ALL CATEGORY
Imigrasi Sabang Luncurkan Aplikasi Permudah Bikin Paspor Saat Pandemi
Banda Aceh, FNN - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang meluncurkan layanan inovasi baru berupa aplikasi e-Perdim Online, dalam upaya mempermudah para pemohon untuk pembuatan paspor selama pandemi COVID-19. Kepala Kantor Imigrasi Hanton Hazali, Rabu, mengatakan inovasi dalam sektor pelayanan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, apalagi di tengah wabah virus yang belum ada tanda berakhir ini. “Aplikasi e-Perdim II Online ini merupakan aplikasi yang dikembangkan dalam rangka memudahkan pemohon paspor dalam melakukan pengisian Perdim atau formulir,” kata Hanton di Kota Sabang. Pengisian data tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Ia menjelaskan bahwa pembuatan aplikasi tersebut dilatarbelakangi karena banyaknya kolom yang perlu diisikan oleh para pemohon saat berada di Kantor Imigrasi Sabang ketika melakukan pembuatan paspor. Memang, kata dia, kolom-kolom pilihan jenis permohonan yang terdapat pada formulir pembuatan paspor tersebut dapat membingungkan pemohon dalam pengisian, sehingga menghabiskan banyak waktu saat pengisian. “Karena tidak familiarnya pemohon dalam pengisian formulir Perdim ini maka menjadi penyebab utama dalam keterlambatan pengisian formulir,” katanya. Ia menyebutkan inovasi tersebut juga untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan orang di Kantor Imigrasi Sabang pada saat proses pengisian formulir di tengah pandemi COVID-19. Melalui aplikasi tersebut, kata dia, masyarakat dapat lebih dulu melakukan pengisian Perdim, kemudian baru mendatangi Kantor Imigrasi Sabang untuk mengikuti tahap selanjutnya yakni verifikasi berkas. “Jadi perubahan mekanisme pengisian Perdim Online ini agar diperlukan agar dapat memangkas waktu, proses, dan penumpukan pemohon di Kantor Imigrasi Sabang menggunakan aplikasi ini secara online,” katanya. (sws)
Guru Besar: Putusan Dosen Unsyiah Tak Berpihak Kebebasan Akademik
Jakarta, FNN - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Prof Susi Dwi Harijanti mengatakan putusan bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) dan lembaga peradilan terhadap dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Saiful Mahdi tidak mencerminkan keberpihakan pada kebebasan akademik. "Bahwa badan peradilan kita terutama hakim-hakim memperlihatkan ketidakberpihakan kepada kebebasan akademik," kata dia, dalam eksaminasi putusan kebebasan ekspresi dan kebebasan akademik secara virtual, di Jakarta, Rabu. Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh memvonis Saiful Mahdi tiga bulan penjara dan denda subsider Rp10 juta, subsider satu bulan penjara. Tidak terima atas putusan PN Banda Aceh, dosen Unsyiah tersebut mengajukan banding dan kasasi namun berakhir kandas. Kasus bermula saat Saiful Mahdi menyampaikan kritik di salah satu grup WhatsApp terkait penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di kampus tempat ia mengajar. Namun, kritikan yang disampaikan oleh dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tersebut dituding telah melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain berpandangan MA dan lembaga peradilan tidak mencerminkan keberpihakan pada kebebasan akademik, Susi melihat fungsi-fungsi pendidikan juga gagal dilihat oleh lembaga peradilan di Tanah Air. "Karena tidak melihat lembaga pendidikan mempunyai fungsi utama mengembangkan keilmuan yang berpegang teguh pada kebebasan akademik," ujar dia. Jika kebebasan akademik menjadi salah satu hal yang penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan harus ditopang dalam sistem yang menyeluruh, maka hal itu mencerminkan kegagalan badan peradilan. Secara umum, dari kasus yang menimpa dosen Unsyiah tersebut, Susi mengatakan runtuhnya dunia pendidikan tinggi hukum disebabkan oleh dua hal. Pertama, faktor internal. Dalam kasus ini apakah universitas telah melakukan dialog yang egaliter dengan Saiful Mahdi. Selain itu, universitas memperlihatkan pimpinannya tidak memiliki karakter pemimpin akademik melainkan lebih kepada pemimpin birokrat administratif. Kedua, yang bisa menyebabkan runtuhnya pendidikan hukum ialah faktor eksternal. Hal ini lebih kepada ikut campurnya cabang-cabang kekuasaan dalam sebuah negara. Dalam kasus yang menjerat dosen Unsyiah tersebut merujuk ke penggunaan pasal-pasal karet yang dikenakan kepada orang-orang yang dianggap "membahayakan" kepentingan kelompok tertentu.(sws)
Kemendagri Apresiasi Realisasi APBD 2021 di Sejumlah Pemda
Jakarta, FNN - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi pencapaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sejumlah pemerintah daerah (pemda) di Tahun Anggaran 2021. Dalam keterangan yang diterima, Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori mengatakan Mendagri Tito Karnavian juga telah menyampaikan apresiasi tersebut kepada berbagai pemda. "Berdasarkan hasil monev (monitor dan evaluasi) yang dilakukan Ditjen Keuda (Keuangan Daerah), Pak Mendagri telah memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah untuk pencapaian realisasi APBD Tahun 2021," kata Hudori di Jakarta, Rabu. Dia mengatakan rata-rata pemerintah provinsi mencapai realisasi APBD Tahun 2021 sebesar 40,13 persen sesuai data per 6 Agustus 2021. Percepatan realisasi APBD berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Hudori memperingatkan seluruh pemda untuk bersinergi dalam mempercepat realisasi APBD secara tepat dan cepat. "Ini yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden, karena pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional itu membutuhkan sinergi untuk mempercepat realisasi APBN dan APBD," tuturnya. Pemerintah provinsi dengan realisasi APBD di atas rata-rata nasional ialah Gorontalo (52,57 persen), Lampung (50,27 persen), Nusa Tenggara Barat (49,32 persen), Sumatera Utara (49,30 persen) dan Kalimantan Selatan (48,91 persen). Sementara itu pemerintah kabupaten dengan realisasi terbaik ialah Kabupaten Grobogan (54,79 persen), Kabupaten Kulon Progo (54,64 persen), Kabupaten Cianjur (54,42 persen), Kabupaten Pati (51,61 persen) serta Kabupaten Kaur (50,64 persen). Di tingkat pemerintah kota, daerah dengan realisasi terbaik ialah Kota Denpasar (47,31 persen), Kota Palu (46,38 persen), Kota Banjar Baru (45,82 persen), Kota Metro (45,56 persen) dan Kota Ternate (45,49 persen). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal kedua mencapai 7,07 persen year on year, yang merupakan titik balik setelah kuartal sebelumnya dimana terjadi kontraksi pada posisi -0,74 persen. (sws)
Realisasi Anggaran Ditjen Perkeretaapian Capai 49,17 Persen
Jakarta, FNN - Realisasi penyerapan anggaran Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan hingga Agustus tahun 2021 mencapai 49,17 persen atau setara Rp 3,94 triliun dari total pagu sebesar Rp 8 triliun. "Capaian ini melebihi capaian realisasi tahun 2020 pada bulan yang sama yaitu sebesar 37,8 persen," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Zulfikri dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu. Zulfikri menjelaskan pagu anggaran Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp8 triliun dibagi menjadi tiga komponen yakni belanja pegawai sebesar Rp 106 miliar, belanja barang Rp 1,19 triliun, dan belanja modal Rp 6,73 triliun. Sumber dana diperoleh dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 3,35 triliun, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 4,56 triliun, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp 16,24 miliar, dan BLU Rp12,58 miliar. Lanjut Zulfikri, Ditjen Perkeretaapian pada tahun 2021 memfokuskan pada kegiatan pembangunan prasarana kereta api sebanyak 14 kegiatan, pembangunan jalur kereta api dalam 3 segmen, dan fasilitas operasi sebanyak 5 kegiatan yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. "Selain itu pekerjaan utilitas dan penyempurnaan segmen Bandar Tinggi-Kuala Tanjung dan penyediaan subsidi perintis kereta api pada 9 lintas layanan," ujarnya. Zulfikri menegaskan pihaknya akan terus mempercepat pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan waktu pelaksanaan sampai dengan bulan Desember 2021. "Kegiatan yang sudah kontrak dan dalam masa pelaksanaan agar dimonitor secara ketat dan pembayarannya dilakukan secara tertib untuk menghindari penumpukan di akhir tahun," pungkasnya. (mth)
Produksi Ikan di Pelabuhan Sungailiat pada Agustus Lampaui Target
Sungailiat, Bangka, FNN - Produksi ikan hasil tangkapan nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Agustus 2021 mencapai 514 ton lebih atau melampaui target yang ditetapkan sebanyak 499,7 ton. Sub Koordinator Operasional Pelabuhan PPN Sungailiat Purwanti di Sungailiat, Rabu, mengatakan jumlah tangkapan ikan itu dari 462 kapal yang mendaratkan ikan di pelabuhan itu. "Ratusan ton produksi dengan berbagai jenis ikan baik kualitas pasar lokal maupun ekspor tersebut senilai Rp13,4 miliar dari jumlah kapal yang melakukan pembongkaran hasil sebanyak 462 unit," jelasnya. Menurut dia, tercapainya target produksi ikan hasil tangkapan nelayan yang menggunakan kapal penangkapan dengan kapasitas rata-rata di bawah 10 gross ton tersebut karena dipengaruhi oleh banyaknya kapal yang turun melaut melakukan aktivitas penangkapan. "Selain banyaknya kapal yang melaut mencari ikan, kondisi gelombang air laut atau di perairan penangkapan relatif aman sehingga tidak menghambat aktivitas penangkapan," jelas Purwanti. Dikatakan, nelayan menjual ikan hasil tangkapan disesuaikan dengan jenis ikan, kualitas ekspor dijual langsung ke perusahaan eksportir dan ikan yang kualitas lokal dipasarkan langsung ke pasar atau pedagang pengumpul. "Saya ingatkan seluruh nelayan saat melakukan penangkapan ikan di laut agar benar-benar memperhatikan keselamatan kerja, kapal penangkapan hendaknya dilengkapi perlengkapan keselamatan seperti jaket pelampung dan alat lainnya," jelasnya. (mth)
KPK: 7 Kepala Daerah Terlibat Kasus Jual-Beli Jabatan pada 2016-2021
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada tujuh kasus jual beli jabatan dilakukan oleh kepala daerah yang kasusnya ditangani KPK dalam periode 2016-2021. "KPK mencatat kasus jual beli jabatan di lingkungan pemda sejak 2016 hingga 2021 ini telah melibatkan 7 bupati, yaitu Klaten, Nganjuk, Cirebon, Kudus, Jombang, Tanjungbalai, dan terakhir Probolinggo," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Rabu. Ketujuh kepala daerah tersebut adalah Bupati Klaten Sri Hartini, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Bupati Kudus Muhammad Tamzil, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari. "Terus berulangnya kasus korupsi terkait pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah, KPK mengingatkan kepada para kepala daerah agar menjauhi potensi benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahannya," tambah Ipi. Jual beli jabatan, diakui Ipi, menjadi salah satu modus korupsi yang kerap dilakukan kepala daerah. "Dari hasil pemetaan KPK atas titik rawan korupsi di daerah, KPK mengidentifikasi beberapa sektor yang rentan terjadi korupsi, yaitu di antaranya terkait belanja daerah seperti pengadaan barang dan jasa," ungkap Ipi. Kemudian korupsi pada sektor penerimaan daerah mulai dari pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan daerah dari pusat dan korupsi di sektor perizinan mulai dari pemberian rekomendasi hingga penerbitan perizinan. Dalam upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, KPK telah mendorong diimplementasikannya Monitoring Center for Prevention (MCP). "Manajemen ASN merupakan salah satu dari delapan fokus area intervensi perbaikan tata kelola pemda yang terangkum dalam aplikasi tersebut," tambah Ipi. Kedelapan area intervensi tersebut adalah Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa. "Untuk mencegah benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang kepala daerah dalam pengisian jabatan, KPK mendorong diimplementasikannya manajemen ASN berbasis 'merit system'," ungkap Ipi. Dalam aplikasi MCP, terdapat lima indikator keberhasilan yang disyaratkan bagi pemda untuk dipenuhi, yaitu meliputi: ketersediaan regulasi manajemen ASN berupa Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Surat Kepala Kepala Daerah; sistem informasi; kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pengendalian gratifikasi; tata kelola SDM; serta pengendalian dan pengawasan. Keberhasilan daerah dalam mewujudkan manajemen ASN yang mengedepankan nilai-nilai profesionalisme dan integritas, menurut Ipi, sangat tergantung pada komitmen kepala daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola SDM yang akuntabel dan bebas kepentingan. "Termasuk tidak menjadikan proses pengisian jabatan di instansinya sebagai lahan untuk korupsi," kata Ipi. (mth)
Serangan Hama Tikus di Tapanuli Selatan Meluas
Sipirok, FNN - Serangan hama tikus di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, semakin meluas yang saat ini diperkirakan kerusakan sudah mencapai lebih dari 40 hektare lahan sawah. "Padi sawah seluas itu mulai rusak ringan hingga berat karena seangan hama tikus," kata Petugas Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)-Petugas Hama Penyakit (PHP) Kecamatan Angkola Muaratais - Batang Angkola, Ali Husni di Sipirok, Rabu. Ia merinci lahan sawah padi rusak berat dan ringan sementara di Kecamatan Angkola Muaratais lebih kurang 34,5 hektare dan di Kecamatan Batang Angkola sekitar 8,5 hektare dari sebelumnya yang hanya belasan hektare. "Upaya kita lakukan saat ini kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tikus dengan pengumpanan dan sanitasi seperti di Desa Sipangko, Angkola Muaratais," katanya. Turut terlibat dalam pengendalian OPT tikus tersebut pihak BPP Huta Holbung, POPT-PHP, PPL, KTNA dan anggota kelompok tani dan brigade Tapsel UPT BPTPH 1 medan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Medan. "Disamping itu dalam pekan ini kita juga akan melakukan kegiatan gropyokan dengan berburu hama tikus secara massal," kata Ali Husni. Aksi perburuan (geropyokan) hama tikus dilakukan setelah hasil musyawarah antara POPT-PHP, BPP Huta Holbung, PPL bersama Kelompok Tani dan akan melibatkan warga petani lokasi masing-masing. "Kegiatan geropyokan nantinya diharap dapat meminimalisir serangan hama tikus yang juga merusak mata pencarian masyarakat sebagai petani sawah," katanya. (mth)
BMKG: Sulteng Berpotensi Hujan Lebat 20 Hari ke Depan
Palu, FNN - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Sulawesi Tengah secara merata masih berpotensi diguyur hujan lebat dalam 20 hari ke depan di bulan September 2021 ini. "Iya, provinsi ini masih sangat berpotensi hujan baik intensitas lebat, sedang maupun ringan hingga dasarian kedua di bulan September," kata Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Mutiara Sis Al-Jufri Palu, Nur Alim yang dihubungi di Palu, Rabu. Ia menjelaskan berdasarkan edaran Deputi Klimatologi BMKG Pusat per tanggal 23 Agustus 2021 menjadi pedoman pihaknya memprediksi cuaca 20 hari ke depan untuk diinformasikan ke publik. Selain itu, BMKG juga membagi zona wilayah berstatus awas, waspada dan siaga menghadapi potensi cuaca buruk. Pada wilayah waspada, BMKG berkosentrasi pada Kabupaten Parigi Moutong, Tolitoli, Buol, Banggai, Morowali Utara dan Morowali serta Kabupaten Donggala. Lalu status awas atau kategori potensi hujan lebat yakni wilayah Kabupaten Sigi, Poso dan Tojo Una-Una. "Wilayah masuk kategori waspada yang perlu di waspadai yakni lereng-lereng gunung termasuk pada jalur transportasi darat di kawasan pegunungan seperti jalur Trans Sulawesi Palu-Parigi atau jalur kebun kopi, lalu jalur Trans Sulawesi Pantai Barat di Kabupaten Donggala yang berpotensi terjadi longsor," ujar Alim. Ia memaparkan pada zona berstatus awas, BMKG masih berkonsentrasi di wilayah Kecamatan Kulawi dan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, kemudian wilayah-wilayah rendah pesisir pantai Kabupaten Poso dan Tojo Una-Una sebagai mana pantauan dari citra satelit. "Pada wilayah kategori awas berpotensi banjir bandang dan longsor, oleh karena itu perlu kewaspadaan dini warga di wilayah-wilayah yang kami maksud," papar Alim. Ia menambahkan, Kota Palu saat ini berstatus normal meskipun hujan masih mengguyur dengan intensitas lebat, sedang maupun ringan. Meski begitu, BMKG juga mengimbau warga di perkotaan senantiasa tetap waspada terhadap genangan air serta tetap memperhatikan kebersihan lingkungan terutama pada saluran air. "Artinya, kita jangan mengabaikan hal-hal kecil. Justru hal kecil bisa memicu genangan air meskipun tidak membahayakan kondisi keselamatan jiwa, tetapi bisa mengganggu aktivitas warga," demikian Alim. (mth)
ADB Tunjuk Direktur Baru untuk Indonesia
Jakarta, FNN - Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia menunjuk Jiro Tominaga sebagai Direktur ADB yang baru untuk Indonesia menggantikan Winfried Wicklein yang kini menjabat sebagai Deputi Direktur Jenderal ADB untuk Asia Tenggara. “Saya siap meningkatkan kemitraan kita dan bekerja sama dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung agenda pembangunan Indonesia,” kata Jiro di Jakarta, Rabu. Jiro Tominaga akan memimpin operasi ADB di Indonesia, mengelola hubungan ADB dengan pemerintah dan mitra pembangunan, serta mengawasi implementasi strategi kemitraan ADB untuk Indonesia periode 2020 sampai 2024. Strategi ini bertujuan untuk membantu Indonesia bangkit lebih kuat dari pandemi COVID-19 dengan mendukung pembangunan manusia, daya saing ekonomi, manajemen risiko bencana, dan keberlanjutan lingkungan. Jiro Tominaga sendiri merupakan warga negara Jepang yang bergabung dengan ADB pada 2015 dengan jabatan Spesialis Perencanaan dan Kebijakan Utama atau Principal Planning and Policy Specialist. Jiro yang meraih sarjana ekonomi dari Universitas Keio dan magister ekonomi dari London School of Economics ini juga sempat menjabat sebagai Direktur bidang Strategi, Kebijakan, dan Proses Bisnis ADB. Jiro memulai karier 30 tahunnya di Dana Jepang untuk Kerja Sama Ekonomi Luar Negeri yang kini bernama Bank Jepang untuk Kerja Sama Internasional atau Japan Bank for International Cooperation. Jiro juga pernah bekerja di Kementerian Keuangan Jepang dan Bank Dunia dengan fokus pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyampaian layanan publik dan evaluasi independen. (mth)
Pakistan Resah Atas Ancaman Keamanan dari Afghanistan
Islamabad, FNN - Kekhawatiran berkembang di antara para pejabat Pakistan tentang ancaman keamanan dari negara tetangga, Afghanistan, saat Taliban mencoba membentuk pemerintahan dan menstabilkan negara itu setelah kepergian pasukan Amerika Serikat dan negara-negara asing lainnya. Islamabad sangat khawatir tentang kemungkinan para milisi kelompok terpisah, Taliban Pakistan, menyeberang dari Afghanistan dan meluncurkan serangan mematikan di wilayahnya. Sudah ribuan orang Pakistan tewas dalam dua dekade terakhir akibat kekerasan yang dilancarkan kelompok garis keras. Dalam beberapa hari terakhir, sebuah serangan bom bunuh diri di luar bandara Kabul --yang diklaim dilakukan oleh cabang ISIS di Afghanistan-- di luar bandara Kabul menewaskan lebih dari 100 orang, termasuk 13 tentara Amerika Serikat. Mngutip Antara, kejadian itu menyoroti kecenderungan bahwa Afghanistan sedang menghadapi ancaman keamanan. Sebuah serangan roket terjadi di bandara Kabul, dan pada Minggu (29/8), tembakan oleh para anggota militan Taliban dari seberang perbatasan di Afghanistan menewaskan dua tentara Pakistan. "(Kondisi pada) dua hingga tiga bulan ke depan sangat penting," kata seorang pejabat tinggi Pakistan. Pejabat itu menambahkan bahwa Islamabad mengkhawatirkan peningkatan serangan militan di sepanjang perbatasan Afghanistan-Pakistan ketika Taliban mencoba mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh runtuhnya pemerintahan dan pasukan Afghanistan yang didukung negara-negara Barat. "Kita (masyarakat internasional) harus membantu Taliban dalam mengatur kembali tentaranya agar dapat mengendalikan wilayahnya," kata pejabat itu. Ia merujuk merujuk pada ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok militan saingan yang bangkit kembali, termasuk ISIS. Para pejabat AS telah berulang kali menuduh Pakistan mendukung Taliban Afghanistan, yang mengangkat senjata dalam perang saudara pada pertengahan 1990-an sebelum merebut kekuasaan pada 1996. Islamabad, salah satu dari sedikit ibu kota yang mengakui pemerintah Taliban yang digulingkan pada 2001, membantah tuduhan itu. Pemerintah Pakistan telah mengatakan bahwa pengaruhnya terhadap gerakan itu telah berkurang, terutama sejak kepercayaan Taliban tumbuh setelah Washington mengumumkan tanggal penarikan penuh pasukan AS dan pasukan negara-negara lainnya. Pejabat Pakistan itu, yang mengetahui langsung keputusan yang diambil negara menyangkut keamanan, mengatakan Pakistan berencana mengirim pejabat keamanan dan intelijennya ke Kabul untuk membantu Taliban mengatur ulang militer Afghanistan. Bahkan, pejabat keamanan Pakistan yang akan dikirim mungkin adalah kepala Intelijen Antar-Layanan (ISI), badan sangat berpengaruh yang dimiliki Pakistan. Seorang juru bicara Taliban Afghanistan belum menanggapi permintaan Reuters untuk mengomentari tentang hubungan keamanan Afghanistan dengan Pakistan. Pakistan Harapkan Kerja Sama Taliban Meskipun pengakuan pemerintahan baru Taliban belum dibahas, pejabat Pakistan itu mengatakan dunia tidak boleh meninggalkan Afghanistan. "Apakah kita mengakui pemerintah Taliban atau tidak, memastikan stabilitas di Afghanistan sangat penting," ujarnya. Pejabat itu memperingatkan bahwa kelompok ISIS Khorasan (ISIS-K), sebuah cabang ISIS yang berafiliasi bebas dengan ISIS di Suriah dan Irak, secara aktif berupaya untuk meluncurkan serangan dan merekrut para pejuang baru. Amerika Serikat baru-baru ini meluncurkan dua serangan pesawat tak berawak yang menargetkan berbagai fasilitas kelompok militan ISIS-K, termasuk satu di Kabul dan satu di dekat perbatasan timur dengan Pakistan. Serangan itu dilakukan menyusul janji Presiden Joe Biden bahwa Amerika Serikat akan memburu orang-orang militan yang menjadi dalang di balik serangan bom bunuh diri baru-baru ini. Taliban mengkritik tindakan itu sebagai "serangan yang jelas dilakukan di wilayah Afghanistan". Pakistan, yang angkatan bersenjatanya juga memiliki pesawat tak berawak serta pesawat konvensional, akan menghindari intervensi langsung di Afghanistan jika memungkinkan, kata pejabat itu. Taliban Afghanistan telah meyakinkan negara tetangga bahwa mereka tidak akan membiarkan wilayahnya digunakan oleh siapa pun yang merencanakan serangan ke Pakistan atau negara lain. Namun, pejabat itu menambahkan bahwa Islamabad mengharapkan Taliban Afghanistan menyerahkan para milisi yang merencanakan serangan terhadap Pakistan, atau setidaknya memaksa mereka pergi dari perbatasan Afghanistan-Pakistan. Di daerah perbatasan itu, pasukan Pakistan dalam beberapa pekan terakhir selalu berada dalam keadaan siaga tinggi. (mth)
POPULER
