (Lematang, Ogan, Way Umpu, dan Komering)," jelasnya. Mencirikan Sumatera bagian Selatan. Jadi kalau orang tua saya dan saya pun selalu bikin nama anak begitu yang mengingatkan sesuatu," ujar Herman Deru yang lahir di Belitang, Ogan Komering Ulu Timur, 17 November 1967. Keseharian Percha Leanpuri juga ditunjuk sebagai Duta Literasi Sumsel. Duta Literasi Sumsel, menurut Percha saat ini memang harus keterampilan dalam menyikapi perkembangan dunia digital dengan dibarengi untuk gemar membaca dan menulis. "Dengan perkembangan media sosial sekarang ini, sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Sehingga tidak melanggar etika dan budaya sehingga bisa bersifat positif. Dengan kemajuan dunia digital juga, bisa dimanfaatkan untuk tetap membaca maupun menulis," ungkapnya. Percha Leanpuri terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Persatuan Boling Indonesia (PBI) periode 2019-2023 dalam Musyawarah Nasional 2018 di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Jumat (7/12/2018). Percha mendapat 10 suara dari 16 perwakilan pengurus provinsi (pengprov). Sebelumnya, ada tiga calon yang bersaing dalam Ketua PBI 2019-2023. Dua lainnya yaitu, Hermawan Irawan dan David Purnomo. Percha pun jadi wanita pertama yang memimpin PBI. "Terima kasih atas dukungan rekan-rekan Pengprov di Tanah Air. Juga untuk media yang selama ini aktif memberitakan boling," kata Percha dalam sambutannya. "Saya punya visi dan misi yang akan dijalankan bersama pengurus lainnya. Pertama, demi menjadikan boling Indonesia semakin berprestasi. Sekaligus, digemari masyarakat," ungkapnya. Selain itu, Percha bakal menyelenggarakan pembinaan atlet yang berkualitas, berjenjang dan terintegrasi. Juga, meningkatkan prestasi atlet dengan pendekatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Percha juga menegaskan untuk boling sebagai olahraga yang mampu meraih prestasi dalam setiap kejuaraan lntemasional. Salah satunya, dengan mengajukan sebagai tuan rumah AMF Bowling World Cup 2019. "Kami akan mendorong pembangunan Bowling Center di setiap provinsi. Melakukan konsolidasi pengrov PBI dalam rangka penambahan penguatan dan Kemandirian," ungkapnya "Juga menyosilisasikan olahraga boling ke media cetak online dan elektronik," tutur Percha. Percha memimpin induk organisasi boling di Tanah Air mendapat sambutan hangat banyak pihak.Termasuk, Wakil Ketua Pengprov PBI Sumsel Nirmala Dewi. "Menurut kami, Percha merupakan sosok yang tepat. Beliau masih muda, energik, berkomitmen, dan memiliki inisiatif," jelas Nirmala. Meski berasal dari Sumsel, Percha bakal fair kepada pengprov lainnya. Baik itu yang ada di pulau Jawa dan lainnya. Percha bakal merangkul semua pihak. Termasuk, generasi milenial yang bersama PBI memajukan boling Indonesia. Ada kisah di balik kehamilan Percha Leanpuri. Beberapa waktu lalu, Percha pernah bercerita kepada Tribun Sumsel terkait kehamilan keduanya itu. "Allah menggerakan hati Percha dan suami melalui Danis," kata Percha saat diwawancarai secara khusus oleh tim Tribun Sumsel di Griya Agung beberapa waktu lalu. Percha yang didampingi sang suami Syamsuddin Isaac Suryamanggala, Sp.OG atau yang sering disapa Koko mengatakan, jaraknya dengan Muhammad Mandala Sultan Persya, dengan nama panggilan Danis, 7 tahun. "Sebenarnya sudah dari akhir tahun lalu, Danis mintak adek. Danis tiba-tiba mintaknya, karena selama ini nggak pernah pengen adek," ceritanya. Ia pun melanjutkan, selama ini Percha dan suami juga nggak kepikiran untuk menambah lagi. Sebab sudah banyak kesibukan yang dijalani. Alhamdulillah juga udah punya Danis. Ternyata Allah punya rencana lain, Allah menggerakan hati Percha dan suami melalui Danis. Dimana dalam perjalanan suatu ketika saat di Kapal dari Jakarta ke Palembang Danis sambil tiduran di paha saya bilang, mami kapan diperutnya mami ada adek. Lalu pernah juga waktu di jalan mau ke Danau Shuji, mami tahun berapa Danis bakal punya adek? "Sampai bilang begitu, jadi sampai saya meneteskan air mata pada saat itu. Ternyata saya dan suami saja belum ada kepikiran itu, tapi Danis yang baru umur 7 tahun uda berpikir kesitu," katanya. Dari situ akhirnya tergeraklah hati Percha dan Koko untuk program. Ia pun mulai makan, makanan yang sehat-sehat. "Kalau sebelumnya kan asal comot aja kalau lapar, tapi kini makannya yang sehat-sehat. Tapi ini sekaligus melatih diri sendiri," ungkapnya. Menurutnya, ia serius untuk program kehamilan sejak tahun 2021. Alhamdulillah langsung dilancarkan oleh Allah. Sekali menjalankan program langsung jadi dan kembar. "Awalnya sempat shock, karena ada salah satu calon baby nya itu yang kata dokter, ya udahlah nggak usah diharapkannya yang satunya. Yang penting uda jadi yang satu ya, uda digituin," katanya. Tetapi ia tidak putus asa, dan terus berdoa meminta pada Allah supaya dua-duanya jadi. Alhamdulillah ternyata yang tadinya kecil jadi nyusul jadi besar. "Alhamdulillah kondisinya baik-baik saja dan sehat. Waktu USG di 16 Minggu uda kelihatan jenis kelaminnya cowok dan cewek," katanya. Menurut Percha ia memang uda biasa membaca Al-Qur'an. Apapun yang terjadi didalam tubuh ini dari Allah, maka ketika dikasih titipan lagi dalam perut ini semakin bertambah bersyukur dan ingin dekat dengan Allah. Saat hamil Danis hatam lima kali Al-Qur'an, dan harapannya saat hamil ini juga bisa seperti itu. Semoga sempat lebih dari itu. Sebelum Ramadan tadi uda khatam satu kali dan ini sedang berjalan hampir setengah. (Dari berbagai sumber).
Gajah Tunggal Hadirkan Ban Berperforma Tinggi
Jakarta, FNN - PT Gajah Tunggal Tbk selaku produsen ban GT Radial meluncurkan generasi baru ban berperforma tinggi Champiro SX-R yang ditujukan untuk para pengendara mobil yang menyukai performa balap “Ban GT Radial Champiro SX-R diciptakan untuk para pengemudi mobil yang membutuhkan ban dengan spesifikasi ultra high performance sport dan menyukai racing atau balap," ujar Head of Marketing Division PT Gajah Tunggal Tbk. Leonard Gozali dalam siaran pers dikutip Antara, Jumat, 20 Agustus 2021. GT Radial Champiro SX-R memiliki pola telapak ban asimetris yang diklaim dapat menghasilkan kendali dan kontrol yang optimal saat digunakan. Selain itu, ban tersebut juga dilengkapi dengan teknologi Professional Racing Grade Canopy yang dapat menghasilkan traksi dan grip maksimal pada jalanan lurus dan menikung. Inovasi lainnya dari ban GT Radial Champiro SX-R adalah hadirnya teknologi Special Tread Formula yang mampu meningkatkan stabilitas dan performa serta mengadopsi teknologi High-module Polyester Carcass sehingga dapat menghindari terjadinya deformasi saat suhu tinggi. Desain alur pola bergelombang juga disebut dapat menghasilkan performa menikung yang presisi. “Ban tersebut juga memberikan hasil yang prima untuk extreme dry performance," kata Leonard. Ban GT Radial Champiro SX-R akan tersedia dalam 5 ukuran, yaitu 195/50 R15, 215/45 R17, 235/45 R17, 245/40 R17, dan 265/35 R18 XL. Untuk ukuran 195/50 R15 sudah tersedia di tujuh titik lokasi outlet resmi PT Gajah Tunggal, yaitu di Tirezone Ottoban Warung Buncit, Tirezone Jatiwaringin, Tirezone Cibubur, Tirezone Serpong, Tirezone Mayjen Sungkono, Tirezone Pluit, dan Tirezone Yogyakarta. (MD).
Konstitusi tidak Membuka Celah Penundaan Pemilu 2024
Semarang, FNN - Konstitusi tidak membuka celah terhadap penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Penundaan baru bisa dilakukan jika terlebih dahulu mengamandemen Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Hal itu dikatakan Anggota Dewan Pembina Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), Titi Anggraini, kepada Antara, di Semarang, Jumat pagi, 20 Agustus 2021. Pernyataan Titi itu disampaikan sehubungan dengan adanya wacana pengunduran pelaksanaan Pemilu dari 2024 ke tahun 2027. Alasan wacana pengunduran itu karena pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang masih melanda tanah air. "Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tidak membuka celah penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024," ujar Titi. Menyinggung Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Titi menegaskan, ketentuan pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama tidak bisa berlaku untuk situasi pengunduran waktu pemilu. Disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (3), jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Pasal itu menyebutkan selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. "Pengaturan yang saat ini berlaku tidak membuka celah adanya penundaan pemilu, kecuali kalau penundaan itu dengan cara mengamendemen Pasal 7 UUD NRI 1945," kata Titi yang juga Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah. Dalam Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 disebutkan, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. (MD).
Jumlah Transaksi Investor Sumut di Pasar Modal Meningkat
Medan, FNN - Jumlah transaksi investor Sumatera Utara di pasar modal tren meningkat sejalan dengan bertambahnya investor pemegang single investor identification (SID) /nomor tunggal identitas investor. "Meski masih berfluktuasi, tapi transaksi di pasar modal tren naik. Kondisi itu menggembirakan karena terjadi di tengah pandemi COVID-19,"ujar Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Sumut , Muhammad Pintor Nasution di Medan, Kamis. Transaksi investor Sumut di pasar modal sempat mencapai Rp40, 909 triliun pada Januari 2021. "Terakhir di Juni, ada transaksi sebesar Rp14, 497 triliun atau naik dari realisasi di April senilai Rp12, 216 triliun dan Mei 9,468 triliun,"ujarnya. Dia menjelaskan, hingga posisi Juni 2021, jumlah pemegang SID di Sumut sudah 129 845 . "Potensi jumlah investor masih cukup besar di Sumut karena itu BEI terus menyoalisasikan investasi di pasar modal,"katanya. Pintor menyebutksn, Sumut tercatat sebagai salah satu daerah dengan penambahan investor terbanyak dengan transaksi yang juga tren meningkat. Menurut Pintor, meningkatnya jumlah investor karena ketertarikan masyarakat usia milenial untuk bermain saham di pasar modal juga semakin tinggi. (mth)
POPULER
