ALL CATEGORY
BMKG: Sulteng Berpotensi Hujan Lebat 20 Hari ke Depan
Palu, FNN - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Sulawesi Tengah secara merata masih berpotensi diguyur hujan lebat dalam 20 hari ke depan di bulan September 2021 ini. "Iya, provinsi ini masih sangat berpotensi hujan baik intensitas lebat, sedang maupun ringan hingga dasarian kedua di bulan September," kata Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Mutiara Sis Al-Jufri Palu, Nur Alim yang dihubungi di Palu, Rabu. Ia menjelaskan berdasarkan edaran Deputi Klimatologi BMKG Pusat per tanggal 23 Agustus 2021 menjadi pedoman pihaknya memprediksi cuaca 20 hari ke depan untuk diinformasikan ke publik. Selain itu, BMKG juga membagi zona wilayah berstatus awas, waspada dan siaga menghadapi potensi cuaca buruk. Pada wilayah waspada, BMKG berkosentrasi pada Kabupaten Parigi Moutong, Tolitoli, Buol, Banggai, Morowali Utara dan Morowali serta Kabupaten Donggala. Lalu status awas atau kategori potensi hujan lebat yakni wilayah Kabupaten Sigi, Poso dan Tojo Una-Una. "Wilayah masuk kategori waspada yang perlu di waspadai yakni lereng-lereng gunung termasuk pada jalur transportasi darat di kawasan pegunungan seperti jalur Trans Sulawesi Palu-Parigi atau jalur kebun kopi, lalu jalur Trans Sulawesi Pantai Barat di Kabupaten Donggala yang berpotensi terjadi longsor," ujar Alim. Ia memaparkan pada zona berstatus awas, BMKG masih berkonsentrasi di wilayah Kecamatan Kulawi dan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, kemudian wilayah-wilayah rendah pesisir pantai Kabupaten Poso dan Tojo Una-Una sebagai mana pantauan dari citra satelit. "Pada wilayah kategori awas berpotensi banjir bandang dan longsor, oleh karena itu perlu kewaspadaan dini warga di wilayah-wilayah yang kami maksud," papar Alim. Ia menambahkan, Kota Palu saat ini berstatus normal meskipun hujan masih mengguyur dengan intensitas lebat, sedang maupun ringan. Meski begitu, BMKG juga mengimbau warga di perkotaan senantiasa tetap waspada terhadap genangan air serta tetap memperhatikan kebersihan lingkungan terutama pada saluran air. "Artinya, kita jangan mengabaikan hal-hal kecil. Justru hal kecil bisa memicu genangan air meskipun tidak membahayakan kondisi keselamatan jiwa, tetapi bisa mengganggu aktivitas warga," demikian Alim. (mth)
ADB Tunjuk Direktur Baru untuk Indonesia
Jakarta, FNN - Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia menunjuk Jiro Tominaga sebagai Direktur ADB yang baru untuk Indonesia menggantikan Winfried Wicklein yang kini menjabat sebagai Deputi Direktur Jenderal ADB untuk Asia Tenggara. “Saya siap meningkatkan kemitraan kita dan bekerja sama dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung agenda pembangunan Indonesia,” kata Jiro di Jakarta, Rabu. Jiro Tominaga akan memimpin operasi ADB di Indonesia, mengelola hubungan ADB dengan pemerintah dan mitra pembangunan, serta mengawasi implementasi strategi kemitraan ADB untuk Indonesia periode 2020 sampai 2024. Strategi ini bertujuan untuk membantu Indonesia bangkit lebih kuat dari pandemi COVID-19 dengan mendukung pembangunan manusia, daya saing ekonomi, manajemen risiko bencana, dan keberlanjutan lingkungan. Jiro Tominaga sendiri merupakan warga negara Jepang yang bergabung dengan ADB pada 2015 dengan jabatan Spesialis Perencanaan dan Kebijakan Utama atau Principal Planning and Policy Specialist. Jiro yang meraih sarjana ekonomi dari Universitas Keio dan magister ekonomi dari London School of Economics ini juga sempat menjabat sebagai Direktur bidang Strategi, Kebijakan, dan Proses Bisnis ADB. Jiro memulai karier 30 tahunnya di Dana Jepang untuk Kerja Sama Ekonomi Luar Negeri yang kini bernama Bank Jepang untuk Kerja Sama Internasional atau Japan Bank for International Cooperation. Jiro juga pernah bekerja di Kementerian Keuangan Jepang dan Bank Dunia dengan fokus pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyampaian layanan publik dan evaluasi independen. (mth)
Pakistan Resah Atas Ancaman Keamanan dari Afghanistan
Islamabad, FNN - Kekhawatiran berkembang di antara para pejabat Pakistan tentang ancaman keamanan dari negara tetangga, Afghanistan, saat Taliban mencoba membentuk pemerintahan dan menstabilkan negara itu setelah kepergian pasukan Amerika Serikat dan negara-negara asing lainnya. Islamabad sangat khawatir tentang kemungkinan para milisi kelompok terpisah, Taliban Pakistan, menyeberang dari Afghanistan dan meluncurkan serangan mematikan di wilayahnya. Sudah ribuan orang Pakistan tewas dalam dua dekade terakhir akibat kekerasan yang dilancarkan kelompok garis keras. Dalam beberapa hari terakhir, sebuah serangan bom bunuh diri di luar bandara Kabul --yang diklaim dilakukan oleh cabang ISIS di Afghanistan-- di luar bandara Kabul menewaskan lebih dari 100 orang, termasuk 13 tentara Amerika Serikat. Mngutip Antara, kejadian itu menyoroti kecenderungan bahwa Afghanistan sedang menghadapi ancaman keamanan. Sebuah serangan roket terjadi di bandara Kabul, dan pada Minggu (29/8), tembakan oleh para anggota militan Taliban dari seberang perbatasan di Afghanistan menewaskan dua tentara Pakistan. "(Kondisi pada) dua hingga tiga bulan ke depan sangat penting," kata seorang pejabat tinggi Pakistan. Pejabat itu menambahkan bahwa Islamabad mengkhawatirkan peningkatan serangan militan di sepanjang perbatasan Afghanistan-Pakistan ketika Taliban mencoba mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh runtuhnya pemerintahan dan pasukan Afghanistan yang didukung negara-negara Barat. "Kita (masyarakat internasional) harus membantu Taliban dalam mengatur kembali tentaranya agar dapat mengendalikan wilayahnya," kata pejabat itu. Ia merujuk merujuk pada ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok militan saingan yang bangkit kembali, termasuk ISIS. Para pejabat AS telah berulang kali menuduh Pakistan mendukung Taliban Afghanistan, yang mengangkat senjata dalam perang saudara pada pertengahan 1990-an sebelum merebut kekuasaan pada 1996. Islamabad, salah satu dari sedikit ibu kota yang mengakui pemerintah Taliban yang digulingkan pada 2001, membantah tuduhan itu. Pemerintah Pakistan telah mengatakan bahwa pengaruhnya terhadap gerakan itu telah berkurang, terutama sejak kepercayaan Taliban tumbuh setelah Washington mengumumkan tanggal penarikan penuh pasukan AS dan pasukan negara-negara lainnya. Pejabat Pakistan itu, yang mengetahui langsung keputusan yang diambil negara menyangkut keamanan, mengatakan Pakistan berencana mengirim pejabat keamanan dan intelijennya ke Kabul untuk membantu Taliban mengatur ulang militer Afghanistan. Bahkan, pejabat keamanan Pakistan yang akan dikirim mungkin adalah kepala Intelijen Antar-Layanan (ISI), badan sangat berpengaruh yang dimiliki Pakistan. Seorang juru bicara Taliban Afghanistan belum menanggapi permintaan Reuters untuk mengomentari tentang hubungan keamanan Afghanistan dengan Pakistan. Pakistan Harapkan Kerja Sama Taliban Meskipun pengakuan pemerintahan baru Taliban belum dibahas, pejabat Pakistan itu mengatakan dunia tidak boleh meninggalkan Afghanistan. "Apakah kita mengakui pemerintah Taliban atau tidak, memastikan stabilitas di Afghanistan sangat penting," ujarnya. Pejabat itu memperingatkan bahwa kelompok ISIS Khorasan (ISIS-K), sebuah cabang ISIS yang berafiliasi bebas dengan ISIS di Suriah dan Irak, secara aktif berupaya untuk meluncurkan serangan dan merekrut para pejuang baru. Amerika Serikat baru-baru ini meluncurkan dua serangan pesawat tak berawak yang menargetkan berbagai fasilitas kelompok militan ISIS-K, termasuk satu di Kabul dan satu di dekat perbatasan timur dengan Pakistan. Serangan itu dilakukan menyusul janji Presiden Joe Biden bahwa Amerika Serikat akan memburu orang-orang militan yang menjadi dalang di balik serangan bom bunuh diri baru-baru ini. Taliban mengkritik tindakan itu sebagai "serangan yang jelas dilakukan di wilayah Afghanistan". Pakistan, yang angkatan bersenjatanya juga memiliki pesawat tak berawak serta pesawat konvensional, akan menghindari intervensi langsung di Afghanistan jika memungkinkan, kata pejabat itu. Taliban Afghanistan telah meyakinkan negara tetangga bahwa mereka tidak akan membiarkan wilayahnya digunakan oleh siapa pun yang merencanakan serangan ke Pakistan atau negara lain. Namun, pejabat itu menambahkan bahwa Islamabad mengharapkan Taliban Afghanistan menyerahkan para milisi yang merencanakan serangan terhadap Pakistan, atau setidaknya memaksa mereka pergi dari perbatasan Afghanistan-Pakistan. Di daerah perbatasan itu, pasukan Pakistan dalam beberapa pekan terakhir selalu berada dalam keadaan siaga tinggi. (mth)
Mengapa Jokowi Gagal Meraih Prestasi Dalam Isu Perubahan Iklim
Perbankan tidak pernah sejalan dengan visi pemerintah Oleh Salamuddin Daeng Perbankan di Indonesia tidak memiliki visi yang sejalan dengan komitmen pemerintah. Perbankan Indonesia layaknya lintah darat yang berorientasi bunga yang mencekik. Lebih dari itu tidak ada visi perbankan dalam masalah masalah lingkungan hidup dan masalah keadilan sosial. Bagaimana mungkin pemerintah dapat meraih komitmen besar di bidang lingkungan hidup tanpa melibatkan masyarakat dan dunia usaha? Sementara keterlibatan mereka butuh dukungan perbankan. Bagaimana mungkin pemerintah bisa meraih konsensus climate change, sementara sumber pembiayaan untuk meraihnya tidak disediakan oleh perbankan ? Bagaimana mungkin dunia usaha terlibat jika isu penurunan emisi, sementara isu perubahan iklim ini didesain sebagai isu yang berbiaya mahal oleh perbankan? Akibatnya agenda ini hendak disukseskan dengan cara memeras keuangan BUMN. Akibatnya pemerintah jalan sendiri dan bank hanya mencari celah untuk mengambil keuntungan secara sepihak dari kebijakan pemerintah namun tidak dalam rangka mendukung visi besar pemerintah. Seperti pepatah kesempatan dalam kesempitan. Idiom dunia tukang kredit ; Anda butuh uang? Bank menyediakan. Tapi anda dicekik. Bukan untuk mendukung tujuan anda tapi untuk menjerat leher anda. Bayangkan sebagian besar kredit perbankan indonesia hanya dialokasikan bagi tambang energi kotor dan pembangkit energi fosil. Tidak ada dukungan perbankan membiayai energi bersih. Sementara BUMN yang ditugaskan pemerintah untuk meningkatkan bauran energi tidak punya modal, tidak punya uang, dan usahanya pun berjalan tertatih tatih. Akibatnya tidak ada satu pun usaha di bidang energi yang layak yang memenuhi aspek studi kelayakan, yang menguntungkan secara ekonomi dalam berbagai skala usaha, yang dapat dikerjakan oleh masyarakat, koperasi, UMKM, dan juga oleh BUMN. Hanya usaha energi kotor yang layak, karena memang sudah establish, konglomerasi energi kotor kian kaya, mendapatkan karpet merah dari perbankan, fasilitas kredit mudah, dukungan perbakkan dan dukungan keuangan lainnya. Padahal lima tahun lebih sudah waktu yang dilalui Presiden Jokowi untuk memenuhi komitmennya pada perjanjian internasional dalam bidang lingkungan hidup. Presiden menandatangani COP 21 Paris tahun 2016 di hadapan pemimpin dunia. Perjanjian ini juga telah disyahkan menjadi UU melalui DPR. Sebuah komitmen bersama internasional untuk menurunkan emisi karbon, yang merupakan penyebab kerusakan lingkungan nomor satu saat ini. Komitrmen yang baik dalam rangka memperbaiki kualitas hidup.manusia dam kualitas hidup bangsa Indonesia. Lalu mengapa presiden Jokowi tidak bisa mengatur bank? Perbankkan ini tunduk pada siapa. *) Peneliti AEPI
Karyawan Baru di Masa Pandemi Kerap Alami Cemas, Apa Sebabnya?
Jakarta, FNN - Sebagian karyawan baru di masa pandemi COVID-19 ini ternyata mengalami rasa cemas, salah satunya terkait keraguan bisa diterima bos dan rekan-rekannya, ungkap Managing Director, Good Doctor Technology Indonesia, Danu Wicaksana. Kesulitan mereka bertemu bos dan rekan-rekan baru secara langsung saat ini menjadi salah satu penyebabnya. Selain membuat cemas, ini juga membuat mereka kurang percaya diri. "Banyak karyawan yang baru aja join dan belum ketemu bos dan rekan-rekan secara fisik sering mengalami tantangan tersendiri. Mereka merasa cemas apa mereka diterima, kurang percaya diri," kata dia dalam diskusi media secara virtual mengenai kesehatan mental, Rabu. Hanya saja, menurut dia, cemas dan masalah terkait kesehatan mental lainnya ini sering tak dilihat penting oleh pihak perusahaan. Padahal, seharusnya masalah kesehatan mental sama halnya dengan fisik, perlu menjadi bagian penting dalam pencegahan penyakit yang sering menelan biaya tinggi dalam perawatan kesehatan. Danu berpendapat, biaya perawatan kesehatan tinggi salah satunya akibat tidak dilakukannya pencegahan dari awal dan terlalu fokus pada penanganan. Atas dasar inilah, Danu menggandeng perusahaan untuk melihat pencegahan dan penanganan sebagai peluang untuk menjaga kesehatan karyawan mereka, salah satunya melalui program "Super Warrior Wellness". "Buat perusahaan akan sangat menguntungkan karena untuk setiap perusahaan di Indonesia, aset yang paling berharga bukanlah mesin atau produk tetapi karyawan," tutur dia. Dalam program ini, karyawan diajak melakukan beberapa elemen kunci untuk menjaga keseimbangan kesehatan fisik dan mental, seperti kegiatan olahraga online misalnya yoga, zumba, lalu memeriksakan kesehatan, mengikuti program vaksinasi dan terlibat dalam kampanye hidup sehat. "Kami merancang suatu program yang tidak hanya terkait konsultasi dokter, pemberian obat, namun juga menambahkan tantangan kesehatan, bincang sehat secara online. menyeimbangkan fisik dan mental," kata Danu. Salah satu perusahaan yang kini berpartisipasi, AXA Finansial Indonesia. Menurut President Director, AXA Financial Indonesia, Niharika Yadav, penyediaan layanan kesehatan melalui digital menjadi bagian penting bagi karyawan dan klien mereka untuk hidup yang lebih baik. (mth)
TNI Kirim Generator Oksigen untuk Rumah Sakit di Wamena
Jakarta, FNN - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengirimkan bantuan satu unit generator oksigen untuk RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Barat. Bantuan generator oksigen tersebut diterbangkan menggunakan pesawat Hercules C-130 A-1331 dari Skadron Udara 32 Lanud Abdulrachman Saleh Malang, Jawa Timur, Rabu. Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Laut (KH) Edys Riyanto dalam siaran persnya, mengatakan bantuan generator oksigen tersebut nantinya akan digunakan memenuhi pasokan oksigen medis untuk membantu penanganan dan pengendalian COVID-19 di Papua Barat, khususnya RSUD Wamena. Pengerahan pesawat angkut TNI AU itu, kata Kolonel Edys, merupakan perintah langsung Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam mendukung pemerintah untuk membantu masyarakat guna mempercepat penanganan COVID-19 di Tanah Air. Pesawat Hercules C-130 A-1331 dengan Pilot Letkol Pnb Bandung ini "take off" dari Lanud Abdulrachman Saleh Malang pada pukul 06.00 WIB dan akan transit di Lanud Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, sebelum melanjutkan penerbangan menuju Lanud Patimura Ambon, Lanud Yohanis Kapiyau Timika, dan Lanud Wamena Kabupaten Jayawijaya. "Bantuan satu unit generator oksigen dari TNI nantinya akan diserahkan secara simbolis oleh Pangkogabwilhan III Mayjen TNI Jeffry A Rahawarin mewakili Panglima TNI kepada perwakilan Bupati Jayawijaya John Richard Banua," ujarnya. Seperti diketahui, selama bulan Agustus 2021, TNI telah memberikan bantuan alat kesehatan (alkes) untuk wilayah Papua Barat guna membantu penanganan dan pencegahan COVID-19 berupa 50 tabung Oxygen Concentrator, 50 tabung oksigen isi, 150.000 masker medis, 1.000 APD, 1.000 sarung tangan medis, dan 20.000 rapid test antigen. (sws)
Batas Unggah SPTJM untuk Bantuan Kuota Diperpanjang hingga 7 September
Jakarta, FNN - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan batas akhir unggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh sekolah untuk bantuan kuota data internet diperpanjang sampai 7 September 2021. “Kami minta bapak dan ibu kepala satuan pendidikan untuk segera melakukan pemutakhiran data dan nomor ponsel siswa, mahasiswa, guru maupun dosen pada sistem Data Pokok Pendidikan dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi,” ujar Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek, Jumeri di Jakarta, Rabu. Kemudian, SPTJM pada vervalponsel.data.kemdikbud.go.id untuk jenjang PAUD Dikdasmen dan kuotadata.kemdikbud.go.id untuk jenjang pendidikan tinggi. Unduh SPTJM untuk pengajuan September 2021 paling lambat 5 September dan pengunggahan paling lambat pada 7 September. Unduh SPTJM untuk pengajuan Oktober 2021 paling lambat 5 Oktober dan pengunggahan paling lambat pada 7 Oktober . Sementara unduh SPTJM untuk pengajuan November 2021 paling lambat 5 November dan pengunggahan paling lambat pada 7 November. Kemendikbudristek kembali memberikan bantuan kuota internet untuk siswa, mahasiswa, guru dan dosen. Besaran bantuan yang diberikan untuk peserta didik PAUD 7 GB per bulan, peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah 10 GB per bulan, pendidik menengah atas 12 GB per bulan, dan mahasiswa beserta dosen 15 GB per bulan. Bantuan kuota data internet tersebut akan disalurkan pada tanggal 11 September hingga 15 September, 11 Oktober hingga 15 Oktober dan 11 November hingga 15 November 2021. Kuota tersebut berlaku selama 30 hari sejak diterima. (mth)
Mantan Pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Segera Disidang
Jakarta, FNN - Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Angin Prayitno Aji segera menjalani persidangan dalam perkara dugaan penerimaan suap terkait pemeriksaan terhadap tiga wajib pajak. "Pemberkasan perkara tersangka APA (Angin Prayitno Aji) telah dinyatakan lengkap oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), maka pada Selasa (31/8), tim penyidik telah melaksanakan tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Tim JPU," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu. Dalam waktu 14 hari kerja, Tim JPU segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). "Persidangan diagendakan berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ungkap Ali. Penahanan dilanjutkan oleh Tim JPU selama 20 hari, terhitung mulai 31 Agustus 2021 sampai 19 September 2021 di Rumah Tahanan KPK Kavling C1. "Selama proses penyidikan telah dilakukan pemeriksaan 150 saksi di antaranya para tim pemeriksa pada Ditjen Pajak dan pihak swasta terkait lainnya," tambah Ali. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan enam tersangka. Sebagai penerima ada dua orang tersangka, yaitu Angin Prayitno dan mantan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani (DR). Sedangkan sebagai tersangka pemberi adalah wajib pajak Veronika Lindawati (VL) serta tiga konsultan pajak masing-masing Ryan Ahmad Ronas (RAR), Aulia Imran Maghribi (AIM), dan Agus Susetyo (AS). KPK menduga Angin dan Dadan menyetujui, memerintahkan, dan mengakomodir jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan dari wajib pajak atau pihak yang mewakili wajib pajak. Keduanya diduga menerima suap puluhan miliar rupiah terkait pemeriksaan pajak terhadap tiga wajib pajak, yaitu PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016, PT Bank PAN Indonesia Tbk untuk tahun pajak 2016, dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017. Ada pun rinciannya, yakni pada Januari-Februari 2018 sebesar Rp15 miliar diserahkan oleh Ryan dan Aulia sebagai perwakilan PT Gunung Madu Plantations. Selanjutnya pada pertengahan 2018 sebesar 500 ribu dolar Singapura yang diserahkan oleh Veronika sebagai perwakilan PT Bank PAN Indonesia Tbk dari total komitmen sebesar Rp25 miliar. Kemudian dalam kurun waktu Juli-September 2019 sebesar total 3 juta dolar Singapura diserahkan oleh Agus sebagai perwakilan PT Jhonlin Baratama. Atas perbuatannya, Angin dan Dadan sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan empat tersangka lainnya sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (sws)
Polresta Banyumas Pertahankan Penyekatan di Sejumlah Ruas Jalan
Purwokerto, FNN - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas, Jawa Tengah, mempertahankan penyekatan di sejumlah ruas jalan untuk mengurangi mobilitas warga meskipun kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di daerah ini telah turun menjadi level 3. "Penyekatan masih tetap dilakukan setiap hari. Kalau di perbatasan Kabupaten Banyumas ada di dua titik, yakni Ajibarang dan Tambak," kata Kepala Polresta Banyumas Komisaris Besar M Firman L Hakim melalui Kepala Satuan Lalu Lintas Komisaris Ari Prayitno di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu. Khusus hari Jumat hingga Minggu, kata dia, penyekatan di perbatasan Kabupaten Banyumas ditambah dua titik, yakni Sokaraja dan Wangon. Sementara untuk penyekatan di Ring I dalam kota Purwokerto seperti di Simpang Palma, lanjut dia, dilakukan setiap hari mulai pukul 21.00 WIB hingga 06.00 WIB. "Penyekatan tersebut dilakukan untuk membatasi mobilitas warga dalam rangka penanganan COVID-19," katanya. Ia mengatakan mekanisme tindakan di setiap titik penyekatan tersebut secara umum sama seperti saat PPKM level 4. Selain itu, kata dia, pihaknya melakukan edukasi dan memberikan imbauan kepada semua pengendara kendaraan bermotor yang melintas agar mereka mengunduh aplikasi PeduliLindungi maupun Banyumas Tangguh 19. "Sosialisasi juga dilakukan unit-unit lain di dalam kota Purwokerto setiap hari, baik melalui operasi yustisi maupun kegiatan lain," katanya. (mth)
Awas, Ketua MPR Bambang Soesatyo Kunci Tiga Periode
By Asyari Usman SALAH seorang figur politik yang berpotensi menghancurkan reformasi Indonesia adalah Bambang Soesatyo (Bamsoet). Dia menjabat sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Bamsoet bisa merusak bangsa ini karena dia ada pada posisi untuk menjadi fasilitator keinginan Jokowi untuk duduk sebagai presiden tiga periode. Atau setidaknya diperpanjang sampai 2027 lewat Tap MPR. Akhir-akhir ini wacana (gagasan) untuk mengubah (mengamandemen) UUD 1945 semakin gencar dibicarakan. Memang tujuan tunggal amandemen adalah untuk menghidupkan kembali pedoman pembangunan nasional dalam bentuk Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang dulu disebut GBHN. Tetapi, sidang MPR dengan agenda tunggal penyusunan PPHN itu sangat mungkin dibajak untuk membicarakan masa jabatan presiden. Ini yang sangat berbahaya. Memang Bamsoet menegaskan selama ini MPR tidak pernah membahas masa jabatan presiden. Dan dia juga mengatakan Jokowi tidak ingin amandemen melebar ke pembahasan masa jabatan presiden tiga periode. Yang menjadi masalah ialah, di Indonesia ini 95% politikus tidak bisa dipercaya. Lidah mereka bisa ditumbuhi tulang khusus untuk menipu rakyat. Yaitu, tulang tiga periode. Hari ini Bamsoet mati-matian menjamin tidak akan terjadi tiga periode jabatan presiden. Namun, ketika nanti sidang berjalan, dia bisa dengan enteng berkilah bahwa sebagian besar anggota MPR menghendaki pembahasan tiga periode. Dan Bamsoet pun ketuk palu tiga periode atas kehendak rakyat yang diwakili sekian ratus anggota MPR. Perlu diingat bahwa gerakan tiga periode itu punya kronologi yang sangat rapi. Pertama, lembaga “surpay” abal-abal menurunkan hasil penelitian bahwa rakyat senang dengan kinerja Jokowi. Lebih 66% responden puas (Maret 2021). Kemudian, dimunculkan Komunitas Jokpro 2024 (Juni 2022) yang mendukung Jokowi tiga periode bersama Prabowo. M Qodari, penggagas Jokpro, mengatakan dia mendukung Jokowi tiga periode. Jokowi sendiri membiarkan Jokpro melakukan kegiatan. Setelah itu, Bamsoet menjumpai Jokowi di Istana Bogor (13/8/2021). Mereka membicarakan proses amandemen untuk menampung PPHN. Di situlah, kata Bamsoet, Jokowi menegaskan dia tidak mau amandemen tunggal melebar ke periodisasi jabatan presiden. Setelah itu, Jokowi mengumpulkan para ketum dan sekjen parpol koalisi pemerintah, termasuk ketua umum PAN, Zulkifli Hasan, sebagai anggota baru. Para pengamat menafsirkan pertemuan ini sebagai konsolidasi amandemen tiga periode. Dengan bergabungnya PAN, koalisi hanya kekurangan 3 anggota MPR untuk meloloskan tiga periode. Tentu mencari 3 kursi itu akan sangat mudah. Jangankan 3, mencari 300 pun tidak masalah bagi konsorsium bandar tiga periode. Tapi, sekali lagi, kunci amandemen tiga periode itu ada di tangan Bamsoet. Dia sudah sangat berpengalaman. Dia ada pada posisi untuk membuka pintu amandemen tiga periode. Dan dia juga bisa menutup rapat pintu itu, kalau dia tidak sedang “silau mata”. Jadi, hati-hatilah dengan Bamsoet. Beliau termasuk politikus yang tidak bisa dipercaya. (Penulis wartawan senior)
POPULER
