ALL CATEGORY
Dewan Perwakilan Daerah Ajak Rakyat Tolak Ambang Batas Calon Presiden 20 Persen
Jakarta, FNN – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terus berjuang menghapuskan sistem ambang batas presidensial atau presidential threshold (PT) 20 persen menjadi nol persen. Semua pihak diajak melakukan perlawanan dan menolak secara beramai-ramai sistem yang telah menyebabkan terbelahnya rakyat itu. Pemberlakuannya telah menyebabkan munculnya masalah dalam kepemimpin nasional. “Presidential Threshold telah menimbulkan pembelahan dan mencederai demokrasi,” kata Ketua Kelompok DPD di MPR, Tamsil Linrung kepada FNN. Perbincangan tersebut bisa ditonton di FNN TV YouTube Channel. Ia meyebutkan, PT telah menyebabkan masyarakat terbelah. Hingga sekarang, hal itu (terbelah) masih terasa, meskipun kubu 02 (Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno) sudah masuk ke kabinet Jowo Widodo- Ma’ruf Amin. PT itu dimaksudkan agar mereka yang akan maju menjadi calon presiden harus ada batasannya. Padahal, yang diinginkan, setiap orang yang ingin maju menjadi calon presiden sudah benar, tetapi dengan pembatasan melalui kriteria tertentu, bukan membatasi lewat persentasi. Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah 4 kali diamandemen, akhirnya membatasi. Pasal 6 (a) benar menyebutkan, calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai peserta pemilihan umum (Pemilu). Kemudian, dibuat satu undang-undang yang menetapkan ambang batas presidensial. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang syarat partai atau gabungan partai yang boleh mengusung pasangan capres dan capres harus memiliki 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25 persen suara sah di tingkat nasional. Menyikapi hal itu, DPD berusaha sekuat tenaga agar PT itu menjadi nol (0) persen. Seluruh elemen masyarakat diminta turut menolak PT 20 persen dan 25 persen. Semestinya, partai-partai peserta pemilu pempersoalkan pembatasan 20 persen atau 25 persen. “Kalau pembatasannya dibuat 60 persen bagaimana? Pembatasan itu menyebabkan terbelahnya masyarakat dan juga di parlemen. Pembelahan tersebut lebih parah dengan pembatasan yang hanya dua pasangan capres dan cawapres. Fenomenanya sekarang terlihat jelas dan masih terasa,” katanya. Sekarang koalisinya sudah kelihatan terbelah. Ada tujuh partai yang dipersilahkan sebagai koalisi istana. Secara keseluruhan tujuh partai itu suaranya 82%. Berarti yang tersisa adalah 18% berarti. Pembelahan itu mengakibatkan yang 18% tidak akan mungkin bisa mengajukan calon karena tidak mencukupi, yaitu Demokrat dan PKS. Terkait dengan PT itu, pihaknya juga sudah siap melakukan uji materi atau yudicial review ke Mahkamah Konstitisi. Ada suara yang menyebutkan tidak memiliki legal standing, karena DPD adalah bagian dari pembuat undang-undang. Terhadap suara sumbang itu, mereka sudah berkonsultasi dengan Hamdan Zoelva, mantan Ketua MK. Intinya, DPD bisa mengajukan uji materi, karena selama ini senator tidak ikut menyetujui UU yang mengatur ambang batas itu. DPD hanya tidak ikut dalam perdebatan sebuah undang-undang, tetapi hanya sebatas mengusulkan dan hanya mempertimbangkan. Jadi, katanya hanya masuk dalam lingkup memperhatikan. “Apakah mungkin diperhatikannya bagaimana? Dilihat amplopnya (usulannya) atau tidak dilihat isinya...” katanya berseloroh. DPD berharap supaya MK betul-betul meninggalkan legesi untuk kehidupan demokrasi yang lebih baik. Berharap seperti itu karena nanti, saya kira ketika datang para guru besar datang mantan ketua MK yang sama-sama mendorong yudicial review. Dalam perkiraannya, dorongan penghapusan terhadap PT itu kian membesar. Apalagi, di dalam MK sudah ada yang sependapat dengan DPD. Misalnya, Saldi Isra setuju dengan pendapat mereka. Ada lagi yang masih setengah hati mendukung. Jika empat dari 9 anggota MK sependapat dengan penghapusan PT, maka tinggal satu lagi diharapkan berbalik (menjadi pro DPD). Bahkan, saya pikir, kalau jernih sekali membaca apa yang menjadi dasar pikiran Saldi Isra (mendukung uji materi) itu, mestinya pimpinan MK dan semua anggotanya lainnya mengikuti. Tamsil juga menjelaskan rencana lembaganya yang akan menyelenggarakan simposium kebangsaan yang berkaitan dengan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Melalui simposium tersebut diharapkan bisa diperoleh konstitusi negara yang ideal, sehingga Indonesia ke depan betul-betul bisa menjalankan demokrasi dengan baik. “Seluruh anggota DPD akan bergerak menyerap aspirasi masyarakat mengenai amandemen tersebut. Kami ingin kalibrasi atau meluruskan kiblat bangsa, sehingga tepat,” kata Tamsil Linrung. (MD/M.Anwar Ibrahim-Job).
Anies Baswedan Semangati Atlet Ibu Kota di Jayapura
Jakarta, (FNN) - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyemangati atlet Ibu Kota yang sedang bertanding dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XX, di Papua. Senin, 11 Oktober 2021 pagi kemarin, ia berangkat ke Jayapura, menemui atlet dan ofisial, seerta berdialog dengan mereka. ."Insya Allah ini akan menjadi pijakan untuk prestasi lebih baik lagi," kata Anies Baswedan kepada para atlet DKI melalui akun instagram @aniesbaswedan dipantau di Jakarta, Senin, 11 Oktober 2021. Anies tiba di Jayapura, Senin pagi dan bertemu dengan sejumlah atlet dan ofisial panahan, serta sepak takraw di Bandara Sentani yang akan kembali ke Jakarta usai bertanding pada PON XX Papua. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut mengucapkan terima kasih kepada para atlet yang berjuang membawa nama DKI pada ajang PON XX Papua. "Bawa cerita, pengalaman ini untuk menjadi pelajaran bagi semuanya," ucapnya. Kepada para atlet tersebut Anies mengaku memantau perkembangan para atlet DKI. Bahkan, sebelum pembukaan PON XX Papua. "Sejak mulai sebelum pembukaan, kami menyaksikan terus semangat teman-teman. Terima kasih atas nama warga Jakarta," ujar Anies. PON XX di Papua berlangsung mulai 2 Oktober hingga 15 Oktober 2021. Hingga Ahad, 10 Oktober 2021, pukul 21.13 Waktu Indonesia Tumur, DKI Jakarta menempati urutan ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Atlet Ibu Kota berhasil meraih 201 medali, terdiri dari 72 emas, 58 perak dan 71 perunggu. Sedangkan poisi pertama masih dipegang Jawa Barat dengan 21 medali, dan posisi kedua Jawa Timur dengan 193 medali. ebelumnya, DKI Jakarta berada di posisi puncak perolehan medali PON XX Papua. Kemudian disalip Jawa Barat. (MD).
Kedunguan di Sekitar Kita
Oleh: Daniel Mohammad Rosyid Diwawancarai Najwa Shihab, menanggapi sikap Brigjen Junior Tumilaar terkait dengan sebuah sengketa tanah di Sulawesi Utara belum lama ini, Gubernur Lemhanas Jendral Purn Agus Wijoyo membenarkan pembebasan tugas Junior Tumilar oleh pimpinan TNI. Menurut Agus, Junior telah salah didik karena masih meyakini bahwa tentara seharusnya bersatu dengan rakyat sesuai slogan TNI Kuat Bersama Rakyat, sehingga Junior membantu Babinsa binaannya untuk membela kepentingan rakyat melawan sebuah pengembang besar dalam sebuah sengketa tanah. Masih menurut Agus, sejak reformasi, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka rakyat pemilih sekarang adalah milik Presiden. Karena rakyat tidak pernah memilih panglima TNI secara langsung, maka rakyat bukan milik TNI seperti dalam konsep Dwi Fungsi ABRI dahulu. Pernyataan Agus yang terakhir ini tentu untuk mendukung sikap pimpinan TNI dalam pemecatan Junior Tumilaar ini. Sikap purnawirawan Jendral yang kini menjabat sebagai Gubernur Lemhanas ini perlu dicermati. Lemhanas memang sebuah institusi untuk menyiapkan banyak calon pejabat publik negeri ini. Apakah kini, sejak reformasi, Lemhanas menjadi instrumen untuk menjauhkan aparat sipil dan militer dari rakyat, terutama rakyat kecil ? Tentara dijadikan profesional seperti polisi dan guru berdasar kontrak dan dibayar oleh Pemerintah? Lalu rakyat dijadikan sekedar konsumen pelayanan publik sejak pertanahan, pendidikan, kesehatan, keamanan sampai pertahanan sekalipun? Carut-marut sengketa pertanahan, dan penguasaan tanah gila-gilaan, yang kini masih banyak terjadi adalah wajah buruk maladministrasi publik negeri ini. Perkembangan mutakhir sejak reformasi ini perlu dicermati karena proses-proses pengambilan keputusan dan kebijakan makin menjauh dari nilai-nilai luhur dalam dasar filsafah negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD1945. Bahkan setelah amandemen sejak reformasi, kerangka batang tubuh UUD1945 sudah dibongkar habis sehingga lepas dari jiwa Pembukaan UUD1945. Sejak itulah, hampir seluruh perundang-undangan dan regulasi bersifat liberal kapitalistik yang menjadi sumber krisis maladministrasi publik di mana hukum dibuat dan ditafsirkan bukan untuk kepentingan publik tapi untuk kepentingan elite penguasa. Sementara itu, Pemilu semakin menjadi instrumen net transfer hak-hak politik publik pemilih ke partai-partai politik. Pantaslah jika setelah Pemilu, kehidupan publik pemilih justru semakin memilukan. Apa yang bisa lebih memilukan jika tanah rakyat kecil dirampas oleh aparat untuk kepentingan pemodal besar? Sejak bangsa ini hidup di atas UUD 2002 itulah deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara makin menjadi-jadi. Hampir semua hubungan antara rakyat dengan negara telah disubkontrakkan ke Pemerintah yang dipilih melalui Pemilu. Tidak heran jika rakyat bukan lagi pemilik kedaulatan karena kedaulatan itu telah diserahkan sepenuhnya ke Presiden yang dipilihnya secara langsung. Begitu juga pendidikan, kesehatan, keamanan dan pertahanannya sudah diserahkannya ke organ-organ Pemerintah. Atas alasan kedaruratan kesehatan, dan banyak alasan lain yang direkayasa, vaksinasi massal paksa dilakukan. Namun ada satu masalah serius: publik pemilih masih harus membayar pajak, cukai dan retribusi untuk membayar gaji aparat pemerintah itu, dan dibujuk untuk ikut Pemilu yang sering disebut sebagai pesta demokrasi itu. Suatu ketika, pemilupun bisa dipaksakan secara massal untuk merekrut pemerintah sebagai necessary evil secara sah. Mungkin rangkaian peristiwa yang menghina kecerdasan ini bisa diterima oleh warga negara dungu. Seperti Lenin dulu pernah memelihara banyak useful idiots yang bukan anggota Partai Komunis USSR namun bersedia pasang badan demi melindungi gerakan komunis untuk menggusur Tsar Nikolas, saya berharap Lemhanas tidak dijadikan lembaga penghasil useful idiots semacam itu. Sementara sering terdengar kabar bahwa di Lemhanas orang ini sangat tidak populer, penting mengingat wejangan Sayidina Ali menantu Muhammad Rasulullah yang mengatakan bahwa jika kita tidak mau menanggung penderitaan dalam belajar kita harus siap menerima penderitaan akibat kedunguan kita. Penulis adalah Guru Besar ITS Surabaya, Rosyid College of Arts
Sekolah di Medan Mulai Terapkan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas
Medan, FNN - Sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Medan, Sumatera Utara mulai menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas pada Senin, setelah wilayah tersebut masuk kategori pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 2. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Topan Ginting, di Medan, Senin, mengatakan pembelajaran tatap muka ini dilaksanakan secara serentak di sekolah menengah pertama negeri maupun swasta yang ada di Kota Medan, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. "Untuk total sekolah negeri ada 45, itu semua sudah boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka hari ini. Sedangkan sekolah swasta hampir semua, sekitar 200 itu sudah boleh juga," katanya saat meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SMPN 3 Medan. Dalam pelaksanaannya, kata dia, masing-masing sekolah membatasi jumlah siswa di setiap kelas hanya diisi 10 orang. Sementara untuk durasi belajar siswa di sekolah hanya berlangsung selama tiga jam tanpa ada waktu istirahat. Selain itu, kegiatan upacara bendera, olahraga serta ektrakurikuler untuk sementara ditiadakan selama masa pembelajaran tatap muka terbatas. Para siswa juga diarahkan untuk membawa perlengkapan pribadi yang berkaitan dengan protokol kesehatan, mulai dari masker hingga hand sanitizer serta membawa makanan masing-masing. "Ini semua sudah ada dalam SOP pembelajaran tatap muka. Di mana, mengatur mulai siswa berangkat dari sekolah sampai pulang. Itu semua sudah kita atur, bagaimana peserta didik bertindak dan bersikap selama masa pandemi," ujarnya. Sementara itu untuk metode pembelajaran dilakukan secara campuran atau hybrid, yakni gabungan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran dalam jaringan. "Jadi pada saat bersamaan siswa yang belajar secara ofline atau luring itu bersama dilakukan secara daring dari rumah. Sehingga diharapkan antarsiswa bisa berinteraksi," ujarnya. (sws)
ASN dan Tenaga Kontrak Bone Bolango Segera Bekerja di Kantor
Gorontalo, FNN - Seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kontrak Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, mulai pekan depan akan segera melaksanakan work from home (WFO) atau bekerja di kantor. Keputusan tersebut diambil setelah Kabupaten Bone Bolango dinyatakan zona hijau dari penyebaran COVID-19 yang disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli saat apel kerja di Alun-Alun Kabupaten Bone Bolango, Senin. Merlan mengatakan bahwa pelaksanaan WFO oleh ASN dan tenaga kontrak dilaksanakan dengan tetap perhatikan protokol kesehatan (prokes) seperti pakai masker serta menjaga jarak. "Mulai minggu depan tidak ada lagi yang WFH semua masuk, baik honorer, staf, maupun eselon 3 dan 4 semua harus masuk," kata Wabup Merlan. Wakil Bupati menuturkan bahwa seluruh ASN dan tenaga kontrak serta masyarakat harus membiasakan diri berdampingan dengan pandemi COVID-19. Menurut dia, yang harus dikejar sekarang adalah capaian herd immunity melalui pelaksanaan vaksinasi yang ditargetkan akhir bulan Oktober 2021 bisa capai 70 persen. "Ini yang akan dikejar bukan hanya terus berdiam diri di rumah lagi. Kita harus membiasakan diri hidup dengan COVID-19 ini dengan tetap prokes dan menjaga imunitas tubuh kita makanan dijaga, istrahat yang baik ini harus dijadikan gaya hidup kita," katanya. Merlan menambahkan bahwa pelaksanaan WFO ini akan menyesuaikan dengan kondisi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bone Bolango. Jika masuk zona merah kembali, akan diberlakukan lagi WFH. (sws)
Kemenag Lebak Optimalkan Pembinaan Ponpes Cegah Terorisme
Lebak, FNN - Kementerian Agama Kabupaten Lebak, Banten, mengoptimalkan pembinaan pondok pesantren guna mencegah penyebaran paham ajaran terorisme dan radikalisme yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. "Hingga hari ini tidak ditemukan ponpes yang penyebar terorisme dan radikalisme, " kata Kepala Kasubag Kemenag Lebak Sudirman di Lebak, Senin. Pembinaan ponpes yang ada di Kabupaten Lebak tercatat 1.094 lembaga tersebar di 28 kecamatan hingga kini berjalan baik melaksanakan pendidikan kegiatan pendalaman ilmu-ilmu agama Islam. Sebagian besar ponpes salafi yang dikelola secara tradisional juga ada yang modern dengan dipadukan bahasa Inggris. Meski demikian, hingga kini ponpes tersebut tidak ada yang menyimpang maupun mengembangkan ajaran terorisme dan radikalisme. Mereka ponpes tersebut melakukan kegiatan pendidikan agama Islam sesuai dengan kurikulum Kemenag juga kurikulum pesantren bersangkutan. Ia mengatakan bahwa pesantren yang memiliki kurikulum sendiri ponpes salafi dengan pola pembelajaran mendengar dan menalar baik belajar membaca Alquran dan hadis juga ilmu bahasa Arab. "Semua ponpes itu mengembangkan ajaran Islam yang baik dan benar berdasarkan Alquran dan hadis," katanya menjelaskan. Menurut dia, pembinaan ponpes itu dilakukan Kemenag Lebak melalui penyuluh tenaga honorer juga penyuluh fungsional berstatus pegawai negeri yang bertugas di masing-masing kantor urusan agama ( KUA) . Mereka petugas penyuluh itu selain membina tentang pendidikan agama Islam juga menyampaikan nilai-nilai patriotisme kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI). Selama ini, kata dia, kehadiran ponpes sangat mencintai NKRI yang berpedoman ideologi Pancasila. Oleh karena itu, hingga kini tidak ada satu pun ponpes di daerah ini yang mengembangkan paham sesaat, seperti terorisme dan radikalisme. "Kami mendorong ponpes di sini terus mengembangkan sumber daya manusia yang berakhlak dan religius," katanya menjelaskan. Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak K.H. Ahkmad Hudori menyatakan selama ini lembaga ponpes dapat berperan aktif untuk menangkal terorisme dan radikalisme. Kehadiran ponpes mencetak mencerdaskan anak-anak bangsa yang memiliki ilmu pengetahuan agama Islam juga karakter akhlak mulya. MUI Lebak menjamin ponpes di Lebak tidak mengembangkan radikalisme maupun terorisme sebab ajaran agama melarang paham radikal dan terorisme, bahkan perbuatan itu haram. Ajaran Islam di dunia adalah agama rahmatan lil alamin dengan mencintai kedamaian, kerukunan, saling menghormati, dan toleransi di tengah perbedaan keyakinan agama, suku, etnis, budaya, dan bahasa. "Kami yakin ponpes di sini tidak ada satu pun yang mengajarkan radikalisme atau kekerasan," katanya. (sws)
Ketua Umum KONI Tinjau Pertandingan PON Papua di Merauke
Jayapura, FNN - Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI Purn Marciano Norman bertolak ke Kabupaten Merauke untuk meninjau Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua di Klaster Merauke. Menurut keterangan tertulis Humas KONI, Senin, setiba di Merauke, Marciano akan menyaksikan laga final sepak bola putri antara tuan rumah Papua dan Jawa Barat. Pertandingan digelar pukul 14.30 WIT di Stadion Katapal dan menjadi laga terakhir dari rangkaian pertandingan sepak bola putri yang dimulai sejak 3 Oktober lalu. Di luar sepak bola putri, secara keseluruhan klaster Kabupaten Merauke mempertandingkan enam cabang olahraga, antara lain catur, gulat, anggar, bermotor, dan wushu. Tiga cabang olahraga terakhir sudah menyelesaikan pertandingan. Pertandingan yang masih berlangsung adalah catur dan gulat. Catur yang dipertandingkan di Ballroom Hotel Swissbell digelar pada 4–13 Oktober 2021, sedangkan gulat digelar di GOR Futsal Dispora pada 8–14 Oktober 2021. Dalam kunjungan di Merauke, Ketum KONI didampingi Wakil Ketua Umum II Mayjen TNI Purn Soedarmo, Wakil Ketua Umum IV Chris John, Sekretaris Jenderal Drs. Tb. Lukman Djajadikusuma, MEMOS, dan Staf Ahli Ketua Umum KONI Pusat bidang Komunikasi Publik Dr. Aqua Dwipayana. Sebelumnya dia meninjau beberapa pertandingan di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, serta memantau klaster Kabupaten Mimika pada 6–7 Oktober 2021. Di Mimika, rombongan sudah melihat langsung berbagai pertandingan yang antara lain atletik, panjat tebing, biliar, terjun payung, basket 5 x 5 dan tarung derajat. (sws)
Polda Jambi Imbau Sopir Ikuti Aturan Pengangkutan Batu Bara
Jambi, FNN - Setelah beberapa hari dilakukan patroli dan penindakan terhadap angkutan batu bara, saat ini para sopir truk batu bara sudah mulai tertib terhadap peraturan dan diimbau untuk tetap mematuhi aturan pengangkutan batu bara yang sudah disepakati bersama. Dirlantas Polda Jambi, Komisaris Besar Polisi Heru Sutopo, di Jambi, Senin, mengatakan, setelah diadakan beberapa hari patroli kesadaran para pengendara angkutan batu bara mulai timbul dan diminta tetap patuhi aturan yang ada. Dalam beberapa malam terkahir ini terlihat para petugas mengatur lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan bahkan kemacetan di terminal angkutan barang di Pal X, Kecamatan Kota Baru, Jambi, Provinsi Jambi. "Namun demikian kepolisian akan tetap untuk kegiatan malam hari ini yaitu patroli antisipasi kemacetan antisipasi antrian panjang truk pengangkut batu bara," kata dia. Ditlantas Polda Jambi tidak menindak angkutan batubara agar tidak terjadi kemacetan di terminal angkutan barang. Selain itu, dari evaluasi dari beberapa Polres yang wilayahnya ada tambang batubara atau dilewati angkutan batubara disana juga menindak mereka, terutama tentang pelanggaran jam operasional. "Dan hari ini sangat menurun para pengendara melanggar jam operasional, jadi mulai tertib," kata dia. Semoga para pengendara angkutan batu bara sadar, karena penertiban ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat banyak, karena dibeberapa kejadian kecelakaan disebabkan oleh truk angkutan batu bara. "Kita berharap pengendara mempunyai kesadaran dan disiplin lalu lintas, namun apabila masih ada pengendara angkutan batubara yang melanggar peraturan gubernur terkait jam operasional, kalau masih melakukan kucing kucingan dengan petugas, kita akan melakukan patroli setiap hari," kata dia. (sws)
Trilogi Tyson Fury vs Deontay Wilder, Mental Menyungkurkan Wilder
Oleh M. Nigara BRUUUK! Berakhir sudah upaya Deontay Wilder untuk merebut kembali sabuk juara WBCnya yang dirampas Tyson Fury, di laga kedua (22/2/2020). Laga pertama (1/12/2018) berakhir draw, namun menyisakan kontroversi. Pertarungan dua jagoan kelas berat itu digelar Sabtu malam atau Ahad pagi waktu Indonesia (10/10/2021) di T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, USA. Ini merupakan laga ketiga dan Fury mengulang suksesnya seperti di laga kedua. 'Raksasa' dari Inggris itu merontokkan sang lawan pada ronde 11 dengan TKO. Di laga kedua, Fury membungkam Wilder di ronde ke-7. Mental Secara fisik dan teknik, Wilder sesungguhnya memiliki kelebihan dari Fury. Pukulannya sangat keras, kecepatannya pun, luar biasa. Selain itu, pukulannya juga lebih komplit. Fury dengan tinggi 206 cm, jangkauan hingga 216 cm, dan berat 125,6 kg, terkesan lebih lambat. Tapi, bobot pukulannya jauh lebih berat. Wilder sendiri dengan tinggi, 201 cm dan berat 107 kg, secara teori harusnya bisa lebih lincah. Apalagi ia memiliki footwork yang lumayan baik. Wilder juga biasa memanfaatkan ring secara maksimal. Tapi, di laga ke-3, semua teori tak berjalan dengan baik, khususnya bagi Wilder. Petinju asal Tuscaloosa, Alabama, USA, itu terjatuh di ronde 3. Sementara Fury sendiri dua kali tersungkur di ronde ke-4. Dalam laga yang dipentaskan oleh duet promotor, Tom Brown dan Bob Arum itu, mental tampaknya yang menjadi kendala bagi Wilder. Meski memiliki catatan ring jauh lebih baik ketimbang Fury, 42 kali menang dan 41 kali melalui kemenangan KO/TKO, Wilder tetap tak mampu mengatasi naik-turun mentalnya. Dalam posisi seperti itu, siapapun dan sehebat serta sekuat apa pun seorang petinju, menjadi lebih mudah untuk ditaklukkan. Dengan mental yang tak kokoh, benturan perlahan pun bisa berdampak besar. Sebaliknya, dengan kekuatan mental, seorang petinju meski sudah dua kali terjatuh dalam satu ronde, ia bisa bangkit. Hal itu diperlihatkan dengan jelas oleh Fury. Dua kali terjatuh di ronde ke-4, Fury mampu melewati ronde dramatik itu. Bahkan Fury mampu mengendalikan pertarungan hingga ronde ke-11 sebelum ia menyudahi perlawanan Wilder dan Wasit Russell Mora menyatakan Wilder KO. Dari catatan Compobox, Fury terlihat unggul dengan melepaskan 385 pukulan dan mendarat 150 kali atau sekitar 39 persen, sementara Wilder hanya melepaskan 355 pukulan dan mendarat 20 persen saja. Tiga juri yang bertugas, Dave Moretti memberikan 95-91, Steve Weisfield 95-92, dan Tim Cheatham memberikan nilai hingga ronde 10, 94-92, seluruhnya untuk Fury. Hebatnya Fury meski sempat ditawar oleh promotor lain sebesar 100 juta USD atau sekitar Rp 1,4 triliun untuk lima pertandingan, ia bergeming tetap memilih jadi orang merdeka. Di laga pertama, Wilder memperoleh 4 juta USD, Fury 3 juta. Namun keduanya memperoleh tambahan dari seluruh keuntungan laga, masing-masing 14 juta dan 10,25 juta USD. Total pemasukan kotor di laga pertama mencapai 600 juta USD sekitar Rp 9,6 triliun. Pertanyaannya, mungkinkah keduanya kembali bertemu? Hanya Fury dan Wilder yang tahu. Penulis adalah wartawan Olahraga Senior, Komentator Tinju TVOne.
Ribuan Warga Tunisia Turun ke Jalan Memprotes Presiden Yang Sewenang-Wenang
Tunisia, FNN - Ribuan warga Tunisia pada Minggu (10/10) berunjuk rasa di ibu kota negara, Tunis, untuk memprotes Presiden Kais Saied, yang merebut hampir semua kekuasaan di luar wewenangnya. Aksi penentangan itu berlangsung pada saat semakin banyak orang turun ke jalan dalam beberapa minggu belakangan ini hingga meningkatkan kemungkinan kemunculan krisis politik yang dapat memicu kerusuhan. Seminggu setelah ribuan orang berdemonstrasi untuk mendukung Saied, jumlah penentangnya yang kian banyak memperbesar kemungkinan perpecahan politik Tunisia menjadi konfrontasi jalanan antara kubu-kubu yang bersaing. Saied pada Juli memberhentikan perdana menteri, menangguhkan parlemen, dan mengambil alih kekuasaan eksekutif dalam gerakan yang oleh musuhnya disebut kudeta. "Kami tidak akan menerima kudeta. Cukup sudah," kata Yassin ben Amor, seorang pengunjuk rasa. Kehadiran polisi dalam jumlah besar menghentikan pawai di Habib Bourguiba Avenue di Tunis tengah. Meskipun beberapa pengunjuk rasa melemparkan botol plastik, tidak ada bentrokan. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Khaled Hayouni mengatakan polisi akan menangani pengunjuk rasa dari kedua belah pihak dengan cara yang sama. "Polisi Tunisia adalah polisi republik dan tidak mengintervensi sisi politik mana pun," katanya. Pada September, Saeid mengesampingkan sebagian besar aturan konstitusi, yang dia katakan akan diperbaiki dengan menunjuk sebuah komite, seraya menambahkan bahwa dia bisa memerintah dengan dekrit. Intervensinya tampak didukung rakyat setelah negara itu bertahun-tahun mengalami stagnasi ekonomi dan kelumpuhan politik. Namun, campur tangannya menimbulkan keraguan atas manfaat demokrasi yang diupayakan oleh rakyat Tunisia selama revolusi 2011. Revolusi tersebut memicu kemunculan demo besar-besaran Musim Semi Arab. "Kami menentang kudeta ... Kami menolak pidato perpecahan," kata Jaouhar Ben Mbarek, seorang aktivis terkemuka dan penyelenggara utama aksi protes terhadap Saied. Mbarek mengatakan mereka harus setia kepada orang-orang yang gugur dalam revolusi 2011. Saied telah menunjuk Najla Bouden Romdhane sebagai perdana menteri. Tetapi, Romdhane belum membentuk pemerintahan kendati Saeid mengatakan pada Sabtu (9/10) bahwa Romdhane akan segera melakukannya. Pembentukan kabinet merupakan langkah awal yang penting untuk setiap upaya menyelesaikan krisis yang menjulang di sektor keuangan publik Tunisia. Selama pertemuan pada Sabtu bersama menteri dalam negeri sementara Ridha Gharsaloui, Saied mengatakan akan memulai dialog dengan rakyat Tunisia mengenai masa depan negeri. Dialog apa pun yang tidak melibatkan partai politik besar atau elemen masyarakat sipil mapan lain, seperti serikat pekerja yang kuat, kemungkinan akan mendorong oposisi yang lebih terbuka terhadap langkahnya. Negara-negara Barat pendonor, yang diperlukan untuk mencegah runtuhnya keuangan publik Tunisia, telah menyerukan proses pelibatan semua pihak untuk mengakhiri periode krisis dengan membuat jadwal waktu yang jelas. Dengan manuver politik yang bergerak sangat lambat dalam membahas masa depan Tunisia, Saied meminta massa yang berdemonstrasi agar mendukung posisinya. Pekan lalu, lebih dari 8.000 demonstran berunjuk rasa di Tunis untuk mendukung Saied, kata wartawan Reuters dan kantor berita negara. Keesokan harinya, Saied mengatakan 1,8 juta orang telah turun ke jalan untuk mendukungnya. (Reuters)
POPULER
