ALL CATEGORY
Mewaspadai Komunis Dalam Menunggangi Kebhinnekaan
By M Rizal Fadillah KEBHINNEKAAN dalam arti keragaman itu adalah sunnatullah baik bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bahasa, hingga agama dan ideologi. Keragaman yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diterima dan tidak menjadi permasalahan. Komunis adalah salah satu faham atau ideologi yang mewarnai keragaman itu. Hanya saja penting untuk dicatat bahwa komunis merupakan faham atau ideologi sesat, merusak, dan membahayakan. Kategorinya adalah munkar dan kriminal yang harus dicegah dan ditindak sebagaimana kemungkaran lainnya seperti LGBT, korupsi, mencuri, atau membunuh. Tiga karakter Komunis yang bertentangan dengan nilai-nilai Agama dan juga Pancasila adalah pertama, menyembah berhala materi faham yang semata duniawi dan mempertuhankan benda. Kedua, nir-moral tidak berbasis nilai, bahkan menghalalkan segala cara. Ketiga gemar berkonflik karena akar filosofinya adalah dialektika, menciptakan masyarakat tanpa kelas melalui konflik antar kelas. Kebhinekaan dalam pandangan Komunis itu tidak berujung "tunggal Ika" tetapi memaksakan kehendak dan selalu ingin menguasai. Sebagai entitas politik, Komunis tidak pernah berkontribusi untuk mewujudkan tujuan Negara sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945. Sejarah mencatat PKI selalu berontak dan menumpahkan darah baik pada tahun 1948, maupun tahun 1965. Bahkan sejak tahun 1926. Karena merusaknya faham Komunis ini maka organisasi PKI dan pengembangan faham Marxisme/Leninisme dan Komunisme menjadi terlarang (Tap MPRS No XXV/MPRS/1966). Bahkan terancam pidana untuk penyebarannya (UU No 27 tahun 1999). Terma kebhinekaan menjadi alasan aktivis PKI dan Komunis bersemangat untuk mencabut kedua aturan penting di atas. Menurutnya negara RI menjamin perbedaan dan melindungi HAM. Terjadi salah kaprah dalam memaknai HAM. Gerakan Komunis justru merupakan pelanggaran HAM. Mengepak sayap kebhinekaan tanpa kejelasan arah akan sangat berbahaya, apalagi mengepakkan sayap untuk melindungi Komunisme. Pertama, doktrin "revolusi mental" yang dikembangkan sebagai doktrin "cuci otak" untuk menjauhkan agama. Sejak Hegel, Marx, Chen Duxiu hingga Aidit. Mao Ze Dong mengkombinasikan dengan "revolusi kebudayaan". Kedua, mengepakkan sayap hingga jauh ke RRC dan bersahabat erat dengan negara hegemonik RRC yang bercita-cita membangun imperium baru di negara "jajahan" adalah keluru. Indonesia lupa pada sejarah kelam peran RRC dalam mendukung PKI. Ketiga, semburan fitnah dengan isu radikalisme, intoleran, anti kebhinekaan yang ditujukan kepada umat beragama khususnya umat Islam dilakukan untuk menutupi kejahatan dirinya. Membalikkan sejarah seolah PKI adalah korban. Perlu rekonsiliasi dan pengakuan eksistensi. Kini rakyat Indonesia khususnya umat Islam harus memiliki alertness dan awareness terhadap eskalasi komunisme dan bangkitnya PKI baru. Langkah umat dan masyarakat yang utama adalah mempertahankan Tap MPRS XXV/MPRS/1966 dan penegakkan UU No 27 tahun 1999, sosialisasi komunis sebagai hakekat dari ancaman tantangan hambatan dan gangguan dan (ATHG), serta waspada pada pola semburan fitnah umat yang dituduh radikal, intoleran dan anti kebhinekaan. Di atas semua itu gagalnya G 30 S PKI adalah karena "hands of God" kekuasaan Ilahi, padahal PKI telah mampu meneror rakyat dan menyusup di semua lini termasuk TNI dan Istana. Sejarah itu tidak boleh berulang. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Akhmad Najib Resmi Tahanan Rutan Pakjo Palembang
Palembang, FNN - Mantan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) Akhmad Najib resmi menjadi tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IA Pakjo Palembang. Penahanan tersebut dilakukan karena yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel. "Akhmad Najib resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Pakjo Palembang hingga 20 hari ke depan bersama dua tersangka lainnya," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel Khaidirman, Jumat malam. Menurutnya, setelah dilakukan diperiksa secara intensif selama delapan jam penyidik telah memenuhi semua alat bukti yang membenarkan keterlibatan tersangka dalam kasus tersebut. "Yang bersangkutan sudah cukup bukti hingga ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya seperti menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) tahun 2015 dan 2017," ujarnya. Pihaknya juga memastikan kondisi kesehatan tersangka yang sempat menurun setelah ditetapkan sebagai tersangka, dan saat ini sudah dipastikan oleh tim dokter Rumah Sakit Umum Pusat Mohammad Hoesin Palembang dalam kondisi baik. "Tim dokter sudah memastikan kondisi tersangka sehat," katanya pula. Sebelumnya, Akhmad Najib membenarkan ia menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hal tersebut disampaikannya saat memenuhi panggilan sebagai saksi dalam sidang lanjutan untuk terdakwa Mukti Sulaiman (mantan Sekretaris Daerah Sumsel) dan Ahmad Nasuhi (Mantan Plt Kepala Biro Hukum Setda Pemprov Sumsel), Kamis (30/9). Menurut Najib dalam persidangan itu, penandatanganan tersebut bermula saat ia menerima berkas NPHD dari terdakwa Ahmad Nasuhi sekitar November-September tahun 2015. Berkas tersebut berisikan lembar NPHD beserta nota dinas yang menerangkan bahwa berkas tersebut sudah diteliti dan dipelajari oleh terdakwa. "Ahmad Nasuhi berikan berkas NPHD tahun 2015 ke saya beserta nota dinas yang isinya berkas itu sudah diteliti dan dipelajari," kata dia, di hadapan majelis hakim dipimpin hakim ketua Abdul Aziz. Lantas, ia pun menandatangani berkas tersebut. Sebab, ia yakin kalau berkas itu sudah diteliti dan dipelajari sebelumnya oleh terdakwa. "Saya tanda tangani berkas itu," ujarnya. Selain itu, hal yang menguatkan alasannya untuk menandatangani NPHD itu berpegang dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya yang terbit pada 30 September 2014. Lalu adanya Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumsel tentang penunjukan dirinya sebagai perwakilan pemerintah, dan juga sudah ada nominal alokasi berikut penerima dana hibah itu. Maka atas dasar itulah tidak ada alasan baginya untuk tidak menandatangani NPHD itu. "Dalam konteks ini, penerima sudah ada, anggaran ada, alokasi ada, SK Keputusan Gubernur menunjuk saya juga ada. Maka tidak ada alasan saya untuk tidak menandatanganinya," ujar dia. Dalam persidangan, penandatanganan berkas NPHD itu dilakukannya untuk mewakili Pemprov Sumsel selaku pihak pertama pemberi dana hibah (pihak pertama) kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (pihak kedua) selaku penerima hibah. "Dalam hal ini Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya yang menjabat di tahun 2015 juga menandatangani NPHD tersebut," ujarnya pula. Kedudukan NPHD itu penting sebab merupakan syarat administratif untuk pemberian dana hibah termin pertama senilai Rp50 miliar dari APBD tahun 2015. Sekaligus juga dijadikan dasar pencairan dana hibah senilai Rp80 miliar pada termin kedua dari APBD 2017 sehingga total dana hibah yang dicairkan Rp130 miliar dari Pemprov Sumsel. Namun pencairan dana hibah setelah penandatanganan NPDH itu diduga terjadi pembiasan sebagaimana atas keterangan saksi Ardani (mantan Plh Biro Hukum Setda Pemprov Sumsel) dan Agustinus Toni (mantan Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sumsel) yang juga hadir dalam sidang tersebut. Menurut Ardani, tidak ada pembahasan terkait dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hal tersebut diyakinkannya, sebab kala itu dirinya juga sebagai anggota TAPD yang diketuai oleh terdakwa Mukti Sulaiman (mantan Sekretaris Daerah Pemprov Sumsel). “Seingat saya anggaran dana hibah itu tidak pernah dibahas atau dirapatkan oleh TAPD, tapi tetap dilakukan,” ujarnya yang senada dengan kesaksian Agustinus Toni. Bersamaan dengan Akhmad Najib, penyidik juga menetapkan Loka Sangganegara (Project Manager/Team Leader PT Indah Karya dalam pembangun Masjid Sriwijaya) dan Agustinus Toni (mantan Kepala Bagian Anggaran BPKAD Sumsel) sebagai tersangka. Dalam kasus tersebut, mereka diduga telah menimbulkan kerugian negara senilai Rp113 miliar, dari total Rp130 miliar uang hibah pembangunan Masjid Sriwijaya. Para tersangka dikenakan Pasal 2 juncto Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 KUHP dan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 No. 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (mth)
PON Papua - Judoka Rinus Kogoya Catat Sejarah Saat Raih Medali Perunggu
Mimika, FNN - Rinus Kogoya mencatatkan sejarah sebagai atlet asli Papua pertama yang meraih medali dari cabang olahraga judo pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. Judoka asal Kabupaten Tolikara ini meraih medali perunggu dari kelas -100 kg putra setelah mengalahkan judoka asal Yogyakarta Muhammad Chandra di Graha Eme Neme Yauware, Mimika, Jumat. "Puji Tuhan, senang dengan raihan medali ini. Awalnya sebelum masuk arena sangat tegang, tapi pas sudah di atas matras tegangnya hilang, yang ada keinginan untuk menang," kata Rinus saat ditemui usai pertandingan. Judoka berusia 21 tahun ini mengalahkan Chandra dengan mencetak ippon dalam sisa waktu 3,35 menit. Sebelumnya, kontingen tuan rumah sudah mengantongi dua medali emas lewat Ilham Fadilah dan Desi Rahayu, namun keduanya merupakan atlet keturunan yang tinggal di Papua. Atas kesuksesan dalam debut PON, Rinos mengaku senang karena bisa membuktikan bahwa putra Papua bisa berprestasi di judo dan berharap banyak pemuda lokal yang mengikuti jejaknya. "Terima kasih kepada pengurus, pelatih dan keluarga yang sudah mendukung saya berjuang di PON. Ini baru pertama kali ikut PON dan bisa dapat medali," katanya menceritakan. Perasaan bangga juga disampaikan Ketua Harian Pengprov Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Papua Kombes Polisi Sondang R.D. Siagian yang ditemui setelah pertandingan. Sondang mengaku sempat terkejut karena Rinus bisa meraih medali dalam pesta olahraga bergengsi tingkat nasional pertamanya. "Prestasi yang diraih Rinus sangat membanggakan, kami benar-benar senang dengan kerja keras ini. Dia menjadi bukti bahwa putra Papua bisa berprestasi, sekaligus menjadi contoh positif bagi masyarakat Papua," ujar Sondang. Ke depan, ia berharap ada atlet asli Papua lain yang menyusul langkah Rinus Kogoya di cabang beladiri judo, bahkan bisa mewakili Indonesia di ajang internasional. (mth)
PON Papua: PON Dapat Tepis Anggapan Suram di Bumi Cenderawasih
Jayapura, FNN - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menyatakan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua dapat menepis anggapan suram yang beredar terkait konflik kekerasan di Bumi Cenderawasih. Padahal pada kenyataannya banyak hal baik lainnya seperti persaudaraan yang kuat hingga kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya PON Papua, Jaleswari Pramodhawardani berharap masyarakat luas dapat mengenal lebih jauh provinsi paling timur di Tanah Air tersebut. "Kita bisa melihat itu di bangunan fisik arena-arena yang sudah dibangun," kata Jaleswari Pramodhawardani dalam konferensi pers di Media Center Klaster Kabupaten Jayapura di Grand Allison Sentani, Jumat. "Saya rasa ini adalah arena kelas dunia, kelas internasional dan kalau saya boleh bilang ini adalah pertandingan olahraga terbesar di Pasifik setelah Olimpiade Australia," dia menambahkan. PON Papua secara resmi akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu (2/10/2021). Meski begitu persaingan telah dimulai dalam beberapa hari yang lalu. Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri pun menjamin keamanan selama berlangsungnya pesta olahraga empat tahunan tersebut. Dia mengatakan Polda Papua telah menyiapkan kekuatan pengamanan sejumlah 9.371 personel di empat klaster dan daerah penyangga di Kabupaten Keerom. Rinciannya sebanyak 3.000-an di Kota dan Kabupaten Jayapura. Sedangkan di Kabupaten Merauke dan Mimika masing-masing sekitar seribu lebih personel. Jumlah tersebut belum ditambahkan dengan personel TNI dan lainnya. Mathius menyebut secara keseluruhan, pengamanan untuk PON Papua melibatkan sekitar 22 ribu personel. "Saya bersyukur sampai hari ini situasi secara keseluruhan di Papua sangat aman, nyaman, dan kondusif," kata Mathius. "Tentunya, kami yang mendapat amanat dari negara dan PB PON untuk pengamanan dan gelar pasukan tersebut demi terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai selama berlangsungnya PON Papua," katanya. (mth)
Pemkab Muba Kembangkan Desa Sentra Peternakan Lele
Palembang, FNN - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengembangkan desa sentra peternakan lele untuk mendorong masyarakat setempat tetap berdaya di tengah pandemi COVID-19. Asisten Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyasin (Muba) Yusuf Amilin di Sekayu, Jumat, mengatakan, pemkab telah menunjuk Desa Persiapan Toman Baru di Kecamatan Babat Toman sebagai lokasi peternakan lele. “Sejauh ini, peternakan lele di desa itu terbilang cukup berhasil lantaran tingkat kematian saat panen sangat rendah, yakni hanya 7,6 persen,” kata dia. Untuk memastikan program peternakan lele ini terus berjalan, pemkab telah menunjuk Dewan Riset Daerah dan Bappeda untuk mengawalnya. Pemkab berharap peternakan lele yang dilakukan Kelompok Tani Mega Pro ini dapat mencetak peternak yang mandiri dan berkembang sehingga bisa menginspirasi warga di desa lain. Camat Babat Toman Alpan Husin menjelaskan, penebaran bibit lele tiga bulan lalu berjumlah 6.100 ekor. Adapun jumlah kematian lele umur 1 hari--15 hari sebanyak 450 ekor, umur 16 hari--90 hari hanya 30 ekor. Sejauh ini telah dipanen sebanyak 133 kg. Petani pun menjual lele tersebut senilai Rp19.000 per kg. "Pemasaran masih di dalam Desa Persiapan Toman Baru dengan harga lebih rendah dari harga pasar umum. Kami menilai perlu adanya penambahan kolam ikan dan sarana pemasaran,” kata dia. (mth)
Jika Sudah Divaksin Tidak Perlu Swab Lagi!
Oleh: Mochamad Toha Data hingga Sabtu, 28 Agustus 2021, jumlah warga Indonesia yang sudah divaksinasi COVID-19 dengan dosis lengkap (dua kali suntikan) sebanyak 34.702.821 orang. Jumlah tersebut setelah ada tambahan 581.618 orang divaksinasi pada Sabtu itu. Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang diterima ANTARA pada hari itu menyebut sebanyak 61.222.258 orang telah menjalani vaksinasi Covid-19 dosis pertama atau bertambah sebanyak 786.703 orang. Pemerintah Indonesia menargetkan sasaran vaksinasi Covid-19 sebanyak 208.265.720 orang. Meski telah mendapat vaksin Covid-19, masyarakat diminta untuk tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19. Prokes itu mencakup memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Kasus positif Covid-19 di Indonesia bertambah 0.050 orang, sehingga total 4.066.404 orang sampai 28 Agustus 2021 lalu. Kasus sembuh Covid-19 mengalami penambahan 18.594 orang menjadi 3.707.850 orang. Sedangkan kasus meninggal akibat Covid-19 bertambah 591 orang menjadi 131.372 orang. Indonesia masuk peringkat keempat dunia dari jumlah orang yang divaksin Covid-19. Setidaknya, sudah 33 persen penduduk dunia divaksin Covid-19. Paling banyak adalah India yang memvaksin penduduknya. Setidaknya, data per 26 Agustus 2021 di India sudah ada 468 juta orang yang menerima vaksinasi Covid-19. Paling tidak sudah di sana sudah ada 136,2 juta warga yang sudah mendapatkan dosis lengkap Covid-19. Lalu, masih ada 331 juta yang baru dapat suntikan pertama berdasarkan data yang dihimpun Our World Data. Setelah India ada Amerika Serikat yang sudah ada 202,9 juta penduduk yang divaksin. Disusul dengan Brasil yang mampu memvaksin 132 juta orang penduduknya. Posisi Indonesia ada di peringkat empat dengan 59,4 juta penduduk sudah divaksin per data 26 Agustus 2021. Data ini tentu bersifat dinamis. Ini mengingat terus terjadi dinamika dalam penyuntikkan vaksin Covid-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memerkirakan vaksinasi Covid-19 tembus 300 juta suntikan dosis pertama akhir 2021. Hal ini diperhitungkan dari laju kecepatan vaksinasi seiring dengan semakin banyaknya pasokan vaksin yang tersedia. “Perkiraan kami di akhir tahun (2021), mungkin bisa mencapai di angka sekitar 300 jutaan suntikan (dosis 1),” ujar Budi pada saat rapat bersama anggota DPR RI pada Rabu, 25 Agustus 2021. Selanjutnya, “Bergerak di angka 400 juta, sesudah ditambah target anak-anak usia 12-17 tahun, yang mana kita bisa selesaikan sekitar Januari atau Februari 2022,” lanjut Menkes Budi. Program vaksinasi nasional sejak 13 Januari 2021 terus berjalan demi mengejar target 208 juta populasi Indonesia. Target dalam jangka dekat sudah ada 100 juta suntikan hingga akhir 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, total anggaran program vaksinasi yang meliputi pengadaan, perawatan, insentif tenaga kerja hingga testing dan tracing Covid-19 mencapai Rp 130,03 triliun. “Total anggaran vaksinasi dan perawatan serta testing tracing Covid-19 itu tahun 2021 ini adalah Rp130,03 triliun,” katanya dalam akun instagram pribadinya @smindrawati di Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu (31/03/ 2021 21:38 WIB). Sri Mulyani merinci anggaran Rp130,03 triliun itu meliputi pengadaan dan program vaksin Covid-19 Rp58,18 triliun, testing dan tracing Rp9,91 triliun, serta perawatan (therapeutic) dan insentif nakes Rp61,94 triliun. Untuk anggaran kesehatan pada 2022 fokus guna mendukung penanganan pandemi Covid-19, terutama mempercepat vaksinasi Covid-19. Anggaran kesehatan pada Rancangan APBN 2022 yaitu sebesar Rp255,3 triliun. Itu setara dengan 9,4 persen dari total belanja negara. “Hal ini jauh lebih tinggi dari amanat Undang-Undang sebesar 5 persen dari APBN,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (24/8/2021). Fokus anggaran itu, lanjutnya, untuk penanganan pandemi Covid-19 dalam bidang kesehatan yang biayanya diperkirakan mencapai Rp115,9 triliun pada tahun depan. Anggaran itu akan mendanai program vaksinasi, 3T (testing, tracing, dan treatment), klaim biaya perawatan pasien, obat-obatan, dan insentif tenaga kesehatan. Di antara alokasi itu, Sri Mulyani menyatakan bahwa vaksinasi Covid-19 menjadi fokus pemerintah melalui berbagai upaya akselerasi. Dia mengklaim bahwa per Juni 2021, target vaksinasi 1 juta dosis setiap hari telah tercapai. Hal itu diharapkan dapat berlanjut dan meningkat di 2022. Pemerintah telah meminta bantuan berbagai pihak seperti pemerintah daerah (pemda), TNI/Polri, dan BKKBN untuk mendukung percepatan vaksinasi menuju target kekebalan komunal. Yang menarik, mengapa meski sudah vaksin 2 kali, bagi warga yang akan bepergian selalu wajib tes swab Antigen atau PCR? “Jika sudah divaksin sebetulnya tidak perlu swab dan PCR lagi,” tegas Dr. dr. Hisnindarsyah, SE, MKes, MH, CFEM, dokter di salah satu rumah sakit di Tanjung Pinang. Mungkin itu hanya untuk meyakinkan, memang sedang tidak dalam fase infeksius saja saat dalam perjalanan karena antigen dan PCR hanya uñtuk mengetahui adanya virus atau sisa virus yang ada di dalam tubuh. Tujuannya, “Mungkin untuk meminimalisasi penularan pada lingkungan di sekitar. Ini hanya asumsi saya saja yang berusaha mengikuti cara berpikir mereka,” lanjut Dokter Hisnindarsyah. Selama ini, “Saya belum menemukan alasan ilmiahnya. Menurut saya itu terlalu berlebihan,” tegasnya. Pernahkah Anda membayangkan risiko tes swab hidung yang ternyata bisa menyebabkan cedera? Selama ini kita tidak pernah berpikir akan risikonya bila petugas yang melakukan tes swab dengan pelatihan minimal. Meski masih dianggap aman, tes usap hidung dan nasopharing (tes swab) bukannya tanpa risiko. Menurutnya, individu yang melakukan tes swab dengan pelatihan minimal, mempunyai risiko cedera yang jauh lebih tinggi daripada yang dilakukan oleh nakes terlatih. Apalagi jika tes swab ini dilakukan oleh orang awam, ini sangat beresiko. “Beberapa kasus telah menunjukkan kemungkinan cedera intrakranial ketika tes tidak dilakukan dengan tehnik dan prosedur yang benar,” ungkapnya. Komplikasi yang bisa timbul seperti mulai dari patahnya tangkai swab jika dilakukan oleh orang yang tidak profesional (biasanya oleh perorangan atau mandiri), terjadinya mimisan (epistaksis) atau perdarahan hidung karena cara yang tidak benar atau gangguan menelan. “Bahkan juga dapat beresiko terjadinya kebocoran dari cairan serebrospinal (CSF), ensefalokel, dan meningitis,” lanjut Dokter Hisnindarsyah. Penulis adalah Wartawan FNN.co.id
Akademisi: Ideologi Pancasila Harus Direkatkan ke Generasi Milenial
Makassar, FNN - Akademisi dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar DR Hadawiah Hatita mengatakan, ideologi Pancasila harus direkatkan ke generasi milenial yang tantangannya lebih kompleks di masa depan. Hal itu dikemukakan Hadawiah di Makassar, Jumat, terkait dengan momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Menurut dia, ideologi Pancasila baik sejarah maupun upaya mempertahankannya harus diketahui dan dipahami oleh generasi milenial agar tidak mudah terpengaruh dengan pemahaman atau pengaruh dari luar yang ingin menghancurkan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta persatuan dan kesatuan. Karena itu, lanjut dia, upaya penguatan ideologi Pancasila itu, harus senantiasa disosialisasikan mulai di tingkat rumah tangga sebagai organisasi terkecil hingga ke tingkat yang paling atas atau pengambil kebijakan. Dari segi jenjang pendidikan, juga sudah harus diperkenalkan mulai pendidikan usia dini (PAUD) hingga perguruan tinggi, agar faham radikal, destruktif dan teror dapat ditangkal secara dini. Hal senada dikemukakan Salma Tajang selaku Koordinator Kajian dari Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Sulsel. Menurut dia, generasi milenial adalah motor penggerak masa depan, sehingga mulai sekarang harus disegarkan pemahaman ideologinya, agar perkembangan zaman tidak menggerus nilai-nilai budaya bangsa yang telah ada seiring dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Pembekalan ideologi itu dapat dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan, seperti halnya Jepang yang kemajuan teknologinya dan negaranya semakin maju, namun tidak meninggalkan ideologi dan budayanya," katanya. (mth)
Kemenkeu Optimistis Penyerapan Insentif Usaha PEN di Atas 100 Persen
Jakarta, FNN - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis penyerapan insentif usaha dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 bisa di atas 100 persen, mengingat realisasinya sampai 24 September sudah mencapai 94 persen. "Kami lihat ini akan mendekati 100 persen atau bahkan lebih penggunaan insentifnya oleh sektor usaha," ungkap Febrio dalam taklimat media secara daring di Jakarta, Jumat. Ia menjelaskan realisasi insentif usaha telah diberikan sebesar Rp59,08 triliun sejak Januari hingga 24 September 2021 dari pagu Rp62,83 triliun. Pemulihan ekonomi di Indonesia memang tidak sama antara satu sektor dengan sektor yang lainnya, namun sektor manufaktur yang mempekerjakan sekitar 20 juta masyarakat di Tanah Air merupakan salah satu bidang yang bisa pulih sangat cepat. Dengan demikian, Febrio mengaku sangat senang karena pabrik bisa melakukan protokol kesehatan yang sangat baik dan menjaga jarak meski produksi pabrik tetap bisa berjalan dan bisa menghasilkan kegiatan ekspor. "Bahkan waktu itu mayoritas sektor sudah pulih walaupun varian Delta sedang merebak, jadi ini luar biasa sekali," tuturnya. Kendati banyak sektor yang berhasil melakukan penyesuaian dengan sangat baik, dirinya berpendapat tak semua sektor bisa pulih dengan cepat lantaran masih adanya sentimen keamanan dari masyarakat maupun kerentanan terhadap penularan COVID-19. Beberapa sektor yang dimaksud yakni pariwisata dan transportasi yang belum bisa pulih dengan cepat sehingga masih membutuhkan insentif usaha. "Jadi ini yang kami buka dalam insentif kemarin, kami identifikasi dan kami lanjutkan pemberian insentif usahanya," tegas Febrio. Selain insentif usaha, Febrio juga meyakini bahwa realisasi mayoritas pos dalam program PEN 2021 akan mendekati 90 persen pada akhir tahun ini, sehingga program tersebut bisa benar-benar efektif menjaga kesehatan masyarakat hingga memastikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. (mth)
PLN NTT Gelar Ekspredisi Mutiara Hijau Dukung Pengembangan Kelor
Kupang, FNN - PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan Ekspedisi Mutiara Hijau di Pulau Timor untuk melatih dan mendampingi kelompok tani dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mengembangkan tanaman kelor. "Dalam kegiatan Ekspedisi Mutiara Hijau kami menyasar kelompok tani dan UMKM pada 12 desa yang tersebar di lima kabupaten se-daratan Pulau Timor untuk dilatih dan didampingi mengembangkan kelor," kata General Manager PT PLN (Persero) UIW NTT Agustinus Jatmiko di Kupang, Jumat. Ia mengatakan dalam kegiatan yang berlangsung selama 27 September-4 Oktober 2021 itu, pihkanya melibatkan perusahaan Dapur Kelor dan pelaku usaha kelor NTT yang memberikan pelatihan dan pendampingan. Agustinus menjelaskan, kegiatan perjalanan di lapangan ini dilakukan untuk mengetahui potensi kelor yang ada di Pulau Timor sekaligus sosialisasi serta pendampingan terkait pengembangan tanaman kelor yang baik dan benar agar kandungan nutrisi tetap terjaga untuk mendukung kebutuhan gizi bagi masyarakat. Kegiatan yang diinisiasi PLN melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini, kata dia sebagai wujud kepedulian PLN terhadap pengembangan kelor sebagai tanaman khas NTT yang juga menjadi program prioritas pemerintah provinsi setempat. "Kami harapkan dengan adanya kegiatan ekspedisi ini dapat meningkatkan kompetensi petani kelor dan pelaku UMKM yang ada di Pulau Timor," katanya. Sementara itu Pendiri Dapur Kelor Kiki Krisnadi menyebutkan sejumlah program utama yang diusung dalam Ekspedisi Mutiara Hijau itu yakni kelor sebagai makanan, kelor sebagai pupuk organik. Selain itu, sosialisasi pencegahan kekerdilan (stunting) dan gizi buruk di desa, yang semuanya dijalankan untuk mendukung penuh NTT sebagai provinsi penghasil kelor, katanya. Kiki menambahkan ekspedisi ini diharapkan dapat menyajikan data potensi kelor di Pulau Timor berdasarkan nama dan alamat (by name by address) serta kapasitas secara benar dan faktual. "Jadi bukan data formalitas saja. Kami juga melibatkan para pelaku usaha kelor senior yang melakukan pendampingan untuk bersama-sama membantu percepatan program unggulan pemerintah provinsi ini dapat segera terwujud," katanya. (mth)
Mengenal RUTE APP, Platform Mobilitas Berbasis AI Buatan Anak Bangsa
Jakarta, FNN - Perusahaan teknologi bidang transportasi, PT Rute Lintas Indonesia menghadirkan platform "RUTE APP" sebagai aplikasi gawai berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligent/AI) guna membantu mobilitas warga Jakarta. "RUTE APP" merupakan produk teknologi buatan anak bangsa yang dirancang untuk memberikan rekomendasi rute perjalanan terbaik, filter informasi kondisi darurat dari tweet transportasi, memantau posisi sarana transportasi umum, menyediakan navigasi lalu lintas dan menentukan posisi keberadaan layanan transportasi umum dengan tepat. Aplikasi itu bahkan mampu mengintegrasikan informasi moda transportasi di Jakarta seperti LRT, MRT, TJ, kereta bandara dan komuter dalam satu platform. “RUTE APP merupakan aplikasi mobilitas baru yang berkelanjutan di mana aspek keberlanjutan diupayakan melalui platform informasi yang berbasis AI dan ke depannya akan dilengkapi dengan fitur emisi karbon," kata Direktur Utama PT Rute Lintas Indonesia, Adrianus Satrio, dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat. Adrianus Satrio menambahkan, "Sehingga pengguna RUTE APP yang sadar lingkungan dapat mengetahui besarnya emisi yang mereka timbulkan di setiap perjalanan yang dilakukannya." Selain itu, RUTE APP juga dapat memberikan informasi tentang insiden yang mengancam keselamatan pengguna transportasi umum semisal kecelakaan lalu lintas, kebakaran dan lainnya. Pada masa pandemi, RUTE APP juga dapat membantu pengguna transportasi publik dalam memastikan protokol kesehatan secara optimal melalui informasi jumlah penggunaan tempat duduk sebagai indikator kepadatan di angkutan umum. RUTE APP juga dilengkapi fitur on demand service yang bisa digunakan anak sekolah yang memerlukan shuttle atau bus sekolah, serta bisa dilacak oleh orang tua mereka. "RUTE APP merupakan aplikasi yang sangat cocok untuk mobilitas masyarakat perkotaan karena informasinya tidak hanya untuk trip planning, tetapi juga untuk safety security dan yang paling penting demand responsive. Sehingga membuat kegiatan mobiltias menjadi lebih mudah," demikian menurut Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta DTKJ Haris Muhammadun. (mth)
POPULER
