ALL CATEGORY
Rusia Akan Kaji Tindakan Taliban Sebelum Putuskan Pengakuan
Moskow, FNN - Rusia belum menentukan posisinya terhadap Taliban dan akan melihat bagaimana mereka bertindak terhadap warga Afghanistan dan diplomat Rusia, kata juru bicara Presiden Vladimir Putin. "Kami berpikir bahwa dominasi Taliban, kebangkitan de facto Taliban di Afghanistan dan mereka mengambil alih sebagian besar negara di bawah kendali mereka adalah proses yang telah dicapai secara de facto," kata Dmitry Peskov dalam sebuah pengarahan, pada Kamis. Dia mengatakan Moskow sekarang ingin melihat bagaimana tindakan itu akan diterjemahkan ke dalam situasi keamanan bagi rakyat Afghanistan dan diplomat Rusia di negara itu. Moskow tertarik pada perdamaian dan stabilitas di Afghanistan dan kemungkinan akan melanjutkan kontak dengan Washington mengenai masalah yang muncul di sana, ujar Peskov. "Situasinya tentu membutuhkan pertukaran pendapat, pertukaran informasi, jadi, tentu saja, sangat mungkin kontak seperti itu akan berlanjut," kata Peskov. Empat pesawat militer Rusia mengevakuasi warga Rusia dan warga negara lainnya dari Kabul pada Rabu (25/8) atas perintah Presiden Vladimir Putin, saat Moskow mengadakan latihan militer yang melibatkan pasukan tanknya di negara tetangga Tajikistan. Sementara itu, Tajikistan, sekutu Rusia dan tetangga Afghanistan di utara, pekan ini memperingatkan tidak akan mengakui pemerintah Taliban yang eksklusif. (mth)
Gakkum KLHK Sulawesi Gagalkan Penyelundupan Kayu Meranti ke Sulsel
Kendari, FNN - Tim Operasi Pengamanan Hutan Tumbuhan dan Satwa Liar Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Anoa, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi menggagalkan upaya penyelundupan kayu meranti ke wilayah Povinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi Dodi Kurniawan melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Kendari, Kamis, menyebut hal itu dilakukan bersama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Polda Sultra pada 19 Agustus 2021. "SPORC Brigade Anoa, Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi bersam BKSDA dan Polda Sultra mengamankan satu unit kapal bermuatan kayu olahan jenis meranti sebanyak 20 meter kubik di perairan Kabupaten Muna, Desa Langkoroni, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara," kata dia. Ia menyampaikan, penyidik Ditjen Gakkum KLHK menetapkan Kapten Kapal Layar Motor Bunga Setia bernama AR (37) sebagai tersangka. “Saya berterima kasih kepada Anggota SPORC Brigade Anoa Pos Gakkum Kendari dan para penyidik, serta pihak lain yang telah mendukung penanganan kasus ini, terutama Kepala Balai KSDA Sultra dan Kapolda Sultra,” ujar dia. Dodi menuturkan, penyidik Ditjen Gakkum tidak akan berhenti sampai pada tersangka AR, namun akan dilakukan pengembangan ke pihak lain yang terlibat agar bisa memberikan efek jera. Berdasarkan pengakuan kapten kapal berinisial AR, termasuk dua anggotanya yakni LI (37) sebagai BAS kapal, dan ND (30) ABK kapal, menerangkan kayu olahan itu diangkut dari Pelabuhan Desa Longkoroni dengan rakit. Selanjutnya kayu-kayu itu dipindahkan ke atas kapal layar motor Bunga Setia atas perintah seorang cukong berinisial SM. "Kayu-kayu tidak dilengkapi dokumen sahnya hasil hutan maupun dokumen kepemilikan lainnya. Kayu-kayu itu diduga berasal dari kawasan konservasi BKSDA Sulawesi Tenggara, wilayah kerja Seksi Konservasi Wilayah I Baubau. Kemudian diangkut menuju wilayah Sulawesi Selatan," kata dia. Ia menjelaskan, kasus itu berawal dari informasi Balai KSDA Sulawesi Tenggara terkait maraknya peredaran hasil hutan berupa kayu olahan secara ilegal yang diangkut oleh kapal layar motor di sekitar pelabuhan Desa Langkoroni. Menindaklanjuti informasi itu, tim operasi turun ke lokasi dan menemukan 1 kapal layar motor Bunga Setia mengangkut hasil hutan kayu olahan jenis meranti itu. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, ahli, dan barang bukti, Tim Penyidik Seksi Wilayah I Balai Gakkum KLHK Wilyah Sulawesi menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menentukan tersangka. "Pada tanggal 23 Juli 2021, penyidik menetapkan AR Kapten Kapal Layar Motor Bunga Setia sebagai tersangka untuk masuk ke proses penyidikan lebih lanjut atas perbuatannya," kata Dodi menabahkan. Tersangka diduga melanggar Pasal 83 ayat 1 huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Pasal 83 ayat 1 huruf b juncto Pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf e, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan/atau Pasal 88 ayat 1 huruf a juncto Pasal 16 juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun, denda paling banyak Rp2,5 miliar. (mth)
Banten Raih Penghargaan BKN Award 2021
Serang, FNN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menerima empat penghargaan BKN Award 2021. Satu di antaranya meraih terbaik ke-1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun. Selain itu, terbaik ke-1 Kategori Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT, terbaik ke-2 Kategori Penilaian Kompetensi; dan, terbaik ke-3 Kategori Pengawasan dan Pengendalian. “Satu kebahagiaan buat saya dan kita semua. Pemprov Banten, mendapat empat penghargaan dalam BKN Award 2021," kata Gubernur Banten Wahidin Halim saat menerima rombongan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), di Rumah Dinas Gubernur Banten, Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 158 Serang, Kamis, 26 Agustus 2021. "Saya senang, karena prestasi ini kami kejar dalam rangka perbaikan administrasi kepegawaian" kata Wahidin usai menerima piagam penghargaan BKN Award 2021 yang diserahkan Kepala BKN Regional III Bandung Tauchid Djatmiko. Menurut Wahidin, penghargaan bukanlah tujuan. Namun, tujuan utamanya adalah dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan layanan publik. "Penghargaan ini memacu kita untuk lebih baik di masa depan," kata Wahidin, sebagaimana dikutip dari Antara. Sementara itu Kepala BKN Regional III Bandung Tauchid Djatmiko mengatakan, jika direkap di tingkat nasional, Pemprov Banten meraih juara umum. Akan tetapi, dalam BKN Award tidak ada penghargaan menjadi juara umum. "Apresiasi yang tinggi dari Bapak Kepala BKN kepada Pemprov Banten. BKN Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada instansi pusat dan daerah atas prestasinya dalam pengelolaan Aparatus Sipil Negara (ASN)," kata Tauchid. Ia mengatakan, penilaian secara bertahap dilakukan satu tahun penuh oleh Kantor Regional BKN, dan hasilnya diserahkan ke tim yang selanjutnya dievaluasi tim pusat. Evaluasi dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh pihak yang bersangkutan. BKN Award 2021 yang digelar secara daring, Pemprov Banten Raih Empat Penghargaan Dalam BKN Award 2021 pada 1 Juli 2021 lalu. Pemprov Banten berhasil meraih empat (4) penghargaan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Penghargaan tersebut diumumkan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian yang dipusatkan di Bali dan dibuka oleh Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin. Penghargaan manajemen ASN diberikan kepada daerah yang dianggap terbaik dalam tiga kategori. Pemprov Banten berhasil meraih penghargaan pada kategori pertama (perencanaan kebutuhan, pelayanan kepangkatan, dan pensiun), kategori kedua (penerapan aplikasi pelayanan kepegawaian dan pemanfaatan Computer Assisted Test /CAT), kategori ketiga (penilaian kompetensi), serta kategori kelima (komitmen pengawasan dan pengendalian). (MD).
Sumatera Selatan Dorong Penambahan Unit Pengolahan Bokar
Palembang, FNN - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong penambahan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) untuk memperbaiki harga dan sekaligus meningkatkan kualitas karet. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Rudi Arpian di Palembang, Kamis, mengatakan saat ini sudah terjadi penambahan dari 279 UPPB pada Desember 2021 menjadi 302 UPPB per 30 Mei 2021 (9 UPPB sudah diregister dan 14 UPPB dalam proses). Namun, jumlah ini perlu ditingkatkan lagi karena Sumsel merupakan salah satu daerah penghasil karet terbanyak di Indonesia, yakni memiliki kebun karet seluas 1.319.738 Hektare dengan produksi 1.053.272 ton karet kering. Saat ini pemprov mendorong UPPB teregistrasi agar dapat mengakses beragam bantuan stimulus perbaikan mutu karet. Salah satu bantuan bersumber dari Ditjen Perkebunan melalui Direktorat PPH Perkebunan yakni pemberian bahan pembeku lateks. “Sebenarnya untuk teregistrasi ini tidak sulit, cukup UPPB mengikuti berbagai tahapan, mulai dari sosialisasi, melatih membuat Dokumen Sistem Mutu hingga pembinaan kepada anggota untuk kegiatan pengolahan dan pemasaran bahan olahan karet (bokar),” kata dia. Jika registrasi sudah keluar maka UPPB tersebut juga menjadi prioritas binaan dinas terkait di daerahnya masing-masing. Secara nasional jumlah UPPB yang sudah diregistrasi sebanyak 545 UPPB dari 13 provinsi penghasil karet. Sumatera Selatan menjadi provinsi yang terbanyak dengan jumlah 290 UPPB, kemudian disusul Kalimantan Selatan 152 UPPB, Kalimantan Tengah 33 UPPB, Riau 27 UPPB, Jambi 26 UPPB, Kalimantan Barat 10 UPPB dan provinsi lain 33 UPPB. Menurut Rudi, keberhasilan membentuk ratusan UPPB ini berkat adanya pemasaran bokar melalui Lelang 4S (Satu lokasi, Satu mutu, Satu harga dan Satu hari lelang). Dalam proses ini terdapat perbedaan harga antara Rp3.000-Rp4.000 antara menjual secara mandiri/tradisional dengan menjual secara berkelompok dalam kelembagaan UPPB melalui lelang 4S. Ini menjadi salah satu penyumbang naiknya Nilai Tukar Petani (NTP) sektor perkebunan. Harga jual karet rakyat dengan sistem lelang 4S ini jauh lebih tinggi lantaran rantai tata niaga menjadi lebih pendek. Adanya perbedaan harga ini juga membuat UPPB di Provinsi Sumatera Selatan cepat bertambah. “Saat ini yang masih dalam pembinaan ada 25 UPPB, tapi target kami hingga akhir tahun sebanyak 50 UPPB,” kata dia. UPPB ini menyerap produk petani dalam bentuk bokar dengan harga sekitar Rp9.000 - Rp10.000 per Kg, sementara jika sudah berubah menjadi lateks harga berlipat menjadi Rp20.000 per Kg. (mth)
Direktur Utama PT Jakarta Propetindo Diganti
Jakarta, FNN - Pemegang saham merombak direksi dan komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melalui sebuah keputusan para pemegang saham (KPPS) di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMD DKI Jakarta itu, Rabu (25/8). Hasilnya, tulis siaran pers PT Jakpro di Jakarta, Kamis, Direktur Bisnis Telkom Property Widi Amanasto menjabat sebagai Direktur Utama Jakpro, menggantikan Dwi Wahyu Daryoto yang menjabat sejak pertengahan 2018. Kemudian pemegang saham juga mengangkat Gunung Kartiko sebagai Direktur Pengembangan Bisnis Jakpro menggantikan Moh. Hanief Arie Setianto yang menjabat sejak akhir 2018. Sebelumnya Gunung Kartiko adalah Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo. Selain itu, terdapat pula perubahan struktur di jajaran Komisaris Jakpro. Dikutip dari Antara, pemegang saham menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori sebagai komisaris Jakpro yang baru menggantikan Hadi Prabowo. Kelapa Divisi Sekretaris Perusahaan Jakpro Nadia Diposanjoyo mewakili seluruh insan perusahaan mengapresiasi segala jasa, tenaga, pengabdian dan sumbangsih pikiran yang telah diberikan kepada Direksi dan Komisaris Jakpro selama masa jabatannya berlangsung. Selain itu, Nadia juga mengucapkan selamat bertugas dan mengemban amanah dalam membangun Jakarta kepada jajaran Direksi dan Komisaris yang baru bergabung. Harapannya, dengan komposisi manajemen baru itu, Jakpro dapat tinggal landas setelah berbagai transformasi sudah dilakukan selama tiga tahun terakhir, baik itu transformasi dari sisi pengelolaan yang menjadikan Jakpro menjadi perusahaan yang terdepan dan terbaik dalam membangun Jakarta. Adapun susunan jajaran manajemen perusahaan yang baru, menjadi: Dewan Komisaris Jakpro Komisaris Utama: Hamdan Zoelva Komisaris: M. Hudori Komisaris: Yusmada Faizal Komisaris: Nurmansjah Lubis Direksi Jakpro Direktur Utama: Widi Amanasto Direktur Keuangan : Yuliantina Wangsawiguna Direktur Pengembangan Bisnis : Gunung Kartiko Direktur SDM dan Umum: M. Taufiqurrachman Direktur Pengelolaan Aset: M. Aprindy. (MD).
OJK Dorong Masyarakat Waspadai Investasi Ilegal
Solo, FNN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Surakarta, Jawa Tengah, mendorong masyarakat untuk mewaspadai investasi ilegal yang masih marak hingga saat ini. Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Aman Santosa di Semarang, Kamis, mengatakan ajakan kepada masyarakat untuk menanamkan uangnya pada produk investasi ilegal dengan iming-iming keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat makin bervariasi jenis dan metodenya. Di sisi lain, menurut dia tidak sedikit orang yang terjerat pinjaman berbasis daring karena kemudahan dan kepraktisan yang diberikan. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh masih kurangnya tingkat literasi masyarakat. Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait investasi maupun pinjaman berbasis daring maka OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY menyelenggarakan webinar dengan tema "Waspada Investasi dan Perlindungan Sektor Jasa Keuangan di Era Digital dengan peserta seluruh guru SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pesantren se-Jawa Tengah, serta masyarakat umum lainnya pada Kamis (26/8). "Kegiatan edukasi kami rasa sangat penting mengingat berdasarkan survei OJK tahun 2019, tingkat literasi keuangan yang merupakan indeks level pengetahuan masyarakat terhadap jenis produk keuangan di Jawa Tengah tergolong masih rendah yakni sebesar 47,38 persen," katanya. Meski demikian, dikatakannya, angka tersebut sudah lebih tinggi dibandingkan dari Indeks literasi nasional sebesar 38,03 persen. Menurut dia, hal tersebut mencerminkan masih perlunya edukasi kepada masyarakat tentang produk keuangan, khususnya produk investasi keuangan yang legal. Sementara itu, dikatakannya, hingga saat ini OJK Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY sudah menerima pengaduan dan permintaan informasi dari masyarakat terkait pinjaman berbasis daring sebanyak 64 laporan, Kantor OJK Yogyakarta sebanyak 51 laporan, dan Kantor OJK Tegal sebanyak 42 laporan. "Satu di antara pengaduan tersebut merupakan pengaduan dari guru yang terjerat pinjol ilegal," katanya. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap kegiatan webinar tersebut bisa memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat khususnya di Jawa Tengah agar tidak terjerat investasi bodong. Selain itu, dengan adanya edukasi tersebut diharapkan ketika masyarakat memerlukan pembiayaan dapat memilih pinjaman berbasis daring yang legal. "Kalau ada permasalahan atau perlu informasi tentang investasi dan pinjaman 'online' ilegal, panjenengan bisa tanya atau hubungi OJK," katanya. (mth)
TNI AL Laksanakan "Serbuan Vaksinasi" di Pelabuhan Perikanan Bitung
Manado, FNN - Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VIII melaksanakan "Serbuan Vaksinasi" COVID-19 kepada masyarakat maritim di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, Sulawesi Utara, Kamis. Komandan Lantamal (Danlantamal) VIII Brigadir Jenderal TNI (Mar) I Wayan Ariwijaya saat meninjau vaksinasi tersebut mengatakan tujuan dilaksanakannya vaksinasi di Pelabuhan Pelelangan Ikan Bitung karena pelabuhan tersebut merupakan salah satu penopang perekonomian di Sulut. “Satu hari bisa menghasilkan 100 ton ikan, bahkan bisa lebih. Sehingga para pelaku ekonomi kita laksanakan vaksinasi secepatnya agar perekonomian di Sulut semakin tumbuh,” kata Danlantamal Danlantamal berharap vaksinasi akan terus berjalan sesuai program pemerintah. "Akan kembali menggelar vaksinasi karena dari pantauan ada sebagian masyarakat yang datang tidak kebagian vaksin," katanya. Danlantamal juga mengimbau kepada masyarakat yang telah divaksin, agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, baik dilaksanakan pengawasan maupun tidak. Tingginya antusias masyarakat untuk vaksinasi membuat Prajurit Yonmarhanlan VIII Bitung yang turut mengamankan lokasi memperketat antrian untuk menjaga jarak dan terus mengurai agar tidak berkerumun. Pada kegiatan itu, Rumah Sakit TNI AL (Rumkital) dr Wahyu Slamet Bitung menargetkan 200 dosis vaksin Sinovac dan menurunkan dua dokter, vaksinator serta puluhan tenaga kesehatan. Hadir pada Serbuan Vaksinasi tersebut Wadan Lantamal VIII Kolonel Laut (P) Apriyani serta sejumlah pejabat utama Lantamal VIII. (mth)
Penceramah Yahya Waloni Ditangkap Polisi
Jakarta, FNN - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Rusdi Hartono benarkan penangkapan Muhammad Yahyu Waloni, pendakwah yang dikenal keras dalam menyampaikan ceramah-ceramahnya. "Ya benar," kata Rusdi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, 26 Agustus 2021. Rusdi menyebutkan, penangkapan Yahya Waloni terkait konten ceramahnya yang bermuatan ujaran kebencian serta mengandung SARA (Suku Agama Ras dan Antargolongan). "Terkait ujaran kebencian berdasarkan SARA," ujar Rusdi. Saat ditanya apakah Yahya Waloni telah ditetapkan sebagai tersangka, Rusdi mengatakan masih menunggu informasi dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. "Nanti akan dijelaskan, saya masih menunggu data dari Bareskrim," kata Rusdi, sebagaimana dikutip dari Antara. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, Yahya Waloni ditangkap di rumahnya di kawasan Cibubur, sekitar pukul 17.00 WIB. Sebelumnya, Yahya Waloni dilaporkan oleh komunitas Masyarakat Cinta Pluralisme ke Bareskrim Polri soal dugaan penistaan agama terhadap Injil. Pelaporan tersebut tertuang dalam Laporan Polisi (LP) Nomor: LP/B/0287/IV/2021/BARESKRIM. Yahya Waloni dilaporkan dengan dugaan kebencian atau permusuhan individu dan/atau antargolongan (SARA) pada Selasa (27/4). Dalam kasus tersebut. Yahya dilaporkan bersama pemilik akun YouTube Tri Datu. Dalam video ceramah itu, Yahya Waloni menyampaikan bahwa Bible tak hanya fiktif, tapi juga palsu. Di dalam LP tersebut, keduanya disangkakan dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 A juncto Pasal 28 Ayat (2) dan/atau Pasal 156a KUHP. (MD).
Moderna Tahan 1,63 Juta Dosis Vaksin di Jepang Karena Kontaminasi
Bengaluru, FNN - Moderna telah menahan pasokan sekitar 1,63 juta dosis vaksin Covid-19 di Jepang. Hal tersebut dilakukan setelah laporan adanya kontaminasi materi partikulat pada botol yang diduga melibatkan jalur produksi di Spanyol. Meskipun Moderna mengatakan tidak ada masalah dalam hal keamanan atau kemanjurannya, penangguhan tersebut menjadi kemunduran baru bagi mereka, karena mengganggu pasokan ke berbagai negara, termasuk Korea Selatan. Penangguhan tersebut telah mendorong beberapa perusahaan Jepang membatalkan vaksinasi pekerja yang direncanakan pada Kamis (26/8). Hal itu karena sebagian besar dosis yang dipermasalahkan telah dipasok ke tempat vaksinasi massal dan tempat kerja di Jepang. "Moderna mengonfirmasi telah diberitahu tentang kasus partikel yang terlihat dalam botol produk obat dari vaksin Covid-19-nya," kata Moderna dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dikutip dari Antara. "Perusahaan sedang menyelidiki laporan dan tetap berkomitmen bekerja secepatnya dengan mitranya, Takeda (Pharmaceutical), dan regulator untuk mengatasi hal ini," kata Moderna. Kontaminasi bisa jadi disebabkan oleh masalah manufaktur pada salah satu jalur produksi di kontraktor manufaktur di Spanyol. Belum jelas apakah masalah tersebut berdampak pada pasokan ke negara lain. Rovi Spanyol, yang membotolkan atau "mengisi dan menyelesaikan" vaksin Moderna untuk pasar selain Amerika Serikat, belum dapat dimintai komentarnya. Takeda mengatakan, pihaknya melakukan pemeriksaan darurat setelah partikulat ditemukan di banyak botol vaksin di tempat vaksinasi di Jepang. Kementerian Kesehatan Jepang telah memutuskan menarik beberapa dosis sebagai tindakan pencegahan setelah berkonsultasi dengan Takeda. Akan tetapi, mereka mengatakan akan berusaha meminimalkan dampak penarikan pada program vaksinasi. Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato mengatakan, tidak ada kasus yang dilaporkan tentang masalah kesehatan terkait suntikan yang terkontaminasi. Antara 6 Agustus dan 20 Agustus, vaksin dari lot tersebut digunakan di pusat vaksinasi publik massal di Osaka, menurut kementerian pertahanan. Kementerian tidak mengatakan berapa banyak orang yang terkena dampak. Japan Airlines mengatakan telah membatalkan beberapa vaksinasi Covid-19 untuk karyawannya pada Kamis setelah menerima vaksin Moderna yang terkontaminasi. Operator Jepang lainnya, ANA, juga menunda vaksinasi pada Kamis menurut kantor berita Kyodo. Perdana Menteri Yoshihide Suga mengatakan, sekitar 60 persen masyarakat akan divaksinasi penuh pada akhir September. Jepang memiliki cukup vaksin untuk memberikan dosis penguat jika keputusan seperti itu diambil. (MD).
KPK = Kapan Pemberantasan Korupsi?
Oleh Sugengwaras Wacana perekrutan Tim Testimoni dengan mencoba mantan pidana korupsi sebagai penyuluh anti korupsi tentu saja banyak mengundang pro kontra. BARANGKALIi gagasan ini muncul dari fenomena Ahok sang penista agama, mantan napi bisa menjadi petinggi BUMN, puluhan orang mantan ahli menangani korupsi justru dipecat melalui tes wawasan kebangsaan, bahkan tidak boleh lagi masuk anggota KPK, para tahanan politik ulama dan pengkritis pemerintah diborgol tapi bagi yang lain seperti Mohamad Kece si penoda agama masih bisa semangat bergelora tanpa diborgol, atau beberapa tahanan pidana korupsi masih bisa cengengas- cengenges dan lenggang kangkung, dengan sanksi hukum yang spektakuler. Juga mungkin penggagas berinspirasi dari pemikiran bahwa mantan pidana bisa jadi orang baik, sadar dan bertaubat karena pengalaman jiwa raganya selama ditahan yang bergelut dengan sedih, malu, menderita, bahagia, bangga dan berani. Dalam politik tidak ada yang tetap dan pasti, kecuali perubahan karena kepentingan itu sendiri. Dalam hukum yang mengandung sifat mengikat untuk mengikuti aturan dan sifat memaksa untuk menjalani resiko bagi yang melanggar, tidak ada yang murni karena adil belum tentu benar, sebaliknya benar juga belum tentu dirasa adil. Maka dengan semakin seringnya fenomena fenomena aneh yang mengandung kejutan dan kontroversial ini perlu dipekai dan dipedulii namun juga tetap waspada terhadap kemungkinan latar belakang, motif, maksud dan tujuanya, agar masyarakat tidak terpengaruh negatif, hanyut dan larut mengikuti arus penyesatan, pengalihan isu, pengelabuhan dan penjebakan. Artinya banyak kemungkinannya hal hal yang kontroversial itu dijadikan moment perubahan berpikir yang bisa jadi sensitif mengiringi situasi dan kondisi NKRI ini. Cermati fenomena pasang surutnya pandemi Covid -19, cemas harap rakyat atas kebijakan PPKM, wacana bergeser mundurnya pelaksanaan pilkada, pilpres, bertahannya ambang batas 20 %, jabatan presiden 3 periode serta diserentakkannya pilkada dan pilpres Di sisi lain, penggabungan, pengelompokan dan penampilan para tokoh dan fans justru bermunculan di tengah belum jelasnya berakhirnya pandemi, kebohongan rezim, kaburnya penanganan koruptor kakap, abainya hutang negara yang sangat membebani generasi penerus serta terabaikannya TKA dibalik digembar-gemborkannya kembali pemindahan Ibu Kota Negara Baru di Kaltim serta diam diamnya penyusunan BPIP / HIP yang siap menerkam Pancasila yang selama ini kita pedomani Hanya sosok pemimpin yang amanah, jujur, berani, Arief dan bijak serta berwawasan luas yang bisa menyikapi fenomena ini, Semoga dengan bekal persatuan dan kesatuan dalam bingkai kebhinekaan ini, NKRI segera lolos, bangun dan bangkit kembali tuk menjadi negara yang maju, adil, makmur, sejahtera dan Jaya....Aamiin......!!! *) Purnawirawan TNI AD
POPULER
