ALL CATEGORY
Sekolah di Medan Mulai Terapkan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas
Medan, FNN - Sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Medan, Sumatera Utara mulai menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas pada Senin, setelah wilayah tersebut masuk kategori pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 2. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Topan Ginting, di Medan, Senin, mengatakan pembelajaran tatap muka ini dilaksanakan secara serentak di sekolah menengah pertama negeri maupun swasta yang ada di Kota Medan, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. "Untuk total sekolah negeri ada 45, itu semua sudah boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka hari ini. Sedangkan sekolah swasta hampir semua, sekitar 200 itu sudah boleh juga," katanya saat meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SMPN 3 Medan. Dalam pelaksanaannya, kata dia, masing-masing sekolah membatasi jumlah siswa di setiap kelas hanya diisi 10 orang. Sementara untuk durasi belajar siswa di sekolah hanya berlangsung selama tiga jam tanpa ada waktu istirahat. Selain itu, kegiatan upacara bendera, olahraga serta ektrakurikuler untuk sementara ditiadakan selama masa pembelajaran tatap muka terbatas. Para siswa juga diarahkan untuk membawa perlengkapan pribadi yang berkaitan dengan protokol kesehatan, mulai dari masker hingga hand sanitizer serta membawa makanan masing-masing. "Ini semua sudah ada dalam SOP pembelajaran tatap muka. Di mana, mengatur mulai siswa berangkat dari sekolah sampai pulang. Itu semua sudah kita atur, bagaimana peserta didik bertindak dan bersikap selama masa pandemi," ujarnya. Sementara itu untuk metode pembelajaran dilakukan secara campuran atau hybrid, yakni gabungan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran dalam jaringan. "Jadi pada saat bersamaan siswa yang belajar secara ofline atau luring itu bersama dilakukan secara daring dari rumah. Sehingga diharapkan antarsiswa bisa berinteraksi," ujarnya. (sws)
ASN dan Tenaga Kontrak Bone Bolango Segera Bekerja di Kantor
Gorontalo, FNN - Seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kontrak Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, mulai pekan depan akan segera melaksanakan work from home (WFO) atau bekerja di kantor. Keputusan tersebut diambil setelah Kabupaten Bone Bolango dinyatakan zona hijau dari penyebaran COVID-19 yang disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli saat apel kerja di Alun-Alun Kabupaten Bone Bolango, Senin. Merlan mengatakan bahwa pelaksanaan WFO oleh ASN dan tenaga kontrak dilaksanakan dengan tetap perhatikan protokol kesehatan (prokes) seperti pakai masker serta menjaga jarak. "Mulai minggu depan tidak ada lagi yang WFH semua masuk, baik honorer, staf, maupun eselon 3 dan 4 semua harus masuk," kata Wabup Merlan. Wakil Bupati menuturkan bahwa seluruh ASN dan tenaga kontrak serta masyarakat harus membiasakan diri berdampingan dengan pandemi COVID-19. Menurut dia, yang harus dikejar sekarang adalah capaian herd immunity melalui pelaksanaan vaksinasi yang ditargetkan akhir bulan Oktober 2021 bisa capai 70 persen. "Ini yang akan dikejar bukan hanya terus berdiam diri di rumah lagi. Kita harus membiasakan diri hidup dengan COVID-19 ini dengan tetap prokes dan menjaga imunitas tubuh kita makanan dijaga, istrahat yang baik ini harus dijadikan gaya hidup kita," katanya. Merlan menambahkan bahwa pelaksanaan WFO ini akan menyesuaikan dengan kondisi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bone Bolango. Jika masuk zona merah kembali, akan diberlakukan lagi WFH. (sws)
Kemenag Lebak Optimalkan Pembinaan Ponpes Cegah Terorisme
Lebak, FNN - Kementerian Agama Kabupaten Lebak, Banten, mengoptimalkan pembinaan pondok pesantren guna mencegah penyebaran paham ajaran terorisme dan radikalisme yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. "Hingga hari ini tidak ditemukan ponpes yang penyebar terorisme dan radikalisme, " kata Kepala Kasubag Kemenag Lebak Sudirman di Lebak, Senin. Pembinaan ponpes yang ada di Kabupaten Lebak tercatat 1.094 lembaga tersebar di 28 kecamatan hingga kini berjalan baik melaksanakan pendidikan kegiatan pendalaman ilmu-ilmu agama Islam. Sebagian besar ponpes salafi yang dikelola secara tradisional juga ada yang modern dengan dipadukan bahasa Inggris. Meski demikian, hingga kini ponpes tersebut tidak ada yang menyimpang maupun mengembangkan ajaran terorisme dan radikalisme. Mereka ponpes tersebut melakukan kegiatan pendidikan agama Islam sesuai dengan kurikulum Kemenag juga kurikulum pesantren bersangkutan. Ia mengatakan bahwa pesantren yang memiliki kurikulum sendiri ponpes salafi dengan pola pembelajaran mendengar dan menalar baik belajar membaca Alquran dan hadis juga ilmu bahasa Arab. "Semua ponpes itu mengembangkan ajaran Islam yang baik dan benar berdasarkan Alquran dan hadis," katanya menjelaskan. Menurut dia, pembinaan ponpes itu dilakukan Kemenag Lebak melalui penyuluh tenaga honorer juga penyuluh fungsional berstatus pegawai negeri yang bertugas di masing-masing kantor urusan agama ( KUA) . Mereka petugas penyuluh itu selain membina tentang pendidikan agama Islam juga menyampaikan nilai-nilai patriotisme kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI). Selama ini, kata dia, kehadiran ponpes sangat mencintai NKRI yang berpedoman ideologi Pancasila. Oleh karena itu, hingga kini tidak ada satu pun ponpes di daerah ini yang mengembangkan paham sesaat, seperti terorisme dan radikalisme. "Kami mendorong ponpes di sini terus mengembangkan sumber daya manusia yang berakhlak dan religius," katanya menjelaskan. Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak K.H. Ahkmad Hudori menyatakan selama ini lembaga ponpes dapat berperan aktif untuk menangkal terorisme dan radikalisme. Kehadiran ponpes mencetak mencerdaskan anak-anak bangsa yang memiliki ilmu pengetahuan agama Islam juga karakter akhlak mulya. MUI Lebak menjamin ponpes di Lebak tidak mengembangkan radikalisme maupun terorisme sebab ajaran agama melarang paham radikal dan terorisme, bahkan perbuatan itu haram. Ajaran Islam di dunia adalah agama rahmatan lil alamin dengan mencintai kedamaian, kerukunan, saling menghormati, dan toleransi di tengah perbedaan keyakinan agama, suku, etnis, budaya, dan bahasa. "Kami yakin ponpes di sini tidak ada satu pun yang mengajarkan radikalisme atau kekerasan," katanya. (sws)
Ketua Umum KONI Tinjau Pertandingan PON Papua di Merauke
Jayapura, FNN - Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI Purn Marciano Norman bertolak ke Kabupaten Merauke untuk meninjau Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua di Klaster Merauke. Menurut keterangan tertulis Humas KONI, Senin, setiba di Merauke, Marciano akan menyaksikan laga final sepak bola putri antara tuan rumah Papua dan Jawa Barat. Pertandingan digelar pukul 14.30 WIT di Stadion Katapal dan menjadi laga terakhir dari rangkaian pertandingan sepak bola putri yang dimulai sejak 3 Oktober lalu. Di luar sepak bola putri, secara keseluruhan klaster Kabupaten Merauke mempertandingkan enam cabang olahraga, antara lain catur, gulat, anggar, bermotor, dan wushu. Tiga cabang olahraga terakhir sudah menyelesaikan pertandingan. Pertandingan yang masih berlangsung adalah catur dan gulat. Catur yang dipertandingkan di Ballroom Hotel Swissbell digelar pada 4–13 Oktober 2021, sedangkan gulat digelar di GOR Futsal Dispora pada 8–14 Oktober 2021. Dalam kunjungan di Merauke, Ketum KONI didampingi Wakil Ketua Umum II Mayjen TNI Purn Soedarmo, Wakil Ketua Umum IV Chris John, Sekretaris Jenderal Drs. Tb. Lukman Djajadikusuma, MEMOS, dan Staf Ahli Ketua Umum KONI Pusat bidang Komunikasi Publik Dr. Aqua Dwipayana. Sebelumnya dia meninjau beberapa pertandingan di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, serta memantau klaster Kabupaten Mimika pada 6–7 Oktober 2021. Di Mimika, rombongan sudah melihat langsung berbagai pertandingan yang antara lain atletik, panjat tebing, biliar, terjun payung, basket 5 x 5 dan tarung derajat. (sws)
Polda Jambi Imbau Sopir Ikuti Aturan Pengangkutan Batu Bara
Jambi, FNN - Setelah beberapa hari dilakukan patroli dan penindakan terhadap angkutan batu bara, saat ini para sopir truk batu bara sudah mulai tertib terhadap peraturan dan diimbau untuk tetap mematuhi aturan pengangkutan batu bara yang sudah disepakati bersama. Dirlantas Polda Jambi, Komisaris Besar Polisi Heru Sutopo, di Jambi, Senin, mengatakan, setelah diadakan beberapa hari patroli kesadaran para pengendara angkutan batu bara mulai timbul dan diminta tetap patuhi aturan yang ada. Dalam beberapa malam terkahir ini terlihat para petugas mengatur lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan bahkan kemacetan di terminal angkutan barang di Pal X, Kecamatan Kota Baru, Jambi, Provinsi Jambi. "Namun demikian kepolisian akan tetap untuk kegiatan malam hari ini yaitu patroli antisipasi kemacetan antisipasi antrian panjang truk pengangkut batu bara," kata dia. Ditlantas Polda Jambi tidak menindak angkutan batubara agar tidak terjadi kemacetan di terminal angkutan barang. Selain itu, dari evaluasi dari beberapa Polres yang wilayahnya ada tambang batubara atau dilewati angkutan batubara disana juga menindak mereka, terutama tentang pelanggaran jam operasional. "Dan hari ini sangat menurun para pengendara melanggar jam operasional, jadi mulai tertib," kata dia. Semoga para pengendara angkutan batu bara sadar, karena penertiban ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat banyak, karena dibeberapa kejadian kecelakaan disebabkan oleh truk angkutan batu bara. "Kita berharap pengendara mempunyai kesadaran dan disiplin lalu lintas, namun apabila masih ada pengendara angkutan batubara yang melanggar peraturan gubernur terkait jam operasional, kalau masih melakukan kucing kucingan dengan petugas, kita akan melakukan patroli setiap hari," kata dia. (sws)
Trilogi Tyson Fury vs Deontay Wilder, Mental Menyungkurkan Wilder
Oleh M. Nigara BRUUUK! Berakhir sudah upaya Deontay Wilder untuk merebut kembali sabuk juara WBCnya yang dirampas Tyson Fury, di laga kedua (22/2/2020). Laga pertama (1/12/2018) berakhir draw, namun menyisakan kontroversi. Pertarungan dua jagoan kelas berat itu digelar Sabtu malam atau Ahad pagi waktu Indonesia (10/10/2021) di T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, USA. Ini merupakan laga ketiga dan Fury mengulang suksesnya seperti di laga kedua. 'Raksasa' dari Inggris itu merontokkan sang lawan pada ronde 11 dengan TKO. Di laga kedua, Fury membungkam Wilder di ronde ke-7. Mental Secara fisik dan teknik, Wilder sesungguhnya memiliki kelebihan dari Fury. Pukulannya sangat keras, kecepatannya pun, luar biasa. Selain itu, pukulannya juga lebih komplit. Fury dengan tinggi 206 cm, jangkauan hingga 216 cm, dan berat 125,6 kg, terkesan lebih lambat. Tapi, bobot pukulannya jauh lebih berat. Wilder sendiri dengan tinggi, 201 cm dan berat 107 kg, secara teori harusnya bisa lebih lincah. Apalagi ia memiliki footwork yang lumayan baik. Wilder juga biasa memanfaatkan ring secara maksimal. Tapi, di laga ke-3, semua teori tak berjalan dengan baik, khususnya bagi Wilder. Petinju asal Tuscaloosa, Alabama, USA, itu terjatuh di ronde 3. Sementara Fury sendiri dua kali tersungkur di ronde ke-4. Dalam laga yang dipentaskan oleh duet promotor, Tom Brown dan Bob Arum itu, mental tampaknya yang menjadi kendala bagi Wilder. Meski memiliki catatan ring jauh lebih baik ketimbang Fury, 42 kali menang dan 41 kali melalui kemenangan KO/TKO, Wilder tetap tak mampu mengatasi naik-turun mentalnya. Dalam posisi seperti itu, siapapun dan sehebat serta sekuat apa pun seorang petinju, menjadi lebih mudah untuk ditaklukkan. Dengan mental yang tak kokoh, benturan perlahan pun bisa berdampak besar. Sebaliknya, dengan kekuatan mental, seorang petinju meski sudah dua kali terjatuh dalam satu ronde, ia bisa bangkit. Hal itu diperlihatkan dengan jelas oleh Fury. Dua kali terjatuh di ronde ke-4, Fury mampu melewati ronde dramatik itu. Bahkan Fury mampu mengendalikan pertarungan hingga ronde ke-11 sebelum ia menyudahi perlawanan Wilder dan Wasit Russell Mora menyatakan Wilder KO. Dari catatan Compobox, Fury terlihat unggul dengan melepaskan 385 pukulan dan mendarat 150 kali atau sekitar 39 persen, sementara Wilder hanya melepaskan 355 pukulan dan mendarat 20 persen saja. Tiga juri yang bertugas, Dave Moretti memberikan 95-91, Steve Weisfield 95-92, dan Tim Cheatham memberikan nilai hingga ronde 10, 94-92, seluruhnya untuk Fury. Hebatnya Fury meski sempat ditawar oleh promotor lain sebesar 100 juta USD atau sekitar Rp 1,4 triliun untuk lima pertandingan, ia bergeming tetap memilih jadi orang merdeka. Di laga pertama, Wilder memperoleh 4 juta USD, Fury 3 juta. Namun keduanya memperoleh tambahan dari seluruh keuntungan laga, masing-masing 14 juta dan 10,25 juta USD. Total pemasukan kotor di laga pertama mencapai 600 juta USD sekitar Rp 9,6 triliun. Pertanyaannya, mungkinkah keduanya kembali bertemu? Hanya Fury dan Wilder yang tahu. Penulis adalah wartawan Olahraga Senior, Komentator Tinju TVOne.
Ribuan Warga Tunisia Turun ke Jalan Memprotes Presiden Yang Sewenang-Wenang
Tunisia, FNN - Ribuan warga Tunisia pada Minggu (10/10) berunjuk rasa di ibu kota negara, Tunis, untuk memprotes Presiden Kais Saied, yang merebut hampir semua kekuasaan di luar wewenangnya. Aksi penentangan itu berlangsung pada saat semakin banyak orang turun ke jalan dalam beberapa minggu belakangan ini hingga meningkatkan kemungkinan kemunculan krisis politik yang dapat memicu kerusuhan. Seminggu setelah ribuan orang berdemonstrasi untuk mendukung Saied, jumlah penentangnya yang kian banyak memperbesar kemungkinan perpecahan politik Tunisia menjadi konfrontasi jalanan antara kubu-kubu yang bersaing. Saied pada Juli memberhentikan perdana menteri, menangguhkan parlemen, dan mengambil alih kekuasaan eksekutif dalam gerakan yang oleh musuhnya disebut kudeta. "Kami tidak akan menerima kudeta. Cukup sudah," kata Yassin ben Amor, seorang pengunjuk rasa. Kehadiran polisi dalam jumlah besar menghentikan pawai di Habib Bourguiba Avenue di Tunis tengah. Meskipun beberapa pengunjuk rasa melemparkan botol plastik, tidak ada bentrokan. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Khaled Hayouni mengatakan polisi akan menangani pengunjuk rasa dari kedua belah pihak dengan cara yang sama. "Polisi Tunisia adalah polisi republik dan tidak mengintervensi sisi politik mana pun," katanya. Pada September, Saeid mengesampingkan sebagian besar aturan konstitusi, yang dia katakan akan diperbaiki dengan menunjuk sebuah komite, seraya menambahkan bahwa dia bisa memerintah dengan dekrit. Intervensinya tampak didukung rakyat setelah negara itu bertahun-tahun mengalami stagnasi ekonomi dan kelumpuhan politik. Namun, campur tangannya menimbulkan keraguan atas manfaat demokrasi yang diupayakan oleh rakyat Tunisia selama revolusi 2011. Revolusi tersebut memicu kemunculan demo besar-besaran Musim Semi Arab. "Kami menentang kudeta ... Kami menolak pidato perpecahan," kata Jaouhar Ben Mbarek, seorang aktivis terkemuka dan penyelenggara utama aksi protes terhadap Saied. Mbarek mengatakan mereka harus setia kepada orang-orang yang gugur dalam revolusi 2011. Saied telah menunjuk Najla Bouden Romdhane sebagai perdana menteri. Tetapi, Romdhane belum membentuk pemerintahan kendati Saeid mengatakan pada Sabtu (9/10) bahwa Romdhane akan segera melakukannya. Pembentukan kabinet merupakan langkah awal yang penting untuk setiap upaya menyelesaikan krisis yang menjulang di sektor keuangan publik Tunisia. Selama pertemuan pada Sabtu bersama menteri dalam negeri sementara Ridha Gharsaloui, Saied mengatakan akan memulai dialog dengan rakyat Tunisia mengenai masa depan negeri. Dialog apa pun yang tidak melibatkan partai politik besar atau elemen masyarakat sipil mapan lain, seperti serikat pekerja yang kuat, kemungkinan akan mendorong oposisi yang lebih terbuka terhadap langkahnya. Negara-negara Barat pendonor, yang diperlukan untuk mencegah runtuhnya keuangan publik Tunisia, telah menyerukan proses pelibatan semua pihak untuk mengakhiri periode krisis dengan membuat jadwal waktu yang jelas. Dengan manuver politik yang bergerak sangat lambat dalam membahas masa depan Tunisia, Saied meminta massa yang berdemonstrasi agar mendukung posisinya. Pekan lalu, lebih dari 8.000 demonstran berunjuk rasa di Tunis untuk mendukung Saied, kata wartawan Reuters dan kantor berita negara. Keesokan harinya, Saied mengatakan 1,8 juta orang telah turun ke jalan untuk mendukungnya. (Reuters)
Sedikitnya 45 Atlet dan Ofisial PON XX Papua Positif Covid-19
Jayapura, FNN - Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Minggu merilis sedikitnya 45 atlet dan ofisial yang turun di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua terkonfirmasi COVID-19 atau terjadi penambahan dua kasus per 9 Oktober. Kasus yang terjadi prosentasenya 0,45 persen dari 10.066 atlet dan ofisial yang ada. Dari jumlah tersebut yang masih menjalani perawatan sebanyak 34 orang dan yang sembuh sebanyak sembilan orang. Atlet dan ofisial yang menjalani perawatan terbagi di Lota Jayapura delapan orang, Kabupaten Jayapura 13 orang, Mimika satu orang dan Merauke sebanyak 12 orang. Sedangkan yang sembuh enam di Kota Jayapura dan tiga di Mimika. "Adapun tambahan kasus harian per 9 Oktober 2021 adalah dua orang yang terdiri satu orang di Kota Jayapura dan satu orang di Merauke," lapor Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Adapun sebaran atlet dan ofisial yang terkonfirmasi COVID-19 terjadi di 16 dari 37 cabang olahraga yakni sepatu roda, bermotor, cricket, panahan, catur, taekwondo, tenis, judo, softball, sepak bola, sepak takraw, basket, futsal, wushu, dan anggar. Dan jika dilihat dari asal daerahnya, ada dari 15 Provinsi (dari 34 Provinsi) yakni Jawa Tengah, Bali, Jambi, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Papua, Jatim, Maluku Utara, Kalimantan Timur, NTB, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Riau, Kalimantan Tengah, dan Jawa Barat. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) dalam keterangan resminya mengatakan pihaknya meminta pihak terkait untuk melaksanakan tugas sampai dengan H+5 setelah acara penutupan PON, Jumat (15/10). Pihak yang diharapkan terus melaksanakan tugas dan mengawasi peserta yang masih di Papua adalah Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Perhubungan, Menteri Pemuda Olahraga (Menpora) dan Ketua Satgas COVID-19. “Menkes agar menugaskan tim untuk tetap mengawasi atlet yang masih berada di Papua, dan tetap merawat jika ada atlet yang terpapar COVID-19, harus diisolasi dulu di Papua dan melakukan tes sampai hari ke-5. Ini akan berlaku sampai H+5 setelah penutupan PON, termasuk untuk Kapal Isoter yang ada di Papua. Menhub agar tetap menugaskan sampai H+5,” kata Menko Airlangga dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PON XX 2021, secara virtual, di Jakarta. Mekanisme kepulangan atlet dan ofisial yang telah ditetapkan pemerintah yakni mereka harus melaksanakan Tes PCR sejak dari keberangkatan (sebelum penerbangan) dari Papua, dan melakukan lagi Tes PCR setelah tiba di Bandara di daerahnya. Mereka juga harus menjalankan Karantina Mandiri selama 5 hari di lokasi yang sudah disiapkan oleh pemda masing-masing. Namun, apabila Pemda tidak menyediakan, maka Satgas Covid19 Pusat akan bekerja sama dengan Satgas COVID-19 Daerah serta KONI Daerah, untuk menyiapkan tempat isolasi terpusat tersebut. (sws, ant)
Mengapa Agus Widjojo Getol Sekali Memisahkan TNI dari Rakyat?
Ini statemen yang kedua kalinya yang pernah saya dengar langsung dari mulut seorang jendral TNI senior, yang sudah udzur usia, sedang menduduki jabatan strategis dalam pengembangan karakter manusia manusia pilihan, namun bisa bisa membawa perubahan yang menyesatkan bagi arah dan perjalanan bangsa Indonesia! Oleh Sugengwaras Adalah Letnan Jendral Purn Agus Wijoyo, mantan Komandan Sesko TNI dan kini masih menjabat sebagai Gubernur Lemhanas, putra angkat alm Jendral anumerta Sutoyo, salah satu korban tragedi kudeta G 30 S PKI, namun sedang mendapat tugas belajar di Rusia saat terjadi tragedi nasional itu. Statemen pertama saat masih menjabat Komandan Sesko TNI, sebagai penggagas awal atas pemikiran tidak efektifnya Koter, penghapusan / peniadaan istilah Koter (Komando Teritorial) seperti Kodam, Korem, Kodim, Koramil dan Babinsa, sedangkan statemen kedua tentang pernyataan "Sudah tidak diperlukan lagi Kemanunggalan TNI POLRI dengan Rakyat", ketika diwawancarai Najwa Shihab baru- baru ini. Mari kita renungkan, telusuri dan ulas tuntas masalah ini secara integral komprehensif dengan nalar akal sehat, perpaduan ilmu dan fakta empiris di lapangan yang dilandasi niat luhur, hati bersih, tanpa benci, bohong dan fitnah. Pertama, sejarah membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari perjuangan dan pengorbanan rakyat bersenjata dan non bersenjata, merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri dalam mengantar, menuju dan mencapai kemerdekaan Indonesia. Dalam keberhasilan ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan bangsa Indonesia, kondisi geografi, demografi dan sosial saat itu, serta situasi dan kondisi Internasional / global. Kedua, Tuhan telah menakdirkan letak dan kondisi negara kita yang diakui sebagai jamrud katulistiwa dan dilalui putaran cincin api bumi, yang serba melimpah kekayaan sumber daya alam dan yang terkandung di dalamnya. Ketiga, mau tidak mau, suka tidak suka, bangsa Indonesia adalah bangsa pada posisi yang belum maju seperti negara negara maju lainya didunia, yang berdampak dan berkonsekwensi terhadap perubahan dan penyesuaian untuk mengimbangi peradaban, perkembangan dan dinamika global yang terus menerus, meningkat, tidak stagnan dan tidak pernah berhenti. Kita kerucutkan pada pandangan Agus Widjojo terkait permasalahan tindakan Brigjen TNI Yunior Tumilaar yang memberikan pembelaan terhadap salah seorang rakyat lemah yang tertindas oleh kedzoliman. Seharusnya Agus Widjojo tidak lupa dan mau menganalisis tentang makna Doktrin yang hakiki, yang tentunya berprinsip normatif namun bisa luwes dilapangan terhadap hal hal yang sulit diterjemahkan. Tampaknya, dia juga tidak menyandingkan antara doktrin TNI dengan doktrin doktrin lainya termasuk doktrin Polri. Dalam pandangan saya, doktrin TNI SAPTA MARGA dan SUMPAH PRAJURIT, hingga kini masih relevan, solid dan valid dikaitkan dengan kondisi dan ancaman saat ini, baik sikap dan tindakan secara Satuan / Kesatuan seperti yang tertuang dalam Sapta Marga maupun untuk Perorangan Prajurit seperti yang tertuang dalam Sumpah Prajurit. Itulah yang telah diimplementasikan oleh seorang prajurit TNI, Brigjen TNI Yunior Tumilaar dalam mengamalkan doktrin Sapta marga dan Sumpah Prajurit serta 8 TNI WAJIB. Dia tidak salah dan telah secara tepat menerapkan doktrin tersebut. Jangan lantas Agus Widjojo yang merasa sebagai orang yang masih terpakai oleh penguasa menjadi tidak jelas, salah kaprah dan salah arah dalam melihat dan menilai tindakan Brigjen Yunior. Ingatlah atas jabatan Jendral sekarang, yang sesungguhnya sangat dominan, strategis dan mulia, justru anda bawa kearah sesat. Bahwa pandangan jendral yang memisahkan antara Markas Komando dan Perorangan saya bisa paham, namun dalam implementasinya, Sapta Marga sebagai semboyan mutiara Markas Komando atau Satuan tidak bisa dipisah pisahkan dengan Sumpah Prajurit sebagai semboyan mutiara Perorangan Prajurit Dari rangkaian, kulminasi, akumulasi dan kumpulan hasil implementasi Sumpah Prajurit akan bisa menjadikan hasil implementasi Sapta Marga. Dengan.kata lain, dari hasil kumpulan implementasi Sumpah Prajurit akan menjadikan hasil implementasi Sapta Marga. Jadi, sekali lagi jangan menjauhkan atau memisahkan antara Sapta Marga dan Sumpah prajurit, seperi kekliruan Jendral dalam memaknakan Satuan Teritorial yang perlu dihapus. Sadari banyak kelemahan dan kekurangan secara sarana dan prasarana buatan untuk Pertahanan Negara, Nasional kita, namun dengan memanfaatkan dan memberdayakan teritorial yang ada (bumi wilayah dan seluruh isi diatasnya) akan membuat musuh dari negara lain mungkin bisa masuk ke wilayah negara kita, namun tidak akan mampu tinggal lama seperti waktu dijajah Belanda. Jadi pernyataan jendral tentang *tidak perlunya lagi, kemanunggalan TNI dengan Rakyat* adalah ngawur, mabuk , pikun dan sesat! Teritorial (bumi wilayah dan seluruh isi diatasnya, termasuk rakyat) adalah potensi potensi yang potensial yang harus dibina, dipupuk, diarahkan, dimanfaatkan dan diberdayakan sebaik baiknya, sebesar besarnya dan setepat tepatnya. Kemanuggalan TNI POLRI dengan rakyat, harus dan wajib diprogramkan dan dilakukan selama lamanya, selama NKRI masih ada. Bahwa kekuatan tentara bersenjata yang masih aktif, yang sudah pensiun, seluruh rakyat maupun wilayah harus tetap sinergi sesuai peran dan kondisi dan kemampuannya masing masing, harus bersatu dan kompak, tidak dihasut dan diadudomba seperti sekarang. Inilah tanggung jawab besar seorang presiden. Jadi kesatuan inilah yang harus terus dilatihkan. Kita kuat karena terlatih , berlatih bukan untuk kalah dan mati tapi untuk menang dan hidup. Masa masa damai adalah masa untuk berlatih, guna menyiapkan perang Jika mau dalam keadaan damai, bersiaplah untuk perang ! Di sisi lain tentang makna dan hubungan rakyat dan presiden. Agus Widjoyo menyatakan RAKYAT PUNYANYA PRESIDEN. Juga menyatakan belum ada negara sebelum Indonesia merdeka! Telusur dan ulas tentang ini, harus kita kaitkan dengan sistim negara yang ada, sehingga bisa ditemukan tentang hak terhadap rakyat dari tinjauan bahwa Panglima TNI tidak dan bukan dipilih rakyat sedangkan presiden dipilih oleh rakyat melalui proses dan prosedur yang ada, ini bisa dipahami, namun tidak relevan dengan penghilangan dan peniadaan kemanunggalan TNI dengan Rakyat saat masa damai / sekarang. Ingat ini jendral, jangan merasa tinggi berperan namun justru berpikir sesat ! Semoga ini juga mengingatkan dan menyadarkan kepada seluruh TNI POLRI generasi penerusku baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun ! *) Purnawirawan TNI AD
Junior Dalam Kepangkatan Senior Dalam Kejuangan
By M Rizal Fadillah BRIGJEN TNI Junior Tumilaar akhirnya dipecat dari jabatan sebagai Irdam XIII/Merdeka Sulawesi Utara akibat membuat surat terbuka kepada Kapolri sebagai protes atas pemanggilan anggota Babinsa oleh Kepolisian. Pomdam menuding Junior melakukan pelanggaran hukum disiplin dan hukum pidana militer. Terlepas dari sisi disiplin tentara, sikap Junior yang melindungi anggota kesatuannya dari pemanggilan Polisi sekaligus dalam rangka membela masyakarat atas sengketa tanah dengan pengembang, ternyata mendapat simpati dan dukungan masyarakat termasuk para netizen. Junior menjadi Perwira TNI yang fenomenal. Lengkap kini muncul figur-figur unik pemberani yang melawan arus di kancah bangsa. Di samping Junior Tumilaar (TNI), ada Napoleon Bonaparte (Polri), Habib Rizieq Shihab (Ulama), dan tokoh lainnya. Mereka siap berhadapan dengan hukum yang dimaklumi sebagai bagian dari kepanjangan tangan politik. Junior Tumilaar memang berpangkat Brigjen, masih tingkat "junior" dari kepangkatan Perwira Tinggi, tetapi berkualitas senior pada sikap kejuangan. Prajurit tempur yang memiliki integritas tinggi. Netizen menyebut "the real TNI". Menjaga marwah kesatuan dan melindungi bawahan yang berjuang membela rakyat. Babinsa adalah organ resmi TNI yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Tuduhan melanggar disiplin militer terlalu berat dituduhkan, apalagi dikualifikasikan sebagai melanggar hukum pidana militer. Sungguh sangat berlebihan. TNI telah masuk dalam perangkap lingkaran politik otoritarian. KSAD sebagai atasan harus berbuat untuk membebaskan diri dari belenggu kendali politik tersebut. Sikap Brigjen Junior yang mengingatkan Polri melalui surat terbuka kepada Kapolri adalah pengkritisan atas sikap institusi Kepolisian yang telah merambah ke luar dari lingkaran. Publik menilai bahwa jangankan terhadap rakyat sipil, kepada TNI pun Polisi berani melakukan tindakan. Tanpa alas peraturan yang kuat. Sesungguhnya TNI untuk anggotanya itu memiliki ruang pemeriksaan dan peradilan sendiri. Kini Junior telah dipecat, lalu menghadapi tuduhan kriminal. Masyarakat dipastikan akan menyoroti kasus ini dengan serius. Kegaduhan politik adalah konsekuensi dari sikap kerakyatan Perwira Tinggi TNI berbanding dengan sanksi yang diancamkan. Perbandingan lain adalah Letjen (Purn) Agus Widjojo yang menyatakan bahwa TNI bersatu dengan rakyat adalah keliru. Menurutnya sebagai negara demokrasi rakyat itu milik Presiden. TNI nampaknya kini sedang mengalami "confuse" jati diri. Brigjen Junior Tumilaar yang berorientasi pada rakyat dipecat dan diancam sanksi hukum, akan tetapi Mayjen Dudung Abdurrahman yang memerosotkan wibawa TNI dengan mengobrak-abrik baliho malah naik pangkat dan jabatan. Kini Pangkostrad. "Confuse" ini sebenarnya disebabkan oleh hilangnya makna TNI sebagai tentara rakyat dan tentara pejuang. TNI sebagai pilar Negara bergeser menjadi pilar Pemerintah bahkan menjadi pilar Presiden. Jika demikian NKRI saat ini sedang mengalami masa-masa rapuh. Akibat TNI yang rapuh dan tunduk pada kepentingan politik pragmatis. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
POPULER
