ALL CATEGORY
Jepang Tuding China di Balik Ancaman Siber
Ankara, FNN - Jepang untuk pertama kalinya menuding China, Rusia dan Korea Utara sebagai tiga negara yang bertanggung jawab atas ancaman siber terhadap negara tersebut. Pemerintahan Perdana Menteri Yoshihide Suga, Senin (27/9) merilis rancangan strategi keamanan siber untuk tiga tahun ke depan. Kantor Berita Kyodo melaporkan, Kabinet Suga diperkirakan akan segera mengadopsi rancangan tersebut. Strategi yang baru itu nantinya akan menggantikan strategi saat ini yang disetujui oleh Jepang pada Juli. "Situasi di dunia maya membuat risiko berkembang cepat menjadi situasi kritis dan bahwa tiga negara itu diduga terlibat dalam aksi siber yang agresif," tulis laporan tersebut yang mengutip rancangan pemerintah. Belum dipastikan apakah petahana pemerintah Partai Demokrat Liberal (LDP) akan mengesahkan strategi tersebut sebelum Suga mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada pekan pertama Oktober. Dikutip dari Antara, Suga pada awal September mengumumkan dirinya enggan mencalonkan diri dalam kepimpinan partai. LDP akan menggelar pemilihan kepemimpinan partai pada Rabu dan ketua yang baru diperkirakan akan menggantikan Suga. Menurut laporan tersebut, rancangan itu berbunyi: "Jepang akan melakukan aksi balasan yang keras dengan memanfaatkan segala cara yang efektif dan kemampuan yang ada, termasuk respons diplomatik dan hukuman pidana." Jepang akan "mempercepat kerja sama" dengan tiga mitra Quad mereka, yakni Amerika Serikat, Australia dan India, dalam keamanan siber. Selain itu, Jepang juga akan bekerja sama dengan ASEAN "untuk mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka." (MD).
Sultan HB X Ingin Keraton Jogja Dikemas Kekinian
Jogjakarta, FNN - Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta kelima puterinya melakukan "repackaging budaya" atau pengemasan ulang penyajian budaya keraton secara kekinian sehingga lebih menarik generasi milenial. "Ngarsa Dalem X (Sultan HB X) 'dawuh' (mengatakan) kepada saya dan kakak-kakak saya untuk 'repackaging' (mengemas ulang) budaya (keraton)," kata Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Nityabudaya Keraton Yogyakarta GKR Bendara dalam Webinar Jogja International Batik Biennale (JIBB) 2021 dipantau di Yogyakarta, Selasa. Kepada kelima puterinya, Bendara menceritakan, Sultan HB X mengungkapkan keinginannya agar Keraton Yogyakarta bisa lebih membuka diri. "Ngarsa Dalem 'dawuh' kepada kami berlima bagaimana kami bisa membuka diri kepada generasi-generasi penerus saat ini dengan cara yang lebih kekinian," ujar putri bungsu Sultan HB X ini. Sebagai wujud proyek "repackaging budaya", menurut dia, Keraton Yogyakarta kini tengah melakukan renovasi besar-besaran baik pada eksterior maupun interior bangunan tanpa mengubah esensi dari nilai-nilai budaya yang melekat. "Perubahan-perubahan ini di dalam Keraton secara masif kami lakukan," kata Bendara. Museum Keraton Yogyakarta misalnya, kata dia, saat ini tengah direnovasi agar bisa tampil terbaru dengan pemanfaatan teknologi serta cara penyampaian yang mampu menyentuh generasi muda. Renovasi seluruh bangunan juga dilakukan pada ruang batik Keraton. Bukan sekadar menyasar fisik bangunannya, menurut Bendara, nama ruang batik juga akan diubah menjadi "ruang daur hidup". "Kenapa daur hidup, karena bukan hanya batik yang menjadi bagian kebudayaan kita, tapi juga ada lurik, juga ada bentuk-bentuk jenis tekstil lainnya, juga ada arti-arti dari penggunaan motif batik dalam perjalanan hidup masyarakat Jawa," tutur dia. Pengerjaan renovasi, menurut dia, diperkirakan rampung pada akhir 2021. "Ini akan selesai di akhir tahun. Silakan kalau mau berkunjung di awal tahun," kata Bendara. Perubahan, lanjut Bendara, bukan sekadar pada bangunan museum, namun juga mencakup cara penyajian kebudayaan yang ada di Keraton Yogyakarta tanpa mengurangi esensi dari kebudayaan tersebut dengan membuat laman resmi, akun instagram, hingga akun Youtube Keraton. "Ini merupakan cara bagaimana kita bisa melestarikan budaya kita," kata dia. Upaya pembaruan dalam Keraton Yogyakarta, kata Bendara, juga pernah dilakukan pada masa kepemimpinan Sri Sultan HB VII yang membuat Keraton Yogyakarta kala itu lebih terbuka. Berdasarkan catatan sejarah dalam sebuah manuskrip, Bendara menuturkan bahwa Sultan HB VII saat itu meminta para pangeran dalem memproduksi batik keraton secara massal untuk diperjualbelikan. "Inilah yang akhirnya memelopori kreativitas dunia batik hingga saat ini. Tentu kalau HB VII saat itu tidak mengizinkan maka kemungkinan besar kita sekarang tidak memakai batik keraton, terutama batik Keraton Yogyakarta," kata Bendara. (ant, sws)
Megawati Buka Pelatihan Dasar Manajemen Bencana Secara Virtual
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membuka Pelatihan Dasar Manajemen Bencana dan Pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan Bagi Pengurus Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD dan DPC di seluruh Indonesia. Pelatihan itu dilaksanakan secara virtual, Selasa, atas kerja sama partai berlambang kepala banteng itu dengan Pusdiklat Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas). Megawati hadir secara virtual dari kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat bersama Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Ada juga Kepala BNPP/Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi, Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati. "Dalam instruksi DPP partai, saya selalu meminta Baguna mempersiapkan diri membantu penanggulangan bencana," kata Megawati dalam siaran persnya. Hal itu berangkat dari pengalaman panjang Megawati menghadapi bencana. Termasuk sejak saat dirinya menjabat sebagai wakil presiden dan presiden, hingga saat ini. Kerap kali Indonesia itu ribut setelah kejadian bencana terjadi, oleh karena itu, Megawati mendorong agar persiapan diperkuat sehingga tak morat-marit ketika bencana benar terjadi. "Jadi saya harap kita tak lagi gagap. Harus tepat ketika memang perlu tanggap darurat," kata Presiden Kelima RI ini pula. Kepala BNPP/Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi menyatakan bencana memiliki sifat tak bisa diprediksi sebelumnya. Karenanya bisa terjadi kapan saja, dimana saja, dan dapat menimpa siapa saja. "Maka, kesiapsiagaan harus menjadi perhatian semua pihak guna meminimalisir jatuhnya korban jiwa," ujarnya. Menurut Henri, Indonesia identik dengan potensi bencana besar karena warga Indonesia hidup di atas empat lempeng aktif di dunia; masuk dalam lintasan "ring of fire"; ditambah faktor geologi dan hidrografi yang meningkatkan potensi bencana. BNPP/Basarnas bekerja mempersiapkan kekuatan dalam melaksanakan operasi tanggap darurat bencana, dengan melibatkan masyarakat, TNI-Polri, termasuk Baguna PDIP. "Potensi pencarian dan pertolongan ini jadi pilar utama berhasilnya operasi pencarian dan pertolongan. Kita semua telah melihat sepak terjang Baguna PDIP dalam mendukung operasi pencarian dan pertolongan di Tanah Air. Baguna selalu hadir dan memberikan bantuan secara riil dalam penanggulangan bencana," kata Henri pula. Dia berharap tim Baguna yang sudah memiliki kualifikasi dapat bergabung bersama Basarnas yang selalu siap dalam melakukan operasi pencarian dan pertolongan dimana pun berada. "Operasi pencarian dan pertolongan adalah misi kemanusiaan yang mulia. Mari ingat pesan Ibu Megawati Soekarnoputri. Kita bekerja segenap jiwa raga, penuh ikhlas membantu saudara kita yang tertimpa musibah di seluruh Tanah Air. Yang pasti apa pun yang kami lakukan akan dicatat menjadi amal kebaikan dan jadi pahala di akhirat nanti," kata Henri Alfiandi. Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito mengatakan pelatihan ini akan meningkatkan kemampuan dan sikap Baguna dalam menanggulangi bencana di seluruh Tanah Air. Pihaknya berterima kasih kepada Megawati dan Hasto Kristiyanto yang membawa kader PDIP selalu tersedia untuk membantu operasi kemanusiaan penanggulangan bencana. "Tantangan penanggulangan bencana yang dihadapi bangsa Indonesia akan terus terjadi di masa depan. Kondisi ini karena Indonesia berada di kawasan rawan bencana," kata Ganip. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu diberdayakan dan dilibatkan dalam penanggulangan bencana. "Para relawan dalam membantu dan memfasilitai partisipasi masyarakat sangatlah penting. Keberadaan relawan Baguna sudah dirasakan masyarakat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bencana," kata jenderal bintang tiga ini. (ant, sws).
Penembak Presiden Amerika Serikat Bebas Tanpa Syarat
Washington, FNN - Seorang hakim Amerika Serikat, Senin (27/9) akan memberikan "pembebasan tanpa syarat" kepada John Hinckley, yang melukai Presiden AS Ronald Reagan dan tiga orang lainnya dalam sebuah percobaan pembunuhan pada 1981. "Setelah bertahun-tahun, saya akan memberikan pembebasan tanpa syarat kepada Hinckley," kata Hakim Distrik AS Paul Friedman dalam sidang di pengadilan Distrik Columbia. Pada 2016, Friedman mengizinkan Hinckley pindah dari sebuah rumah sakit jiwa di Washington yang dihuninya selama tiga dekade. Akan tetapi, Friedman memberlakukan pembatasan perjalanan dan penggunaan internet kepada Hinckley. Dalam sidang pada Senin, Friedman mengatakan, dia berencana mencabut pembatasan terhadap Hinckley. Friedman menyebut kesehatan mental Hinckley sudah membaik dan dia tidak lagi berbahaya. Friedman juga mengatakan akan mengeluarkan perintah tertulis akhir pekan ini untuk melaksanakan keputusannya. Jaksa federal Kacie Weston dalam sidang itu mengatakan, Departemen Kehakiman AS setuju Hinckley harus diberikan pembebasan tanpa syarat. Namun, Weston berpendapat pembatasan yang diberlakukan terhadap Hinckley tidak boleh dicabut secara resmi hingga Juni 2022. Hal itu dimaksudkan agar jaksa dapat terus memantau Hinckley saat dia bertransisi untuk hidup mandiri usai kematian ibunya, kata Weston. Putri Reagan, Patti Davis, menulis sebuah opini di surat kabar Washington Post yang mengatakan dirinya menentang pembebasan Hinckley dan khawatir pria itu sekarang bisa menghubunginya. "Saya tidak percaya John Hinckley merasa menyesal," tulis Davis dalam opininya. Reagan tertembak di paru-paru dalam upaya pembunuhan itu, namun dia pulih dengan cepat. Beberapa orang lainnya turut terluka dalam peristiwa tersebut, termasuk sekretaris pers Gedung Putih James Brady, agen rahasia Timothy McCarthy, dan petugas kepolisian Washington Thomas Delahanty. Hinckley dinyatakan tidak bersalah dengan alasan gangguan jiwa pada sidang juri pada 1982. Putusan itu mendorong Kongres dan beberapa negara bagian AS untuk mengadopsi undang-undang yang membatasi pembelaan hukum atas dasar gangguan jiwa. Peristiwa penembakan terhadap Reagan mendorong peluncuran gerakan pengendalian senjata modern setelah James Brady menjadi cacat permanen akibat serangan itu. Brady dan istrinya, Sarah, memulai suatu gerakan yang sekarang dikenal sebagai "Kampanye Brady untuk Mencegah Kekerasan Senjata". (MD).
Tujuh Fraksi Tolak Hadiri Paripurna Interpelasi Karena Langgar Aturan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyebutkan alasan tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta menolak menghadiri rapat paripurna interpelasi terkait Formula E pada Selasa (28/9) karena banyaknya aturan yang dilanggar. "Misalnya undangan itu minimal harus diparaf dua wakil ketua, baru ditandatangani ketua itu syarat mutlak. Jadi kalau itu tidak dilakukan maka undangannya tidak sah kan sederhana," katanya di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 28 September 2021. Taufik menegaskan, fraksi-fraksi di DPRD, termasuk fraksinya akan terus menolak hadir dalam rapat paripurna jika hal-hal yang disebutnya pelanggaran itu terus dilakukan. "Saya kira selama pelanggaran dilakukan berulang-ulang kita akan tolak terus supaya DPRD jalan yang benar lah jangan semua mau sendiri," ujar politisi Gerindra itu, sebagaimana dikutip dari Antara. Setelah tujuh fraksi di DPRD DKI yakni Gerindra, PKS, Nasdem, Demokrat, Golkar, PAN, PKB-PPP, menyatakan menolak untuk hadir dalam rapat paripurna, praktis rapat hanya dihadiri oleh 32 orang anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI. Dengan jumlah tersebut rapat tidak bisa mengambil keputusan karena tidak kuorum atau tidak memenuhi ketentuan jumlah anggota yakni 50+1 dari 106 anggota. Akhirnya rapat ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan setelah perwakilan masing-masing fraksi dan anggota menyampaikan pandangannya. Terkait pemaparan PDIP dan PSI dalam rapat interpelasi, Taufik menyebut, segala sesuatunya yang disampaikan dalam forum itu ialah ilegal. Bahkan dia juga menyarankan Gubernur DKI Anies Baswedan tidak perlu hadir dalam paripurna semacam itu. "Sesuatu yang disampaikan PDIP dan PSI dalam forum yang ilegal, ngapain kita tanggapin gitu. Bahkan kami menyarankan gubernur tidak usah hadir ngapain hadir orang forumnya ilegal untuk apa hadir," ucapnya. (MD).
Charles Dickens Sindir Keras Yusril Ihza dan Moeldoko
By Asyari Usman UNTUK apa Yusril Ihza Mahendra (YIM) menggugat AD/ART Patai Demokrat (PD) ke Mahkamah Agung (MA)? Apa tujuannya? Apa yang dia dapat? Mengapa itu tidak dia lakukan terhadap partai-partai politik lainnya? Pastilah repot Pak Yusril menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mengapa kerepotan? Karena langkah YIM menggugat AD/ART Demokrat adalah tindakan yang sangat aneh. Dan sangat mencurigakan. Mencurigakan? Ya, sangat! Sebab, bagaimanapun juga setiap langkah yang mengusik PD menjadi sulit dilepaskan dari Moeldoko –Kepala Staf Presiden (KSP). Dan, faktanya, YIM mengaku dia ditunjuk oleh orang-orang Moeldoko untuk menggugat AD/ART Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pak Yusril mengatakan gugatan ini akan membuat praktik demokrasi di Indonesia menjadi sehat. Pertanyaannya: mengapa harus dimulai dari AD/ART Demokrat AHY? Mengapa tidak dimulai dari partai terbesar lebih dulu, yaitu PDIP? Padahal, AD/ART PDIP malah banyak yang bertentangan tidak hanya dengan praktik demokrasi tetapi juga sangat mungkin bertentangan dengan UUD 1945. Apa pun yang dijadikan alasan oleh YIM, saya yakin seribu persen bahwa gugatan terhadap AD/ART Demokrat ini masih dalam rangkaian upaya untuk menyingkirkan AHY dari posisi ketua umum “Merci”. Lebih mengerucut lagi, saya yakin gugatan ini bukan untuk menyehatkan praktik demokrasi di tubuh PD melainkan untuk merintiskan jalan baru bagi Moeldoko dalam upaya merebut partai Pak Beye itu. Itulah tujuan Yusril yang sesungguhnya. Omong kosong untuk kemaslahatan demokrasi Indonesia. Yusril tidak perlu pura-pura lupa bahwa Jokowi sendiri melakukan pencurangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Mana gugatan Yusril? Mohon maaf, ketika gugatan terhadap kecurangan Pilpres 2019 tempo hari didukung dan dibela oleh rakyat, Pak Yusril malah berada di kubu Jokowi. Dia ikut mempertahankan dugaan kuat kecurangan itu. Kembali ke gugatan terhadap AD/ART Demokrat AHY, hampir pasti langkah Pak Yusril itu dilatarbelakangi oleh “motif besar”. Pasti sangat besar. Motif besar itu menjadi dorongan ecstatic yang membangkitkan semangat juang Pak Yusril. Kebetulan sekali, Moeldoko mampu memberikan “motif besar” itu. Karena Pak Moeldoko memang memiliki “motif super besar”. Pak Yusril membanggakan gugatan ini. Yang pertama di Indonesia. Gugatan AD/ART partai politik (parpol). Kata Yusril, MA harus membuat terobosan karena tidak ada lembaga yang bisa melakukan uji formil dan materiil terhadap AD/ART parpol. Mulia sekali tujuan Pak Yusril. Yaitu, untuk memperbaiki pengelolaan parpol-parpol di masa yang akan datang. Supaya parpol tidak menjadi alat untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok kecil. Agar parpol hadir dan berkiprah untuk rakyat. Yang menjadi masalah adalah titik berangkat misi Pak Yusril ini. Mengapa Partai Demokrat? Bukankah mantan Menteri Hukum ini tahu bahwa Demokrat pernah mau diambil paksa oleh Moeldoko? Tentu publik akan menilai bahwa Pak Yusril, dalam gugatan ini, akan lebih banyak menampilkan profesinya sebagai lawyer (advokat) ketimbang sebagai seorang warga negara yang prihatin terhadap pengelolaan parpol. Artinya, akad antara Yusril dan Moeldoko tidaklah seperti bakti YLBHI untuk orang-orang lemah. Sebab, Moeldoko adalah orang kuat. Kuat posisi dan kuat dari segi likuiditas. Sehingga, gugatan ini tidak dapat menghindar dari sindiran penulis dan kritikus sosial Inggris, Charles Dickens, bahwa: “If there were no bad people, there would be no good lawyers” “Andaikata tak ada orang-orang brengsek, tidak akan ada pengacara yang hebat-hebat.”[] (Penulis wartawan ssenior FNN)
Polda Jateng Bongkar Prostitusi Sesama Jenis di Solo
Solo, FNN - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah membongkar praktik prostitusi sesama jenis pria dengan modus layanan pijat plus-plus di Kota Solo. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Djuhandani di Semarang, Senin, mengatakan seorang mucikari berinisal D (47) warga Karanganyar dan enam terapis diamankan dari praktik prostitusi tersebut. "Pelaku menggunakan sebuah indekos di daerah Banjarsari, Kota Solo, untuk menjalankan praktik prostitusi sesama jenis ini," katanya. Menurut dia, pelaku menerima pelanggan di indekos dengan jumlah 19 kamar. Dari praktik prostitusi yang sudah berjalan sejak lima tahun lalu itu, kata dia, pelaku memungut sejumlah bagian dari tarif yang dikenakan. Adapun tarif yang dikenakan untuk layanan yang diberikan bervariasi antara Rp250 ribu hingga Rp400 ribu, di mana bagian yang diterima tersangka antara Rp100 ribu hingga Rp160 ribu per terapis. Djuhandani menambahkan tersangka juga menawarkan prostitusi berkedok pijat "plus-plus" ini melalui media sosial. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Pasal 296 KUHP tentang Prostitusi.
HUT ke 2 Partai Gelora Gelar Puluhan Perlombaan
Jakarta, FNN – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan menggelar 10 jenis perlombaan dalam rangka memperingati HUT ke-2 yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2021. Perlombaan ini terbuka untuk umum, tidak dipungut biaya dan berhadiah total ratusan juta rupiah. “Di HUT ke-2 ini, kita bikin sesuatu yang lebih menarik dan penuh keceriaan. Kita mengadakan 10 lomba dengan total hadiah uang ratusan juta dalam bentuk uang pembinaan,” kata Ahmad Yani, Ketua Panitia HUT ke-2 Partai Gelora dalam Rakornas VIII, pada Jumat (24/9/2021) malam. Ke-10 lomba tersebut adalah Gelora Science Competition, Lomba Video Anak ‘Impian dan Cita-citaku’, Lomba Group 28 ‘Semangat Gelora’, Lomba Desain Batik Gelora, Lomba Vlog YES UMKM, Lomba Foto YES UMKM, Lomba Sholawat, Lomba Bersih Pantai, Lomba Desain Mural dan Lomba Victory e-Sport Competition (Mobile Legends). “Kecuali Lomba Gelora Science Competition dan Mobile Legends akan ada penjurian khusus. Sedangkan lomba-lomba lainnya cukup di share di sosmed, misalnya YouTube, WhatsApp, TikTok, Instagram dan lain-lain yang akan ditentukan panitia,” katanya. Perlombaan dimulai pada awal Oktober hingga 25 Oktober 2021. Pendaftaran lomba bisa dilakukan di DPW dan DPD Partai Gelora se-Indonesia. Pemenang lomba akan diumumkan saat peringatan HUT ke-2 pada 28 Oktober 2021. “Peserta terbuka untuk umum, kita minta DPW dan DPD mensosialisasikannya ke masyarakat. Peserta misalkan upload video atau foto ke sosmed, nanti kita lihat share and comment yang banyak, itu yang jadi pemenangnya,” katanya. Yani mengatakan, semua peserta yang ikut lomba membuat video akan mendapatkan pembinaan berkelanjutan dari Deddy Mizwar, Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif, yang juga artis senior yang terkenal dalam Naga Bonar dengan sebutan ‘Jenderal Naga Bonar’ ini. Selain mengadakan 10 perlombaan, Partai Gelora juga akan melauncing beberapa program saat HUT ke-2, yakni Festival Film Pendek, Pidato Caleg dan Cakada, Gerakan Bersih Pantai, Gerakan Tanam Pohon dan Virtual Walk Run Ride. Sedangkan Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif Deddy Mizwar yang juga Penanggungjawab HUT ke-2 mengatakan, Partai Gelora sengaja menggelar acara dengan penuh keceriaan, warna-warni, merangkul semua dengan semangat kolaborasi. “HUT ke-2 ini yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda akan menjadi momentum bagi Indonesia menuju 5 besar dunia. Maka tema yang kita ambil adalah Kolaborasi Indonesia Menuju 5 Besar Dunia,” kata Deddy Mizwar. Sementara itu, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menambahkan, peringatan HUT ke-2 kali ini lebih bernuansa festival, mengajak kolaborasi semua komponen bangsa dalam membangun Indonesia ke arah lebih baik lagi. “Ini sekaligus juga merayakan capaian-capaian kita dan kepercayaan diri kita dalam menghadapi Pemilu 2024. Kita merasakan respon publik dan elit luar biasa bagusnya,” kata Anis Matta. Anis Matta berharap agar Partai Gelora terus melakukan lompatan-lompatan besar dalam pencapaian target. Apabila ada target yang belum tercapai dalam tahapan sebelumnya, bisa dipenuhi dalam tahapan berikutnya. (sws)
Bayi Silver, Kreativitas Biadab Dipertontonkan
Oleh Ady Amar *) Anakmu bukanlah milikmu mereka adalah putra-putri sang Hidup, yang rindu akan dirinya sendiri. -- Kahlil Gibran. Bayi-bayi yang terlahir itu tanpa bisa memilih orangtua mana yang dikehendaki. Lahir ke dunia tanpa punya pilihan menentukan siapa bapak dan ibunya. Tidak pula bisa memilih etnis apa, warna kulit, hidung mancung, rambut ikal dan pilihan-pilihan manusiawi lainnya. Bayi itu menerima saja tanpa punya pilihan, meski orangtua yang dihadirkan gembel sekalipun. Hidup pada pilihan-pilihan, itu tidak dikenal di kehidupan bayi-bayi yang terlahir. Justru hidup itu tanpa pilihan buatnya, pasrah dihadirkan padanya orangtua dengan kasta apa saja, yang ia tidak mungkin bisa menolaknya. Bahkan bayi yang terlahir pun tidak mampu protes atas kelahiran yang tidak sewajarnya. Kelahiran yang tidak dimulai dengan hubungan suami istri yang diikat oleh ikatan pernikahan. Ia tidak punya pengetahuan untuk menanyakan kehadirannya itu sah atau tidak. Maka dimulailah kehidupan bayi-bayi itu sejak awal ia dihadirkan ke dunia hari ke hari dan bulan ke bulan sampai ia memasuki masa kanak-kanak dan seterusnya. Maka bayi-bayi yang bertumbuh itu mulai mengenal dunia sebenarnya. Mengenal dengan benar orangtuanya. Jika orangtuanya itu baik, maka bayi itu tumbuh selayaknya. Mendapat hak hidup dan pendidikan sesuai kondisi yang ada. Tapi jika orangtuanya bermental gembel, maka kehidupannya akan ditularkan pada anak-anaknya. Semacam mata rantai kemiskinan yang tak hendak disudahi. Ini semacam lingkaran setan yang tak putus. Bayi Silver Mengenaskan Hidup makin sulit, ekonomi makin morat-marit di kalangan menengah ke bawah, makin tampak nyata. Indeks kemiskinan makin merosot. Pengangguran karena rasionalisasi pada perusahaan di mana-mana--nama lain dari pemutusan hubungan kerja--makin hadir dengan jumlah yang tidak kecil. Uang pesangon hanya untuk makan dengan keluarga seadanya, hanya cukup untuk 2-3 bulan saja. Tidak berupaya memojokkan kalangan menengah ke bawah, tapi ini fenomena yang ada, tentu tidak semata perihal ekonomi tapi juga pengetahuan yang dimiliki terbatas, itu biasanya anaknya bejibun. Sedikitnya punya 4 anak. Membuat anak itu bagi mereka seperti tamasya. Bahkan ada yang tiap tahun suara bayi dihadirkan di rumah petak dengan luas terbatas. Pemandangan itu sepertinya sudah jamak. Maka di beberapa kota besar karena himpitan ekonomi, sudah hal umum jika mudah ditemui persewaan bayi, dari mulai umur tiga bulan sampai setahunan. Tarif sewanya Rp 20 ribu sehari. Disewakan untuk mengemis di sembarang tempat, dan bayi-bayi yang digendongnya itu bagian dari pemancing rasa iba pengguna jalan yang melihatnya. Di terik matahari, debu jalanan, dan bahkan di malam hari dengan angin menggigil bayi-bayi itu digendong tanpa bisa memberontak. Hanya tangisan lirih, tanpa tahu makna protes tangisannya. Fenomena bayi-bayi yang disewakan itu mestinya bisa diakhiri dengan sanksi yang keras, baik bagi yang menyewakan maupun si penyewa. Tampaknya itu seolah jadi pembiaran dan negara tidak benar-benar hadir untuk mengakhiri praktik eksploitasi pada bayi-bayi yang tak berdosa. Dan sampailah pada peristiwa biadab sesungguhnya... Kabar yang disampaikan pengguna jalan yang melihat seseorang perempuan yang mengecat seluruh tubuh dan rambutnya dengan cairan silver. Fenomena ini sudah semarak di mana-mana, di kota/kabupaten Jawa khususnya. Tapi dominan laki-laki yang melakukannya, dengan tubuh tanpa baju, yang sekujur tubuh dan rambutnya dicat warna silver. Lalu muncul julukan "manusia silver". Saat pandemi Covid-19, manusia silver ini muncul di mana-mana bak jamur di musim hujan. Perempuan silver malam hari itu, menggendong bayi 10 bulan, yang juga sekujur tubuh bayi itu dilumuri cat silver, menjadi viral karena diberitakan seseorang yang kebetulan melihatnya. Itu di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel). Ini tentu bukan semata eksploitasi terhadap bayi itu, tapi bagian dari kreativitas biadab untuk mencari sedikit uang dengan mengorbankan bayi tak berdosa itu. Bayi mungil dengan kulit yang masih sensitif itu harus dilumuri cat silver. Bagaimana rasa panas yang ditimbulkannya, dan pastilah iritasi pada kulit yang dimunculkan. Peristiwa tragis, hilangnya rasa kemanusiaan beradab. Bayi-bayi itu lahir tidak bertanya siapa bapakku, siapa ibuku. Ia pun tidak protes meski orangtuanya gembel sekalipun. Tapi melihat bayi-bayi yang dilecehkan itu, rasa kemanusiaanku, juga Anda pastilah, menyalak marah... Tapi pada siapa kata marah bisa ditumpahkan... Negeri ini tampak tidak hadir pada belahan penderitaan kemiskinan rakyatnya. Oh negeriku... Semuanya bereaksi sesaat, ramai-ramai bereaksi, kemudian hening membisu, menganggap kehadiran bayi silver itu hal biasa, seperti bukan lagi perbuatan biadab. (*) *) Kolumnis
Jenderal Dudung, Ada Apa Denganmu?
KEMBALI nama Jenderal asal Bandung ini menuai kontroversial, khususnya bagi keluarga besar TNI dan umat Islam serta kalangan intelektual. Berawal dari pesan khusus Megawati kepada KSAD Jendral Andika pada peresmian patung Bung Karno di sekolah AKMIL dimana Mayjen Dudung Abdurrahman menjabat Gubernur AKMIL nya. Maka jadilah setelah itu Mayjen Dudung menjabat Pangdam Jaya yang begitu strategis bagi seorang Jenderal Angkatan Darat. Kemudian, kita semua masih ingat tentang insiden memalukan, dimana terjadi penghalangan dan penghadangan terhadap puluhan jenderal purnawirawan di TMP Kalibata, yang ketika itu mengadakan acara ziarah kepada makam Pahlawan Revolusi dalam memperingati hari kekejaman PKI yang kita kenal dengan sebutan G 30 S / PKI pada tahun 2020 yang lalu. Purnawiraan lintas matra yang tergabung dalam organisasi PPKN (Purnawirawan Peduli Kedaulatan Negara) ini, diusir dan dihadang oleh Dandim Jakarta Kolonel Ucu. Berikut juga mengirimkan pasukan dari Batalion Arhanud yang berada di bawah BKO Kodam Jaya yang Pangdam nya ketika itu adalah Mayjen Dudung Abdurrahman. Baru kali ini terjadi, seorang perwira menengah di TNI AD, yang lulusan AKMIL, demikian lancang menghadang para seniornya. Padahal di dalam rombongan itu tidak saja dari purnawirawan TNI AD, tapi juga ada dari purnawirawan TNI AL dan AU. Bahkan juga ada mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, mantan KSAL Laksamana Slamet Subiyanto, mantan KSAU Marsekal Imam Sufaat, mantan Dankor Marininir Letjen TNI Mar Suharto selaku ketuanya. Sontak insiden ini mencoreng dan melukai hati dan jiwa para keluarga besar TNI. Ketika kejadian memalukan korsa tentara selama ini dilihat telanjang oleh mata publik. Melihat bagaimana dengan lancang tanpa ada rasa hormat Kolonel Ucu berani menampik tangan Letjen Suharto yang mau bacakan amanat upacara ziarah makam di TMP Kalibata. Yang lebih menyakitkan lagi adalah : acara kegiatan yang mereka hadang itu adalah acara kegiatan yang selama puluhan tahun Indonesia merdeka rutin di laksanakan. Yaitu memperingati sejarah kebiadaban PKI 30 September 1965. Ada apa? Alasan prokes Covid19 dan apapun lah saat itu, hanya alasan klise. Karena, semua persyaratan prokes sudah di penuhi. Mulai dari pengaturan jarak, pembatasan jumlah peserta, hand sanitizer, wajib masker, dan tim medis di tempat kegiatan. Komandan satuan komando kewilayahannya ketika itu adalah Mayjen Dudung Abdurrahman selaku Panglima Kodam Jaya. Setelah itu, publik juga melihat Mayjen Dudung ikut hadir dalam konferensi pers bersama Kapolda Metro Jaya dalam rilis tewasnya 6 orang laskar FPI. Bahkan Mayjen Dudung ikut juga pegang-pegang alat bukti senpi dan golok samurai. Pertanyaannya, sejak kapan TNI ikut ikutan dalam hal penanganan kriminal? Yang lebih menyakitkan lagi bagi keluarga besar tentara itu adalah, posisi dan gestur Mayjen Dudung tak lebih ibarat jadi asisten pendamping Kapolda saat itu. Ke mana wibawa seorang Panglima Kodam yang dijabatnya? Tak cukup sampai di situ. Terjadi lagi insiden pencopotan baliho Imam Besar FPI Habib Rizieq Riziq Shihab di beberapa titik di Jakarta. Dan dengan tegas dan jumawa, kembali Mayjen Dudung Abdurrahman yang mengaku menyuruh anggotanya untuk melakukan itu. Belum lagi pengerahan Pangkoopsus pasukan paling elit TNI ke markas FPI menggunakan Ranpur dan Rantis seolah mau perang! Kembali, insiden ini mencoreng nama baik TNI khususnya TNI AD. Berbagai protes dan kritik juga keluar dari banyak kalangan. Baik dari para senior TNI dan senayan bahkan juga pengamat militer. Ngapain TNI ikut-ikutan menurunkan baliho yang itu hanya tugas Satpol PP? Dengan pakaian dan senjata lengkap lagi. Ada apa? Untuk kelihatan gagah? Untuk nakutin-nakutin rakyat? Apakah ini tidak keblinger namanya. TNI dibentuk sebagai alat pertahanan negara dan melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Bukan nakut- nakutin rakyat. Bahkan ancam ancam bubarkan Ormas. Aneh bin ajaib. Dalam Tupoksi TNI dan UU Pertahanan, TNI sebagai komponen utama alat pertahanan negara hanya bisa diturunkan apabila dalam kondisi darurat militer. Sedangkan, ini darurat sipil pun belum terjadi. Ada apa? Kemudian masih dalam bulan ini, kembali Mayjen Dudung melontarkan statemen yang pedas dan kontroversial. Yaitu menyatakan bahwa semua agama itu sama. Sontak, hal ini bertentangan dengan akidah umat beragama khususnya Islam yang mayoritas di negeri ini. Tak ayal, kritik pedas dan peringatan juga keluar dari MUI seperti Dr Anwar Abbas. Sejak kapan pula TNI ikut mengotak-atik urusan beragama masyarakat. Meskipun, ada klarifikasi bahwa pernyataan dan tindakan Jenderal Dudung adalah pernyataan personal pribadi bukan institusi, namun faktanya bagaimana memisahkan itu semua? Terakhir baru kejadian hilang dan raibnya tiga patung tokoh legendaris TNI AD dalam penumpasan PKI 1965, di ruangan Diorama Mako Kostrad. Kembali kejadian ini terungkap bertepatan dengan bulan September dimana Pangkostrad saat ini adalah Letjen Dudung Abdurrahman yang naik jadi bintang tiga. Walaupun sudah klarifikasi dari Kapen Kostrad Kolonel Haryantana, bahwasanya raibnya patung tersebut atas permintaan mantan Pangkostrad tahun 2012 Letjen TNI purn AY Nasution. Namun klarifikasi ini juga mesti di klarifikasi lagi secara transparan. Tidak bisa sepihak. Apakah itu benar apa adanya? Atau hanya alasan klise sekadar melindungi Letjen Dudung, dan membenturkan Jenderal Gatot yang membuka kejadian ini pada publik dengan seniornya Letjen AY Nasution. Wallahualam, kita tidak tahu. Namun akhirnya wajar, masyarakat bertanya ada apa dengan Jenderal Dudung? Rangkaian peristiwa di atas tentu tidak serta merta terjadi begitu saja. Ada sentimen dan maksud apa di balik ini semua? Jangan hanya gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Karena Letjen Dudung adalah jenderal aktif, menjabat posisi jabatan strategis. Wajar saja, berkembang asumsi liar dan mengkait-kaitkan hubungan kultural keluarga Letjen Dudung yang notabone nya adalah menantu dari KH Cholid Rozali salah satu tokoh senior PDIP. Sedangkan PDIP adalah partai penguasa saat ini di bawah kepemimpinan Megawati Sukarnoputri. Dan kita sama sama tahu bagaimana hubungan sentimen antara PDIP dengan Islam, dan hubungan PDIP dengan para anak anak PKI sesuai pengakuan anggota DPR RI Ripka Tjiptaning. Termasuk hubungan PKI dengan TNI ! Untuk itulah, perlu kita dengar semua penjelasan dan klarifikasi dari Letjen Dudung Abdurrahman. Sebagai prajurit TNI, tentu kita tak meragukan lagi kapasitas loyalitas, dan semangat patriotisme beliau terhadap bangsa dan negara ini. Kalau asumsi di atas salah, inilah kesempatan Letjen Dudung klarifikasi semua. Jangan sampai anggapan negatif ini beranak pinak di tengah masyarakat tanpa diluruskan. Namun karena Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan Pancasila, dimana pasca reformasi ini menganut asas supremasi sipil, Letjen Dudung Abdurrahaman harus berani bicara apa adanya. Apa dalam pikiran dan benaknya. Agar masyarakat tidak tumbuh curiga, yang hal ini tentu dapat merusak harmonisasi hubungan rakyat dan tentara. Sedangkan jargon dan doktrin TNI kita adalah sudah jelas “ Tentara Rakyat “. TNI adalah anak kandung rakyat Indonesia. Ditambah lagi, sejarah sudah mencatat bagaimana licik dan lihainya kaum komunis yang tergabung dalam PKI menyusup dalam tubuh pemerintahan termasuk TNI, kemudian mengkhianati bangsa kita. Jangan sampai hal ini terulang kembali. Karena sesuai kata pepatah “ Bangsa yang melupakan sejarahnya, maka mendapat kutukan akan mengulangi sejarah itu kembali “. Kita tunggu itikad baik dari Letjen Dudung Abdurrahman kepada seluruh rakyat Indonesia.
POPULER
