ALL CATEGORY
Mengapa Megawati Menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN?
By M Rizal Fadillah TENTU jawabannya bukan karena sekadar bahwa Megawati adalah seorang Profesor atau banyaknya gelar Doktor Honoris Causa. Alasan sebagai Ketua Umum Partai Politik tentu lebih tidak relevan lagi. Selorohan tak bermutu tambah kacau yaitu bahwa petugas partai yang menjadi Presiden saja diberi predikat jenius oleh seorang Profesor Singapura, apalagi Ketua Partai yang menugaskannya. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang dibentuk berdasarkan Perpres No 33 tahun 2021 adalah lembaga otonom yang langsung di bawah Presiden sebagai penggabungan dari empat lembaga riset yaitu Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Penggabungan yang mengarah pada penyatuan komando. Unik dan janggal lembaga riset bernuansa komando. Seperti negara komunis saja yang bersifat sentralistik. Sentralisasi terbukti dengan peran politik dominan dari keberadaan Dewan Pengarah. Megawati Soekarnoputeri Ketua Umum PDIP adalah Ketua Dewan Pengarah yang berdasarkan Perpres 78 tahun 2021 memiliki kekuasaan sangat besar. Mengevaluasi, memberi persetujuan, merekomendasi, membentuk Satgas Khusus. Mengapa Megawati menjadi Ketua Dewan Pengarah? Pertama, negara ini bergerak menuju atau telah mempraktekkan model demokrasi terpimpin. Sarwa arahan. Dewan Pengarah jika tak terkendali dapat menjadi semacam Komite Sentral. Penentu kebijakan di bawah simbol Presiden. Kedua, berporos pada Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) yang Ketua Dewan Pengarahnya juga Megawati, maka ideologisasi di semua bidang termasuk riset dijalankan masif. Pancasila yang digenggam Ketua Dewan Pengarah masih bias antara Pancasila 18 Agustus 1945 atau 1 Juni 1945? Ketiga, BRIN strategis untuk berkontribusi dalam menyusun GBHN dengan nomenklatur PPHN ke depan. Dan jika benar PPHN adalah gabungan antara GBHN Orde Baru dan PNSB atau Manipol/Usdek Orde Lama, maka menjadi ancaman serius bagi semangat Reformasi bangsa dan negara. Keempat, Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN melengkapi kekuasaan untuk mewujudkan asas Neo Demokrasi Terpimpin melalui satu kesatuan paket strategis BPIP, RUU HIP, BRIN dan PPHN. Sementara Istana berkutat memperkuat cengkeraman oligarkhi dalam mendukung arah dari perwujudan Neo Demokrasi Terpimpin tersebut. Untuk membantah praktek Neo Demokrasi Terpimpin tersebut baiknya Megawati mundur atau tidak melanjutkan jabatan sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP khususnya pada lembaga riset BRIN karena jangan-jangan justru sebenarnya Ketua Dewan Pengarah lah yang menjadi obyek arahan dari atasan kedua lembaga kontroversial tersebut, yaitu Bapak Presiden sang pembuat Peraturan Presiden. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Masyarakat Afrika Barat Antusias Pelajari Bahasa Indonesia
Jakarta, FNN - Masyarakat di kawasan Afrika Barat antusias mengikuti kelas bahasa Indonesia yang diselenggarakan secara daring oleh Kedutaan Besar RI di Dakar bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Budaya RI. KBRI di Dakar, Senegal bekerja sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud untuk pertama kalinya menggelar kelas Bahasa Indonesia secara virtual bagi penutur asing, kata KBRI Dakar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Penyelenggaraan program kelas Bahasa Indonesia itu turut memeriahkan perayaan Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia pada 2021. "Kami senang melihat besarnya antusiasme masyarakat di wilayah Afrika Barat terhadap Bahasa Indonesia. Ini merupakan sebuah cerminan kuatnya hubungan emosional antara Indonesia dan masyarakat Afrika yang telah terbina sejak lama, sekaligus wujud pelaksanaan diplomasi budaya Indonesia di wilayah ini," kata Duta Besar RI untuk Senegal Dindin Wahyudin pada pembukaan kelas perdana secara virtual pada Rabu (13/10). Dubes Dindin Wahyudi juga merangkap sebagai Dubes RI untuk Cabo Verde, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Mali, Pantai Gading dan Sierra Leone. Program kelas bahasa Indonesia secara daring itu sejauh ini telah mencatat sebanyak 95 pendaftar yang berasal dari berbagai negara di Afrika Barat, mulai dari Senegal, Sierra Leone, Gambia, Mali dan Pantai Gading. Kelas daring bahasa Indonesia untuk penutur asing itu akan berlangsung dari Oktober hingga Desember 2021. Karena jumlah peminat kelas bahasa Indonesia cukup banyak, KBRI Dakar membuka empat kelas yang terdiri dari dua kelas untuk penutur bahasa Inggris dan dua kelas untuk penutur bahasa Prancis. Mayoritas peserta pada program itu merupakan mahasiswa, tenaga profesional yang berlatar pengusaha dan pebisnis, pegawai kantor pemerintah serta akademisi. Motif keikutsertaan mereka pun beragam. Alhassane Gueye, seorang pengusaha berkewarganegaraan Senegal misalnya, mengaku tertarik mempelajari bahasa Indonesia untuk memperlancar komunikasi dengan para mitra usahanya di Indonesia. Sementara Sumah Bangalie, warga Sierra Leone yang dahulu sempat menempuh program S2 di Indonesia, berharap agar kemampuan bahasa Indonesia yang dimilikinya tidak hilang. "Saya ingin tetap dapat bercakap-cakap dengan lancar dengan orang Indonesia dan berharap ke depannya program ini berkelanjutan dan KBRI dapat memfasilitasi pembukaan kelas bahasa (Indonesia) untuk tingkat kemahiran yang lebih tinggi," ujarnya. Setiap program kelas bahasa Indonesia memiliki 5 kali pertemuan pada setiap minggunya dengan durasi setiap pertemuan selama 1 jam. Adapun peserta penutur bahasa Inggris mendapatkan jadwal pertemuan pada pagi sementara penutur bahasa Prancis akan mengikuti kelas pada siang. Selain mengajarkan bahasa Indonesia, program itu diharapkan dapat turut memperkenalkan budaya Indonesia secara lebih luas, termasuk kuliner, dan tempat-tempat wisata di Indonesia, serta meningkatkan hubungan antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat di negara-negara sahabat di wilayah Afrika Barat. (ant, sws)
Presiden Latvia Positif Covid-19
Ilnius, FNN - Presiden Latvia Egils Levits pada Kamis dinyatakan positif tertular COVID-19 setelah menjalani tes virus tersebut usai berkunjung ke Swedia, kata kantornya. Presiden Finlandia Sauli Niisto, yang bertemu dengan Levits sambil sarapan pada Rabu (13/10), langsung melakukan isolasi mandiri. Levits, kata kantor presiden Latvia, diketahui tertular selama menjalani tes rutin setelah ia mengunjungi Swedia pada Rabu untuk menghadiri forum antarpemerintah. Levits akan terus berkantor dari jarak jauh namun jadwal harian kegiatannya sudah dibatalkan, kata kantornya. Di antara jadwal yang dibatalkan adalah kunjungan oleh mitranya dari Romania pekan ini serta kunjungan Levits ke Kosova dan Macedonia Utara pekan depan, kata kantor presiden. Levits sudah divaksin dosis kedua AstraZeneca pada April, kata juru bicaranya kepada kantor berita BNS. Latvia pada Kamis mencatat kemunculan 4.408 kasus baru COVID-19 dan 21 kematian akibat penyakit itu, menurut laporan BNS. Menurut berbagai data kesehatan Uni Eropa, orang dewasa di Latvia yang sudah divaksin lengkap COVID baru mencapai 52 persen. Angka itu jauh di bawah rata-rata di Uni Eropa, yaitu 75 persen. Latvia telah melaporkan 864 kasus baru per 10.000 penduduk dalam dua pekan belakangan ini hingga Minggu (10/10). Jumlah itu merupakan yang terburuk kedua di Uni Eropa setelah negara anggotanya, Lithuania. (Reuters)
Pemerintah Targetkan Produksi Blok Rokan 200.000 Barel/Hari Tahun 2023
Pekanbaru, FNN- Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Arifin Tasrif mengharapkan hasil produksi minyak Pertamina Hulu Rokan (PHR) bisa meningkat menjadi 200.000 barel per hari pada tahun 2023. "Caranya adalah dengan banyak melakukan pengeboran sumur baru, dan ini akan terus ditingkatkan kedepannya," kata Arifin saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di wilayah kerja PHR area Minas Kabupaten Siak, Riau, Kamis. Menurut dia, upaya lainnya dalam mencapai target ditetapkan itu adalah menggunakan teknologi baru sebagai salah satu sistem monitoring yang diterapkan yang bisa menghemat waktu dan menghemat biaya. Teknologi baru tersebut, katanya diharapkan bisa mendeteksi masalah yang terjadi di lapangan sehingga langkah-langkah perbaikan bisa dilakukan. "Tekhnologi ini menggunakan teknologi informasi yang paling baru," katanya. Di hadapan Menteri ESDM, Arifin Tasrif, Gubernur Riau, Syamsuar menyemangati pekerja Pertamina Hulu Rokan (PHR) agar terus memberikan yang terbaik untuk meningkatkan produksi minyak di wilayah kerja Blok Rokan. "Kami mensupport adanya peningkatan-peningkatan produksitivitas yang terkait dengan migas ini," kata Syamsuar. "Dengan datangnya Menteri ESDM saat ini, kami harap para pekerja PHR dapat termotivasi untuk terus bersemangat," katanya. Selain itu, kepada Menteri ESDM Gubri memaparkan, bahwa saat ini pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis B30 campuran biodiesel berbasis kelapa sawit sudah ada di Riau sejak tahun 2019. "Saat ini pengolahan pengganti BBM itu sebenarnya sudah ada di Riau sejak tahun 2019. Diresmikan di Pertamina Dumai. Ini akan dikembangkan menjadi B50 sampai B100, seperti yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo," kata Syamsuar. B30 adalah energi alternatif pengganti BBM untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi. Selain itu untuk meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit dan mengurangi konsumsi dan impor BBM, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. (mth)
Tim BBPJN Investigasi Proyek Jalan Nasional di Kepulauan Nias
Nias, FNN - Tim investigasi dari Balai Besar Pembangunan Jalan dan Jembatan Nasional (BBPJN) wilayah Sumatera Utara melakukan investigasi dan mendata proyek preservasi jalan nasional yang rusak dari Kota Gunungsitoli sampai Teluk Dalam, Nias Selatan. "Kami diperintahkan pimpinan kami Kepala BBPJN untuk melakukan investigasi dan mendasepanjang jalan nasional dan sudah kami data, hasilnya nanti akan kami laporkan kepada pimpinan kami," kata Ketua tim Pejabat Fungsional Ahli Madya BBPJN, Robert, di Nias, Kamis. Ia mengatakan pihaknya sudah melakukan investigasi dan mendata seluruh titik yang rusak sesuai data yang diberikan Aliansi Masyarakat Sipil Pemerhati Pembangunan Kepulauan Nias (AMSP2 - KN). Dia mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan oleh AMSP2 - KN dan mengakui jika ada beberapa titik yang rusak pada proyer preservasi jalan nasional setelah melakukan investigasi dan pendataan. "Saya akui semua ingin pekerjaan preservasi ini dikerjakan dengan baik, tetapi kita harus mengakui bahwa pasti ada kekurangan dan kelurangan tersebut masih bisa diperbaiki karena proyek preservasi masih dalam pengerjaan," katanya. Setelah melakukan investigasi, diketahui ada 20 titik pekerjaan preservasi yang rusak.Namun ke 20 titik tersebut masih bisa diperbaiki, sebab pekerjaan preservasi jalan nasional tahun 2021 masih berjalan. "20 titik yang rusak tersebut akan diperbaiki tahun ini, dan wajib selesai tahun ini karena pekerjaan preservasi jalan nasional tahun anggaran 2021.masih tahap pengerjaan," kata Jack, salah seorang anggota tim. (mth)
Peraih Nobel Maria Ressa, Soroti Algoritma Berita
Jakarta, FNN - Peraih Hadiah Nobel Perdamaian dan jurnalis asal Filipina, Maria Ressa, menyoroti algoritma yang digunakan dalam distribusi berita oleh platform-platform media sosial dan news aggregator, yang dapat menciptakan perpecahan dan mengancam perdamaian. Dalam acara Bincang-Bincang dengan Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2021 Maria Ressa, yang diselenggarakan oleh IDN Times, jurnalis dan pimpinan media Rappler asal Filipina itu mengatakan bahwa kebanyakan platform media sosial menggunakan algoritma friends of friends dalam mendistribusikan informasi. Dengan algoritma seperti itu, informasi yang direkomendasikan terhadap seseorang mengacu pada apa yang biasanya diakses oleh orang itu sendiri. “Yang mereka lakukan ini adalah distribusi dengan algoritma dan bias algoritma,” ujar Ressa dalam acara yang dipantau dari Jakarta, Kamis. Menurut dia, algoritma semacam itu menempatkan seseorang di dalam gelembung. Di sana lingkaran itu, informasi yang diterima telah melalui filter tertentu sehingga dapat menciptakan bias dan pandangan yang terdistorsi akan dunia. “Algoritma menumbuhkan perpecahan yang melebar, kemudian Anda berada di dalam apa yang disebut sebagai filter bubble,” katanya. Dia pun menambahkan bahwa algoritma seperti itu dapat semakin menyulut kemarahan orang-orang yang mendapatkan informasi yang bias, dan hal itu dapat membuat orang menjadi tidak rasional dan tidak logis. “Ini adalah permasalahan besar yang kita hadapi karena inilah akhir dari fakta untuk kita semua […] ini merubah pandangan kita terhadap dunia,” kata Ressa. Ia menambahkan bahwa algoritma semacam itu merupakan “manipulasi yang berbahaya”. Hal itu pun menjadikan para jurnalis dan media sebagai penyaji fakta kehilangan peran sebagai penjaga atau gatekeeper, terutama mengingat banyaknya masyarakat kini yang mengakses platform-platform media sosial dan menjadikannya tempat mereka mendapatkan informasi. Maria Ressa diberi penghargaan Hadiah Nobel Perdamaian, bersama dengan jurnalis asal Rusia, Dmitry Muratov, “atas perjuangan berani mereka untuk kebebasan berekspresi di Filipina dan Rusia”. Maria Ressa mengepalai perusahaan media digital Rappler yang ia dirikan bersama tiga orang mitra pada 2012. Media tersebut tumbuh menonjol melalui pelaporan investigasi, termasuk terkait pembunuhan besar-besaran dalam kampanye polisi melawan narkoba, seperti dikutip dari laporan Reuters. Pada Agustus, pengadilan Filipina menolak kasus pencemaran nama baik terhadap Ressa, yang merupakan salah satu dari beberapa tuntutan hukum yang diajukan terhadap jurnalis yang mengatakan dia menjadi sasaran karena laporan kritis Rappler tentang Presiden Rodrigo Duterte. Nasib Ressa, salah satu dari beberapa jurnalis yang dinobatkan sebagai "Person of the Year" Majalah Time tahun 2018 karena memerangi intimidasi media, telah menimbulkan kekhawatiran internasional tentang pelecehan media di Filipina, negara yang pernah dipandang sebagai pembawa standar kebebasan pers di Asia. (ant, sws)
Wamenkeu: Penerimaan Negara Harus Ditingkatkan untuk Penuhi Kebutuhan Kelas Menengah
Jakarta, FNN - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan penerimaan negara perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan kelas menengah terkait pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. “Aspirasi mereka luar biasa besar yang muncul dalam konsumsi, namun aspirasi ini perlu dibiayai oleh negara. Infrastruktur dan beberapa hal lain terkait SDM (Sumber Daya Manusia) perlu belanja dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Wamenkeu Suahasil Nazara dalam Dialog Publik daring yang dipantau di Jakarta, Kamis. Menurutnya, dalam 20 tahun terakhir persentase kelas menengah meningkat dari 41 menjadi 47 persen. Persentase Kelompok menengah ke atas pun meningkat lebih tinggi lagi yakni dari tujuh menjadi 22 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara itu, pada saat yang sama persentase kelompok miskin dan rentan miskin justru turun dari sekitar 50 persen menjadi sekitar 30 persen. “Kalau middle class naik pesat, karakteristik di perekonomian yang akan muncul, salah satunya konsumsi penduduk kelas menengah tumbuh luar biasa tinggi, makanya terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sumbangan konsumsi kita bisa 56 persen,” kata Wamenkeu. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan negara untuk memenuhi aspirasi atau permintaan kelas menengah terhadap berbagai fasilitas publik yang mesti dibiayai oleh negara. Peningkatan penerimaan negara ini dapat dilakukan dengan membangun sistem perpajakan yang lebih adil, sehat, efektif, dan akuntabel melalui penerbitan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Kita berharap APBN akan memiliki basis pajak yang baik dan akan melakukan tugasnya, yaitu melakukan fungsi alokasi terutama alokasi untuk barang publik, redistribusi pendapatan, dan stabilitas perekonomian,” kata Wamenkeu Suahasil. Ia mengatakan pemerintah masih harus melakukan reformasi sektor keuangan lebih lanjut, selain reformasi fiskal dimana reformasi perpajakan termasuk di dalamnya. Reformasi ini diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dari dampak COVID-19. (ant, sws)
Pemerintah Tetapkan 3.103 Komcad TNI
Pemerintah telah menetapkan anggota Komponen Cadangan (Komcad) Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebanyak 3.103 orang dari berbagai latar belakang profesi. Personel Komcad akan mendukung TNI dalam menjalankan fungsi pertahanan.
PPKM Tetap Diberlakukan Jelang Natal dan Tahun Baru
Jakarta, FNN - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akan tetapi dilakukan jelang libur Natal dan Tahun Baru pada akhir tahun. "PPKM akan terus dilakukan karena telah terbukti efektif dalam menekan kasus termasuk untuk menghadapi periode libur Natal dan Tahun Baru," kata Wiku dalam konferensi pers virtual yang dipantau dari Jakarta pada Kamis. Terkait pemberlakuan itu, Wiku meminta agar masyarakat untuk tetap mematuhi kebijakan pemerintah. Dia juga mengharapkan agar pemerintah daerah dapat mengawasi dan mengendalikan mobilitas warga demi mencegah peningkatan kasus. Koordinator Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 itu menyampaikan bahwa belajar dari kenaikan kasus signifikan sebelumnya, peningkatan biasanya terjadi ketika ada relaksasi kebijakan pembatasan tanpa adanya modifikasi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Sementara PPKM Mikro yang dilakukan serentak oleh seluruh daerah dengan penyesuaian situasi hingga tingkat RT/RW terbukti mampu menurunkan kasus hingga 134 persen selama empat belas pekan meski terjadi dibukanya kembali aktivitas masyarakat sebanyak 50 persen. "Pembelajaran ini harus dijadikan pegangan utama pada periode Natal dan Tahun Baru yang berpotensi meningkatkan kembali kasus COVID-19," katanya. Dia menegaskan bahwa kebijakan PPKM Darurat dan Level 4 membuktikan rem darurat yang diterapkan serentak di seluruh wilayah dan disesuaikan dengan kondisi daerah dapat menekan kasus secara efektif dan maksimal. Menuju periode libur di akhir tahun, dia menegaskan perlu disiapkan kebijakan didasarkan berdasarkan situasi masing-masing daerah dengan relaksasi diberlakukan 50 persen dari kapasitas, dilakukan pengawasan sampai tingkat akar rumput dan menyiapkan skenario pembatasan ketika terlihat tren kenaikan kasus signifikan. (ant, sws)
Pansel KPU-Bawaslu Mencerminkan Akal Busuk
By Asyari Usman HARI-hari ini publik memberikan perhatian besar terhadap Panitia Seleksi (pansel) yang akan memilih para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027. Ada 11 orang anggota pansel. Ketuanya, Juri Ardiantoro, adalah Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP). Orang Istana tulen. Pertanyaan publik adalah: mungkinkah pansel KPU-Bawaslu ini akan memilih orang-orang yang independen? Agar penyelenggaraan pileg, pilkada, dan pilpres berjalan jujur dan adil? Rasa-rasanya tak mungkin. Hampir pasti pansel KPU dan Bawaslu tidak akan independen dari intervensi kekuasaan. Terlalu muluk mengharapkan pansel betukan Jokowi ini akan bebas. Bagaimana mungkin orang yang ditunjuk Jokowi bisa bebas dari intervensi? Bagaimana Anda bisa percaya pansel akan bebas sementara Jokowi berusaha keras mempertahankan kekuasaan dengan segala cara? Dan KPU-Bawaslu adalah dua lembaga yang krusial untuk tujuan ini. Jadi, independensi pansel hanya ada di alam hayalan. Penjelasannya sederhana. Presiden mendudukkan Juri Ardiantoro sebagai ketua pansel. Juri adalah pejabat senior di KSP. Dan KSP itu adalah dapur yang mengolah dan mengelola cara-cara untuk terus berkuasa. Yang ada dalam benak mereka adalah bagaimana cara melanjutkan kekuasaan Jokowi melalui presiden berikutnya. Juri akan ikut dalam ikhtiar ini. Ada pula Wamenkumham Edward Hiariej. Mungkinkah beliau ini akan memilih orang-orang yang independen untuk posisi komisioner KPU dan Bawaslu? Dipastikan tidak. Dia akan condong memilih orang yang pro-penguasa. Tak perlu dijelaskan lagi. Bagaimana dengan Prof Hamdi Muluk? Pakar psikologi politik UI ini punya rekam jejak membela penguasa. Dia membela habis tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menyingkirkan para penyidik non-kompromi di KPK. Akankah Hamdi berani memilih orang independen menjadi komisioner KPU-Bawaslu? Sekadar bermimpin boleh saja. Terus ada Poengky Indarty dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Peongky terkenal membela Polri dalam banyak kesempatan. Dia memang berlatar belakang aktivis HAM. Tetapi, setelah masuk ke Kompolnas dia mengalami perubahan drastis. Anda harapkan dia memilih figur netral duduk di KPU dan Bawaslu? Berarti Anda tak paham sepak-terjang Kompolnas. Singkat kata, pansel tidak kredibel. Ketuanya orang Istana. Dan para anggotanya juga dijamin sudah diseleksi agar sesuai dengan keinginan penguasa. Para penguasa itu adalah oligarki politik yang berkolaborasi dengan oligarki bisnis. Dua oligarki inilah yang sekarang menghancurkan Indonesia. Mereka inilah yang berkomplot menguras kekayaan rakyat untuk kepentingan pribadi-pribadi mereka. Mereka 100% bermental korup dan bermoral setan. Anda wajar khawatir bahwa pansel KPU dan Bawaslu akan mewakili kepentingan kedua oligarki. Pansel akan memilih orang-orang yang bisa diatur oleh oligarki. Arahnya sudah bisa dibaca. Kedua oligarki itu memerlukan KPU dan Bawaslu yang diisi oleh orang-orang yang lihai dan siap melakukan manipulasi elektoral secara halus maupun kasar. Terutama dalam pemilihan presiden (pilpres). Mereka paham bahwa KPU dan Bawaslu memegang kunci penting untuk tetap menggenggam Istana lewat pilpres 2024. Karena itu, pansel kedua lembaga ini adalah titik awalnya. Memilih personel pansel yang akan memilih komisioner KPU dan Bawaslu adalah salah satu langkah yang akan menyempurnakan kehendak oligarki politik dan oligarki bisnis. Juri Ardiantoro tak mungkin mewakili saya dan Anda yang menginginkan Indonesia yang lebih baik. Dia selama ini tenggelam dalam genangan “akal busuk”. Karena itu, pansel ini akan mencerminkan “akal busuk” itu.[] (Penulis wartawan senior FNN)
POPULER
