ALL CATEGORY
Menggugat Klaim Manfaat PLTS Atap oleh Kementerian ESDM
Oleh Marwan Batubara RENCANA pemerintah untuk meningkatkan penggunaan PLTS Atap melalui revisi Permen ESDM No.49/2018 yang akan menetapkan tarif ekspor listrik dari 65% menjadi 100% harus ditolak karena akan merugikan pelanggan listrik, meningkatkan subsidi APBN dan menambah beban BUMN/PLN. Penolakan ini semakin valid setelah menganalisis siaran pers Kementerian ESDM (KESDM) No. 303.Pers/04/SJI/2021 pada 2 September 2021, yang isinya patut dipertanyakan. KESDM telah mengajukan draft revisi Permen pada Presiden tanpa melibatkan seluruh stakeholders terkait, sehingga melanggar UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Guna mempercepat revisi, KESDM menerbitkan rilis berjudul Indonesia Kaya Energi Surya, Pemanfaatan Listrik Tenaga Surya oleh Masyarakat Tidak Boleh Ditunda pada 2 September 2021. Dalam rilis antara lain disebutkan tentang tuntutan green product, green economy, pengenaan carbon border tax dan transformasi menuju EBT yang semakin murah. Disebutkan pula tarif ekspor 100% tidak akan merugikan keuangan PLN, bahkan akan menghemat biaya bahan bakar gas PLN sebesar Rp 4,12 triliun per tahun, subsidi APBN turun Rp 0,23 triliun, dan dampak pasokan PLTS Atap terhadap over supply PLN disebut hanya 0,1%. Tulisan ini akan membahas rilis KESDM tersebut dalam 2 aspek utama, yaitu aspek terkait kebijakan energi dan aspek terkait ekonomi/keuangan, sebagaimana diuraikan berikut. Aspek Kebijakan Energi IRESS tidak memungkiri transformasi menuju green economy dan EBT perlu digalakkan. Namun hal tersebut tidak harus dilakukan tanpa memperhitungkan kondisi energi dan kelistrikan nasional yang saat ini sudah sangat berlebihan. Kelebihan pasokan (reserve margin) listrik sistem Jawa-Bali sudah 60% dan sistem Sumatera 50%. Karena itu, pemaksaan kehendak merubah tarif ekspor 100% di tengah reserve margin sangat tinggi dan pandemi Covid-19 ini perlu dipertanyakan motifnya. Hal ini telah diungkap dalam surat tertutup dan terbuka IRESS kepada Presiden dan ditembuskan kepada KPK. IRESS paham bahwa biaya pembangunan listrik EBT semakin murah dan kapasitas pembangkitnya di banyak negara semakin meningkat. Rilis KESDM menyebutkan kapasitas PLTS di Vietnam telah mencapai 16.504 MW, Malaysia sebesar 1.493 MW dan India sebesar 38.983 MW. Sementara di Indonesia, menurut rilis tersebut kapasitas 3600 MW "ditargetkan" baru akan dicapai pada 2025. Sehingga guna meningkatkan kapasitas PLTS perlu revisi kebijakan. Padahal peningkatan kapasitas PLTS di Vietnam, Malaysia dan India dicapai sebagai hasil kebijakan dan perencanaan yang telah disusun dan konsisten dijalankan dalam 5-6 tahun terkahir. Dalam kurun waktu yang sama Indonesia pun telah menetapkan PP No.79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), di mana bauran EBT adalah 23%. Namun praktiknya, dalam proyek 35.000 MW (mulai 2015) Indonesia justru membangun pembangkit listrik yang didominasi (95%) PLTU memakai bahan bakar batubara. Artinya, sejak semula pemerintah memang tidak konsisten menjalankan KEN, namun sekarang coba memaksakan kehendak melalui kebijakan PLTS Atap dan Perpres EBT. Karena itu kampanye green economy, transformasi ke EBT dan target PLTS sebesar 3600 MW, sambil membandingkan dengan Vietnam, Malaysia dan India, menjadi tidak relevan dan bernuansa omong kosong. Kalau sadar akan green economy dan KEN pun sudah terbit (2014), mengapa masih membangun pembangkit listrik dominan PLTU? Ternyata proyek 35.000 MW bukan saja memanfaatkan energi fosil tidak ramah lingkungan, tetapi juga menerapkan skema take or pay (TOP) yang memberatkan APBN, keuangan PLN dan tarif listrik bagi konsumen. Secara gamblang IRESS ingin menyatakan saat ini tarif listrik sudah tinggi akibat skema TOP, pasokan listrik berlebih berlebih akibat salah perencanaan dan diperparah pandemi, bauran energi tidak ramah lingkungan akibat pembangunan PLTU yang sarat kepentingan oligarki dan abai KEN 2014. Ironi dan nestapa ini ternyata oleh KESDM ingin diperparah dengan kebijakan revisi PLTS Atap dengan tarif ekspor 100% yang tidak adil, merugikan konsumen non PLTS Atap, memberatkan subsidi APBN, merugikan BUMN dan patut diduga sarat kepentingan bisnis. Rakyat tentu sangat pantas menolak revisi tersebut. Aspek Ekonomi/Keuangan Berikut akan diuraikan perbandingan terkait tarif, untung-rugi, serta dampak keuangan terhadap PLN, APBN dan konsumen jika tarif 100% ekspor PLTS Atap diterapkan, baik menurut KESDM maupun menurut pakar-pakar energi yang diperoleh IRESS. Perbandingan ini perlu dilakukan untuk menguji akurasi dan kredibilitas informasi yang dirilis oleh KESDM. Menurut KESDM dalam rilis 2 September 2021, dampak (dan manfaat) pengembangan PLTS Atap dengan tarif ekspor naik jadi 100% dan pasokan 3,6 GW pada 2024/2025 adalah: 1) Potensi penjualan PLN hanya turun 0,1%; 2) Keuangan PLN tidak dirugikan, tetapi yang terjadi hanya kehilangan potensi penerimaan; 3) Biaya bahan bakar (gas) turun Rp 4,12 triliun per tahun; 4) BPP listrik hanya naik sebesar Rp 1,14/kWh; 5) Tidak ada (memperhitungkan) biaya sarana PLN untuk mengatasi intermitten; 6) BPP listrik tanpa sarana mengatasi intermitten hanya naik Rp 1,14/kWh; 7) Subsidi listrik hanya naik Rp 0,079 triliun dan kompensasi naik Rp 0,24 triliun; 8) Tidak ada kenaikan beban pelanggan jika subsidi dan kompensasi dibayar pemerintah. Di sisi lain, menurut kajian pakar-pakar energi yang diperoleh IRESS, dampak perubahan tarif tersebut untuk setiap penambahan pasokan PLTS Atap sebesar 1 GW adalah: 1) Pendapatan PLN turun sekitar Rp 2,15 triliun (turun jadi Rp 7,74,- jika pasokan 3,6 GW); 2) Terjadi kerugian keuangan, karena melekatnya beban biaya _fixed cost_ dan turunnya efisensi; 3) Biaya bahan bakar turun Rp 0,64 triliun per tahun (Rp 1,92 triliun/3 tahun); 4) BPP tanpa sarana mengatasi intermitten naik Rp 3,93 per kWh; 5) Tambahan biaya PLN mengatasi intermitten sekitar Rp 248 miliar, atau Rp 1,18 per kWh; 6) Total kenaikan BPP listrik menjadi (Rp 3,93 per kWh + Rp 1,18) = Rp 5,10 per kWh; 7) Subsisi listrik naik Rp 269,4 miliar/tahun dan kompensasi Rp 808,3 miliar/tahun (total menjadi Rp 1,08 triliun) ; 8) Beban pelanggan naik Rp1,08 triliun/tahun jika _tariff adjustment_ diberlakukan. Perbandingan perhitungan pada 8 aspek yang dilakukan oleh KESDM dan pakar-pakar energi di atas menunjukkan beberapa perbedaan yang mencolok, sehingga perlu diklarifikasi. Bagi pakar-pakar, klarifikasi penting karena menyangkut nama baik perguruan tinggi. Bagi Kementrian ESDM, klarifikasi mendesak karena menyangkut kredibilitas, penegakan prinsip good governances, keadilan dan kepentingan strategis negara. Karena mendesaknya klarifikasi, IRESS perlu mengungkap temuan fakta-fakta hasil perhitungan sebagai berikut: a. KESDM tampaknya menggiring opini publik bahwa PLN tidak dirugikan. Padahal kerugian tersebut cukup signifikan, yakni Rp 2,15 triliun setiap 1 GW pasokan PLTS Atap dan menjadi Rp 7,74 triliun jika pasokan naik menjadi 3,6 GW. Kerugian timbul terutama adanya beban fixed cost, terjadinya inefisiensi sarana dan adanya tambahan perangkat untuk mengatasi intermitten. Semua biaya ini tampaknya tidak diperhitungkan atau “luput” (sengaja?) dalam perhitungan KESDM; b. KESDM menyebut penghematan bahan bakar cukup besar Rp 7,74 triliun. Sedang hitungan pakar hanya Rp 1,92 triliun. Perbedaan ini terjadi karena bahan yang digunakan adalah gas (KESDM) dibanding batubara (pakar). Untuk menghindari ungkapan hiperbolis guna promosi ide, maka hal ini perlu direview oleh KESDM sesuai fakta lapangan dan kebutuhan efisiensi. Selain itu, karena kontrak jual-beli bersifat jangka panjang, PLN tidak dapat mengurangi konsumsi gas secara mendadak. Di sisi lain, memang mayoritas PLTU di Jawa-Bali, termasuk proyek 35.000 MW menggunakan bahan bakar batubara, bukan gas. c. Menurut KESDM BPP naik Rp 1,14/kWH; menurut pakar naik Rp 5,10/kWh. Perbedaan terjadi sebab KESDM “luput” menghitung biaya-biaya yang disebut pada butir a di atas. Adanya kenaikan BPP otomatis akan ditanggung konsumen dalam bentuk kenaikan tarif listrik jika tidak disubsidi APBN, atau ditanggung negara/APBN jika tarif listrik tidak naik. d. KESDM menyatakan biaya subsidi dan kompensasi naik Rp 0,319 triliun; menurut pakar naik Rp 1,08 triliun/tahun. Hal ini menjadi tambahan beban biaya bagi pelanggan non PLTS Atap yang merupakan dasar mengapa IRESS yakin bahwa kebijakan ekspor 100% disebut tidak adil. Uraian di atas menunjukkan perhitungan yang dilakukan pakar energi lebih relevan dan sesuai kondisi lapangan, sehingga lebih kredibel. Sedangkan hitungan KESDM cenderung ingin menonjolkan penghematan PLN dan pelanggan, serta mengecilkan nilai kenaikan BPP dan subsidi. Namun ungkapan dan promosi ini tidak didasarkan pada hitungan relevan dan fakta lapangan. Salah satu contoh, bukankah pasokan listrik PLTS Atap intermitten dan _capacity factor_ (CF) hanya 17%, sehingga membutuhkan kestabilan pasokan, tetapi KESDM sengaja tidak menghitung kebutuhan biaya _backup_ dan _storage?_ Oleh sebab itu, IRESS menganggap hitungan dan promosi KESDM untuk tarif ekspor PLTS Atap 100% dalam rilis 2 September 2021 menjadi tidak kredibel, tendensius dan patut dipertanyakan motifnya. Perbandingan hitungan dan analisis IRESS di atas bisa saja tidak akurat. Namun sebagai lembaga yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, KESDM dan PLN, dengan melibatkan sejumlah pakar dari berbagai perguruan tinggi, mestinya telah melakukan kajian dan analisis bersama. Sehingga, sebelum merekomendasikan suatu kebijakan, terlebih diperoleh hasil terbaik, adil dan bermanfaat bagi ketahanan dan kemandirian energi nasional. Mengapa KESDM tidak menganggap ini penting, dan terkesan ingin terus memaksakan kehendak? Sebagai kesimpulan, karena tidak akurat dan cenderung tendesius, IRESS meminta agar KESDM segera mengklarifikasi berbagai perhitungan terkait BPP, kerugian PLN/pelanggan, penghematan, subsidi, kompensasi, dan lain-lain yang termuat dalam rilis No.303.Pers/04/SJI/2021, pada 2 September 2021. Selain itu, sebagaimana telah dinyatakan pada rilis, surat tertutup dan surat terbuka kepada Presiden (16/8/2021, 31/8/2021 dan 1/9/2021), IRESS kembali menuntut agar ketentuan tarif ekspor PLTS Atap 100% dalam rencana revisi Permen ESDM No.49/2018 dibatalkan. *) Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies, (IRESS)
Narapidana Korban Kebakaran Lapas yang Dirawat Masih Trauma
Tangerang, FNN - Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Yasonna Laoly mengatakan, kondisi narapidana korban kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang yang dirawat masih mengalami trauma. Tiga di antaranya menggunakan ventilator akibat luka bakar yang serius. "Tadi saya sudah lihat kondisi napi yang dirawat. Mereka masih trauma terkait insiden itu. Ada yang luka juga 80 persen, bahkan ada juga sampai 98 persen," kata Menkumham Yasonna usai meninjau perawatan di RSUD kabupaten Tangerang, Kamis, 9 September 2021. Ia mengatakan, ada tiga napi dalam perawatan menggunakam ventilator karena luka bakar yang serius. Kemenkumham pun akan terus memantau perkembangan perawatan para napi. "Kondisinya sangat mengkhawatirkan," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Ia menegaskan, seluruh biaya perawatan, pemulasaraan hingga pemakaman bagi napi yang dirawat maupun meninggal dunia akan ditanggung oleh Kemenkumham. Kamis kemarin, jumlah korban kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang bertambah tiga orang. Dengan demikian, jumlah korban tewas menjadi menjadi 44 orang. Ketiga korban tersebut, Hadiyanto bin Ramli, warga Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Kemudian, Adam Maulana bin Yusuf Hendra, warga Kelurahan Cimerang, Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ketiga, Timothy Jaya bin Siswanto narapidana tindak pidana narkotika. Beralamat di Jalan Sabang Nomor 39, Taman Imam Bonjol, Tangerang, Provinsi Banten. Sebelumnya, Yasonna Laoly menjanjikan uang santunan senilai Rp 30 juta kepada masing-masing keluarga narapidana yang menjadi korban kebakaran lembaga pemasyarakatan yang berlokasi di Jalan Veteran, Kota Tangerang, Banten itu. "Sebagai bagian perwujudan duka, kami akan memberikan santunan senilai Rp 30 juta kepada masing-masing keluarga korban," katanya. (MD).
Kulinara, Masker Motif Kuliner Nusantara dari Didiet Maulana
Jakarta, FNN - Desainer dan Founder IKAT indonesia, Didiet Maulana, bersama perusahaan bumbu masak PT Inti Sasa (Sasa) merancang masker bermotif Kulinara (Kuliner Nusantara), sebagai bentuk apresiasi kepada tenaga kesehatan yang berjuang maksimal selama pandemi. Kulinara bukanlah masker medis, melainkan masker kain yang dipakai di depan masker medis. Didiet Maulana merancang Kulinara sebagai pengingat bahwa makanan memiliki arti kebahagiaan. Kulinara hadir dengan warna, motif dan cerita yang menggambarkan betapa banyak ragam budaya rasa Indonesia dengan satu tema sama, yaitu kehangatan dan kebahagiaan. "Ketika bicara masker, Kulinara bukan masker medis, namun tetap bisa mendukung para nakes dalam keseharian mereka. Saat mereka di jalan atau di luar area ruang kesehatan. Jadi hal ini harus bisa menjadi sesuatu yang dibanggakan, secara desain harus unik dan berbeda dari biasanya," ujar Didiet Maulana dalam siaran pers, dikutip Kamis. "Kolaborasi dengan Sasa ini bisa tercipta karena kami berdua menjalani visi yang sama yakni sama-sama berkreasi untuk rasa," kata Didiet Maulana dalam siaran pers, dikutip Kamis. "Sasa berkreasi menciptakan rasa masakan dan membawa kekuatan citarasa lokal. Demikian pula saya yang memiliki visi untuk menciptakan desain bercorak Indonesia untuk menumbuhkan rasa bangga akan negeri ini," kata Didiet. Diakui Didiet, proses pembuatan masker berlangsung cukup singkat. Diawali proses brainstorming dengan tim Sasa untuk desain Kulinara, kemudian masuk ke proses produksi. "Bagian paling menantang dalam proses Kulinara adalah saat mendesain, kita harus berpikir ke depan. Bagaimana desain yang dibuat itu benar-benar bisa mendukung manusia pemakainya," kata Didiet. Marketing Director PT Sasa Inti, Fenny Kusnaidy, menambahkan, "Kami mempersembahkan Kulinara sebagai bentuk apresiasi kepada para nakes, dokter, perawat, bidan, petugas rumah sakit, serta relawan." "Harapan kami, Kulinara dapat menjadi bagian dalam pelaksanaan prokes di mana salah satunya adalah memakai masker. Kulinara diharapkan bisa menyemangati tenaga medis dan relawan, sehingga mereka terus optimistis bahwa perjuangan mereka akan menyelamatkan banyak orang," kata dia. (mth)
Wamen BUMN Berharap Hutama Karya Rampungkan Tahap 1 Tol Trans Sumatera
Jakarta, FNN - Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo berharap Hutama Karya dapat menyelesaikan paket pembangunan Tahap 1 Jalan Tol Trans Sumatera hingga tahun 2024. "Hutama Karya diharapkan dapat menyelesaikan paket pembangunan Tahap 1 Tol Trans Sumatera hingga tahun 2024," ujar Wamen II BUMN yang akrab disapa Tiko tersebut dalam seminar daring di Jakarta, Kamis. Wamen BUMN itu menambahkan bahwa Untuk mewujudkan target tersebut pemerintah memberikan dukungan kepada Hutama Karya dalam bentuk teknis maupun pendanaan. Di sisi pendanaan, pemerintah telah memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada Hutama Karya di mana PMN tersebut telah cair sebesar Rp6,2 triliun pada tahun ini. Pemerintah juga telah menyelesaikan tambahan PMN 2021 kepada Hutama Karya yang sedang diproses sebesar Rp19 triliun. Pengajuan tambahan dana PMN tersebut untuk mempercepat beberapa ruas utama Tol Trans Sumatera yakni Medan-Binjai, Binjai-Langsa, Pekanbaru-Dumai, dan sejumlah ruas tol lainnya. "Pembangunan Tol Trans Sumatera ini membutuhkan pendanaan dan investasi yang sangat besar, di sinilah peran BUMN dalam hal ini Hutama Karya yang sudah dipercaya pemerintah untuk membangun dan mengembangkan Tol Trans Sumatera," kata Tiko. Tiko menyampaikan bahwa Pulau Sumatera merupakan penyumbang ekonomi nasional yang berkontribusi sebesar 20 persen terhadap produk domestik bruto Indonesia. Dengan kekayaan alam yang berlimpah, Sumatera memiliki beberapa produk unggulan seperti kelapa sawit, karet, kelapa, kopi dan teh. Pulau Sumatera juga memiliki lokasi yang sangat strategis yang dilalui oleh jalur perdagangan laut, menjadikan Pulau Sumatera sebagai pintu gerbang perdagangan internasional Indonesia. Dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, dibutuhkan pembangunan infrastruktur nasional sebagai sebuah katalis, karena itu pembangunan jalan tol Trans Sumatera dicanangkan sebagai salah satu proyek prioritas untuk meningkatkan konektivitas daerah Sumatera. (mth)
Taiwan Akan Bagikan Kupon Stimulus untuk Tingkatkan Belanja Konsumen
Taipei, FNN - Otoritas Taiwan mengatakan pada Kamis bahwa pihaknya berencana untuk mengeluarkan "kupon stimulus" lagi untuk meningkatkan pengeluaran konsumen sebesar T$200 miliar (Rp102 triliun) demi untuk mendukung ekonominya yang terkena virus corona, ketika pulau itu berusaha melawan penyebaran dalam jumlah kecil varian Delta. Sementara wabah yang relatif kecil dapat dikendalikan dengan baik di Taiwan, 10 kasus varian Delta yang lebih menular dilaporkan di dekat ibu kota Taipei minggu ini, mendorong Kota New Taipei yang padat untuk memperketat pembatasan termasuk makan di tempat. Dalam langkah terbarunya untuk memacu ekonomi yang bergantung pada perdagangan, kabinet Taiwan mengumumkan anggaran sebesar T$160 miliar (Rp82 triliun) untuk kupon, bagian dari paket stimulus senilai T$840 miliar (RP432,7 triliun). Warga akan diberikan kupon setara uang tunai senilai T$5.000 (Rp2,5 juta), yang hanya dapat digunakan hingga akhir Juni tahun depan dan dapat digunakan di sebagian besar toko, tetapi ada beberapa pengecualian, termasuk pembelian tembakau. Pemerintah Taiwan tahun lalu menghabiskan hampir T$50 miliar (Rp 25,7triliun) untuk kupon serupa, sebuah langkah yang dikatakan telah mendorong belanja konsumen sebesar T$100 miliar (Rp51,4 triliun). "Kami menciptakan manfaat ekonomi yang sangat besar dengan cara ini tahun lalu. Tahun ini, kami berharap lebih baik dari tahun lalu," kata Perdana Menteri Su Tseng-chang kepada wartawan. "Kupon stimulus akan membawa efek stimulus yang lebih kuat dan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang." Ekonomi Taiwan, bagian penting dari rantai pasokan teknologi global, diperkirakan akan tumbuh 5,88% tahun ini, laju tercepat dalam lebih dari satu dekade, berkat permintaan global yang kuat untuk ekspor teknologi pulau itu selama pandemi. Langkah-langkah pencegahan dini dan efektif telah berhasil melindungi Taiwan dari pandemi terburuk dan banyak pembatasan termasuk membatasi pertemuan pribadi telah dilonggarkan sejak Agustus setelah lonjakan kasus yang jarang terjadi awal tahun ini. (mth)
Jumlah Infrastruktur Pengisian Kendaraan Listrik Capai 240 Unit
Jakarta, FNN - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat jumlah infrastruktur pengisian kendaraan listrik di Indonesia telah mencapai 240 unit pada paruh pertama tahun ini. "Pada semester I 2021, jumlahnya mencapai 240 unit dari target 390 unit terpasang di seluruh Indonesia sampai dengan akhir tahun 2021," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Munir Ahmad dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Kamis. Munir menyampaikan infrastruktur pengisian kendaraan listrik tersebar di Indonesia dengan penempatan di pusat perbelanjaan, kantor PLN, stasiun pengisian bahan bakar umum, gelanggang olahraga, bandara, ruas tol, perkantoran, dealer resmi, hingga pool taksi. Sebanyak 240 unit infrastruktur tersebut terdiri dari 166 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan instalasi privat electric vehicle (EV) charging station, serta 74 Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Pemerintah memberikan dukungan terhadap eksosistem kendaraan listrik dengan menerbitkan regulasi pendukung berupa Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Regulasi tersebut mengatur tanggung jawab badan usaha, proses perizinan, skema listrik, tarif tenaga listrik, insentif, hingga keselamatan berusaha. Pemerintah memberikan insentif tarif curah sebesar Rp714 per kWh untuk Badan Usaha SPKLU dengan tarif penjualan maksimal Rp2.467 per kWh. Selain itu, pemerintah juga telah mengatur keringanan biaya penyambungan maupun jaminan langganan tenaga listrik, serta pembebasan rekening minimum selama dua tahun pertama untuk Badan Usaha SPKLU yang bekerja sama dengan PT PLN (Persero). Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 bahwa penetapan wilayah untuk SPKLU tidak lagi membutuhkan rekomendasi dari pemerintah daerah, melainkan dapat diganti dengan dokumen kepemilikan lahan SPKLU atau perjanjian kerja sama dengan pemilik lahan tersebut. Badan Usaha SPKLU memiliki kewajiban pelaporan dengan menyediakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Tak hanya bagi Badan Usaha SPKLU, pemerintah juga memberikan insentif kepada pemilik kendaraan listrik. Pemilik kendaraan listrik mendapatkan biaya pasang spesial untuk tambah daya hingga 11.000 VA dengan biaya Rp150.000 untuk satu fasa. Sedangkan tambah daya hingga 16.500 VA biayanya Rp450.000 untuk tiga fasa. Pemerintah juga memberikan insentif tarif tenaga listrik home charging, yakni diskon 30 persen selama tujuh jam pada pukul 22.00 malam sampai 05.00 pagi. Diskon ini diberikan kepada pemilik kendaraan listrik dengan home charging yang terkoneksi pada sistem PLN. Per Agustus 2021, jumlah kendaraan bermotor listrik di Indonesia telah mencapai 1.478 untuk roda empat, 188 untuk roda tiga, dan 7.526 unit untuk roda dua. (mth)
Polusi Pangkas 2,5 Tahun Usia Hidup Orang Indonesia
Jakarta, FNN - Rata-rata orang Indonesia diperkirakan bisa kehilangan 2,5 tahun dari usia harapan hidupnya akibat polusi udara saat ini, demikian Kenneth Lee, Direktur Indeks Udara Kualitas Kehidupan (AQLI) dari Universitas Chicago, Amerika Serikat. "Kualitas udara tidak memenuhi ambang aman sesuai pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk konsentrasi partikel halus (PM2.5)," kata Kenneth dalam acara webinar kolaborasi AQLI, Bicara Udara dan Nafas tentang "Air Quality Life Index Indonesian Report Launching 2021" pada Kamis. Indeks polusi yang dikembangkan oleh Michael Greenstone dan rekan-rekannya di Energy Policy Institute di University of Chicago (EPIC) menunjukkan bahwa dampak kesehatan dari polusi partikulat paling besar terjadi di Depok, Bandung, dan Jakarta, di mana konsentrasi polusi partikulat adalah yang tertinggi. Data satelit menunjukkan bahwa polusi udara terutama terkonsentrasi di Jawa, khususnya di wilayah metropolitan Jakarta, dan beberapa bagian Sumatera. Namun, penduduk Kalimantan dan Sulawesi juga semakin menanggung beban polusi udara dalam tahun-tahun belakangan ini. Di DKI Jakarta, rata-rata orang diperkirakan dapat kehilangan 5,5 tahun dari usia harapan hidup jika tingkat polusi seperti tahun 2019 bertahan sepanjang hidup mereka. Di beberapa daerah penurunan usia harapan hidup bahkan lebih besar, mencapai lebih dari enam tahun usia hidup mereka. Selama dua dekade, rata-rata tingkat polusi udara Indonesia mencapai tiga kali lipat dari ambang sesuai pedoman WHO. "Jika, misalnya, Indonesia berhasil mengurangi polusi udara sebanding dengan apa yang dicapai China dalam enam tahun terakhir, rata-rata orang Indonesia diperkirakan dapat hidup 1 tahun lebih lama. Sementara di daerah yang paling tercemar di Indonesia manfaatnya perpanjangan harapan hidup ini dapat mencapai 2,4 tahun," kata Kenneth. Kualitas udara di Bandung, ibu kota Jawa Barat, bahkan lebih buruk daripada di Jakarta. Jika tingkat polusi Bandung tahun 2019 bertahan sepanjang hidup seseorang, rata-rata usia harapan hidup orang tersebut akan berkurang 6,5 tahun. Di Bogor, kota paling tercemar di Indonesia, rata-rata orang diperkirakan akan kehilangan harapan hidup sekitar 7 tahun. Dalam kesempatan yang sama, Piotr Jakubowski, selaku Chief Growth Officer Nafas Indonesia, mengatakan bahwa polusi udara menyebabkan banyak masalah terkait dengan kesehatan, terutama yang berkaitan dengan saluran pernapasan dan paru-paru. Belum lagi, kata dia, saat ini dunia tengah dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang dapat memperburuk kesehatan pernapasan manusia. "Data WHO menunjukkan bahwa 9 dari 10 orang menghirup udara yang mengandung polutan tingkat tinggi. Untuk itu, kita perlu sadar akan bahaya polusi udara, karena udara yang kita hirup mengambil kehidupan bertahun-tahun dari masa depan kita," kata dia. Penyebab Piotr menjelaskan ada sejumlah hal penyebab polusi di Indonesia, utamanya di Jakarta yang bukan hanya disebabkan dari transportasi. Faktor yang dimaksud adalah energi (pembangkit listrik tenaga batu bara & gas), industri (pabrik & manufaktur), pembakaran limbah industri, industri ilegal, pembakaran sampah pinggir jalan dan pembakaran lahan pertanian. Salah satu sumber polusi partikulat di mana regulasi lebih ketat dimungkinkan adalah batubara. Pembakaran batubara mengeluarkan karbon hitam, suatu bentuk partikulat, sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen oksida (NOx) yang kemudian bereaksi dengan zat lain di atmosfer untuk membentuk partikulat. Di Jakarta, salah satu kota terpadat di dunia, menurut catatan AQLI kendaraan bermotor menyumbang 31,5 persen PM2.5 pada 2008-2009 dan 70 persen PM10 — polusi partikulat di mana diameter setiap partikel adalah 10 mikrometer atau lebih kecil. Sejak 2010 terjadi peningkatan tajam jumlah pembangkitan listrik dari pembangkit listrik tenaga batu bara, serta konsumsi bensin dan solar, yang keduanya berkontribusi pada polusi partikulat. "Masalahnya adalah pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia — ada sekitar sepuluh dalam radius 100 km dari Jakarta— saat ini diizinkan untuk melepas 3 hingga 7,5 kali lebih banyak partikulat, NOx, dan SO2 daripada pembangkit listrik tenaga batu bara di Tiongkok, dan 2 hingga 4 kali lebih banyak daripada pembangkit listrik tenaga batu bara India yang dibangun antara 2003 dan 2016," kata Kenneth. Ambang konsentrasi PM, SO2, dan NOx dalam emisi pembangkit listrik tenaga batu bara Indonesia adalah 3 hingga 7,5 kali lebih tinggi daripada ambang yang berlaku China, dan 2 hingga 4 kali lebih tinggi daripada ambang di India untuk pembangkit yang dibangun antara tahun 2003 dan 2016. Meskipun pemerintah telah berusaha untuk memperketat ambang ini sejak 2008, berbagai kritik yang saling berbenturan terhadap revisi yang diusulkan telah menghambat upaya tersebut. Upaya Pemerintah Pemerintah Indonesia telah mulai mengambil beberapa langkah awal untuk mengatasi masalah polusi partikulat. Sejauh ini, sebagian besar upaya terkonsentrasi pada sektor transportasi. Misalnya, pada 2017, pemerintah Indonesia mewajibkan semua kendaraan berbahan bakar bensin mengadopsi standar bahan bakar Euro-4 pada September 2018. Standar yang awalnya diadopsi di Uni Eropa dan sekarang diadopsi secara luas di seluruh dunia dan menjadi standar internasional, Euro-4 menuntut penggunaan bahan bakar yang berkualitas tinggi dan lebih bersih dengan kandungan sulfur tidak melebihi 50 bagian per juta (ppm). "Ini sepuluh kali lebih ketat dari standar bahan bakar Euro-2 yang sebelumnya digunakan di Indonesia," kata Kenneth. Pemerintah Indonesia juga telah meningkatkan upaya memerangi polusi udara dari kebakaran lahan gambut dan hutan. Setelah bencana Kabut Asap Asia Tenggara 2015 menyebabkan kerusakan kesehatan dan ekonomi internasional, Presiden Joko Widodo memberlakukan moratorium pengembangan lahan gambut baru dan mendirikan Badan Restorasi Gambut (BRG). Upaya BRG untuk menggenangi kembali lahan gambut yang terdegradasi disebut sebagai salah satu kemungkinan alasan mengapa Indonesia baru-baru ini mengalami lebih sedikit kebakaran. Pada 2018, AQLI mencatat luas lahan yang mengalami kebakaran hanya 7 persen dari luas lahan yang mengalami kebakaran pada 2015. "Namun karena sebagian lahan yang terbakar pada 2018 diprioritaskan untuk restorasi gambut atau terlindung dari drainase, tidak jelas apakah penurunan kebakaran baru-baru ini disebabkan oleh upaya pemerintah atau kondisi cuaca yang lebih baik," katanya. Tantangan ganda pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan yang dihadapi Indonesia saat ini tidak berbeda dengan yang pernah dihadapi oleh London, Inggris, Los Angeles, California, atau Osaka, Jepang — yang dulu dijuluki “the big smoke”, “the smog capital of the world” dan “smoke capital” — selama periode industrialisasi mereka. Warisan perbaikan lingkungan itu adalah bukti bahwa tantangan polusi di Indonesia dapat dipecahkan. Faktanya, China telah mencetak kemajuan luar biasa dalam meningkatkan kualitas udara dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2014, pemerintah mendeklarasikan “perang melawan polusi” dan melembagakan rencana nasional untuk menghadapinya. Menurut data satelit, polusi partikulat di kota-kota China telah berkurang rata-rata sekitar 30 persen sejak “perang melawan polusi” dicanangkan. India, yang telah mendeklarasikan perang melawan polusinya sendiri pada Januari 2019, akan berada di jalur yang sama jika berhasil memenuhi target pengurangan polusi yang dinyatakan sebesar 20 hingga 30 persen. "Indonesia berpeluang mengalami kemajuan serupa. Jika Indonesia ingin mencapai dan mempertahankan pengurangan polusi 30 persen yang sama seperti yang dialami di China, rata-rata penduduknya akan bertambah usia harapan hidupnya satu tahun. Penduduk di daerah yang paling tercemar di Indonesia akan hidup 2,5 sampai 3 tahun lebih lama," kata Kenneth. (mth)
Klinik Layanan Investasi di Surabaya Permudah Investor Tanamkan Modal
Surabaya, FNN - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya menyiapkan klinik layanan investasi guna memberikan kemudahan bagi menanamkan modalnya di Kota Pahlawan, Jatim. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya M Taswin di Surabaya, Kamis, mengatakan, layanan klinik investasi tersebut salah satunya bertujuan untuk memudahkan para investor mendapatkan informasi mengenai peluang-peluang investasi di Kota Surabaya. "Sehubungan dengan pandemi di Surabaya sudah mulai mereda, maka kami harus segera menggerakkan ekonomi. Dalam hal ini, DPM-PTSP membuat klinik investasi," kata Taswin. Ia menjelaskan, bahwa klinik investasi tak hanya menyediakan layanan konsultasi mengenai penanaman modal asing (PMA) atau penanaman modal dalam negeri (PMDN). Sebab, inovasi terbaru ini juga menyediakan berbagai macam informasi mengenai perizinan sebagaimana yang telah diatur dalam Perwali Nomor 41 Tahun 2021. "Mengenai perizinan, sekarang sudah satu pintu di DPM-PTSP. Ini sesuai Perwali No 41 Tahun 2021, sistemnya lagi berproses. Ada yang jalan, ada yang beberapa masih input di sistem," ujarnya. Taswin menyebut, nantinya masyarakat cukup datang ke klinik investasi jika ingin mendapatkan informasi mengenai beragam jenis investasi maupun perizinan di Surabaya. Ia mengaku, saat ini tengah menyelesaikan penataan ruangan untuk lokasi layanan tersebut. "Nanti cukup satu pintu para pelaku usaha datang ke situ menanyakan apa saja sudah selesai. Nah, klinik ini ruangan sudah ada, tinggal penataan saja, nanti para pelaku investor bisa langsung menanyakan apa saja mengenai rencana investasi mereka di Surabaya," katanya. Pada Perwali Nomor 41 Tahun 2021 telah diatur beberapa jenis perizinan yang nanti tersedia melalui layanan di klinik investasi tersebut, baik itu terkait layanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha maupun Pelayanan non perizinan. Taswin menyebut, pelayanan terpadu di klinik investasi itu juga mencakup semua jenis perizinan yang ada di masing-masing Perangkat Daerah (PD) Pemkot Surabaya. "Semua (perizinan) yang ada di Perwali No 41 Tahun 2021, nanti masuknya melalui DPM-PTSP dan keluarnya juga. Untuk back office-nya adalah PD teknis sesuai dengan permohonan izin yang diajukan," katanya. Oleh karena itu, Taswin menyatakan, bahwa ke depan masyarakat tidak perlu lagi datang ke PD terkait apabila ingin mengurus perizinan atau hanya sekadar konsultasi. Sebab, melalui klinik investasi, pemkot sudah menyediakan semuanya. "Tinggal mereka datang sudah. Kalaupun datang sekarang bisa, cuma (sementara) ruangannya yang dipakai di DPM-PTSP. Nanti kami buat ruangan khusus untuk konsultasi, mudah-mudahan (satu minggu selesai), kami lagi tata. Saat inipun pelaku usaha mau konsultasi bisa. Kami buka mulai hari ini juga bisa," ujarnya. (mth)
Mencari Aktor Intelektual Pembunuhan Munir dan 6 Laskar FPI
SUDAH 17 tahun berlalu. Dua presiden. Puluhan kali desakan dari publik untuk mengungkap. Tetapi, aktor intelektual pembunuhan Munir Said Thalib, mantan koordinator Kontras, belum juga ditemukan. Jangankah ditemukan, dimulai saja pun proses pencariannya, belum. Munir dibunuh pada 7 September 2004 ketika dalam penerbangan dengan Garuda dari Jakarta menuju Amsterdam. Otopsi menemukan racun arsenik dalam jumlah besar di tubuh Munir. Pilot Garuda, Pollycarpus Budihari Priyanto, dijatuhi hukuman penjara 14 tahun karena terbukti membunuh aktivis HAM (Hak Azasi Manusia) itu. Pollycarpus diyakini tidak mungkin sendirian. Dia hanya sebagai operator lapangan dengan misi meracun Munir lewat minuman. Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) waktu itu menyimpulkan ada pemufakatan jahat untuk menghabisi Munir. TPF menuliskan tiga rekomendasi. Akan tetapi, “Rekomendasi Nomor 3” yang sangat krusial. Yaitu, permintaan agar SBY memerintahkan Kapolri untuk mendalami dugaan keterlibatan lima (5) orang dalam pembunuhan ini. Kelima orang itu adalah Indra Setyawan, Ramelga Anwar, Muchdi PR, Bambang Irawan dan AM Hendropriyono. Empat dari lima orang ini sudah diadili. Hanya Hendropriyono yang belum pernah diperiksa. Para aktivis HAM, para pakar hukum pidana, politisi dan tokoh-tokoh masyarakat menuntut agar pemerintah segera mengungkap aktor intelektual pembunuhan Munir. Namun, hingga saat ini tak berhasil ditemukan. Sekarang tidak banyak waktu yang tersisa untuk membongkar aktor intelektual itu. Hanya setahun lagi. Sebab, begitu kasus pembunuhan Munir genap berusia 18 tahun, maka berlakulah aturan kedaluwarsa. Artinya, kasus pembunuhan Munir akan dimasukkan ke tong sampah setelah 7 September 2022. TPF Munir dibetuk pada 22 Desember 2004. Mereka bekerja tujuh bulan sampai 23 Juni 2005. Pada 24 Juni 2005, TPF menyerahkan hasil penyelidikan mereka kepada Presiden SBY. Anehnya, SBY tidak langsung mengumumkan temuan TPF kepada publik. Sampai akhirnya masa jabatan keduanya selesai pada 20 Oktober 2014. Sekarang, penuntasan kasus pembunuhan Munir ada dalam tanggung jawab Presiden Jokowi. Dia pernah berjanji akan menyelesaikan kasus Munir. Tetapi, sampai detik ini tidak ada realisasinya. Bahkan, dokumen yang berisi hasil kerja dan rekomendasi TPF dinyatakan hilang pada 2016. Hilang yang sangat misterius. Yang jelas, dokumen itu sudah diserahkan TPF kepada SBY. Rachlan Nashidik, politisi Partai Demokrat yang juga mantan anggota TPF, mengatakan SBY sudah mengirimkan dokumen final TPF kepada para penegak hukum. Dia yakin, dokumen itu ada di Istana saat ini. Hari ini, publik menuntut pengungkapan aktor intelektual atau dalang utama pembunuhan Munir. TPF sebetulnya sudah memberikan aba-aba tentang ke mana penyelidikan krusial harus di arahkan untuk menemukan Sang Aktor. Tetapi, SBY dan Jokowi tampaknya menghindari arah penyelidikan itu. Dari tahun ke tahun penyelidikan penting itu tidak pernah terlaksana. Nah, mengapa berat sekali mencari aktor intelektual pembunuhan Munir? Apa yang menjadi kendala? Jawaban singkatnya: kedua presiden, baik SBY maupun Jookowi, tak berani. Mereka tidak punya niat, dan juga nyali, untuk menuntaskan kasus pembunuhan Munir. Presiden SBY dulu, dan Presiden Jokowi sekarang, memiliki banyak instansi dan lembaga yang bisa dengan mudah menemukan dalang pembunuhan Munir. Tetapi itu tidak mereka lakukan. Walaupun Pollycarpus sudah meninggal dunia, upaya untuk mengungkap aktor intelektual pembunuhan Munir masih bisa dilakukan. Sangat mungkin, pintu persembunyian Sang Aktor bisa terbuka kalau Rekomendasi Nomor 3 TPF dilaksanakan sepenuhnya. Setelah kasus pembunuhan Munir diserahkan ke Jokowi, tidak ada perubahan sampai hari ini. Rekomendasi agar Polri mendalami peranan Hendropriyono tidak pernah terlaksana. Padahal, pemeriksaan Hendro sangat penting. Diyakini, bisa membuka jalan menuju “persembunyian” Sang Aktor pembunuhan Munir. Begitu banyak desakan dan imbauan, tidak dihiraukan oleh Jokowi. Selain dalang pembunuhan Munir, rakyat juga menuntut agar para penegak hukum mengungkap aktor intelektual pembunuhan 6 (enam) lasar pengawal Habib Rizieq Syihab (HRS) di KM-50. Para pakar hukum dan forensic berpendapat tidak ada kendala untuk menelusuri dalang KM-50. Sayangnya, para tersangka yang sudah ditetapkan oleh kepolisian pun bisa bebas bekerja di instansi mereka. Sudah sembilan bulan berlalu, kasus ini pun kelihatannya bisa menguap begitu saja. Tetapi, rakyat akan terus menuntut penegakan keadilan. Rangkaian peristiwa pembunuhan KM-50 itu sangat jelas. Saking jelasnya, para petinggi kepolisian sempat gugup pada awal-awal penangan kasus tersebut. Banyak orang percaya penanganan kasus ini dengan rekayasa pasti akan terbongkar. Tidak lama lagi!
Leani Ratri Oktila, Menembus Keterbatasan, Mencetak Sejarah
Jakarta, FNN - Leani Ratri Oktila sempat mengira perjalanan kariernya sebagai atlet bulu tangkis Indonesia berakhir setelah tragedi kecelakaan sepeda motor menimpa dirinya pada 2011 silam. Perempuan yang masih berusia 21 tahun itu padahal bermimpi untuk menjadi atlet bulu tangkis yang hebat dan bisa membanggakan Indonesia di berbagai kejuaraan, apalagi ia sudah menekuni olahraga tepok bulu itu sejak umurnya masih tujuh tahun. Namun mimpi tersebut harus dikubur dalam-dalam sejak tragedi kecelakan yang membuatnya mengalami patah tulang pada kaki dan tangan kirinya. Dia divonis mengalami gangguan pada kakinya yang memiliki panjang yang berbeda. Ia pun harus pensiun sebagai atlet non-disabilitas dan beralih menjadi atlet disabilitas. Di tengah keterbatasan fisiknya itu, Leani memutuskan untuk terus berjuang merawat mimpinya agar bisa menjadi pebulu tangkis hebat, meski harus menghadapi berbagai tantangan. Dalam perjalanannya menjadi atlet Paralimpiade, ia sempat mendapat tentangan dari orang tuanya yang tidak mau anaknya merasa kecil hati karena harus bertanding sebagai atlet non-disabilitas. Namun Leani selalu memutuskan untuk terus berjuang tak kenal lelah demi mewujudkan cita-citanya menjadi atlet yang membanggakan. Ia pun mulai mengikuti berbagai turnamen. Gelar pertamanya di cabor para-bulu tangkis dicatatkan saat Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) 2012 Riau ketika dia meraih satu emas dan satu perak. Tahun 2013 menjadi awal perjalanan Leani bergabung bersama dengan Komite Paralimpiade (NPC) Indonesia. Ia pun mulai turun dalam kejuaraan internasional. Naik podium utama berbagai kejuaraan sudah pernah dirasakan, mulai dari emas ASEAN Para Games, emas Asian Para Games, hingga Kejuaraan Dunia Para Games. Berkat rentetan prestasi yang ditorehkannya, Federasi Badminton Dunia (BWF) menganugerahinya gelar atlet para-badminton putri terbaik selama dua tahun berturut-turut pada 2018 dan 2019. “Walaupun saya kecelakaan, tapi saya tidak merasa terpuruk saat itu. Yang membuat saya tangguh di tengah keterbatasan, ya, pasti keluarga dan orang sekitar saya yang selalu mendukung saya,” kata Leani saat dihubungi Antara di Jakarta, Rabu. Kini, sudah 10 tahun berlalu sejak tragedi kecelakaan itu, Leani justru mengukuhkan dirinya sebagai atlet Indonesia tersukses yang mampu mencetak sejarah dengan mempersembahkan tiga medali dalam satu penyelenggaraan Olimpiade atau Paralimpiade lewat cabang para-bulu tangkis. Atlet berusia 30 tahun itu membawa pulang dua emas dan satu perak dalam cabang para-bulu tangkis yang baru pertama kalinya dipertandingkan di Paralimpiade. Emas pertama dipersembahkan dari nomor ganda putri SL3-SU5 bersama Sadiyah Khalimatus pada Sabtu, 4 September. Kemenangan tersebut mengulang kisah indah Indonesia di ajang Paralimpiade dengan menghadirkan kembali medali emas untuk Merah Putih, mengakhiri penantian selama 41 tahun. Sehari berikutnya, Leani mesti menjalani dua laga final, yakni tunggal putri SL4 dan ganda campuran SL3-SU5 bersama Hary Susanto. Dia hampir saja meraih mahkota kedua ketika mencapai final tunggal putri SL4. Namun ia harus merelakan medali emas kepada wakil China Cheng Hefang setelah melewati pertarungan ketat rubber game selama hampir satu jam. Leani hanya memiliki waktu kurang dari tiga jam untuk kembali bertarung pada pertandingan final ganda campuran bersama Hary Susanto. Meski letih, ia tak mau menyerah begitu saja dan tetap memberikan seluruh sisa kekuatannya di lapangan demi sekeping emas lainnya. Usai gagal di final tunggal putri, Leani justru seakan terlahir kembali, tampil habis-habisan pada final ganda campuran untuk menghabisi wakil Prancis Lucas Mazur/Faustine Noel dan mengklaim emas keduanya di Tokyo. Emas kedua itu menjadi penutup yang manis bagi perjalanan Indonesia di hari terakhir pelaksanaan Paralimpiade. Raihan dua emas menjadi prestasi terbaik kontingen Merah Putih dalam partisipasinya di pesta olahraga penyandang disabilitas terbesar di dunia itu. “Ini merupakan Paralimpiade dan pertama kalinya saya bertanding di Paralimpiade,” katanya dikutip laman resmi Olympics. “Saya selalu mengatakan bahwa saya ingin menunjukkan yang terbaik untuk Indonesia, memberikan segalanya untuk masyarakat Indonesia,” ujarnya. Turun di tiga nomor pertandingan, Leani jelas menargetkan dapat membawa pulang tiga medali emas dari Tokyo. “Bagi saya pribadi, hasil ini tidak sesuai target karena semua atlet tentunya ingin meraih yang terbaik. Tentunya saya turun di tiga nomor, jadi inginnya tiga emas,” ujarnya. Meski demikian, Leani mengaku tetap bersyukur dengan torehan tersebut. Sebab, ia mengatakan telah memberikan penampilan yang maksimal selama pertandingan. Leani yang turun di tiga nomor pertandingan itu memang menghadapi tantangan yang lebih berat karena dia mempunyai jadwal pertandingan yang lebih padat serta waktu istirahat yang minim. Atlet kelahiran Riau, Pekanbaru itu tercatat telah menjalani 12 pertandingan sejak para-bulutangkis dimulai pada 1 September, dan bahkan mesti melakoni empat laga sekaligus dalam sehari sebelum akhirnya mampu merebut medali emas ganda putri. Rasa letih itu pun akhirnya terbayar tuntas. Leani yang dulu sempat mengira bahwa perjalanan kariernya sebagai pebulu tangkis bakal berakhir, kini justru menuliskan tinta manis dalam catatan sejarah Indonesia sebagai atlet yang berhasil menghadirkan kembali medali emas untuk Merah Putih, mengakhiri penantian selama empat dekade lamanya. Maka, tak salah jika Leani dijuluki sebagai “Ratu” para-bulu tangkis. Biodata Singkat: Nama: Leani Ratri Oktila Tempat, tanggal lahir: Kampar, Pekanbaru, 6 Mei 1991 Cabor: Para-bulutangkis Klasifikasi: SL4 Prestasi: Olimpiade -Medali emas ganda putri SL3-SU5 bersama Khalimatus Sadiyah di Tokyo 2020 -Medali emas ganda campuran SL3-SU5 bersama Hary Susanto di Tokyo 2020 -Medali perak tunggal putri SL4 di Tokyo 2020 Kejuaraan Dunia BWF - Medali emas ganda campuran, Korea 2017 - Medali perak tunggal putri, Korea 2017 - Medali perunggu ganda putri, Korea 2017 - Medali emas tunggal putri, Swiss 2019 - Medali emas ganda campuran, Swiss 2019 - Medali perak ganda putri, Swiss 2019 Asian Paragames - Medali emas ganda campuran, Incheon 2014 - Medali perak ganda putri, Incheon 2014 - Medali perunggu tunggal putri, Incheon 2014 - Medali emas ganda putri, Jakarta 2018 - Medali emas ganda campuran, Jakarta 2018 - Medali perak tunggal putri, Jakarta 2018 ASEAN Paragames - Medali emas tunggal putri, Singapura 2015 - Medali emas ganda putri, Singapura 2015 - Medali emas ganda campuran, Singapura 2015 - Medali emas tunggal putri, Kuala Lumpur 2017 - Medali emas ganda putri, Kuala Lumpur 2017 - Medali emas ganda campuran, Kuala Lumpur 2017 Turnamen internasional - Tujuh emas, dua perak dari Indonesia Para-Badminton International 2014-2016 - Lima emas Thailand Para-Badminton International 2017-2018 - Tiga emas, satu perak Australia Para-Badminton International 2018 - Lima emas, dua perak Dubai Para-Badminton International 2019 - Enam emas, Canada Para-Badminton International 2019 - Dua emas, satu perak Brazil Para-Badminton International 2020
POPULER
