ALL CATEGORY
MPUI-I Keluarkan 'Seruan Jogjakarta'
Jogjakarta, FNN - Majelis Purmusyawaratan Ummat Islam Indonesia (MPUI-I) telah melakukan Sidang Umum, Seminar dan Lokakarya Problematika Ummat Pasca Pandemi pada 15-16 Oktober 2021 di Hotel Satya Graha, Jogjakarta. Dihadiri oleh para anggota MPUI-I dari 19 provinsi di Indonesia, dari NAD hingga Papua Barat, dari Nusa Tenggara hingga Maluku Utara. Setelah mencermati dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara selama beberapa tahun terakhir ini, dengan tetap bertawakkal pada Allah SWT, MPUI-I menyatakan sikap sebagai berikut: Kudeta konstitusional melalui rangkaian amandemen serampangan dan penyusunan berbagai undang-undang telah terjadi sebagai bentuk pengkhianatan atas amanat para pendiri bangsa sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD45 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kudeta konstitusi itu segera diikuti oleh rangkaian maladministrasi publik secara luas dimana undang-undang diciptakan dan ditafsirkan untuk kepentingan kekuasaan, bukan untuk kepentingan publik. Tugas-tugas negara untuk melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia telah diselewengkan sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara semakin jauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan. Diskriminasi hukum telah terjadi semakin sistemik, termasuk pelanggaran HAM berat oleh aparat keamanan tanpa koreksi efektif sehingga membahayakan prinsip-prinsip Republik. Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum telah berlangsung secara tidak adil dan semena-mena. Pemerintah semakin memanipulasi hukum untuk kepentingan kekuasaan atau to rule by law. Kehidupan ekonomi yang tidak berkeadilan, pendidikan yang tidak memerdekakan, dan kehidupan sosial budaya yang menghinakan dan politik yang tidak membawa kebajikan publik memerlukan perubahan-perubahan mendasar konstitusional untuk diselaraskan kembali sesuai amanah Proklamasi. Pernyataan public health emergency of international concern oleh WHO dan semua protokolnya telah diadopsi oleh Pemerintah tanpa melalui wacana publik yang memadai sehingga telah menyebabkan kerusakan ekonomi, sosial dan budaya serta pendidikan dengan konsekuensi jangka panjang yang luas yang berpotensi membahayakan kedaulatan dan merusak bonus demografi. Pemaksaan berbagai protokol kesehatan, termasuk vaksinasi, telah merampas hak-hak warga negara yang merdeka. Untuk itu MPUI-I dengan semangat setia pada kebenaran menyerukan agar: Pemerintah segera menghentikan kudeta konstitusional dan banyak maladministrasi publik ini yang telah mengancam amanat para pendiri bangsa dan negara Republik Indonesia. Menghentikan diskriminasi hukum dan melakukan proses penegakan hukum yang adil. *Pelanggaran HAM berat atas 6 laskar FPI di KM50 perlu segera diselesaikan tuntas secara terbuka*. Pengadilan atas Habib Rizieq Shihab harus dilakukan dengan adil. MPUII akan mengambil peran sebagai *sahabat keadilan amicus curiae bagi setiap warga negara untuk memastikan proses penegakan hukum yang adil dan beradab serta prinsip equality before the law, dan rule of law. Tatakelola dan manajemen Covid-19 dievaluasi dan dirumuskan kembali dengan semakin mengedepankan politik kesehatan yang sesuai dengan amanah konstitusi, bukan untuk kepentingan sekelompok orang dan industri kesehatan asing, serta tidak merampas kebebasan sipil. Menyerukan pada seluruh bangsa, terutama ummat Islam, untuk tetap bersandar pada Allah swt dengan hidup sederhana, menjauhi hutang dan praktek ribawi, menjauhi kemaksiatan, meningkatkan ukhuwah, membangun ekonomi komunitas, menguatkan peran pendidikan keluarga dan masjid, menjaga persatuan bangsa, meningkatkan kewaspadaan atas ancaman kekuatan-kekuatan nekolimik, dan menkonsolidasikan serta mensinergikan semua potensi ummat untuk menjaga kedaulatan NKRI. Jogjakarta, 17/10/2021. (mth)
BKD Jatim Wajibkan ASN "Live Location" Saat Libur Maulid Nabi
Surabaya, FNN - Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah setempat mengirim live location melalui aplikasi WhatsApp saat libur Maulid Nabi Muhammad SAW. "Ini sekaligus mengantisipasi bepergian ke luar kota. Nanti dikirimnya ke grup WA masing-masing dinas," ujar Kepala BKD Jatim Indah Wahyuni ketika dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Senin. Kebijakan tersebut sebagai tindak lanjut imbauan Pemerintah Pusat terkait pergeseran hari libur dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW, dari Selasa (19/10) ke Rabu (20/10). Artinya, kata dia, seluruh ASN wajib masuk seperti biasa pada Selasa, lalu libur pada keesokan harinya. Tindak lanjut tersebut juga diikuti melalui Surat Edaran Gubernur Jatim Nomor 850/3695/204.3/2021 tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengingatkan larangan ASN untuk cuti dan bepergian saat libur Maulid pada 18-22 Oktober 2021. "19 Oktober nanti adalah Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun, libur peringatannya adalah pada 20 Oktober 2021. Berdasarkan SE Menteri PAN-RB Nomor 13/2021 ASN dilarang bepergian dan cuti selama 18-22 Oktober 2021," tulis laman Instagram Kemenpan RB. Kemenpan RB juga mengingatkan sanksi yang bisa diterima oleh ASN yang masih melanggar aturan cuti dan bepergian pegawai ASN selama hari libur nasional 2021 dalam masa pandemi COVID-19. Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, keputusan Pemerintah menggeser hari libur Maulid Nabi atau Hari Kelahiran Nabi Muhammad SAW dari Selasa (19/10) menjadi Rabu (20/10) bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. "Kami menggeser itu untuk menghindari masyarakat memanfaatkan hari kejepit itu, sehingga orang keterusan (liburan). Oleh karena itu, kami coba (menggeser) itu, walaupun memang (kasus COVID-19) sudah rendah, tapi tetap antisipatif," kata Wapres. (mth)
Kejati Periksa Intensif Dua Anggota DPRD Saksi Kasus Masjid Sriwijaya
Palembang, FNN - Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memeriksa intensif dua orang mantan anggota DPRD provinsi ini sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang, Senin. Dua anggota DPRD tersebut, yakni Yansuri Wakil Ketua DPRD Sumsel 2014-2019 dan M. F. Ridho Ketua Komisi lll DPRD Sumatera Selatan 2014-2019. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Khaidirman di Palembang mengatakan, masing-masing saksi diperiksa oleh penyidik secara bergantian dengan jumlah lebih kurang 32 pertanyaan di ruang Lantai Enam Gedung Kejaksaan Tinggi selama enam jam. “Salah satu poin pertanyaan dalam pemeriksaan ini seputar kelengkapan administrasi pembangunan masjid seperti proposal dana hibah,” kata dia. Menurutnya, keterangan dari saksi tersebut dibutuhkan untuk melengkapi berkas perkara atas enam tersangka masing-masing Muddai Madang, Laoma L Tobing, Loka Sangganegara, Akhmad Najib, Agustinus Antoni, dan Alex Noerdin. “Tentu penyidik memiliki penilaian sendiri. Sementara itu yang bisa disampaikan,” ujarnya. Dalam kesempatan in seharusnya, lanjut dia, ada lima orang saksi yang diminta untuk hadir, antara lain, Agus Sutikno Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2019, Chairul S. Matdiah Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2019, dan Mantan Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) Bambang E Marsono. Namun sampai saat ini dua orang saksi tidak hadir tanpa keterangan dan satu orang saksi tidak hadir dengan alasan sakit. Saksi Yansuri mengatakan ada banyak pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik kepada mereka, salah satunya terkait legalitas proposal. Seperti diketahui dalam pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tersebut pihak pertama, yakni pemerintah dan pihak kedua Yayasan Wakaf Masjid tidak melampirkan proposal dalam rapat badan anggaran di DPRD Sumatera Selatan. “Lebih jelasnya nanti tanyakan saja dengan penyidik. Poinnya kapasitas kami ditanyakan seputar administrasi,” tandasnya. (mth)
Gawat, Presiden Jokowi Juga Terjebak Pinjaman Online Sampai Kiamat Tak Mampu Bayar
Jakarta, FNN - Penggerebekan kantor pinjol (pinjaman online) oleh polisi tengah dilakukan secara masif di berbagai daerah. Penggerebekan ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti pinjol ilegal yang meresahkan dan menyengsarakan masyarakat. Perintah Presiden lalu ditindaklanjuti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan memerintahkan jajarannya untuk bertindak. "Kejahatan pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat sehingga diperlukan langkah penanganan khusus. Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi preemtif, preventif, maupun represif," kata Sigit dalam memberikan pengarahan kepada Polda jajaran melalui video conference di Mabes Polri seperti dalam keterangan tertulis, minggu lalu. Dari hasil opearsi di Jogjakarta polisi mengamankan sejumlah barang bukti dan mengamankan 89 pegawai kantor pinjol ilegal itu untuk dimintai keterangan. Polisi juga menemukan 23 aplikasi pinjaman online ilegal dalam perusahaan yang digerebek itu. Bahaya pinjol yang lebih besar akan mengancam rakyat Indonesia, yakni pinjol yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. “Secara diam-diam akan berlangunsg di dalam proyek keret api cepat. Ini juga pinjol yang karena ketidakmampuan, kemudian di-backup negara,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official jaringan FNN, Minggu (17/10/2021). Ketidakmampuan bayar oleh perusahaan besar, kata Rocky pernah dialami oleh Inggris dan Perancis, karena skala ekonomi tidak dihitung. “Concord salah hitung,” paparnya. Dalam kasus KCB, lanjut Rocky, Indonesia tak hanya salah hitung, tetapi dipaksakan. Bahkan kemudian dipaksaan melalui APBN. Semua terbaca dengan jelas, sejak awal jaman Menteri BUMN Rini Soemarno, proyek ini sudah ditolak. Bahkan konsultan internasiona Boston Consulting waktu itu disewa oleh pemerintah sudah menyarakan agar proyek ini tidak diteruskan. Tak hanya itu, seluruh ekonom Indonesia juga sudah bersepakat bahwa proyek ini tidak layak diteruskan. Pertanyaannya, kalau ternyata diteruskan, itu hasil rekomendasi dari mana. Rocky mempertanyakan, kalau secara hitungan ekonomi tidak memungkinkan, berarti ada kalkulasi lain, yakni arogansi dan ambisis presiden Jokowi. Itu dasarnya. Atau memang Presiden Jokowi dibisiki oleh dukun-dukun supaya proyek itu tetap diteruskan, karena itu nanti akan menjadi pamer keberhasilan dia. Rocky juga menyayangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tidak bersuara atas proyek janggal ini. “Di sini seharusnya Menteri Keuangan memberikan komentar, karena dia kan kasir yang mengeluarkan uang negara. Dia sebetulnya tahu tidak layak secara ekonomis, tetapi kayaknya Sri Mulyani kena sihir dukun juga. Ia mengiyakan saja, hak rakyat untuk memperoleh kesejahteraan diambil dulu untuk membiayai proyek –proyek yang bakal mengalami Concord failed ini,” tegas Rocky. Rocky menduga, dukun-dukun itu sudah beroperasi di lima titik singgah dari Jakarta-Bandung. Ada dukun yang menunggu di Walini, Meikarta, dan lain-lain pokoknya ada 5 titik lokasi. Mereka akan bikin sodetan untuk mampir di lokasi dukun-dukun itu. Ada perdukunan properti, perdukunan resort dan lainnya. Rocky menegaskan talangan APBN untuk proyek ambisius kereta cepat Jakarta Bandung itu semacam fallacy of fallacy. “Nanti akan ada olok-olok lagi Jokowi The King of Fallacy. Saat ini kita sebetulnya sedang menyaksikan satu koordinasi buruk yang dipamerkan langsung telanjang dan dunia intetrnasional tahu bahwa ini adalah main-main,” katanya geram. Kenapa buruk, sebab sejarahnya sejak awal sudah terbaca. “Awalnya dari Jepang lalu karena ada lobi politik lalu pindah ke Cina. Lalu ada yang bilang Jepang pelit untuk transfer teknologi. Padahal itu teknologi gampang. Mungkin dalam empat tahun ke depan teknologi itu sudah usang karena invoasi selalu berkembang. Jadi, tidak ada alasan keculai dukun-dukun itu memang ingin merampok jalur transportasi itu,” tegasnya. Yang jelas, lanjut Rocky proyek ini harus dibatalkan, tidak ada alasana lain untuk dilanjutkan. “Tidak ada suatu rasionale atau pembenaran terhadap proyek itu kecuali ambisi atau sudah dikoletktif terlebih dulu oleh oligarki. Untungnya sudah diambil duluan di depan. Oleh karena itu harus ditaruh orang yang mengerti perdukunan cash back. Yang ahli dan tahu seluk beluk cash back ya Pak Luhut,” katanya. Dalam kasus Kereta Cepat, kata Rocky Pak Luhut tidak main-main. Ia serius mengurus kereta cepat. “Kita tidak tahu apakah penyelesainnya menunjuk Concord Fallacy atau bagaimana,” paparnya. Ekonomi daru Inversitas Indonesia Faisal Basri sebelumnya memasukkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebagai proyek yang mubazir. Menurutnya, sampai kapanpun proyek ini tidak balik modal. "Sebentar lagi rakyat membayar kereta cepat. Barang kali nanti tiketnya Rp 400 ribu sekali jalan. Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal," tegasnya dalam dialog bertajuk COVID-19 dan Ancaman Kebangkrutan Dunia Usaha, Rabu (13/10/2021). Diketahui, pemerintah telah memutuskan penggunaan dana APBN dalam pembiayaan kereta cepat Jakarta – Bandung pasca Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung. Perpres yang diteken pada 6 Oktober 2021 ini menyebutkan pembiayaan dari APBN dilakukan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada pimpinan konsorsium dan penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium. Persoalan lain yang patut ditelisik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adalah terkait membangkaknya dana investasi yang tadinya Rp86,67 triliun menjadi Rp114,24 triliun. (sws) Lihat videonya: https://www.youtube.com/watch?v=mOiLNBfNXxc
Munadi Herlambang Konsultasi ke KPK Cegah Korupsi Program Vaksinasi
Jakarta, FNN - Direktur Hubungan Kelembagaan PT Jasa Raharja Munadi Herlambang melakukan temu konsultasi dengan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya pencegahan korupsi pada program Vaksinasi COVID-19. Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, Munadi mengatakan bahwsa pihaknya memastikan pelaksanaan program Vaksinasi Merdeka JRKu yang telah digelar di beberapa kota dapat bebas dari korupsi dan sesuai dengan kaidah good corporate governance. "Kami merasa perlu berkonsultasi dengan KPK meskipun program vaksinasi sudah diaudit oleh kantor akuntan publik independen," kata Munadi. Munadi bertemu langsung dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan yang didampingi oleh Direktur Antikorupsi Badan Usaha Aminudin. Ia menjelaskan bahwa program Vaksinasi Merdeka JRKu menargetkan 134.883 orang di seluruh Indonesia. Program ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Dalam pelaksanaannya, kata dia, mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN, berpedoman pada ISO 26000, dan berorientasi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Program ini disertai pembagian sembako sebanyak 3.699 paket dan buah nusantara. Kegiatan vaksinasi dilakukan dengan menggandeng beberapa mitra, antara lain Biddokkes, DInas Kesehatan, pemerintah setempat, kepolisian, dan dinas perhubungan. Munadi mengatakan bahwa Jasa Raharja menanggung biaya penyelenggaraan vaksin, pembelian sembako, dan buah nusantara serta transportasi dan akomodasi nakes. Menurut dia, hingga kini program ini telah memvaksinasi sebanyak 40.113 orang di 19 lokasi se-Indonesia. Ia menegaskan bahwa Jasa Raharja masih akan terus melanjutkan program Vaksinasi Merdeka JRKu dengan target 134.883 orang. Adapun lokasi sasarannya adalah di DKI Jakarta sebanyak 1.415 orang, Jawa Barat sebanyak 3.000 orang, Jawa Tengah sebanyak 35.500 orang, Jawa Timur sebanyak 23.467 orang, Yogyakarta sebanyak 25.551 orang, Bali sebanyak 16.632 orang, Banten sebanyak 368 orang, dan Lampung sebanyak 25.000 orang. Selanjutnya, Sumatera Utara sebanyak 1.000 orang, Kepulauan Riau sebanyak 1.200 orang, Riau sebanyak 100 orang, Papua sebanyak 550 orang, Sulawesi Utara sebanyak 100 orang, dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 1.000 orang. (mth)
Sejarah yang Tertinggal: KH Hasyim Asy’ari Panglima Perang
Ponorogo, FNN – Beberapa waktu lalu, seperti dikutip NU Online Ponorogo Jawa Timur bahwa KH Abdul Mun’im DZ dan KH Adnan Anwar dari PBNU mengunjungi rumah Mbah Syukri (usia 102 tahun), salah seorang santri KH Hasyim Asy’ari di Desa Carangrejo, Kecamatan Sampung, Ponorogo. Mbah Syukri bersedia menuturkan kisah-kisah perjuangan yang dialaminya bersama Laskar Hizbullah di bawah komando Hadratusy Syaikh KH Hasyim Asy’ari saat berjuang melawan tentara Sekutu, Belanda, dan Jepang jelang kemerdekaan. Mbah Syukri menuturkan, perjumpaan dengan Mbah Hasyim berawal dari rekruitmen Laskar Hizbullah di Ponorogo. Ia mendaftarkan dirinya bersama dengan beberapa rekan lainnya. Seperti Mbah Kayubi, Mbah Walidu, Mbah Sadimun serta beberapa rekan lainnya. Dari Ponorogo, pasukan diberangkatkan ke Surabaya dan sebagian disebar ke Sidoarjo. “Mbah Hasyim riyin niku keliling muteri anak buahe terus. Ati-ati, kudu waspodo lho yo. Ojo lengah. Ngoten dawuhe Mbah Hasyim teng anak buahe,” ujarnya dalam bahasa Jawa kental. Dalam bahasa Indonesia, “Mbah Hasyim dulu itu keliling. Mengecek anak buahnya terus. Hati-hati, harus waspada lho ya. Jangan sampai lengah. Begitu perintah Mbah Hasyim kepada pasukannya,” kenang Mbah Syukri. Mbah Hasyim, lanjutnya Mbah Syukri, keliling dengan mengendarai jeep terbuka. Ditemani seorang sopir dan satu orang ajudannya, Mbah Hasyim mempimpin langsung di setiap pertempuran. Pernah ada kejadian di Surabaya, Mbah Hasyim yang sedang di atas mobil jeep diberondong pasukan Belanda. Mbah Hasyim lantas membentangkan sarungnya. Tiba-tiba, sarung itu berubah jadi tameng layaknya perisai baja yang anti peluru. “Pelurune niku gepeng-gepeng kelet teng sarunge. Lho niki sanes dongeng, wong kulo ngertos piyambak (Pelurunya itu gepeng menempel di sarungnya. Ini bukan dongeng, karena saya tahu sendiri),” tutur Mbah Syukri. Kisah lainnya yang diingat Mbah Syukri adalah tertinggalnya 1600 pasukan Jepang di daerah Porong. Pasukan itu bersembunyi di suatu tempat sejenis bunker. Tak ada satupun warga yang tahu. Keberadaan mereka baru terbongkar ketika koki pasukan itu kehabisan bahan makanan dan berbelanja ke pasar. Melihat banyaknya bahan yang dibeli, ada yang curiga. Dan setelah didesak akhirnya mengaku bahwa bahan itu untuk mencukupi kebutuhan pasukan Jepang yang jumlahnya 1600 orang. Pengakuan ini membuat warga gempar sekaligus gelisah. Tapi, tidak satupun warga yang berani mendekat. Bahkan pejabat setempat pun tidak tahu harus bagaimana. Sampailah informasi ini ke Bupati Sidoarjo. Sama dengan lainnya, Bupati Sidoarjo pun merasa kebingungan. Salah seorang pejuang Laskar Hizbullah memberikan saran. “Nek kulo gampil. Niki sing saged ngatasi namung Mbah Hasyim (Kalau saya gampang. Yang bisa menyelesaikan masalah ini hanya Mbah Hasyim),” kata Mbah Syukri menirukan saran rekannya untuk Bupati Sidoarjo. Akhirnya, Bupati Sidoarjo mengirim utusan untuk sowan ke Mbah Hasyim di Tebuireng. Setelah mendapat laporan, Mbah Hasyim langsung meluncur ke Sidoarjo menemui Laskar Hizbullah. Mbah Hasyim mengajak pasukannya untuk mujahadah dengan membaca wirid sembari berdo’a dari jam 11 siang hingga jam 11 malam. Ajaibnya, pasukan Jepang yang bersembunyi di bunker itu satu persatu keluar dari persembunyian karena diserang jutaan semut angkrang. Para pejuang Laskar Hizbullah langsung memanfaatkan momentum itu untuk menangkap pasukan Jepang tanpa perlawanan. Bahkan, tanpa pertumpahan darah setetespun. Kyai Mun’im mengatakan, kesaksian dari para santri dan pejuang Laskar Hizbullah diharapkan bisa meluruskan sejarah yang ada. Pasalnya, selama ini sosok Mbah Hasyim dikisahkan sebagai seorang kyai pesantren yang hanya mengeluarkan fatwa. “Padahal menurut kesaksian para santri yang berhasil kita temui, tidak begitu. Mbah Hasyim itu betul-betul seorang jendral lapangan yang sangat ahli dalam pertempuran. Beliau turun langsung,” tegasnya. Hal senada juga ditegaskan oleh Kyai Adnan. Bahkan, Mbah Hasyim juga membaca tanda-tanda alam ketika merumuskan strategi perang. “Dipelajari betul itu sama Mbah Hasyim. Bukan hanya paham strategi, tapi juga mampu membaca tanda-tanda alam. Perang Surabaya misalnya, itu pakai strategi perang Majapahit,” ungkap Kyai Adnan. “Makanya orang yang paling tahu siapa itu pembunuh Mallaby, ya Mbah Hasyim. Ada semua itu bukti-bukti yang menunjukkan bahwa beliau betul-betul ahli strategi perang,” lanjutnya. Mbah Syukri membenarkan pandangan tersebut. Ia bahkan dengan lugas mengatakan, “Seandainya tidak ada Mbah Hasyim, mungkin kemerdekaan Indonesia itu masih lama. Bisa merdeka, tapi lama,” katanya. Mbah Syukri mengakhiri perbincangan dengan sebuah kalimat pendek yang cukup layak menjadi bahan renungan bagi generasi sekarang. “Kami-kami ini yang berjuang mati-matian. Dan sekarang kalian semua yang menikmati. Bisa makan enak, naik mobil, jalan-jalan,” sindir Mbah Syukri sembari tertawa terkekeh. Mbah Syukri adalah salah seorang pejuang Laskar Hizbullah yang menolak didaftarkan sebagai veteran perang. Ia meyakini bahwa perjuangan itu ada ‘upah’nya sendiri kelak di kehidupan berikutnya. (mth)
Tangkap Komedian Songong Si Penghina Habib Rizieq, Jika Tidak Ingin Umat Bertindak Sendiri
Oleh Ady Amar *) APAKAH ia sudah kehilangan sense of humor sudah tidak punya lagi kreatifitas menghibur yang membuat orang terbahak, sehingga mesti harus menghina atau melecehkan nama ulama tertentu. Sepertinya ia sudah kering, tak punya bahan lawakan, tak mampu mengundang audiens untuk tertawa. Maka, yang keluar dari mulutnya ucapan atau lebih tepat umpatan ngaco mengundang orang lain untuk dijadikan bahan candaan yang tidak semestinya. Bahkan sampai tingkat melecehkan dengan sebutan kotor. Setidaknya itu video singkat yang beredar sejak kemarin (16 Oktober). Mengundang keprihatinan bahkan kemarahan umat, menghendaki Kepolisian bersikap dengan menangkap komedian itu. Ialah Dani Wijaya Wardhana, atau biasa memakai nama panggung McDanny, dikenal sebagai stand up komedian. Candaannya menyasar ulama yang tengah meringkuk dalam penjara, bukan karena laporan berpuluh umat ditipu ulama dalam proyek fiktif atau atas bisnis kotornya. Tapi ulama yang jadi sasaran pelecehannya itu mendekam dalam penjara karena dianggap "berbohong" atas Hasil Swab Covid-19 pada RS Ummi, Bogor. Jika saja bisa dibuktikan bahwa benar ia "berbohong", maka dicukupkan hanya disanksi administratif. Sanksi pidana yang dikenakan, itu oleh praktisi dan pengamat hukum disebut hal mengada-ada. Tanpa ada perkataan pemula atau kontekstual dari lawakannya, yang mengharuskan ulama satu ini mesti dihinakan. Tiba-tiba dari mulut kotor McDanny keluar umpatan, _fuck_ Rizieq Shihab. Apakah ini spontanitas yang diproduksi otak songongnya, atau itu memang sudah direncanakan bahwa dengan menghina ulama satu ini ia aman-aman saja. Bahkan berharap dengan menghina ulama satu ini ia bisa dapatkan kelucuan tersendiri, atau agar ia dianggap nekat, sehingga tarifnya naik. Apa salah Habib Rizieq Shihab padanya sehingga harus dilecehkan, itu banyak pertanyaan muncul dari para netizen dan karenanya muncul (tagar) #tangkapmcdanny menjadi trending topic. Kita lihat saja apakah pihak Kepolisian peka dan tanggap pada hal-hal demikian. Pada soal-soal demikian mestinya polisi hadir, sebelum umat mencari jalannya sendiri menghakimi yang bersangkutan, tentu itu hal tidak diinginkan. Jika komedian _gareng_ ini bebas merdeka, tidak mendapat sanksi atau diproses hukum. Maka itu artinya, perlakuan penghinaan/pelecehan atas ulama yang kebetulan berseberangan dengan rezim tidak dianggap sesuatu. Hal biasa, seperti yang sudah-sudah, justru pihak pembuat video atau yang meng-upload video dikejar seolah dianggap pelaku yang turut menyebarkan berita yang memancing kemarahan umat. Sedang aktor utamanya melenggang bebas, ini aneh dan bagian dari akrobat hukum. Pelaku yang sesungguhnya menjadi tidak tersentuh hukum, karena yang dilecehkan itu musuh rezim, maka ia aman-aman saja. Jika lalu muncul dugaan, bahwa apa yang dikatakan McDanny itu hal yang memang disengaja itu bisa dibenarkan, jika pihak Kepolisian tidak menangkap dan memprosesnya. Mereka seolah mendapat keistimewaan. Mereka semacam manusia yang diprogram untuk menghina Habib Rizieq Shihab. Ini semacam buzzerRp, yang sulit bisa disentuh hukum. Melakukan pelecehan bahkan fitnah sekalipun menjadi bebas merdeka. Dilaporkan tapi tidak ada tindak lanjut bisa menyentuh "mesin" manusia jenis itu. Maka para penghina, semacam McDanny, pada mereka yang berseberangan dengan rezim ke depan bisa jadi akan makin "kreatif", bahkan akan makin semarak dengan tingkat intensitas lebih dahsyat lagi. Penghinaan terhadap Habib Rizieq Shihab, tentu mustahil bisa menjatuhkan namanya. Meski hinaan dan cacian merendahkan disuarakan terus-menerus sekalipun, tidak lantas membuat nama Habib Rizieq runtuh. Namanya akan tetap semerbak mewangi. Tidak ada yang mampu mengecilkan dan membuat busuk namanya. Melaporkan itu bagian dari mencari keadilan, meski itu sulit bisa didapat. Itu tidak masalah, itu bagian dari ikhtiar mencari keadilan, meski sulit bisa didapat, jika masih memposisikan diri ada di barisan yang berseberangan dengan rezim. Pada saatnya semua akan berakhir, dan itu jika hukum sudah tidak tertekuk dalam kuasa politik. Kapan waktunya, tidak ada yang mampu memprediksi. Terus dan tetaplah bersabar, karena Tuhan tidak sedang diam. Dia melihat semuanya, dan jika sampai waktunya, maka dengan mudah Dia mampu untuk menyudahi itu semua. Jangan tanya kapan waktunya itu datang, tapi tanyalah pada diri sendiri, apakah Tuhan sudah kita jadikan sandaran, tentu sembari ikhtiar keras dan sistemik untuk menyudahi itu semua. Percayalah Tuhan tidak sedang diam, apalagi tertidur. (*) *) Kolumnis
Seorang Pengacara Terjaring Razia yang Digelar BNNK Banyumas
Purwokerto, FNN - Seorang pengacara terjaring razia yang digelar Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Banyumas bersama instansi terkait lainnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. "Dalam kegiatan deteksi dini penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan hari ini , kami mendatangi sejumlah rumah kos di Kelurahan Purwokerto Kidul dan Kelurahan Bancarkembar," kata Subkordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Banyumas Wicky Sri Erlangga Adityas usai razia di Purwokerto, Senin. Ia mengatakan secara keseluruhan tercatat sebanyak 61 penghuni rumah kos yang menjalani pemeriksaan urine dalam kegiatan deteksi dini tersebut, 43 orang di antaranya perempuan dan 18 orang laki-laki. "Tes urine telah dilakukan sesuai SE/8/VI/DE/PM/00/2020/BNN yang mana petugas pendaftaran dan penerimaan urine menggunakan APD (alat pelindung diri), dengan didukung oleh Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Kabupaten Banyumas dalam penyediaan testkit-nya. Tes urine menggunakan alat tes uji 6 parameter (Amp, Thc, Mop Coc, Met, Bzo)," katanya menjelaskan. Dari hasil pemeriksaan urine tersebut, kata dia, sebanyak 58 orang dinyatakan negatif dari penyalahgunaan narkoba. Sementara dua orang lainnya, lanjut dia, diketahui positif benzo (Bzo) serta satu orang positif Bzo, amphetamine (Amp), dan metamphetamine (Met atau sabu-sabu). "Satu orang yang positif Bzo, Amp, dan Met ini diketahui merupakan seorang penasihat hukum atau pengacara yang juga ketua salah satu organisasi pemuda di Kabupaten Banyumas. Untuk sementara, kami belum menemukan barang bukti sabu-sabu," katanya. Menurut dia, pihaknya akan melakukan asesmen lebih lanjut terhadap yang bersangkutan termasuk dua orang yang positif Bzo. Kendati demikian, dia mengatakan asesmen terhadap oknum pengacara tersebut akan dilakukan setelah yang bersangkutan menghadiri sidang di pengadilan. "Yang bersangkutan minta izin kepada kami karena ada jadwal sidang di pengadilan. Setelah sidang, yang bersangkutan akan menjalani asesmen," katanya. Lebih lanjut, Wicky mengatakan kegiatan deteksi dini penyalahgunaan narkoba tersebut terselenggara atas kerja sama BNNK Banyumas dengan Detasemen Polisi Militer IV/1 Purwokerto, Propam Polresta Banyumas, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas. Ia mengakui kegiatan razia sebagai upaya deteksi dini penyalahgunaan narkoba sempat terhenti akibat adanya pandemi COVID-19 namun sejak kasus penularan virus corona tersebut menunjukkan tren penurunan, pihaknya kembali menggiatkannya kembali. "Pengedar dan penyalah guna obat-obatan terlarang memang tidak mengenal COVID-19, jadi kami akan terus menggencarkan razia ini," kata Wicky. (mth)
Pemprov Lampung Dorong Generasi Milenial Kembangkan Batik Lampung
Bandarlampung, FNN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong generasi muda beriwirausaha batik guna memperkenalkan serta mengembangkan batik Lampung kepada kaum milenial. "Kami sedang mencoba berdiskusi dengan sejumlah pegiat batik Lampung yang sudah maju, bagaimana memunculkan wirausahawan baru di sektor ini khususnya kaum muda," kata Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syamsulrizal Ari, di Bandarlampung, Senin. Ia melanjutkan, dengan menjadikan pegiat batik Lampung yang telah mapan sebagai panutan diharapkan akan muncul wirausahawan muda baru di bidang batik Lampung. "Kami harapkan ada regenerasi, pemuda yang benar-benar mencintai batik khususnya batik Lampung, mungkin perlu sedikit pembinaan. Bagi yang punya minat berkewajiban untuk memperluas pasar," kata dia. Namun begitu, ia pun menginginkan nantinya konsep batik Lampung dapat diciptakan dengan konsep kekinian sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas khususnya pemuda dan pemudi. "Ini juga menjadi salah satu upaya kami agar pemuda dapat lebih mencintai batik Lampung," kata dia. Sehingga, lanjut dia, pakaian batik khususnya Batik Lampung ini dapat digunakan bukan hanya pada acara-acara formal saja tapi juga bisa dipakai dalam kegiatan-kegiatan nonformal ataupun keseharian masyarakat. "Kan sekarang ini batik rata-rata dipakai di acara-acara resmi ataupun pernikahan, bahkan di acara pesta saja banyak pemuda masih enggan memakai batik dan lebih memilih pakaian casual, nah maka dari itu kami ingin bagaimana batik ini dipakai dalam kegiatan sehari-hari tentunya dengan konsep-konsep kekinian," kata dia. (mth)
BI NTT Siapkan Layanan Non Tunai Dukung DPSP Labuan Bajo
Kupang, FNN - Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur menyiapkan layanan sistem pembayaran non tuna untuk mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. "Layanan non tunai yang dipersiapkan di antaranya elektronifikasi retribusi pasar dan pembayaran non tunai tiket wisata di Taman Nasional Komodo," kata Kepala Perwakilan BI NTT I Nyoman Ariawan Atmaja dalam keterangan yang diterima di Kupang, Senin. Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan dukungan Bank Indonesia (BI) untuk pengembangan Destinasi Wisata Super Prioritas Labuan Bajo melalui penerapan elektronifikasi transaksi keuangan. Ariawan mengatakan pihaknya bersinergi dengan penyedia jasa pembayaran untuk menyediakan layanan sistem pembayaran non tunai di Labuan Bajo. Elektronifikasi retribusi pasar dan layanan non tunai tiket wisata, kata dia merupakan bagian dari rencana pengembangan dan akan dijadwalkan untuk uji coba (piloting). Ia menjelaskan selain itu dukungan layanan non tunai juga akan dilakukan melalui implementasi Quick Response Indonesian Standar (QRIS) pada ekosistem Bandar Udara Komodo Labuan Bajo. Implementasi QRIS ini, kata dia tidak hanya untuk Bandar Udara Komodo namun juga pada daerah wisata penyangga lain di Pulau Flores yakni pada eksosistem destinasi wisata Danau Kelimutu di Kabupaten Ende, dan Kampung Wisata Melo di Kabupaten Manggarai Timur. Lebih lanjut Ariawan mengatakan dalam mendukung pertumbuhan transaksi elektronik, pihaknya terus mendorong perluasan penggunaan QRIS di masyarakat. Ia menyebutkan hingga Juni 2021, tercatat sebanyak 37.450 merchant di NTT sudah menggunakan QRIS sebagai alternatif transaksi. Jumlah ini meningkat sebesar 82 persen secara year on year (yoy). Perluasan implementasi QRIS ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan keuangan digital masyarakat, termasuk di daerah-daerah tujuan wisata di NTT, katanya. (mth)
POPULER
