ALL CATEGORY
Pemprov Sumbar Bangkitkan Pariwisata dengan Kegiatan Nasional
Padang, FNN - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mendukung rencana pemerintah, lembaga maupun organisasi yang menggelar kegiatan berupa rakornas, kongres, musyawarah berskala skala nasional di Sumatera Barat untuk kembali merangsang kebangkitan sektor pariwisata. "Sekarang angka penyebaran COVID-19 di Sumbar sudah melandai. Kita siap untuk menjadi tuan rumah bagi kegiatan-kegiatan skala nasional mulai akhir tahun 2021 dan 2022," katanya saat menerima Audiensi Ikatan Dokter Spesialis Anak Sumbar di Padang, Selasa. Menurutnya sektor pariwisata menjadi salah satu yang terdampak pandemi COVID-19. Perlu upaya untuk membangkitkan sektor itu kembali salah satunya dengan menjadi tuan rumah kegiatan berskala besar. Secara infrastruktur, Sumbar sangat siap karena banyak hotel yang bisa menampung banyak tamu hingga tiga ribu orang lebih. Potensi pariwisata juga sangat mendukung baik wisata alam, kuliner hingga seni budaya sehingga peserta kegiatan bisa rileks selepas rapat atau workshop. "Karena itu kita dukung upaya Ikatan Dokter Spesialis Anak untuk menggelar Kongres Nasional di Sumbar," ujarnya. Kalau perlu Gubernur akan menggelar jamuan makan malam sebagai sambutan bagi peserta. Perwakilan Dokter Spesialis Anak Sumbar dr. Vini Fitriani mengatakan pihaknya mengusulkan pelaksanaan Kongres Nasional di daerah itu pada 2023 atau 2024. Menjelang pelaksanaan, pihaknya akan melakukan persiapan matang agar kegiatan bisa berjalan dengan baik dan sukses. "Kami berharap dukungan gubernur untuk menjadi tuan rumah kegiatan ini, salah satunya dengan video testimoni mendukung Kongres Nasional," ujarnya. (myh)
MAKI: Polri Perkuat Ditpikor dengan Rekrut Pegawai KPK Tak Lulus TWK
Jakarta, FNN - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan bahwa merekrut pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai Aparatur Sipil Negara Polri akan memperkuat Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditpikor) Bareskrim Polri. “Perekrutan 56 orang pegawai KPK yang dianggap tidak lulus TWK justru akan memperkuat Ditpikor Bareskrim Polri dalam melakukan pemberantasan korupsi,” kata Boyamin ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa. Boyamin berharap agar 56 orang pegawai KPK menyetujui perekrutan tersebut dan mengambil keputusan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri. Niat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk merekrut 56 orang pegawai KPK yang tidak lulus TWK merupakan bentuk apresiasi atas pengabdian mereka dalam memberantas korupsi selama ini. Bagi Boyamin, memberantas korupsi merupakan bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu, meski tidak lulus TWK, 56 orang pegawai KPK tetap berhak untuk memperoleh apresiasi dan dapat mengabdi sebagai ASN. “Saya kira ini bentuk penghargaan Kapolri, karena sebenarnya orang-orang ini (56 orang pegawai KPK, Red) telah bersedia menjadi ASN. Ini bentuk loyalitas kepada negara dan loyalitas kepada pemerintah juga,” ujar dia. Selain itu, Boyamin menambahkan, tujuan pembentukan KPK adalah untuk memberdayakan lembaga-lembaga penegak hukum agar bisa memberantas korupsi dengan baik. Oleh karena itu, dengan merekrut pegawai KPK menjadi ASN Polri, Boyamin meyakini akan terjadi peningkatan semangat untuk memberantas korupsi. Mereka akan menjadi stimulus di Ditpikor Bareskrim Polri. “Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Kapolri yang merekrut mereka,” kata Boyamin. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyampaikan keinginannya untuk menarik 56 pegawai KPK yang tidak lulus TWK untuk menjadi ASN Polri. Sigit telah menyampaikan keinginan tersebut kepada Presiden Joko Widodo dan telah mendapatkan persetujuan. (mth)
Gubernur Minta Dunia Usaha Bantu Percepatan Pembangunan di Maluku
Ambon, FNN - Gubernur Maluku Murad Ismail meminta kalangan dunia dunia usaha untuk ikut berkontribusi terhadap percepatan pembangunan di wilayah itu, melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan. "Keberadaan dunia usaha tidak hanya sekedar mengejar finansial dan properti, tetapi ikut bertanggung jawab terhadap masalah sosial dan lingkungan tempatnya beroperasi," kata Gubernur di Ambon, Selasa. Murad Ismail memandang peran dunia usaha yang beroperasi di Maluku sangat besar artinya bagi percepatan pembangunan di wilayah tersebut, terutama di masa pemulihan ekonomi setelah dihantam pandemi COVID-19. "Peran dan kontribusi dunia usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan bersinergi dengan program pemerintah daerah di berbagai sektor dengan fokus utama menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran," katanya. Peran dunia usaha, masih menurut dia, juga dinilai sebagai salah satu strategi percepatan pembangunan dan mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan di daerah. Tanggung jawab sosial dunia usaha itu telah tertuang dalam peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Nomor 9 tahun 2014 tentang tanggung jawab sosial perusahaan di Maluku, serta Peraturan Gubernur Maluku Nomor 61 tahun 2021 tentang forum tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha (FTSLBU). Untuk itu, Gubernur Maluku memandang pembentukan FTSLBU berdasarkan peraturan daerah dapat dijadikan wadah membangun sinergi antara pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan di Maluku pascapandemi COVID-19 Forum tersebut dinilai sangatlah penting selain sebagai implementasi amanat regulasi untuk memperoleh pemahaman yang juga untuk mendorong kontribusi kemitraan pelaku usaha dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Hadi Basalamah mengatakan, seluruh program BUMN, BUMD serta di dunia usaha, akan dikolaborasikan dan diselaraskan dengan tujuh program prioritas dan sembilan program unggulan Pemprov Maluku. "Karena itu pembentukan FTSLBU diharapkan menjadi wadah sinkronisasi program pemerintah dan badan usaha. Jadi tidak lagi bekerja sendiri-sendiri seperti sebelumnya," katanya. Forum tersebut juga akan menyepakati lokasi khusus program yang tidak hanya berpusat di Kota Ambon, tetapi di 10 kabupaten/kota lainnya di Maluku. (mth)
Ombudsman Agendakan Panggil Ulang Kakanwil Kemenkumham Sumut
Medan, FNN - Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) mengagendakan pemanggilan ulang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham) Sumut terkait penganiayaan napi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IA Tanjung Gusta, Medan. Kepala Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Sumut James Marihot, di Medan, Selasa, mengatakan bahwa pemanggilan terhadap Kakanwil Kemenkumham Sumut dijadwalkan pada Kamis (30/9). "Kamis mendatang ini kami panggil," katanya. Ia menyebut bahwa pemanggilan tersebut dilakukan, karena Kakanwil Kemenkumham Sumut mangkir atau tidak memenuhi panggilan sebelumnya pada Senin (27/9). "Pemanggilan ini untuk mendalami kasus penganiayaan warga binaan," ujarnya pula. Penganiayaan terhadap seorang warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tanjung Gusta Medan viral di media sosial (medsos). Dalam video itu menunjukkan seorang narapidana menyebut rekannya dipukuli, karena tidak memberikan uang kepada petugas, sambil memperlihatkan punggung rekannya yang memar karena diduga dianiaya. (mth)
OJK Dukung Pengembangan UMKM Melalui Gernas BBI
Manado, FNN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berbagai industri jasa keuangan mendukung pengembangan pelaku UMKM melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Kepala OJK Sulutgomalut Darwisman, di Manado, Selasa, mengatakan OJK bersama industri perbankan, industri keuangan non bank, pasar modal dan fintech berkomitmen untuk terus meningkatkan pengembangan UMKM untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Dia mengatakan dalam rangka memperkuat sinergi mendukung Gernas BBI OJK memperkuat sinergi dengan IJK untuk menjalankan upaya konkret dalam mengembangkan UMKM. “Untuk mencapai tujuan dan target program Gernas BBI, sektor jasa keuangan diharapkan dapat berkomitmen untuk terus memfasilitasi pengembangan ekosistem UMKM berbasis digital," katanya. Ia mengatakan, pihaknya juga memperluas akses pembiayaan UMKM dari hulu ke hilir, melakukan pembinaan dan pendampingan UMKM, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan UMKM. Sebelumnya, OJK juga telah melakukan berbagai program dan kebijakan mendorong perkembangan UMKM antara lain replikasi KUR Klaster, membangun ekosistem digital Bank Wakaf Mikro (BWM). Selain itu, OJK juga telah menyediakan platform pemasaran UMKMMU, kurasi produk unggulan di platform UMKM, melakukan kerja sama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), mendukung program DigiKu serta menginisiasi pendirian Kampus UMKM. Ia juga mengemukakan bahwa dalam memberikan ruang untuk UMKM dapat bertahan dan bangkit kembali di masa pandemi, OJK telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi melalui Peraturan OJK 11 tahun 2020 yang diperpanjang hingga Maret 2023. (mth)
Wagub Jabar Apresiasi Warung Grosir Digital
Bandung, FNN - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengapresiasi Warung Grosir Digital Indonesia yang merupakan wadah UMKM memasarkan produknya secara digital. Menurut Pak Uu, UMKM menjadi obat penawar pemulihan ekonomi yang terhantam pandemi COVID-19 sehingga kue ekonomi dirasakan masyarakat dengan lebih merata lagi. "Bidang UKM salah satu solusi meningkatnya ekonomi. Juga ada pemerataan unsur keadilan, hingga tingkat desa ekonominya harus meningkat dan merata. Semua harus kebagian kue ekonomi di Jabar," ujar Uu Ruzhanul Ulum saat Panandatanganan Kerja Sama Penyaluran Kredit Mitra Warung Grosir Digital Indonesia bersama Bank Rakyat Indonesia di Kota Bandung, Selasa. Selain UMKM, Pemda Provinsi Jabar juga mendukung perkembangan desa wisata, OVOC (One Village One Company), dan juga dukungan terhadap BUMDes. Ini demi meningkatnya daya beli masyarakat hingga ke wilayah perdesaan. Uu mengapresiasi Wagros Digital Indonesia, yang juga bekerja sama dengan Bank BRI Kantor Cabang Bandung. Wagros menjadi wadah bagi para pedagang sekaligus penyedia bahan pokok bagi masyarakat yang dipasarkan secara digital. "Wagros mendorong lahirnya UMKM baru, mendorong mereka yang bergerak ditambahkan modal, ditambahkan barang, pengetahuan, pendidikan teknologi digital pemasaran," katanya. "Bergandengan dengan BRI, bukan hanya soal laba tapi juga tanggung jawab untuk meningkatkan perekonomian rakyat," tambah Uu. Pemimpin Wilayah BRI Bandung Ida Bagus Ketut Subagia menyebut sektor UMKM merupakan bisnis utama Bank BRI. Saat pandemi COVID-19 yang melanda merupakan tantangan tersendiri. Berbeda dengan krisis ekonomi yang lain pandemi berdampak banyak pada berbagai sektor. "Pandemi COVID-19 saat ini berdampak hampir ke seluruh sektor bisnis. Kami akan melakukan segala upaya menyelamatkan UMKM," kata Subagja. "Kantor wilayah BRI Bandung, terus mendorong kantor pusat agar KUR terbesar di Jabar, karena pertumbuhan UMKM luar bisa di sini di tahun 2021 kami terus berupaya supaya dapat KUR dua kali lipat dari tahun tahun sebelumnya," katanya. Pada 2021, terdapat Rp22,5 triliun di mana sampai dengan September pertengahan sudah terealisasi Rp15 triliun, dan sisa Rp7 triliun untuk direalisasikan hingga akhir tahun ini. "Dengan Wagros, diharapkan pertumbuhan semakin cepat terealisasikan. Wagros diharapkan jadi pintu masuk agar realisasi KUR tercapai, ekonomi tumbuh sesuai yang kita harapkan," kata dia. (mth)
Wali Kota Bogor Minta Wisata Malam Kebun Raya Dihentikan
Kota Bogor, FNN - Wali Kota Bogor Bima Arya meminta pengelola Kebun Raya Bogor (KRB) menghentikan operasional wisata malam dengan cahaya lampu atau glow di KRB sampai ada hasil penelitian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan IPB University. Permintaan tersebut disampaikan Bima Arya di Balai Kota Bogor, Selasa, setelah berdialog dengan pengelola KRB dari PT Mitra Natura Raya (MNR). Bima Arya menyampaikan kepada pengelola KRB ada surat dari para ahli botani, mantan pimpinan KRB, yang menyatakan keberatan terhadap rencana operasional wisata malam di kawasan konservasi tumbuhan tersebut. Bima Arya meminta agar BRIN dan IPB University melakukan kajian ilmiah terkait wisata malam di KRB yang memanfaatkan lampu-lampu sorot, dikhawatirkan dapat menganggu habibat tanaman dan ekosistem yang ada. "Wisata malam itu distop dulu sampai ada hasil kajian para ahli BRIN dan IPB University. Hasil kajian ilmiah ini sangat penting sebagai landasan untuk memutuskan, apakah wisata malam itu bisa dioperasikan atau tidak," katanya. Bima Arya juga menugaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Deny Wismanto untuk membantu mengoordinasikan BRIN dan IPB, melakukan kajian tersebut. "Apapun jawabannya dari BRIN dan IPB, nanti kami komunikasikan lagi dengan PT MNR. Prinsipnya, kami ingin memastikan semuanya berjalan sesuai karakter Kota Bogor dan potensi yang ada di KRB,” katanya. Sebelumnya, lima mantan kepala KRB, membuat surat terbuka untuk menyikapi wisata malam yang akan dioperasikan pengelola KRB, yakni PT MNR. Wisata malam yang dimaksudkan adalah wisata glow yakni destinasi permainan cahaya dengan pohon sebagai latar belakangnya. Wisata glow ini dinilai dapat mengganggu kehidupan hewan dan serangga penyerbuk di KRB. Kelima mantan pimpinan KRB itu adalah, Prof Dr Made Sri Prana (1981-1983), Prof Dr Usep Soetisna (1983-1987), Dr Ir Suhirman (1990-1997), Prof Dr Dedy Darnaedi (1997-2003), dan Dr Irawati (2003-2008). Surat terbuka itu ditujukan kepada Sekretaris Utama BRIN, Plt. Direktur kemitraan Riset dan Inovasi BRIN, Plt. Direktur pengelolaan Koleksi Ilmiah BRIN, Plt. Kepala kantor Pusat Riset Konservasi BRIN, dan Direktur Utama PT MNR, tertanggal 20 September 2021. (mth)
Jadikan Syaikhona Kholil Sebagai Pahlawan Nasional
Jakarta, FNN - Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menemui Menko Polhukam Mahfud MD terkait usulan agar ulama besar asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Syaikhona Kholil ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Pertemuan itu berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa, 28 September 2021. Fungsionaris Partai NasDem dipimpin oleh Ketua Bidang Ideologi, Organisasi, dan Kaderisasi DPP Partai NasDem Sri Sajekti Sudjunadi didampingi Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Nining Indra Saleh, Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Willy Aditya, dan Sekretaris Fraksi NasDem MPR Syarif Abdullah Alkadrie. Selain itu hadir Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga Mohammad Khairul Amri, Anggota DPR RI Dapil Jatim 2 Aminurrochman, Tenaga Ahli Fraksi NasDem DPR Faradina Al Anshori, Tim Media Center DPP Partai NasDem Fahirmal Fahim, dan Muhaimin yang merupakan Ketua Tim Penulis Biografi Syaikhona Kholil dan pengurus Yayasan Syaikhona Kholil. Sri Sajekti Sudjunadi yang akrab disapa Jeanette mengatakan Partai NasDem beserta pengusul dari Yayasan Syaikhona Kholil melakukan audiensi terkait usulan untuk pemberian gelar pahlawan nasional kepada Syaikhona Kholil Bangkalan. "Kami menyampaikan kepada beliau (Menkopolhukam Mahfud MD) tentang perjalanan pengajuan gelar pahlawan tersebut. Sekaligus kami melaporkan kepada, seluruh persyaratan sudah lengkap dan sesuai dengan jadwal sudah kami ajukan melalui Kemensos (Kementerian Sosial)," ujar Jeanette dalam siaran persnya. Sekretaris Fraksi NasDem MPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menuturkan proses perjuangan mengusulkan Syaikhona Kholil sebagai pahlawan nasional sudah dilakukan sejak 2018. Saat itu, pengurus Partai NasDem di Jawa Timur sudah melakukan kajian secara komprehensif. Kemudian, lanjut Syarief, hasil kajian dari teman-teman Jawa Timur ditindaklanjuti hingga tingkat nasional. Bahkan, sudah beberapa kali diseminarkan. "Apa yang menjadi referensi Syaikhona Kholil sebagai pahlawan nasional itu memang betul-betul sudah didukung oleh fakta secara ilmiah sehingga beliau bisa ditetapkan sebagai pahlawan nasional," kata legislator dari Dapil Kalimantan Barat I ini. Yang membuat NasDem bersemangat untuk memperjuangkan Syaikhona Kholil, jelas Syarief, karena melihat pada spirit yang telah dilakukannya. Syaikhona, ujar Syarif, merupakan guru bangsa, di antaranya banyak murid beliau yang menjadi pahlawan nasional. Bahkan, Syaikhona merupakan inspirator berdirinya ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. "Ini juga suatu perekat untuk kebangsaan sehingga menumbuhkan dan mempererat nilai-nilai nasional kebangsaan," ujar Wakil Ketua Komisi V DPR ini. Syaikhona Kholil juga merupakan tokoh pendidik yang diakui di dalam maupun di luar negeri. "Banyak karya beliau yang menjadi referensi di lembaga luar negeri. Beliau ini merupakan seorang tokoh yang telah membawa nama bangsa di kancah internasional," jelasnya. Melihat perjuangan Partai NasDem, pengurus Yayasan Syaikhona Kholil Bangkalan, Muhaimin mengaku terharu dan sangat mengapresiasi kekonsistenan sikap NasDem. "Kami dari tim pengusul Yayasan Syaikhona Kholil menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tigginya kepada segenap jajaran Partai NasDem yang telah menginisiasi proses pengusulan gelar pahlawan ini," ucap Muhaimin. Dia mengucapkan terima kasih kepada Menkopolhukam Mahfud MD yang telah menerima dengan baik kedatangan Yayasan Syaikhona Cholil dan NasDem. "Respons beliau sangat positif, dan beliau sangat mendukung pengusulan gelar Syaikhona Kholil sebagai pahlawan nasional," ujarnya. Dia menambahkan semua persyaratan pengajuan gelar pahlawan nasional bagi Syaikhona sudah dipenuhi, seperti konteks biografi riwayat hidup, dokumen perjuangan, penelitian akademik, bahkan penilaian dari Kemensos untuk proses pengusulan gelar pahlawan nasional. "Yang jelas keempat dokumen usulan itu sudah kami penuhi dan lengkap," katanya. (MD).
Gugatan Yang Dapat Menimbulkan Kekacauan Hukum
By M Rizal Fadillah GUGATAN formil dan materil terhadap AD/ART Partai Demokrat dari kubu Moeldoko yang diklaim sebagai terobosan hukum menurut Yusril Ihza Mahendra kuasa hukum dari empat orang pimpinan Partai Demokrat yang dipecat karena ikut dalam Kongres Luar Biasa di Deli Serdang dapat membawa tiga implikasi besar, yaitu : Pertama, jika gagal dan ditolak oleh Mahkamah Agung atas dasar tidak ada kewenangan MA untuk menguji AD/ART Partai yang merupakan kompetensi internal, maka kredibilitas Yusril Ihza Mahendra tentu merosot. Pakar hukum yang mencoba menerobos tanpa dasar atau melabrak hukum. Kedua, uji formil materil yang dilakukan bukan persoalan murni hukum tetapi masuk area konflik politik. Keempat klien Yusril adalah personal kubu Moeldoko yang "kalah" dalam pertarungan politik dalam memperjuangkan Moeldoko untuk menjadi Ketum Partai Demokrat. Implikasinya baik menang atau kalah adalah terlibatnya Ketum PBB dalam konflik politik Partai Demokrat. Moral politik yang layak dipersoalkan. Ketiga, jika berhasil memenangkan gugatan dimana AD/ART dapat diintervensi oleh kewenangan MA dan diuji bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang, maka banyak partai politik akan berada dalam posisi yang labil meskipun partai-partai tersebut sudah terdaftar secara sah di Kemenhukham. Asas kepastian, keamanan dan perlindungan hukum menjadi tergoyahkan. Bila AD/ART dapat diintervensi oleh Mahkamah Agung dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang maka bagaimana jika yang terjadi adalah AD/ART itu diduga bertentangan dengan aturan Konstitusi ? Lucu dan naif jika ternyata AD/ART Partai masuk ke dalam yuridiksi Mahkamah Konstitusi. Ada celotehan jangan jangan tata tertib persidangan juga bisa di Judicial Review ke Mahkamah Agung. Begitu juga dengan sidang sidang komisi di arena kongres atau rakernas. Mahkamah Agung dapat masuk ke dalam se dalam-dalamnya. Tanpa batas. Satu hal terpenting yang wajib menjadi catatan dan perhatian adalah bahwa AD/ART itu sebenarnya tidak termasuk susunan atau hierarkhi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Lalu jika beralasan kekosongan hukum, mengapa AD/ART Partai bukan UU Parpol nya yang di uji materil ? Memang Yusril bukan menerobos tetapi mengada-ada. Mahkamah Agung seharusnya menolak gugatan Judicial Review dari advokat sekaligus Ketum PBB yang justru dapat menuai badai kontroversi baru baik dalam bentuk kekacauan hukum maupun kekacauan politik. Yang sedang dibela Yusril Ihza Mahendra adalah pembegalan brutal dan kudeta. Yusril baik menang ataupun kalah telah ikut menanggung dosa politik akibat membantu upaya kelompok yang ingin merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Hukum yang telah dijadikan sarana bagi suatu kezaliman. Kekuasaan dan keuangan yang menentukan. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Partai Gelora Targetkan Jawa Barat Lumbung Suara
Bandung, FNN - DPW Gelora Jabar mulai memanaskan mesin partai demi menyongsong 'pertarungan politik' di 2024. Sejumlah persiapan terus dilakukan demi kemenangan Partai Gelora di Jawa Barat. Partai besutan Anis Mata ini menggelar rapat koordinasi wilayah (rakorwil) di Kota Bandung. Sejumlah pimpinan partai di Jabar hadir dalam acara tersebut. Ketua DPW Gelora Jabar Haris Yuliana menyatakan rakorwil menjadi momen untuk mengonsolidasikan ide besar dan narasi Partai Gelora Indonesia. Selain itu menjaga kekompakan agar mampu meraih hasil maksimal di kancah perpolitikan tanah air. Partai Gelombang Rakyat (Gelora) bertekad bisa menjadi pemenang di Jawa Barat. Tidak hanya itu, mereka menargetkan provinsi berpenduduk lebih dari 50 juta jiwa tersebut sebagai basis suara secara nasional. Diketahui, partai Gelora yang dideklarasikan pada 10 November 2019 ini dibentuk oleh mantan pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua umum dijabat oleh Anis Matta. Target tinggi menghadapi agenda politik beberapa tahun mendatang terungkap dalam rapat kerja wilayah (Rakorwil) Partai Gelora tingkat Jawa Barat. Acara itu pun menjadi momen untuk konsolidasi terhadap kader. "Ini momen untuk mengkonsolidasikan ide besar dan narasi Partai Gelora kepada seluruh fungsionaris Jawa Barat. Ini penting karena sebagai partai baru kita harus kerja keras," kata Ketua DPW Gelora Indonesia Jawa Barat Haris Yuliana, Minggu (26/9). "Kita kupas sampai tuntas (strategi) bagaimana caranya menang. Jabar akan menjadi prioritas kemenangan Partai Gelora, kita akan menjadikan Jawa Barat ini menjadi salah satu basis terbesar Partai Gelora," tegas dia. Pada rakorwil itu, Sekjen Partai Gelora Mahfudz Sidiq mengatakan suhu politik tahun 2024 sudah mulai menghangat. Para pengurus dituntut kerja ekstra keras agar raihan suara bisa maksimal. Sebagai partai baru, persaingan dengan partai yang sudah lama hadir sangat berat. Namun ia mengingatkan agar tetap fokus pada agenda politik yang dirancang. Jangan sampai terbawa arus hingga terjebak dalam persaingan antar partai maupun polarisasi akibat kontestasi pemilihan presiden yang lalu. "Geliat politik 2024 sudah mulai tercium baunya, kita sudah menganalisa dan melakukan survei terkait posisi Partai Gelora. Di tengah pandemi Covid-19, banyak partai yang terlalu over mengkampayekan partai sedangkan mood publik sedang menurun," tuturnya. "Kemudian di sisi lain pembelahan di tengah masyarakat. Kita sebagai partai politik baru jangan terjebak dan hanyut dalam situasi tersebut, justru yang harus kita lakukan adalah fokus dengan target dan skenario kita sendiri," ucap dia. Skenario yang dimaksud dirinya adalah merealisasikan dan mensosialisasikan ide besar Partai Gelora kepada elite dan seluruh lapisan masyarakat. Lalu, menyiapkan infrastruktur dan elemen-elemen dalam memenangkan partai politik. (mer)
POPULER
