ALL CATEGORY
Wamen BUMN Berharap Hutama Karya Rampungkan Tahap 1 Tol Trans Sumatera
Jakarta, FNN - Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo berharap Hutama Karya dapat menyelesaikan paket pembangunan Tahap 1 Jalan Tol Trans Sumatera hingga tahun 2024. "Hutama Karya diharapkan dapat menyelesaikan paket pembangunan Tahap 1 Tol Trans Sumatera hingga tahun 2024," ujar Wamen II BUMN yang akrab disapa Tiko tersebut dalam seminar daring di Jakarta, Kamis. Wamen BUMN itu menambahkan bahwa Untuk mewujudkan target tersebut pemerintah memberikan dukungan kepada Hutama Karya dalam bentuk teknis maupun pendanaan. Di sisi pendanaan, pemerintah telah memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada Hutama Karya di mana PMN tersebut telah cair sebesar Rp6,2 triliun pada tahun ini. Pemerintah juga telah menyelesaikan tambahan PMN 2021 kepada Hutama Karya yang sedang diproses sebesar Rp19 triliun. Pengajuan tambahan dana PMN tersebut untuk mempercepat beberapa ruas utama Tol Trans Sumatera yakni Medan-Binjai, Binjai-Langsa, Pekanbaru-Dumai, dan sejumlah ruas tol lainnya. "Pembangunan Tol Trans Sumatera ini membutuhkan pendanaan dan investasi yang sangat besar, di sinilah peran BUMN dalam hal ini Hutama Karya yang sudah dipercaya pemerintah untuk membangun dan mengembangkan Tol Trans Sumatera," kata Tiko. Tiko menyampaikan bahwa Pulau Sumatera merupakan penyumbang ekonomi nasional yang berkontribusi sebesar 20 persen terhadap produk domestik bruto Indonesia. Dengan kekayaan alam yang berlimpah, Sumatera memiliki beberapa produk unggulan seperti kelapa sawit, karet, kelapa, kopi dan teh. Pulau Sumatera juga memiliki lokasi yang sangat strategis yang dilalui oleh jalur perdagangan laut, menjadikan Pulau Sumatera sebagai pintu gerbang perdagangan internasional Indonesia. Dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, dibutuhkan pembangunan infrastruktur nasional sebagai sebuah katalis, karena itu pembangunan jalan tol Trans Sumatera dicanangkan sebagai salah satu proyek prioritas untuk meningkatkan konektivitas daerah Sumatera. (mth)
Taiwan Akan Bagikan Kupon Stimulus untuk Tingkatkan Belanja Konsumen
Taipei, FNN - Otoritas Taiwan mengatakan pada Kamis bahwa pihaknya berencana untuk mengeluarkan "kupon stimulus" lagi untuk meningkatkan pengeluaran konsumen sebesar T$200 miliar (Rp102 triliun) demi untuk mendukung ekonominya yang terkena virus corona, ketika pulau itu berusaha melawan penyebaran dalam jumlah kecil varian Delta. Sementara wabah yang relatif kecil dapat dikendalikan dengan baik di Taiwan, 10 kasus varian Delta yang lebih menular dilaporkan di dekat ibu kota Taipei minggu ini, mendorong Kota New Taipei yang padat untuk memperketat pembatasan termasuk makan di tempat. Dalam langkah terbarunya untuk memacu ekonomi yang bergantung pada perdagangan, kabinet Taiwan mengumumkan anggaran sebesar T$160 miliar (Rp82 triliun) untuk kupon, bagian dari paket stimulus senilai T$840 miliar (RP432,7 triliun). Warga akan diberikan kupon setara uang tunai senilai T$5.000 (Rp2,5 juta), yang hanya dapat digunakan hingga akhir Juni tahun depan dan dapat digunakan di sebagian besar toko, tetapi ada beberapa pengecualian, termasuk pembelian tembakau. Pemerintah Taiwan tahun lalu menghabiskan hampir T$50 miliar (Rp 25,7triliun) untuk kupon serupa, sebuah langkah yang dikatakan telah mendorong belanja konsumen sebesar T$100 miliar (Rp51,4 triliun). "Kami menciptakan manfaat ekonomi yang sangat besar dengan cara ini tahun lalu. Tahun ini, kami berharap lebih baik dari tahun lalu," kata Perdana Menteri Su Tseng-chang kepada wartawan. "Kupon stimulus akan membawa efek stimulus yang lebih kuat dan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang." Ekonomi Taiwan, bagian penting dari rantai pasokan teknologi global, diperkirakan akan tumbuh 5,88% tahun ini, laju tercepat dalam lebih dari satu dekade, berkat permintaan global yang kuat untuk ekspor teknologi pulau itu selama pandemi. Langkah-langkah pencegahan dini dan efektif telah berhasil melindungi Taiwan dari pandemi terburuk dan banyak pembatasan termasuk membatasi pertemuan pribadi telah dilonggarkan sejak Agustus setelah lonjakan kasus yang jarang terjadi awal tahun ini. (mth)
Jumlah Infrastruktur Pengisian Kendaraan Listrik Capai 240 Unit
Jakarta, FNN - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat jumlah infrastruktur pengisian kendaraan listrik di Indonesia telah mencapai 240 unit pada paruh pertama tahun ini. "Pada semester I 2021, jumlahnya mencapai 240 unit dari target 390 unit terpasang di seluruh Indonesia sampai dengan akhir tahun 2021," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Munir Ahmad dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Kamis. Munir menyampaikan infrastruktur pengisian kendaraan listrik tersebar di Indonesia dengan penempatan di pusat perbelanjaan, kantor PLN, stasiun pengisian bahan bakar umum, gelanggang olahraga, bandara, ruas tol, perkantoran, dealer resmi, hingga pool taksi. Sebanyak 240 unit infrastruktur tersebut terdiri dari 166 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan instalasi privat electric vehicle (EV) charging station, serta 74 Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Pemerintah memberikan dukungan terhadap eksosistem kendaraan listrik dengan menerbitkan regulasi pendukung berupa Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Regulasi tersebut mengatur tanggung jawab badan usaha, proses perizinan, skema listrik, tarif tenaga listrik, insentif, hingga keselamatan berusaha. Pemerintah memberikan insentif tarif curah sebesar Rp714 per kWh untuk Badan Usaha SPKLU dengan tarif penjualan maksimal Rp2.467 per kWh. Selain itu, pemerintah juga telah mengatur keringanan biaya penyambungan maupun jaminan langganan tenaga listrik, serta pembebasan rekening minimum selama dua tahun pertama untuk Badan Usaha SPKLU yang bekerja sama dengan PT PLN (Persero). Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 bahwa penetapan wilayah untuk SPKLU tidak lagi membutuhkan rekomendasi dari pemerintah daerah, melainkan dapat diganti dengan dokumen kepemilikan lahan SPKLU atau perjanjian kerja sama dengan pemilik lahan tersebut. Badan Usaha SPKLU memiliki kewajiban pelaporan dengan menyediakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Tak hanya bagi Badan Usaha SPKLU, pemerintah juga memberikan insentif kepada pemilik kendaraan listrik. Pemilik kendaraan listrik mendapatkan biaya pasang spesial untuk tambah daya hingga 11.000 VA dengan biaya Rp150.000 untuk satu fasa. Sedangkan tambah daya hingga 16.500 VA biayanya Rp450.000 untuk tiga fasa. Pemerintah juga memberikan insentif tarif tenaga listrik home charging, yakni diskon 30 persen selama tujuh jam pada pukul 22.00 malam sampai 05.00 pagi. Diskon ini diberikan kepada pemilik kendaraan listrik dengan home charging yang terkoneksi pada sistem PLN. Per Agustus 2021, jumlah kendaraan bermotor listrik di Indonesia telah mencapai 1.478 untuk roda empat, 188 untuk roda tiga, dan 7.526 unit untuk roda dua. (mth)
Polusi Pangkas 2,5 Tahun Usia Hidup Orang Indonesia
Jakarta, FNN - Rata-rata orang Indonesia diperkirakan bisa kehilangan 2,5 tahun dari usia harapan hidupnya akibat polusi udara saat ini, demikian Kenneth Lee, Direktur Indeks Udara Kualitas Kehidupan (AQLI) dari Universitas Chicago, Amerika Serikat. "Kualitas udara tidak memenuhi ambang aman sesuai pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk konsentrasi partikel halus (PM2.5)," kata Kenneth dalam acara webinar kolaborasi AQLI, Bicara Udara dan Nafas tentang "Air Quality Life Index Indonesian Report Launching 2021" pada Kamis. Indeks polusi yang dikembangkan oleh Michael Greenstone dan rekan-rekannya di Energy Policy Institute di University of Chicago (EPIC) menunjukkan bahwa dampak kesehatan dari polusi partikulat paling besar terjadi di Depok, Bandung, dan Jakarta, di mana konsentrasi polusi partikulat adalah yang tertinggi. Data satelit menunjukkan bahwa polusi udara terutama terkonsentrasi di Jawa, khususnya di wilayah metropolitan Jakarta, dan beberapa bagian Sumatera. Namun, penduduk Kalimantan dan Sulawesi juga semakin menanggung beban polusi udara dalam tahun-tahun belakangan ini. Di DKI Jakarta, rata-rata orang diperkirakan dapat kehilangan 5,5 tahun dari usia harapan hidup jika tingkat polusi seperti tahun 2019 bertahan sepanjang hidup mereka. Di beberapa daerah penurunan usia harapan hidup bahkan lebih besar, mencapai lebih dari enam tahun usia hidup mereka. Selama dua dekade, rata-rata tingkat polusi udara Indonesia mencapai tiga kali lipat dari ambang sesuai pedoman WHO. "Jika, misalnya, Indonesia berhasil mengurangi polusi udara sebanding dengan apa yang dicapai China dalam enam tahun terakhir, rata-rata orang Indonesia diperkirakan dapat hidup 1 tahun lebih lama. Sementara di daerah yang paling tercemar di Indonesia manfaatnya perpanjangan harapan hidup ini dapat mencapai 2,4 tahun," kata Kenneth. Kualitas udara di Bandung, ibu kota Jawa Barat, bahkan lebih buruk daripada di Jakarta. Jika tingkat polusi Bandung tahun 2019 bertahan sepanjang hidup seseorang, rata-rata usia harapan hidup orang tersebut akan berkurang 6,5 tahun. Di Bogor, kota paling tercemar di Indonesia, rata-rata orang diperkirakan akan kehilangan harapan hidup sekitar 7 tahun. Dalam kesempatan yang sama, Piotr Jakubowski, selaku Chief Growth Officer Nafas Indonesia, mengatakan bahwa polusi udara menyebabkan banyak masalah terkait dengan kesehatan, terutama yang berkaitan dengan saluran pernapasan dan paru-paru. Belum lagi, kata dia, saat ini dunia tengah dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang dapat memperburuk kesehatan pernapasan manusia. "Data WHO menunjukkan bahwa 9 dari 10 orang menghirup udara yang mengandung polutan tingkat tinggi. Untuk itu, kita perlu sadar akan bahaya polusi udara, karena udara yang kita hirup mengambil kehidupan bertahun-tahun dari masa depan kita," kata dia. Penyebab Piotr menjelaskan ada sejumlah hal penyebab polusi di Indonesia, utamanya di Jakarta yang bukan hanya disebabkan dari transportasi. Faktor yang dimaksud adalah energi (pembangkit listrik tenaga batu bara & gas), industri (pabrik & manufaktur), pembakaran limbah industri, industri ilegal, pembakaran sampah pinggir jalan dan pembakaran lahan pertanian. Salah satu sumber polusi partikulat di mana regulasi lebih ketat dimungkinkan adalah batubara. Pembakaran batubara mengeluarkan karbon hitam, suatu bentuk partikulat, sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen oksida (NOx) yang kemudian bereaksi dengan zat lain di atmosfer untuk membentuk partikulat. Di Jakarta, salah satu kota terpadat di dunia, menurut catatan AQLI kendaraan bermotor menyumbang 31,5 persen PM2.5 pada 2008-2009 dan 70 persen PM10 — polusi partikulat di mana diameter setiap partikel adalah 10 mikrometer atau lebih kecil. Sejak 2010 terjadi peningkatan tajam jumlah pembangkitan listrik dari pembangkit listrik tenaga batu bara, serta konsumsi bensin dan solar, yang keduanya berkontribusi pada polusi partikulat. "Masalahnya adalah pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia — ada sekitar sepuluh dalam radius 100 km dari Jakarta— saat ini diizinkan untuk melepas 3 hingga 7,5 kali lebih banyak partikulat, NOx, dan SO2 daripada pembangkit listrik tenaga batu bara di Tiongkok, dan 2 hingga 4 kali lebih banyak daripada pembangkit listrik tenaga batu bara India yang dibangun antara 2003 dan 2016," kata Kenneth. Ambang konsentrasi PM, SO2, dan NOx dalam emisi pembangkit listrik tenaga batu bara Indonesia adalah 3 hingga 7,5 kali lebih tinggi daripada ambang yang berlaku China, dan 2 hingga 4 kali lebih tinggi daripada ambang di India untuk pembangkit yang dibangun antara tahun 2003 dan 2016. Meskipun pemerintah telah berusaha untuk memperketat ambang ini sejak 2008, berbagai kritik yang saling berbenturan terhadap revisi yang diusulkan telah menghambat upaya tersebut. Upaya Pemerintah Pemerintah Indonesia telah mulai mengambil beberapa langkah awal untuk mengatasi masalah polusi partikulat. Sejauh ini, sebagian besar upaya terkonsentrasi pada sektor transportasi. Misalnya, pada 2017, pemerintah Indonesia mewajibkan semua kendaraan berbahan bakar bensin mengadopsi standar bahan bakar Euro-4 pada September 2018. Standar yang awalnya diadopsi di Uni Eropa dan sekarang diadopsi secara luas di seluruh dunia dan menjadi standar internasional, Euro-4 menuntut penggunaan bahan bakar yang berkualitas tinggi dan lebih bersih dengan kandungan sulfur tidak melebihi 50 bagian per juta (ppm). "Ini sepuluh kali lebih ketat dari standar bahan bakar Euro-2 yang sebelumnya digunakan di Indonesia," kata Kenneth. Pemerintah Indonesia juga telah meningkatkan upaya memerangi polusi udara dari kebakaran lahan gambut dan hutan. Setelah bencana Kabut Asap Asia Tenggara 2015 menyebabkan kerusakan kesehatan dan ekonomi internasional, Presiden Joko Widodo memberlakukan moratorium pengembangan lahan gambut baru dan mendirikan Badan Restorasi Gambut (BRG). Upaya BRG untuk menggenangi kembali lahan gambut yang terdegradasi disebut sebagai salah satu kemungkinan alasan mengapa Indonesia baru-baru ini mengalami lebih sedikit kebakaran. Pada 2018, AQLI mencatat luas lahan yang mengalami kebakaran hanya 7 persen dari luas lahan yang mengalami kebakaran pada 2015. "Namun karena sebagian lahan yang terbakar pada 2018 diprioritaskan untuk restorasi gambut atau terlindung dari drainase, tidak jelas apakah penurunan kebakaran baru-baru ini disebabkan oleh upaya pemerintah atau kondisi cuaca yang lebih baik," katanya. Tantangan ganda pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan yang dihadapi Indonesia saat ini tidak berbeda dengan yang pernah dihadapi oleh London, Inggris, Los Angeles, California, atau Osaka, Jepang — yang dulu dijuluki “the big smoke”, “the smog capital of the world” dan “smoke capital” — selama periode industrialisasi mereka. Warisan perbaikan lingkungan itu adalah bukti bahwa tantangan polusi di Indonesia dapat dipecahkan. Faktanya, China telah mencetak kemajuan luar biasa dalam meningkatkan kualitas udara dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2014, pemerintah mendeklarasikan “perang melawan polusi” dan melembagakan rencana nasional untuk menghadapinya. Menurut data satelit, polusi partikulat di kota-kota China telah berkurang rata-rata sekitar 30 persen sejak “perang melawan polusi” dicanangkan. India, yang telah mendeklarasikan perang melawan polusinya sendiri pada Januari 2019, akan berada di jalur yang sama jika berhasil memenuhi target pengurangan polusi yang dinyatakan sebesar 20 hingga 30 persen. "Indonesia berpeluang mengalami kemajuan serupa. Jika Indonesia ingin mencapai dan mempertahankan pengurangan polusi 30 persen yang sama seperti yang dialami di China, rata-rata penduduknya akan bertambah usia harapan hidupnya satu tahun. Penduduk di daerah yang paling tercemar di Indonesia akan hidup 2,5 sampai 3 tahun lebih lama," kata Kenneth. (mth)
Klinik Layanan Investasi di Surabaya Permudah Investor Tanamkan Modal
Surabaya, FNN - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya menyiapkan klinik layanan investasi guna memberikan kemudahan bagi menanamkan modalnya di Kota Pahlawan, Jatim. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya M Taswin di Surabaya, Kamis, mengatakan, layanan klinik investasi tersebut salah satunya bertujuan untuk memudahkan para investor mendapatkan informasi mengenai peluang-peluang investasi di Kota Surabaya. "Sehubungan dengan pandemi di Surabaya sudah mulai mereda, maka kami harus segera menggerakkan ekonomi. Dalam hal ini, DPM-PTSP membuat klinik investasi," kata Taswin. Ia menjelaskan, bahwa klinik investasi tak hanya menyediakan layanan konsultasi mengenai penanaman modal asing (PMA) atau penanaman modal dalam negeri (PMDN). Sebab, inovasi terbaru ini juga menyediakan berbagai macam informasi mengenai perizinan sebagaimana yang telah diatur dalam Perwali Nomor 41 Tahun 2021. "Mengenai perizinan, sekarang sudah satu pintu di DPM-PTSP. Ini sesuai Perwali No 41 Tahun 2021, sistemnya lagi berproses. Ada yang jalan, ada yang beberapa masih input di sistem," ujarnya. Taswin menyebut, nantinya masyarakat cukup datang ke klinik investasi jika ingin mendapatkan informasi mengenai beragam jenis investasi maupun perizinan di Surabaya. Ia mengaku, saat ini tengah menyelesaikan penataan ruangan untuk lokasi layanan tersebut. "Nanti cukup satu pintu para pelaku usaha datang ke situ menanyakan apa saja sudah selesai. Nah, klinik ini ruangan sudah ada, tinggal penataan saja, nanti para pelaku investor bisa langsung menanyakan apa saja mengenai rencana investasi mereka di Surabaya," katanya. Pada Perwali Nomor 41 Tahun 2021 telah diatur beberapa jenis perizinan yang nanti tersedia melalui layanan di klinik investasi tersebut, baik itu terkait layanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha maupun Pelayanan non perizinan. Taswin menyebut, pelayanan terpadu di klinik investasi itu juga mencakup semua jenis perizinan yang ada di masing-masing Perangkat Daerah (PD) Pemkot Surabaya. "Semua (perizinan) yang ada di Perwali No 41 Tahun 2021, nanti masuknya melalui DPM-PTSP dan keluarnya juga. Untuk back office-nya adalah PD teknis sesuai dengan permohonan izin yang diajukan," katanya. Oleh karena itu, Taswin menyatakan, bahwa ke depan masyarakat tidak perlu lagi datang ke PD terkait apabila ingin mengurus perizinan atau hanya sekadar konsultasi. Sebab, melalui klinik investasi, pemkot sudah menyediakan semuanya. "Tinggal mereka datang sudah. Kalaupun datang sekarang bisa, cuma (sementara) ruangannya yang dipakai di DPM-PTSP. Nanti kami buat ruangan khusus untuk konsultasi, mudah-mudahan (satu minggu selesai), kami lagi tata. Saat inipun pelaku usaha mau konsultasi bisa. Kami buka mulai hari ini juga bisa," ujarnya. (mth)
Mencari Aktor Intelektual Pembunuhan Munir dan 6 Laskar FPI
SUDAH 17 tahun berlalu. Dua presiden. Puluhan kali desakan dari publik untuk mengungkap. Tetapi, aktor intelektual pembunuhan Munir Said Thalib, mantan koordinator Kontras, belum juga ditemukan. Jangankah ditemukan, dimulai saja pun proses pencariannya, belum. Munir dibunuh pada 7 September 2004 ketika dalam penerbangan dengan Garuda dari Jakarta menuju Amsterdam. Otopsi menemukan racun arsenik dalam jumlah besar di tubuh Munir. Pilot Garuda, Pollycarpus Budihari Priyanto, dijatuhi hukuman penjara 14 tahun karena terbukti membunuh aktivis HAM (Hak Azasi Manusia) itu. Pollycarpus diyakini tidak mungkin sendirian. Dia hanya sebagai operator lapangan dengan misi meracun Munir lewat minuman. Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) waktu itu menyimpulkan ada pemufakatan jahat untuk menghabisi Munir. TPF menuliskan tiga rekomendasi. Akan tetapi, “Rekomendasi Nomor 3” yang sangat krusial. Yaitu, permintaan agar SBY memerintahkan Kapolri untuk mendalami dugaan keterlibatan lima (5) orang dalam pembunuhan ini. Kelima orang itu adalah Indra Setyawan, Ramelga Anwar, Muchdi PR, Bambang Irawan dan AM Hendropriyono. Empat dari lima orang ini sudah diadili. Hanya Hendropriyono yang belum pernah diperiksa. Para aktivis HAM, para pakar hukum pidana, politisi dan tokoh-tokoh masyarakat menuntut agar pemerintah segera mengungkap aktor intelektual pembunuhan Munir. Namun, hingga saat ini tak berhasil ditemukan. Sekarang tidak banyak waktu yang tersisa untuk membongkar aktor intelektual itu. Hanya setahun lagi. Sebab, begitu kasus pembunuhan Munir genap berusia 18 tahun, maka berlakulah aturan kedaluwarsa. Artinya, kasus pembunuhan Munir akan dimasukkan ke tong sampah setelah 7 September 2022. TPF Munir dibetuk pada 22 Desember 2004. Mereka bekerja tujuh bulan sampai 23 Juni 2005. Pada 24 Juni 2005, TPF menyerahkan hasil penyelidikan mereka kepada Presiden SBY. Anehnya, SBY tidak langsung mengumumkan temuan TPF kepada publik. Sampai akhirnya masa jabatan keduanya selesai pada 20 Oktober 2014. Sekarang, penuntasan kasus pembunuhan Munir ada dalam tanggung jawab Presiden Jokowi. Dia pernah berjanji akan menyelesaikan kasus Munir. Tetapi, sampai detik ini tidak ada realisasinya. Bahkan, dokumen yang berisi hasil kerja dan rekomendasi TPF dinyatakan hilang pada 2016. Hilang yang sangat misterius. Yang jelas, dokumen itu sudah diserahkan TPF kepada SBY. Rachlan Nashidik, politisi Partai Demokrat yang juga mantan anggota TPF, mengatakan SBY sudah mengirimkan dokumen final TPF kepada para penegak hukum. Dia yakin, dokumen itu ada di Istana saat ini. Hari ini, publik menuntut pengungkapan aktor intelektual atau dalang utama pembunuhan Munir. TPF sebetulnya sudah memberikan aba-aba tentang ke mana penyelidikan krusial harus di arahkan untuk menemukan Sang Aktor. Tetapi, SBY dan Jokowi tampaknya menghindari arah penyelidikan itu. Dari tahun ke tahun penyelidikan penting itu tidak pernah terlaksana. Nah, mengapa berat sekali mencari aktor intelektual pembunuhan Munir? Apa yang menjadi kendala? Jawaban singkatnya: kedua presiden, baik SBY maupun Jookowi, tak berani. Mereka tidak punya niat, dan juga nyali, untuk menuntaskan kasus pembunuhan Munir. Presiden SBY dulu, dan Presiden Jokowi sekarang, memiliki banyak instansi dan lembaga yang bisa dengan mudah menemukan dalang pembunuhan Munir. Tetapi itu tidak mereka lakukan. Walaupun Pollycarpus sudah meninggal dunia, upaya untuk mengungkap aktor intelektual pembunuhan Munir masih bisa dilakukan. Sangat mungkin, pintu persembunyian Sang Aktor bisa terbuka kalau Rekomendasi Nomor 3 TPF dilaksanakan sepenuhnya. Setelah kasus pembunuhan Munir diserahkan ke Jokowi, tidak ada perubahan sampai hari ini. Rekomendasi agar Polri mendalami peranan Hendropriyono tidak pernah terlaksana. Padahal, pemeriksaan Hendro sangat penting. Diyakini, bisa membuka jalan menuju “persembunyian” Sang Aktor pembunuhan Munir. Begitu banyak desakan dan imbauan, tidak dihiraukan oleh Jokowi. Selain dalang pembunuhan Munir, rakyat juga menuntut agar para penegak hukum mengungkap aktor intelektual pembunuhan 6 (enam) lasar pengawal Habib Rizieq Syihab (HRS) di KM-50. Para pakar hukum dan forensic berpendapat tidak ada kendala untuk menelusuri dalang KM-50. Sayangnya, para tersangka yang sudah ditetapkan oleh kepolisian pun bisa bebas bekerja di instansi mereka. Sudah sembilan bulan berlalu, kasus ini pun kelihatannya bisa menguap begitu saja. Tetapi, rakyat akan terus menuntut penegakan keadilan. Rangkaian peristiwa pembunuhan KM-50 itu sangat jelas. Saking jelasnya, para petinggi kepolisian sempat gugup pada awal-awal penangan kasus tersebut. Banyak orang percaya penanganan kasus ini dengan rekayasa pasti akan terbongkar. Tidak lama lagi!
Leani Ratri Oktila, Menembus Keterbatasan, Mencetak Sejarah
Jakarta, FNN - Leani Ratri Oktila sempat mengira perjalanan kariernya sebagai atlet bulu tangkis Indonesia berakhir setelah tragedi kecelakaan sepeda motor menimpa dirinya pada 2011 silam. Perempuan yang masih berusia 21 tahun itu padahal bermimpi untuk menjadi atlet bulu tangkis yang hebat dan bisa membanggakan Indonesia di berbagai kejuaraan, apalagi ia sudah menekuni olahraga tepok bulu itu sejak umurnya masih tujuh tahun. Namun mimpi tersebut harus dikubur dalam-dalam sejak tragedi kecelakan yang membuatnya mengalami patah tulang pada kaki dan tangan kirinya. Dia divonis mengalami gangguan pada kakinya yang memiliki panjang yang berbeda. Ia pun harus pensiun sebagai atlet non-disabilitas dan beralih menjadi atlet disabilitas. Di tengah keterbatasan fisiknya itu, Leani memutuskan untuk terus berjuang merawat mimpinya agar bisa menjadi pebulu tangkis hebat, meski harus menghadapi berbagai tantangan. Dalam perjalanannya menjadi atlet Paralimpiade, ia sempat mendapat tentangan dari orang tuanya yang tidak mau anaknya merasa kecil hati karena harus bertanding sebagai atlet non-disabilitas. Namun Leani selalu memutuskan untuk terus berjuang tak kenal lelah demi mewujudkan cita-citanya menjadi atlet yang membanggakan. Ia pun mulai mengikuti berbagai turnamen. Gelar pertamanya di cabor para-bulu tangkis dicatatkan saat Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) 2012 Riau ketika dia meraih satu emas dan satu perak. Tahun 2013 menjadi awal perjalanan Leani bergabung bersama dengan Komite Paralimpiade (NPC) Indonesia. Ia pun mulai turun dalam kejuaraan internasional. Naik podium utama berbagai kejuaraan sudah pernah dirasakan, mulai dari emas ASEAN Para Games, emas Asian Para Games, hingga Kejuaraan Dunia Para Games. Berkat rentetan prestasi yang ditorehkannya, Federasi Badminton Dunia (BWF) menganugerahinya gelar atlet para-badminton putri terbaik selama dua tahun berturut-turut pada 2018 dan 2019. “Walaupun saya kecelakaan, tapi saya tidak merasa terpuruk saat itu. Yang membuat saya tangguh di tengah keterbatasan, ya, pasti keluarga dan orang sekitar saya yang selalu mendukung saya,” kata Leani saat dihubungi Antara di Jakarta, Rabu. Kini, sudah 10 tahun berlalu sejak tragedi kecelakaan itu, Leani justru mengukuhkan dirinya sebagai atlet Indonesia tersukses yang mampu mencetak sejarah dengan mempersembahkan tiga medali dalam satu penyelenggaraan Olimpiade atau Paralimpiade lewat cabang para-bulu tangkis. Atlet berusia 30 tahun itu membawa pulang dua emas dan satu perak dalam cabang para-bulu tangkis yang baru pertama kalinya dipertandingkan di Paralimpiade. Emas pertama dipersembahkan dari nomor ganda putri SL3-SU5 bersama Sadiyah Khalimatus pada Sabtu, 4 September. Kemenangan tersebut mengulang kisah indah Indonesia di ajang Paralimpiade dengan menghadirkan kembali medali emas untuk Merah Putih, mengakhiri penantian selama 41 tahun. Sehari berikutnya, Leani mesti menjalani dua laga final, yakni tunggal putri SL4 dan ganda campuran SL3-SU5 bersama Hary Susanto. Dia hampir saja meraih mahkota kedua ketika mencapai final tunggal putri SL4. Namun ia harus merelakan medali emas kepada wakil China Cheng Hefang setelah melewati pertarungan ketat rubber game selama hampir satu jam. Leani hanya memiliki waktu kurang dari tiga jam untuk kembali bertarung pada pertandingan final ganda campuran bersama Hary Susanto. Meski letih, ia tak mau menyerah begitu saja dan tetap memberikan seluruh sisa kekuatannya di lapangan demi sekeping emas lainnya. Usai gagal di final tunggal putri, Leani justru seakan terlahir kembali, tampil habis-habisan pada final ganda campuran untuk menghabisi wakil Prancis Lucas Mazur/Faustine Noel dan mengklaim emas keduanya di Tokyo. Emas kedua itu menjadi penutup yang manis bagi perjalanan Indonesia di hari terakhir pelaksanaan Paralimpiade. Raihan dua emas menjadi prestasi terbaik kontingen Merah Putih dalam partisipasinya di pesta olahraga penyandang disabilitas terbesar di dunia itu. “Ini merupakan Paralimpiade dan pertama kalinya saya bertanding di Paralimpiade,” katanya dikutip laman resmi Olympics. “Saya selalu mengatakan bahwa saya ingin menunjukkan yang terbaik untuk Indonesia, memberikan segalanya untuk masyarakat Indonesia,” ujarnya. Turun di tiga nomor pertandingan, Leani jelas menargetkan dapat membawa pulang tiga medali emas dari Tokyo. “Bagi saya pribadi, hasil ini tidak sesuai target karena semua atlet tentunya ingin meraih yang terbaik. Tentunya saya turun di tiga nomor, jadi inginnya tiga emas,” ujarnya. Meski demikian, Leani mengaku tetap bersyukur dengan torehan tersebut. Sebab, ia mengatakan telah memberikan penampilan yang maksimal selama pertandingan. Leani yang turun di tiga nomor pertandingan itu memang menghadapi tantangan yang lebih berat karena dia mempunyai jadwal pertandingan yang lebih padat serta waktu istirahat yang minim. Atlet kelahiran Riau, Pekanbaru itu tercatat telah menjalani 12 pertandingan sejak para-bulutangkis dimulai pada 1 September, dan bahkan mesti melakoni empat laga sekaligus dalam sehari sebelum akhirnya mampu merebut medali emas ganda putri. Rasa letih itu pun akhirnya terbayar tuntas. Leani yang dulu sempat mengira bahwa perjalanan kariernya sebagai pebulu tangkis bakal berakhir, kini justru menuliskan tinta manis dalam catatan sejarah Indonesia sebagai atlet yang berhasil menghadirkan kembali medali emas untuk Merah Putih, mengakhiri penantian selama empat dekade lamanya. Maka, tak salah jika Leani dijuluki sebagai “Ratu” para-bulu tangkis. Biodata Singkat: Nama: Leani Ratri Oktila Tempat, tanggal lahir: Kampar, Pekanbaru, 6 Mei 1991 Cabor: Para-bulutangkis Klasifikasi: SL4 Prestasi: Olimpiade -Medali emas ganda putri SL3-SU5 bersama Khalimatus Sadiyah di Tokyo 2020 -Medali emas ganda campuran SL3-SU5 bersama Hary Susanto di Tokyo 2020 -Medali perak tunggal putri SL4 di Tokyo 2020 Kejuaraan Dunia BWF - Medali emas ganda campuran, Korea 2017 - Medali perak tunggal putri, Korea 2017 - Medali perunggu ganda putri, Korea 2017 - Medali emas tunggal putri, Swiss 2019 - Medali emas ganda campuran, Swiss 2019 - Medali perak ganda putri, Swiss 2019 Asian Paragames - Medali emas ganda campuran, Incheon 2014 - Medali perak ganda putri, Incheon 2014 - Medali perunggu tunggal putri, Incheon 2014 - Medali emas ganda putri, Jakarta 2018 - Medali emas ganda campuran, Jakarta 2018 - Medali perak tunggal putri, Jakarta 2018 ASEAN Paragames - Medali emas tunggal putri, Singapura 2015 - Medali emas ganda putri, Singapura 2015 - Medali emas ganda campuran, Singapura 2015 - Medali emas tunggal putri, Kuala Lumpur 2017 - Medali emas ganda putri, Kuala Lumpur 2017 - Medali emas ganda campuran, Kuala Lumpur 2017 Turnamen internasional - Tujuh emas, dua perak dari Indonesia Para-Badminton International 2014-2016 - Lima emas Thailand Para-Badminton International 2017-2018 - Tiga emas, satu perak Australia Para-Badminton International 2018 - Lima emas, dua perak Dubai Para-Badminton International 2019 - Enam emas, Canada Para-Badminton International 2019 - Dua emas, satu perak Brazil Para-Badminton International 2020
Anies Gubernur Untuk Semua Pemeluk Agama
Oleh Tony Rosyid *) KETIKA anda dilantik jadi pemimpin, saat itu anda menjadi pemimpin untuk semua rakyat anda. Tidak peduli partai pengusung anda, dan kelompok mana yang mendukung dan memilih anda. Negeri ini milik rakyat, tanpa terkecuali. Siapapun pemimpin terpilih, dia milik rakyat. Maka, dia bertugas untuk melayani dan mengurus rakyat, tanpa terkecuali. Bukan untuk melayani dan membela para pendukungnya saja. Presiden, gubernur, bupati, walikota, bahkan lurah, semua tanpa terkecuali, adalah milik dan mendapat amanah dari rakyat. Karena itu, harus bekerja untuk seluruh rakyat. Fenomena Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang terpilih sejak tahun 2017, layak menjadi cermin buat semua pemimpin di negeri ini. Ada tuduhan bahwa Anies menang karena politik identitas. Anies menang karena didukung oleh kelompok tertentu. Stigma ini terus dijaga dan diviralkan oleh pihak-pihak tertentu. Tentu, pihak-pihak yang tidak suka, atau terganggu dengan terpilihnya Anies. Tidak suka, karena berbeda dukungan. Terganggu, bisa secara ekonomi, karena bisnis haramnya (melanggar hukum) dihentikan. Atau terganggu secara politik, karena agenda politiknya, baik untuk pileg, pilgub maupun pilpres 2024 mengalami pergeseran. Orang-orang ini risau dan gelisah. Maka diantara strategi yang selama ini terus dilakukan adalah pertama, mencari-cari kesalahan Anies. Disini rawan fitnah, dan selama ini fitnah terhadap Anies sering terjadi. Soal jembatan Kamayoran ambruk, hadiah rumah mewah, suap reklamasi dll. Terlalu bersemangat mencari kesalahan, sehingga lupa dan abai terhadap data. Dan semuanya tidak terbukti. Kata orang Jawa: kecelek. Kedua, mengganggu program-program Pemprov DKI. Formula E dan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) diutak-atik. Mereka ingin program Anies, terutama yang spektakuler itu gagal. Sembari mencibir semua penghargaan yang diterima oleh Pemprov DKI. Ketiga, memblokade pendukung Anies. Jangan sampai bertambah dan membesar. Stigma yang sering mereka munculkan adalah "kadrun". Ini disengaja agar kelompok tengah dan kiri, juga kelompok non muslim anti terhadap Anies. Pertanyaan sederhana: adakah kelompok agama, etnis atau sosial tertentu yang dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil oleh kebijakan Anies selaku Gubernur DKI? Kalau ada, kita protes dan gugat bareng-bareng. Kita protes secara kolektif. Tapi, kalau gak ada, kita harus fair dan obyektif Gak baik kalau terus-terusan membawa isu SARA untuk menyerang dan menyurutkan Anies. Yang rugi negeri ini, dan kita semua. Biarlah Anies menyapa dan bertindak adil terhadap semuanya. Jangan ketika Anies datang ke gereja, pure dan vihara, ada kelompok yang berupaya menghalang-halangi. Kedatangan Anies ke tempat-tempat ibadah untuk menegaskan bahwa pertama, masyarakat kita ini religius. Kedua, Anies Baswedan ini Gubernur seluruh rakyat Jakarta. Apapun latar belakang agama, etnis, sosial, ekonomi, pendidikan, pandangan politik, selama mereka warga Jakarta, mereka adalah warganya Anies. Mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan diperlakukan secara adil. Anies adalah gubernur untuk semua, bukan gubernur untuk kelompok tertentu. Sikap dan sepak terjang Anies ini oleh kelompok-kelompok tadi dianggap telah meruntuhkan tembok pembatas yang mereka terus bangun untuk memblokade Anies. Maka, ketika Anies datang ke Vihara Dharma Jaya Toasebio di Jakarta Barat (5/9/2021), dengan memberi penghormatan, spontan langsung banyak bullyan. Mereka menariknya ke isu aqidah. Seolah Anies gak paham batas-batas aqidah. BuzzerRp ramai di medsos menyerang Anies. Menuduh Anies jual aqidah demi pilpres 2024. Kenapa mereka marah atas sikap Anies ini? Karena langkah Anies dianggap berhasil menjebol tembok pembatas yang selama ini mereka bangun dengan nama dan istilah "kadrun". Sampai ada yang membuat kesimpulan begini: Jika buzzeRp itu menyerang dan marah-marah, maka artinya Gubernur DKI sedang berhasil, atau sedang melakukan langkah yg baik. Kalau buzzerRp memuji, maka itu tandanya Gubernur DKI sedang salah langkah. Pujian mereka untuk mendorong agar Gubernur Anies terus berbuat semakin salah. Terkait "Penghormatan Anies" terhadap pengurus/pengelola Vihara Dharma Jaya yang selama ini sukses membantu melancarkan program vaksinasi DKI, BuzzeRp marah-marah, karena dinding tembok pembatas yang mereka bangun selama ini ternyata jebol. Mereka yang selama ini memblokade pendukung Anies di kelompok tertentu, ternyata dihadapkan pada fakta bahwa Anies bekerja, bersikap dan berkomunikasi secara adil dengan semua lapisan sosial masyarakat Jakarta. Ini telah merobohkan tembok yang selama ini mereka pelihara. Para buzzerRp berpikir, dengan tuduhan kadrun, mereka bisa selamanya memblokade Anies dari kelompok-kelompok agama, etnis dan sosial tertentu. Nyatanya? Tidak! Karena Anies bekerja sebagai gubernur dan pemimpin untuk seluruh warga DKI. Bukan gubernur dan pemimpin kelompok tertentu. Anda bisa cek data survei tentang tingkat kepuasan warga DKI. Tapi, survei yang bener-bener survei ya.. Saya kira, kita semua, seluruh bangsa ini sepakat bahwa siapapun pemimpin yang bersikap tidak adil, kita akan protes. Ketidakadilan itu ketidakwajaran. Ketidakadilan itu ketidakwarasan. Ketidakadilan itu merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Jangan blokade Anies. Biarlah Anies bekerja dan melayani seluruh warga DKI, tanpa terkecuali. Jangan dihalang-halangi hanya untuk memuaskan ego dan menjaga kepentingan bisnis maupun rencana politik. *) Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Korban Kebakaran Penjara Tangerang Bertambah Tiga Orang
Jakarta, FNN - Jumlah korban kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Provinsi Banten bertambah tiga orang. Dengan demikian, total tewas secara keseluruhan menjadi 44 orang narapidana. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tiga orang warga binaan yang dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang meninggal dunia," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Rika Aprianti melalui keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Kamis, 9 September 2021. Ketiga korban tersebut, yakni Hadiyanto bin Ramli, warga Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Korban kedua yakni atas nama Adam Maulana bin Yusuf Hendra, warga Kelurahan Cimerang, Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban ketiga yakni Timothy Jaya bin Siswanto narapidana tindak pidana narkotika yang diketahui beralamat di Jalan Sabang Nomor 39, Taman Imam Bonjol, Tangerang, Provinsi Banten. Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menjanjikan uang santunan senilai Rp 30 juta kepada masing-masing keluarga narapidana yang menjadi korban kebakaran Lapas Kelas I Tangerang. "Sebagai bagian perwujudan duka, kami akan memberikan santunan senilai Rp 30 juta kepada masing-masing keluarga korban," kata Menkumham Yasonna Laoly. Selain santunan, Yasonna juga menginstruksikan jajarannya membantu pemulasaraan jenazah sampai selesai. Kemenkumham juga telah membentuk lima tim guna menangani kejadian tersebut. Salah, satu khusus membantu pemulasaraan, pemakaman, dan pengantaran jenazah. (MD).
Pilihan Dakwah Habib Rizieq dalam Perspektif M. Natsir
Oleh Ady Amar *) ADA ungkapan menarik dari M. Natsir, tokoh Partai Masyumi dan mantan Perdana Menteri RI ke-5, yang bisa menggambarkan suasana para penguasa, yang tidak saja pada masa penjajahan kolonial dulu, tapi bahkan bisa dipakai mengenali ciri penguasa masa kini dan bahkan masa akan datang, yang anti pada kritik. Begini ungkapan M. Natsir itu, "Islam beribadah akan dibiarkan, Islam berekonomi akan diawasi, Islam berpolitik akan dicabut seakar-akarnya." Apa yang diungkapkan M. Natsir itu relevan untuk melihat posisi umat Islam saat ini. Dimana kegiatan peribadatan (ubudiyah) dibuat semarak mungkin, dan bahkan difasilitasi. Ini yang disebut dakwah hanya pada Amar Ma'ruf semata, membebaskan dakwah dari Nahi Munkar. Dakwah tidak sepaket, amar ma'ruf nahi munkar, itu yang diberi tempat untuk tumbuh subur. Sedang dakwah satu paket "amar ma'ruf nahi munkar" apalagi lebih khusus lagi, lebih memilih dakwah pada nahi munkar, itu dianggap dakwah politik yang tidak disuka bahkan dibenci penguasa. Konsekuensi akan muncul koreksi dalam dakwahnya berdasarkan haq dan batil pada penguasa, itu momok menakutkan dan dianggap sebagai ancaman. Para pengusung dakwah model nahi munkar, itu pasti jadi musuh penguasa. Dakwahnya disumpal dengan berbagai cara, bahkan membenturkan dengan sesama internal umat beragama. Pemihakan penguasa atas benturan yang terjadi, semakin jelas menampakkan di posisi mana penguasa itu berada. Relevansi ungkapan M. Natsir di atas menampakkan corak penguasa dalam menggunakan kekuasaannya. Jika itu dirasakan saat ini, maka ungkapan M. Natsir itu bisa juga disebut "rumus" melihat fenomena yang terjadi, bahkan sepanjang masa. Munculnya dakwah nahi munkar yang tampak lebih dipilih oleh Habib Rizieq Shihab, meski dakwah amar ma'ruf yang dilakukan Habib Rizieq dengan organisasi FPI-nya (sudah dibubarkan pemerintah tanpa melalui pengadilan) tidak kalah prioritasnya dibanding nahi munkar-nya. Tapi yang tersorot tetap dakwah nahi munkar-nya, dakwah yang tidak jadi pilihan utama, jika tidak mau dikatakan "tidak dipilih", oleh Ormas Islam lainnya. Maka dakwah yang diusung Habib Rizieq seolah berhadap-hadapan dengan penguasa, dan itu dianggap sebagai dakwah politik. Maka "rumus" M. Natsir bisa menggambarkan itu semua, "Islam berpolitik akan dicabut seakar-akarnya". Karenanya, pembubaran FPI itu langkah "mencabut seakar-akarnya" jadi kenyataan. Dan lalu figur sentralnya, Habib Rizieq Shihab, harus dipenjarakan dengan tidak sewajarnya. Dicari-carilah kesalahan yang bisa dicari, bahkan saat tidak ketemu yang dicari itu pun tetap dikenakan tuntutan yang diputus pengadilan meski tanpa bisa dibuktikan di pengadilan. Akrobat hukum dilakukan, dan itu dengan segala cara, seolah membenarkan akan "rumus" M. Natsir. Pilihan Penuh Risiko Rumus M. Natsir di atas, itu muncul bisa jadi hasil dari apa yang dialaminya. Dimana ia merasakan dipenjarakan rezim Soekarno (Orde Lama), dan oleh rezim Orde Baru memang tidak sampai dipenjarakan, tapi seluruh aktivitasnya dicekal. Maka "rumus" itu tanpa ia sadari muncul di benaknya. Dakwah nahi munkar pastilah dakwah penuh risiko. Para ulama masa lalu dan yang datang belakangan yang memilih dakwah model ini, juga jadi korban "dicabut seakar-akarnya" lewat berbagai cara. Dipenjarakan atau dicekal juga dengan berbagai tuduhan absurd yang dipaksakan. Dakwah nahi munkar yang menyasar penguasa tidak mesti muncul, jika penguasa berlaku adil, dan hukum jadi panglima. Bukan hukum yang ditekuk oleh kekuasaan politik yang digdaya. Pilihan Habib Rizieq Shihab dan para da'i yang memilih dakwah nahi munkar, pastilah pilihan penuh risiko, dan itu hal yang ia sadari. Ia terpanggil melihat fenomena yang ada, dan karenanya suka atau tidak ia suarakan kebenaran meski di tengah suasana tidak kondusif. Maka risiko yang ia terima adalah penjara, tanpa ia mendapat keadilan semestinya. Rumus M. Natsir itu berlaku sepanjang masa, dan jadi rumus yang tidak disuka penguasa zalim. Karena pada rumus itulah kekuasaannya bisa dinilai dijalankan dengan cara apa. Jika kekuasaan dijalankan dengan keadilan dan persamaan yang sama di depan hukum, maka rumus M. Natsir tadi setidaknya hanyalah wacana. Apakah saat ini rumus M. Natsir berlaku, dengan cara apa kekuasaan itu dijalankan, maka kasus Habib Rizieq Shihab jadi jawabannya... Wallahu a'lam. (*) *) Kolumnis
POPULER
