ALL CATEGORY
Saling Puji Sukarno dan Nyoto
Jakarta, FNN - Pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting mengungkapkan, Presiden Sukarno lebih menyukai anak muda daripada tokoh tua untuk membantunya. Baik di dalam Partai Nasional Indonesia (PNI) maupun pemerintahan. “Ia tidak puas dengan kerja pembantu utamanya Ruslan Abdulgani dan Subandrio dalam membuat teks pidatonya. Keduanya kemudian tidak dipakai lagi. Digantikan Nyoto, seorang anggota PKI (Partai Komunis Indonesia) tulen,” kata kandidat doktor ilmu politik dari Unas di Jakarta, Jumat (1/10). Dikemukakan, setelah sempat pingsan pada 4 Agustus 1965, Presiden Sukarno beristirahat di Istana Tampaksiring, Bali. Sukarno gelisah, karena menjelang Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1965, belum menyiapkan pidato untuk hari besar nasional tersebut. Kemudian, lanjut Ginting, Sukarno meminta Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Mangil Martowidjojo (Komandan Detasemen Kawal Pribadi) untuk mencari Nyoto. Sukarno tidak lagi membutuhkan Subandrio maupun Ruslan Abdulgani untuk membuat konsep pidato hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. "Jadi, Bung Karno merasa lebih cocok dengan gaya pidato yang disusun oleh Nyoto daripada Ruslan Abdulgani maupun Subandrio,” ungkap dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Selamat Ginting menjelaskan, dalam riwayat hidupnya, Nyoto adalah PKI asli sejak awal terjun ke politik. Pernah menjadi Ketua Departemen Agitasi dan Propaganda PKI. Nyoto memang pandai memilih diksi yang dapat membakar massa. Lelaki dengan nama asli Koesoemo Digdojo, kemudian mengganti namanya menjadi lebih singkat agar mudah dihapal: Nyoto. “Sejak remaja Nyoto sudah menjadi aktivis PKI. Usai pemberontakan PKI di Madiun pada 1948, Nyoto bersama DN Aidit, dan MH Lukman, berhasil membangun dan membesarkan PKI,” ungkap Selamat Ginting yang lama menjadi wartawan politik di sejumlah media massa. Dikemukakan, Sukarno menyukai tipikal Nyoto, komunis yang ‘liberalis’, tidak dogmatis, dan pragmatis. Bahkan Nyoto pandai memainkan alat musik saksofon dan gemar berpesta lenso, seperti Sukarno. Sebagai menteri negara, Nyoto juga kerap menyanyi di istana untuk menghibur tamu-tamu paduka yang mulia. Bersama penyanyi top Ibukota, seperti Titiek Puspa maupun Rima Melati. Bung Karno, lanjut Ginting, pernah menjuluki Nyoto ‘Marhaenis sejati’. Sebuah ideologi kerakyatan yang dicetuskan Sukarno untuk PNI. Nyoto tak mau kalah. Ia orang pertama yang mengeluarkan istilah ‘Sukarnoisme’. Keduanya saling mengagumi. “Bagi Nyoto, Marxisme terlalu asing bagi petani dan borjuis kecil, garapan PKI. Sedangkan Sukarnoisme itu lebih jelas, dan orangnya juga masih hidup.” Sikap Nyoto ini, kata Ginting, membuat para pemimpin PKI kehilangan respek. Konflik antara Aidit dengan Nyoto akhirnya tak terhindarkan. Aidit pun memberikan skorsing terhadap Nyoto, dengan membuat alasan pribadi. Nyoto dituding terlibat hubungan gelap dengan seorang perempuan Uni Soviet. “Aidit minta Nyoto memutuskan hubungan tersebut. Aidit sangat antipoligami. Padahal Sukarno melakukan poligami dengan memiliki sejumlah istrinya,” kata Selamat Ginting. Pengamat politik itu mengungkapkan, buntut dari konflik antara Aidit dengan Nyoto, membuat Sukarno harus turun tangan. Bung Karno menyarankan Nyoto membuat partai baru dengan ideologi Sukarnoisme. Usulan nama partainya adalah Partai Rakyat Indonesia. “Bung Karno menganggap Sukarnoisme adalah penyempurnaan Marhaenisme. Tapi ide itu tak pernah kesampaian, karena situasi politik begitu cepat berubah usai pecahnya peristiwa G30S/PKI tahun 1965,” tutup Ginting. sws)
Siapa Yang Bilang PKI Tidak Ada, Dialah PKInya
SEBUAH pernyataan tegas dari Menhan Jenderal Ryamizard Ryacudu pada tahun 2016 yang lalu, dimana videonya masih dapat kita lihat sampai hari ini. Dengan tegas Menhan Ryamizard berkata “Siapa yang bilang PKI itu tidak ada. Jangan- jangan dialah PKI nya? “ Tentu pernyataan seorang Menhan yang mempunyai perangkat dan infrastruktur resmi pemerintahan tidak berkata sembarangan. Pasti Menhan Ryamizard punya data, fakta, bukti yang kuat sehingga komentar tersebut sampai keluar. Bagi yang melek sejarah dan cinta terhadap masa depan bangsa ini, pasti juga akan paham kenapa ada ketakutan dan kecemasan yang begitu dalam atas bangkitnya paham komunisme atau istilah Prof Salim Said dalam podcast nya di channel Refflt Harun akan “ ancaman pembalasan dendam para anak keturunan PKI “. Maka kecemasan dan warning yang selalu disampaikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo akan mejadi positif. Mengingat begitu berbahayanya apabila paham komunisme yang dilanjutkan oleh kelompok Neo PKI (anak anak gembong PKI) kembali bangkit dan mengacak-acak keutuhan NKRI serta ideologi Pancasila Secara hukum memang sudah jelas, paham komunisme dan PKI ini sudah di larang dan diharamkan melalui TAP/MPRS/XXV/1966 dan UU nomor 27 Tahun 1999. Namun namanya ideologi, mereka akan tumbuh bak jamur yang akan tetap hidup selama nafas di badan. Apalagi punya kekuasaan? Anehnya saat ini di Indonesia, ada satu kelompok yang apabila ancaman PKI ini diingatkan dan diperingati setiap bulan September macam cacing kepanasan dan uring-uringan seperti babi terluka. Logikanya begini. Ketika kita berbicara tentang kekejaman penjajahan Belanda ratusan tahun terhadap bumi Nusantara, orang Belanda tak ada yang marah-marah. Karena sudah tidak ada di Indonesia lagi. Ketika kita memperingati kekejaman penjajahan Jepang 3,5 tahun di Nusantara, orang Jepang tak ada yang protes dan marah-marah karena Jepang memang sudah tidak menjajah Indonesia lagi. Tetapi ketika kita memperingati “kebiadaan pengkhianatan PKI, ada kelompok yang marah-marah, namun katakan “ PKI sudah tidak ada lagi di Indonesia “. Kan aneh sekali bukan? Sampai mengeluarkan kata caci maki melalui buzzer bayaran hingga penjarakan orang karena punya kekuasaan. Kan aneh bin ajaib? Analoginya juga sederhana. Ibarat ada tetangga kita yang peduli dan melihat ada tanda-tanda orang maling masuk menyusup ke rumah kita, seharusnya kita berterima kasih dan bersama-sama mengajak mencari si maling yang sembunyi. Bukan malah marah dan mencaci maki orang atau tetangga yang berikan informasi itu. Ada apa? Di manapun bangsa di dunia ini pasti punya sejarah masing-masing. Argentina selalu memperingati peristiwa Malvinas misalnya. Jerman dengan Nazinya mesti Nazi juga dilarang di sana. Perancis memperingati hari pemboman Jerman terhadap negaranya, Inggris juga demikian. Kenapa itu dilakukan, karena menganggap sejarah adalah sebuah pembelajaran dan heritage negaranya agar selalu di kenang masyarakatnya setiap generasi Lalu apa salahnya, ketika bangsa Indonesia juga memperingati sebuah tragedi kelam bangsa ini tragedi kekejaman, dan kebiadaban yang sadis dari para kaum komunis yang tergabung dalam PKI membantai ribuan umat Islam, para kiyai, santri, pejabat negara, keturunan raja-raja hingga Jenderal TNI AD. Karena peristiwa kekejaman ini sudah dua kali terjadi yaitu pada tahun 1948 di Madiun dan 1965. Itu adalah sebuah fakta sejarah. Bahwa PKI ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi komunis, serta melakukan kudeta dan pembunuhan berdarah-darah tapi berhasil digagalkan dan ditumpas oleh TNI bersama umat Islam. Komentar menarik juga dilontarkan Kyai kondang asal NU Gus Baha dalam chanelnya “ PKI itu ideologinya salah ya salah. Kalau tak suka dengan Suharto dan Orde Baru ya silahkan saja. Tapi paham yang salah dan haram itu ya tetap salah “. Artinya, tentu wajar masyarakat semakin curiga dan was-was saat ini melihat reaksi suatu kelompok yang macam cacing kepanasan apabila disebutkan PKI ini bangkit kembali. Sebuah kelompok yang kalau kita petakan, adalah orangnya sama apakah itu kebetulan atau tidak, para kelompok yang selalu sinis terhadap umat Islam dan TNI. Suatu kelompok yang suka mencaci maki umat Islam yang istiqomah dan keras terhadap kezaliman dengan panggilan “kadrun”. Sedangkan kita tahu, istilah panggilan kadrun ini dahulu juga didengungkan oleh kelompok PKI pada tahun 1960an. Kelompok tersebut jugalah yang ingin mengganti Pancasila berubah jadi Trisila dan Ekasila. Kelompok itu jugalah yang menganjurkan pelajaran agama di hapuskan dalam kurikulum pendidikan. Bagian dari kelompok ini jugalah yang menyatakan Agama adalah musuh Pancasila. Namun Pancasila juga tidak ada dalam sebuah Peraturan Pemerintah namun diralat kemudian hari akibat protes masyarakat dengan alasan lupa. Kelompok ini jugalah yang setiap tahun para kadernya dikirim sekolah belajar ke Partai Komunis China. Kelompok ini jugalah yang selalu menggunakan kata kata tuduhan intoleransi, radikalisme, untuk menyudutkan umat Islam. Kelompok ini jugalah sarang para koruptor berkumpul terbanyak di Indonesia. Kelompok ini jugalah yang ketua umumnya tidak percaya terhadap hari akhir. Dan kelompok ini jugalah yang diakui sendiri oleh petinggi kadernya menjadi tempat rumahnya para anak anak PKI. Lalu kalau ada yang mengatakan, silahkan buktikan siapa dan di mana PKI, jawabannya sederhana saja. Tak usah dibuktikan. Cukup mengaku dan jujur saja pada publik. Jangan jadi pengecut bersembunyi di balik ketiak kekuasaan. Tampillah dengan gentleman. Tak usah malu-malu. Biar bangsa ini segera dapat membedakan mana yang haq dan mana yang batil secara terang benderang. Sederhana bukan? Kembali pada pernyataan mantan Menhan Ryamizard Ryacudu. Akhirnya, masyarakat jadi cerdas. Jadi semakin tahu dan belajar. Bahwa ancaman pembalasan dendam anak anak PKI itu semakin nyata, meski bagaimanapun mereka berkilah dan menutupinya. Karena kalau para anak anak PKI itu tak ada keinginan bangkit kembali atau tidak mau balas dendam, seharusnya merespons biasa biasa saja. Tak usah panas dan uring-uringan. Atau mungkin karena lagi berkuasa? Karena lagi pegang kekuasaan? Biarkan waktu yang menjawabnya. Yang jelas bagi yang cinta terhadap bangsa dan masa depan negara ini, waspadalah. Rapatkan barisan. Ingat kata bijak para pendahulu kita ; “ Apabila suatu bangsa melupakan sejarah kelam masa lalunya, maka dikutuk akan mengulangi sejarah kelam itu kembali “. Sejarah 1965 terjadi, karena Soekarno tidak belajar dan melupakan sejarah 1948. Dan untuk itu bagi kita yang hidup hari ini. Jangan pernah melupakan sejarah kebiadaban PKI di tahun 1965, kalau tidak ingin sejarah itu berulang kembali. Wallahu’alam.
Melayat Secara Daring Megawati Pimpin Doa Bersama untuk Almarhum Sabam Sirait
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto memimpin doa bersama dengan keluarga besar PDIP untuk pendiri partai, Sabam Sirait yang meninggal pada Kamis pagi. Doa bersama itu dilakukan di sela rapat terbatas pemberian tali asih untuk 201 keluarga kader PDIP yang meninggal selama pandemi COVID-19, secara daring, Kamis. "Satu-satunya deklarator partai yang masih ada yaitu Bapak Sabam Sirait juga telah meninggalkan kita semua. Dengan rasa dukacita, seluruh pengurus partai juga mengucapkan duka cita mendalam," kata Megawati Soekarnoputri sebelum doa. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan, Sabam adalah adalah panutan partai berlambang banteng moncong putih itu. Sabam tercatat sebagai sekretaris jenderal tiga periode selama partai masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kiprah Sabam sangat melekat dengan PDIP. Selain itu, Sabam juga cukup lama menjadi anggota DPR RI Gotong Royong sejak tahun 1967 hingga tahun 1982. Kemudian menjadi anggota DPR RI dari PDIP di tahun 1999 - hingga 2009. "Seluruh kader partai mengucapkan belasungkawa dan mendoakan beliau agar dilapangkan jalannya dan diterima di tempat yang terbaik di surga. Dan kemudian keluarga mendapat rahmat penghiburan terbaik, dan kita pun dapat mewarisi seluruh nilai perjuangan beliau," kata Hasto. Doa secara khusus dibawakan oleh Ketua Bamusi Provinsi Lampung Ustaz Suparman Abdul Karim. Tampak sesekali Ketum Megawati Soekarnoputri mengusap air mata saat doa dibacakan. "Kami berdoa keluarga besar kami yang wafat karena virus corona, khususnya bapak deklarator kami bapak Sabam Sirait," ujar Ustaz Suparman dalam penggalan doanya. Doa dan penghormatan itu, selain dihadiri Megawati dan Hasto, juga diikuti oleh Wasekjen Sadarestuwati dan Ketua DPP PDIP bidang organisasi Sukur Nababan. Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi (Situation Room) PDIP M.Prananda Prabowo dan Ketua DPR Puan Maharani juga hadir di acara itu secara virtual. Sejumlah kepala daerah termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan wakil walikota Semarang Hevearita G. Rahayu ikut hadir bersama ratusan pengurus daerah partai dari seluruh Indonesia. (sws, ant)
KPK Tetapkan 10 Anggota DPRD Muara Enim Jadi Tersangka
Muara Enim, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan 10 Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR serta pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Tahun 2019. "Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan adanya berbagai fakta hukum selama proses persidangan dalam perkara awal dengan terdakwa Ahmad Yani dan kawan-kawan, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan September 2021 dengan mengumumkan tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis. Adapun 10 anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-2023 tersebut, yakni Indra Gani BS (IG), Ishak Joharsah (IJ), Ari Yoca Setiadi (AYS), Ahmad Reo Kusuma (ARK), Marsito (MS), Mardiansyah (MD), Muhardi (MH), Fitrianzah (FR), Subahan (SB), dan Piardi (PR). Dalam kasus tersebut, KPK sebelumnya telah menetapkan enam tersangka. Lima orang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Robi Okta Fahlefi dari pihak swasta, mantan Bupati Muara Enim Ahmad Yani, mantan Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin MZ Muchtar. Selanjutnya, mantan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries HB dan mantan Plt Kadis PUPR Muara Enim Ramlan Suryadi. Sementara satu orang, yaitu Bupati Muara Enim nonaktif Juarsah saat ini perkaranya masih tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Alex mengatakan untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan para tersangka untuk 20 hari ke depan terhitung sejak 30 September 2021 sampai dengan 19 Oktober 2021. Empat tersangka, yakni Indra Gani BS, Ari Yoca Setiadi, Mardiansyah, dan Muhardi ditahan di Rutan KPK Kavling C1 berlokasi di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta. Empat tersangka lainnya ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, yaitu Ishak Joharsyah, Ahmad Reo Kusuma, Marsito, dan Fitrianzah. Sementara dua tersangka lainnya ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, yakni Subahan dan Piardi. "Untuk antisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan Rutan KPK, para tersangka akan dilakukan isolasi mandiri pada rutan masing-masing," ucap Alex. (ant, sws).
Mewaspadai Era Pelampiasan Dendam
MERUJUK pada statemen Prof Salim Said, pengamat militer pertahanan Guru Besar Universitas Pertahanan yang mengatakan “ Komunis di dunia sudah bangkrut. Artinya yang jadi ancaman bagi bangsa ini adalah pembalasan dendam anak-anak PKI. Karena dulu menghasilkan pertumpahan darah yang banyak dari masing pihak “. Dan musuh utama PKI itu dulu adalah TNI dan umat Islam. Karena TNI bersatu bersama umat Islam menumpas balik PKI yang selama masa Orde Lama menjadi anak emas Presiden Soekarno. Yang menarik menjadi perhatian kita saat ini adalah kenapa, sejak pemerintahan hari ini berkuasa suasana keharmonisan masyarakat kita begitu tegang. Perbedaan agama, pendapat, dan pandangan dalam politik menjadi begitu tajam. Khususnya dalam hal kehidupan beragama. Tiba tiba saja, Islam sebagai agama mayoritas di negeri ini seakan menjadi asing. Stigmaisasi intoleran, radikal, teroris, menjadi pisau runcing nan tajam mengoyak-ngoyak dada umat Islam dengan perihnya. Islam dibuat seolah sumber segala masalah dan keributan di negeri ini. Sesama umat Islam dibentur-benturkan. Para tokoh dan ulamanya diadu domba. Dihinakan dan semakin sering terjadi teror, pembunuhan, kriminalisasi dan fitnah. Umat Islam dibuat seakan menjadi penyakit dan parasit di bumi Nusantara ini. Padahal kalau kita jujur, yang menjadi permasalahan utama negeri ini adalah korupsi, kerusakan moral, perampokan sumber daya alam, kemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan, dan rusak ya harmonisasi persatuan di tengah masyarakat. Caci maki dan hinaan menjadi santapan wajib tiap hari kalau kita melihat media massa. Seolah ada semacam gelora dendam kesumat yang sedang di lampiaskan kepada umat Islam di Indonesia. Kalau terjadi kekerasan pada Ustad dan ulama, pasti yang menjadi pelakunya orang gila atau orang mabuk. Sehingga lepas begitu saja. Tapi kalau pelakunya dari kelompok umat Islam, pasti akan dipelasah sedemikian rupa tanpa ampun. Ketika umat Islam pelaku kejahatan, maka agamanya akan dibawa-bawa. Kalau pelakunya bukan umat Islam, maka itu dianggap masalah sosial biasa. Lihatlah apa yang terjadi pada Kosman Kece. Si penista agama Islam, baru kena gebuk ala penjara saja, beritanya begitu ramai dan riuh. Seolah terjadi malapetaka hak asasi manusia yang begitu kejam Bandingkan dengan terbunuhnya 6 orang laskar FPI dengan biadab, dibuat seolah biasa saja malah si korban di jadikan tersangka dan seolah jadi penjahat Ketika umat Islam yang tidak pro penguasa mengkritik di sosial media, dengan mudah ditangkap dan dipenjarakan dengan berbagai alasan Tapi kalau yg mengkritik dari kelompok penguasa seperti Abu Janda, Deny Siregar, Dewi Tanjung, dan Ade Armando Cs maka akan aman aman saja Di Indonesia sekarang ini seolah sedang terjadi badai sistemik Islamfobia yang dahsyat. Islamfobia yang berujung pada fasisme akut. Siapa yang ikut akan dapat fasilitas dan kesenangan, tapi bagi siapa yang tidak ikut akan di habisi dan dimusuhi. Kalau kita lebih dalami dan teliti lagi ke dalam, maka polarisasi ini akan semakin jelas perseteruan antara kelompok Islam fundamentalis (kanan) dengan kelompok kiri dan liberal. Kelompok Islam kanan ini seperti Muhammdiyah, FPI, HTI, Al Irsyad atau umumnya 212 di tambah NU kultural, berseteru dengan kelompok kiri dan liberal di tambah NU struktural dan Syiah. Kelompok kiri ini dominan berada di bawah payung partai penguasa PDIP. Di dukung penuh oleh kelompok non muslim radikal yaitu dari kelompok Katolik dan Protestan. Silahkam kita scanning dan petakan. Dua kubu ini yang semakin tajam dan dalam permusuhannya. Namun kelompok kiri yang di pimpin PDIP ini lebih di untungkan. Karena sedang memegang tampuk kekuasaan. Sehingga yang jadi babak belur adalah kelompok kanan Islam fundamentalis ini. Disinilah kita dapat mrembaca, bagaimana aura kebencian itu terbaca. Seakan membalaskan sebuah dendam kesumat masa lalu yang tak terperi. Apapun permasalahannya, semua berujung pada kadrun dan cebong. PKI dan Islam Radikal. Sangat miris dan menyedihkan. Dan sayangnya, pemerintah seakan merawat kondisi ini. Karena sampai saat ini tidak ada upaya menyatukan dan rekonsoliasi senagaimana seharusnya seorang bapak bangsa. Makanya, banyak masyarakat berkesimpulan. Rezim hari ini adalah rezim penuh dengan pelampiasaj dendam. Orang orang yang berkuasa adalah orang orang yang maniak lagi membalaskan dendamnya menggunakan tangan kekuasaannya. Dendam masa lalu, dengki berbau SARA, sentimen keagamaan yang penuh kebencian. Pemaksaan kehendak dan tipu daya menjadi jadi. Mereka seakan lupa, bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Yang artinya secara hukum beso politik, tidak ada kekuasaan yang abadi. Roda kekuasaan pasti akan berputar Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Belajarlah kepada masa lalu. Bagaimana PKI dimasa pemerintahan Soekarno berkuasa dan jadi anak emas. Sehingga banyak memanfaatkan tangan kekuasaan untuk menghabisi musuh ideologisnya seperti pembubaran Masyumi, HMI, dan pembunuhan berdarah para Jendral dan tokoh ulama masyarakat. Tapi lihatlah setelah itu, ketika rakyat tersadar, yang terjadi adalah serangan balik yang dahsyat. Sampai lahirnya orde baru. Dimana PKI dan keturunannya tak berkutik. Namun setelah orde baru jatuh, lahirlah era reformasi. Namun apa kata para tokoh sepuh yang permah hidup di era tahun 60an. Suasana kehidupan politik sosial saat ini samgat mirip dengan suasana era PKI dan Orde Lama. Bagaimana aura kebencian terhadap agama, TNI, dan semangat pribumi patriotik begitu parah. Siapa yang peduli terhadap bangsa dianggap ancaman. Ramay kepada asing khususnya China daratan, tapi sinis pada bangsa sendiri. Lalu pertanyaannya. Sampai kapan ini alan berakhir? Rakyat sudah gerah. Pemerintah seakan tak peduli dan percaya diri. Apakah sejarah akan berulang kembali? Biar waktu yang akan menjawabnya. Karena percayalah, dendam hanya akan melahirkan petaka. Dendam hanya akan melahirkan kehancuran. *)
Kita Bukan Bangsa Keledai
By M Rizal Fadillah KELEDAI (donkey, himar) digambarkan sebagai hewan yang bodoh tapi keras kepala. Kebodohan keledai diungkap oleh penulis Yunani Homer dan Aesop. Untuk bergerak dengan beban berat, keledai dipasangi wortel depan mulutnya. Dibohongi oleh majikannya. Pepatah untuk kebodohannya ialah "a donkey fall in the same hole twice". Bangsa Indonesia telah mengalami pengalaman pemberontakan dan penghianatan PKI dua kali yaitu pada September 1948 dan September 1965. Keduanya berdarah dan biadab. Korban adalah santri ulama dan tentara. PKI senantiasa mencari celah atas kelengahan pemimpin bangsa. Istana yang dapat dipengaruhi dan ditunggangi. Kini geliat terasa kembali meski PKI telah dibubarkan dan dilarang. Mereka sendiri menyatakan bergerak tanpa bentuk. Artinya penggalangan melalui penyusupan di organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, birokrasi, istana, maupun TNI-Polri. Para taipan yang menjadi bagian dari oligarkhi patut untuk diwaspadai. Akankah bangsa ini mengalami kembali bencana politik untuk yang ketigakalinya akibat gerak dan aksi kaum Komunis yang abai diwaspadai ? Mungkin saja jika memang antisipasi elemen bangsa ini lemah. Agar tidak menjadi bangsa keledai yang bukan saja dua kali tetapi berulangkali terperosok dalam lubang yang sama, maka perlu upaya antara lain : Pertama, pemahaman sejarah yang harus terus diperkuat terutama untuk generasi muda yang sama sekali tidak mengalami peristiwa kejahatan dan penghianatan PKI. Tayangan film Penghianatan G 30 S PKI itu penting dan konstruktif. Tidak terpengaruh oleh pandangan kaum reaksioner seperti Ilham Aidit (Putera DN Aidit), Effendi Simbolon (kader PDIP) atau Hilmar Farid (Direktur Kebudayaan Kemendikbud ristek) yang menyerang tayangan dan yang menyatakan Hari Kesaktian Pancasila tidak relevan. Ada juga Iman Brotoseno (Direktur Utama TVRI) yang membela Gerwani. Kedua, pertahankan dan jalankan Ketetapan MPRS No XXV/MPRS/1966 yang melarang PKI dan penyebaran faham Marxisme/Leninisme dan Komunisme. Ketetapan ini menegaskan bahwa tidak ada hak hidup untuk PKI dan Komunisme. Kemudian tegakkan UU No 27 tahun 1999 yang memberi sanksi 12 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun bagi penyebar faham Marxisme/Leninisme dan Komunisme. Perbesaran ancaman jika mengakibatkan kerusuhan dan dalam rangka mengganti ideologi negara. Kerjasama dengan organisasi dan partai berhaluan Komunis juga dilarang. Ketiga, mengingat PKI dan Komunisme bergerak dan disebarkan diam-diam, maka antisipasi masyarakat, khususnya umat Islam harus dilakukan dengan lebih gesit dan strategis. Front-front anti komunis harus dibangun kembali, laskar dan brigade keumatan turut membantu aparat untuk mengamankan target-target klasik PKI dan gerakan komunisme seperti ulama, tokoh masyarakat, dan tempat-tempat ibadah. Mewaspadai adu domba dan pengembangan mistisisme, faham sesat, serta kemaksiatan lainnya. Jangan biarkan PKI dan Komunisme memanfaatkan keakraban Pemerintah dengan Negara RRC, menggencarkan tuduhan kepada umat beragama sebagai radikal, intoleran, dan anti-kebhinekaan, serta menunggangi program moderasi beragama demi penipisan keyakinan keagamaan. Bangsa indonesia sudah terperosok dua kali dan tidak boleh untuk ketiga kalinya. Kita ini bukan bangsa keledai. Sejarah itu penting. George Santayana filosof Spanyol-Amerika menyatakan "mereka yang tidak mengambil hikmah sejarah, ditakdirkan untuk mengulanginya". Nabi Muhammad SAW pernah bersabda "seorang mu'min tidak masuk ke dalam lubang yang sama dua kali" (HR Bukhori). *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Dua Alasan Mengapa Menkumham Tolak Sahkan KLB Ilegal Deli Serdang
Jakarta, FNN - Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Hamdan Zoelva membenarkan alasan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menolak pendaftaran hasil KLB illegal Deli Serdang. Hal ini terungkap dalam sidang pengadilan PTUN Jakarta No. 154/G/2021/PTUN-JKT, Kamis (30/9/2021). Alasan pertama, kata Hamdan, UU No.2/2011 tentang Parpol mewajibkan adanya Surat Keterangan Tidak Ada Perselisihan Internal apabila suatu parpol ingin mendaftarkan perubahan susunan pengurus dan AD/ART ke Kementerian Hukum dan Ham. Namun, kubu Moeldoko cs hanya bisa memberikan Surat Keterangan Tidak Ada Perselisihan Internal di partai politik yang ditandatangi oleh Ketua Mahkamah Partai yang terbentuk dari KLB itu sendiri. “Mahkamah partainya sendiri belum sah, belum terdaftar, sudah membuat surat keterangan, dan sampai pada akhir masa pendaftaran, tidak bisa menunjukan Surat Keterangan Tidak Ada Perselisihan Internal yang disampaikan oleh Mahkamah Partai yang sah dan terdaftar. Ketika kewajiban itu tidak terpenuhi, maka seluruhnya tidak bisa diproses,” tegas Hamdan. Alasan yang kedua, karena Kongres dan Kongres Luar Biasa parpol mesti sesuai dengan AD/ART parpol. Padahal, KLB Deli Serdang nyata-nyata tidak memenuhi syarat-syarat KLB sebagaimana yang termaktub dalam AD/ART Partai Demokrat. Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) AD/ART disebutkan bahwa DPP sebagai penyelenggara Kongres atau Kongres Luar Biasa. Selanjutnya, ayat (2) mengatur, KLB dapat diadakan atas permintaan; Majelis Tinggi Partai atau sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPD dan 1/2 dari jumlah DPC dan disetujui oleh Majelis Tinggi Partai. “Kalau syarat ini tidak terpenuhi, apa yang mau disahkan Kementerian Hukum dan HAM? Justru akan menjadi salah jika Kementerian Hukum dan HAM memproses dan menerima atau mengesahkan hasil KLB, padahal KLB-nya sendiri tidak sah,” ungkap Hamdan. Sehingga, kata Hamdan, perkara ini sudah sangat gamblang dan nyata bahwa Keputusan Menteri Hukum dan HAM menolak pendaftaran hasil KLB illegal Deli Serdang sudah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait, Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Heru Widodo, mengungkapkan fakta yang mengonfirmasi bahwa persoalan ini merupakan masalah internal partai sehingga bukan wewenang PTUN. Hal ini dibuktikan dengan Jhoni Allen Marbun yang mengajukan sengketa kepada Mahkamah Partai DPP Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhyono untuk kembali menjadi anggota Partai Demokrat. “Pak Jhoni mengajukan sengketa ke Mahkamah Partai yang ketuanya adalah Nahrowi Ramli (red.pimpinan AHY), jadi dia sendiri tidak mengakui Mahkamah Partai yang terbentuk dari KLB Deli Sedang,” tegas Hamdan. (mth)
TVRI Tidak Mau Menayangkan Film Pengkhianatan G30S/PKI
Jakarta, FNN - Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menayangkan pemutaran film "Pengkhianatan G 30 S PKI" dan sikap tersebut diambil berdasarkan sejumlah hal. Pernyataan tersebut disampaikan TVRI menjawab pertanyaan yang diajukan sejumlah pihak kepada TVRI dan stasiun-stasiun televisi lain tentang penayangan film G 30 S PKI. Setiap kali memasuki tanggal 30 September selalu muncul kontroversi mengenai pemutaran film ini. TVRI harus menjadi alat perekat sosial dan pemersatu bangsa, sehingga tidak memutar tayangan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan perpecahan di antara masyarakat, kata Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno dalam pernyataan resmi, Kamis. "Tapi kami juga memberikan pencerahan dan informasi sehat sesuai fungsi kepublikan kami, sehingga pembelajaran masa silam akan selalu kami tampilkan dengan cara interaktif dan kekinian melalui program-program di TVRI," jelas Iman. Program-program pembelajaran sejarah yang tayang di TVRI dimaksud, menurut Iman, antara lain Forum Fristian pada 29 September 2021 dengan topik: Rekonsiliasi ’65, Berdamai Dengan Sejarah. Program Mengingat Jejak Sejarah yang tayang pada 30 September 2021 serta penayangan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada Jumat, 1 Oktober 2021. Sementara itu, beberapa hal yang mendasari TVRI tidak menayangkan film "G 30S PKI" antara lain bahwa sejak tahun 1998 pada masa pemerintah Presiden Habibie, film tersebut sudah tidak ditayangkan di TVRI. Hal itu juga diperkuat dengan pernyataan Menteri Penerangan RI saat itu Letnan Jenderal TNI (Purn) M Yunus Yosfiah bahwa pemutaran film yang bernuansa pengkultusan tokoh seperti film "Pengkhianatan G 30 S PKI", "Janur Kuning", dan "Serangan Fajar" tidak sesuai lagi dengan dinamika reformasi. Oleh karena itu, pada 30 September 1998, TVRI dan TV swasta tidak menayangkan pemutaran film G 30 S PKI seperti yang diungkapkan Yunus Yosfiah dalam harian Kompas, 24 September 1998. Menteri Pendidikan ketika itu, Juwono Sudarsono, juga membentuk tim khusus untuk mengevaluasi semua buku sejarah dalam versi G 30 S PKI. PP Nomor: 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI, pada Bagian Ketiga, Pasal 4 mengenai Tugas menyebutkan: TVRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (ant, sws)
Presiden Jokowi Harus Pecat “Trouble Maker” Moeldoko!
Oleh: Mochamad Toha Belakangan ini Presiden Joko Widodo gelisah dengan manuver Kepala Staf Presiden Moeldoko terkait dengan upayanya mengkudeta Partai Demokrat. Sebab, gerakan Moeldoko ini tak lepas dari jabatan KSP. “Untuk proses bersih diri, Presiden Jokowi harus ganti Moeldoko karena dia sudah menjadi trouble maker nasional,” kata sumber FNN.co.id yang dekat dengan Istana. Moeldoko dinilai sudah kebablasan. Secara tersirat, Moeldoko memanfaatkan statusnya sebagai KSP, sehingga mencerminkan “diutus” Presiden Jokowi untuk merusak Partai Demokrat, memusuhi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pendirinya. Perlu dicatat, sebagai Presiden ke-6, SBY masih memiliki jaringan TNI di tiga matra (Darat, Laut, dan Udara) yang kuat. Begitu pula internasional, dia masih memiliki jaringan yang tersebar di dunia.Tapi sebaliknya, Moeldoko justru banyak musuhnya di TNI sendiri. Untuk mengamankan Jokowi dan keluarga, maka Jokowi harus bisa dan berani menggusur Moeldoko dari jabatannya sebagai KSP. Pada akhir pekan awal Maret lalu menjadi sesuatu yang mengejutkan bagi Partai Demokrat, Ketum DPP Partai Demokrat Agus Harymurti Yudhoyono (AHY) dan bahkan SBY sendiri. Di luar ekspetasi, Moeldoko, mantan KSAD dan Panglima TNI semasa SBY menjabat Presiden, ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang, Sumatera Utara. KLB yang bisa dikatakan sebagai upaya coup de etat AHY dari kursi Ketum Partai Demokrat seakan menjadi klimaks dari tudingan Partai Demokrat, orang-orang di lingkaran Jokowi ingin mengambil-alih Partai Demokrat. Meski sempat dibantah, sejak beberapa minggu sebelum KLB berlangsung, aroma kudeta tersebut sudah tercium. Dan KLB plus Ketum Moeldoko ini menjadi penegas, polemik kudeta Partai Demokrat benar adanya. Ironis, karena Moeldoko seakan menjadi “anak durhaka” dan nyata-nyata mengabaikan jiwa “korsa”. Sama-sama berlatar belakang militer, Moeldoko jelas-jelas menelikung seniornya: SBY, dan juniornya: AHY. Terang saja jika AHY dan SBY mencak-mencak melihat manuver KLB dan Moeldoko ini. Dan atas perilaku Moeldoko ini, Pemerintah yang akan kena getahnya. Terutama Presiden Jokowi. Maklum saja jika itu terjadi, mengingat Moeldoko sekarang masih menjabat sebagai KSP. Pada sisi lain, kisruh ini akan menjadi ujian bagi Pemerintah untuk tetap teguh pada peraturan atau tidak. Jangan terkejut jika pada akhirnya banyak alumni “Lembah Tidar” gethol melawan. Pasalnya, Presiden Jokowi sebelum mengangkat Moeldoko sudah diperingatkan para alumni Lembah Tidar: Moeldoko berpotensi rusak citra Presiden di penghujung pemerintahan. Tapi, Presiden Jokowi hanya berharap, para alumni Lembah Tidar harus membantu Jokowi. Konon, terkait dengan manuver Moeldoko ini, mereka sudah menyarankan supaya Presiden mencopot Moeldoko dari posisinya sebagai KSP. Dengan terbukanya “borok” mantan Panglima TNI yang dilantik Presiden SBY yang melakukan kesalahan itu, sehingga rakyat Indonesia tahu jika Moeldoko ini trouble maker Nasional. Nama yang dicalonkan sangat mungkin diajukan sebagai penggantinya yaitu Budi Gunawan (Kepala BIN) atau Tito Karnavian (Mendagri). Kedua Jenderal Polisi itu punya pendukung kuat di Polri. Dengan mengangkat BG atau Tito sebagai KSP, posisi Jokowi akan aman. BuzzerRp dipastikan diam. Sebab BG memiliki jaringan tim Siber di BIN. Sementara Tito memiliki jaringan tim Siber di Polri. Tak hanya itu. Dengan menempatkan KSAD Jenderal Andika Perkasa jadi Panglima TNI dan BG atau Tito di KSP akan memberi jaminan keamanan bagi Jokowi di dunia nyata maupun maya. “Mengingat panasnya suhu politik dan kondisi keamanan NKRI, sangatlah tepat jika Presiden Jokowi memilih Andika,” ujar sumber tadi. Penulis adalah Wartawan FNN.co.id
Malut Berpeluang Tambah Medali PON Papua Lewat Cabang Muaythai
Ternate, FNN - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Maluku Utara (Malut) menyatakan kontingen Malut berpeluang menambah medali PON XX Papua melalui cabang olahraga muaythai. "Hari ini, atlet muaythai asal Malut Vicki Rajiloen akan tampil di semifinal menghadapi atlet Jawa Barat Topan Novian," kata Ketua KONI Malut Djafar Umar saat dihubungi dari Ternate, Kamis. Vicki Rajiloen merupakan salah satu atlet yang diproyeksikan medali emas untuk Malut pada cabang muaythai kelas 57kg putra. Oleh karena itu, dengan masuknya Vicki di semifinal muaythai, otomatis Malut memiliki peluang untuk meraih medali, setelah sebelumnya atlet sepatu roda Nurul Nazwa menyumbangkan medali perdana untuk Malut. Menurut Djafar, dari 54 atlet yang berpartisipasi dalam 12 cabang olahraga di PON Papua, ada empat atlet yang dinyatakan mundur, yaitu satu atlet dayung dan satu atlet bulu tangkis, sedangkan dua atlet lainnya tidak diberi izin oleh atasan mereka, yakni dua petinju Salsabilah dan Sunan Amoragam. Petinju Sunan Amoragam pernah meraih medali emas untuk Malut pada PON ke-19 dan meraih medali perunggu dalam ajang Asian Games di kelas 52kg. Djafar mengakui meski sarana terbatas dan jam terbang atlet masih minim, KONI sempat berencana mempersiapkan atlet-atlet Malut melalui training center (TC) di Thailand dan Korea Selatan guna menghadapi PON Papua, namun rencana itu tidak dapat direalisasikan karena pandemi COVID-19. Akan tetapi, pihaknya tetap memasang target medali dan masuk peringkat 25 besar dalam ajang olahraga empat tahunan itu. "Dari 12 cabang olahraga yang akan diikuti Malut, ada cabang olahraga yang diberi target meraih medali emas, perak hingga perunggu," ujar Djafar. Dia menyatakan untuk cabang futsal, muaythai, tinju dan taekwondo diproyeksikan medali emas. Kemudian atletik, bulu tangkis, pencak silat, karate, dayung, sepatu roda dan sepak bola ditargetkan medali perak dan perunggu. Namun untuk cabang futsal yang empat tahun lalu mampu menyumbangkan medali perak, kali ini di PON Papua tim Malut tidak memiliki harapan untuk lolos ke semifinal karena mengalami tiga kekalahan berturut-turut. Malut mengirimkan 51 atlet yang akan berlaga di 12 cabang olahraga PON XX Papua, serta 22 pelatih dan manajer beserta ofisial. (mth)
POPULER
