ALL CATEGORY
BRIN: Integrasi LPNK dan Litbang Tidak Pengaruhi Kerja Periset
Jakarta, FNN - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan proses integrasi empat lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) dan 44 unit penelitian dan pengembangan (litbang) di kementerian/lembaga (K/L) tidak mempengaruhi kerja para periset. "Pascaintegrasi, secara prinsip tidak akan ada perubahan signifikan terkait periset karena memang tidak perlu terpengaruh dengan proses ini, karena mereka berbasis grup riset dan kepakarannya," kata Handoko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis. Empat LPNK tersebut adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan). Handoko menuturkan integrasi tersebut dipastikan tidak mengganggu kerja para periset. Para peneliti dan perekayasa tetap fokus melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) sesuai bidang kepakarannya. Sementara perubahan nomenklatur terjadi karena terbentuknya struktur organisasi BRIN dengan pengintegrasian lembaga pelaksana penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta penyelenggaraan keantariksaan dan ketenaganukliran ke dalam BRIN sehingga perlu penyesuaian. BRIN mengintegrasikan seluruh sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang mencakup sumber daya manusia, infrastruktur dan anggaran yang selama ini tersebar di berbagai K/L. Sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, BRIN mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang litbangjirap, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran dan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN yang belum lama ini dilansir, tugas, fungsi dan kewenangan pada unit yang melaksanakan litbangjirap ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan K/L dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN. Pengalihan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut diikuti dengan pengalihan pegawai negeri sipil, perlengkapan, pembiayaan dan aset yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dan menjadi pegawai negeri sipil, perlengkapan, pembiayaan dan aset BRIN. Seluruh lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) sudah terintegrasi ke dalam BRIN per 1 September 2021. Sementara, integrasi unit litbang di K/L ke BRIN masih dalam proses, dan akan diselesaikan per 1 Januari 2022. Adapun tiga arah pembentukan BRIN adalah konsolidasi sumber daya (manusia, infrastruktur, anggaran) Iptek untuk meningkatkan critical mass, kapasitas dan kompetensi riset Indonesia untuk menghasilkan invensi dan inovasi sebagai fondasi utama Indonesia Maju 2045. Kemudian, menciptakan ekosistem riset sesuai standar global yang terbuka (inklusif) dan kolaboratif bagi semua pihak (akademisi, industri, komunitas, pemerintah), serta menciptakan fondasi ekonomi berbasis riset yang kuat dan berkesinambungan dengan fokus digital-green-blue economy. Dengan melakukan konsolidasi sumber daya Iptek, BRIN diharapkan dapat menjadi penghela untuk meningkatkan ekosistem riset dan inovasi di Indonesia sehingga riset dan inovasi bisa menjadi landasan atau pondasi ekonomi Indonesia maju di 2045. (mth)
Menko PMK Minta Kepala Daerah Tidak Stok Vaksin COVID-19
Solo, JFNN - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta kepala daerah agar tidak menstok vaksin COVID-19 demi percepatan vaksinasi kepada masyarakat. "Insya Allah stok vaksin aman. Makanya saya mengimbau pimpinan daerah, jangan stok vaksin. Vaksin datang, suntikkan, vaksin datang, suntikkan," katanya di sela peninjauan vaksin untuk pesantren dan disabilitas di Rumah Sakit Umum Islam Kustati Surakarta, Jawa Tengah, Kamis. Ia mengatakan hingga saat ini vaksin terus datang dari luar negeri sehingga dipastikan ketersediaan dalam kondisi aman. "Ini terus mengalir jumlah vaksin dari luar negeri. Berkat kerja keras Bu Menlu dengan berbagai macam skema. Selain beli, ada donor dari bilateral dan multilateral," katanya. Mengenai capaian vaksinasi di Solo Raya, dikatakannya bahwa saat ini sudah cukup bagus. Meski demikian, untuk penanganan COVID-19 masih harus ditingkatkan mengingat Solo berada di wilayah aglomerasi. "Solo ini aglomerasi, namanya saja Solo Raya, jadi pergerakan orang memusat, bukan sentrifugal tetapi sentripetal. Jadi menumpuk di Solo kalau siang. Kalau malam hanya 600.000, kalau siang bisa 2 juta orang," katanya. Ia mengatakan kondisi itulah yang membuat penanganan kasus COVID-19 di Kota Solo tidak segera selesai. "Ini karena Solo menjadi pusat pergerakan orang, terutama dari wilayah sekitar. Makanya dipercepat vaksinasinya, Solo Raya kan termasuk kompleks, apalagi leveling-nya paling terakhir. Bukan karena Solonya tetapi karena ada enam kabupaten yang semua pergerakan orangnya ke Solo," katanya. Sementara itu, pada kegiatan tersebut Muhadjir Effendy yang didampingi oleh Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka juga membagikan masker kepada puluhan santri yang sedang antre mengikuti vaksin. (mth)
Munarman Aktivis yang Harus Dihabisi
SUDAH empat bulan lebih ia menjadi tahanan kepolisian dengan dugaan keterlibatan tindak pidana terorisme. Sebuah tuduhan yang penuh misteri dan rekayasa. Sebab, hanya dikaitkan dengan kehadirannya dan menyampaikan materi dalam pertemuan di Makassar, Sulawesi Selatan dan di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, di Cuputat, Kota Tangerang Selatan, Banten Penangkapannya pun dianggap tidak manusiawi. Ia ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri pada Selasa, 27 April 2021 di kediamannya, Klaster Lembah Pinus Modern Hill, Blok G-5/8 RT 01/RW 13, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Bayangkan, permintaannya memakai sandal saja tidak dibolehkan. Bahkan, ketika ia mengatakan penangkapan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku, terdengan suara bentakan sebagai jawabannya. Berdasarkan video yang beredar, ia terlihat tampak tenang menghadapi pasukan antiteror dalam jumlah lumayan banyak dengan senjata lengkap. Ditambah lagi dengan aparat keamanan yang tidak menggunakan pakaian dinas. “Munarman ditangkap!” Demikian kalimat yang beredar di WhatsApp (WA) grup saat menjelang berbuka puasa waktu itu. Harap maklum, waktu penangkapannya bertepatan dengan bulan suci Ramadhan 1442 Hijriyah. Dengan mata ditutup dan tangan diborgol, pengacara Habib Rizieq Shihab itu dibawa ke Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya. Memakai kain sarung dan kemeja koko putih, Munarman terlihat tetap tenang. Ya, itulah yang dialami Munarman, SH. Sang pengacara, aktivis demokrasi dan hak azasi manusia. Sederet profesi di bidang pembelaan disandangnya. Kariernya dimulai ketika bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Palembang, kemudian menjadi Koordinator Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) di Aceh. Puncak kariernya ketika tanggal 25 September 2002 terpilih menjadi Ketua YLBHI dan diembannya sampai 2006. Jika melihat sepak-terjangnya, pantas ia selalu bersinggungan dan berhadapan dengan aparat keamanan, baik dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia - yang merupakan gabungan tentara dan polisi di masa orde baru) maupun dengan aparat hukum (polisi, jaksa dan hakim) di masa reformasi. Bahkan, bisa dikatakan Munarman adalah “musuh” bebuyutan polisi dan jaksa. ‘Musuh’ utamanya adalah polisi. Ia selalu menjadi target polisi, terutama setelah bergabung dengan FPI yang senantiasa mengkritik pemerintah. Selalu dianggap berseberangan dengan penguasa, sehingga ia harus ‘dihabisi.” Perlakuan dan penangkapan terhadap mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam itu dinilai tidak adil. Juga terkesan dipaksakan karena diduga ada kaitan dengan pembelaannya terhadap pembantaian enam laskar FPI yang mengawal iringan HRS dan keluarga di KM-50 Jln Tol Jakarta-Cikampek. Juga, karena pembelaannya dalam persidangan HRS di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang sempat membentak jaksa penuntut umum. Anda bisa bandingkan antara perlakuan yang diterapkan kepada Munarman dengan dua orang anggota polisi yang membunuh laskar tersebut. Ibarat kata pepatah, “Antara bumi dan langit.” Munarman ditangkap dan ditahan dengan tuduhan teroris, sedangkan dua polisi, Briptu FR, dan Ipda MYO yang dituduh membunuh dijerat dengan dua pasal, tidak ditahan. Tidak ditahan, baik saat penyelidikan dan penyidikan di Polda Metro Jaya maupun saat berkas dan tersangkanya dilimpahkan ke kejaksaan. Malah, keduanya masih aktif sebagai polisi. Inilah yang namanya, “Hukum tajam ke oposisi, tetapi tumpul ke polisi.” Padahal, dua anggota polisi itu dikenakan pasal yang hukuman maksimalnya cukup berat. Pertama, Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai tuduhan primer. Pasal tersebut, terkait dengan ancaman 15 tahun penjara bagi pelaku perampasan nyawa orang lain, atau pembunuhan. Kemudian, dalam rencana dakwaan subsider, jaksa penuntut umum (JPU) memakai sangkaan Pasal 351 ayat (3) juncto, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sangkaan tersebut, terkait dengan penganiayaan yang menyebabkan kematian, dengan ancaman tujuh tahun penjara. Melihat ketimpangan dalam penegakan keadilan itu, maka wajar sejumlah aktivis, pengacara, ulama, habaib dan tokoh masyarakat menyuarakan agar Munarman segera dibebaskan dari penjara. Tuntutan yang sama juga sudah beberapa kali disampaikan terhadap HRS dan kawan-kawan. Rabu, 1 September 2021, tuntutan agar Munarman dibebaskan disuarakan oleh sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Sahabat Munarman. Bertempat di Masjid Baiturrahman, Jln Sahardjo, Tebet, Jakarta Selatan, mereka mengeluarkan tiga pernyataan sikap. Pertama, mengutuk keras segala bentuk kriminalisasi dan terorisasi beserta fitnah terhadap sahabat kami saudara Munarman. Kedua, mendesak agar kriminalisasi, terorisasi serta fitnah terhadap saudara Munarman segera dihentikan dan membebaskannya dari tahanan. Ketiga, hentikan segala bentuk kriminalisasi dan terorisasi terhadap ajaran agama mana pun maupun pemuka agama apa pun di Indonesia. “Rakyat perlu mengetahui, fitnah berupa tuduhan Munarman menggerakkan orang atau bermufakat jahat atau memberikan bantuan atau menyembunyikan informasi adalah fitnah keji terhadap yang bersangkutan," kata Juju Purwanto, pengacara Munarman. Contoh kehadiran Munarman di acara seminar di Makassar, Sulawesi Selatan. Munarman tidak melakukan pembaiatan anggota ISIS (Islamic State of Iraq and Syria- Negara Islam Irak dan Suriah) dalam acara seminar tersebut. Munarman hadir sebagai narasumber yang substansi materinya adalah tentang kontra terorisme. “Adanya agenda baiat ISIS tidak diketahui Munarman. Sehingga saat berlangsung secara mendadak pun ia tidak ikut membaiat, tidak mendukung, menyuruh, atau memfasilitasi," ujarnya. "Sungguh tidak masuk akal sehat dan sangat mustahil apabila saudara Munarman terlibat dalam gerakan terorisme," ucap Juju. Sedangkan Marwan Batubara mengatakan, penangkapan dan penahanan Munarman lebih menunjukkan kesewenang-wenangan dari pemerintah, dalam hal tersebut aparat polisi. Oleh karena itu, ia minta segera dibebaskan. Marwan mengatakan, jika Presiden Joko Widodo bukan pemimpin yang hipokrit, "Ya buktikan, Pak Munarman, saudara kami itu, segera bebaskan." Ia memprotes penangkapan Munarman, karena melanggar hukum. "Jangan sembarang tangkap. Pak Jokowi bilang Pancasila, lalu dari Pancasila itu ada kejelasan tentang ini negara hukum. Akan tetapi, praktiknya justru sangat biadab gitu. Tidak beradab ya, memperlakukan saudara kami itu seolah-olah beliau itu bukan manusia ya," kata Marwan, koordinator Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) 6 Laskar FPI itu. Marwan mengingatkan masih ada yang lebih berkuasa dari Jokowi dan jajarannya. “Itu keyakinan kami. Jika Anda (Jokowi) tidak melepaskan Munarman, kami berdo’a, semoga Allah nanti menjatuhkan hukumnya atau keputusannya yang terakhir dan lebih adil.” **
Akibat Kurang Tidur dan Obesitas
Tanjungpinang, FNN - Jika Anda mencoba menurunkan berat badan, maka jumlah tidur yang Anda dapatkan mungkin sama pentingnya dengan diet dan olahraga Anda. Sayangnya, banyak orang yang kurang tidur. Faktanya, sekitar 30% orang dewasa tidur kurang dari enam jam hampir setiap malam, menurut sebuah penelitian terhadap orang dewasa di Amerika Serikat (AS). Menariknya, semakin banyak bukti menunjukkan bahwa tidur mungkin menjadi faktor yang hilang bagi banyak orang yang berjuang untuk menurunkan berat badan. “Ada tujuh alasan mengapa cukup tidur dapat membantu Anda menurunkan berat badan,” ungkap Dr. dr. Hisnindarsyah, SE, MKes, MH, CFEM, dokter di salah satu rumah sakit di Tanjungpinang. Kurang tidur adalah faktor risiko utama untuk kenaikan berat badan dan obesitas. Menurut Hisnindarsyah, kebutuhan tidur orang bervariasi, tetapi, secara umum, penelitian telah mengamati perubahan berat badan ketika orang tidur kurang dari tujuh jam semalam. Sebuah tinjauan besar menemukan, durasi tidur yang pendek meningkatkan kemungkinan obesitas sebesar 89% pada anak-anak dan 55% pada orang dewasa. Menurut Dokter Hisnindarsyah, kurang tidur bisa mningkatkan nafsu makan Anda. Ketika Anda tidak mendapatkan tidur yang cukup, tubuh membuat lebih banyak ghrelin dan lebih sedikit leptin, membuat Anda lapar dan meningkatkan nafsu makan. Sebuah penelitian terhadap lebih dari 1.000 orang menemukan bahwa mereka yang tidur dalam waktu singkat memiliki kadar ghrelin 14,9% lebih tinggi dan kadar leptin 15,5% lebih rendah daripada mereka yang cukup tidur. “Selain itu, hormon kortisol lebih tinggi bila Anda tidak mendapatkan tidur yang cukup. Kortisol adalah hormon stres yang juga dapat meningkatkan nafsu makan,” ujar Dokter Hisnindarsyah. Ia menambahkan, tidur itu membantu Anda melawan rasa lapar dan membuat pilihan sehat. Kurang tidur itu justru akan menumpulkan aktivitas di lobus frontal otak. Lobus frontal bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan pengendalian diri. Selain itu, tampaknya pusat penghargaan di otak lebih dirangsang oleh makanan saat Anda kurang tidur. Dokter Hisnindarsyah mengatakan, kurang tidur itu bisa meningkatkan asupan kalori Anda. “Karena, orang yang kurang tidur cenderung mengonsumsi lebih banyak kalori,” lanjutnya. Sebuah penelitian terhadap 12 pria menemukan bahwa ketika peserta hanya diperbolehkan tidur empat jam, mereka makan rata-rata 559 kalori lebih banyak pada hari berikutnya, dibandingkan dengan ketika mereka diizinkan delapan jam. Menurut Dokter Hisnindarsyah , kurang tidur bisa menurunkan metabolisme istirahat Anda. Tingkat metabolisme istirahat Anda (RMR) adalah jumlah kalori yang dibakar tubuh saat benar-benar beristirahat( bed rest total). Ini dipengaruhi oleh usia, berat badan, tinggi badan, jenis kelamin, dan massa otot. Penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur dapat menurunkan RMR Anda. Tampaknya juga kurang tidur bisa menyebabkan hilangnya massa otot. Otot membakar lebih banyak kalori ketika istirahat daripada lemak. “Jadi ketika otot hilang, tingkat metabolisme istirahat menurun. Sehingga timbunan lemak pun meningkat,” jelasnya. (mth)
Kabupaten Banyuasin Dorong Peningkatan Produksi Tanaman Rempah
Palembang, FNN - Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, mendorong warganya untuk berperan aktif dalam peningkatan produksi tanaman rempah dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Bupati Banyuasin Askolani di Pangkalan Balai, Kamis, mengatakan, walau terkesan sederhana tapi sebenarnya bisa membangkitkan ekonomi keluarga di tengah pandemi COVID-19. “Yang memiliki pekarangan, ayo manfaatkan dengan ditanami tanaman obat-obatan dan sayur mayur. Setidaknya bisa untuk memenuhi kebutuhan sendiri,” kata Askolani. Ia mengatakan di tengah pandemi ini, sebagian masyarakat mulai peduli pada kesehatan dengan tertarik mengonsumsi rempah-rempah. Tak heran, saat ini permintaan terhadap jahe, kunyit, lengkuas, dan sejenisnya justru meningkat, yang tentunya berbanding lurus dengan harganya. Kondisi ini seharusnya ditangkap sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan. Sehingga, ia melanjutkan, Banyuasin bukan hanya terpaku sebagai daerah lumbung pangan padi saja tapi juga rempah-rempah. Saat ini, petani di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, menyiapkan lahan seluas 118 hektare untuk mendukung program pemerintah pusat food estate yang bertujuan menciptakan lumbung pangan baru multi komoditas. Dalam program food estate tersebut Banyuasin akan fokus pada ekstensifikasi dan intensifikasi karena memiliki areal pertanian yang luas. Dari lima daerah yang terpilih menjalankan program tersebut di Sumsel, Banyuasin tercatat menjadi yang terluas areal pertaniannya, sementara Kabupaten OKI hanya 10 ribu Ha, OKU Timur 20 ribu Ha, OKU Selatan 3 ribu Ha dan Ogan Ilir hanya 2 Ha. “Dengan luas baku sawah 174.371 Ha atau menjadi yang terluas di wilayah Sumatera, tentunya Banyuasin menjadi daerah dengan keunggulan sendiri sebagai lumbung pangan di Tanah Air,” kata dia. Kabupaten Banyuasin memiliki luas panen padi 208,598 ha, sehingga produksi padi sebesar 905.846 ton GKG dan produksi beras sebesar 519.684 ton pada musim tanam 2019. (sws)
Disdik Kota Bogor Kembali Siapkan Uji Coba PTM
Bogor, FNN - Dinas Pendidikan Kota Bogor siap kembali melakukan uji coba pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas untuk SMP mulai pekan kedua September 2021. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Hanafi di Kota Bogor, Kamis, mengatakan persiapan uji coba pelaksanaan PTM terbatas sudah dilakukan dengan mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri serta Instruksi Mendagri Nomor 38 Tahun 2021 tentang Level PPKM. Menurut Hanafi, Kota Bogor saat ini berada pada PPKM Level 3, sehingga memungkinkan untuk uji coba pelaksanaan PTM terbatas yakni maksimal 50 persen dan waktu belajar tiga jam per hari. "Untuk tahap awal, dilaksanakan dua kali PTM dalam sepekan. Jika perkembangan COVID-19 semakin terkendali, maka PTM dapat ditingkatkan sampai lima kali sepekan," katanya. Hanafi menjelaskan, persiapan uji coba pelaksanaan PTM terbatas ini, akan mengulang kembali simulasi PTM yang sebelumnya sudah dilakukan, yakni pada 31 Mei hingga 16 Juni 2021. "Karena kasus positif COVID-19 di Kota Bogor meningkat tajam, ujicoba PTM itu hentikan sementara," katanya. "Sekolah harus mengaktifkan kembali Satgas COVID-19 serta menyiapkan infrastruktur protokol kesehatan. Kita akan coba dulu di SMP Negeri," ujarnya. Menurut Hanafi, Dinas Pendidikan juga sudah berkoordinasi secara internal dengan pengawas sekolah mulai dari PAUD/TK, serta SD dan SMP, meminta untuk mempersiapkan sekolah di bawah binaannya melakukan persiapan. "Kami juga segera berkoordinasi dengan KCD (Kantor Cabang Dinas) Pendidikan Jawa Barat untuk SMA dan SMK, serta berkoordinasi dengan Kantor Kemenag untuk MA," katanya. Sebelumnya, pada rapat koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Komisi IV DPRD Kota Bogor, Hanafi telah menjelaskan langkah-langkah persiapan yang telah dilakukan Dinas Pendidikan. "Kami siapkan dulu, setelah itu kami laporkan ke Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor kebijakannya seperti apa," katanya. Hanafi juga menyebut, vaksinasi untuk remaja bukan syarat utama pelaksanaan PTM terbatas, tapi upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. "Dinas Pendidikan, juga meminta sekolah tetap menyiapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran online," katanya. (sws)
Wali Kota Singkawang Minta Warga Waspadai Akun FB Palsu
Pontianak, FNN - Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie mengimbau kepada warganet untuk mewaspadai dan tidak mempercayai akun Facebook palsu yang menggunakan nama dan foto dirinya. "Saya menemukan akun Facebook palsu yang menggunakan foto dan nama saya dan saya temukan ada dua akun palsu," kata Tjhai Chui Mie di Singkawang, Kamis. Untuk menghindari terjadinya tindakan kejahatan, dia mengajak warganet untuk membantu melaporkan akun tersebut. "Mari bantu report akun tersebut," katanya lagi. Karena menurut dia, pengguna akun tersebut dikhawatirkan telah berani meminta mengirimkan pulsa bahkan sejumlah uang kepada warganet melalui Messenger. Jika dibiarkan, tentu akan sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Tjhai Chui Mie mengakui, sejak adanya akun palsu tersebut, dirinya belum ada menerima laporan dari warganet yang menjadi korban. "Saya belum tahu, mudah-mudahan warganet tidak mudah percaya dengan akun palsu tersebut dan upayakan konfirmasi terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu," katanya mengingatkan. (sws)
Anggota Komisi X Sebut Bengkulu Beresiko Tinggi Tidak Belajar Optimal
Bengkulu, FNN - Anggota Komisi X DPR, Dewi Coryati, menyebut resiko para siswa tidak bisa belajar secara optimal alias learning loss di Bengkulu cukup tinggi dibanding daerah lainnya jika pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah yang sudah dimulai tidak maksimal dilakukan. Menurut dia, di Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Rabu, saat ini masih banyak daerah di Bengkulu yang kesulitan mengakses internet, sehingga resiko learning loss itu cukup besar ketika pembelajaran daring terlalu lama dilaksanakan. Learning loss merupakan situasi ketika peserta didik tidak memperoleh pembelajaran yang optimal, sehingga berakibat pada kemunduran akademis dan non-akademis. "Di Bengkulu ini berapa sih yang punya internet. Coba cek di daerah-daerah. Tidak usah jauh-jauh, kita di Bengkulu saja sinyal internet kita sering terganggu. Kalau terus daring kita akan learning loss," kata dia. Ia menilai, pelaksanaan sekolah daring yang sudah berjalan lebih satu tahun menunjukkan jika tidak satupun dari tiga indikator pelaksanaan sekolah jarak jauh yang terpenuhi, di antaranya keterampilan guru, kesiapan siswa menerima pelajaran secara daring dan media pembelajarannya. Karena itu anggota DPR dari daerah pemilihan Provinsi Bengkulu ini mendorong agar pemerintah daerah memaksimalkan penerapan PTM di sekolah agar kualitas pendidikan tetap terjaga. Selain itu, dia juga meminta cakupan vaksinasi untuk guru dan siswa terus ditingkatkan supaya pelaksanaan PTM di sekolah lebih aman dan memperkecil kemungkinan terjadi penularan Covid-19. "Pak Nadiem mengatakan vaksinasi untuk guru sudah 50 persen. Saya bilang tidak, karena kami tahu di Bengkulu belum sampai segitu. Kalau di Jakarta mungkin iya," kata dia. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Eri Yulian Hidayat, menyebutkan bahwa seluruh sekolah di provinsi itu sudah melaksanakan PTM di sekolah sejak Senin (30/8). Menurut dia, sejauh ini pelaksanaan PTM tidak ada hambatan, sebab seluruh guru sudah di vaksin dan pihaknya sudah merancang program vaksin bagi siswa yang berusia di atas 17 tahun. Ia berharap kegiatan belajar tatap muka dapat diikuti seluruh siswa sekolah bukan hanya 50 persen siswa dari total siswa secara bergantian. "Sebab pembelajaran tatap muka dan daring sangat berbeda. Padahal yang di perlukan di sekolah adalah pendidikan karakter jika kegiatan belajar tidak secara tatap muka bagaimana mau memberikan pelajaran tentang sosial dan lainnya," kata dia. (sws)
PKK Sleman Selenggarakan Vaksinasi COVID-19 Bagi Disabilitas
Sleman, DIY, FNN - Tim Penggerak PKK Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangka mendukung program percepatan vaksinasi menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas dan pendampingnya yang dilangsungkan di Sleman City Hall, Kamis. Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo didampingi Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa berkesempatan meninjau secara langsung pelaksanaan vaksinasi bagi penyandang disabilitas tersebut. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sleman Sri Hapsari Suprobo Dewi mengatakan bahwa kegiatan vaksinasi tersebut diselenggarakan dalam rangka mendukung program percepatan vaksin nasional di wilayah Kabupaten Sleman. "Penyelenggaraan vaksinasi yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas dan pendampingnya ini merupakan upaya dalam mendukung program percepatan vaksinasi nasional," katanya. Menurut dia, terdapat sebanyak 500 penyandang disablitas dan 500 pendamping disabilitas yang turut serta dalam penyelenggaraan program vaksinasi dosis pertama ini. Selain vaksinasi, dalam kegiatan tersebut juga PKK memberikan 500 paket kepada seluruh penyandang disabilitas yang ikut serta dalam program vaksinasi tersebut," katanya. Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya kepada PKK Sleman maupun kepada para penyandang disabilitas yang turut serta dalam pelaskanaan vaksinasi ini. "Upaya PKK Sleman dalam mendukung program percepatan vaksinasi di Sleman merupakan salah satu bentuk sinergi untuk bersama-sama mendukung program vaksinasi bagi masyarakat. Upaya ini tentunya perlu diapresiasi dan kita dukung bersama," katanya. Ia menilai kegiatan vaksinasi tersebut mendapat antusias dari masyarakat khususnya penyandang disabilitas yang telah mengikuti program vaksinasi yang diselenggarakan PKK Sleman. Bupati beserta jajarannya juga berkesempatan untuk langsung melihat proses vaksinasi bagi penyandang disabilitas dan pendampingnya. Selain itu, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo bersama Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa juga berkesempatan menyerahkan secara langsung bantuan sembako kepada sejumlah penyandang disabilitas. (sws)
Dokter Australia Peringatkan Sistem Kesehatan Bisa "Tumbang"
Sydney, FNN - Dokter Australia pada Kamis memperingatkan bahwa rumah sakit di negara itu tidak siap untuk menghadapi pembukaan kembali yang direncanakan pemerintah bahkan dengan tingkat vaksinasi Australia yang lebih tinggi. Sejumlah negara bagian di Australia siap beralih dari strategi penekanan virus menjadi hidup berdampingan dengan COVID-19. Asosiasi Medis Australia (AMA) menyebutkan sistem kesehatan terancam terjebak dalam "siklus krisis permanen" dan menyerukan permodelan baru untuk menguji apakah staf rumah sakit mampu menahan jumlah kasus yang diprediksi akan melonjak saat aturan penguncian dilonggarkan. "Jika Anda telah membuka diri dan tidak melihat sistem keselamatan atau rakit penolong yang kita miliki, maka kemungkinan akhirnya kita berusaha mendorong lebih banyak orang ke rakit penolong dan membalikkan mereka," kata Wakil Presiden AMA Chris Moy kepada penyiar ABC. Australia pada Juli mengungkap rencana tahap empat untuk kembali menuju kehidupan yang lebih bebas ketika negara itu mencapai 70-80 persen tingkat vaksinasi dan mendesak negara bagian untuk fokus membatasi jumlah kematian dan rawat inap dari strategi nol COVID-19 saat ini. Australia Barat dan Queensland yang bebas virus mengatakan mereka mungkin tidak berpegang pada rencana pembukaan kembali pemerintah sebab kesepakatan itu dibuat ketika kasus di New South Wales (NSW) jauh lebih rendah. Infeksi baru mendekati angka rekor lebih dari 1.000 kasus sehari selama lima hari terakhir. Pada Rabu, lonjakan kasus memaksa Victoria bergabung dengan NSW untuk meninggalkan target nol kasus COVID-19. Kedua negara bagian kini melihat vaksinasi sebagai jalan menuju kebebasan setelah gagal mengatasi wabah varian Delta, bahkan setelah penguncian digelar sepekan. Kasus baru di Victoria pada Kamis naik menjadi 176 dari 120 kasus pada hari sebelumnya. Australia, yang sempat bebas virus corona selama pandemi, hanya mencatat total 1.012 kematian dan 55.000 lebih kasus. Namun pelaksanaan vaksinasi yang lambat membuat negara itu rentan terhadap lebih banyak kasus infeksi dan rawat inap. Sejauh ini baru sekitar 36 persen orang di atas usia 16 tahun di Australi yang telah menerima vaksin lengkap, jauh di bawah negara-negara maju lainnya. (sws) Sumber: Reuters
POPULER
