ALL CATEGORY
Suzuki India Didenda Karena Kebijakan Diskon
Jakarta, FNN - Maruti Suzuki, produsen mobil terbesar di India, mendapat teguran dan denda sebesar 2 miliar rupee (Rp386,7 miliar) oleh Komisi Persaingan Bisnis India atas tuduhan melakukan praktik yang menghambat persaingan usaha. Komisi Persaingan Bisnis (Competition Commission of India/CCI) menuding Maruti Suzuki telah memaksa para diler mereka untuk membatasi diskon pada mobil yang dijual, lapor Reuters dikutip Minggu. CCI pada 2019 mulai menyelidiki tuduhan bahwa Maruti Suzuki memaksa para diler untuk membatasi diskon, yang secara efektif menghambat persaingan di antara diler dan merugikan konsumen yang sebenarnya bisa mendapatkan mobil dengan harga lebih terjangkau. Dalam sebuah perintah yang dikeluarkan setelah penyelidikan pada Juli 2019, CCI meminta Maruti untuk "berhenti" melakukan praktik semacam itu dan meminta perusahaan untuk menyetor denda dalam waktu 60 hari. Maruti Suzuki yang memiliki rasio penjualan satu dari setiap dua mobil di India, dan mayoritas sahamnya dimiliki Suzuki Motor Corp Jepang tidak menjawab permintaan komentar dari Reuters. Di sisi lain, Maruti Suzuki saat penyelidikan mengatakan kepada regulator bahwa mereka tidak mengekang diler untuk memberikan diskon apa pun kepada pelanggan. Lain halnya dengan pihak CCI setelah merangkum beberapa email antara diler dan pejabat Maruti Suzuki, yang menemukan adanya "kebijakan kontrol diskon yang dikendalikan" oleh Maruti dan bukan oleh diler. Sebagai informasi, produsen mobil terkadang menetapkan batas diskon kepada diler demi mencegah perang harga. Sebaliknya, hukum di India melihat hal itu berdampak buruk pada persaingan usaha. Kendati demikian, CCI akan mempertimbangkan hukuman denda kepada Maruti Suzuki dengan melihat kondisi industri otomotif yang terguncang pandemi COVID-19. (mth)
Jepang Menunda Suntikan 1,63 Juta Dosis Vaksin Moderna, Indonesia?
Jakarta, FNN - Karena khawatir ada kontaminasi pada produk vaksin yang mereka terima dari pabrik Vaksin Moderna di Spanyol, kamis kemarin akhirnya Jepang memutuskan menghentikan sementara vaksinasi dengan Moderna. Menurut Arie Karimah, Pharma-Excellent Alumni ITB, sebenarnya sejak 16 Agustus lalu Takeda menemukan di 8 lokasi vaksinasi mereka 39 vial yang belum dibuka (390 dosis) terlihat ada partikel yang tidak larut. “Persyaratan sediaan steril vaksin mengharuskan larutan yang jernih bebas partikel yang tidak terlarut atau endapan,” ungkap Arie Karimah dalam akun Facebook-nya, Jum’at, 27 Agustus 2021. Mereka meminta penyelidikan menyeluruh atas kasus itu oleh Ravi, pabrik yang mensuplai pasar selain AS. Dan sambil menunggu hasilnya mereka menghentikan program penyuntikan 1,63 juta dosis sisanya, yang merupakan produksi dari 3 nomer batch. Meski sebenarnya semua vial yang bermasalah berasal dari satu nomer batch, namun untuk kehati-hatian perusahaan farmasi Takeda di Jepang, yang bertanggung jawab atas penjualan dan distribusi vaksin tersebut, meminta menghentikan pemberian untuk ketiga batch itu. Takeda juga menduga sebagian dosis yang bermasalah tersebut mungkin sudah telanjur disuntikkan, sehingga mereka mengumumkan nomer batch-nya dan meminta masyarakat yang mendapatkan batch tersebut, dan mengalami efek yang tidak diharapkan (adverse reactions), untuk segera melapor. “Namun sampai saat ini mereka belum menerima laporan tersebut,” ungkap Arie Karimah. Ia pun mempertanyakan, “Kejernihan vaksin Moderna yang ada di kita sudah pada dicek atau belum, Bud (Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, Red)?” (mth)
Evakuasi Amerika Hampir Berakhir, Taliban Bersiap Bentuk Kabinet
Kabul, FNN - Taliban sedang mempersiapkan kabinet ketika evakuasi Amerika Serikat mendekati akhir. Taliban memperkirakan, anjloknya mata uang dan gejolak ekonomi setelah pengambilalihan Kabul dua minggu lalu akan mereda. Hal itu disampaikan juru bicara utama Zabihullah Mujahid, di Kabul, Sabtu, 28 Agustus 2021. Pernyataan tersebut disampaikan Zabihullah Mujahid saat militer AS menghentikan misinya untuk mengevakuasi warga AS dan warga Afghanistan yang rentan serta menarik pasukan dari bandara Kabul menjelang tenggat 31 Agustus yang ditetapkan oleh Presiden Joe Biden. Mujahid mengutuk serangan pesawat tak berawak AS semalam terhadap militan ISIS setelah serangan bunuh diri Kamis di dekat bandara Kabul. Ia mengimbau AS dan negara-negara Barat lainnya agar mempertahankan hubungan diplomatik setelah penarikan mereka, yang dia harapkan akan selesai "segera". Waktu pasti pembentukan kabinet baru masih belum jelas. Reuters awalnya mengutip Mujahid yang mengatakan pengumuman itu akan dibuat dalam pekan mendatang. Akan tetapi, dalam pesan suara kemudian dia mengatakan susunan kabinet baru akan diselesaikan "dalam satu atau dua minggu". Menanggapi pertanyaan apakah ada perempuan yang akan dimasukkan dalam kabinet baru, Mujahid mengatakan itu akan menjadi masalah kepemimpinan untuk memutuskan. Ia tidak bisa mengantisipasi apa keputusan mereka (pimpinan Talibamn). Ada rasa frustrasi yang meningkat di Kabul atas kesulitan ekonomi parah yang disebabkan oleh anjloknya mata uang dan kenaikan harga pangan, di mana bank-bank masih tutup dua minggu setelah jatuhnya kota itu ke tangan Taliban. Pada Sabtu, sebuah pernyataan dari Taliban mengatakan bank diperintahkan dibuka kembali dengan batas penarikan mingguan sebesar 20.000 Afghani. Dikutip dari Antara, Mujahid mengatakan, para pejabat telah ditunjuk menjalankan lembaga-lembaga utama termasuk kementerian kesehatan dan pendidikan masyarakat dan bank sentral. Pejabat PBB telah memperingatkan Afghanistan menghadapi bencana kemanusiaan, dengan sebagian besar wilayah yang menderita kondisi kekeringan ekstrem. Ekonomi, yang hancur setelah empat dekade perang, juga menghadapi kerugian miliaran dolar dalam bantuan asing, menyusul penarikan kedutaan besar Barat dari negara itu. Mujahid mengatakan masalah ekonomi yang dialami akan berkurang begitu pemerintahan baru terbentuk. "Kejatuhan Afghani terhadap mata uang asing bersifat sementara dan itu karena situasi yang tiba-tiba berubah. Mata uang Afghani akan kembali normal begitu sistem pemerintahan mulai berfungsi," katanya. (MD).
Mural Insurrection
By Rizal Fadillah DALAM rangka memerdekakan negara dari kaum imperialis penting adanya perlawanan bahkan pemberontakan. Sejarawan Ahmad Mansyur Surya Negara dalam buku karyanya "Api Sejarah" telah menggambarkan dahsyat dan gigihnya pemberontakan kaum ulama dan santri (santri insurrection). Pemberontakan mana membangun semangat juang elemen lain untuk bersama melawan kezaliman kaum imperialis. Setelah merdeka, selalu saja ada penguasa yang berperilaku sama dengan kaum imperialis itu. Sok kuasa, gemar mengadu domba, mengkooptasi koalisi, abai pada aspirasi rakyat, serta cenderung menindas. Perlawanan pun muncul di tengah kezaliman tersebut dalam berbagai bentuk mulai dari sikap kritis para aktivis, petisi tokoh, aksi unjuk rasa mahasiswa, hingga santri dan ulama yang menggelorakan jihad. Puisi, graffiti dan mural termasuk yang menjadi media untuk perlawanan bahkan mungkin pemberontakan (insurrection). Rezim Jokowi mengarah pada perilaku imperialis. Oligarkhi politik, ekonomi dan etnik dibangun masif. Profil sederhana menjadi desepsi dari kebrutalan untuk membunuh demokrasi dan hak asasi. Sikap kritis aktivis dikendalikan, aksi unjuk rasa dibungkam, kriminalisasi ulama dijalankan. Pandemi dijadikan alasan. Penegakkan hukum menjadi alat dari kekuasaan. Fenomena perlawanan kontemporer adalah mural. Mural berasal dari bahasa latin "murus" artinya dinding. "Menggambar atau melukis di atas media dinding, tembok, atau media luas lainnya yang bersifat permanen". Sejarah mural sudah ada 31.500 tahun yang lalu sejak ada lukisan gua di Lascaux Paris selatan. Menggunakan cat dari buah. Mural Pablo Picasso "Guernica" sangat terkenal dibuat saat perang sipil di Spanyol tahun 1936-1938 sebelum Perang Dunia pertama. Mural sejak awal menjadi bentuk ungkapan untuk mengkritisi masalah sosial. Pejabat yang paranoid sering menghapus mural. Membungkam protes walau konten itu sebenarnya hanya sekedar sindiran. Para seniman mengekspresikan jiwa seninya melalui lukisan di dinding. Rezim represif memburu dan mencoba membungkam atau menghukumnya. Pemerintahan Jokowi menghadapi insureksi mural saat ini. Yang ramai adakah wajah Jokowi yang tertutup mata bertuliskan "404 : Not Found". Di berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Tangerang, Solo, Bogor hingga Banjarmasin mural merebak. Berbagai isi kritik tertulis seperti "Tuhan aku lapar", "Dipaksa sehat di negara yang sakit", "Wabah sesungguhnya adalah kelaparan", "Masyarakat minus nurani", "Yang bisa dipercaya dari TV hanya adzan", atau "Jangan takut tuan-tuan, ini cuma street art". Mural adalah seni yang butuh kecerdasan dan keberanian karena bermakna kuat sebagai kritik atau koreksi. Seseorang yang berbaju putih dengan kepala di lubang seperti burung unta bertuliskan "11.000 Trillion : Not Found" tentu mudah difahami maknanya. Demikian juga dengan "Selamat datang di Indonesia--NKRI harga nego". Kini banyak mural dihapus dan pembuatnya diburu. Tetapi adakah pelanggaran pidana ? Tentu tidak. Hanya mungkin sebatas pelanggaran Perda kebersihan dan keindahan. Itupun masih bisa diperdebatkan. Mural insurrection menjadi strategis bagi penyadaran perilaku kekuasaan yang selalu merasa benar dan anti kritik. Penguasa yang lupa bahwa rakyat jika terus diinjak akan bisa menggigit. Diawali oleh gerakan moral. Mural insurrection. Mural adalah manifestasi mual yang bisa membuat "murus" dan muang angin atau muang air kecil dan besar. Mural adalah perlawanan ketika elemen lain tak berdaya. DPR yang mati suri dan Partai Politik yang bermasturbasi. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Sejarah Kelam Obligor Lippo Group
KASUS Bantauan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebenarnya sudah terkubur 22 tahun silam, namun sisa-sisanya masih terasa hari ini. Karena memang masih ada masalah tersisa 48 obligor dan debitor yang diharapkan dapat mengembalikan dana BLBI, namun baru menyerahkan aset, seperti yang terjadi pada Lippo Group. Pemerintah diketahui telah melakukan penguasaan fisik terhadap aset obligor dan debitur BLBI berupa 49 bidang tanah seluas 5.291.200 m2. Lokasinya tersebar berada di Medan, Pekanbaru, Tangerang, serta Bogor. Rinciannya, 44 bidang tanah seluas 251.992 m2 berada di Perumahan PT Lippo Karawaci Tbk, Kelapa Dua, Tangerang. Di Medan seluas 3.295 m2, di Pekanbaru seluas 15.785 m2 dan 15.708 m2, serta di Bogor seluas 2.013.060 m2 dan 2.991.360 m2. Di sisi lain, pemerintah juga masih terus mengejar 48 obligor dan debitur untuk membayar utang Rp110,45 triliun ke negara. Keseriusan pemerintah mengumpulkan kembali aset negara itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang diteken pada 6 April 2021. Terkait penyitaan aset, Corporate Communication Lippo Karawaci Danang Kemayan Jati menjelaskan, lahan tersebut sebenarnya merupakan lahan yang sudah dimiliki secara hukum dan dikuasai oleh pemerintah, atas nama Depkeu, sejak 2001. "Jadi lahan tersebut sudah bukan lagi milik Pt Lippo Karawaci Tbk," tegasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/8). Kepemilikan lahan tersebut diakui Danang memang terkait BLBI terhadap bank-bank yang diambil alih oleh pemerintah, melalui BPPN, pada bulan September 1997. "Tidak ada satu pun perusahaan Lippo, termasuk Bank Lippo, yang pernah meminta atau mendapatkan sekalipun atau satu sen pun, dana BLBI," tuturnya. Danang melanjutkan bahwa di antara aset-aset yang dikonsolidasikan di dalam satgas tersebut, ada yang terletak di sekitar pemukiman yang disebut Lippo Karawaci. Menurutnya itu adalah sesuatu hal yang wajar. "Pemberitaan yang seolah-oleh ada penyitaan lahan atau aset yang dikaitkan Lippo sebagai obligor dahulu atau sekarang, adalah sepenuhnya tidak benar. Karena aset itu sudah milik negara sejak 2001," tambahnya. Sampai di sini klaim Danang ada benarnya. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Lippo menerima dana rekapitalisasi sebesar Rp7,72 triliun. Dana rekap itu berupa obligasi fix rate sebesar Rp1,14 triliun dan obligasi variabel rate sebesar Rp6,58 triliun untuk mendapatkan kinerja rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio—CAR) 25,35%. Artinya Bank Lippo pasca rekapitalisasi memiliki likuiditas cukup dari syarat minimal CAR 4% dimasa krisis—dari sebelumnya 8%--bank itu direkap dengan 25,35%. Over rekapitalisasi, ini mungkin bentuk kedekatan para petinggi Lippo Group dengan pemerintah. Sebagai bentuk tanggung jawab jaminan, Lippo Group menyerahkan sejumlah aset. Selama Lippo Group tidak bisa mengembalikan dana rekap maka aset itu otomatis bisa disita sebagai bentuk pengembalian pinjaman kepada Pemerintah. Ada permainan buying time di sini, bisa saja saat aset Bank Lippo diserahkan nilai bukunya di bawah nilai utang. Namun setelah 22 tahun, aset yang sebagian besar berupa tanah itu kini nilainya sudah naik, sehingga inilah saatnya utang dianggap tuntas. Tentu saja ini bukan hal yang tanpa disengaja. Perlu diketahui arsitek konsep rekapitalisasi perbankan pada 1999 yang berupa Surat Keputusan Bersama 3 lembaga (Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan BPK) adalah petinggi Lippo Group, yakni Roy E. Tirtaji. Sehingga ketika Bank Lippo menjadi bank yang direkap, tentu menguntungkan dibandingkan rekapitalisasi bank lain. Rekapitlisasi bank hasil merger Bank Danamon hanya 17%, kemudian setelah merger naik menjadi 38,81%. Bank Niaga hanya 4%, setelah merger menjadi 16,47%. BII minus 14,64%, setelah direkap tiga kali menjadi 8%. Besarnya dana rekap Bank Lippo, tentu saja berkat kedekatan petinggi Lippo Group dengan Pemerintah saat itu. Kasus 22 Tahun Ihwal tagihan BLBI tersisa merupakan kasus masa lalu yakni warisan dari krisis moneter 1997-1998. Saat itu krisis tersebut menyebabkan dampak kepada perbankan. "Banyak bank yang mengalami kesulitan dan pemerintah dipaksa untuk melakukan apa yang disebut dengan penjaminan kepada seluruh perbankan Indonesia saat itu," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Jumat (28/7). Sri Mulyani menjelaskan saat itu banyak bank ditutup, diakuisisi, atau merger dengan perusahaan lain. Dalam kondisi itu lah pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) membantu dengan cara menyuntikkan likuiditas ke perbankan. "Dalam rangka untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, maka BI melakukan apa yang disebut bantuan likuiditas kepada bank-bank yang mengalami kesulitan," jelasnya. Bantuan likuiditas itu, sambung dia, dibiayai lewat surat utang negara (SUN) yang sampai sekarang masih digenggam oleh BI. Selama 22 tahun pemerintah disebut menanggung beban pembayaran utang, baik pokok dan bunga hingga saat ini. "Kalau dihitung selama 22 tahun, kita mengeluarkan bunganya bisa sampai kalau dulu itu mencapai di atas 10%. Kalau sekarang suku bunga barangkali sudah mulai turun tapi itu tetap tabungan yang luar biasa yang harus kita kembalikan," imbuhnya. Oleh sebab itu, pemerintah akan terus mengejar aset obligor dan debitur BLBI untuk melunasi kewajibannya. Tidak hanya yang di dalam negeri, tetapi juga aset yang berada di luar negeri. "Pemilik bank dan debitur harus mengembalikan dana tersebut. Itulah muncul tagihan apa yang kami sebut program BLBI akibat krisis keuangan 1997-1998," jelasnya. Satgas BLBI telah memanggil 48 debitur dan obligor tersebut untuk mengembalikan kewajibannya kepada negara. Salah satunya adalah Putra bungsu mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Tommy dipanggil atas nama pengurus dari PT Timor Putra Nasional. Satgas BLBI menyebut utangnya ke negara hingga Rp2,6 triliun. Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan terus menghubungi obligor dan debitur sampai kepada keturunannya. Pasalnya, beberapa usaha obligor dan debitur tersebut bisa saja sudah dialihkan ke anak atau cucu. "Saya berharap kepada para obligor dan debitur tolong penuhi semua panggilan dan mari kita segera selesaikan obligasi atau kewajiban Anda semua yang sudah 22 tahun merupakan suatu kewajiban yang belum diselesaikan," pintanya. Sepertinya, seperti tesis penulis terdahulu, bahwa ribut-ribut soal dana BLBI selalu hadir satu hingga tiga tahun menjelang Pemilu. Ada indikasi kuat sisa-sisa tagihan BLBI obligor dan kreditor akan diolah lagi sebagai modal Pemilu. Rakyat hanya bisa menyaksikan sandiwara papan atas para perekayasa keuangan.
Dua Warga Jepang Meninggal Setelah Divaksin Moderna
Tokyo, FNN - Dua orang meninggal usai menerima suntikan vaksin Covid-19 dari kelompok dosis Moderna yang ditemukan tercemar dan kemudian ditangguhkan, demikian diungkapkan Kementerian Kesehatan Jepang pada Sabtu, 28 Agustus 2021. Menurut rilis Kementerian Kesehatan Jepang, kedua orang itu sama-sama berusia 30-an tahun, meninggal pada Agustus ini, beberapa hari setelah menerima dosis kedua vaksin Moderna, Dikutip dari Antara, mereka masing-masing mendapat satu dosis di antara tiga kelompok dosis yang ditangguhkan pada Kamis (26/8). Penyebab kematian masih dalam penyelidikan. Jepang menghentikan penggunaan 1,63 juta dosis vaksin Moderna lebih dari sepekan setelah distributor lokal Takeda Pharmaceutical mendapat laporan bahwa sejumlah ampul tercemar. Pemerintah dan pihak Moderna mengeklaim bahwa tidak ada masalah keamanan atau efikasi yang teridentifikasi dan penangguhan tersebut hanyalah merupakan langkah antisipasi. Unsur pencemaran diyakini berupa partikel logam, menurut stasiun penyiaran Jepang NHK yang mengutip sumber kementerian terkait. (MD).
Gubernur Jambi Lantik Gurunya Jadi Bupati Merangin
Bangko, Merangin, FNN - Gubernur Jambi, H Al Haris melantik gurunya H Mashuri menjadi Bupati Merangin untuk sisa masa bakti 2018-2023 di ruang utama Kantor Bupati Merangin, di Bangko, Sabtu, 28 Agustus 2021. Mashuri yang sebelumnya Pelaksana tugas Bupati Merangin itu, adalah guru Al Haris saat masih berstatus pelajar di SMA Dharma Bhakti Bangko, Kabupaten Merangin, yang juga menjadi wakil Haris saat menjabat sebagai Bupati Merangin. Pelantikan Bupati Merangin itu menjadi yang pertama kali dilakukan di ibu kota kabupaten dengan protokol kesehatan ketat. Sementara lima bupati dan wabup lainnya di Jambi yang dilantik tahun ini semuanya dilaksanakan di Rumah Dinas Gubernur Jambi, di Kota Jambi karena pandemi Covid-19. Seusai pelantikan, Al Haris menegaskan, akan memantapkan kerja Satgas Covid-19 Merangin bekerja sama dengan Forkopimda (Forum Koordinasii Pimpinan Daerah) Merangin. "Saya akan selalu memantau perkembangan Merangin dari Jambi. Saya yakin dengan kemampuan Pak Mashuri, untuk berbuat mewujudkan visi misi Merangin Mantap 2023," kata Gubernur Al Haris, sebagaimana dikutip dari Antara. Bupati Merangin H Mashuri mengaku, sisa dua tahun masa jabatannya itu akan dikebut, mengejar target visi misi Merangin Mantap 2023. Unggul di bidang pariwisata dan pertanian dan mempercepat penanggulangan pandemi Covid-19. "Kita akan memperluas dan mengejar target vaksinasi Covid-19 sebanyak 265.000 orang, yang baru tercapai sebanyak 27 persen atau 68.000 orang vaksin Covid-19 dosis dua," kata bupati. Ia mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat, aparatur sipil negara dan media, supaya bersama-sama bersinergi menyejahterakan masyarakat Kabupaten Merangin. Terkait jabatan wakil bupati yang akan mendampinginya dalam siswa waktu dua tahun ke depan, Mashuri menyerahkan calon wakilnya kepada partai politik pengusungnya. "Menyerahkan sepenuhnya kepada partai pengusung, untuk mengusulkannya," kata Mashuri. Di bidang pemerintahan, menurut H Mashuri, sekarang ini sedang dalam proses asesmen dan sudah menjaring tujuh orang seleksi sekda. Pemkab Merangin juga sedang menunggu hasil asesmen yang dilakukan Pemprov Jambi untuk pejabat eselon dua Merangin. "Saya tidak mau cepat-cepat melantik pejabat eselon dua, karena bila ada pejabat kita lulus asesmen Pemprov Jambi, akan kembali terjadi kekosongan dan harus melakukan asesmen berulang-ulang untuk mengisi kekosongan," terang Bupati. Pada kesempatan itu, juga dilantik Plt Ketua TP PKK Merangin Hj Nurhaida Mashuri menjadi Ketua TP PKK Kabupaten Merangin oleh Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hj Hesnidar Haris. (MD).
GAMKI Dukung Penuh Penangkapan Para Penista Agama
Jakarta, FNN - Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) mendukung penuh penangkapan atas terduga penista agama Muhammad Kece dan Yahya Waloni oleh pihak kepolisian, yang menunjukkan semua warga negara Indonesia berkedudukan sama di mata hukum. "Terima kasih kepada Bapak Kapolri, Kabareskrim, Dirtipidsiber dan jajaran Bareskrim Polri yang memproses hukum setiap tindakan dari pihak-pihak yang menyampaikan ujaran kebencian terhadap agama dan kepercayaan tertentu. Siapapun pelakunya dan dari agama manapun, harus diproses hukum jika melakukan tindakan tercela ini," kata Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat, dalam keterangan tertulis, Sabtu. Bareskrim Polri telah menangkap YouTuber Muhammad Kece di Bali, Selasa (24/8), yang diduga melakukan ujaran kebencian melalui unggahannya. Tim Dittipidsiber Polri juga menangkap Yahya Waloni atas kasus dugaan penodaan agama, pada Kamis (26/8) di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. GAMKI meminta kepolisian melalui Bareskrim Polri dapat melakukan proses hukum secara adil, transparan, dan profesional sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga masyarakat dapat melihat langsung bahwa asas keadilan dapat ditegakkan bagi semua rakyat Indonesia. "Penangkapan ini memberi pelajaran kepada kita semua untuk selalu berkomitmen menjaga kemajemukan dan tidak memberikan ceramah dan pesan keagamaan yang provokatif dan menyerang agama lain. Kami harapkan masyarakat dapat menghormati proses hukum yang berjalan di kepolisian serta tetap tenang dan tidak terpancing dengan isu provokatif," ujarnya. Sahat yang juga merupakan mantan Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) ini mengharapkan tidak ada lagi tindakan penghinaan dan ujaran kebencian terhadap agama dan kepercayaan sehingga penggunaan aturan hukum terkait ujaran kebencian dan penistaan agama ini semakin minim ke depannya. Sahat mengajak generasi muda untuk berperan aktif menyebarkan nilai-nilai toleransi dan membangun hubungan harmonis di tengah masyarakat lintas suku dan agama. "Sebagai generasi muda kita memiliki tanggung jawab untuk membangun kerukunan dan persaudaraan lintas agama. Kita juga perlu mengajak dan mengingatkan para pemuka dan tokoh agama untuk memberikan pesan dan ceramah keagamaan yang sejuk, damai, dan toleran kepada umat beragama," lanjutnya. GAMKI mengajak semua pihak untuk menghargai perbedaan ajaran dan tradisi agama yang ada di Indonesia dengan melakukan moderasi beragama di tengah lingkungan masyarakat. "Mari kita bahu-membahu bersama pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi dampak dari COVID-19. Saat ini kita membutuhkan pesan dan ajakan kebersamaan dan persatuan sehingga dapat bersama-sama melalui situasi pandemi ini," katanya.(sws)
Kapolri Gunakan Pendekatan Kearifan Lokal Ajak Masyarakat Papua Isoter
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Papua Barat menerapkan pendekatan kearifan lokal untuk mengajak masyarakatnya yang terpapar COVID-19 dengan gejala tertentu menjalani isolasi di fasilitas isolasi terpusat (isoter). Dalam rapat bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Papua Barat, Sabtu, Sigit mengatakan melakukan isolasi atau karantina di fasilitas isoter dapat mempercepat proses penyembuhan, sehingga penanganan pandemi COVID-19 menjadi terkendali. "Upaya menggeser isolasi mandiri ke isoter perlu dilakukan secara maksimal dengan bantuan pemerintah daerah (pemda), tokoh masyarakat, tokoh adat. Serta perlu dijelaskan secara baik menyesuaikan dengan adat istiadat setempat yang dapat memberikan ketenangan kepada masyarakat ketika diajak ke isoter," kata Sigit dikutip dalam keterangan tertulis Divisi Humas Polri. Jenderal bintang empat itu mengungkapkan, ada 411 kasus atau sekitar 82 persen dari kasus aktif di Papua Barat. Fasilitas isoter yang tersedia ada 13 lokasi, dengan kapasitas 855 tempat tidur. Dari jumlah tersebut, baru 19 tempat tidur yang terpakai, sisanya 836 masih kosong. Kebanyakan masyarakat melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Menurut Sigit, perlua sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat agar mau menjalani karantina atau isolasi di fasilitas isoter. Terlebih, fasilitas isoter saat ini memadai dan mendapat pengawasan penuh dari tenaga kesehatan. Mantan Kabareskrim Polri itu, optimis lewat sosialisasi dan edukasi yang masif, serta pendekatan kearifan lokal dapat mengubah paradigma masyarakat untuk menjalani isolasi di fasitas isoter, karena memiliki tingkat kesembuhan yang tinggi. Selama isolasi, pasien akan tinggal terpisah dengan anggota keluarga, sehingga memperkecil proses transmisi virus. "Tetap lebih diutamakan isolasi atau karantina di isoter karena di bawah pengawasan tenaga medis," ujar Sigit. Pada kesempatan itu juga, Sigit mendorong Forkopimda Mimika melakukan strategi pengadilan COVID-19, yakni protokol kesehatan secara ketat dan penguatan 3T (Tracing, Testing dan Treatment) serta akselerasi program vaksinasi massal. Sigit berharap, Forkopimda bersama masyarakat sama-sama bersinergi untuk mempertahankan tren penurunan virus SARS-CoV-2. Karena, dari 34 provinsi di Indonesia, Papua Barat menjadi wilayah yang paling sedikit untuk kasus aktif di skala nasional. Dengan mempertahankan tren positif itu, kata Sigit, akan mempengaruhi kelonggaran-kelonggaran terhadap aktivitas masyarakat. Jika kesehatan masyarakat terjamin, maka roda perekonomian pun akan bergerak seperti sediakala, namun tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. "Ketika kasus COVID-19 di Papua Barat bisa terkendali, maka secara otomatis daerah tersebut akan mendapat pelonggaran dan aktivitas ekonomi masyarakat bisa kembali berjalan dengan lebih baik," kata Sigit. Sigit menegaskan, pengendalian COVID-19 menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan seluruh masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 36 dan 37 tahun 2021 terdapat perluasan pelonggaran di sektor pendidikan, sektor non esensial, restoran, pusat perbelanjaan, resepsi pernikahan, fasilitas umum dan kegiatan seni budaya. Sigit tak henti-hentinya mengingatkan percepatan vaksinasi menjadi salah satu upaya penanganan dan pengendalian COVID-19 di Papua Barat, sesuai target dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam rangka mempercepat vaksinasi, Sigit berharap prajurit TNI, Polri, pemda dan masyarakat melakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat tentang pentingnya disuntik vaksin. Kemudian, melakukan jemput bola untuk melakukan vaksin di sekolah, gereja hingga desa-desa. "Lakukan sosialisasi kepala para tokoh adat, tokoh agama, masyarakat gereja tentang lokasi atau gerai vaksinasi yang tersedia. Strategi vaksinasi agar masyarakat mengetahui kegiatan vaksinasi yang perlu percepatan. Lakukan kreatifitas dengan strategi vaksinasi mobile atau door to door, vaksinasi massal di sekolah dan gereja, vaksinasi massal di rumah kepala adat/desa, vaksinasi bakar batu," kata Sigit.(sws)
Pengunjung Pameran "Sejarah Maluku" Museum Siwalima Capai 665 Orang
Ambon, FNN - Jumlah pengunjung pameran "Sejarah Maluku dari Masa ke Masa" yang digelar oleh Museum Siwalima Provinsi Maluku pada 19-27 Agustus 2021 untuk merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-76 Republik Indonesia, mencapai 665 orang. "Hingga penutupan kemarin jumlah pengunjung pameran kita sebanyak 665 orang, pengunjung daring ada 516 orang, sedangkan luring sebanyak 149 orang ," kata Kepala Museum Siwalima Provinsi Maluku Jean Esther Saiya di Ambon, Sabtu. Pameran "Sejarah Maluku dari Masa ke Masa" merupakan kerja sama Museum Siwalima dan Museum Maluku (MuMa) di Belanda untuk merayakan HUT Indonesia dan Provinsi Maluku yang sama-sama berusia ke-76. Pameran yang dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Insun Sangadji pada 19 Agustus 2021 itu, memamerkan sejumlah benda dan potret yang mengisahkan Maluku sebelum masa penjajahan, era penjajahan, kemerdekaan Indonesia hingga periode imigrasi orang Maluku ke Belanda pada 1950. Jean mengatakan pameran tersebut digelar untuk meningkatkan wawasan kebangsaan generasi muda dan rasa cinta tanah air, karena dari sana mereka bisa belajar bagaimana perubahan yang terjadi dalam sejarah dan menghargai perjuangan para pahlawan. Tingginya angka pengunjung pameran hingga mencapai 665 orang, jauh dari ekspektasi pihak Museum Siwalima karena pameran digelar saat masih pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level tiga oleh Pemerintah Kota Ambon. "Karena masih pandemi COVID-19 dan ada PPKM, kami tidak menargetkan angka kunjungan harus banyak, tapi ternyata jumlah pengunjung selama sepekan cukup banyak, terutama via daring," kata Jean. Dikatakannya lagi, pameran "Sejarah Maluku dari Masa ke Masa" ditutup pada 27 Agustus 2021 dengan konser mini kolaborasi 30 anak Muslim dan Kristen dari Kelurahan Waihaong, Desa Amahusu dan Kelurahan Benteng (Kecamatan Nusaniwe) yang dilatih selama 23 hari oleh Museum Siwalima dalam kegiatan "Belajar Bersama Alat Musik Tradisional di Museum". Mereka membawakan sejumlah lagu daerah, yakni Hio-hio, Maluku Tanah Pusaka, Nusaniwe dan Rayuan Pulau Kelapa dengan iringan instrumen musik tradisional Maluku seperti ukulele, suling, tifa, totobuang, gong, rebana dan toleng-toleng. Penampilan kolaborasi seni musik dari komunitas agama yang berbeda itu menjadi simbol keberagaman di Maluku. Selain kolaborasi anak-anak Muslim dan Kristen, penutupan pameran juga dimeriahkan oleh dua penyanyi pop Ambon, Olda Soselissa yang menyanyikan lagu berjudul Martha Christina dan Lola Abraham dengan lagu Bhineka Tunggal Ika. "Awalnya anak-anak ini tidak saling mengenal dan tidak sepaham, tapi harmonis alat musik yang dihasilkan oleh mereka terjalin selama 23 hari harus harus terus dibangun dalam harmonisasi hidup," ucap Jean Esther Saiya. (mth)
POPULER
