ALL CATEGORY
Komnasham: Konflik Agraria Akibat Pembangunan Terus Berlanjut
Jakarta, FNN - Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sandrayati Moniaga mengatakan berdasarkan data, konflik agraria akibat pembangunan infrastruktur masih terus terjadi di Tanah Air. "Hal itu terus meluas dengan eskalasi yang semakin meningkat dan berimplikasi pada pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, maupun hak sipil dan politik," kata dia di Jakarta, Minggu (22/8). Sepanjang 2020, hak kesejahteraan adalah tipologi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat ke Komnas HAM yakni 1.025 kasus di mana di dalamnya termasuk konflik agraria. Sejumlah pelanggaran yang mengakibatkan konflik agraria tersebut, yakni pembangunan pelabuhan baru Makassar, pembangunan Sirkuit Moto GP di Mandalika Nusa Tenggara Barat, dan pengembangan kawasan wisata Danau Toba. Padahal, lanjut dia, Presiden Jokowi dalam pidato Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2020 telah memberikan jaminan bahwa pembangunan infrastruktur didedikasikan sebagai sarana pemenuhan HAM. Masih adanya konflik agraria akibat sejumlah pembangunan infrastruktur di Tanah Air, mendorong Komnas HAM mengingatkan bahwa Indonesia ikut serta dan mengakui Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi petani dan orang yang bekerja di pedesaan (UNDROP). Di dalam deklarasi tersebut terdapat sejumlah poin pokok, di antaranya mengakui hubungan dan interaksi antara petani dengan orang yang bekerja di pedesaan. Mereka terikat dengan tanah, air, dan alam karena sebagai mata pencaharian. Negara, sambung dia, harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan. Hal itu dengan mengambil langkah legislatif, administratif, dan langkah lainnya yang layak secara progresif guna mencapai perwujudan hak-hak yang ditetapkan dalam deklarasi tersebut. Hal yang tidak kalah penting, kata dia, dalam deklarasi tersebut menegaskan bahwa HAM sesuatu yang universal, tidak terpisahkan, saling terkait dan saling menguatkan. (sws)
PUPR Berdayakan 35.000 Orang Bangun Sanitasi Ponpes
Jakarta, FNN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR memberdayakan lebih dari 35.000 orang lewat program padat karya tunai (PKT) berupa pembangunan sanitasi pondok pesantren (ponpes). “Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa atau pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical dan social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Ia mengatakan program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Selain menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, bersih dan sehat, program penyediaan sarana dan prasarana sanitasi pondok pesantren/LPK ini juga bertujuan mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19, sehingga manfaatnya dapat langsung berkontribusi pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Kementerian PUPR pada 2021 memperluas penyaluran PKT melalui penyediaan sarana dan prasarana sanitasi di pondok pesantren/lembaga pendidikan keagamaan (LPK). Tercatat dalam sistem e-monitoring Kementerian PUPR per 21 Agustus 2021, telah tersalurkan dana Rp542,6 miliar atau 51,9 persen dari target Rp978,1 miliar. Anggaran yang terserap digunakan untuk upah tenaga kerja dan material, sehingga masih akan terus bertambah seiring waktu. Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi pondok pesantren/LPK pada 2021 ditargetkan sebanyak 6.000 unit yang tersebar di 4.825 lokasi di Indonesia. Saat ini sudah tersalurkan di 2.582 lokasi dengan menyerap 34.576 tenaga kerja dari rencana 35.944 tenaga kerja. Untuk progres fisik seluruhnya sudah mencapai 31,6 persen. Program ini meliputi pembangunan bangunan MCK yang terdiri dari bilik mandi dan kakus/toilet, tempat wudhu, tempat cuci tangan dan tempat cuci pakaian serta instalasi pengolahan air limbah domestik dengan alokasi anggaran setiap unit sekitar Rp200 juta. Di samping sanitasi pondok pesantren/LPK, terdapat enam kegiatan PKT lain yang dilaksanakan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya dengan total menyerap 268.859 tenaga kerja. Kegiatan tersebut meliputi kota tanpa kumuh (kotaku) sebanyak 124.140 tenaga kerja, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) menyerap 17.964 orang, tempat pengolahan sampah reduce reuse recycle (TPS3R) sebanyak 7.662 tenaga kerja, sanitasi perdesaan padat karya (sanimas) sebanyak 27.712 orang, SPAM perdesaan padat karya (pamsimas) sebanyak 34.823 orang, dan tambahan kegiatan kontraktual yang dilaksanakan dengan skema padat karya sebanyak 25.285 tenaga kerja. (sws)
Best Friend or Worst Enemy
By M Rizal Fadillah KEMENANGAN Taliban dan mengusir Amerika suatu hal yang besar. Joe Biden Presiden AS menyebut evakuasi tentara dan orang-orang sekutunya adalah misi terbesar dan tersulit. Peristiwa Vietnam terulang dengan lebih menyedihkan. Betapa dahsyat "blitzkrieg" pasukan Taliban memguasai Kabul. Tak ada pilihan selain cepat kabur. Uni Sovyet, Inggris, dan kini Amerika merasakan ketangguhan pejuang-pejuang Afghanistan yang anti imperialisme. Sulit menaklukan hingga tuntas atau selesai. Melelahkan dan membuat putus asa. Untuk menangkap dan membunuh dua tokoh Gulbuddin Hekmatyar (Mujahidin) dan Mullah Omar (Taliban) saja Amerika dan penguasa bonekanya tidak mampu. Pejuang Afghanistan adalah "the worst enemy". Agama Islam yang membentuk kepribadian dan kekuatan mentalnya di samping pantang menyerah juga memiliki kemampuan untuk menggalang solidaritas. Mujahidin tak dapat mengusir Sovyet tanpa solidaritas rakyat, begitu juga Taliban tidak bisa mengusir Amerika tanpa simpati rakyat. Diplomasi dunia dengan pola yang soft and smart mampu membangun kepercayaan dan harapan. Mereka adalah "the best friend". "Best friend or worst enemy" menjadi julukan para pejuang Afghanistan. Nah kini siapapun dapat melakukan pilihan salah satu di antara keduanya. Indonesia tidak terkecuali. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut "Afghan owned and Afghan led" untuk menunjukkan empati penyelesaian oleh bangsa Afghanistan sendiri. Indonesia sejak awal telah ikut berkontribusi dalam proses perdamaian sebagai "co-fasilitators" atau "like minded" di Afghanistan. Retno Hadir menyaksikan pertemuan perdamaian di Doha Februari 2020. Nah kini sikap Pemerintah dan para pendukung diuji konsistensinya dalam menempatkan Taliban sebagai best friend. Tetap mendorong perdamaian atau justru memojokkan dengan stigma negatif sebagai teroris atau kelompok radikal. Jika Pemerintah tetap konsisten degan prinsip mendorong perdamaian dan "Afghan owned and Afghan led" maka cegah stigma negatif. Para Islamophobia, buzzer bayaran, serta tokoh penghasut, termasuk tokoh agama, yang terus memprovokasi bahaya Taliban untuk Indonesia dengan mengaitkan terorisme, radikalisme, atau ekstrimisme haruslah dicegah dan ditindak. Karena hal ini justru kontra produktif dan hanya akan menciptakan keretakan di dalam negeri. Membangun konflik yang tidak perlu. Simpati pada keberhasilan Taliban bukan bagian dari terorisme. Jangan bodoh dan sempit dalam berpandangan. Semoga bangsa Indonesia menjadikan Afghanistan sebagai "best friend" dan tidak memusuhinya sebab mereka itu bukan kelompok dan bangsa kaleng-kaleng. Kita pun tidak mau tentunya dianggap sebagai bangsa kaleng kaleng oleh yang dapat menjadi "the worst enemy". *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Ketimbang Melakukan Amandemen, MPR Diminta Fokus Sosialisasi Empat Pilar
Jakarta, FNN - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta agar MPR RI fokus dalam mensosialisasikan 4 Pilar MPR RI. “Mestinya sosialisasi 4 Pilar (MPR RI, red) bisa dimaksimalkan, alih-alih melakukan amendemen,” kata Lucius Karus ketika menyampaikan paparan dalam diskusi publik bertajuk “Siapa Butuh Amendemen?” yang diselenggarakan secara daring, di Jakarta, Ahad, 22 Agustus 2021. Melakukan sosialisasi 4 Pilar merupakan bagian dari tugas dan kewenangan MPR RI, tutur Lucius. Khususnya, guna memperkuat penghayatan nilai-nilai kebangsaan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, termasuk jajaran pemerintah. Adapun pilar-pilar yang disosialisasikan adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Lucius juga mengatakan bahwa, saat ini, bangsa Indonesia tengah menunggu hasil dari sosialisasi 4 Pilar MPR RI berupa penurunan permasalahan kebangsaan. Namun, hasil tersebut masih belum terlihat. “Sejauh ini, permasalahan terkait kebangsaan justru semakin kuat,” ucap Lucius. Permasalahan kebangsaan, seperti politik identitas, politik uang, korupsi, dan lain sebagainya, diyakini diakibatkan oleh karakter kebangsaan yang mulai menipis. Oleh karena itu, Peneliti Formappi ini menekankan pentingnya MPR dalam mengarahkan perhatian pada keempat pilar tersebut. Di tengah pandemi COVID-19, bagi Lucius, yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah penguatan karakter kebangsaan, sehingga amendemen UUD 1945 dapat dilakukan pada periode selanjutnya atau ketika pandemi berakhir. “Jadi saya kira itu harus dimaksimalkan, ketimbang berencana melakukan amendemen,” tuturnya, senagaimana dikutip dari Antara. Bagi Lucius Karus, belum terdapat urgensi yang mengharuskan pemerintah untuk mengakomodir pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui amendemen UUD 1945. Justru, proses amendemen dapat memunculkan isu-isu serta instabilitas yang tidak diinginkan di negeri ini. “Di samping karena situasi (untuk amendemen, red) yang kurang memungkinkan karena pandemi, saya kira banyak hal lain yang bisa dilakukan oleh MPR,” kata Lucius. (MD).
Sahabat Ganjar Deklarasikan Ganjar Pranowo Maju Pada Pemilihan Presiden 2024
Jakarta, FNN - Kelompok relawan yang menamakan diri Sahabat Ganjar mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI-P, Ganjar Pranowo supaya maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Deklarasi secara serentak dilakukan di 34 provinsi se-Indonesia. "Kami menebarkan semangat yang selama ini digaungkan Ganjar di 51 kota pada 34 provinsi di Indonesia," kata Ketua Umum Sahabat Ganjar Lenny Handayani melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad, 22 Agustus 2021. Tujuan deklarasi serentak tersebut guna melakukan konsolidasi agar bisa bersinergi serta bergerak bersama sesuai visi dan misi Sahabat Ganjar yaitu mengusung Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024. "Sahabat Ganjar dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menyebarluaskan semangat kepemimpinan Ganjar ke masyarakat luas," ujar dia, sebagaimana dikutip dari Antara. Sebagai sosok yang dekat dengan berbagai elemen masyarakat termasuk anak muda, Ganjar merupakan pemimpin yang ramah, merakyat, dinamis dan mengedepankan dialog. "Sahabat Ganjar akan secara nyata mendukung Ganjar untuk maju," katanya . Deklarasi Sahabat Ganjar telah dilaksanakan di Yogyakarta pada 20 Juni 2021. Kemudian diperluas hingga 33 provinsi lainnya yang menyasar di 51 kota di Indonesia. Ia menyebutkan 51 kota tersebut di antaranya Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Kota Lampung, Serang, Kota Bogor, Kuningan, Sukabumi, Cianjur, Karawang, Bandung dan sejumlah kota lainnya. Deklarasi Sahabat Ganjar juga ditandai dengan pembagian paket sembako dan masker kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Deklarasi tersebut juga dikemas dengan cara-cara unik. Misalnya, di Cirebon relawan Sahabat Ganjar melakukan deklarasi di atas perahu nelayan. Di Kuningan, deklarasi menggunakan iring-iringan delman. Di Bojonegoro, Medan, Solo dengan iring-iringan becak. Di Bali, para Sahabat Ganjar memborong jajanan kaki lima. Kemudian, di Semarang kegiatan unik Sahabat Ganjar yakni melakukan aksi tanam pohon bakau. Sekilas tentang Sahabat Ganjar adalah kelompok relawan yang dibentuk pada 20 Juni 2021. Kelompok tersebut terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang hadir membantu menyosialisasikan semua informasi tentang Ganjar Pranowo. (MD).
Sebanyak 20 Orang Tewas Saat Evakuasi di Bandara Kabul
Kabul, FNN - Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO/North Atlantic Treaty Organization) mengatakan, sedikitnya 20 orang tewas di dalam dan sekitar bandara Kabul dalam seminggu terakhir. Peristiwa nahas tersebut terjadi selama upaya evakuasi,, setelah Taliban mengambil alih kendali ibu kota Afghanistan itu pekan lalu. "Krisis di luar bandara Kabul adalah keadaan yang disesalkan. Fokus kami adalah mengevakuasi semua warga negara asing sesegera mungkin," kata pejabat NATO yang tidak ingin disebutkan jati dirinya, kepada Reuters, Ahad, 22 Agustus 2021. Massa di bandara terus bertambah setiap hari sejak pekan lalu. Keadaan itu menghambat operasi yang sedang dijalankan Amerika Serikat dan negara-negara lainnya untuk mengevakuasi ribuan diplomat dan warga sipil mereka, juga warga Afghanistan dalam jumlah besar. "Pasukan kami sedang mempertahankan jarak yang ketat dari daerah-daerah di luar bandara Kabul untuk mencegah bentrokan dengan Taliban," kata pejabat NATO itu. Pengambilalihan kendali secara kilat oleh Taliban telah memicu kekhawatiran soal aksi pembalasan. Juga bahwa penafsiran hukum Islam yang keras kemungkinan akan diberlakukan lagi oleh kelompok Muslim Sunni itu. Seperti yang mereka lakukan ketika berada di kursi kekuasaan dua puluh tahun lalu. (MD).
Persija Dipastikan Berkantor di Jakarta International Stadion
Jakarta, FNN - Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta (Persija) dipastikan berkantor di Jakarta International Stadion (JIS), Jakarta Utara. Namun, stadion bertarap inernasional tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi Persija. Kepastian tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, di Jakarta Selatan. Ahad, 22 Agustus 2021. “Persija akan berkantor di situ (JIS). Tentu kita akan prioritaskan,” kata Riza. Stadion bertaraf internasional tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi Persija saja. Akan tetapi, juga bagi seluruh warga Jakarta untuk menjadikan stadion itu sebagai wadah mencetak atlet sepak bola nasional. Dia menuturkan, penandatanganan kontrak dengan PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) ditujukan mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan kawasan stadion tersebut di bidang olahraga khususnya sepak bola. “Stadion JIS diperuntukan untuk masyarakat Jakarta dan seluruh masyarakat Indonesia tentunya. Itu kan kerjasama pengelolaan dengan PSSI agar selalu bermanfaat bagi seluruh warga Jakarta dan Indonesia,” kata dia, sebagaimana dikutip dari Antara. Sebelumnya PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menandatangani perjanjian kerja sama dengan PSSI untuk mengoptimalkan pemanfaatan JIS. “Tujuannya untuk optimalisasi, utamanya bagaimana kami memajukan olah raga secara umum, khususnya sepak bola,” kata Direktur Utama Jakpro, Dwi Wahyu Daryoto di Jakarta Utara, Selasa (17/8). Perjanjian itu pun akan menjadi acuan utama pelaksanaan kegiatan dan pertandingan serta komersialisasi stadion dan kawasan di stadion tersebut. Tidak hanya itu, kesepakatan kedua belah pihak juga akan menjadi dasar pengembangan lapangan dan kawasan serta pengembangan sepak bola nasional dengan standar internasional. “Mudah-mudahan area tersebut bisa menumbuhkan bibit unggul sehingga muncul atlet, khususnya sepak bola di kanca regional dan internasional,” kata Dwi Wahyu. (MD).
Pengemudi Fortuner Berpelat Dinas Polisi Ditetapkan Menjadi Tersangka
Jakarta, FNN - Satuan Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan menetapkan pengemudi Fortuner berpelat dinas Polri 3488-07 berinisial AS (20) sebagai tersangka tabrak lari dua mobil di Jalan Tentara Pelajar Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jumat (20/8) dini hari. "Saudara AS kita tetapkan sebagai tersangka dengan alat bukti, pertama ada keterangan saksi, kemudian hasil rekaman CCTV, termasuk kesesuaian petunjuk keterangan saksi, keterangan tersangka sama kerusakan kendaraan dan sebagainya," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo di Mapolres Jakarta Selatan, Ahad, 22 Agustus 2021. Dari hasil penyelidikan, kata Sambodo, tersangka AS mengemudikan mobil dengan melawan arah yang membahayakan para pengemudi lainnya. Kemudian, lanjut Sambodo, yang bersangkutan juga termasuk dalam kejadian tabrak lari. Sebab, setelah kejadian dia melarikan diri dan tidak menolong korban atau melaporkan kepada polisi terdekat. " AS juga dengan sengaja mengemudikan kendaraan dengan cara membahayakan, yaitu melawan arah, dan putar balik tiba-tiba. Kemudian, tetap melanjutkan perjalanan walaupun setelah kecelakaan terjadi," kata dia. Dia menegaskan, tersangka AS bukanlah anggota polisi, melainkan sopir dari anggota Polri aktif yang menyalahgunakan pelat nomor kendaraan atasannya. "Pelaku bukan anggota Polri, pelaku kalau di KTP-nya adalah pelajar atau mahasiswa. Akan tetapi, saat ini bekerja sebagai sopir dari pemilik kendaraan," katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Sambodo menambahkan pelat nomor polisi tersebut merupakan asli mobil dinas Polri. Namun demikian, kata dia, pelat tersebut sudah tidak berlaku lagi. Pelaku mengambil pelat tersebut di garasi tanpa izin dari anggota Polri aktif tersebut. "Pemiliknya anggota Polri aktif. Namun, ketika yang bersangkutan akan keluar mencari makan pelatnya diganti dengan pelat itu yang ia temukan di garasi tanpa izin dari pemilik," kata Sambodo. Sambodo juga memastikan tersangka AS saat mengendarai mobil tersebut sedang dalam kondisi sadar dan sehat. "Kepada yang bersangkutan juga sudah dilakukan cek urin dengan hasil semuanya negatif," kata dia. Atas perbuatannya, tersangka AS disangkakan dengan pasal 310 ayat 1, pasal 311 ayat 2, pasal 311 ayat 3, dan asal 312 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebelumnya, mobil Fortuner VRZ berpelat dinas Polri viral di media sosial Instagram karena melawan arah dan melarikan diri usai menabrak dua mobil "Tolong bantu viralkan kawan-kawan yang melihat story ini oknum polisi yang melawan arah dan menabrak mobil saya dan melukai saya lalu melarikan diri," tulis akun instagram @mala_hasan04. (MD).
Sebanyak 19 Warga Negara Indonesia Ditahan di Johor Bahru
Kuala Lumpur, FNn - Sebanyak 19 orang Warga Negara Indonesia (WNI), yang terdiri dari satu calo dan 18 pekerja migran ilegal, serta satu calo bekas pegawai setempat ditahan Imigrasi Malaysia, di Johor Bahru. Menindaklanjuti penangkapan 19 orang WNI pada "OPS Selundup" 20 Agustus 2021, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru telah berkoordinasi dengan JIM di Negeri Johor. Pihak konsulat memperoleh informasi, para WNI dalam keadaan baik serta masih dalam proses karantina sambil menunggu hasil tes PCR. "KJRI Johor Bahru akan memberikan pendampingan kekonsuleran serta memastikan proses hukum bagi WNI yang tertangkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Malaysia. Sekiranya diperlukan bantuan hukum, KJRI Johor Bahru akan memberikan pendampingan retainer lawyer bagi 18 korban WNI yang dikenakan Undang-Undang Imigrasi," kata Konjen KJRI Johor Bahru, Sunarko. Dirjen JIM, Indera Khairul Dzaimee dalam pernyataan pers di Putrajaya, Ahad (22/8) mengatakan, "Departemen Imigrasi Malaysia (JIM) telah berhasil menumpaskan satu sindikat penyeludupan migran dalam operasi khusus 'Ops Selundup' yang dilaksanakan di kawasan Tanjung Sedili, Kota Tinggi, Johor." Dia mengatakan, operasi tersebut dijalankan pada 20 Agustus 2021 oleh pasukan pegawai imigresen dari Bagian Intelijen dan Operasi Khusus dengan bantuan dari Angkatan Tentara Malaysia (ATM). "Dalam operasi itu, dua orang dalang telah berhasil ditahan yang melibatkan seorang bekas PNS berumur 33 tahun dan seorang lelaki warga negara Indonesia berusia 35 tahun," katanya. Ketika operasi dijalankan, ujar dia, para migran yang dimaksud sedang diangkut dengan menggunakan tiga kendaraan, yang masing-masing dipandu oleh kedua calo tersebut. Seorang pemandu berhasil melarikan diri. "Pasukan Operasi telah mendapat informasi bahwa sekelompok migran yang diselundupkan direncanakan mendarat di Pantai Tanjung Lompat, Johor antara pukul 03.00 hingga 5.00 pagi. Pasukan Operasi telah digerakkan dan berhasil menghadang kendaraan-kendaraan yang membawa migran-migran tersebut," katanya, sebagaimana dikutip Antara. Selain calo dan migran, ketiga kendaraan yang digunakan, telah disita uang sejumlah RM 130,000 (sekitar Rp 443 juta). Sindikat itu diyakini telah bergerak aktif sejak Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) diterapkan pada 2020. Modus operandi sindikat tersebut adalah menjalin kerja sama dengan calo atau yang menyeludup migran dari Indonesia dan mendarat di pantai sekitar Negeri Johor. "Tekong darat akan menyediakan pengangkutan untuk mengangkut migran-migran berkenaan sebelum diberikan kepada majikan. Biaya yang dikenakan oleh sindikat kepada migran untuk diselundupkan masuk ke Malaysia adalah antara RM 800.00 (Rp 2,7 juta) hingga RM 1,500.00 (Rp 5,1 juta) per orang," katanya. Sebanyak 18 orang migran yang ditangkap itu akan diproses di bawah Pasal 6(1)(c) Undang-Undang Imigrasi 1959/63 karena memasuki Malaysia tanpa izin yang sah. "Manakala kedua tekong tersebut akan diproses di bawah Pasal 26A Undang-Undang Antiperdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007 bagi kesalahan menyelundupkan migran. Mereka bisa dihukum penjara tidak melebihi 15 tahun, dan boleh juga dikenakan denda, atau kedua-duanya. Semua sedang ditahan di Depo Imigrasi," katanya. (MD).
Ledakan di Margocity Sebabkan Seorang Tewas
Depok, FNN - Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) Dr. dr. Astuti Giantini menyatakan seorang korban meninggal dunia akibat peristiwa ledakan di Margocity Depok, Jawa Barat. Sebelum meninggal, korban mendapat perawatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit tersebut. "Satu korban laki-laki berusia 30 tahun mengalami cedera berat di bagian kepala dan luka bakar. Akan tetapi, setelah mendapatkan perawatan medis, korban mengembuskan nafas pada pagi dini hari, (Ahad. 22 Agustus 2021) pukul 03.22 WIB. Pagi ini pukul 08.50 WIB jenazah sudah dibawa oleh pihak keluarga untuk dimakamkan," kata Astuti Giantini dalam keterangannya, Minggu. Dua korban lainnya juga laki-laki, kondisinya hanya mengalami luka bakar dan luka lecet yang tergolong cukup ringan sehingga sudah diperbolehkan pulang sejak tadi malam, pukul 23.30 WIB. Menurut Antara, RSUI membenarkan pihaknya mencatat ada 3 korban yang telah dibawa ke RSUI. Ketiga korban tersebut datang ke RSUI pada Sabtu (21/8) sore dan langsung mendapat perawatan di IGD RSUI. "Kami juga mengucapkan turut berduka atas musibah yang menimpa Margocity dan para korban yang terkena musibah tersebut. Semoga para korban yang masih dalam perawatan segera diberikan kesembuhan," ujarnya. Terjadi ledakan di pusat perbelanjaan Margocity Depok pada Sabtu sore pukul 16.50 WIB. Ledakan yang cukup keras tersebut mengakibatkan 11 orang terluka yaitu dari Satpam (Satuan Pengamanan), pengunjung dan pegawai tenan. Peristiwa tersebut juga mengakibatkan 3 buah mobil rusak yang terparkir dekat lift barang bagian luar. Sebanyak delapan orang di rawat di Rumah Sakit Bunda Margonda dan tiga orang di rawat di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI). (MD)
POPULER
