ALL CATEGORY
BRIN Cegah Replikasi Pusat-Pusat Unggulan Riset
Jakarta, FNN - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencegah terjadinya replikasi pusat-pusat unggulan riset di berbagai daerah di Indonesia. "Kita tidak perlu punya di banyak tempat tetapi cukup di satu atau dua tempat tetapi benar-benar 'excellent' (unggul) yang memiliki kapasitas yang luar biasa karena hasil riset di satu tempat itu bisa langsung dipakai semuanya," kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam webinar Sinergi Memperkuat Riset dan Inovasi Nasional di Jakarta, Sabtu. Menurut Handoko, lembaga riset bukan merupakan lembaga teritorial dan tidak seperti polisi atau tentara yang harus ada di semua tempat, tetapi cukup ada satu unit tertentu yang benar-benar unggul di satu bidang riset dan menjadi rujukan bagi semua pihak. "Di BRIN nanti pun kita akan membuat setiap unit kita meskipun itu ada di lokasi-lokasi di daerah itu adalah unit satu-satunya yang memang memiliki sesuatu bidang kompetensi, pusat unggulan di satu bidang tertentu yang tidak ada di daerah lain di Indonesia," tuturnya. Pusat unggulan riset tersebut bisa tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan menjadi tempat acuan bagi siapa pun yang ingin melakukan riset di bidang tertentu sehingga tidak akan terjadi replikasi pusat unggulan. Handoko menuturkan replikasi pusat unggulan di beberapa tempat hanya menjadi pemborosan yang luar biasa, dan itu harus dicegah. Dengan mengembangkan pusat unggulan riset yang memiliki keunggulan yang berbeda-beda dan tidak ganda, maka akan meningkatkan kompetensi dan sumber daya riset di pusat tertentu sehingga bisa berkompetisi secara global. Tersebarnya berbagai sumber daya riset di banyak tempat telah membuat suatu unit atau pusat riset menjadi kurang mampu berkompetisi karena seolah-olah tampak kekurangan sumber daya padahal jika ditotalkan, sumber daya riset itu banyak baik dari segi manusia, anggaran dan infrastruktur. Namun, karena sumber daya risetnya diecer-ecer di berbagai tempat sehingga tampak kurang berdaya saing. Oleh karena itu, BRIN akan mengintegrasikan sumber daya riset tersebut untuk menciptakan "critical mass" yang tinggi. (mth)
Kemendes PDTT Meminta Desa Evaluasi KPM BLT DD Antisipasi Penerima Ganda
Penajam, FNN - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menyebutkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meminta pemerintahan desa mengevaluasi keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa (KPM BLT DD) mengantisipasi penerima bantuan ganda. Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Penajam Paser Utara, Nurbayah di Penajam, Sabtu, menegaskan pemerintahan desa wajib melakukan evaluasi terhadap KPM Bantuan Langsung Tunai atau BLT DD sesuai instruksi pemerintah pusat. Pemerintahan desa diminta mengevaluasi jumlah KPM bantuan sosial dari dana desa, menurut dia, agar tidak terjadi penerima bantuan ganda terhadap bantuan sosial yang disalurkan pemerintah pusat. "Pendataan ulang KPM itu untuk memastikan data penerima BLT DD tidak tumpang tindih dengan program bantuan lainnya," ujar Nurbayah. Setelah dilakukan evaluasi jelasnya, jumlah KPM bantuan sosial dari dana desa yang tersebar di 30 desa mengalami pengurangan. Dari hasil evaluasi terakhir terhadap jumlah penerima bantuan langsung tunai dana desa yang tersebar di 30 desa tersebut menjadi 2.053 KPM. Sebelumnya data penerima BLT DD di Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 2.056 KPM, setelah dilakukan evaluasi berkurang menjadi 2.053 KPM. "Pemerintahan desa selaku pelaksana penyaluran sudah melakukan evaluasi data penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat melalui dana desa itu," ucap Nurbayah. "Jumlah penerima bantuan sosial dana desa berkurang menjadi 2.053 KPM, dari evaluasi itu ditemukan data masyarakat ganda dan ada yang sudah meninggal dunia," tambahnya. Penerima manfaat BLT DD tegas Nurbayah, tidak diperkenankan atau tidak boleh menerima bantuan sosial lainnya yang disalurkan pemerintah pusat. Pemerintahan desa juga diminta segara merampungkan penyaluran bantuan sosial dari dana desa agar dapat membantu masyarakat terdampak pandemi COVID-19. (sws)
Vaksinasi COVID-19 Dinsos DIY Sasar 1.000 Lebih Penyandang Disabilitas
Bantul, FNN - Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar vaksinasi COVID-19 di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Pundong, Kabupaten Bantul, dengan target lebih dari 1.000 penyandang disabilitas dan pendampingnya. "Untuk kegiatan vaksinasi COVID-19 pertama hari ini, sebanyak 658 penyandang disabilitas dan pendampingnya, dan untuk besok (Minggu, 29/8) sebanyak 500-an orang, semuanya akan divaksin dengan Sinovac," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di sela meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di BRTPD Pundong Bantul, Sabtu. Menurut dia, penyandang disabilitas masuk dalam kelompok rentan, seperti manula, sehingga vaksinasi COVID-19 atas kerja sama PKK dengan Dinas Sosial DIY, dinas kesehatan, dinas kependudukan dan catatan sipil, dan TNI/Polri ini memprioritaskan para penyandang disabilitas di Bantul. "Diberikan vaksinasi di awal-awal ini dengan harapan terjadi kekebalan kelompok di kalangan penyandang disabilitas, sehingga mereka lebih nyaman dan percaya diri karena sudah divaksin," katanya. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) DIY GKBRA Adipati Paku Alam X dalam sambutannya mengatakan, vaksinasi untuk penyandang disabilitas dengan Vaksin Sinovac ini merupakan yang pertama di DIY. Menurut dia, Dinas Sosial DIY menerima 11.000 Vaksin Sinovac yang sebelumnya direncanakan untuk jamaah calon haji, tetapi karena tidak ada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, maka vaksin tersebut dialihkan untuk penyandang disabilitas dan keluarganya. "Jumlah 11.000 vaksin itu tentunya kurang. Saya harap nantinya para penyandang disabilitas dan pendampingnya diberikan vaksin yang lain, lebih cepat lebih baik, karena vaksin ini sangat penting untuk melindungi dari penularan COVID-19, dan apabila terpapar, tidak terlalu parah berdasar sejumlah penelitian," katanya. Menurut dia, dengan vaksinasi COVID-19 ini akan meningkatkan imun tubuh, sehingga pihaknya juga mengajak kepada masyarakat untuk ikut vaksinasi agar tidak mudah terjangkit virus corona. "Namun setelah divaksin tetap patuhi protokol kesehatan, selalu mengenakan masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, kurangi mobilitas, jaga jarak dan jauhi kerumunan. Protokol kesehatan ini harus menjadi gaya hidup kita di era pandemi," katanya. (sws)
Polres Tanjungjabung Timur Gagalkan Penyeludupan 58.072 Benih Lobster
Jambi, FNN - Anggota Satreskrim Polres Tanjungjabung Timur menggagalkan rencana penyeludupan 58.072 ekor benih lobster melalui perairan Tanjungjabung Timur, Jambi, ke Malaysia pada Jumat (27/8) malam. Kapolres Tanjabtim, AKBP Andi Muhammad Ichsan Usman, melalui keterangan resminya yang diterima, Sabtu, menjelaskan bahwasanya anggota Satreskrim pada Jumat malam sekira Pukul 21.00 WIB melaksanakan patroli rutin untuk menjaga kamtibmas menemukan dan mencurigai satu unit mobil toyota Inova warna hitam karena melarikan diri saat akan diperiksa. "Karena mobil yang curigai tersebut kabur, maka oleh anggota di lapangan dilakukan pengejaran sampai di Kelurahan Parit Culu II, Kecamatan Sabak Barat dan ditemukan mobil dalam keadaan berhenti dengan mesin mobil mati serta sopir tidak ada atau sudah melarikan diri," kata AKBP Andi Huhammad Ichsan. Tim patroli kemudian melakukan pemeriksaan terhadap mobil innova tersebut dan hasilnya ditemukan 10 box styroform yang diduga berisikan benih bening lobster. Berdasarkan pemeriksaan dari pihak BKIPM Jambi menyebutkan hasil temuan anggota Satreskrim Polres Tanjab Timur tersebut berupa benih lobster atau baby lobster sebanyak 58.072 ekor yang terdiri dari 56.500 jenis pasir dan 1.572 jenis mutiara. Andi Muhammad Ichsan mengatakan dari 58.072 ekor benih lobster itu total kerugian negara diperkirakan Rp5,8 miliar. Saat ini barang bukti baby lobster telah diserahkan oleh Polres Tanjab Timur kepada BKIPM Jambi yang diperkirakan akan dilepasliarkan di perairan Sumatera Barat atau di periaran Berhala, Kabupaten Tanjungjabung Timur, kata Kapolres AKBP Andi Muhammad Ichsan Usman. (sws)
Kapolri: Penanganan COVID-19 di Papua Perlu Langkah Luar Biasa
Jakarta, FNN - Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Listyo S Prabowo, mengatakan, penanganan Covid-19 di Papua memerlukan langkah luar biasa agar jumlah kasus yang melandai terus dipertahankan guna mengantisipasi lonjakan kasus saat Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2020 di Papua dihelat. Ia menyatakan itu dalam rapat pengarahan bersama Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mimika dalam rangka persiapan jelang PON XX/2020 di Papua, Sabtu. "Kondisi kasus Covid-19 di Papua yang sudah melandai pasca-lonjakan kasus pada 8 Agustus 2021 harus dipertahankan dengan langkah-langkah luar biasa. Jangan sampai terjadi lonjakan kasus kembali ketika PON XX/2020 Papua dilaksanakan," kata dia, dikutip dari keterangan pers diterima di Jakarta, Sabtu. Menurut dia, persiapan dengan langkah luar biasa itu bisa dilakukan dengan cara menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi atlet, pelatih, petugas, tamu undangan, dan panitia PON XX/2020 Papua. Untuk itu, dia, strategi pengendalian Covid-19 yang dapat dimulai sejak keberangkatan, ketibaan, dan saat menetap ketika menjalani pertandingan. Para peserta yang hendak berangkat mengikuti PON XX/2020 harus uji Covid-19 dalam waktu dua atau tiga hari sebelum berangkat ke Papua. "Kurangi kontak fisik dengan orang lain selama 14 hari sebelum keberangkatan. Siapkan daftar nama orang yang kontak erat untuk divalidasi petugas Covid-19 PB PON XX. Laksanakan protokol kesehatan sesuai rekomendasi Kementerian Kesehatan, termasuk mengganti masker setiap hari atau masker kain dilapis dua atau tiga," kata dia. Lagkah selanjutnya, kata dia, Forkopimda diminta aktif memastikan penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) saat seluruh peserta tiba di Papua, termasuk kewajiban menyerahkan hasil uji Covid-19. Selanjutnya, ketika menetap untuk mengikuti pertandingan, dia meminta agar Forkopimda melakukan pengawasan ekstra ketat. Di antaranya, membatasi aktivitas atau hanya sebatas menjalani tugas dan peran. Lalu, wajib melaporkan kondisi kesehatan melalui aplikasi pelaporan kesehatan PB PON XX/2020 atau ke dokter kontingen masing-masing. "Bila dianggap perlu maka akan dilaksanakan uji Covid-19. Tes akan dilakukan secara reguler selama PON berlangsung, sesuai tugas dan peran masing-masing. Jika hasil tes positif maka akan dilakukan isolasi mandiri atau dirujuk ke rumah sakit sesuai pedoman Kemenkes. Akan ada penelusuran terhadap kontak erat," kata dia. Selain itu, dia juga mendorong Forkopimda Mimika untuk penguatan 3T (penelusuran, pengujian, dan penanganan) serta akselerasi program vaksinasi massal. Personel TNI dan polisi diminta membantu pemerintah daerah melakukan percepatan vaksinasi guna mewujudkan kekebalan komunal masyarakat di sana. Untuk mempercepat vaksinasi di Papua, kata dia, akan disiapkan tempat di sekolah-sekolah, menyasar target siswa dan orang tua murid. Serta, di tempat-tempat ibadah untuk para masyarakat. Direncanakan vaksinasi dengan cara jemput bola dari pintu ke pintu sampai ke tingkat distrik (kampung). Tidak hanya itu, langkah pengendalian Covid-19 di Papua, kata dia, adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mau menjalani isolasi di tempat isolasi terpusat yang telah disediakan. Menurut dia, hal itu akan lebih baik untuk kesembuhan masyarakat yang terpapar virus Covid-19 dengan gejala tertentu, karena isoter ditunjang fasilitas memadai dan diawasi penuh tenaga kesehatan. Pada akhir pengarahannya, dia menegaskan pelaksanaan PON XX/2020 Papua juga bisa membangkitkan roda perekonomian masyarakat setempat. Oleh sebab itu, faktor kesehatan di tengah pandemi Covid-19 harus diperkuat. (sws)
Pemkab Sangihe Berharap Segera Dapat Tambahan Vaksin dari Provinsi
Sulut, Sangihe, FNN - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara berharap segera mendapat tambahan vaksin COVID-19 dari pemerintah pusat dan provinsi yang saat ini sangat dibutuhkan. "Kami sangat berharap segera ada tambahan vaksin COVID-19 bagi kami yang ada di wilayah Kabupaten Sangihe yang membutuhkan tambahan vaksin," kata Kadis Kesehatan Sangihe, Jopy Thungari di Tahuna, Sabtu. Pemerintah Kabupaten Sangihe kata dia sudah sejak bulan Juli sudah menyampaikan informasi ke pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar segera di kirim tambahan vaksin karena stok sudah menipis. "Target yang ditetapkan setiap hari seribu warga yang di vaksin tidak terealisasi karena kekurangan vaksin," kata dia. Sampai saat ini kata dia, baru 25.234 orang warga masyarakat di vaksin COVID-19 dosis yang pertama dari target 113.631 masyarakat. "Masih cukup banyak warga yang belum di vaksin sebab baru 25.234 atau 22,21 persen dari target 113.631 di Kabupaten Sangihe," kata dia. Kabupaten Sangihe kata dia, sempat terjadi lonjakan kasus pada akhir bulan Juli sampai pertengahan Agustus sehingga ditetapkan sebagai zona merah penyebaran COVID-19. "Kami bersyukur, Sangihe sudah keluar dari zona merah atau risiko tinggi penyebaran COVID-19 sekalipun saat ini masih berada di zona oranye atau risiko sedang," kata dia. Pemberian vaksin dosis dua terus dilaksanakan sambil menunggu tambahan pengiriman vaksin dari pemerintah pusat dan provinsi. Pemberian vaksin kepada anak usia 12-17 tahun juga sementara dilaksanakan sebab sudah diterima vaksin Biofarma. "Kami sedang menggelar vaksinasi bagi anak usia 12 sampai 17 tahun termasuk vaksin Moderna bagi tenaga kesehatan," kata dia. Thungari menghimbau warga agar tetap mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari penularan COVID-19. "Kami mengimbau semua warga agar tetap melaksanakan protokol kesehatan, untuk mencegah penyebaran virus COVID-19," kata dia. (sws)
David Jacobs Sumbang Perunggu untuk Indonesia di Paralimpiade Tokyo
Jakarta, FNN - Kontingen Indonesia meraih medali ketiga di Paralimpiade Tokyo 2020 melalui David Jacobs yang menyumbang perunggu pada cabang olahraga para-tenis meja kelas 10 perorangan putra. David Jacobs meraih perunggu setelah kalah dari wakil Prancis Mateo Boheas pada semifinal yang berlangsung di meja tiga Tokyo Metropolitan Gymnasium, Sabtu, dengan skor 2-3 (9-11, 8-11, 11-3, 11-5, 8-11). Semifinal cabang olahraga para-tenis meja kelas 10 memang langsung memperebutkan perunggu. Artinya, Jacobs yang menelan kekalahan tidak harus kembali bertanding untuk memperebutkan posisi ketiga. Jacobs meraih perunggu bersama wakil Montenegro Filip Radovid yang juga kalah di babak empat besar dari unggulan pertama asal Polandia Patryk Chojnowski dengan skor 1-3 (11-13, 11-9, 4-11, 9-11). Adapun Patryk Chojnowski dan Mateo Boheas berhak melaju ke final dan akan memperebutkan medali emas pada Minggu (29/8). Perunggu dari Jacobs menambah pundi-pundi medali Kontingen Indonesia di Paralimpiade Tokyo 2020. Sebelumnya, skuad Merah Putih juga meraih perak dari cabang olahraga para-powerlifting melalui Ni Nengah Widiasih dan Saptoyogo Purnomo yang meraih perunggu pada cabang para-atletik nomor 100 meter putra T37. Dengan satu perak dan dua perunggu, menempatkan Indonesia untuk sementara di posisi 38 dalam daftar perolehan medali. Setidaknya hingga berita ini diturunkan.(sws)
Kejaksaan Bekasi Terima Denda Kasus Pencemar Lingkungan
Cikarang, Bekasi, FNN - Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menerima pembayaran uang denda sebesar Rp150 juta dari terdakwa kasus pencemaran lingkungan hidup Nelson Siagian. "Terdakwa divonis percobaan satu tahun dan apabila denda tidak dibayar maka hukuman menjadi kurungan satu tahun tapi baru kemarin ini kita terima dari terdakwa," kata Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Muhammad Taufik Akbar di Cikarang, Sabtu. Dia mengatakan kasus pencemaran lingkungan ini awalnya ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup setelah mengungkap temuan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang tidak sesuai ketentuan. Kementerian Lingkungan Hidup, kata dia, kemudian melakukan pratuntutan melalui Kejaksaan Agung RI atas dugaan pelanggaran terhadap pasal 104 Undang-Undang Lingkungan Hidup. "Karena lokasi perusahaan terdakwa ada di sini maka kasus ini selanjutnya dilimpahkan ke kami untuk disidangkan," katanya. Taufik menjelaskan terdakwa Nelson Siagian merupakan Direktur Utama PT Nirmala Tipar Sesama (NTS), perusahaan layanan pengelolaan limbah di Jalan Kalimalang Kampung Pasir Konci, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. "Atas tindakan terdakwa, kami sudah mampu mengembalikan pendapatan ke kas negara," katanya. Sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, terdakwa sempat ditahan pada awal tahun lalu. PT NTS yang dipimpinnya terbukti melakukan tiga pelanggaran terhadap pemanfaatan izin perusahaan. Pertama, melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3 tanpa izin, kemudian melakukan penyimpanan di area yang tidak memiliki izin, dan pelanggaran ketiga melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan tanpa izin. Perusahaan terdakwa melakukan tindak pidana dengan membuang (dumping) limbah B3 sludge minyak, minyak kotor, bottom ash, hingga minyak pelumas bekas yang berdampak pada kontaminasi tanah dari logam berat seperti arsen, barium, chrom hexavalen, tembaga, timbal, merkuri, seng, serta nikel. Terdakwa pada Juli 2020 lalu juga sempat mengajukan gugatan pra peradilan namun ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan dalil-daling terdakwa tidak beralasan. Menurut Taufik kejahatan pencemaran limbah B3 yang dilakukan terdakwa merupakan kejahatan sangat serius sebab berpotensi membahayakan kesehatan lingkungan dan masyarakat. "Kasus seperti ini menjadi atensi khusus kami, ini merupakan kejahatan yang sangat serius karena merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang," kata dia.(sws)
Prabowo ke Jokowi: Tak Perlu Hiraukan Suara yang Memperkeruh Keadaan
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subiatno meminta Presiden Jokowi tidak perlu menghiraukan suara-suara yang dinilai memperkeruh keadaan saat pandemi COVID-19. "Penanganan (COVID-19) cukup efektif dan kita optimis kita mampu menghadapinya dan kita harus menghadapinya. Jadi kami rasa bahwa suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan, kita sudah ada di jalan benar," kata Prabowo Subianto seperti dalam video yang diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Sabtu. Prabowo menyampaikan hal tersebut saat pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan partai politik koalisi di Istana Negara Jakarta pada 25 Agustus 2021. Ada tujuh pimpinan partai politik yang ikut dalam pertemuan tersebut yaitu Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketum PPP Suharso Manoarfa dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. "Kepemimpinan Pak Jokowi efektif Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat ke Bapak, saya lihat, saya saksi, saya ikut di kabinet," ungkap Prabowo. Menteri Pertahanan tersebut mengatakan kepemimpinan dan keputusan-keputusan Presiden Jokowi sudah cocok untuk rakyat Indonesia. "Tim kita saya kira bagus, tim kita di kabinet cukup kompak dan kita bekerja baik. Jadi, mohon bapak jangan ragu, 'we are on the right track'," tambah Prabowo. Sejumlah masalah untuk mengatasi pandemi seperti keterlambatan vaksinasi, menurut Prabowo, juga dialami banyak negara. "Kedua, (bidang) ekonomi juga kita optimis cukup baik dibandingkan banyak negara lain. Itu juga berhubungan pak keputusan Bapak utuk tidak 'lock down' keras, memungkinkan kita bisa selamat. Negara lain yang 'lock down' keras, malah mengalami kesulitan," ungkap Prabowo. Artinya, Prabowo menilai bahwa keputusan-keputusan Presiden terkait pandemi perlu dilanjutkan. "Jadi kita boleh bangga bahwa prestasi kita baik, saya bangga bagian dari pemerintahan ini dan kita tidak usah ragu-ragu Pak," tambah Prabowo. Dalam paparannya, Presiden Jokowi mengakui perkembangan COVID-19 sulit diduga. "Berkaitan dengan COVID-19, perkembangan kasus harian COVID-19 ini memang betul-betul sulit diduga, tapi alhamdulilah pada hari ini 24 Agustus kemarin (jumlah positif) 19 belas ribu dari 56 ribu. Inilah kira saya kira proses belajar juga yang kita lakukan," kata Presiden. Presiden menyebut ia sendiri menghubungi sejumlah negara untuk melakukan modifikasi metode penanganan COVID-19 versi Indonesia. "Mengenai keterisian tempat tidur di rumah sakit, di Mei, kita pernah mencapai 29 persen kemudian melompat di Juli sampai hampir 80 persen. Pada hari ini kita sudah turunkan lagi menjadi 30 persen, alhamdulillah. Ini juga patut kita syukuri. Semua bekerja, TNI, polri, kementerian, BUMN, pemerintah daerah semuanya," ungkap Presiden. Sedangkan untuk angka kesembuhan menurut Presiden, rata-rata kesembuhan Indonesia sudah berada sudah di atas rata-rata dunia, yaitu 89,97 persen dibanding rata-rata dunia yaitu 89,5 persen. "Yang masih belum kita bisa selesaikan, ini saya selalu saya smapaikan ke Menkes dan pemda agar angka kasus kematian ini harus betul-betul ditekan terus," tambah Presiden. Sedangkan untuk peringkat vaksinasi, menurut Presiden, peringkat Indonesia tidak buruk dari total sekitar 220 negara. "Peringkat kita tidak jelek-jelek amat sih. Kalau dihitung dari jumlah orang yang divaksin, sampai hari ini kita sudah nomor 4. India nomor 1, nomor 2 Amerika Serikat, nomor 3 Brazil, kita nomor 4, Indonesia. Kemudian kalau berdasarkan total suntikan, yang sudah disuntikkan 91,9 juta dosis. Kita kalah dengan Jerman, Jepang, Brazil, Amerika, China," ungkap Presiden. Selanjutnya terkait dengan kondisi ekonomi, Presiden kembali memaparkan strategi gas dan rem. "Karena memang kalau kasusnya turun, ekonomi pasti naik, kalau kasusnya naik, ekonominya pasti turun, sudah rumusnya itu. Kita mencari ekuilibrium, mencari keseimbangan, itulah sebetulnya yang paling sulit disesuaikan dengan lapangan di Indonesia yang juga tidak mudah karena berpulau-pulau dan untuk distribusi vaksin saja, distribusi obat-obatan saja memerlukan waktu yang tidak sedikit," jelas Presiden.(sws)
Airlangga : Penanganan COVID-19 yang Cepat Dipimpin Langsung Presiden
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan penanganan pandemi COVID-19 yang cepat adalah yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. “Jadi dipimpin dari pusat menggunakan TNI - Polri, kalau ini menggunakan (penanganan) yang dari bawah, ini tidak terjadi, karena kita sudah mencoba yang namanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), antara Jakarta Raya, Bekasi dan Kabupaten Bogor saja tidak sinkron sehingga efeknya bolak-balik,” kata Airlangga dalam Pertemuan Presiden Jokowi dengan Pimpinan Partai Politik Koalisi, Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8) yang diunggah di kanal Youtube resmi Sekretariat Presiden, Sabtu (28/8) ini. Terkait kebijakan ekonomi, Airlangga mengatakan pemerintah sudah melakukan reformasi besar-besaran dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Ini salah satu reform (reformasi) terbesar yang dilakukan di bawah Bapak Presiden,” ujarnya. Airlangga mendorong agar pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan dapat jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan yang telah dicapai. Hal ini untuk megentaskan kemiskinan dan menumbuhkan banyak lapangan kerja agar target pembangunan tercapai. “Mengenai perekonomian ke depan, kita perlu mencapai pertumbuhan di atas rata-rata yang bisa dicapai, utamanya adalah untuk mendorong penurunan kemiskinan, dan lapangan pekerjaan,” ujar pimpinan parpol yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini. Dalam pertemuan Presiden dengan pimpinan Partai Politik Koalisi ini hadir Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristianto, Ketua umum Nasdem Surya Paloh didampingi Sekjen Nasdem Johnny G Plate, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didampingi Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Kemudian, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto didampingi Sekjen Golkar Lodewijk Paulus, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar didampingi Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa didampingi Sekjen PPP Arwani Thomafi, dan sahabat baru koalisi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno.(sws)
POPULER
