ALL CATEGORY
Presiden Jokowi Ditekan Oligarki Terkait Calon Panglima
Presiden Joko Widodo kali ini benar-benar dibuat “pusing”. Dari dua calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yang jabatannya berakhir pada 8 November 2021, ia sulit menentukan. Kedua calon kuat Panglima TNI itu adalah KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Yudo Margono. Kabarnya, sebenarnya ketiga matra TNI (Darat, Laut, dan Udara, mendukung Andika Perkasa. “Karena, Yudo Margono didukung oleh kelompok Oligarki yang dikoordinasi oleh jenderal pebisnis yang lebih ngutamain keamanan bisnisnya bersama Oligarki ketimbang nasib rakyat,” ujar sumber FNN.co.id. Untuk “memotong” upaya jenderal pebisnis yang punya banyak merangkap jabatan selain menteri itu, harus ada yang berani membongkar bisnis yang digelutinya, seperti yang dilakukan oleh Haris Azhar. Beberapa purnawirawan perwira tinggi seperti Hendro Priyono, termasuk yang enggan berhadapan dengan jenderal pebisnis ini, karena hubungan baiknya. Sehingga enggan mengkritisi meski marah. Siapa jenderal pebisnis yang dimaksud? Dialah Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi. “Dia bersama Oligarki mendukung Yudo Margono menjadi Panglima TNI,” ujar sumber tadi. Jika ingin menghentikan langkah Luhut itu, kita harus mendukung Haris Azhar membongkar dugaan “keterlibatan” Luhut di Blok Wabu Intan Jaya yang ditengarai mengandung emas Rp 207 triliun. Seperti dalam Pernyataan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam unggahan video “Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!” di YouTube Haris Azhar yang berbuntut laporan ke Polda Metro Jaya. Luhut merasa difitnah karena Fatia menyebut PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtra Group dimiliki sahamnya oleh Luhut, bermain dalam bisnis tambang di Papua, yakni di Blok Wabu. Blok Wabu merupakan ‘gunung emas’ yang belum terjamah di Kabupaten Intan Jaya. Saat dieksplorasi PT Freeport Indonesia, ditemukan potensi sumber daya emas sebesar 8,1 juta troy ounce di sana. Saya yakin, pejabat berwenang punya data soal yang bisa menekan Luhut agar tidak memaksakan kehendaknya. Kasihan Presiden Jokowi yang kini pusing mendapat tekanan terkait pemilihan Panglima TNI. “Presiden Jokowi terlalu banyak tekanan dari pendukung calon Panglima TNI itu. Salah satunya ya dari Luhut,” tegasnya. Juga, di lingkaran dalam Presiden Jokowi sendiri yang lebih memilih Yudo Margono. Tapi, yakinlah, sosok yang akan dipilih Presiden Jokowi itu yang mampu tegas dalam bersikap. “Sampeyan pasti tahu, siapa yang akan dipilih Mas Jokowi,” ujar sumber lain yang dekat dengan Istana. (mth)
Tragedi Diorama G30S/PKI
Oleh Sugengwaras *) Banyak paradoxks yang dilakukan para petinggi negara akhir akhir ini, mulai sebutan KKB mau diganti menjadi TERORISME dan sirnanya 3 patung tokoh nasional pelaku pelawan PKI di museum MAKOSTRAD. Ini indikasi apa? Indikasi, bermakna lain tanda-tanda atau atau gejala. Sayangnya banyak orang yang mengabaikan kata indikasi ini, sehingga menjadi salah tafsir, salah sangka, salah persepsi, salah prediksi dan salah arah. Adalah kata-kata Jenderal Pur. TNI Gatot Nurmantyo, terkait ucapannya bahwa ada indikasi menyusupnya PKI ke dalam tubuh TNI ketika ada 3 patung tokoh nasional pelaku pelawan PKI di MAKOSTRAD sirna. Dan tampaknya fenomena ini digodok dan digoreng untuk lebih memperbanyak peluang para penyelera santapan yang bisa menambah gaduh dan mengalihkan perhatian terhadap masalah atau isu yang lebih signifikan seperti gagasan RUU / UU, PERPPU terkait BBIP / HIP, rencana pemindahan ibu kota negara baru, Omnibus Law, jabatan Presiden 3 periode, pengunduran pilpres, penyerentakan pilpres dan pilkada, pengedepanan POLRI dalam pandangan Democratic Policy dll Inilah macam-macam peristiwa dan kejadian yang tampaknya bermuara ke penciptaan kondisi yang lebih buruk dan kacau. Dulu, ada istilah OPM ( Organisasi Papua Merdeka ), yaitu organisasi yang dibentuk dan dinamakan OPM oleh sekelompok gerombolan orang-orang asli / pribumi Irian Barat / Papua Barat. Kemudian ada istilah eka, eki dan ela ( ekstrim kanan / agama, eksteim kiri / komunis dan ekstrim lain / segala hal yang mengancam dan berpotensi membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa dan negara). Ada juga GPK ( Gerombolan Pengacau Keamanan ), GPL ( Gerombolan Pengcau Liar ) dan KKB ( Kelompok Kriminal Bersenjata). Tentunya, anonim atau istilah istilah ini tidak begitu saja dimunculkan, namun pasti ada latar belakang, maksud dan tujuanya. Itulah sebabnya, pemerintah RI saat itu melarang untuk kita ikut-ikutan menyebut atau membesar-besarkan istilah OPM yang dinilai terkandung makna politik, yang menguntungkan pihak gerombolan / pemberontak di Irian , guna memperoleh pengakuan secara politik dari negara negara lain termasuk dalam pemberian jaminan perlindungan atau suaka politik. Sedangkan istilah GPK, GPL dan KKB, meniadakan makna politik dan mempersempit lingkup politik menjadi suatu gerombolan atau kriminal yang notabene menjadi masalah dan urusan dalam negeri NKRI, dengan kata lain negara lain tidak bisa untuk ikut campur tangan. Sedangkan teroris adalah sekelompok kecil atau besar yang secara politis bisa link up dengan jaringan nasional / internasional yang menjadikan mereka bisa lebih berakses, lebih berarti, lebih berwibawa dan lebih berstruktur. Ironisnya, ada kecenderungan rezim now untuk lebih keren menggunakan istilah teroris sebagai pengganti istilah KKB. Dari uraian di atas, bisa kita tangkap bahwa istilah teroris akan lebih memuliakan terhadap para gerombolan itu. Menjadi pertanyaan, kenapa istilah teroris bagi gerombolan ini muncul ? Bahwa para petinggi negara seharusnya mereka yang bisa berpikir cerdas, kredibel, elektabel dan lebih berwawasan dan bercara pandang luas. Mungkinkah ada kaitan dengan dana? Bahwa dana yang diberikan untuk menghadapi teroris bisa lebih besar dari sekadar dana untuk menghadapi kriminal? Atau dari dukungan / pinjaman dana ke negara lain lebih mudah dan lancar guna menghadapi teroris dibanding untuk meghadapi kriminal. Allahu Alam ! Hanya benak mereka yang tahu ! Begitu pula raibnya 3 patung tokoh nasional di Makostrad, bisa jadi orang akan mengkaitkan digantinya patung Jenderal Urip Sumaharjo menjadi patung Sukarno, ketika Mayjen Dudung menjabat Gebernur AKMIL, penurunan Baliho sewaktu Mayjend Dudung sebagai Pangdam Jaya dan raibnya 3 patung tokoh nasional ketika Letjen Dudung menjabat sebagai Pangkostrad. Marilah kita berpikir komprehensif integral dan obyektif realistik, memecahkan teka teki ini, guna memperoleh kesimpulan dalam menuju Indonesia lebih baik. Belakangan berpikir untuk kepentingan individu serta utamakan persatuan dan kesatuan TNI khususnya dan Nasional umumnya ! MERDEKA !!! *) Purnawirawan TNI AD
Wapres Pimpin Rapat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Timur
Jakarta, FNN - Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin, memimpin rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah Jawa Timur terkait upaya penanggulangan dan penyelesaian kemiskinan ekstrem di lima kabupaten. Dalam keterangan dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, Kamis, rapat itu dihadiri Gubernur Jawa Timur, Khofifah Parawansa, Plt Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko, Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, Bupati Bangkalan, Latief Amin Imron, dan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi. Amin meminta kepada mereka untuk menentukan lokus prioritas, mengutamakan sumber daya dan mendorong percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi antara indikator persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrem di satu wilayah. "Kombinasi dua indikator itu diharapkan dapat mengarahkan pemerintah daerah untuk memilih wilayah yang bukan hanya dengan persentase penduduk miskin ekstrem tinggi, namun juga dengan penduduk ekstrem yang besar," jelasnya. Ia juga menegaskan bahwa anggaran bukan menjadi tantangan utama dalam upaya penyelesaian kemiskinan ekstrem di 2021. Pemerintah menambah alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem tersebut lewat program bantuan sosial, katanya. "Tambahan alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial tunai dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional sebagai respon terhadap dampak pandemi Covid-19 itu akan diberikan kepada lima kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem selama tiga bulan hingga akhir 2021," ujarnya. Total penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di Jawa Timur sebanyak 508.571 jiwa, dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 265.180 rumah tangga. Lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menjadi daerah prioritas penyelesaian kemiskinan ekstrem hingga akhir 2021 ialah Kabupaten Probolinggo (114.250 jiwa atau 9,74 persen), Kabupaten Bojonegoro (50.200 jiwa atau 6,05 persen), Kabupaten Lamongan (87.620 jiwa atau 7,37 persen), Kabupaten Bangkalan di Pulau Madura (123.490 jiwa atau 12,44 persen), dan Kabupaten Sumenep di Pulau Madura (130.750 jiwa atau 11,98 persen). (mth)
Bobie Valentinus Gondol Emas Wushu Taolu Kombinasi untuk Jatim
Merauke, FNN - Bobie Valentinus Gunawan memukau dewan juri dengan torehan skor 9.71 di nomor taolu taiji quan putra demi memboyong medali emas wushu pertama bagi Jawa Timur di PON XX Papua, Merauke, Kamis. Melakukan eksekusi jurus taiji tangan kosong dan pendaratan yang cukup sempurna, Bobie yang juga atlet pelatnas itu memperoleh nilai tertinggi hari ini yang diakumulasikan dengan skor 9.70 yang ia raih di nomor taiji jian pada hari sebelumnya. "Dari awal saya tidak ada ekspektasi, hanya ingin main terbaik, hasil terserah sama yang Di Atas," kata Bobie saat ditemui setelah pertandingan di GOR Futsal KONI, Merauke, Kamis. "Saya latihan sudah maksimal, ya saya kasih yang maksimal juga," tambahnya. Dua atlet Sumatera Utara, Nicholas dan Fredy, berhak atas medali perak dan perunggu nomor kombinasi pedang dan tangan kosong. Nicholas meraup poin 9.57 di taiji quan dan 9.55 di taiji jian, menyalip akumulasi poin Fredy yang tampil sedikit jeblok di tangan kosong dengan 9.31 setelah sebelumnya mengantongi 9.65 ketika bermain pedang di taiji jian. Sebelumnya, DKI Jakarta menyapu bersih dua medali emas yang diperebutkan pada hari pertama cabang olahraga wushu nomor taolu. Atlet pelatnas Edgar Xavier Marvelo membuka keran medali tim wushu DKI Jakarta di PON XX Papua setelah tampil dengan nilai terbaik di nomor taolu chang quan. Emas kedua DKI dipersembahkan oleh Nandira Mauriskha yang tampil terbaik di nomor taolu chang quan putri. Wushu menjadi cabang olahraga yang pertama kali dipertandingkan di Merauke, yang bakal menggelar juga pertandingan sepak bola putri, anggar, gulat, catur dan bermotor. Cabang olahraga wushu digelar dari 29 September hingga 3 Oktober dengan memperebutkan 23 medali emas dari nomor taolu (seni jurus) dan sanda (tanding). (mth)
PJB Paiton-AIS Forum UNDP Berdayakan Wirausahawan Perempuan Pesisir
Jakarta, FNN - PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkit (PJB UP) Paiton bersama Archipelagic and Island States (AIS) Forum yang digagas UNDP (Program Pembangunan PBB) membuat program pemberdayaan wirausahawan perempuan di kawasan pesisir. "Dewasa ini makin banyak perempuan yang berkreasi menciptakan bisnis mereka sendiri, mengupayakan ekonomi yang berkelanjutan bagi keluarganya, dan menjadi pembuka lapangan kerja bagi komunitas di lingkungannya," kata Program Manager AIS Forum Abdul Wahid Situmorang, dalam siaran pers di Jakarta, Kamis. Ia mengemukakan Kadin Indonesia memperkirakan setidaknya ada 30 juta UMKM Indonesia yang terdampak oleh pandemi. Wirausahawan perempuan menjadi salah satu kelompok yang terkena imbas dampak pandemi paling tinggi, di mana studi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menunjukkan sekitar 22 persen usaha yang dipimpin oleh perempuan di wilayah Asia Timur dan Pasifik terpaksa tutup akibat pandemi. Angka ini cukup tinggi dibandingkan usaha yang tutup dan dipimpin oleh laki-laki, yaitu sekitar 16 persen. "Minimnya pengetahuan dan kemampuan adaptif untuk mengelola bisnis merupakan salah satu faktor penyebab rapuhnya UMKM terhadap pandemi. Kondisi ini akan menjadi semakin pelik apabila penetrasi teknologi informasi tidak mampu diadopsi oleh wirausahawan perempuan, sehingga gap antara pelaku UMKM dengan bisnis besar akan semakin lebar," ucapnya. Untuk itu, AIS Forum menggandeng sejumlah pihak dalam meluncurkan Womenpreneurship Support Program, yang menyasar wirausahawan perempuan di wilayah pesisir Indonesia. "Kami harap dengan program ini, wirausahawan perempuan dapat memperluas jangkauan usahanya dengan beradaptasi mengikuti tren terkini serta dapat meningkatkan produktivitas bisnis mereka," kata Abdul Wahid. Womenpreneurship Support Program yang digagas bersama AIS Forum dan PJB UP Paiton ini merupakan komitmen jangka panjang. Program ini akan dimulai dengan peningkatan kapasitas pengetahuan digital bagi para wirausahawan perempuan di Desa Banyuglugur dan Desa Binor, wilayah pesisir pantai perbatasan antara Kabupaten Probolinggo dan Situbondo, Jawa Timur. Rencana pemberdayaan ini merupakan bagian dari kerangka besar corporate social responsbility (CSR) PJB UP Paiton yang akan berlangsung hingga 2023. General Manager PT PJB UP Paiton Maryono mengatakan pihaknya bangga bermitra dengan AIS Forum untuk memberikan pelatihan demi meningkatkan mata pencaharian wirausahawan perempuan sekaligus melestarikan lingkungan dengan menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan. “Posisi pembangkit PJB UP Paiton yang berada di area pesisir mendorong kami untuk berkolaborasi bersama masyarakat dalam memanfaatkan potensi laut untuk dikembangkan lebih besar lagi. Harapannya, perekonomian masyarakat pesisir semakin meningkat dan lebih baik,” lanjutnya. Wirausahawan perempuan di wilayah pesisir Banyuglugur sudah memulainya dengan menghasilkan produk-produk industri rumahan berbahan dasar ikan. Nilai jual produk ini sangat tinggi, sehingga sudah sangat tepat sekali jika dapat dipromosikan ke pasar yang lebih luas, sehingga bisa menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan bagi wirausahawan perempuan binaan kami," ucapnya. Womenpreneurship Support Program ini akan berfokus untuk memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas wirausahawan perempuan di Desa Banyuglugur sebagai salah satu proyek rintisan, selama kurang lebih lima bulan. Di Indonesia, Womenpreneurship Support Program ini akan menyasar hingga 1.500 pengusaha UMKM dari kelompok marjinal termasuk perempuan, anak muda, dan penyandang disabilitas. Program ini akan menyasar 10 lokasi, utamanya wilayah tengah dan timur Indonesia, mencakup Manado, Palu, Bali, Mandalika, Lombok, Pulau Timor, Sumba, Kupang, Ambon, dan Papua sebagai titik-titik potensial. (mth)
Benarkah Neo-PKI Berhasil Menyusup Ke Semua Lini?
TAK terbayangkan kalau PKI berhasil merebut kekuasaan dalam pengkhianatan 30 September 1965. Pembunuhan sadis terhadap para jenderal, ulama dan santri dalam pengkhianatan itu, tak mungkin tidak akan mereka lakukan juga terhadap umat Islam. Sebab, umat Islam adalah musuh terberat mereka. Simbol-simbol Islam seperti masjid, madrasah, pesantren, dll, tak akan lepas dari sasaran penghancuran. Atau dijadikan sentra re-edukasi dengan tujuan agar umat Islam menerima paham komunis. Setelah itu, umat Islam akan menjadi “netral” dan bersahabat dengan PKI. Dan akhirnya menerapkan ajaran komunis. Yang pasti, kalau PKI berhasil merebut kekuasaan, umat akan dijauhkan dari agama. Sampai akhirnya tidak mengenal agama. Tidak tahu sholat. Tidak tahu membaca al-Quran. Tidak lagi ada azan di masjid. Dan tidak mengenal halal-haram. Alhamdulillah, itu tidak terjadi. PKI gagal berkuasa. Pangkostrad Mayjen Soeharto menumpas pengkhianatan itu. Rakyat terhindar dari malapetaka berkat pertolongan Yang Maha Kuasa. Tetapi, pada awal 2000-an, atau 35 tahun setelah 1965, ada suasana baru yang memang bisa membuat PKI hidup kembali. Yaitu, momentum Reformasi ’98 yang memompakan nafas baru kepada para aktivis komunis setelah gerakan mereka mati puluhan tahun. Mereka menunjukkan gejala kebangkitan komunisme. Ada gerakan Neo-PKI atau PKI gaya baru. Gerakan ini menyesuaikan diri dengan perubahan besar di bidang teknologi informasi, ekonomi, sosial-budaya dan politik. Dengan kata lain, Neo-PKI pun ikut melakukan “reformasi” dalam metode penyebaran komunisme. Meskipun cara-cara kekerasan fisik tetap dipratikkan. Sekarang ini para aktivis komunis melakukan beberapa upaya. Pertama, mengusahakan agar narasi PKI sebagai pelaku kekejaman berubaha menjadi PKI sebagai korban. Kedua, sangat kuat dugaan mereka melakukan infiltrasi (penyusupan) ke entitas politik, pembuat legislasi, perancang kebijakan publik, struktur birokrasi, dan ke lembaga-lembaga strategis. Ketiga, melakukan tindakan intimidasi dengan cara melancarkan serangan fisik terhadap para imam masjid, ustad, kiyai, dsb. Di antara tiga hal di atas, yang dianggap paling berbahaya adalah infiltrasi atau penyusupan. Sebab, penyusupan sangat efektif untuk mempengaruhi kebijakan publik. Dari sini, para aktivis Neo-PKI bisa mengharapkan berbagai kebijakan yang sifatnya memusuhi Islam dan umat Islam. Tapi, benarkah sinyalemen bahwa penyusupan itu terjadi ke semua lini? Apakah ada bukti-bukti tentang itu? Penyusupan adalah operasi terselubung. Tak bisa dilihat dengan kasat mata. Intelijen pun belum tentu bisa mendeteksinya secara fisik. Tapi, kita bisa merasakan dampaknya. Itulah hebatnya penyusupan. Belakangan ini para pemegang kekuasaan menggunakan narasi-narasi yang memojokkan Islam. Para penguasa konstan berkampanye tentang intoleransi dan radikalisme. Pengelolaan pesantren mulai dicampuri. Tak diragukan lagi, semua ini diarahkan ke umat Islam. Para petinggi juga berbicara tentang pengekangan ceramah agama Islam. Ada usul sertifikasi penceramah. Ada pula sterilisasi masjid atau musholla yang berada di gedung-gedung pemerintah. Penceramah yang dianggap radikal tidak boleh lagi masuk jadwal. Merekalah yang menentukan kategori radikal itu. Hanya orang-orang yang menyenangkan penguasa yang dibolehkan. Yaitu, orang-orang liberal. Tentu saja yang berpaham liberal selalu sesuai dengan semua paham, termasuk paham komunis. Ini semua dirasakan oleh para pemuka Islam sebagai pengekangan yang “unprecendented” alias “belum pernah terjadi”. Semua hanya bisa merasa heran mengapa ada semacam “concerted effort” (upaya terpadu) untuk memojokkan Islam dan umat Islam. Orang bertanya-tanya: benarkah paham komunis akan berkibar kembali melalui penyusupan? Siapakah yang melakukan penyusupan itu? Wallahu a’lam. Tuhan dan para penyusuplah yang tahu. Kita hanya bisa menyaksikan upaya untuk mengganti Pancasila, khususnya sila Ketuhanan. Tiba-tiba saja tokoh politik senior berbicara tentang perlunya mengganti Ketuhanan Yang Maha Esa dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Ini jelas anti-agama. Sama seperti komunis. Arahnya bisa ditebak. Yaitu, penghapusan agama. Dalam jangka panjang. Tidak mudah menemukan penyusup. Tetapi, kita paham penyusupan bisa terjadi karena suasana untuk itu cukup kondusif. Ada yang membantu dan melindungi mereka. Bantuan dan perlindungan itu membuat mereka bebas “berkarir” di banyak posisi penting.[]
PNI, PKI, Sukarno, Nasakom, dan Angkatan Darat
Jakarta, FNN - Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting mengungkapkan, sebagai pendiri Partai Nasional Indonesia (PNI), Sukarno sempat gusar ketika partai berideologi marhaenisme itu diisi tokoh-tokoh yang dianggapnya sudah tua dan tidak progresif revolusioner. Maka pada Kongres PNI 1963 di Purwokerto, sejumlah tokoh PNI disingkirkan. “Yang mengejutkan, para aktivis PKI (Partai Komunis Indonesia) justru dimasukkan dalam kepengurusan PNI. Misalnya Karim DP, Satya Graha, Walujo, Djarwoto. Bahkan mereka menduduki posisi-posisi penting di dalam kepengurusan partai dan media massa. Inilah yang disebut PKI berjaket PNI,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas di Jakarta, Kamis (30/9). Selanjutnya, menurut Ginting, pada sidang Badan Pekerja Kongres (BPK) 1 PNI di Bandung tahun 1964, PNI menafsirkan marhaenisme sebagai marxisme yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan situasi Indonesia. Keputusan ini dikenal dengan istilah Deklarasi Marhaenis. Di situ, lanjutnya, PNI menonjolkan unsur marxisme sebagai suatu paham revolusioner yang berdiri di atas sendi-sendi aksi massa yang revolusioner. Maka, unsur buruh dan tani ditetapkan sebagai soko guru partai dengan tidak mengurangi peranan golongan-golongan progresif revolusioner lainnya. Sekaligus menyingkirkan unsur-unsur non marhaenisme di dalam kepemimpinan partai. Dikemukakannya, TNI dan sejumlah partai Islam, tidak menyukai perubahan PNI menjadi semakin ke kiri dan menyatu dengan PKI. Hal itu juga sudah terlihat sejak 1958. Ketika Sukarno dan Angkatan Darat berbeda sikap dalam menyelesaikan masalah PRRI/Permesta. “Para pemimpin Angkatan Darat lebih cenderung menghendaki penyelesaian secara damai. Sedangkan Sukarno berpendapat rehabilitasi terhadap pemberontak hanya mungkin dengan penyerahan mereka terlebih dahulu,” ungkap kandidat doktor ilmu politik itu. Kemudian, kata dia, Sukarno mencari dukungan dari PKI dan Nahdlatul Ulama (NU). Di sisi lain, Sukarno malah lebih dekat dengan PKI daripada dengan PNI. Ia mengontrol PNI dengan memperkuat kedudukan Ruslan Abdul Gani dalam kepemimpinan PNI. Namun tetap tidak efektif. Ruslan dianggap kurang progresif revolusioner. “Alasan itulah yang digunakan untuk memasukan aktivis PKI, seperti Karim DP dan lain-lain ke dalam PNI. Itulah PKI berjaket PNI,” ujar Selamat Ginting yang lama menjadi wartawan politik di sejumlah media massa. Dari sinilah, kata Ginting, PNI sebagai pemenang Pemilu 1955 justru dianggap sebagai pengikut setia PKI. Hal ini, karena pengurus PNI nyaris tanpa kreasi, dan imajinasi. PNI mengeluarkan rumusan-rumusan ‘copy paste’ milik PKI. Misalnya ikut-ikutan membuat tuntutan bubarkan ABRI, bubarkan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), istilah setan kota, kapitalis birokrat, dll. Dikemukakan, hal itu juga dikemukakan oleh Ketua Umum PNI Ali Sastroamijoyo pada ulang tahun ke 45 PKI. Ia menyatakan PNI bersedia bekerjasama dengan PKI. Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 1959-1960 sudah terang-terangan menyatakan ketidaksukaan kedekatan Sukarno dengan PKI. Ia akhirnya mundur dari posisi Wakil Presiden, karena Sukarno dianggap sudah tidak bisa diberitahu lagi. “Termasuk keputusan Sukarno yang otoriter, membubarkan dua partai, yakni: Masyumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia), karena berbeda sikap dengan dirinya. Bahkan dianggap terlibat mendukung PRRI/Permesta pada 1958-1959,” ujar pengamat politik dari Unas ini. Dengan disingkirkannya Masyumi sebagai partai kedua terbesar, maka tinggal PNI, NU, dan PKI. Dari ketiga partai itulah kaki politik Sukarno dalam wadah Nasakom (Nasional, Agama, Komunis). Celakanya, ungkap Ginting, PKI yang paling diandalkan Sukarno untuk menjadi sekutu kuatnya dalam menghadapi Angkatan Darat, justru mulai terang-terangan berseberangan dengan Presiden Sukarno. Itulah era tiga polarisasi kekuatan: Sukarno-PKI-Angkatan Darat. Nasakomisasi terus digulirkan, termasuk upaya untuk memasukkannya dalam organisasi ABRI pada 1964-1965. Begitu juga soal Angkatan kelima di luar AD, AL, AU, Polri. Tentu saja yang paling getol adalah PKI dan lagi-lagi PNI mengekor PKI. PNI tidak menolak pembentukan angkatan kelima. Kedua partai ini seperti tidak ada lagi bedanya. Karena itu pula mulai terjadi bentrok antara aktivis PNI dengan personel Angkatan Darat pada Mei 1965 di Kalasan, Yogyakarta. Agar konflik tidak berkepanjangan, pimpinan PNI Ali Sastroamijoyo, Surahman, dan Ruslan Abdulgani menemui Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani. “Di situ Jenderal Yani mengingatkan agar PNI jangan ikut-ikutan PKI. PNI itu nasionalis bukan komunis,” ujar Yani tegas. (sws)
Dua Rekan Tersangka Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar Ditangkap
Makassar, FNN - Tim Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Makassar berhasil menangkap dua rekan tersangka KB, pelaku pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar, Sulawesi Selatan. "Tadi ada penyerahan dari tim Jatanras dua orang, dengan inisial MT sama RZ. Untuk pemeriksaan awal MT pernah memakai barang narkotika bersama tersangka KB," ujar Kasat Narkoba Polrestabes Makassar, AKBP Yudi Frianto saat dikonfirmasi, Rabu malam. Sejauh ini keduanya masih menjalani pemeriksaan dilakukan penyidik Satresnarkoba terkait penyalahgunaan narkotika termasuk kaitannya dengan tersangka KB sebelum melakukan aksi tersebut. Dari keterangan awal terduga, kata Yudi, tersangka KB meninggalkan KB setelah dipengaruhi narkoba menuju ke Masjid Raya. Kemudian membakar mimbar masjid tersebut pada Sabtu, 25 September 2011 sekitar pukul 01.17 dini hari. "Waktu itu MT tidak mau ikut. Tapi dari keterangan tersangka KB, barang itu dari MT. Tetapi MT membantahnya. Sementara ini kita konfrontir barang itu milik siapa. Masih didalami lebih lanjut," ujarnya. Selain MT, tersangka mengaku pernah mengkonsumsi barang itu bersama RZ beberapa waktu lalu, tetapi sebelum kejadian pembakaran. Narkoba yang dimaksud adalah tembakau sintetis yang bisa membuat orang hilang kesadaran. Tak hanya itu, kata Yudi bahwa KB juga mengaku pernah mengkonsumsi narkotika bersama RZ beberapa waktu lalu. Yudi menegaskan, mereka konsumsi barang haram itu sebelum peristiwa pembakaran mimbar Masjid Raya Makassar. "Tim unit Jatanras mengambil RZ, dari keterangan KB pernah makai bersamanya yakni tembakau sintetis. Tapi saat itu sudah lama, makanya RZ turut diamankan dan saat digeladah ditemukan barang bukti tembakau sintetis di tubuhnya," ungkap dia. Kedua rekan tersangka, MT dan RZ telah dilakukan pemeriksaan urine untuk memastikan apakah keduanya positif atau negatif agar diproses lebih lanjut. "Setelah diperiksa, kita lalu cek urine dulu di Bidokkes, dan sudah kita kirim ke labfor barang bukti tembakau sintetisnya. Tapi belum diketahui positif atau tidak, nanti hasilnya dari labfor," katanya. (ant, sws)
Mahfud MD: Indeks Demokrasi Turun Bukan Berarti Pemerintah Represif
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai penurunan indeks demokrasi di Indonesia bukan berarti pemerintah represif terhadap rakyat karena berbagai faktor turut memengaruhi indeks itu selain pemerintahan. Penurunan indeks demokrasi di Indonesia, kata Mahfud, merupakan masalah bersama yang harus dipecahkan tidak hanya oleh Pemerintah, tetapi juga seluruh kelompok masyarakat. "Indeks demokrasi turun bukan bertumpu pada pemerintah saja, melainkan penilaiannya ada budaya demokrasi. Kalau demokrasi mau disebut pemilihan umum, itu justru nilainya tinggi," kata Mahfud saat berdialog dengan Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini di media sosial Twitter sebagaimana diikuti di Jakarta, Rabu. Ia menyampaikan skor demokrasi Indonesia, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, justru relatif baik karena tiap pihak bebas berkampanye dan mencalonkan diri. Namun, skor demokrasi Indonesia mulai buruk ketika menyangkut masalah kebebasan berekspresi. Alasannya, lanjut Mahfud, ada masyarakat yang cenderung menggunakan kekerasan ketika berekspresi dan menyampaikan pendapat. "Bukan karena penangkapan, budaya demokrasinya yang turun," kata Menkopolhukam. Dalam dialog itu, Mahfud menyampaikan pemerintah berkomitmen memenuhi hak-hak berpendapat warga melalui revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). "Kami buat (nantinya) UU (ITE) itu agar orang berbicara tidak usah ditangkap, tetapi bisa didamaikan," sebut Mahfud. Ia lanjut menyampaikan lembaga peradilan di Indonesia tidak akan sembarang menghukum orang. Oleh karena itu, dia meminta aparat penegak hukum agar tidak serta-merta menangkap orang yang dilaporkan karena ucapannya di muka umum. "Tidak usah ditangkap, didamaikan saja orangnya. Kalau tidak bisa didamaikan, baru bisa diproses secara hukum," katanya. The Economist Intelligence Unit pada tahun ini menerbitkan laporan indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2020 berada pada peringkat 64. Indonesia, menurut laporan itu, masuk kategori demokrasi belum sempurna (flawed democracy). Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dievaluasi oleh Badan Pusat Statistik tiap tahun menunjukkan adanya penurunan skor rata-rata nasional dari 74,92 pada tahun 2019 menjadi 73,66 pada tahun 2020. Walaupun demikian, rata-rata skor IDI pada tahun 2020 masih lebih tinggi daripada skor pada tahun 2018 sebesar 72,39. (ant, sws)
Dosen IPB: Pemasangan Lampu Glow di Kebun Raya Bisa Runtuhkan Ekosistem
Bogor, FNN - Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr. Melani Abdulkadir Sunito mengatakan rencana pemasangan lampu sorot (glow) untuk atraksi wisata malam akan memberikan tambahan tekanan lingkungan bagi Kebun Raya Bogor. "Aktivitas-aktivitas yang memberi tekanan dari dalam tidak cuma glow, jalan gico yang disemen dan sebagainya, tapi semua perubahan adalah tekanan yang kemudian dari luar dan kemudian ini ada lagi dari dalam" kata Melani dalam Webinar Arsitektur Lanskap IPB: Apa Kata Mereka Tentang Kebun Raya di Jakarta, Rabu. "Saya agak khawatir bahwa ekosistem ini akan runtuh seperti jerami diletakkan di keledai yang sangat keberatan dengan segala bebannya," lanjut Melani. Melani yang merupakan dosen dari Departemen Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB menuturkan seluruh pengembangan yang dilakukan untuk kebun raya semestinya memikirkan dampak terhadap kebun raya. Ia mengatakan Kebun Raya Bogor merupakan ekosistem yang sudah terbentuk selama lebih dari 200 tahun, dan dalam proses itu telah mengelola diri dengan sangat luar biasa ketika menghadapi berbagai tekanan dari luar. Untuk itu, dia berharap semua pihak tidak menambah tekanan pada kebun raya itu. Dia menuturkan otentisitas dari Kebun Raya Bogor juga harus dijaga. Kebun Raya Bogor hendaknya tidak dilihat sebagai taman rekreasi biasa semata, karena kebun raya tersebut memiliki nilai historis dan fungsi strategis yang penting bagi lingkungan dan manusia. "Kebun raya yang berusia 200 tahun ini tidak bisa disamakan dengan berbagai kebun raya yang lain yang usianya jauh lebih muda," tuturnya. Kebun raya mengusung lima tugas dan fungsi penting, yaitu konservasi tumbuhan, penelitian, pendidikan, wisata ilmiah dan jasa lingkungan. Ketiga fungsi pertama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi acuan bersama seluruh kebun raya di dunia Melani mengajak untuk membangun sebanyak-banyaknya kebun raya sehingga menjadi ruang hijau di mana bisa bernafas dengan baik dan bisa mendukung upaya untuk mengatasi krisis ekologi. Melani menuturkan perlunya perubahan paradigma untuk menggeser cara berelasi dengan alam, yang dapat dimulai dengan kebun raya, sehingga memiliki cara pandang yang lebih holistik dan berimbang untuk peduli dan menjaga keberlanjutan kebun raya. Dia tidak ingin ada paradigma yang semata-mata ingin menghasilkan pendapatan dari pengelolaan kebun raya. "Kami bersama teman-teman yang bergabung di dalam komunitas peduli Kebun Raya Bogor itu menyusun petisi dengan sangat jelas kita mengatakan stop glow dan dukung pengusungan World Heritage untuk kebun raya," ujarnya. (ant, sws)
POPULER
