ALL CATEGORY
Sumatera Selatan Dorong Penambahan Unit Pengolahan Bokar
Palembang, FNN - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong penambahan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) untuk memperbaiki harga dan sekaligus meningkatkan kualitas karet. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Rudi Arpian di Palembang, Kamis, mengatakan saat ini sudah terjadi penambahan dari 279 UPPB pada Desember 2021 menjadi 302 UPPB per 30 Mei 2021 (9 UPPB sudah diregister dan 14 UPPB dalam proses). Namun, jumlah ini perlu ditingkatkan lagi karena Sumsel merupakan salah satu daerah penghasil karet terbanyak di Indonesia, yakni memiliki kebun karet seluas 1.319.738 Hektare dengan produksi 1.053.272 ton karet kering. Saat ini pemprov mendorong UPPB teregistrasi agar dapat mengakses beragam bantuan stimulus perbaikan mutu karet. Salah satu bantuan bersumber dari Ditjen Perkebunan melalui Direktorat PPH Perkebunan yakni pemberian bahan pembeku lateks. “Sebenarnya untuk teregistrasi ini tidak sulit, cukup UPPB mengikuti berbagai tahapan, mulai dari sosialisasi, melatih membuat Dokumen Sistem Mutu hingga pembinaan kepada anggota untuk kegiatan pengolahan dan pemasaran bahan olahan karet (bokar),” kata dia. Jika registrasi sudah keluar maka UPPB tersebut juga menjadi prioritas binaan dinas terkait di daerahnya masing-masing. Secara nasional jumlah UPPB yang sudah diregistrasi sebanyak 545 UPPB dari 13 provinsi penghasil karet. Sumatera Selatan menjadi provinsi yang terbanyak dengan jumlah 290 UPPB, kemudian disusul Kalimantan Selatan 152 UPPB, Kalimantan Tengah 33 UPPB, Riau 27 UPPB, Jambi 26 UPPB, Kalimantan Barat 10 UPPB dan provinsi lain 33 UPPB. Menurut Rudi, keberhasilan membentuk ratusan UPPB ini berkat adanya pemasaran bokar melalui Lelang 4S (Satu lokasi, Satu mutu, Satu harga dan Satu hari lelang). Dalam proses ini terdapat perbedaan harga antara Rp3.000-Rp4.000 antara menjual secara mandiri/tradisional dengan menjual secara berkelompok dalam kelembagaan UPPB melalui lelang 4S. Ini menjadi salah satu penyumbang naiknya Nilai Tukar Petani (NTP) sektor perkebunan. Harga jual karet rakyat dengan sistem lelang 4S ini jauh lebih tinggi lantaran rantai tata niaga menjadi lebih pendek. Adanya perbedaan harga ini juga membuat UPPB di Provinsi Sumatera Selatan cepat bertambah. “Saat ini yang masih dalam pembinaan ada 25 UPPB, tapi target kami hingga akhir tahun sebanyak 50 UPPB,” kata dia. UPPB ini menyerap produk petani dalam bentuk bokar dengan harga sekitar Rp9.000 - Rp10.000 per Kg, sementara jika sudah berubah menjadi lateks harga berlipat menjadi Rp20.000 per Kg. (mth)
Direktur Utama PT Jakarta Propetindo Diganti
Jakarta, FNN - Pemegang saham merombak direksi dan komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melalui sebuah keputusan para pemegang saham (KPPS) di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMD DKI Jakarta itu, Rabu (25/8). Hasilnya, tulis siaran pers PT Jakpro di Jakarta, Kamis, Direktur Bisnis Telkom Property Widi Amanasto menjabat sebagai Direktur Utama Jakpro, menggantikan Dwi Wahyu Daryoto yang menjabat sejak pertengahan 2018. Kemudian pemegang saham juga mengangkat Gunung Kartiko sebagai Direktur Pengembangan Bisnis Jakpro menggantikan Moh. Hanief Arie Setianto yang menjabat sejak akhir 2018. Sebelumnya Gunung Kartiko adalah Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo. Selain itu, terdapat pula perubahan struktur di jajaran Komisaris Jakpro. Dikutip dari Antara, pemegang saham menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori sebagai komisaris Jakpro yang baru menggantikan Hadi Prabowo. Kelapa Divisi Sekretaris Perusahaan Jakpro Nadia Diposanjoyo mewakili seluruh insan perusahaan mengapresiasi segala jasa, tenaga, pengabdian dan sumbangsih pikiran yang telah diberikan kepada Direksi dan Komisaris Jakpro selama masa jabatannya berlangsung. Selain itu, Nadia juga mengucapkan selamat bertugas dan mengemban amanah dalam membangun Jakarta kepada jajaran Direksi dan Komisaris yang baru bergabung. Harapannya, dengan komposisi manajemen baru itu, Jakpro dapat tinggal landas setelah berbagai transformasi sudah dilakukan selama tiga tahun terakhir, baik itu transformasi dari sisi pengelolaan yang menjadikan Jakpro menjadi perusahaan yang terdepan dan terbaik dalam membangun Jakarta. Adapun susunan jajaran manajemen perusahaan yang baru, menjadi: Dewan Komisaris Jakpro Komisaris Utama: Hamdan Zoelva Komisaris: M. Hudori Komisaris: Yusmada Faizal Komisaris: Nurmansjah Lubis Direksi Jakpro Direktur Utama: Widi Amanasto Direktur Keuangan : Yuliantina Wangsawiguna Direktur Pengembangan Bisnis : Gunung Kartiko Direktur SDM dan Umum: M. Taufiqurrachman Direktur Pengelolaan Aset: M. Aprindy. (MD).
OJK Dorong Masyarakat Waspadai Investasi Ilegal
Solo, FNN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Surakarta, Jawa Tengah, mendorong masyarakat untuk mewaspadai investasi ilegal yang masih marak hingga saat ini. Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Aman Santosa di Semarang, Kamis, mengatakan ajakan kepada masyarakat untuk menanamkan uangnya pada produk investasi ilegal dengan iming-iming keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat makin bervariasi jenis dan metodenya. Di sisi lain, menurut dia tidak sedikit orang yang terjerat pinjaman berbasis daring karena kemudahan dan kepraktisan yang diberikan. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh masih kurangnya tingkat literasi masyarakat. Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait investasi maupun pinjaman berbasis daring maka OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY menyelenggarakan webinar dengan tema "Waspada Investasi dan Perlindungan Sektor Jasa Keuangan di Era Digital dengan peserta seluruh guru SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pesantren se-Jawa Tengah, serta masyarakat umum lainnya pada Kamis (26/8). "Kegiatan edukasi kami rasa sangat penting mengingat berdasarkan survei OJK tahun 2019, tingkat literasi keuangan yang merupakan indeks level pengetahuan masyarakat terhadap jenis produk keuangan di Jawa Tengah tergolong masih rendah yakni sebesar 47,38 persen," katanya. Meski demikian, dikatakannya, angka tersebut sudah lebih tinggi dibandingkan dari Indeks literasi nasional sebesar 38,03 persen. Menurut dia, hal tersebut mencerminkan masih perlunya edukasi kepada masyarakat tentang produk keuangan, khususnya produk investasi keuangan yang legal. Sementara itu, dikatakannya, hingga saat ini OJK Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY sudah menerima pengaduan dan permintaan informasi dari masyarakat terkait pinjaman berbasis daring sebanyak 64 laporan, Kantor OJK Yogyakarta sebanyak 51 laporan, dan Kantor OJK Tegal sebanyak 42 laporan. "Satu di antara pengaduan tersebut merupakan pengaduan dari guru yang terjerat pinjol ilegal," katanya. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap kegiatan webinar tersebut bisa memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat khususnya di Jawa Tengah agar tidak terjerat investasi bodong. Selain itu, dengan adanya edukasi tersebut diharapkan ketika masyarakat memerlukan pembiayaan dapat memilih pinjaman berbasis daring yang legal. "Kalau ada permasalahan atau perlu informasi tentang investasi dan pinjaman 'online' ilegal, panjenengan bisa tanya atau hubungi OJK," katanya. (mth)
TNI AL Laksanakan "Serbuan Vaksinasi" di Pelabuhan Perikanan Bitung
Manado, FNN - Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VIII melaksanakan "Serbuan Vaksinasi" COVID-19 kepada masyarakat maritim di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, Sulawesi Utara, Kamis. Komandan Lantamal (Danlantamal) VIII Brigadir Jenderal TNI (Mar) I Wayan Ariwijaya saat meninjau vaksinasi tersebut mengatakan tujuan dilaksanakannya vaksinasi di Pelabuhan Pelelangan Ikan Bitung karena pelabuhan tersebut merupakan salah satu penopang perekonomian di Sulut. “Satu hari bisa menghasilkan 100 ton ikan, bahkan bisa lebih. Sehingga para pelaku ekonomi kita laksanakan vaksinasi secepatnya agar perekonomian di Sulut semakin tumbuh,” kata Danlantamal Danlantamal berharap vaksinasi akan terus berjalan sesuai program pemerintah. "Akan kembali menggelar vaksinasi karena dari pantauan ada sebagian masyarakat yang datang tidak kebagian vaksin," katanya. Danlantamal juga mengimbau kepada masyarakat yang telah divaksin, agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, baik dilaksanakan pengawasan maupun tidak. Tingginya antusias masyarakat untuk vaksinasi membuat Prajurit Yonmarhanlan VIII Bitung yang turut mengamankan lokasi memperketat antrian untuk menjaga jarak dan terus mengurai agar tidak berkerumun. Pada kegiatan itu, Rumah Sakit TNI AL (Rumkital) dr Wahyu Slamet Bitung menargetkan 200 dosis vaksin Sinovac dan menurunkan dua dokter, vaksinator serta puluhan tenaga kesehatan. Hadir pada Serbuan Vaksinasi tersebut Wadan Lantamal VIII Kolonel Laut (P) Apriyani serta sejumlah pejabat utama Lantamal VIII. (mth)
Penceramah Yahya Waloni Ditangkap Polisi
Jakarta, FNN - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Rusdi Hartono benarkan penangkapan Muhammad Yahyu Waloni, pendakwah yang dikenal keras dalam menyampaikan ceramah-ceramahnya. "Ya benar," kata Rusdi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, 26 Agustus 2021. Rusdi menyebutkan, penangkapan Yahya Waloni terkait konten ceramahnya yang bermuatan ujaran kebencian serta mengandung SARA (Suku Agama Ras dan Antargolongan). "Terkait ujaran kebencian berdasarkan SARA," ujar Rusdi. Saat ditanya apakah Yahya Waloni telah ditetapkan sebagai tersangka, Rusdi mengatakan masih menunggu informasi dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. "Nanti akan dijelaskan, saya masih menunggu data dari Bareskrim," kata Rusdi, sebagaimana dikutip dari Antara. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, Yahya Waloni ditangkap di rumahnya di kawasan Cibubur, sekitar pukul 17.00 WIB. Sebelumnya, Yahya Waloni dilaporkan oleh komunitas Masyarakat Cinta Pluralisme ke Bareskrim Polri soal dugaan penistaan agama terhadap Injil. Pelaporan tersebut tertuang dalam Laporan Polisi (LP) Nomor: LP/B/0287/IV/2021/BARESKRIM. Yahya Waloni dilaporkan dengan dugaan kebencian atau permusuhan individu dan/atau antargolongan (SARA) pada Selasa (27/4). Dalam kasus tersebut. Yahya dilaporkan bersama pemilik akun YouTube Tri Datu. Dalam video ceramah itu, Yahya Waloni menyampaikan bahwa Bible tak hanya fiktif, tapi juga palsu. Di dalam LP tersebut, keduanya disangkakan dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 A juncto Pasal 28 Ayat (2) dan/atau Pasal 156a KUHP. (MD).
Moderna Tahan 1,63 Juta Dosis Vaksin di Jepang Karena Kontaminasi
Bengaluru, FNN - Moderna telah menahan pasokan sekitar 1,63 juta dosis vaksin Covid-19 di Jepang. Hal tersebut dilakukan setelah laporan adanya kontaminasi materi partikulat pada botol yang diduga melibatkan jalur produksi di Spanyol. Meskipun Moderna mengatakan tidak ada masalah dalam hal keamanan atau kemanjurannya, penangguhan tersebut menjadi kemunduran baru bagi mereka, karena mengganggu pasokan ke berbagai negara, termasuk Korea Selatan. Penangguhan tersebut telah mendorong beberapa perusahaan Jepang membatalkan vaksinasi pekerja yang direncanakan pada Kamis (26/8). Hal itu karena sebagian besar dosis yang dipermasalahkan telah dipasok ke tempat vaksinasi massal dan tempat kerja di Jepang. "Moderna mengonfirmasi telah diberitahu tentang kasus partikel yang terlihat dalam botol produk obat dari vaksin Covid-19-nya," kata Moderna dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dikutip dari Antara. "Perusahaan sedang menyelidiki laporan dan tetap berkomitmen bekerja secepatnya dengan mitranya, Takeda (Pharmaceutical), dan regulator untuk mengatasi hal ini," kata Moderna. Kontaminasi bisa jadi disebabkan oleh masalah manufaktur pada salah satu jalur produksi di kontraktor manufaktur di Spanyol. Belum jelas apakah masalah tersebut berdampak pada pasokan ke negara lain. Rovi Spanyol, yang membotolkan atau "mengisi dan menyelesaikan" vaksin Moderna untuk pasar selain Amerika Serikat, belum dapat dimintai komentarnya. Takeda mengatakan, pihaknya melakukan pemeriksaan darurat setelah partikulat ditemukan di banyak botol vaksin di tempat vaksinasi di Jepang. Kementerian Kesehatan Jepang telah memutuskan menarik beberapa dosis sebagai tindakan pencegahan setelah berkonsultasi dengan Takeda. Akan tetapi, mereka mengatakan akan berusaha meminimalkan dampak penarikan pada program vaksinasi. Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato mengatakan, tidak ada kasus yang dilaporkan tentang masalah kesehatan terkait suntikan yang terkontaminasi. Antara 6 Agustus dan 20 Agustus, vaksin dari lot tersebut digunakan di pusat vaksinasi publik massal di Osaka, menurut kementerian pertahanan. Kementerian tidak mengatakan berapa banyak orang yang terkena dampak. Japan Airlines mengatakan telah membatalkan beberapa vaksinasi Covid-19 untuk karyawannya pada Kamis setelah menerima vaksin Moderna yang terkontaminasi. Operator Jepang lainnya, ANA, juga menunda vaksinasi pada Kamis menurut kantor berita Kyodo. Perdana Menteri Yoshihide Suga mengatakan, sekitar 60 persen masyarakat akan divaksinasi penuh pada akhir September. Jepang memiliki cukup vaksin untuk memberikan dosis penguat jika keputusan seperti itu diambil. (MD).
KPK = Kapan Pemberantasan Korupsi?
Oleh Sugengwaras Wacana perekrutan Tim Testimoni dengan mencoba mantan pidana korupsi sebagai penyuluh anti korupsi tentu saja banyak mengundang pro kontra. BARANGKALIi gagasan ini muncul dari fenomena Ahok sang penista agama, mantan napi bisa menjadi petinggi BUMN, puluhan orang mantan ahli menangani korupsi justru dipecat melalui tes wawasan kebangsaan, bahkan tidak boleh lagi masuk anggota KPK, para tahanan politik ulama dan pengkritis pemerintah diborgol tapi bagi yang lain seperti Mohamad Kece si penoda agama masih bisa semangat bergelora tanpa diborgol, atau beberapa tahanan pidana korupsi masih bisa cengengas- cengenges dan lenggang kangkung, dengan sanksi hukum yang spektakuler. Juga mungkin penggagas berinspirasi dari pemikiran bahwa mantan pidana bisa jadi orang baik, sadar dan bertaubat karena pengalaman jiwa raganya selama ditahan yang bergelut dengan sedih, malu, menderita, bahagia, bangga dan berani. Dalam politik tidak ada yang tetap dan pasti, kecuali perubahan karena kepentingan itu sendiri. Dalam hukum yang mengandung sifat mengikat untuk mengikuti aturan dan sifat memaksa untuk menjalani resiko bagi yang melanggar, tidak ada yang murni karena adil belum tentu benar, sebaliknya benar juga belum tentu dirasa adil. Maka dengan semakin seringnya fenomena fenomena aneh yang mengandung kejutan dan kontroversial ini perlu dipekai dan dipedulii namun juga tetap waspada terhadap kemungkinan latar belakang, motif, maksud dan tujuanya, agar masyarakat tidak terpengaruh negatif, hanyut dan larut mengikuti arus penyesatan, pengalihan isu, pengelabuhan dan penjebakan. Artinya banyak kemungkinannya hal hal yang kontroversial itu dijadikan moment perubahan berpikir yang bisa jadi sensitif mengiringi situasi dan kondisi NKRI ini. Cermati fenomena pasang surutnya pandemi Covid -19, cemas harap rakyat atas kebijakan PPKM, wacana bergeser mundurnya pelaksanaan pilkada, pilpres, bertahannya ambang batas 20 %, jabatan presiden 3 periode serta diserentakkannya pilkada dan pilpres Di sisi lain, penggabungan, pengelompokan dan penampilan para tokoh dan fans justru bermunculan di tengah belum jelasnya berakhirnya pandemi, kebohongan rezim, kaburnya penanganan koruptor kakap, abainya hutang negara yang sangat membebani generasi penerus serta terabaikannya TKA dibalik digembar-gemborkannya kembali pemindahan Ibu Kota Negara Baru di Kaltim serta diam diamnya penyusunan BPIP / HIP yang siap menerkam Pancasila yang selama ini kita pedomani Hanya sosok pemimpin yang amanah, jujur, berani, Arief dan bijak serta berwawasan luas yang bisa menyikapi fenomena ini, Semoga dengan bekal persatuan dan kesatuan dalam bingkai kebhinekaan ini, NKRI segera lolos, bangun dan bangkit kembali tuk menjadi negara yang maju, adil, makmur, sejahtera dan Jaya....Aamiin......!!! *) Purnawirawan TNI AD
Koalisi Para Penipu
By Asyari Usman MEREKA sudah bertemu. Para penipu rakyat itu sudah saling berangkulan erat. Untuk mematangkan kerja sama yang lebih spektakuler lagi. Yaitu, memperpanjang penipuan terhadap rakyat. Atau, sinonimnya, memperpanjang pengabdian kepada oligarki bisnis. Yang diperpanjang adalah kesempatan bagi oligarki untuk menguras kekayaan Indonesia selama sekian tahun lagi. Tanpa syarat. Tanpa pengawasan. Tanpa rintangan. Pokoknya, oligarki bisnis mendapatkan perpanjangan “kontrak pengurasan” Indonesia. Dan dijamin aman. Kemudian, yang juga diperpanjang adalah kekuasaan para politikus antek oligarki. Mereka bisa berkuasa “extra time”. Ada tambahan waktu. Yang berarti tambahan uang haram dari oligarki yang mereka beri perpanjangan kontrak pengurasan. Sebagian politikus akan punya kesempatan tambahan untuk menumpuk kekayaan pribadi. Lalu, memperpanjang peluang para pemegang kekuasaan nyata di lapangan. Yaitu, mereka yang langsung berurusan dengan aktivitas harian operasi pengurasan kekayaan rakyat itu. Mereka pun mendapatkan bagian masing-masing sesuai proporsi peranan mereka. Itulah hasil pertemuan Koalisi Para Penipu. Koalisi besar yang memiliki kekuasaan untuk berbuat khianat dan jahat atas nama konstitusi. Mereka selalu, dengan licik dan cerdik, menggunakan celah-celah konstitusi untuk menipu rakyat. Tanpa ragu dan malu, mereka menyebut manuver bejat itu sebagai langkah yang konstitusional. Begitulah Koalisi Para Penipu. Mereka sangat pintar dan terlatih mencari momen yang tepat untuk menipu. Wabah Covid menyediakan peluang yang terbaik untuk mereka. Peluang penipuan konstitusional yang berkedok situasi darurat. Apa yang bisa dilakukan rakyat untuk mencegah penipuan ini? Nyaris tidak ada. Kecuali melalui komentar atau protes di media sosial (medsos). Tapi, reaksi melawan di medsos tidak akan berdampak. Skenario penipuan akan jalan terus. Sebagai penutup, kita hanya bisa mengulangi lagi bahwa yang berkuasa di Indonesia ini adalah oligarki bisnis. Merekalah yang merancang penipuan konstitusional itu. Dengan menggunakan tangan-tangan rakus, khianat, dan ceroboh yang sedang memegang kuasa legislatif dan eksekutif. Antek-antek oligarki itu tidak peduli kalau kecerobohan dan kerakusan mereka akan menghancurkan masa depan bangsa dan negara. Bagi mereka, kepuasan sesaat ketika mereka berkuasa sudah cukup. Itulah Koalisi Para Penipu. Mereka yakin penipuan lebih lanjut akan berhasil. Wallahu a’lam.[] (Penulis wartawan senior)
El Salvador Akan Ajukan Rencana Reformasi Konstitusi
San Salvador, FNN - Pemerintah El Salvador akan mengajukan proposal pada Sabtu ( 28/8) untuk mereformasi Konstitusi, berusaha untuk memperpanjang masa jabatan presiden, termasuk kemungkinan mencabut mandat presiden dan mengganti pengadilan pemilihan. Setelah satu tahun menganalisis kemungkinan perubahan terhadap hak-hak dasar, sistem politik dan ekonomi, dan hukum acara konstitusional, tim pengacara yang dipimpin oleh Wakil Presiden Felix Ulloa menyusun dokumen dengan 215 usulan reformasi Konstitusi. Reformasi akan memperpanjang masa jabatan presiden menjadi enam tahun dari lima tahun, mulai tahun 2029, dan mengamanatkan bahwa seorang presiden hanya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan yang tidak berturut-turut. Ini juga mencakup mekanisme partisipasi warga negara seperti referendum dan plebisit, serta pembentukan pengadilan konstitusi dan lembaga pemilihan nasional yang baru. Tim hukum akan membahas proposal selama akhir pekan dengan wartawan lokal dan internasional, menurut undangan yang dikirim pada Rabu. Mereka telah mengadakan pertemuan tertutup dengan korps diplomatik, akademisi dan organisasi masyarakat sipil. Proposal akhir akan disampaikan pada September kepada Presiden Nayib Bukele, yang harus mengevaluasi rencana reformasi sebelum mengirimkannya ke Kongres, di mana sekutunya memegang mayoritas utama. Di Kongres, paket reformasi perlu disetujui di satu badan legislatif dan diratifikasi oleh badan lainnya, sebelum bisa berlaku. Tim pengacara telah mengusulkan untuk melewati Kongres dan meratifikasi perubahan Konstitusi melalui referendum. Awal bulan ini, obligasi pemerintah El Salvador jatuh akibat pengungkapan rencana reformasi, mendorong Ulloa untuk mengkritik pasar keuangan internasional. Bukele telah bentrok dengan legislatif dan Mahkamah Agung, dan kelompok hak asasi mengatakan dia telah menunjukkan kecenderungan otoriter, mendorong beberapa orang untuk meragukan rencana reformasi. "Kita harus melihat apa maksud keseluruhan dengan proses reformasi dan Konstitusi baru," kata Eduardo Escobar, ketua kelompok hak asasi Accion Ciudadana. (mth)
Rumah Sakit Masih Tunggu Angka Pasti Kekebalan Komunal di DKI Jakarta
Jakarta, FNN - Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kramat Jati, Jakarta Timur, sampai saat ini masih menunggu angka pasti capaian kekebalan komunal (herd immunity) di DKI Jakarta. "Sebenarnya untuk angka resminya masih kita tunggu. Angka sekarang cuma atas dasar vaksin pertama yang sudah mencapai 100 persen dan peningkatan kasus COVID-19 di bulan Juli kemarin. Mungkin atas dasar itu muncul pernyataan 'herd immunity' di DKI Jakarta sudah tercapai," kata dr Nur Chandra Sp.PD di RSUD Kramat Jati, Kamis. Menurut Chandra, meskipun vaksin pertama sudah mencapai100 persen, akan tetapi vaksin kedua belum mencapai angka 70 persen. Chandra menambahkan, sudah banyak warga DKI Jakarta yang mendapatkan vaksin COVID-19. Namun hal itu tidak membuat "herd immunity" otomatis tercapai di Jakarta. "Buktinya kasus-kasus penularan COVID-19 masih terjadi di masyarakat termasuk di Ibu Kota," katanya. Terkait angka tersebut, Chandra mengusulkan apabila nanti pembelajaran tatap muka jadi digelar sebaiknya dilakukan secara bertahap. "Syaratnya guru dan murid sudah divaksin dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat," kata Chandra. Dia juga berharap agar aktivitas di perkantoran tetap mengombinasikan dengan bekerja dari rumah meskipun kasus COVID-19 sudah mengalami penurunan. "Sama halnya dengan pembelajaran tatap muka, aktivitas perkantoran saya harap juga mensyaratkan vaksinasi kepada seluruh pekerja dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat," kata Chandra. Sebelumnya, epidemilog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menyatakan tak sependapat kalau disebut "herd immunity" telah tercipta di Ibu Kota. (mth)
POPULER
