ALL CATEGORY
Kontroversi Yusril
By M Rizal Fadillah YUSRIL Ihza Mahendra dikenal sebagai pakar hukum tata negara. Pernah menjabat Menteri Hukum dan HAM, Mensesneg era SBY dan hingga kini masih Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang. Yusril ramai disorot sewaktu menjadi pengacara pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin saat Pilpres 2019. Kini ia disorot kembali karena menjadi kuasa hukum Moeldoko dalam uji materi AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung. Terjadi kontroversi dalam makna pro dan kontra. Kontroversi itu berkisar pada tiga hal, yaitu : Pertama, dalam status sebagai Ketua Umum PBB Yusril masuk ke persoalan sengketa partai lain yaitu Partai Demokrat yang berkaitan dengan usaha pendongkelan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah. Usaha pendongkelan mana telah mencoreng wajah demokrasi. Kedua, yang dibela atau klien Yusril adalah "orang Istana" Kepala KSP Moeldoko yang semua rakyat Indonesia tahu telah melakukan upaya kudeta kasar terhadap kepemimpinan Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa Deli Serdang yang pendaftarannya ternyata ditolak oleh Kemenhukham. Ketiga, yang diuji materi bukan peraturan perundang-undangan tetapi AD/ART Partai. Ruang pengujian yang semestinya ada pada lingkup internal partai sendiri. Mahkamah Agung tidak berwenang mengintervensi aturan yang dibuat oleh partai politik. Jika bisa, konflik internal akan selalu dibawa ke Mahkamah Agung bukan Mahkamah Partai. Kalau begitu kacau balau hukum namanya. Yusril Ihza Mahendra mungkin menganggap ini sebagai langkah terobosan. Tetapi semua terobosan mesti berdasar hukum bukan mengacak-acak hukum atau berbasis non hukum termasuk tekanan dan lobi politik. Moeldoko adalah bagian dari penguasa politik yang diduga akan terus melakukan segala cara untuk sukses misi. Yusril Ihza Mahendra bisa saja berdalih bahwa hal ini adalah pembelajaran demokrasi atau sekedar menjalankan profesi, akan tetapi pembelaan pada Moeldoko dalam kasus kudeta Partai adalah perilaku politik dan hukum yang tidak simpatik dan dipastikan rentan kritik. Masyarakat dapat menilai hal ini justru bentuk dari kekacauan profesi dan penunggangan hukum oleh kekuasaan politik. Tidak tertutup kemungkinan juga uang. Tak ada yang bisa memaksa Yusril Ihza Mahendra untuk mundur. Motif kuatnya adalah privacy nya. Warga masyarakat hanya bisa menilai atau mengkritisi bahwa kini di negeri ini telah terjadi kemerosotan moral dalam sikap politik. Tidak mampu untuk menjaga marwah dan kemuliaan diri. Pilihan langkah selalu berisiko dan Yusril telah memilih langkah. Kritik atasnya harus diterima dengan lapang hati. Selamat berkontroversi dan saling menyalip di bahu jalan demokrasi. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Anies Baswedan Serahkan Beasiswa Anak Yatim Piatu Akibat Corona
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyerahkan beasiswa kepada 45 anak yatim piatu karena orang tuanya meninggal setelah terpapar Covid-19. Masing-masing mendapatkan Rp 3 juta. "Kami mengapresiasi seluruh pihak dari mulai karang taruna, organisasi kemasyarakatan, BUMD, swasta dan masih banyak lagi sehingga bisa terkumpul inisiatif beasiswa ini," kata Anies dalam keterangan resmi, saat menyerahkan bantuan tersebut di Cilincing, Jakarta Utara, Ahad, 26 September 2021. Anies mengajak seluruh pihak supaya lebih banyak lagi terlibat dalam menangani dampak Covid-19. Salah satu diantaranya, memperhatikan anak-anak yang orang tuanya meninggal dunia akibat pandemi. "Kita semua menyadari pandemi di satu sisi membuat mereka yang terpapar sembuh dan memiliki imunitas. Akan tetapi, ada juga yang wafat menyisakan kepada kita untuk berpahala," kata Anies, sebagaimana dikutip dari Antara. Anies juga mengajak seluruh anak yatim piatu mendoakan orang tua mereka. Ia sekaligus menitipkan pesan supaya tidak menyerah, tetap semangat dan siap menghadapi masa depan dengan berbekal belajar dan bekerja keras. Diharapkan, beasiswa tersebut dapat dimanfaatkan menunjang kegiatan belajar anak-anak yatim piatu itu. Anies tidak merinci, berapa lama beasiswa tersebut diberikan pada masing-masing anak yatim piatu itu. "Buat adik-adik semua, rajinlah belajar, kerja keras dan ingat bahwa orang tua yang kemarin wafat adalah seorang sahid dan sahida. Doakan mereka karena hanya doa anak saleh yang akan mengalir kepada mereka," ucapnya. Sementara itu, hingga Ahad (26/9) jumlah meninggal dunia akibat Covid-19 di Jakarta mencapai 13.503 orang. Tingkat kematian akibat Covid di ibu kota mencapai 1,6 persen dengan angka kesembuhan mencapai 841.000 atau 98,2 persen. (MD).
Anggota DPR Minta Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diaudit
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menginginkan adanya audit investigasi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, terkait dengan adanya laporan pembengkakan biaya konstruksi (cost overrun) sebesar Rp4,1 triliun. Herman Khaeron dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, menyatakan bahwa hingga saat ini belum dilakukan pendalaman terkait penyebab pembengkakan biaya proyek kereta cepat tersebut. Untuk itu, ujar dia, perlu agar proyek tersebut segera diaudit oleh BPK RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan diberikan memiliki landasan hukum yang kuat. "Kami belum memutuskan untuk memberikan Penyertaan Modal Negara melalui PT Kereta Api. Syarat utama adalah adanya hasil pemeriksaan BPK dan BPKP," katanya. Dengan syarat utama tersebut, lanjutnya, maka ke depannya juga agar dapat clear and clean serta memenuhi unsur Good Corporate Governance. Namun, Herman menilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung perlu tetap dilanjutkan meski target pembangunannya harus mundur. Untuk itu, ia mengutarakan harapannya agar proyek kereta cepat yang diproyeksikan dapat beroperasi pada 2023 itu ke depannya tidak membebani keuangan negara secara berkelanjutan. "Yang penting adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini harus betul-betul memiliki nilai manfaat bagi masyarakat," katanya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proses pengerjaan konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 73 persen dan moda transportasi mutakhir itu akan menjalani uji coba pada akhir 2022. Jokowi mengharapkan proyek strategis itu dapat terintegrasi dengan moda transportasi lainnya seperti kereta cepat ringan (Light Rapid Train/LRT) dan Moda Raya Terpadu (MRT) di DKI Jakarta agar menciptakan efisiensi waktu dan jarak tempuh untuk meningkatkan daya saing kegiatan ekonomi. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung juga diharapkan Presiden Jokowi untuk menyertakan transfer teknologi ke tenaga kerja domestik. (ant, sws)
Gaya Komunikasi Politik Airlangga Bisa Naikkan Elektabilitas
Jakarta, FNN - Head of Department of Politics and Social Change at Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes menilai gaya komunikasi politik yang dilakukan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bisa menaikkan elektabilitas. "Komunikasi politik Airlangga dalam dua hari terakhir dinilai strategis, menyusul posisi Airlangga merupakan pimpinan dari partai besar dengan kursi terbanyak kedua di DPR," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad, 26 September 2021. Arya Fernandes mengatakan, situasi politik di Indonesia yang saat ini dinamis, komunikasi lintas partai harus menjadi agenda politik yang konsisten dilakukan oleh Airlangga. Sebelumnya, diketahui Ketua Umum Golkar Airlangga bertemu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Klaten. Selepas itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut juga berolahraga dengan Muhaimin Iskandar di Jakarta. "Semakin sering mereka bertemu, maka di tingkat pemilih, di bawah, juga semakin baik dan tidak terpolarisasi. Masyarakat melihat mereka bisa berkomunikasi meski suatu saat juga berkompetisi," kata Arya, sebagaimana dikutip dari Antara. Situasi politik di Indonesia saat ini belum jelas menunjukkan siapa saja yang akan mendapatkan dukungan dari partai politik untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Oleh karena itu, komunikasi politik menjadi strategis untuk dilakukan. "Terutama komunikasi lintas partai," kata dia. Menurutnya, langkah Airlangga tersebut ditujukan untuk membaca kemungkinan-kemungkinan membentuk koalisi. Kedua, mencari chemistry atau kecocokan di antara tokoh-tokoh tersebut. Terakhir, untuk mencari kesamaan pandangan dan kebijakan. Golkar dalam agenda Pilpres 2024 diuntungkan karena memiliki sekitar 14 persen kursi di DPR. Artinya, partai berlambang pohon beringin tersebut hanya butuh sisa enam persen supaya bisa mencalonkan presiden. Dengan kata lain, kondisi itu membuat Golkar dan Airlangga sebagai partai dan figur yang menarik karena memiliki posisi tawar yang tinggi untuk bersaing di pesta lima tahunan tersebut. "Airlangga saya kira memiliki peluang supaya bisa maju dan bertemu banyak tokoh," kata dia. Dalam hitungan politik, sekarang waktunya sudah cukup dekat mulai membuat strategi dan program menuju 2024. Sehingga, wajar jika aktivitas politik dari tokoh seperti Airlangga mulai ditingkatkan. "Sekarang waktu yang ideal dan pas untuk melakukan mobilisasi politik, seperti yang dilakukan Airlangga. Semakin dini, calon itu melakukan sosialisasi politik ke masyarakat, akan semakin baik," ujarnya. Hal tu juga memberikan kesempatan bagi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2019-2024 tersebut bertemu dengan banyak orang dan menjalin komunikasi politik. Bahkan, potensial terus meningkatkan elektabilitasnya melalui sosialisasi. Di Pilpres 2024, ia melihat faktor partai menjadi penting. Apalagi, tidak ada calon petahana karena Presiden Joko Widodo secara konstitusi tidak bisa dicalonkan karena sudah dua periode. (MD).
Pasukan Israel Bunuh Empat Warga Palestina
Ramallah, FNN - Pasukan Israel, pada Ahad (26/9) membunuh sedikitnya empat warga Palestina saat melakukan penggeledahan di Tepi Barat yang diduduki. Hal itu diungkapkan Kementerian Kesehatan Palestina, dalam keterangannya, Ahad, 26 September 2021. Dalam keterangannya, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan, ada tiga warga Palestina yang terbunuh di Desa Biddu, Tepi Barat, di utara Yerusalem. Sedangkan satu warga ditembak di Burqin, desa dekat kota Palestina, Jenin. Laporan yang beredar di radio-radio utama dan situs berita Israel menyebutkan, sedikitnya empat orang militan tewas dalam penggerebekan di beberapa lokasi di Tepi Barat dalam upaya menangkap para anggota Hamas. Pejabat-pejabat Israel telah lama menyatakan kekhawatiran Hamas yang mengendalikan Jalur Gaza, berniat membangun kekuatan di Tepi Barat serta menantang saingannya yang didukung negara-negara Barat, Otoritas Palestina. Secara terpisah, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan, pasukan Israel telah meningkatkan operasi terhadap "teroris-teroris Hamas yang akan segera melancarkan serangan teroris". Bennett tidak menyebut soal korban. Juru bicara militer Israel juga belum berkomentar soal penggerebekan itu. (MD).
Graffiti Komunikasi Model Brigjen Junior Tumilaar
Jakarta, FNN - Pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, surat terbuka dari Brigadir Jenderal TNI Junior Tumilaar kepada Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo seperti gaya anak muda mengirimkan pesan melalui graffiti. Graffiti merupakan suatu budaya populer yang semakin berkembang dan menjadi suatu budaya yang digemari kaum muda di perkotaan. “Sebagai perwira tinggi, Junior Tumilaar tidak mungkin membuat coretan di tembok sebagai bentuk protes. Graffiti yang dilakukannya dalam bentuk surat terbuka, sehingga publik mengetahui pesan protes yang disampaikannya viral,” kata Selamat Ginting di Jakarta, Ahad (26/9). Kandidat doktor ilmu politik dari Unas itu menjelaskan, dalam sejarahnya graffiti digunakan sebagai bentuk protes, propaganda maupun sebagai media eksistensi. Bahkan kini sebagai budaya populer yang berkembang bersamaan dengan musik, gaya hidup dan seni rupa. Perilaku pembuat graffiti, tidak selalu negatif, tergantung motif dan pesan yang dilakukannya. “Para pejuang kemerdekaan Indonesia dahulu juga sudah membuat graffiti, seperti mencoret-coret di tembok serta gerbong kereta api agar Belanda pergi meninggalkan Indonesia. Juga pesan mengobarkan semangat kemerdekaan,” ujar dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Jadi, lanjut Ginting, graffiti adalah media komunikasi yang ditulis dengan lambang dan simbol komunikasi tertentu. Memiliki pesan terhadap khalayak, dan kemudian menunjukan eksistensi identitas pembuat graffiti tersebut. Identitas graffiti dengan surat terbuka, itulah model yang dilakukan Brigjen Junior Tumilaar, Inspektur Kodam XIII Merdeka di Manado, Sulawesi Utara. “Menunjukkan eksistensi Junior Tumilaar sebagai tentara yang berani memprotes tindakan oknum kepolisian yang tidak pas. Tindakan yang dilakukan oknum Brimob dan satuan reserse yang hendak memeriksa aparat babinsa (bintara pembina desa),” kata magister ilmu komunikasi politik itu. Simpati Sontak, lanjut dia, tindakan berani yang dilakukan abituren (lulusan) Akademi Militer (Akmil) 1988-A tersebut, mendapatkan simpati dari masyarakat. Reaksi positif dari Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto serta Panglima Kodam Merdeka Mayjen TNI WWF Mamahit yang menanyakan masalah tersebut kepada Junior Tumilaar sebagai orang nomor tiga di Kodam Merdeka. Tindakan Panglima TNI dan Pangdam Merdeka sebagai atasan Junior Tumilar juga mendapatkan reaksi positif dari publik. Kedua pejabat tersebut memberikan semangat kepada Junior Tumilaar agar menjelaskan secara rinci kepada Pusat Polisi Militer Angkatan Darat di Jakarta. Buntutnya, Propam (Profesi dan Pengamanan) Polda Sulut memeriksa penyidik Polresta Manado yang membuat surat pemanggilan kepada Babinsa Kodam Merdeka, tanpa melakukan koordinasi di antara Polda dan Kodam. Menurut Ginting, Junior Tumilaar dari Korps Zeni itu juga sudah menjelaskan melalui telepon kepada Panglima TNI bahwa ada babinsa yang dipanggil oleh kepolisian, namun tidak disertai tanda pangkatnya. Tidak meminta izin kepada atasannya di Kodam. Sebagai Inspektur Kodam, ia merasa ada yang keliru dan tidak bisa didiamkan, karena menyangkut organisasi militer dan kepolisian. “Padahal pemanggilan itu sebuah kekeliruan, dengan bahasa lugasnya tindakan di luar kewenangan. Pangdam mengetahui tindakan yang dilakukan Brigjen Junior Tumilaar. Jadi, Kodam tidak menyalahkan tindakan Junior yang berani tersebut. Justru mendukungnya.” Konflik Tersembunyi Dikemukakan, penyampaian surat terbuka yang dilakukan Brigjen Junior Tumilaar kepada Kepala Polri memang tidak lazim. Namun hal itu dia lakukan, karena ada sumbatan komunikasi antara Kodam XIII Merdeka dengan Polda Sulut. Sebab sebelumnya Junior Tumilaar sudah menyampaikannya dalam forum pimpinan daerah. “Jadi, graffiti model Junior Tumilaar menunjukkan ada konflik tersembunyi di antara organisasi TNI dan Polri. Ia berani mengambil risiko agar masalah ini bisa segera diselesaikan,” kata Selamat Ginting. Konflik dapat terjadi, lanjut Ginting, karena setiap individu atau unsur yang terdapat di dalam organisasi secara langsung maupun tidak langsung memegang teguh pedoman dan prinsip di dalam organisasi tersebut. Brigjen Junior Tumilaar merasa memegang prinsip sebagai seorang tentara profesional. Ia merasa menjalankan visi dan misi yang digariskan organisasinya. Pengamat yang malang melintang menjadi wartawan masalah pertahanan dan keamanan itu menjelaskan, konflik di dalam organisasi, dapat ditentukan oleh persepsi individu maupun kelompok. Jika mereka tidak menyadari telah terjadi konflik di dalam organisasi, maka secara umum konflik tersebut dianggap tidak ada. Sebaliknya, jika mereka mempersepsikan bahwa di dalam organisasi telah terjadi konflik, maka konflik tersebut menjadi suatu kenyataan. Dikemukakan, konflik merupakan suatu keniscayaan. Kondisi perilaku yang tidak tersembunyi bahkan tidak bisa disembunyikan. Sebab, satu pihak ingin memenangkan kepentingannya di atas kepentingan pihak lain. Sehingga rivalitas di antara dua organisasi itu tidak bisa dihindari. Diakuinya, di dalam organisasi mana pun, kerap terjadi konflik. Baik internal maupun eksternal. Konflik yang terjadi kerap, karena permasalahan sepele. Namun hal yang remeh temeh itu justru dapat memicu konflik yang lebih besar. “Jadi, diperlukan manajemen konflik yang harus dilakukan di dalam organisasi, baik militer maupun kepolisian,” kata mantan wartawan senior Republika itu. Kebijakan dan metode komunikasi yang diambil pimpinan kedua organisasi bersenjata itu, lanjutnya, akan sangat memengaruhi para prajurit di bawahnya. Ia mengharapkan, sinergitas TNI dan Polsi bukan hanya sebatas di atas kertas saja. Sebab dalam aplikasinya, sinergitas itu hanya terjadi di tingkat elite kedua organisasi tersebut. “Dibutuhkan orang yang berani seperti Junior Tumilaar. Termasuk berani mengingatkan perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran hukum dalam kasus-kasus tanah dan sebagainya. TNI adalah tentara rakyat, dia harus manunggal dengan rakyat. Bukan membiarkan rakyat tak berdaya melawan kesewenang-wenangan,” pungkas Ginting. (sws)
Napoleon Cocok Jadi Kapolri
Catatan Ilham Bintang SISI lain Irjenpol Napoleon Bonaparte diungkap oleh aktivis prodemokrasi, DR Syahganda Nainggolan lewat Channel YouTube Realita TV, Selasa (21/9/2021) lalu. "Sepuluh bulan saya bersama Napolen di tahanan Bareskrim Polri. Kesimpulan saya, job yang cocok buat dia adalah Kapolri," kata Syahganda yang diwawancarai oleh Rahma Sarita di Channel YouTube Realita TV. Wawancara Rahma dengan Syahganda terkait kasus penganiayaan yang dilakukan perwira tinggi Polri yang masih aktif itu terhadap M. Kece, tersangka kasus penista agama. Selain Syahganda, Rahma juga mewawancarai DR Ahmad Yani, Kuasa Hukum Napoleon. "Saya pertama sekali ingin meluruskan, Pak Napoleon belum terpidana, seperti ditulis secara keliru oleh banyak media," ucap Dr Ahmad Yani. Menurut Yani, berkas permohonan kasasi Napoleon Bonaparte masih diteliti Mahkamah Agung. Memang dia satu-satunya dari pihak terdakwa kasus Red Notice Joko Chandra yang masih melakukan perlawanan hukum. Ditonton Ratusan Ribu Viewers Menarik mengikuti perbincangan dalam program Realita TV di YouTube. Hingga hari keempat, Sabtu (24/9/2021) pagi wawancara itu sudah ditonton oleh 271.000 viewers. Jumlah komentarnya pun banyak, 4300 orang, mayoritas mendukung Napoleon menindak tersangka penista agama tersebut. (NB: video ada di bagian bawah postingan ini) "Masuknya pun hampir bareng di tahanan Bareskrim. Saya tanggal 13 Oktober ditangkap. Esoknya dimasukkan ke tahanan, di situlah pertama kali saya ketemu Pak Napoleon. Terakhir, sebelum saya keluar, kami malah bersebelahan kamar. Saya di kamar 25, dan dia kamar 26," ungkap Syahganda. Syahganda mengaku mengobservasi Napoleon Bonaparte. Sebagai ahli ilmu sosial dan ahli manusia Syahganda berkesimpulan Napoleon cocok untuk job Kapolri. "Kalau saja saya berkuasa atau saya punya teman yang punya kemampuan yang bisa saya akses, saya akan mengajukan Pak Napoleon sebagai Kapolri. Kenapa? Saya banyak mengenal dan berinteraksi dengan banyak jendral polisi, seperti Pak Makbul, Pak Nanan. Tapi saya belum pernah ketemu polisi secerdas Napoleon," tegas Syahganda. Menarik sekali berdiskusi sama dia, itu kesan Syahganda. Membahas masalah politik internasional, global politik, dan politik lokal. Napoleon tahu semua. Mereka sering berdebat. "Selama ini saya merasa, urusan berdebat saya sebelas dua belas lah sama Rocky Gerung. Tapi, ini ada orang namanya Napoleon Bonaparte yang ketemu di penjara, ternyata hebat. Ketika kami berdiskusi bertiga dengan aktivis Jumhur Hidayat, dia bisa ngimbangin kita. Buat saya itu luar biasa. Dia juga melakukan hal yang sama dengan Habib Rizieq. Habib Rizieq juga senang. Habib Rizieq pernah dia undang ke kamarnya diskusi malam-malam sampai jam dua malam. Waktu itu, saya terbangun kok ada suara ribut ribut di sebelah. Rupanya Habib Rizieq lagi berdebat dengan Napoleon. Ini luar biasa. Secara karakter yah karakternya luar biasa, kemudian rendah hati. Dia sama semua tahanan tidak membeda-bedakan, meski dia tidak mau terlibat dengan tahanan-tahanan yang merampok uang negara," papar Nainggolan. Kisah Maria, Penguasa Tahanan Syahganda menceritakan juga bagaimana Napoleon menjaga jarak dengan Maria Paulina, pembobol Bank BNI Rp 1,2 triliun. Padahal, dia yang tangkap Paulina di Siberia. Selingan cerita Syahganda tentang Maria Paulina, juga menarik. Maria ketua RT di dalam penjara. Satu- satunya narapidana yang punya kamar sendiri. Maria menguasai satu sel sendiri. Sedangkan kebanyakan orang lain menghuni satu kamar untuk 20 orang. "Ya, memang itu juga masalah. Tapi saya tidak mau buka semua masalah yang ada di sana," tugas Nainggolan. Menurut Syahganda, fenomena di penjara itu unik. Tidak bisa untuk konsumsi publik. Kalau dilaporkan dan jadi penyelidikan Bareskrim atau KPK bisa bikin gaduh. Bagaimana satu orang bisa menguasai aset negara di dalam penjara. Itu menjelaskan mengapa banyak orang berebut mau dekat sama Maria. Siapa tahu bisa kecipratan uang-uang BNI itu. Tapi, di situlah salutnya Syahganda pada Napoleon, dia tidak mau cari-cari uang haram di penjara. Cari uang haram, maksudnya? "Asal tahu saja, perputaran uang di penjara Bareskrim mencapai 500 juta sampai satu miliar satu bulan. Ya, itu cerita sisi gelapnya yah," tambah Syahganda yang juga tercatat sebagai pendiri KAMI. Bagaimana soal pemukulan M Kece? "Sebenarnya, itu hal biasa di dalam penjara. Kasus pelaku penghina Natalius Pigai yang bilang gorila, juga hampir mati di dalam. Ada orang Nigeria kulit hitam yang merasa ikut terhina. Jadi, jelas saja kalau kasus M. Kece yang menghina Rasulullah, orang Islam di dalam penjara pasti marah sekali. Termasuk orang Islam yang biasa terlibat dalam kriminalitas sekalipun. Orang-orang itu kalau disinggung Nabinya pasti marahlah. Kasus kayak gitu itu banyak, tapi tidak pernah dilaporkan. Tidak dilaporkan seperti kasus pemukulan Napoleon terhadap M Kece. Heran juga saya," ungkap Nainggolan. Syahganda mengaku tahu banyak kasus di tahanan Bareskrim. Mulai perkelahian, pemukulan, minum, orang berantem. Tapi tidak pernah menjadi laporan seperti sekarang kasus Napoleon memukul M Kece. Syahganda kembali tak bisa menyembunyikan keheranannya ketika bercerita itu. Observasi Napoleon Napoleon menarik pertama sekali dari segi charming-nya, kata Syahganda. Orangnya gagah. Dia memang keturunan Belanda. Bapaknya angkatan laut. "Dari segi karakter dia kuat. Yang saya mau ceritakan pengalaman 10 bulan bersama dia. Saya ini peneliti dan saya mengobservasi dia secara serius. Saya lihat orang ini pantas jadi Kapolri. Kecuali ada bantahan lain dari kawan-kawan dia. Orang itu mengerti ketika saya berbicara bagaimana cara membuat polisi Indonesia tidak menjadi hirarki kekuasaan, tidak terlibat dalam politik praktis, misalnya. Dia bisa menjelaskan. Bareskrim, kata dia, harusnya memang di bawah Kehakiman, seperti di Amerika. Bagaimana kepolisian yang baik di masa depan, dia usul diserahkan saja ke Polda. Tidak perlu lagi ada jabatan di Bareskrim, di atasnya Kapolda. Diajak dialog reformasi kepolisian dan lain-lain dia jago sekali," urainya Nainggolan. Napoleon salah satu pendiri Densus 88. Tahu banyak mengenai orang yang risih dengan Densus 88 karena dianggap sensitif terhadap isu-isu radikalisme Islam. "Nah, saya bisa berdialog dengan dia. Napoleon pun menjelaskan mana yang sebenarnya yang dimaksud dalam ruang lingkup fundamentalisme dan ekstrimis Islam. Dia tidak pernah merasa Habib Rizieq sebagai bagian dari fundamentalisme dan ekstrimisme. Dia dulu yang menangkap gembong teroris Dr Ashari. Napoleon tahu membedakan mana yang Islam yang berbahaya tapi sebenarnya itu biasa aja. Kalau yang namanya Habib Rizieq, menurut dia, itu bukan ektrimisme dan fundamentalisme. Rizieq dia bilang hanya Islam dengan kekerasan. Tapi itu dulu. Nah, kalau bisa kekerasannya dinetralisir, sebenarnya itulah Islam rahmatan lil alamin. Itu kata Napoleon lho," jelas Nainggolan. Napoleon Bonaparte, seperti kita ketahui, terdakwa kasus suap Red Notice Djoko Tjandra. Ia didakwa menerima uang sebesar Rp 2 M dan Rp 5 M, total Rp 7 M. Syahganda menyesal kenapa dulu tidak sempat berinteraksi dengan Napoleon. Dia menganggap sosok Napoleon unik. Ternyata perjalanan kerirnya lucu. Sebagai perwira yang bertugas di Interpol Napoleon lebih banyak di luar negeri. Relasi dia kebanyakan orang asing. "Dia menyimpan banyak rahasia, tapi saya tidak bisa ceritakan semua di sini. Misalnya, dia adalah penanggung jawab Pilpres 2019 untuk luar negeri. Dia juga yang mengurus soal Veronica Koman dan Habib Rizieq. Dia juga dulu memegang posisi penting sebagai Direktur Bareskrim di Polda, Polda-nya Polda Jogja," Syahganda memuji Napoleon karena kliennya orang-orang pintar semua. Seperti Amin Rais, Budiono dan para profesor. "Napoleon ini memang hampir tidak dikenal publik di dalam negeri. Kami yang aktivis juga nggak kenal. Saya banyak berinteraksi dengan polisi, tapi Napoleon saya nggak kenal. Ternyata dia emas yang terpendam selama ini," tegas Syahganda. Dalam konteks M Kece Syahganda yakin seyakin-yakinya Napoleon tahu bahwa M. Kece ini sebenarnya bagian tertentu yang melakukan politisasi itu. Dia kan mantan Densus 88 punya instink yang kuat. Alhamdulillah saya senang adanya sosok jendral yang seperti Napoleon Bonaparte ini muncul di publik. Mudah-mudahan publik Indonesia mengetahui tentang dia. Saya kenal istrinya, anak-anaknya. Selama 10 bulan saya amati Napoleon tidak pernah sedikitpun makan uang haram di dalam perputaran uang di penjara. Kasus-kasus di dalam penjara itu banyak. Melibatkan pelaku dari orang-orang yang punya kekuasaan. Sebagian menjadi markus, mengurus orang yang ditahan biar bisa istilah 86, tutup perkara dan lain-lain. Napoleon tidak tertarik sama sekali. Banyak yang minta tolong sama saya untuk dihubungkan dengan Napoleon. Ada orang kaya Edisi Cash. Edisi ini hampir Rp 10 triliun tiap hari. Minta tolong sama saya juga. Minta tolong minta diakseskan ke pak Napoleon supaya bisa diurus, Napoleon tidak mau. Napoleon mau terlibat sama sekali dengan urusan yang bisa menciptakan uang buat dia. Termasuk dulu Bupati Nganjuk. Bupati Nganjuk minta tolong Napoleon waktu ditangkap. Minta 86. Napoleon tidak mau. Itu yang bikin Syahganda kagum. Tambah kagum ketika Napoleon bilang dia satu-satunya Jendral yang rumahnya terburuk untuk seorang jenderal. "Lihat rumah saya kalau sudah bebas. Rumah saya di Condet," cerita Syahganda meniru Napoleon. Pandangan Ahmad Yani Sementara itu, Ahmad Yani (kuasa hukum) merespons beberapa pihak membahas Napoleon. Salah satunya dari PBNU, yaitu Ramadi Ahmad. Dia menuduh surat terbuka Napoleon sengaja disebarkan untuk mencari simpati publik. "Saya kira Pak Napoleon tidak dalam konteks untuk mencari simpati publik. Dia bukan politisi, tidak ada kepentingannya untuk dapat dukungan publik. Ada juga pernyataan dari kawan-kawan kita dari PBNU juga memberikan dukungan kan kepada Napoleon Bonaparte. Tapi menurut saya, itu yang selalu saya ingatkan betul kepada pemerintah saat ini. Mengenai suasana keterbelahan, suasana penodaan agama marak terjadi tujuh tahun belakangan ini. Sebelum itu kita tidak pernah mendengar peristiwa-peristiwa semacam itu. Kalau pun ada langsung diambil dan diproses. Ingat Permadi? Itu kan cepat diproses. Kasus nabi palsu langsung diambil, selesai. Terus yang mengaku jibril, Lia Amirudin, juga cepat selesai. Nah ini sekarang ada orang yang berulangkali nantang bahkan bahkan Abu Janda hanya sempat diam sebentar, sekarang ngoceh lagi. Menyatakan Islam agama teroris. Itu jelas penodaan agama, tapi kan tidak diproses. Deni Siregar menyatakan santri-santri itu bibit teroris dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sekarang ini yang menyatakan santri yang tidak mau mendengar lagu dituduh bibit-bibit ekstrem. Padahal, tidak mau mendengar lagu-lagu itu kan bagian cara menghafal Al-Quran. Menurut Yani, sekarang penistaan model begitu marak dan tumbuh subur saat ini. Itu yang menurut saya seperti api dalam sekam. Kalau kita tanya orang tua-tua dulu, dia bilang peristiwa semacam itu, pernah dia alami menjelang peristiwa G30S PKI. Istilah-istilah kadrun mulai muncul lagi. Itu kan teror-teror yang pernah dikeluarkan oleh PKI. Terus orang-orang yang anti Arab mengolok-olok Arab. Mereka sesungguhnya Islamfobia, bukan soal Arab. Tapi diselubungkan sedemikian rupa. Itu mendapatkan tempat di negara kita yang berasaskan Pancasila yang berketuhanan yang maha Esa. Ini yang menurut saya, ada unsur pembiaran yang luar biasa. Kalau katup-katup saluran resmi yang dianggap tempat mencari keadilan itu sudah tumpul, sudah tidak mungkin maka rakyat akan mencari jalannya sendiri. Itu yang berbahaya. Napoleon bertindak terhadap M. Kece untuk membongkar saluran yang tersumbat itu. Orang seperti M. Kece memang bisa membahayakan persatuan dan kesatuan serta perpecahan umat beragama. Napoleon Bonaparte pasti merasakan pengalaman traumatis itu karena dia mantan densus. Pasti punya data-data lengkap. Dia membuat surat terbuka tentu dengan pertimbangan dan proyeksi masa depan. Itulah saya katakan, sesungguhnya harusnya Napoleon diberi reward. Bukan kita maki-maki. Diberikan reward penghargaan memberikan kanalisasi untuk menyalurkan hal-hal seperti itu. Kalau tidak, kita tidak bisa membayangkan ledakannya. Perumpamaan balon yang bisa meledak, tapi kalau dilubangin sedikit membuat ada ventilasi. Itu konteksnya mengapa saya bilang, seharusnya kita memberikan penghargaan kepada Napoleon Bonaparte yang mampu menampung kemarahan umat baik di dalan maupun di luar," panjang lebar Yani memaparkan. Syahganda menimpali. Napoleon memang selalu bilang pemimpin itu harus berani menanggung risiko. Dalam soal M Kece demi menciptakan ventilasi Napoleon memikul risikonya sendiri. Napoleon ini orang luar biasa. Saya ulangi. Saya baru ketemu orang seperti dia yang leadership-nya tinggi dan pinter sekali. Bahasa inggrisnya fasih seperti orang inggris. Kelebihan Napoleon yang lain, dia family man, demokrasi dengan anak, anaknya sekolah di Amerika di New York. Jangan lagi bilang dia radikal Islam, dia bukan radikal Islam.Kita tidak boleh berstigma bahwa dia itu jadi terpengaruh Habib Rizieq atau tidak. Dia manusia inspiring. Kenapa kamu namanya Napoleon? Saya pernah tanya begitu. Jawabnya: Karena bapak saya pengagum jendral Napoleon Bonaparte, jendral yang paling berpengaruh sepanjang sejarah dunia yang menjadi emperor Perancis. Bapaknya menitip pesan kepadanya supaya berlaku seperti Napoleon Bonaparte Itulah yang membuatnya tersandera oleh nama besar Napoleon. Dia juga bercita-cita seumur hidup pengin seperti Napoleon Bonaparte. (*) *) Wartawan senior
Komunis Itu Musuh Negara dan Agama
By M Rizal Fadillah SEJAK pemberontakan 18 September 1948 Komunis melalui PKI mengarahkan perjuangannya pada penggulingan dan penggantian ideologi negara. Aparat negara seperti TNI adalah musuh abadi. Jikapun menjadi bagian dari aparat, maka itu adalah penyusupan dalam rangka memperkuat basis perjuangan politik. Musso dan Amir Syarifuddin memimpin pergerakan dengan dukungan Uni Sovyet. Peristiwa Madiun menoreh catatan hitam dari kekejian FDR yang terdiri dari PKI, PSI, PBI, Pemuda Sosialis, BTI dan SOBSI. Monumen Kresek adalah bukti permusuhan komunis dengan TNI dan umat Islam. Selama 13 hari menguasai Madiun 1900 an santri dan ulama telah dibantai. Sebelum pemberontakan atau percobaan kudeta 30 September 1965, PKI sukses mempengaruhi Presiden Soekarno untuk melemahkan kekuatan politik agama dengan membubarkan Partai Masyumi pada Agustus 1960. PKI menjadi kekuatan berpengaruh di Istana. Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa merupakan tangan kuat kepentingan PKI. Penculikan dan pembunuhan Perwira TNI Tujuh Pahlawan Revolusi dilakukan oleh Pasukan yang dekat dengan Presiden ini. Komunis jelas musuh negara, musuh Pancasila. Karenanya Ketetapan MPRS No XXV/MPRS/1966 harus tetap dipertahankan. Tidak boleh goyah oleh perjuangan aktivis komunis yang ingin mencabut dengan dalih HAM, kebhinekaan, rekonsiliasi atau lainnya. Komunis dulu dan sekarang sama bahayanya, bahkan saat ini bisa lebih berbahaya. Covid 21 yang merusak dan mematikan. Komunis adalah musuh agama karena komunis itu bebas moral. Faham sama rata sama rasa, konflik antar kelas menuju masyarakat tanpa kelas (unless society), serta agama sebagai candu sebenarnya justru bertentangan dengan prinsip agama. Apalagi sampai pada ajaran menghalalkan segala cara dan atheisme. Komunis memang bermisi membasmi agama. Mengingat komunis adalah musuh negara dan agama, maka kita tidak boleh lengah atas berbagai manuvernya. Sebagai organisasi tanpa bentuk dipastikan lebih sulit untuk mendeteksinya. Meskipun demikian tekad itu tetap harus terus ditanamkan. Jangan sekali-kali memberi angin pada komunisme karena angin itu akan cepat berubah menjadi badai. Sayangnya badai itu tak pernah berlalu. Datang lagi datang lagi. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Azis Syamsuddin Punya Kekayaan Rp 100 Miliar
WAKIL Ketua DPR RI Azis Syamsuddin (AZ) yang baru diumumkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah memiliki total kekayaan Rp100.321.069.365. Berdasarkan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari laman https://elhkpn.kpk.go.id diakses Sabtu, Azis terakhir melaporkan kekayaannya pada 22 April 2021 untuk pelaporan tahun pelaporan 2020 dengan jabatan sebagai Wakil Ketua DPR RI. Adapun rinciannya, Azis memiliki tujuh tanah dan bangunan senilai Rp89.492.201.000 yang tersebar di Kota Jakarta Selatan dan Kota Bandarlampung. Selanjutnya, ia juga tercatat memiliki enam kendaraan bermotor senilai Rp3.502.000.000 terdiri dari motor Harley Davidson, motor Honda Beat, mobil Toyota Kijang Innova, mobil Toyota Alphard, dan dua mobil Toyota Land Cruiser. Azis juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp274.750.000 dan kas dan setara kas senilai Rp7.052.118.365. KPK pada Sabtu dini hari telah mengumumkan Azis sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Dalam konstruksi perkara, KPK menduga Azis memberikan suap kepada penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) senilai Rp3,1 miliar untuk meminta bantuan mengurus kasus di Lampung Tengah diduga melibatkan Azis dan Aliza Gunado (AG) yang sedang diselidiki KPK. Aliza Gunado merupakan kader Partai Golkar yang pernah menjabat sebagai mantan Wakil Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Atas perbuatannya, Azis disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal itu mengatur mengenai orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. Selain itu, KPK juga telah menahan Azis untuk 20 hari pertama terhitung sejak 24 September sampai dengan 13 Oktober 2021 di Rutan Polres Jakarta Selatan. (sws)
Rakyat Cuma Punya Tanah Kuburan
Oleh: Yusuf Blegur Ditengarai sekitar 74% lahan di Indonesia dikuasai oleh segelintir orang. Lewat korporasi besar yang mengelola sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan hingga kawasan perumahan dan pengembangan bisnis. Monopoli penguasaan dan kepemilikan lahan oleh tidak lebih dari 0,2% jumlah penduduk Indonesia. Bukan hanya menyisakan sedikit tanah bagi rakyat. Namun lebih dari itu, bisnis para taipan telah cenderung melakukan perampasan hak rakyat atas tanah. Dengan modal besar yang bisa melakukan intervensi konstitusi dan menguasai birokrasi. Konglomerasi semakin agresif melakukan penyerobotan tanah petani, penggusuran lahan dan rumah-rumah serta tanah sumber kehidupan lainnya milik rakyat. Rakyat Indonesia harus merasakan kenyataan pahit bahwa negara telah diatur perusahaan bukan oleh pemerintah. Pemerintah sendiri lebih menempatkan fungsinya sebagai pelayan administrasi dan teknis dari pelbagai kepentingan korporasi besar. Birokrasi yang harusnya menjadi representasi negara dan melindungi rakyat, justru menjadi alat efektif memuluskan dan melindungi ekspansi dunia usaha terutama oleh sektor swasta dan asing. Alih-alih mengatur dan mengelola regulasi yang berpihak kepada kepentingan rakyat, pemerintah malah mendukung konglomerasi yang eksploitatif, terhadap kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam serta menindas kehidupan rakyat. Sungguh luar biasa mengerikan, bagaimana sekelompok kecil bisa menguasai lahan yang begitu luas di negeri ini. Sentralisasi dan distribusi kepemilikan lahan yang sangat besar, oleh berjuasi korporasi kapitalis yang jumlahnya bisa dihitung jari. Bukan hanya merampas hak rakyat atas tanah, tapi semakin menyuburkan ketidakadilan, melahirkan kemiskinan masal dan struktural serta membunuh rakyat perlahan-lahan. Mengingat semakin banyaknya muncul kasus-kasus sengketa kepemilikan tanah, utamanya antara pengusaha skala besar berhadapan dengan pribadi dan masyarakat. Baik yang terkait dengan kepemilikan tanah garapan, hak ahli waris dari tanah verbounding hagendum, sampai kepada kepemilikan surat tanah ganda dll. Pada akhirnya hanya menghasilkan 'unhappy ending' bagi rakyat kecil. Terutama rakyat kecil dan miskin yang tidak memiliki akses ekonomi, akses hukum dan akses politik yang memadai. Baru saja perhatian publik tersita oleh penyerobotan tanah milik Ari Taharu seorang kakek buta huruf berusia 67 tahun di Sulawesi Utara. Meski dibela seorang Bigjend Junior Tumilaar, Ari Taharu harus rela tanahnya diambil paksa oleh PT. Citra Internasional. Juga kasus Rocky Gerung berhadapan dengan PT. Sentul City Tbk, merupakan contoh bahwa betapa penting dan mendesaknya kehadiran negara dalam soal-soal tanah yang sering merugikan dan mengorbankan rakyat. Bahkan sosok Rocky Gerung yang katagori orang terdidik dan berada dekat di jantung Ibukota negara, tetap harus terhempas oleh bengisnya korporasi besar yang haus tanah. Tentu saja kita dapat membayangkan, bagaimana penderitaan rakyat awam dan buta huruf yang tinggal di pelosok-pelosok Indonesia, karena dirampas hak tanahnya oleh kerakusan konglomerat. Untuk dapat memahami dan memetakan persoalan secara substansi pada contoh kasus di atas dan mungkin dari sekian banyaknya persoalan tanah di Indonesia. Ada baiknya kita mengangkat dan menggali apa yang pernah direlease beberapa media daring seperti Detik, Kompas, CNN Indonesia, kumparan, Tirto dll. Media-media online tersebut setidaknya mampu menampilkan sisi-sisi tersembunyi dan tak terlihat dari monopoli, dominasi dan hegemoni penguasaan tanah oleh korporasi borjuasi di Indonesia. Berikut deskripsi jurnalistik yang menampilkan ulasan para tokoh dan lembaga terkait yang konsern pada permasalahan pertanahan. Sejengkal Tanah Rakyat Dari pelbagai informasi yang berkembang, meski belum bisa dipastikan sumber dan akurasi datanya. Namun dari sebaran informasi dan bahan yang mengacu pada kementerian, banyaknya presentasi dan diskusi-diskusi dengan institusi pemerintahan. Beberapa lembaga kompeten dan representatif terkait data agraria. Telah ditelusuri ada kurang lebih 25 taipan yang memiliki kekayaan setara hampir 50% APBN Indonesia sejak tahun 2014. "Polling Capital" itu diperoleh dari korporasi besar termasuk Malaysia dan Singapura yang menguasai 57,4% lahan. Jika termasuk lahan inti dan plasma, maka bisa mencapai 95% penguasaan lahan oleh mereka. Tinjauan ini pernah disampaikan oleh ICW melalui Mouba Wasef. Begitu juga dengan beberapa figur dan kelembagaan terkait yang hampir sama membeberkan data distribusi kepemilikan lahan di Indonesia. Sebut saja Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA). Saat merayakan Hari Tani Indonesia pada tahun 2017, KNPA mengungkap 71% seluruh wilayah daratan Indonesia dikuasai korporasi kehutanan. 16% oleh korporasi perkebunan. Konglomerat menguasai 7%. Sementara rakyat hanya memiliki sisanya. Sama halnya dengan organisasi non pemerintah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Turut mengekspos bahwa 46% lahan diluar kawasan hutan dikuasai perusahaan perkebunan. Luasnya sekitar 33,5 jt. hektare dengan status Hak Guna Usaha (HGU). Sementara kawasan hutan sebanyak 35 jt. hektare dengan status Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dikuasai oleh Hutan Tanaman Industri. Sementara perusahaan konservasi di Jawa dimonopoli oleh Perhutani. Keberadaan petani Indonesia yang mayoritas menjadi petani gurem. Hanya memiliki lahan tidak lebih dari 0,5 haktare. Selebihnya hanya petani yang tak memiliki tanah (tunakisma). Suatu hal yang sulit diterima akal sehat dimana nasib petani begitu memprihatinkan keberadaannya di dalam negeri agraris. Sebuah lembaga Oxfram Briefing yang bekerja sama dengan Infid pernah membuat tulisan bertajuk "Towards More Equal Indonesia" pada tahun 2017. Mengangkat realitas betapa petani hanya memiliki kurang dari seperempat hektare lahan. Keadaan bekerja sebagai petani dengan lahan seperti itu, sudah bisa dipastikan hasilnya tak mencukupi untuk mempertahankan hidup keluarganya. Beberapa tokoh politisi dan pejabat ikut serta melontarkan nada yang sama terkait cekaknya tanah yang dimiliki rakyat dan betapa berlimpah ruahnya hamparan penguasaan lahan yang dimiliki borjuasi korporasi. Tak kurang mulai dari Amien Rais mantan Ketua MPR RI, Hafid Abbas seorang mantan Komnas HAM, dan Ahmad Alamsyah Saragih yang pernah mewakili Ombudsman RI. memberikan perhatiannya akan ketimpangan status kepemilikan lahan antara rakyat dengan korporasi. Bahkan seorang Prabowo yang kini menjadi pembantu presiden yang menjadi lawannya di Pilpres 2019. Pernah memblow up 80% lahan dimiliki konglomerat Indonesia, dan hanya 1% yang dimiliki rakyat. Sebelum wacana itu tenggelam usai lontarannya soal Indonesia bubar pada tahun 2030. Semua paparan dan analisa komparatif kepemilikan dan penguasaan lahan antara yang dikuasai negara, rakyat dan kompilasi korporasi besar itu. Seakan tak mampu menghentak kesadaran dan kebangkitan negara dalam mereformasi agraria khususnya tanah. Malah sebaliknya negara melalui kebijakan pemerintah seolah tak peduli dan terus memberikan kemudahan dan fasilitas bagi pengusaha dengan kapital represif untuk menguasai tanah termasuk kekayaan alam yang tersimpan didalamnya. Akibatnya rakyat sengsara, hidup miskin dan akhirnya mati karena kehilangan tanahnya. Pemimpin Kacung Cukong Seperti Jokowi, presiden yang hobi membaca komik. Konstitusi negara cenderung menjadi lembaran naskah fiktif. Menyuguhkan narasi yang memberi janji-janji dan impian kemakmuran. Namun kenyataanya, kumpulan-kumpulan nilai dan aturan sosial itu. Jauh dari praktek penyelenggaraan kehidupan rakyat yang adil dan sejahtera, baik secara materil maupun spiritual. Kasus kedaulatan tanah pada rakyat dan negara, harusnya menjadi tolok ukur yang prinsip dan mendasar bagi paradigma dan perspektif pembangunan dalam dimensi apapun. Selain sebagai salah satu syarat berdirinya suatu negara. Tanah atau wilayah pada akhirnya ditempatkan sebagai sumber kehidupan bagi rakyat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Jika saja Jokowi terus membiarkan penguasaan lahan bebas dan mutlak dikuasai segelintir orang. Dengan kekuatan borjuasi korporasi atas nama investasi tapi mengorbankan hajat hidup rakyat, termasuk menghilangkan hak konstitusi rakyat atas tanah. Maka sesungguhnya Jokowi adalah seorang yang tidak lagi dapat membedakan peran dan fungsinya sebagai presiden yang wajib melayani dan melindungi rakyatnya. Ia karena ketidakmampuan, atau mungkin saja tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Apalagi bagi pemimpin ataupun pejabat pemangku kepentingan publik. Tanah harus dilihat sebagai sebuah nilai dan sumber kehidupan bagi sebagian besar rakyatnya. Bagi kesejahteraan hidup petani khususnya, bagi kehidupan masyarakat desa pada umunya serta seluruh warga negara yang membutuhkan negara dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Dimana semua itu tidak berarti apapun dan bernilai penting tanpa ditunjang kepemilikan tanah bagi rakyat. Jokowi jika mengabaikan dan menganggap remeh ketimpangan persoalan lahan dan pelbagai sengketa tanah yang dialami rakyat. Presiden yang sering dianggap sebagai bagian dari oligarki dan boneka korporasi borjuis itu. Perlahan tapi pasti akan membahayakan kehidupan rakyat, negara dan bangsa. Penggusuran rumah dan tanah rakyat, menjadi satu indikator kegagalan pemerintahan yang memiliki efek domino kegagalan pemerintah menanggulangi kemiskinan dan pada akhirnya menjadi kegagalan rezim kekuasaan meredam kekecewaan dan kemarahan rakyat. Jauh dari mewujud revolusi agraria. Bahkan sekedar mewujudkan satu alinea yang luhur terhadap "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Rezim pemerintah yang dikomandoi Jokowi telah gagal melaksanakan amanat konstitusi. Presiden yang sering mengumbar janji bohong itu, pada akhirnya telah berkhianat pada UUD 1945. Juga berkhianat pada para pendiri bangsa, para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia yang demi kemerdekaan RI rela berkorban kehilangan nyawa menumpahkan darahnya di tanah negeri ini. Program Sertifikasi Tanah Sistematika Langsung (PTSL) yang menjadi program unggulan pemerintah dengan pemberian sertifikat yang tidak gratis itu. Pada esensinya menjadi strategis yang jitu untuk secara umum melegalisasi hak dan kepemilikan tanah para konglomerat dengan biaya murah. Negara telah bersiasat melepaskan hak tanah rakyat kepada gurita korporasi modal besar. Semoga negara bukan hanya sekedar hadir, tapi juga dapat mewujudkan tanah untuk rakyat. Agar negara tak kehilangan rakyatnya. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
POPULER
