ALL CATEGORY
Bupati Bangka Yakin APKLI Mampu Bantu Tingkatkan Ekonomi Daerah
Bangka, FNN - Bupati Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mulkan menyakini Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APLKI) melalui pedagang kaki limanya mampu membantu meningkatkan ekonomi daerah. "Saya cukup yakin, APKLI yang terdiri dari ratusan pedagang kaki lima yang di dalamnya merupakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mampu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi," katanya di Sungailiat, Babel, Minggu. Dia mengakui UMKM yang tergabung dalam APKLI dengan berbagai jenis usaha mempunyai peran cukup besar penyokong pertumbuhan produk domestik di tengah pandemi COVID-19. "Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap perkembangan usaha ekonomi kerakyatan baik pembinaan maupun permodalan pinjaman melalui mitra bank," jelasnya. Bupati mengajak APKLI sebagai perpanjangan pemerintah agar bersama-sama menjaga dan menata pedagang kaki lima agar tetap menjual dagangannya di pasar pada tepat yang sudah ditetapkan. "Ketertiban lingkungan pasar harus benar-benar kita jaga bersama seperti tidak diperbolehkannya kegiatan menjual di atas trotoar karena dapat merugikan orang lain," ujarnya. Ketua DPD APKLI Kabupaten Bangka M Nico Supriyono mengatakan jumlah pedagang kaki lima terdiri atas berbagai jenis dagangannya sampai saat tercatat kurang lebih 300 orang. "Kita tetap bersinergi dengan pemerintah, namun hendaknya pedagang kaki lima diberikan ruang sebagaimana mestinya untuk mengembangkan usahanya," katanya. (mth)
Muktamar-34: Perlu Pembenahan Total di PBNU (1)
Oleh: Mochamad Toha Gelaran Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) pada 23-25 Desember 2021 di Lampung bakal menarik. Dipastikan akan terjadi perebutan kursi Ketua Umum PBNU antara yang status quo dengan non status quo. Sebelumnya, Sabtu hingga Ahad (26/9/21), PBNU menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Sejumlah kiai sepuh di Jawa Timur, sebelumnya, Senin (20/9/2021), telah mengadakan pertemuan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri. Intinya, meminta agar Muktamar ke-34 NU berlangsung pada 2021. Ada juga sebagian mengusulkan pada 2022, pertimbangannya Covid-19, seperti PWNU DKI Jakarta, PWNU Sumatera Selatan (Sumsel) dan PWNU Kalimantan Utara serta PP Fatayat NU. Soal waktu, menurut Prof Dr H Rochmat Wahab, MPd, MA, lebih cepat lebih baik. “Harapan para kiai sepuh Jawa Timur, logis,” katanya. “Kalau molor terus, kredibilitas dan wibawa organisasi ini semakin jatuh. Mundur bukan berarti berkualitas,” lanjut Prof Rochmat Wahab, Kamis (23/9/21). Soal pandemi Covid-19, kata Prof Rochmat Wahab, kini, kondisinya sudah melandai. Tentu, peserta Muktamar harus taat protokol kesehatan. “Ormas lain bisa melakukan, masak kita tidak bisa,” tegasnya. “Apalagi faktanya, syahwat politik pengurus NU sekarang semakin vulgar, ini berbahaya bagi NU ke depan,” tambah Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DIJ masa bakti 2011-2016 ini. Prof. Rochmat Wahab kemudian menyebut, banyak hal yang harus segera mendapat koreksi dari perilaku oknum pengurus NU. Diam-diam, katanya, PBNU sekarang ini sudah ‘terbeli’. Dikatakan, pengurus NU lebih suka bersenang-senang dengan kekuasaan, jabatan. “Akhirnya NU seperti jadi stempel penguasa. Pengurus NU senang ketika Ormas ini mendapat lahan 10 hektar,” ungkapnya. “Sementara itu kita diam ketika ratusan warga NU dalam ancaman seperti dialami Rocky Gerung. Ini jelas bukan NU yang diinginkan Mbah Hasyim, Mbah Wahab, dan Gus Dur,” jelasnya. Lahan 10 ha yang dimaksud Prof Rochmat Wahab tersebut tak lain adalah sebagian tanah “sengketa” yang diakui milik PT Sentul City Tbk yang telah dihibahkan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu telah menepati janjinya kepada almarhum Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur. Saat itu, ia mengusulkan untuk membuat sekolah bagi warga NU. Gus Dur setuju dan sangat antusias. Sejak itu, kata Luhut, ia mencari lahan yang pas untuk membangun Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia). “Dan akhirnya moment yang saya nanti-nantikan itu tiba, saya menepati janji yang saya buat dengan guru saya. Dengan didampingi salah satu putri Almarhum Gus Dur, Mbak Yenny Wahid,” kata Luhut, seperti dikutip dari akun sosial media Facebook, Kamis (21/1/2021). Menurut Luhut, tanah yang terletak di kawasan Jonggol itu merupakan milik Trenggono Ting, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Sentul City. Luhut mengaku bahwa selama beberapa waktu saya mencari lahan/tanah yang pas untuk pembangunan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia ini, sampai kemudian dalam satu kesempatan ia bertemu Trenggono Ting. “Saat bertemu lagi dengan teman saya bapak Trenggono Ting, pemilik PT Sentul City dan saya mengusulkan kepada beliau supaya menghibahkan tanahnya untuk dijadikan universitas NU,” jelas Luhut. Luhut ingin pembangunan infrastruktur tersebut tidak hanya membangun pendidikan fisiknya saja, “tetapi juga membangun pendidikan manusia khususnya warga Nahdliyin secara keseluruhan,” ujarnya. Kembali kepada Prof Rochmat Wahab, kondisi seperti ini berpotensi besar munculnya praktek politik uang. Padahal, ini harusnya kita lawan. Dan, ini sesuai keinginan kita membangun peradaban baru yang menjadi komitmen NU dalam memasuki Abad ke-2 kelahiran NU. “Sekarang ini momentumnya. Sangat tepat, bagi generasi muda NU (untuk) mengambil-alih estafet kepemimpinan NU ke depan. Bersihkan politik uang dalam segala proses suksesi kepemimpinan NU di semua level,” ujatnya. Jika kita bisa mewujudkan bersama-sama, maka, ini kontribusi besar bagi terbangunnya NU yang sejalan dengan Khitthah NU. Sekarang, lanjutnya, semua kader NU punya hak mencalonkan dan dicalonkan. “NU sebagai institusi membangun peradaban tinggi. Butuh kepemimpinan berintegritas, tanpa dibebani dosa masa lalu yang semakin menggurita,” terangnya. Sekarang, semua kader NU punya hak mencalonkan dan dicalonkan. Saat ini adalah waktu yang tepat melakukan filter atas calon-calon yang akan membangun NU ke depan. Sekaligus memberikan dukungan kepada kader-kader potensial yang bisa mengakselerasi kemajuan NU di masa-masa yang semakin sulit, di tengah-tengah era disrupsi (perubahan besar-besaran) ini. Tak kalah penting lagi, Prof Rochmat Wahab juga menyinggung pimpinan PBNU yang suka ‘liar’ mengobral wacana dan membingungkan umat. Ini bisa berakibat fatal, karena masih kacaunya pemahaman atas agama. Sangat merepotkan nahdliyin dalam menjaga martabat NU. Pimpinan NU itu kalau bicara harus memilih diksi yang tepat dalam mengartikulasikan gagasannya. “Jangan hanya ingin seperti Gus Dur, tetapi kecerdasan tidak sama dengan Gus Dur. Akibatnya, banyak kalimat yang tidak argumentatif (itu), justru membingungkan umat,” pungkasnya. (Bersambung) Penulis adalah Wartawan FNN.co.id
Mensos Risma Salah Jabatan, Dia Bagus Pimpin Bakamla, BNN, atau Satpol PP
By Asyari Usman KELIHATANNYA Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memahami keinginan Tri Rismaharini. Beliau ini tampaknya lebih cocok memimpin lembaga atau instansi yang lingkup tugasnya keras-keras. Misalnya, Bakamla (Badan Keamanan Laut), BNN (Badan Narkotika Nasional), atau bahkan Satpol PP. Kecocokan jabatan ini terlihat dari karakter Bu Mensos yang telah ditunjukkannya sejak duduk sebagai walikota Surabaya. Watak utama Bu Risma adalah marah-marah. Terutama di depan kamera. Terakhir, Risma mengamuk di tengah rapat dengan pemprov Gorontalo, beberapa hari lalu (1/10/2021). Seorang pemdamping penyaluran Bansos, entah bagaimana, mengatakan bahwa Kemensos menghapus data Bansos yang kemudian menyebabkan distribusi tak tepat sasaran. Risma langsung naik pitam. Dan mengucapkan “Tak tembak kamu, ya!” (Saya tembak kamu, ya!). Mungkin Risma setengah bercanda soal “Tak tembak kamu, ya!”. Tetapi, bisa juga serius. Nah, kalau serius dan Risma kebetulan sedang pegang pistol atau AK-47, RPG, dlsb, tentu tak terbayangkan peristiwa yang akan terjadi. Bisa selesai semua peserta rapat. Marah bertensi tinggi sudah berkali-kali dipamerkan oleh Bu Risma. Tapi, apakah ini tidak baik? Kalau dilihat sepintas memang tidak baik. Karena itu, beliau harus diistirahatkan. Namun, kalau dilihat dari kebutuhan lain pemerintah dalam upaya menegakkan kedaulatan negara, memberantas ancaman bangsa, atau upaya untuk merapikan jalan raya dan pasar, maka sesungguhnya Bu Risma sangat potensial untuk diberi jabatan lain. Bu Risma tak suka duduk sebagai pejabat di belakang meja. Dia tidak nyaman duduk di kantor berjam-jam. Dia tidak bisa diam kalau melihat suasana lalulintas dan pasar yang semrawut. Karena itu, Pak Jokowi perlu segera melakukan perombakan kabinet. Tempatkan Bu Risma sebagai Kepala Bakamla. Instruksikan agar dia segera pergi ke Kepulauan Natuna. Laporan-laporan media menyebutkan banyak sekali kapal ikan China (RRC) ukuran besar mengacak-acak laut utara Natuna. Mereka bagaikan tak menghiraukan kedaulatan Indonesia di sana. Kalau marah-marah Bu Risma disalurkan di laut Natuna dan Laut China Selatan (LCS), dijamin ratusan atau ribuan kapal China dan Vietnam itu akan tunggang-langgang melarikan diri. Sebab, Bu Risma tidak akan sekadar ancam “Tak tembak kamu, ya!” Beliau pastilah akan langsung berondong kapal-kapal pencuri ikan itu. Jabatan keras lainnya untuk beliau adalah Kepala BNN. Ancaman narkoba terhadap bangsa ini sangat menyeramkan. Ada lebih empat juta pemakai. Para Bandar narkoba demikian kuat dan berkuasa. Mereka selalu bisa lolos dalam kejaran. Entah kenapa. Ratusan atau mungkin ribuan oknum penegak hukum terlibat kejahatan narkoba. Bayangkan kalau Bu Risma duduk sebagai Kepala BNN. Pasti bergelimpangan para bandar sabu yang selama ini bebas-lepas merusak bangsa ini. Bu Risma tidak akan ancam-ancam tembak saja. Dia akan hancurkan jaringan narkoba yang terkenal kuat itu. Zero toleransi seperti di Filipina. BNN adalah salah satu penyaluran positif watak marah-marah Bu Risma. Tempat terbaik lainnya untuk Bu Mensos adalah KPK. Di sini pun Bu Risma bisa sangat dahsyat. Kawan-kawan beliau di PDIP pasti akan takut mengikuti jejak Juliari Batubara. Dijamin Bu Risma akan marah-marah ke Jokowi karena KPK dikebiri. Dia juga akan memarahi Bu Mega yang membiarkan UU KPK direvisi oleh DPR, termasuk fraksi PDIP. Ada satu lagi posisi yang juga cocok. Yaitu, kepala Satpol PP. Tapi jangan pula Satpol PP kabupaten/kota. Buatkan Satpol PP internasional. Supaya Bu Risma bisa menutup pasar-pasar yang menjual binatang eksotik (kelelawar, ular, lipan, dll) seperti di Wuhan itu. Yang diduga menjadi sumber virus Covid-19. Di dalam negeri, Bu Risma sebagai kepala Satpol PP akan menertibkan dengan keras para pedagang yang menggunakan badan jalan. Juga membasmi bangunan liar. Tugas ini tidak mudah. Perlu orang yang cepat marah seperti Bu Mensos.[] (Penulis wartawan senior FNN)
Pita Putih di Lengan, Bagai Menyambut Oposan dengan Karpet Merah
Oleh Ady Amar *) PEEMINTAAN Amien Rais pada sahabatnya, Syafii Maarif, pada suatu kesempatan tampaknya bersambut. Permintaan agar Pak Syafii lebih berani bersikap tegas... Istilah Pak Amien, lebih sering benahi hal yang mungkar. Jangan hanya amar ma'ruf saja. Apakah permintaan Pak Amien, itu yang lalu membuat Pak Syafii bersikap, atau memang sikap itu keluar dari dirinya, tanpa kendali orang lain. Bersikap lantaran tidak tahan melihat pegawai KPK dipecat dengan sewenang-wenang. Menanggapi pemecatan 57 pegawai KPK, memaksa Pak Syafii berkomentar yang lebih "nahi mungkar". Ia menyebut, bahwa sebenarnya keputusan untuk melakukan pemecatan terhadap Novel Baswedan cs. itu memang tidak beres sejak awal. Menurutnya, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam hal ini cuma digunakan alasan saja. Tambahnya, perlakuan terhadap pegawai KPK itu kental dengan nuansa dimensi politik tertentu. Pak Syafii memang tidak sampai meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bersikap tegas. Mengambil peran yang dipunya, menganulir keputusan pemecatan para pegawai KPK dengan bersandar pada temuan Ombudsman dan Komnas HAM. Ombudsman telah menemukan banyak kecacatan administrasi, serta didapati sejumlah temuan pelanggaran hak asasi manusia oleh Komnas HAM. Entah mengapa Presiden Jokowi tidak bersandar pada temuan dua lembaga kredibel itu. Diamnya itu bisa dibaca, ia bersepakat dengan pimpinan KPK dengan langkah pemecatan itu. Meski tidak sampai mendesak Presiden Jokowi, setidaknya Pak Syafii telah bersikap, bahwa ada ketidakadilan dalam proses pemecatan pegawai KPK, dan itu sarat politik. Tanggapannya itu sudah cukup menjelaskan sikap beliau ada di mana. Jangan meminta berlebih pada Pak Syafii. Skenario Tuhan Nafsu pimpinan KPK menyingkirkan mereka, itu bisa terlihat dengan jadwal pemecatan yang semula berakhir tanggal 1 November, dimajukan tanggal 30 September 2021. Tanggal dan bulan pilihan Firli Bahuri, Ketua KPK dan komisioner lainnya pada tanggal 30 September, mengingatkan pada peristiwa kelam mengerikan, peristiwa G30S/PKI. Peristiwa dibantainya 7 Jenderal dan 1 perwira oleh PKI. Tampaknya mereka khilaf memakai tanggal dan bulan itu. Atau bisa jadi itu skenario Tuhan, yang menyamakan pemecatan itu dengan peristiwa kelam negeri ini. Pilihan tanggal dan bulan pemecatan itu menegaskan, adanya "pembunuhan" atas mereka yang mendedikasikan diri pada pemberantasan korupsi, yang dibalas dengan pemecatan sewenang-wenang. Meminjam istilah Pak Syafii Maarif, "kental dengan nuansa dimensi politik". Presiden Jokowi memang tidak bersikap atas pemecatan 57 pegawai KPK itu. Tapi dihari akhir tanggal pemecatan, lewat Kapolri ada tawaran pada pegawai KPK yang tidak lulus TWK, yang akan ditampung di Polri sebagai ASN. Itu konon ide murni Presiden Jokowi. Tawaran itu tampaknya belum direspons pegawai KPK, bersedia atau tidaknya mereka dengan tawaran itu. Tawaran itu memang bukan solusi yang mengenakkan. Mereka yang dipecat itu tidak sedang mencari pekerjaan, tapi melawan kesewenang-wenangan pemecatan dengan dalih tidak lulus TWK. Pita Putih di Lengan Pegawai KPK yang dipecat itu mengenakan pitah putih di lengan kiri, dan bunga mawar di tangan sebagai simbol matinya semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemandangan itu tampak di hari akhir mereka harus meninggalkan markas KPK. Tragis memang, mereka yang berdiri di garis paling depan dalam upaya pemberantasan korupsi harus tersingkir. Pemandangan menyesakkan tampak saat pegawai KPK yang lulus TWK, melepas kawan yang "dikorbankan" dengan mengharukan. Lambaian tangan tanda perpisahan, dengan suara lirih terucap, "Sampai jumpa teman-teman..." Tampak diantara mereka ada yang menyeka air mata. Mereka yang tersingkir itu sejatinya pahlawan. Mengabdi belasan tahun dengan sarat prestasi, tapi jasanya diakhirkan dengan pemecatan semena-mena. Akal sehat menyebut, mereka memang tidak diinginkan. Muncul rumor, itu kemenangan lobi dari mereka yang ingin melemahkan KPK. Dimulai dari revisi UU KPK, dan berlanjut pada "dibabatnya" pegawai KPK yang bekerja sepenuh hati, dan itu lewat pintu TWK. Mereka yang dipecat itu, pastilah akan tetap konsen bekerja untuk pemberantasan korupsi. Entah dengan cara apa dan di mana mereka akan bergerak. Medan juang pada proyek kebaikan, itu tidaklah hanya dibatasi oleh tembok dalam gedung KPK. Di luar gedung KPK karpet merah dibentangkan, disediakan untuk mereka melangkah dan bahkan menari bersama elemen bangsa lainnya, yang memilih berseberangan sebagai penyeimbang pemerintah pada kebijakan-kebijakan yang dibuat. Itu setelah parlemen bersetubuh erat dengan kekuasaan, sulit bisa diharapkan fungsi kontrolnya menajam. Kelompok penyeimbang, biasa orang menyebut oposan, seolah mendapat amunisi dengan hadirnya 57 pegawai KPK yang terzalimi. Berharap mampu menggerakkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya. Selamat datang para pahlawan sebenarnya, selamat berjuang di tempat yang lebih luas untuk bersuara apa yang bisa disuarakan, yang suara itu mustahil tersekat, terkekang oleh tembok birokrasi. (*) *) Kolumnis
Risma Perlu Beristirahat ke Pantai
By M Rizal Fadillah TIDAK bisa berubah karakter nih orang sejak menjabat Walikota hingga menjadi Menteri Sosial, marah marah melulu sehingga kegaduhan demi kegaduhan selalu terjadi. Di Bandung marah-marah, di Tangerang marah marah, dan terakhir di Gorontalo marah-marah pula. Rasanya setiap datang ke suatu daerah maka siap siap untuk menerima semprot dan wajah buram Bu Risma. Di Gorontalo aktingnya lebih dahsyat pake tunjuk-tunjuk dan teriak tembak segala, lalu menyuruh keluar bawahannya itu. Gubernur Rusli Habibie tidak dapat menerima sikap Risma yang dinilai kurang adab. Ia keberatan warganya dimaki-maki dan dinistakan. Risma memang keterlaluan. Orang tentu bertanya apakah ini adalah cara mendidik, atau tidak mampu mengendalikan emosi, atau memang sakit ? Untuk kaitan dengan adab hal ini sudah dinilai "su'ul adab" (adab buruk) yang tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang pemimpin. Pemimpin seyogyanya arif dan bijaksana. Kehebatan tidak diukur oleh kerasnya teriakan dan panjangnya telunjuk. Kini Risma seperti biasa ramai dikecam publik. Adab kewanitaan, adab sosial, dan adab kepemimpinan dipersoalkan. Jokowi pun didesak untuk memecat pembantunya yang gemar marah-marah ini. Setelah Juliari Batubara menjadi pesakitan di Lapas karena kasus korupsi kini penggantinya didesak agar segera out. Kalau Presiden diam saja atau tidak mereaksi atas kekecewaan dan desakan publik ini, maka pilihan menjadi pecat Risma atau pecat Jokowi. Dahulu rekor kepemimpinan marah marah dipegang Ahok, kini nampaknya Risma mampu memecahkannya. Dalam ilmu kesehatan marah meledak-ledak adalah ciri dari gangguan mental. Bisa stress atau depresi. Nah Risma perlu menenangkan fikiran sejenak, Presiden Jokowi hendaknya menganjurkan agar Risma untuk berekreasi ke pantai atau hiking ke gunung. Lupakan Bansos dulu. Berfoto-foto selfi lah. Itu jika tidak mampu untuk memecat Menteri dari PDIP tersebut. Akan tetapi sebenarnya rakyat akan lebih bahagia jika memang Risma segera dirumahkan. Berhentikan. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Marah-marah ke Pendamping PKH, Mahfuz: Sikap Mensos Risma Tidak Pancasilais
Jakarta, FNN - Aksi marah-marah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kepada seorang Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Gorontalo pada Jumat (1/10/2021) viral di media sosial. Sebuah video singkat memperlihatkan aksi Mensos Risma marah-marah ketika rapat bersama pejabat Provinsi Gorontalo terkait distribusi bantuan sosial (bansos). Mensos Risma terlihat mengacungkan pena pada seorang pendamping PKH di Gorontalo ketika pihaknya dituding disebut mencoret data penerima bansos sehingga bantuan tak tepat sasaran. Pendamping PKH tersebut kemudian didatangi Mensos Risma. Lalu, Risma mengarahkan pulpennya ke dada petugas itu sambil berkata keras. “Jadi bukan kita coret ya! Kamu tak tembak ya, tak tembak kamu!” Perilaku Mensos Risma sontak mengundang reaksi banyak pihak di berbagai media, termasuk Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie. Mereka menyatakan keprihatinannya terhadap Mensos Risma yang selalu mengedepankan emosionalnya, ketimbang persuasif dalam bekerja Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Mahfuz Sidik menilai sikap Mensos Risma adalah contoh seorang pemimpin yang tidak Pancasilais. "Tidak pantas sama sekali. Bukan perilaku pemimpin pemerintahan. Contoh perilaku tidak Pancasilais!" kata Mahfuz. Mahfuz menjelaskan, bahwa masyarakat saat ini banyak sedang mengalami kesulitan hidup akibat pandemi covid-19 dan PPKM, terutama tekanan ekonomi. Karena itu, masyarakat juga diliputi perasaan sedih, cemas, kecewa dan marah terhadap situasi yang penuh ketidakpastian ini. "Maka wajar kalau petugas pendamping PKH curhat ke menterinya. Terus kenapa harus marah? Kenapa harus berdiri mendatangi petugas sambil menunjuk pulpen ke petugas? Terus kenapa harus ancam mau tembak?" ujar Mahfuz. Apalagi menurut Mahfuz, peristiwa marah-marah Mensos Risma kepada pendamping PKH di Gorontalo tersebut, terjadi pada Jumat, 1 Oktober 2021 yang bertepatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. "Saat masyarakat dihimbau pemerintah memperingati Hari Kesaktian Pancasila, eh malah menyaksikan perilaku seorang Mensos Risma yang tidak Pancasilais. Hal ini tentu saja kita sayangkan," tegasnya. Mantan Ketua Komisi I DPR RI Periode 2010-2017 menegaskan, bahwa sikap Mensos Risma tersebut, tidak mencerminkan Lima Sila yang ada di dalam Pancasila. "Apakah perilaku mensos Risma sejalan dengan kelima sila Pancasila itu?" paparnya. Mahfuz menjelaskan, agama telah mengajarkan untuk tidak mengedepankan marah-marah, apalagi mengancam seseorang yang merupakan cerminan Sila Pertama Pancasila. Tindakan Mensos Risma itu, juga dinilai tidak mencerminkan Sila Kedua Pancasila yang seharusnya menghormati dan menghargai sesama, sekalipun dia rakyat kecil. Seharusnya mantan Walikota Surabaya itu, bisa menjaga komunikasi antar budaya agar tetap harmonis dan menyatu. Hal itu merupakan cerminan Sila Ketiga Pancasila. Sedangkan Sila Keempat Pancasila, lanjut Mahfuz, musyawarah dan mengedepankan hikmah dalam setiap menghadapi permasalahan. Selanjutnya, mengenai pengaduan pendamping PKH bahwa ada warga miskin di Gorontalo yang tidak lagi menerima bansos di rekeningnya, hal itu sebagai fitrah dan dimana letak kesalahannya? "Pendamping PKH yang bertugas dan bertanggungjawab soal itu, kemudian curhat ke Mensos Risma. Apa salahnya? Apakah itu fitrah? Saya kira sikap Menteri Sosial tersebut tidak mencerminkan keadlilan sosial," tegasnya. Sekjen Partai Gelora ini sependapat dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur dan mengevaluasi Mensos Risma. "Mungkin perlu juga dievaluasi oleh psikolog atau psikiater. Rakyat butuh pemimpin yang lembut, sabar dan mengayomi rakyatnya," pungkas Mahfuz. (sws)
Mengendus Bau Amis Komunis
Oleh: Yusuf Blegur Jangan sekali-sekali melupakan sejarah". Saat membahas dinamika politik dan pemerintahan, aksioma itu kerap terdengar melintasi waktu dan generasi. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau belajar dari sejarah dan menghargai para pahlawannya. Menjadi pertanyaan penting dan mendasar bagi negara dan bangsa ini. Bagaimana menyikapi sejarah yang penuh kontroversi dan catatan hitam putih para pelakunya?. Pada bagian dan sisi sejarah yang mana, rakyat dapat bersandar dan berpijak?. Dapatkah obyektifitas terlepas fakta baik dan buruk yang menyertainya, dapat diungkap dengan jujur?. Sepanjang kelahiran dan berdirinya Republik Indonesia, negara seakan tidak berdaya bahkan untuk sekedar menulis dan merangkai sejarah berdasarkan kenyataan yang sebenar-benarnya terjadi. Rakyat dari generasi ke generasi, tidak pernah mengenyam kemurnian sejarah. Penulisan dan pemahaman sejarah selama ini, sangat ditentukan oleh selera dan kepentingan kekuasaan yang silih berganti. Alhasil, banyak peristiwa dan tema-tema penting bersejarah menjadi pasar raya tafsir bagi rakyat pada umumnya dan generasi berikut khususnya. Penyusunan dokumentasi sejarah menjadi sangat penting, tak kalah hebat dengan penguasaan ekonomi, politik dan hukum bagi suatu pemerintahan. Selain menentukan arah perjalanan bangsa, rekayasa sejarah mutlak dibutuhkan kekuasaan untuk menjadi tafsir dan sejarah yang menguntungkan rezim kekuasaan tertentu usai melewati jamannya. Selain mengelola kehidupan negara dan rakyatnya, serta membentuk nilai-nilai peradaban. Kekuasaan atau suatu pemerintahan tidak bisa mengabaikan kemasan dari rangkaian perilaku dan peristiwa penting yang ditorehkannya. Sebagaimana ungkapan yang terkenal, "the winner take's it all". Termasuk menulis fakta atau manipulasi sejarah?. Sejarah Hitam Pengaruh dan Kekuatan Ideologi Sebagai sebuah negara bangsa yang majemuk. Indonesia tentu saja tak luput dari pertarungan ideologi dan aliran politik. Bukan saja telah mewarnai sejarah, faham-faham kebangsaan itu masih hadir dan menjadi realitas politik kekinian. Meskipun begitu, betapapun tingginya dinamika internal kebangsaan, Indonesia masih kental dalam pengaruh dan determinasi kekuatan global. Setidaknya terinternalisasi ideologi kapitalisme yang liberalistik dan sosialisme Marxis. Meskipun dunia telah melewati era perang dingin, banyak negara termasuk Indonesia belum mampu keluar dari jejak dan cengkeraman kedua kekuatan dunia tersebut. Runtuhnya Uni Soviet dan kebangkitan komunisme Tiongkok. Dalam wujud yang lebih modern dan populis. Sejatinya kapitalisme dan komunisme masih menjadi pemain yang sama dalam dominasi dan hegemoni tata pergaulan internasional. Indonesia sendiri masih menjadi sub koordinat dari polarisasi kekuatan blok barat dan blok timur yang pernah mengelola pertarungan ideologi pada masa perang dingin. Keadaan dunia hingga saat ini belum mengalami perubahan secara substansi terkait kedua ideologi besar itu, yang berujung pada praktek-praktek kolonialisme dan imperialisme modern. Meski tampil lebih menyesuaikan jaman seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan populasi dunia. Kedua kekuatan yang direpresentasikan oleh persaingan Amerika Serikat dan RRT beserta para sekutunya masing-masing. Kini bertransformasi dalam "proxy war" dan perang asimetris. Indonesia menjadi negara yang tidak luput dari konstelasi itu. Pola pemerintahan yang berada dalam kekuasan oligarki dan borjuasi korporasi skala besar dan transnasional menjadi indikator bahwa negara sudah dalam pengaruh perang penguasaan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Perang memperebutkan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi lainnya. Menjadikan kekuatan baik oleh negara maupun "non state". Membatasi ruang gerak rakyat dan menutup akses pada pengambilan kebijakan publik. Rakyat hanya diorientasikan sebagai pasar. Kondisi demikian memaksa pemerintah atau otoritas negara melumpuhkan demokrasi, mengebiri HAM, dan mengusung hukum yang berlandaskan kekuasan otoriterian dan kediktatoran. Kedua ideologi kontemporer dunia itu, bukan hanya menjadikan manusia berorientasi pada materialisme. Lebih dari itu, ideologi-ideologi yang menopang liberalisasi dan sekulerisasi. Telah mencabut akar relius dari setiap pikiran dan jiwa umat manusia. Populasi dunia dipaksa mengikuti satu aturan, dimana hanya ada penguasaan dari yang kuat kepada yang lemah. Superioritas kalangan kaya terhadap kaum miskin. Di pelbagai belahan dunia, hanya ada eksploitasi manusia atas manusia dan eksploitasi bangsa atas bangsa. Menempatkan harta, kekuasan dan kebendaan lainnya, menggantikan posisi Tuhan. Baik kapitalis dan sosialis, bercermin dari pengaruhnya pada proses penyelenggaraan kehidupan rakyat di Indonesia. Kedua ideologi besar itu terbukti gagal membangun negara kesejahteraan. Tidak mampu membangun masyarakat yang dapat memenuhi kemakmuran dan keadilan sosial. Bukannya kesejahteraan umum, kapitalisme yang rakus dan sosialisme yang atheis, justru menciptakan penderitaan dan kesengsaraan panjang rakyat Indonesia. Bercak Darah Komunisme Terlepas polemik sejarah dan kiprah sosialisme marxisme yang bermanifestasikan komunis. Partai Komunis Indonesia (PKI) memang menjadi salah satu kekuatan politik yang berpengaruh bagi Indonesia. Saat masih dalam koloni Belanda dan jepang, maupun setelah kemerdekaan. PKI menjadi entitas politik yang dianggap paling progresif revolusioner. Setidaknya oleh seorang Soekarno yang menjadi pemimpin dan menentukan arah perjalanan bangsa Indonesia, termasuk PKI. Kedekatan bahkan perlindungan Soekarno terhadap PKI. Menjadi hubungan 'simbiosis mutualisme' diantara keduanya. PKI ingin menghidupkan Indonesia dengan ideologinya, sementara Soekarno ingin melanggengkan kekuasaan sembari menggelorakan anti kapitalisme yang menjadi induk kolonialis-imperialisme dunia. Sebuah persentuhan ideologi dan hubungan yang intim antara Soekarno dan PKI. Kemesraan hubungan yang menguatkan ambisi gagasan 'Marcht Vorming' Soekarno. Sayangnya, konspirasi gerakan tanpa kelas berbasis pemikiran Karl Marx dengan nasionalis sekuler. Mendapat reaksi keras dan resistensi dari kekuatan militer khususnya angkatan darat dan kalangan Islam. Terlebih PKI juga pernah memiliki jejak rekam yang sangat buruk dan fatal. Pernah melakukan penghianatan terhadap perjuangan dan tujuan revolusi Indonesia. Memecah organisasi Serikat Islam dengan melahirkan faham komunis dan melakukan pemberontakan tahun 1926. Bahkan saat Indonesia baru saja merdeka dan masih menghadapi kekuatan fasis yang ingin menjajah kembali. PKI melakukan pemberontakan tahun 1948. Gerakan politik dan kekuatan bersenjata yang seperti menikam dari belakang bagi kemerdekaan RI yang baru seumur jagung. Bahkan yang paling memilukan pada saat tragedi G 30 S/PKI Tahun 1965. Apapun motif dan latar belakang peristiwanya. Betapapun peristiwa itu memunculkan multi tafsir dan asumsi konspirasi dibelakangnya. Semua pemberontakan dan penghianatan PKI yang ingin mengganti Panca Sila dan menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Bukan saja polarisasinya mengorbankan elit politik, militer dan pemimpin bangsa. Lebih tragis lagi, gerakan PKI telah memicu konflik, membuat konfigurasi dan irisan politik yang mengakibatkan korban rakyat tak berdosa. PKI menimbulkan permusuhan, konflik dan perpecahan sesama anak bangsa. Bahkan, hingga menyebabkan kematian rakyat yang tak terhingga. Peristiwa 1965 dan relasinya dengan PKI, menjadi salah satu tragedi kemanusiaan paling besar pada abad 20. PKI menjadi partai terlarang dan dianggap negara sebagai bahaya laten. Gerakan ideologi yang tak pernah mati. Tanpa bentuk dan menjalar ke segala lini. Kini, 56 tahun setelah peristiwa tahun 65. Suasana yang jauh dari nilai-nilai Panca Sila dan implementasi UUD 1945. Kehidupan bernegara dan berbangsa yang semakin terpinggirkan dari cita-cita proklamasi kemerdekaan. Rakyat Indonesia seperti kembali kepada masa-masa pertentangan ideologi dan politik seperti menjelang terjadinya peristiwa G 30 S/PKI. Kehidupan rakyat morat-marit, sementara para pemimpin sibuk mengurus jabatan dan memperkaya diri. Disintegrasi sosial semakin menganga lebar. Sikap permusuhan dan kebencian mewarnai hampir seluruh lapisan masyarakat. Penguatan Komunis juga disinyalir dengan maraknya kebijakan politik dan penggunaan aparatur negara yang bertindak represif dan cenderung memusuhi pemimpin dan umat Islam. Kriminalisasi Ulama dan umat Islam terus meningkat sejalan dengan pembiaran tindakan-tindakan penistaan dan penodaan agama Islam oleh kalangan tertentu. Mungkinkan selain kemiskinan dan ketidakadilan yang terus tajam meroket dalam kehidupan masyarakat. Penindasan dan upaya destruktif terhadap pemimpin dan umat Islam, menjadi siklus sejarah yang berulang dari kebangkitan komunis yang sangat anti Islam. Rasanya, seperti Amerika Serikat dan China yang kepentingannya terhadap Indonesia begitu besar. IIdeologi kapitalis dan komunis, keduanya sama-sama menganggap Islam adalah kekuatan yang besar yang menjadi musuh utama dan penghalang tujuan mereka. Jika saja para komprador dan agen kapitalis-komunis itu ada di Indonesia. Terutama ketika mereka berwujud politisi, birokrat, pengusaha bahkan sebagai ulama sekalipun. Mereka semua akan berkata tidak menginginkan populisme Islam berkembang luas. Mereka akan menyuruh ketaatan pada konstitusi ketimbang syariat Islam. Islam akan dianggap bertentangan dengan Pancasila dan sebagai penghambat kemajuan negara. Mereka akan menyuruh menjadi warga negara yang baik pada negara daripada mengamalkan nilai-nilai Islam. Mereka akan terus membangkitkan bagaimana rakyat hidup memisah relasi negara dari agama. Tentu saja dengan terus-menerus melakukan penangkalan aqidah umat Islam. Menyelimuti pikiran dan jiwa umat Islam dengan liberalisasi dan sekulerisasi. Upaya deislamisasi semakin gencar dan dirancang secara terstruktur, sistemik dan masif. Semua fenomena itu cepat atau lambat akan menjadi triger dan melahirkan perlawanan atau mungkin pemberontakan yang lebih hebat lagi. Akankan Indonesia kembali ke titik nadir seperti pada periode kelam dan hitam sebelumnya?. Mungkinkah akan ada tragedi kemanusiaan dan banjir darah yang lebih besar lagi?. Saatnya membuka mata hati dan pikiran. Sembari mengendus bau amis komunis. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
Jasa Marga Perbaiki Dua Titik Tol Jakarta-Cikampek
Cikarang, Bekasi, FNN - PT Jasa Marga (Persero) memperbaiki dua titik jalan di Tol Ruas Jakarta-Cikampek dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, sekaligus upaya perusahaan meningkatkan standar pelayanan minimal. General Manager Representative Office 1 Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division (JTTRD) Muhammad Taufik Akbar di Cikarang, Sabtu, mengatakan pekerjaan titik pertama rekonstruksi rigid pavement tersebut berada di Simpang Susun Karawang Barat. Tepatnya di Kilometer (KM) 47 STA 0+490 hingga STA 0+985 lajur 2 Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek dengan total panjang penanganan 190 meter yang dilaksanakan mulai Jumat (1/10) pukul 24.00 WIB hingga Senin (4/10) pukul 09.00 WIB. Pekerjaan titik kedua berada di KM 32+385 sampai KM 33+085 lajur 1 Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek dengan total panjang penanganan 439 meter yang akan dilaksanakan mulai Sabtu (2/10) pukul 20.00 WIB hingga Jum'at (8/10) pukul 24.00 WIB. "Tidak ada penutupan akibat pekerjaan ini, ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta dan arah Cikampek masih beroperasi dan dapat dilalui secara normal," katanya. Jasa Marga menyiapkan mitigasi risiko di antaranya pengalihan arus lalu lintas yang terdampak sebelum area kerja, mempersempit area kerja, persiapan contra flow apabila kondisi lalu lintas kendaraan padat. Jasa Marga juga telah melakukan sosialisasi rencana pekerjaan dengan memasang media luar ruang berupa spanduk imbauan pekerjaan dan Variable Message Sign di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek dan Jakarta untuk memastikan informasi ini diterima dengan baik oleh pengguna jalan. Pihaknya memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat adanya pekerjaan dimaksud sekaligus mengimbau pengguna jalan untuk tetap berada di rumah. Jika dalam keadaan darurat harus meninggalkan rumah, kata Taufik, tetap patuhi protokol kesehatan dan persyaratan perjalanan sesuai aturan pemerintah serta berhati-hati dan menaati rambu-rambu terutama di sekitar lokasi pekerjaan. Pengguna jalan tol dapat mengakses informasi lalu lintas jalan tol Jasa Marga Group melalui One Call Center 24 jam di nomor 14080 dan aplikasi Travoy 3.0 untuk pengguna iOS dan Android. (mth)
Tingkatkan UMKM, Erick Thohir Dorong Pelatihan Digital di Rumah BUMN
Jakarta, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir melalui Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mendorong pelatihan digital di Rumah BUMN dalam rangka peningkatan penjualan UMKM. "Dengan adanya pelatihan digital marketing untuk UMKM di Rumah BUMN dan mengaplikasikannya, mudah - mudahan UMKM bisa semakin berkembang," ujar Arya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu. Menurut dia, selama pandemi COVID-19 ini, banyak UMKM yg menurun penjualannya namun sangat terbantu dengan online. Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga melakukan kunjungan ke Rumah BUMN Jakarta Pusat yang dikelola oleh BRI. Rumah BUMN Jakarta Pusat memiliki UMKM Mitra Binaan dengan beragam usaha, dari industri pengolahan makanan hingga kerajinan tangan. Rumah BUMN Jakarta Pusat sedang melakukan pelatihan digital untuk UMKM. Dalam kunjungannya tersebut, Stafsus Menteri BUMN berbincang-bincang dengan para peserta di Rumah BUMN Jakarta Pusat. Salah satu pelaku UMKM di Rumah BUMN Jakarta Pusat, Miral mengaku bisa meraup untung hingga 20 juta per bulan. "Awalnya di tahun 2010 modal saya hanya 500 ribu, kemudian saya tekuni dan lebarkan terus usaha saya ini menggunakan dana sendiri. Sampai akhirnya saya bergabung dengan BUMN menjadi Mitra Binaan BRI dan bisa mengikuti pameran di New York" kata Miral. Berbagai manfaat juga dirasakan oleh para peserta pelatihan. Wiwiek, salah satu pemilik UMKM yg memiliki usaha minuman jus menyatakan bahwa dirinya mendapatkan banyak sekali manfaat dari pelatihan Digital Marketing di Rumah BUMN. Dia pun mendorong Rumah BUMN Jakarta Pusat untuk terus melanjutkan program pelatihannya demi memajukan UMKM Indonesia untuk dampak yang lebih luas lagi. (mth)
Paviliun Indonesia Promosikan 3 Kopi Khas Nusantara di Inggris
Jakarta, FNN - Kedutaan Besar RI di London berpartisipasi pada ajang London Coffee Festival (LCF) 2021 dengan membuka Paviliun Indonesia untuk mempromosikan kopi khas Nusantara kepada masyarakat Inggris. Paviliun Indonesia itu menghadirkan 3 UMKM kopi dari daerah yang berbeda untuk memperkenalkan produk kopi buatan mereka, menurut keterangan tertulis KBRI London yang diterima di Jakarta, Sabtu. Mereka adalah Java Frinsa Estate dari Jawa Barat yang menyuguhkan kopi Frinsa Honey Sacharic, Radjea Coffee dari Jambi dengan kopi Kerinci Arabica, dan KAA Sapan Berjaya dari Toraja dengan kopi Sapan-Toraja Arabica. "Hadirnya Paviliun Indonesia di London Coffee Festival diharapkan dapat semakin memperkenalkan keragaman kopi Indonesia kepada masyarakat Eropa terutama Inggris, serta dalam jangka panjang mendorong ekspor kopi Indonesia ke Inggris," kata Duta Besar RI untuk Inggris dan Irlandia, Desra Percaya. Upaya promosi itu memanfaatkan momentum pembukaan kembali berbagai sektor industri serta berbagai pertemuan dan konferensi di Inggris setelah menjalani penguncian COVID-19. KBRI London mengusung jargon "London is open again, Indonesian coffee is back" dalam festival yang digelar pada 23-26 September 2021 di kawasan Brick Lane, London itu. Kopi khas Nusantara yang dihadirkan di Paviliun Indonesia itu memiliki citarasa yang berbeda-beda. Frinsa Honey Sacharic memiliki rasa manis dan beraroma bunga, Kerinci Arabica memiliki sensasi rempah dan buah, sedangkan Sapan Toraja Arabica beraroma herbal dengan rasa seperti coklat. LCF merupakan ajang pameran kopi terbesar di Eropa yang tahun ini diikuti oleh sekitar 250 peserta pameran dan dihadiri 20.000 pengunjung dari beragam kalangan, seperti importir, grosir, para pemilik kafe dan pecinta kopi. Sedikitnya 1.000 pengunjung mendatangi Paviliun Indonesia selama empat hari pameran. Dubes Desra mengatakan bahwa promosi kopi Indonesia perlu terus didorong di tengah pesatnya perkembangan industri kopi dunia. Dia menilai LCF sebagai momentum yang tepat untuk mempromosikan kopi Indonesia karena publik Inggris telah lama menanti perhelatan itu setelah nyaris dua tahun menjalani penguncian. KBRI London menyatakan akan terus menindaklanjuti minat dari para pembeli potensial yang datang ke Paviliun Indonesia. (mth)
POPULER
